09-Egovernment

Transformasi Pelayanan Publik Melalui PenerapanE-Government

Lecture Notes for Business IntroductionBy

Fahmy Radhi

Era Otonomi Daerah

• Dasar:• UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah • UU No. 25/1999 tentang perimbangan

keuangan pusat dan daerah, • Implikasi: Pemerintah daearah

mempunyai kewenangan yang luas dalam:• Penyelenggaraan pemerintahan daerah• Pengelolaan sumberdaya daerah• Pelayanan publik di daerahnya

Kewajiban Pemerintah Daerah

• Mewuujudkan good government dalam penyelengaraan pemerintahan daerah

• Berkewajiban untuk mengelola sumberdaya daerah secara efisien, efektif dan accountability

• Meningkatkan kualitas pelayanan publik

• Memfasilitasi masyarakat menuju pada era digitally interconnected community (DIC)

Digitally Interconnected Community Era• Kemajuan teknologi infomasi dan

komunikasi mendorong terjadi transformasi kehidupan masyarat dunia ke dalam DIC era

• DIC era memungkinkan masyarakat untuk saling berhubungan dengan basis “365/7/24”

Tuntutan DIC era

• Setiap pemerintah daerah, dituntut mengambil inisiatif dalam mengantarkan masyaratkatnya dalam memasuki DIC era

• Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memasuki era DIC adalah penerapan e-Government

E-Government

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta penyediaan informasi dari pemerintah kepada warganya (G2C) dan Bisnis (G2B), serta hubungan antar pemerintah (G2G)

Visi E-Government

• E-government terpusat pada warga, bukan terpusat pada birokrasi (Citizen-center, not bureaucracy-center)

• E-government berorientasi pada hasil (result oriented)

• E-government didasarkan atas kebutuhan pasar (market-needs-based)

• E-government mendorong inovasi dan entrepreneurship

Misi E-government

• Penerapan e-government yang bertumpu pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

• Penerapan e-government sebagai sarana untuk mereformasi birokrasi pemda yang mengarah pada peningkatan pelayanan publik dan bisnis

• Penerapan e-government untuk peningkatan kuallitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien, efektif dan acountability serta tercapainya good-governance

Tujuan E-Government

1. Memudahkan warganya untuk mendapatkan pelayanan publik dan untuk berinteraksi dengan jajaran pemda

2. Memperbaiki kepekaan dan respon pemda terhadap kebutuhan warga

3. Meningkatkan efisiensi, effektivitas dan accountability dalam penyelenggaraan pemerintahan

Strategy E-Government

• Memungkinkan bagi warga untuk memperoleh informasi dan layanan dalam hitungan menit atau jam, bukan dalam standard hari atau minggu

• Warga, bisnis dan pemerintah pusat harus dapat mengakses file laporan pertanggungjawab pemda secara mudah dan jelas

• Staf pemda harus dapat melakukan pekerjaan dengan mudah, efisien dan efektif serta bisa menempatkan diri sebagai counterpart bagi warga, bisnis dan pemerintah pusat

Strategy E-Government

• Menyederhanakan birokrasi pelayanan publik dan pertukaran informasi secara on-line

• Mengusahakan one-stop-service bagi keperluan bisnis

• Meminimkan biaya pelayanan publik dengan mengintegrasikan kegiatan layanan dan mengeliminasi redundant bureaucracy system

• Memberikan jaminan kecepatan respon terhadap keluahan dan kebutuhan warga

Rencana Operasional E-Governement

• Mengaplikasikan Sistim Teknologi Informasi secara optimal

• Mendorong bisnis untuk berperan dalam mengembangkan industri telekomunikasi dan teknlogi informasi di daerah

• Mengembangkan sistim pelayanan yang terpadu dan menyederhanakan birokrasi

• Meningkatkan kemampuan SDM dalam pemanfaatan E-Governement

• Membangun dan memperbaharui berbagai portal yang dibituhkan: G2C, G2B, G2G

Government to Citizen (G2C)

• G2C merupakan interaksi antara pemerintah daerah dengan warganya melalui e-Citizen portal

• E-Citizen portal merupakan akses tunggal bagi warga untuk mendapatkan informasi dari pemerintah daerah

• E-Citizen portal menyediakan semua informasi dan pelayanan pemerintah daerah yang dibutuhkan warganya berkaitan dengan aktivitas kehidupan di daerah

Tujuan Portal E-Citizen

• Memberikan kemudahan, rasa nyaman dan keuntungan bagi setiap warga yang tinggal dan bekerja di daerahnya

• Mendorong terjadi transformasi kehidupan (the way of live) setiap warga dalam memasuki digitally interconnected community era

Tujuan Portal E-Citizen

3.Mengupayakan setiap pendistribusian informasi dan pelayanan publik secara digital melalui single website e-citizen portal

4. Memungkinkan bagi setiap warga untuk:• Mencari dan mengakses berbagai informasi yang

dibutuhkan dari pemerintah daerah• Mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah

daerah dan melakukan berbagai transaksi secara online

Government to Business (G2B)

• G2B merupakan interaksi antara pemerintah daerah dengan bisnis, baik binis dalam negeri maupun mancanegara melalui E-Business Portal

• Interaksi tersebut berkaitan dengan berbagai keperluan bisnis:• Izin Investasi, perpajakan, peraturan daerah• Pembelian kebutuhan pemerintah daerah melalui

E-procurement dan E-auctions

Government to Government (G2G)• G2G merupakan interaksi antar:

• Suatu unit/bagian dengan unit/bagian lain dalan pemerintahan daerah

• Suatu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya

• Suatu pemerintah daerah dengan pemerintah pusat

• Suatu pemerintah daerah dengan pemerintah negara daerah/pusat negara lain

Permasalahan Aplikasi E-Governement

• Belum ada kejelasan Dasar hukum dan UU ttg e-Government

• Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informasi yang dibutuhkan dalam penerapan E-Governement

• Keterbatasan anggaran daerah untuk membiayai apliaksi E-Governement

• Belum terbentuknya budaya informasi disebabkan sebagian masyarakat masih dalam keadaan information illiterate

• Resistensi pihak-pihak tertentu terhadap perubahan akibat penerapan Government