BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENYALURAN DAN PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN (DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS) PADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH DI PANDAN AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK-RI DI MEDAN Nomor : /S/XVIII.MDN/12/2007 Tanggal : Desember 2007
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PENYALURAN DAN PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN (DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS)
PADA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DI
PANDAN
AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
PERWAKILAN BPK-RI DI MEDAN
Nomor : /S/XVIII.MDN/12/2007 Tanggal : Desember 2007
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) telah memeriksa Pengelolaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2006 dan Semester I Tahun Anggaran 2007. Dana Perimbangan tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemeriksaan dana perimbangan meliputi pemeriksaan proses penetapan alokasi, dasar pencairan, dan ketepatan sasaran, jumlah dan waktu penerimaan Tahun Anggaran 2006 dan 2007 posisi 30 Juni 2007 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemeriksaan atas dana perimbangan bertujuan untuk menilai apakah rancangan dan implementasi pengendalian intern dalam proses penetapan data alokasi, pencairan dan penerimaan dana perimbangan telah memadai serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan dana perimbangan.
Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana perimbangan menunjukkan bahwa dasar penetapan alokasi DAU/DAK/DBH sudah valid, dasar pencairan DAU/DAK/DBH belum memadai serta penerimaan DAU/DAK/DBH belum tepat waktu. Adapun rincian pokok-pokok temuan pemeriksaan terkait dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dana Alokasi Umum
Rekening-rekening penerimaan dana perimbangan tidak berdasarkan ketetapan sebagai rekening penerimaan dana perimbangan
2. Dana Bagi Hasil
Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp142.955.324,00 merupakan alokasi Tahun Anggaran 2005.
2
3. Dana Alokasi Khusus
a. Pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah belum menerima Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp11.307.600.000,00
b. Penerimaan dana perimbangan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2006 dalam rekening kas daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak sesuai ketentuan
BPK-RI menyarankan kepada Departemen Keuangan dan Pemerintah Daerah:
1. Bupati Tapanuli Tengah memerintahkan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menetapkan dalam surat keputusan kepala daerah rekening-rekening penerimaan dana perimbangan dan meningkatkan pengawasan atas rekening-rekening tersebut.
2. Bupati Tapanuli Tengah agar berkoordinasi dengan departemen terkait untuk mengetahui pagu Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang semestinya diterima Kabupaten Tapanuli Tengah serta proaktif meminta dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah.
3. Bupati Tapanuli Tengah agar segera memproses pencairan dana DAK yang telah menjadi hak daerah dalam pagu DIPA DAK Tahun Anggaran 2007 kepada KPPN Sibolga.
4. Bupati Tapanuli Tengah agar memerintahkan Kepala Bagian Keuangan selaku Kuasa Bendaharawan Umum Daerah untuk menetapkan rekening sendiri untuk masing-masing bidang yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah yang dananya bersumber dari masing-masing bidang DAK.
Medan, Desember 2007 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA Plt. KEPALA PERWAKILAN BPK-RI DI
MEDAN
WIDODO PRASETYO HADI, S.E., M.M. NIP. 240000932
3
BAB I
GAMBARAN UMUM
1. Dasar Pemeriksaan
a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia;
c. Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK-RI Tahun Anggaran 2007;
d. Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) BPK-RI Semester II TA 2007.
2. Standar Pemeriksaan
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK
Nomor 1 Tahun 2007.
3. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah rancangan dan implementasi
pengendalian intern dalam proses penetapan data alokasi, pencairan dan penerimaan
dana perimbangan telah memadai serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan
yang terkait dengan dana perimbangan.
4. Entitas yang Diperiksa
a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Sibolga.
b. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan.
5. Tahun Anggaran yang Diperiksa
Tahun Anggaran 2006 dan Semester I Tahun Anggaran 2007.
6. Metodologi Pemeriksaan
Pemeriksaan dana perimbangan meliputi perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan di
lapangan, dan pelaporan. Dalam perencanaan pemeriksaan tersebut, pemeriksaan
dana perimbangan dilakukan pada tiga direktorat jenderal terkait, dhi. Ditjen.
Perimbangan Keuangan, Ditjen. Perbendaharaan, dan Ditjen. Anggaran pada
Kementerian Keuangan Pemerintah Pusat dan 240 pemerintah daerah atau 50%
4
dari total pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan, pemeriksaan lapangan dilakukan pada
KPPN untuk menilai data penyaluran dana perimbangan dan pemerintah daerah
untuk memeriksa penerimaan dana perimbangan serta menilai data-data
pendukung penetapan dana perimbangan pada instansi terkait seperti BPS, dan
sebagainya.
Dalam pelaporan pemeriksaan, pemeriksaan dana perimbangan melaporkan
berdasarkan temuan pemeriksaan dan komentar instansi yang diperoleh.
7. Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan dilaksanakan dimulai 10 sampai dengan 19 September 2007.
8. Batasan Pemeriksaan
a. Tidak termasuk dana otonomi khusus dan penyesuaian.
b. Tidak termasuk dana darurat.
c. Tidak termasuk penggunaan dana perimbangan.
5
BAB II
GAMBARAN UMUM DANA PERIMBANGAN
1. Dasar Pemeriksaan
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
g. Peraturan pelaksana terkait lainnya.
2. Pengertian Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung
pendanaan program otonomi. Dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah yang
dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-daerah
melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.
DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu
daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi
daerah (fiscal capacity). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi
kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya,
daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh
alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU
sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.
6
DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada
daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional,
khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar
masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan
pembangunan daerah.
DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan
kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pengaturan DBH dalam
Undang-undang ini merupakan penyelarasan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Undang-undang ini dimuat
pengaturan mengenai Bagi Hasil penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 serta sektor
pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27
Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Selain itu, dana reboisasi yang semula termasuk
bagian dari DAK, dialihkan menjadi DBH.
3. Penetapan dan Alokasi Dana Perimbangan.
a. Dana Bagi Hasil (DBH)
Penetapan alokasi DBH Pajak ditetapkan Menteri Keuangan sedangkan Menteri teknis
menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH Sumber Daya Alam setelah
berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. Ketetapan menteri teknis tersebut
disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber
Daya Alam untuk masing-masing daerah.
DBH PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah dan 90% untuk daerah. DBH
PBB untuk daerah sebesar 90% dibagi dengan rincian 16,2% untuk provinsi yang
bersangkutan dan 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan serta 9% untuk biaya
pemungutan. Bagian Pemerintah sebesar 10% dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan
kota.
DBH BPHTB dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.
DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian 16% untuk provinsi yang
bersangkutan dan 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan. Bagian Pemerintah
7
sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan
kota.
DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan
rincian 8% untuk provinsi yang bersangkutan dan 12% kabupaten/kota dalam provinsi
yang bersangkutan.
DBH SDA yang terdiri dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan
Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, dan Pertambangan Panas Bumi dibagikan
dengan rincian sebagai berikut:
No DBH SDA Provinsi Kota/Kab Penghasil
Kota/Kab prov ybs
1 Kehutanan a. IIUPH 16 % 64 % b. PSDH 16% 32 % 32 % c. Dana Reboisasi 40% 2 Pertambangan Umum a. Land-rent 16 % 64 % b. Royalty 16% 32 % 32 % 3 Perikanan 80% dibagikan ke seluruh kota/kab 4 Pertambangan Minyak Bumi 3% 6% 6% 5 Pertambangan Gas Bumi 6% 12% 12% 6 Pertambangan Panas Bumi a. Setoran Bag Pemerintah 16% 32 % 32 % b. Iuran Tetap & Produksi 80% prorata
b. Dana Alokasi Umum
Alokasi DAU per daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Alokasi DAU tambahan
dengan Peraturan Menteri Keuangan. DAU dialokasikan untuk provinsi dan
kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari
Pendapatan Dalam Negeri Neto. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota
dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
provinsi dan kabupaten/kota.
DPOD memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan formula dan perhitungan
DAU kepada Presiden sebelum penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN tahun
anggaran berikutnya. Menteri Keuangan melakukan perumusan formula dan
penghitungan alokasi DAU dengan memperhatikan pertimbangan DPOD. Menteri
Keuangan menyampaikan formula dan perhitungan DAU sebagai bahan penyusunan
RAPBN.
DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal
dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas
8
fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas
wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan
Indeks Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli
Daerah dan DBH. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil
Daerah.
c. Dana Alokasi Khusus
Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan
setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah.
Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri
Keuangan untuk melakukan penghitungan alokasi DAK. Penghitungan alokasi DAK
dilakukan melalui dua tahapan, yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan
penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Penentuan daerah tertentu harus
memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
4. Anggaran dan Realisasi Penyaluran Dana Perimbangan.
Anggaran dan realisasi dana perimbangan yang disusun dan dikeluarkan Pemerintah
Pusat Tahun Anggaran 2006 dan Semester I Tahun 2007 adalah sebagai berikut: No. Uraian TA 2006 TA 2007 (s.d Semester I)
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % 1. DAU 226.435.000.000,00 226.435.000.000,00 100,00 259.019.000.000,00 151.094.416.200,00 58,34 DAU 226.435.000.000,00 226.435.000.000,00 100,00 259.019.000.000,00 151.094.416.200,00 58,34 2. Dana Bagi Hasil 19.679.191.878,00 25.307.650.771,00 128,61 15.853.582.371,00 2.136.803.739,00 13,48 Bagi Hasil Pajak 19.034.898.688,00 24.696.069.249,00 129,75 15.247.456.877,00 2.013.605.770,00 13,21 PBB 16.239.540.210,00 21.900.710.771,00 134,86 13.547.238.938,00 787.218.768,00 5,81 BPHTB 1.556.690.662,00 1.556.690.662,00 100,00 168.960.000,00 613.883.826,00 363,33 PPh Pasal 21 1.138.883.901,00 1.138.883.901,00 100,00 1.390.161.719,00 612.503.176,00 44,06 WPOPDN 99.783.915,00 99.783.915,00 100,00 141.096.220,00 0,00 0,00 Bagi Hasil bukan
PSDH 413.006.470,00 35.335.345,00 8,56 0,00 1.167.685,00 0,00 Landrent 83.286.720,00 143.768.503,00 172,62 78.239.040,00 0,00 0,00 Hasil perikanan 0,00 300.879.840,00 0,00 454.545.454,00 122.030.284,00 26,85 Pertamb. minyak 93.000.000,00 118.120.323,00 127,02 73.341.000,00 0,00 0,00 Pertambangan gas 55.000.000,00 13.477.511,00 24,51 0,00 0,00 0,00 3. DAK 25.100.000.000,00 25.100.000.000,00 100,00 37.692.000.000,00 0,00 0,00 DAK Pendidikan 6.580.000.000,00 6.580.000.000,00 100,00 11.779.000.000,00 0,00 0,00 DAK Kesehatan 5.670.000.000,00 5.670.000.000,00 100,00 7.922.000.000,00 0,00 0,00 DAK Infrastruktur 8.210.000.000,00 8.210.000.000,00 100,00 12.005.000.000,00 0,00 0,00 DAK bid. Kelautan 1.960.000.000,00 1.960.000.000,00 100,00 2.379.000.000,00 0,00 0,00 DAK Pertanian 2.380.000.000,00 2.380.000.000,00 100,00 2.932.000.000,00 0,00 0,00 DAK Lingk. hidup 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00 675.000.000,00 0,00 0,00 Jumlah 271.214.191.878,00 276.842.650.771,00 102,10 312.564.582.371,00 153.231.219.939,00 49,03
9
Perkembangan anggaran dan realisasi dana perimbangan dari Tahun Anggaran 2001
sampai dengan Tahun 2007 (Semester 1) dapat dilihat pada Grafik berikut ini:
Grafik Tren Anggaran Dana Perimbangan Per Tahun
0
50
100
150
200
250
300
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Jum
lah
(dlm
mily
ar ru
piah
)
DAUDAKBH PajakBH Bukan Pajak
Grafik Tren Realisasi DanaPerimbangan Per Tahun
0
50
100
150
200
250
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Jum
lah
(dlm
mily
ar ru
piah
)
DAUDAKBH PajakBH Bukan Pajak
10
5. Komposisi Dana Perimbangan
Komposisi dana perimbangan tersebut dalam Tahun Anggaran 2006 dan semester I
Tahun Anggaran 2007 menunjukkan sebagai berikut: No. Uraian TA 2006 TA 2007 (s.d Semester I)
Anggaran Realisasi % DP Anggaran Realisasi % DP 1. DAU 226.435.000.000,00 226.435.000.000,00 81,80 259.019.000.000,00 151.094.416.200,00 98,61 2. Dana Bagi Hasil 19.679.191.878,00 25.307.650.771,00 9,15 15.853.582.371,00 2.136.803.739,00 1,40 Bagi Hasil Pajak 19.034.898.688,00 24.696.069.249,00 8,92 15.247.456.877,00 2.013.605.770,00 1,32 Bagi Hasil bukan
3. DAK 25.100.000.000,00 25.100.000.000,00 9,07 37.692.000.000,00 0,00 0,00 Jumlah 271.214.191.878,00 276.842.650.771,00 100,00 312.564.582.371,00 153.231.219.939,00 100,00
Perkembangan realisasi masing-masing jenis dana perimbangan terhadap jumlah
realisasi dana perimbangan secara keseluruhan dari Tahun Anggaran 2001 s.d. Tahun
Anggaran 2006 dapat dilihat melalui diagram berikut:
Diagram Perbandingan Masing-Masing Jenis Dana Perimbangan Terhadap Total Realisasi Dana Perimbangan
0
20
40
60
80
100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Pers
enta
se DAUDAKBH Pajak & Bukan Pajak
`
11
6. Pengelolaan Dana Perimbangan
Pengelolaan dana perimbangan meliputi organisasi, kebijakan, pencatatan dan
pelaporan, prosedur, dan pengawasan dana perimbangan.
a. Organisasi
Struktur organisasi dan tugas serta fungsi perangkat daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli tengah Nomor
7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah.
Berdasarkan Perda tersebut, Organisasi Sekretariat Daerah dipimpin oleh
Sekretaris Daerah dibantu oleh tiga Asisten dan sebelas Kepala Bagian.
Penatausahaan Dana Perimbangan diselenggarakan oleh Bendaharawan Umum
Daerah (BUD) dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah yang terdiri dari tiga
Sub Bagian yaitu Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi
serta Sub Bagian Perbendaharaan dan Gaji.
b. Kebijakan
Dalam rangka pengelolaan Dana Perimbangan, Pemerintah Daerah dengan
persetujuan DPRD Kabupaten telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah. Perda tersebut diikuti dengan Surat Keputusan Bupati
Tapanuli Tengah No.900-15/SK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah.
Dalam pengelolaan dana perimbangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
belum sepenuhnya mengikuti kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat khususnya ketentuan/peraturan perUndang-undangan yang
mengatur tentang penetapan rekening-rekening penerimaan dana perimbangan
(DAU, DAK dan DBH) tidak berdasarkan ketetapan kepala daerah sebagai
rekening penerimaan dana perimbangan.
c. Pencatatan dan Pelaporan
Pencatatan atas transaksi penerimaan dana perimbangan Tahun Anggaran 2006
dan semester I Tahun Anggaran 2007 belum sepenuhnya mengikuti ketentuan
yang berlaku, hal tersebut terbukti dengan adanya kesalahan-kesalahan dalam
12
pengklasifikasian penerimaan Bagi Hasil PBB dengan Bagi hasil BPHTB dan
penerimaan dana darurat untuk penanganan pasca bencana dicatat sebagai
penerimaan Bagi Hasil PBB pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
d. Prosedur
Prosedur Pengelolaan dana perimbangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah melalui penetapan Perpres untuk DAU dari data-data yang
diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan daerah.
Untuk Dana Bagi Hasil dan DAK ditetapkan melalui Peraturan Menteri
Keuangan untuk masing-masing DBH terkait dan DAK. Untuk DBH SDA
Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH SDA
setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. Ketetapan menteri teknis
tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan perkiraan
alokasi DBH SDA untuk masing-masing daerah. Sedangkan realisasi dana
perimbangan yang dikelola daerah tercermin dalam laporan perhitungan APBD
setiap tahunnya.
e. Pengawasan
Peran Atasan Langsung Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku pengelola
penerimaan dana perimbangan masih belum optimal dalam menjalankan
tugasnya dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah belum
pernah melakukan audit khusus terhadap penerimaan dana perimbangan yang
diperoleh masing-masing kabupaten.
13
BAB III
HASIL PEMERIKSAAN DANA PERIMBANGAN
1. Rekening-rekening Penerimaan Dana Perimbangan (DAU, DAK Dan DBH) Tidak
Berdasarkan Ketetapan Sebagai Rekening Penerimaan Dana Perimbangan
Pemegang Kas Daerah atau Bendaharawan Umum Daerah (BUD) berfungsi untuk
melaksanakan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran untuk semua pendapatan
dan belanja daerah. BUD mengerjakan Buku Kas Umum (B-IX) untuk mencatat semua
penerimaan dan pengeluaran yang terjadi secara kronologis. Sedangkan untuk
menyimpan dana daerah yang berasal dari dana perimbangan yang dialokasikan kepada
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, BUD
telah membuka rekening untuk menampung dana perimbangan pada Bank Sumut Cabang
Sibolga masing-masing sebagai berikut: No. Rekening
Koran Dana Perimbangan Nama
Pemegang Nama Bank
1. AC 2343 DAU Bupati Tapteng PT Bank Sumut Cab. Sibolga 2. AC 001 DBH PBB
DBH BPHTB DBH PPh Pasal 21 DBH WPOPDN DBH SDA Pertambangan DBH SDA Perikanan DBH SDA gas alam DBH SDA Kehutanan DBH SDA Minyak bumi DBH SDA Pertambangan DBH SDA Pertambangan
Bupati Tapteng PT Bank Sumut Cab. Sibolga
3. AC 009 DBH PBB Bupati Tapteng PT Bank Sumut Cab. Sibolga 4. AC 2680 DAK DR
DAK Non DR Bupati Tapteng PT Bank Sumut Cab. Sibolga
5. AC 3283 DAK Bid. Pendidikan Bupati Tapteng PT Bank Sumut Cab. Sibolga 6. AC 3284 DAK Bid. Kesehatan Bupati Tapteng PT Bank Sumut Cab. Sibolga 7. AC 3285 DAK Bid. Infrastruktur Bupati Tapteng PT Bank Sumut Cab. Sibolga 8. AC 3286 DAK Bid. Kelautan Bupati Tapteng PT Bank Sumut Cab. Sibolga 9. AC 3287 DAK Bid. Pertanian Bupati Tapteng PT Bank Sumut Cab. Sibolga 10. AC 3288 DAK Bid. Lingkungan hidup Bupati Tapteng PT Bank Sumut Cab. Sibolga
Hasil pemeriksaan atas rekening koran penerimaan dana perimbangan diketahui
pembukaan rekening kas daerah untuk menyimpan dan menempatkan dana perimbangan
untuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada rekening-rekening tersebut di atas
14
ternyata belum ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan belum diberitahukan
kepada DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005 tentang dana
perimbangan pada Pasal 70 yang menyatakan sebelum ditetapkannya rekening kas
umum negara dan rekening kas umum daerah, penyaluran dana perimbangan
dilakukan melalui rekening bendaharawan umum negara/kas negara ke rekening kas
daerah.
b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman
pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha
keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah pada Pasal 33 ayat (3) pembukaan rekening di bank sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada
DPRD.
Hal tersebut mengakibatkan penempatan dana perimbangan pada rekening-
rekening daerah tidak berdasarkan ketetapan dan pengawasan atas rekening-rekening
tersebut lemah.
Hal tersebut terjadi karena Bendaharawan Umum Daerah lalai mengajukan
pembukaan rekening-rekening penempatan dana perimbangan untuk ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah.
Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah menjelaskan bahwa rekening-
rekening penerimaan dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH) memang belum
ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah sebagai rekening-rekening penerimaan
dana perimbangan, dan terhadap temuan tersebut akan menjadi perhatian sehingga
pengawasan atas rekening-rekening tersebut dapat lebih baik.
15
BPK RI menyarankan agar Bupati Tapanuli Tengah memerintahkan Kepala
Bagian Keuangan untuk menetapkan dalam surat keputusan kepala daerah rekening-
rekening penerimaan dana perimbangan dan meningkatkan pengawasan atas rekening-
rekening tersebut.
2. Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2006 Sebesar
Rp142.955.324,00 Merupakan Alokasi Tahun Anggaran 2005
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
Dalam Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memperoleh
alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) yang diperkirakan sebesar
Rp1.144.293.190,00. Dari alokasi tersebut dirinci berdasarkan sumber penerimaan
sebagai berikut:
No. Jenis DBH SDA Perkiraan Alokasi berdasarkan PMK
(Rp)
Anggaran APBD (Rp)
1. Provisi sumber daya hutan 413.006.470,00 200.000.000,002. Pertambangan umum/landrent 83.286.720,00 75.715.000,003. Hasil Perikanan 500.000.000,00 500.000.000,004. Pertambangan Minyak bumi 93.000.000,00 94.000.000,005. Pertambangan Gas Bumi 55.000.000,00 236.824.000,00 Jumlah 1.144.293.190,00 1.106.539.000,00
Hasil pemeriksaan atas penyaluran dan penerimaan DBH SDA Tahun Anggaran 2006
pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diketahui realisasi penerimaan DBH SDA
yang diterima kas daerah adalah sebesar Rp611.581.522,00 berdasarkan alokasi yang
telah ditetapkan sebagai berikut:
16
No. Jenis DBH SDA Tgl Nota Kredit
Tgl diterima Di Rek. Kasda
Realisasi APBD (Rp)
1. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 3 Jan 2006 3 Jan 2006 20.221.449,00 22 Juli 2006 22 Juli 2006 1.834.349,00 22 Juli 2006 22 Juli 2006 3.928.244,00 22 Des 2006 22 Des 2006 9.351.303,002. Pertambangan umum/landrent 3 Agus 2006 3 Agus 2006 59.188.075,00 29 Des 2006 29 Des 2006 79.320.496,00 29 Des 2006 29 Des 2006 5.259.932,003. Hasil Perikanan 2 Jan 2006 2 Jan 2006 118.805.631,00 22 Agus 2006 22 Agus 2006 69.918.558,00 16 Nop 2006 16 Nop 2006 69.305.470,00 16 Nop 2006 16 Nop 2006 42.850.181,004. Pertambangan Minyak bumi 15 Mei 2006 15 Mei 2006 22.902.642,00 4 Agus 2006 4 Agus 2006 14.615.262,00 31 Okt 2006 31 Okt 2006 29.490.932,00 20 Des 2006 20 Des 2006 51.111.487,005. Pertambangan Gas Bumi 31 Okt 2006 31 Okt 2006 6.166.823,00 20 Des 2006 20 Des 2006 7.310.688,00 Jumlah 611.581.522,00
Pemeriksaan lebih lanjut atas penerimaan DBH SDA Tahun Anggaran 2006 diketahui
sebagai berikut:
a. Dari realisasi DBH PSDH Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp35.335.345,00 ternyata
terdapat realisasi sebesar Rp24.149.693,00 merupakan bagian alokasi PSDH Tahun
Anggaran 2005 yang diterima dalam Tahun anggaran 2006.
b. Dari realisasi DBH Perikanan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp300.879.840,00
ternyata terdapat realisasi sebesar Rp118.805.631,00 merupakan bagian alokasi DBH
perikanan Tahun Anggaran 2005 yang diterima dalam Tahun Anggaran 2006.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 tahun 2006 tentang penetapan
perkiraan alokasi DBH Kehutanan Tahun Anggaran 2006, dan PMK No. 5 tahun
2006 tentang penetapan perkiraan alokasi DBH Pungutan Hasil Perikanan Tahun
Anggaran 2006 yang menetapkan jumlah alokasi DBH SDA untuk Kabupaten/Kota
se-Indonesia Tahun Anggaran 006.
17
b. Keputusan Menteri Keuangan No. 344/KMK.06/2001 tentang penyaluran dana
bagian daerah dari Sumber Daya Alam pada pasal 18 yang menyebutkan dana bagian
daerah disalurkan ke kas daerah secara triwulan sebagai berikut:
1) Penyaluran triwulan pertama pada bulan April
2) Penyaluran triwulan kedua pada bulan Juli
3) Penyaluran triwulan ketiga pada bulan Oktober
4) Penyaluran triwulan keempat pada bulan Desember
Kondisi tersebut mengakibatkan penerimaan DBH SDA Tahun Anggaran 2006
tidak merupakan alokasi yang sebenarnya sebesar Rp142.955.324,00 (Rp24.149.693,00 +
Rp118.805.631,00).
Hal ini disebabkan Departemen terkait pengelolaan dana bagi hasil Sumber Daya
Alam terlambat menyalurkan alokasi DBH SDA setiap tahunnya yang menjadi hak
daerah.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menjelaskan bahwa realisasi penerimaan
DBH SDA dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp142.955.324,00
diterima pada tanggal 2 dan 3 Januari 2006, dan pihaknya hanya menunggu transfer dana
dari departemen terkait.
BPK RI menyarankan Bupati Tapanuli Tengah agar berkoordinasi dengan
departemen terkait untuk mengetahui pagu Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang
semestinya diterima Kabupaten Tapanuli Tengah dan proaktif meminta dana Bagi Hasil
yang menjadi hak daerah.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Belum Menerima Dana Alokasi
Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2007 Sebesar Rp11.307.600.000,00
Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi (DAK Non DR) dialokasikan untuk
membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan
18
prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air
bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, serta
lingkungan hidup.
DAK non DR disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum
Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
Dalam Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memperoleh
alokasi DAK berdasarkan Surat Pengesahan DIPA DAK No. 0782.0-0787.0/070-
032/II/2007 tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp37.692.000.000,00 dan telah
menganggarkannya dalam APBD Tahun Anggaran 2007 pada pos pendapatan dana
perimbangan. Dari alokasi tersebut dirinci penggunaannya berdasarkan bidang sebagai
berikut:
a. Bidang pendidikan sebesar Rp11.779.000.000,00
b. Bidang kesehatan sebesar Rp7.922.000.000,00
c. Bidang Infrastruktur jalan sebesar Rp6.750.000.000,00
d. Bidang Infrastruktur irigasi sebesar Rp2.744.000.000,00
e. Bidang Infrastruktur air bersih sebesar Rp2.511.000,000,00
f. Bidang kelautan dan perikanan sebesar Rp2.379.000.000,00
g. Bidang pertanian sebesar Rp2.932.000.000,00
h. Bidang lingkungan hidup sebesar Rp675.000.000,00
Hasil pemeriksaan atas penyaluran DAK pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Tengah diketahui sampai dengan semester I Tahun Anggaran 2007 Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Tengah belum memperoleh DAK berdasarkan alokasi yang telah
ditetapkan.
Semestinya Berdasarkan DIPA DAK No. 0782.0-0787.0/070-032/II/2007 tanggal 31
Desember 2006, Pemerintah daerah telah dapat mengajukan Surat Perintah Membayar
Langsung (SPM-LS) Tahap I maksimum sebesar 30 % (tigapuluh persen) dari pagu
DIPA DAK kepada KPPN pada triwulan I.
Dengan demikian Pemerintah Daerah belum memperoleh dana DAK sampai dengan
semester I Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp11.307.600.000,00 (30% x
Rp37.692.000.000,00).
19
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 / PMK.07 / 2006 tanggal 15
Desember 2006 tentang penetapan alokasi dan pedoman umum pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 yang menetapkan jumlah alokasi DAK untuk
Kabupaten/Kota se-Indonesia.
b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DAK Tahun Anggaran 2007
No. 0782.0 sampai dengan 0787.0/070-032/II/2007 tanggal 31 Desember 2006 pada
Bab III tentang rencana penarikan pengeluaran dan perkiraan penerimaan.
c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-01/PB/2007 tentang Petunjuk
Teknis Pengesahan dan pencairan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana
Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2007 pada Pasal 11 ayat:
(1) Berdasarkan DIPA DAK, pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan
kepada negara dan menandatangani SPM mengajukan Surat Perintah Membayar
Langsung (SPM-LS) Tahap I maksimum sebesar 30 % (tigapuluh persen) dari
pagu DIPA DAK kepada KPPN.
(2) SPM LS Tahap II dan selanjutnya dapat diajukan maksimal sebesar 30% dari
pagu DIPA DAK, apabila sisa DAK pada Rekening Kasda DAK tahap
sebelumnya maksimal 10 % dari jumlah dana DAK yang telah dicairkan melalui
KPPN (prosentase perbandingan jumlah kolom 12 dengan jumlah kolom 6 pada
isian formulir Daftar Penggunaan DAK, maksimal 10%).
Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah belum dapat
menggunakan dana DAK s.d. semester I Tahun Anggaran 2007 sebesar
Rp11.307.600.000,00 untuk membiayai kebutuhan fisik, sarana, dan prasarana dasar yang
merupakan prioritas nasional pada masing-masing bidang yang telah ditetapkan.
Hal ini disebabkan Bupati selaku pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji
tagihan kepada negara dan menandatangani SPM terlambat mengajukan Surat Perintah
Membayar Langsung (SPM-LS) Tahap I maksimum sebesar 30 % (tigapuluh persen) dan
Tahap II maksimum sebesar 30 % (tigapuluh persen) dari pagu DIPA DAK kepada
KPPN.
20
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah membenarkan sampai dengan semester I
Tahun Anggaran 2007 Pemda Tapanuli Tengah belum menerima Dana DAK.
BPK RI menyarankan Bupati Tapanuli Tengah agar segera memproses pencairan
dana DAK yang telah menjadi hak daerah dalam pagu DIPA DAK Tahun Anggaran 2007
kepada KPPN Sibolga.
4. Penerimaan Dana Perimbangan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2006 dalam
Rekening Kas Daerah Tidak Sesuai Ketentuan
Dalam Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan pagu Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DAK No. 0019.0-0024.0/070.03/II/2006 tanggal 31
Desember 2005 sebesar Rp25.100.000.000,00 dan telah dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2006 pada pos pendapatan dana perimbangan dalam jumlah yang sama. Dari
alokasi tersebut dirinci penggunaannya berdasarkan bidang sebagai berikut:
a. Bidang pendidikan memperoleh alokasi sebesar Rp6.580.000.000,00
b. Bidang kesehatan memperoleh alokasi sebesar Rp5.670.000.000,00
c. Bidang infrastruktur jalan memperoleh alokasi sebesar Rp5.290.000.000,00
d. Bidang infrastruktur irigasi memperoleh alokasi sebesar Rp1.430.000.000,00
e. Bidang infrastruktur air bersih memperoleh alokasi sebesar Rp1.490.000.000,00
f. Bidang kelautan dan perikanan memperoleh alokasi sebesar Rp1.960.000.000,00
g. Bidang pertanian dan peternakan memperoleh alokasi sebesar Rp2.380.000.000,00
h. Bidang lingkungan hidup memperoleh alokasi sebesar Rp300.000.000,00
DIPA DAK ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing bidang
dan setiap DIPA DAK hanya memuat kegiatan untuk satu bidang.
DAK hanya dapat dipergunakan untuk membiayai kebutuhan fisik, sarana, dan prasarana
dasar yang merupakan prioritas nasional pada masing-masing bidang. DAK tidak dapat
dipergunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, biaya penyiapan kegiatan
21
fisik biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain
biaya umum sejenis.
Hasil pemeriksaan atas penyaluran dan penerimaan DAK pada Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Tengah diketahui penempatan dana DAK pada rekening kas daerah
digabung pada satu rekening pada Bank Sumut Cabang Sibolga dengan No. Ac. 2680.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor Per- 69/PB/2006 tentang petunjuk teknis pengesahan dan pencairan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2006 pada
Bab I pasal 1 yang menyatakan Rekening Kas Daerah yang menampung dana DAK yang
selanjutnya disebut Rekening Kasda DAK adalah rekening Pemerintah Daerah yang
dibuka untuk masing-masing bidang, digunakan untuk menampung seluruh penerimaan
dan pengeluaran daerah yang dananya bersumber dari masing-masing bidang DAK.
Hal tersebut mengakibatkan pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam
proses pembukuan serta pencataan mutasi dan saldo akhir dana yang digunakan untuk
pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang yang dibiayai dari dana DAK Tahun
Anggaran 2006.
Bendaharawan Umum Daerah belum menetapkan rekening sendiri untuk masing-
masing bidang yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran
daerah yang dananya bersumber dari masing-masing bidang DAK.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah membenarkan penerimaan dana
perimbangan DAK Tahun Anggaran 2006 hanya ditampung dalam satu rekening, dan
terhadap temuan tersebut akan menjadi perhatian dimasa mendatang dan menetapkan
rekening penerimaan DAK untuk masing-masing bidang.
22
BPK RI menyarankan Bupati Tapanuli Tengah agar memerintahkan Kepala
Bagian Keuangan selaku Kuasa Bendaharawan Umum Daerah untuk menetapkan
rekening sendiri untuk masing-masing bidang yang digunakan untuk menampung seluruh
penerimaan dan pengeluaran daerah yang dananya bersumber dari masing-masing bidang
DAK.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Lampiran 1
AnggaranNo. Jenis DP TA 2001 TA 2002 TA 2003 TA 2004 TA 2005 TA 2006
1. Dana Alokasi Umum 105.449.740.000 122.530.000.000,00 129.090.000.000,00 134.817.000.000,00 153.475.000.000,00 226.435.000.000,002. Dana Alokasi Khusus 709.335.000 0,00 6.734.402.000,00 12.210.000.000,00 12.571.380.010,00 25.100.000.000,003. DBH Pajak 6.400.091.000 7.994.163.000,00 11.018.640.809,00 13.534.378.344,00 13.534.378.344,00 19.034.898.688,004. DBH Non Pajak 25.000.000 382.632.000,00 2.547.814.896,00 2.547.813.000,00 2.547.813.000,00 644.293.190,00
Jumlah 112.584.166.000 130.906.795.000,00 149.390.857.705,00 163.109.191.344,00 182.128.571.354,00 271.214.191.878,00