04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri

SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Oleh:Drs. SUGIYONO, M.Si

DIREKTUR SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH II

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

1. Dalam Koridor UUD 1945 (Hasil Amandemen Pasal 18, 18A dan 18B);

2. Revisi bersifat incremental, sehingga konsep yg baik ttp di pertahankan;

3. Merupakan UU POKOK PEMDA yg mencakup semua pengaturan pokok yg berkaitan dgn PEMDA & menjadi acuan UU sektor yg kewenangannya di desentralisasikan.

4. Perubahan substansinya bertujuan antara lain untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintah Pusat.

ASUMSI-ASUMSI DASAR REVISI UU 32/2004

LATAR BELAKANG

1. Menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan dan efisien.

3. Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

4. Menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah.

5. Menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang:......

b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

.........


U R U S A N P E M E R I N TA H A N

PRESIDENPasal 5 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

pemerintahan sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

DAERAH

MENTERIPasal 5 ayat (3)

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri

yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu

PUSAT

DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN

DESENTRALISASI

AZAS Penyelenggaraan Urusan PemerintahanPasal 5 Ayat (4)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan

Pasal 5 ayat (2) Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan

Pembagian Urusan Pemerintahan


URUSAN PEMERINTAHAN

KONKURENABSOLUT

1.PERTAHANAN

2.KEAMANAN3.AGAMA4.YUSTISI

5. POLITIK LUAR NEGERI

6. MONETER & FISKAL

PILIHANWAJIB

Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi, Strategis Nasional

URUSAN PEMERINTAHAN

UMUM

PELAYANAN DASAR

NON PELAYANAN

DASAR

S P MPEMBANGUNAN DAERAH

NSPK

5

PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN


6

Prinsip Pembagian Urusan Konkuren Akuntabilitas :

ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Efisiensi ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Eksternalitas ditentukan berdasarkan manfaat atau dampak negatif yg timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Kepentingan Strategis Nasional ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan per-UU-an


NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) & SPMPENYELENGGARAAN & BINWAS URUSAN PEMERINTAHAN

KONKUREN

PEMERINTAH PUSAT(K/L)

PENYELENGGARAAN URUSAN PEM KONKUREN

(NSPK)KOORDINASI

PENYUSUNAN DGN K/L TERKAIT

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR & PILIHAN oleh

prov, kab/kota

PEDOMAN

PENYELENGGARAAN URUSAN PEM WAJIB PELAYANAN DASAR

(SPM)

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

PELAYANAN DASAR oleh prov, kab/kota

PEDOMANBINWAS


JUMLAH REGULASI NSPK BIDANG PERUMAHAN (2007 – 2014)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1

13

4

8

18

14

4 4

Jumlah NSPKJumlah NSPK

Sumber: Rangkuman Fasilitasi Penyelennggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, PU, dan Dukcapil (Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, 2014)


Total = 66 NSPK

RATA-RATA CAPAIAN TARGET SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2013

IK 1 IK 2 IK 3

100

70

100

69.79

53.4160.18

Target Capaian Rata-rata Capaian Target

Sumber: Rangkuman Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, PU, dan Dukcapil (Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, 2014)

IK1 : Cakupan Ketersediaan Rumah Layak

Huni

IK2 : Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang

TerjangkauIK3 : Cakupan

lingkungan yang sehat dan aman

yg didukung Prasarana, sarana, dan

utilitas Umum

Indikator Kinerja

(IK)



Pasal 18(1)Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

(2)Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah

PEMBAGIAN URUSAN DAN KEWENANGAN TERKAIT PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA1. PERUMAHAN A. Penyediaan rumah bagi

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

B. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana nasional

C. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Pusat

D. Pengembangan system pembiayaan perumahan bagi MBR.

A. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi

B. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi

A. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota

B. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

C. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.

D. Penerbitan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung (SKBG).



SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA2. KAWASAN PERMUKIMAN

A. Penetapan system kawasan permukiman.

B. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih.

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) ha.

A. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.

B. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.

3. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

- - Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota.

4. PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman

Penyelenggaraan PSU permukiman

Penyelenggaraan PSU perumahan.

5. SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan besar.

Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


Pasal 15(1)Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi

serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(2)Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(3)Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.

(4)Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

SINERGI PUSAT DAN DAERAH

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG

PERKIM

TUJUAN PEMBANGUNAN

NASIONAL BIDANG PERKIM

KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN ANTARA

K/L dan DAERAH

URUSAN WAJIB DASAR BIDANG PERKIM

UU23/2014 (Psl.259)

(1)PERENCANAAN(2)PELAKSANAAN(3)PENGENDALIAN

(4)EVALUASI

PEMBINAAN UMUM

a. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

b. KELEMBAGAAN DAERAHc. KEPEGAWAIAN

PERANGKAT DAERAHd. KEUANGAN DAERAHe. PEMBANGUNAN DAERAH

f. PELAYANAN PUBLIK DI DAERAHg. KERJASAMA DAERAHh. KEBIJAKAN DAERAHi. KEPALA DAERAH dan DPRDj. PEMBINAAN Lainnya sesuai peraturan

UU23/2014 (Psl.374)

MENTERI TEKNIS dan

KA LPNKBINTEK

Teknis Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan di

Daerah

MENDAGRIKOORDINASI

TEKNIS

RPJMN 2015 - 2019

NAWACITA AGENDA:

6(3)



KOORDINASI TEKNIS DAN BINWAS KEMENDAGRI BERBASIS TUPOKSI

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAHTUPOKSI

(Permendagri 43/2015)

• Tugas: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah.

• Fungsi: Perumusan dan pelaksanaan kebijakan; Pelaksanaan Binwas Umum; pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi Penyusunan NSPK dan SPM; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Bintek dan supervisi; dan Pelaksanaan Administrasi Bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemda, perencanana bangda, sinkronisasi dan harmonisasi bangda, dan partisipasi masyarakat.

• Tugas: Melaksanakan sebagian tugas Ditjen Bina Bangda dalam bidang penyelennggaraan urusan pemerintahan dan sinkronisasi serta harmonisasi bangda lingkup PU, PERKIM, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, serta Kominfo, Statistik dan Persandian.

• Fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, binwas Umum, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan bintek serta supervisi bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, sinkronisasi, dan harmonisasi pembangunan daerah, pemetaan urusan, SPM dan NSPK.

• TUGAS: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, binwas Umum, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, SPM, NSPK, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, Bintek dan supervisi, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman.

• FUNGSI: penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, koordinasi, binum, pemetaan urusan, SPM, NSPK, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, Bintek dan supervisi, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman

Ditjen Bina Bangda

Dit. SUPD II

Subdit PERKIM

(Pasal 569 dan 570)

(Pasal 639 dan 640)

(Pasal 646 dan 647)

SINERGI PUSAT DAERAH dalam UU23/2014

Sinergi Perencanaan Pembanguna

n Daerah (Pasal 260)

Sinergi Pelaksanaan

Pembangunan Daerah,

khususnya pengembangan potensi ungguan

melalui pemetaan urusan (pasal 24)

Sinergi Kelembagaan

Pusat dan Daerah

(penjelasan, bagian Umum

butir 9 Inovasi Daerah)

Sinergi BinWasUm dan BinWasTek Dalam Rangka Pemberdayaan (pasal 373; dan

penjelasan, bagian Umum

butir 9 Inovasi Daerah)

Sinergi Anggaran melalui

Hubungan Keuangan Pusat dan

Daerah (Pasal 279)

Tercipta KESEIMBANGAN antara KEPENTINGAN NASIONAL dan KEPENTINGAN DAERAH yang SINERGIS

dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN secara KESELURUHAN.


KOORDINASI PENCAPAIAN TARGET PELAYANAN DASAR BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

P E M E TA A N U R U S A N P E M E R I N TA H A N( Pa s a l 2 4 U U 2 3 Ta h u n 2 0 1 4 Te n t a n g Pe m d a )

K/L bersama Pemda melakukan pemetaan: • Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan pilihan• Urusan Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

dilakukan untuk menentukan intensitas Urusan berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas wilayah.

Daerah digunakan dalam :• penetapan kelembagaan,• perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

dilakukan untuk menentukan Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan.

kementerian atau LPNK sebagai dasar untuk:pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pemerintahan Pilihan secara nasional.

Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta pembinaan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dikoordinasikan oleh Menteri.

Penggunaan hasil pemetaan:


18

P E N G G U N A A N H A S I L P E M E TA A N U N T U K P E M B E N T U KA N P E RA N G KAT DA E RA H

( Pa s a l 2 1 2 U U 2 3 / 2 0 1 4 Te n t a n g Pe m d a )

Perangkat Daerah Provinsi:• Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda Provinsi• Perda berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri.• Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada.

Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:a. Sekretariat daerah;b. Sekretariat DPRD;c. Inspektorat;d. Dinas; dane. Badan.

Hasil pemetaan Urusan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan menjadi dasar pembentukan perangkat daerah:

Perangkat Daerah Kab./Kota:• Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda Kab./Kota• Perda berlaku setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat• Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada.

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. Sekretariat daerah;b. Sekretariat DPRD;c. Inspektorat;d. Dinas;e. Badan; danf. Kecamatan.


MATRIKS PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PROVINSI) [1]


No. SUB URUSA

NKEWENANGAN

PROVINSI LAYANAN UTAMA PENDUKUNG

1 2 3 4 5

1. Perumahan a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi

a. Penyediaan rumah bagi korban bencana provinsi (SPM dan NSPK)

a. Kebijakan Daerah dalam Penyediaan rumah bagi Korban Bencana Provinsi (SPM dan NSPK)

b. Rehabilitasi rumah korban bencana provinsi (SPM dan NSPK)

b. Penyediaan Sistem Data dan Informasi terkait jumlah rumah yang terkena bencana provinsi (SPM dan NSPK)

c. Penyediaan Lahan Bagi Masyarakat Terkena Korban bencana Provinsi

c. Prosedur penanganan penyediaan lahan bagi korban bencana provinsi

b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi

a. Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program PemerintahDaerah provinsi

a. Kebijakan Daerah dalam Penyediaan rumah bagi masyarakat terkena relokasi Provinsi

b. Penyediaan lahan bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Provinsi

b. Penyediaan sistem data dan Informasi jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi

c. Penaksiran kebutuhan dan diagnosa masalah dengan mendefinisikan sasaran dan tujuan dalam menentukan relokasi program PemerintahDaerah Provinsi

d. Inventarisasi luas lahan dan status hukum lahan serta kesesuain lahan sesuai RTRW Provinsi



No.

SUB URUSAN KEWENANGAN PROVINSI LAYANAN UTAMA PENDUKUNG

1 2 3 4 52 Kawasan

PermukimanPenataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha

a. Menata permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampaidengan di bawah 15 (lima belas) ha

a. Kebijakan Daerah dalam menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha

b. Meningkatkan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampaidengan di bawah 15 (lima belas) ha

b. Penyediaan sistem data dan informasi dalam meningkatkankualitas kawasanpermukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampaidengan di bawah 15 (lima belas) ha

c. Peningkatan kualitas pengelolaan sanitasi yang layak di kawasan permukiman kumuh

c. Penyediaan sarana dan prasarana penataan dalam peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha

d. Sinkronisasi dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan dalam penataan dan peningkatan kualitas penataan kumuh denganluas 10 (sepuluh) ha sampaidengan di bawah 15 (limabelas) ha

d. Pengembangan dan penelitian mengenai penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampaidengan di bawah 15 (lima belas) ha

e. Penataan Pemukiman kumuh sesuai dengan RTRW dan RDTR denganluas 10 (sepuluh) ha sampaidengan di bawah 15 (limabelas) ha

e. Peningkatan Pengawasan dalam penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampaidengan di bawah 15 (lima belas) ha

f. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampaidengan di bawah 15 (lima belas) ha



No. SUB URUSAN KEWENANGAN PROVINSI LAYANAN UTAMA PENDUKUNG

1 2 3 4 53 Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kumuh

Tidak ada kewenangan

4 Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Penyelenggaraan PSU permukiman a. Pelayanan Penyelenggarakan PSU Permukiman

a. Pelayanan Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan PSU Permukiman

b. Penyediaan PSU Permukiman yang layak sesuai dengan standar teknis PSU

b. Pendataan luas permukiman yang sudah terfasilitasi PSU dan yang belum terfasilitasi PSU

c. Penataan PSU Permukiman sesuai dengan RTRW dan RDTR

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana PSU Permukiman

d. Penyediaan Sistem Data dan Informasi dalam mendukung peyelenggaraan PSU Permukiman

e. Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan PSU Permukiman5 Sertifikasi, Kualifikasi,

Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah

Pelayanan Sertifikasi bagi orang yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah

a. Penyediaan sertifikasi bagi perencana rumah dan PSU tingkat kemampuan menengah

Registrasi bagi badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah

b. Penyusunan pedoman sertifikasi bagi orang dan badan hukum tingkat kemampuan kecil

c. Penyediaan registrasi bagi badan hukumyang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah

d. Penyusunan pedoman registrasi bagi orang dan badan hukum tingkat kemampuan kecil

MATRIKS PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BID. PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN (KABUPATEN/KOTA) [1]


No. SUB URUSA

NKEWENANGAN

KAB./KOTA LAYANAN UTAMA PENDUKUNG

1 2 3 4 5

1. Perumahan a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota

a. Penyediaan rumah korban bencana kabupaten/kota

a. Kebijakan Daerah dalam Penyediaan rumah bagi Korban Bencana Kabupaten (SPM dan NSPK)

b. Rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota

b. Penyediaan Sistem Data dan Informasi terkait jumlah rumah yang terkena bencana Kabupaten/Kota (SPM dan NSPK)

c. Penyediaan lahan bagi masyarakat terkena korban bencana Kabupaten/Kota

c. Prosedur penanganan penyediaan lahan bagi korban bencana Kabupaten/Kota

b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

a. Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program PemerintahDaerah Kabupaten/Kota

a. Kebijakan Daerah dalam Penyediaan rumah bagi masyarakat terkena relokasi kabupaten/Kota

b. Penyediaan lahan bagi masyarakat terkena relokasi program PemerintahDaerah Kabupaten/Kota

b. Penaksiran kebutuhan dan diagnose masalah dengan mendefinisikan sasaran dan tujuan dalam menentukan relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

c. Inventarisasi luas lahan dan status hokum lahan serta kesesuain lahan sesuai RTRW Kabupaten/Kota

d. Penyediaan sistem data dan Informasi jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota

MATRIKS PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BID. PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN (KABUPATEN/KOTA) [2]


No. SUB URUSAN KEWENANGAN KAB./KOTA LAYANAN UTAMA PENDUKUNG

1 2 3 4 5

1. Perumahan c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan

a. Layanan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan

a. Penyusunan kebijakan dan system administrasi layanan terkait pembangunan dan pengembangan perumahan

d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)

a. Layanan Penerbitan SKBG sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

a. Penyusunan pedoman pelayanan penerbitan SKBG

2. Kawasan Permukiman

a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman

a. Layanan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman

a. Inventarisasi luas lahan yang akan dibangun di kawasan permukiman

b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha

a. Menata permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha

a. Kebijakan Daerah dalam menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha

b. Meningkatkan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha

b. Penyediaan sistem data dan informasi dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha

c. Peningkatan kualitas pengelolaan sanitasi yang layak di kawasan permukiman kumuh

c. Penyediaan sarana dan prasarana penataan dalam peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha

d. Sinkronisasi dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan dalam penataan dan peningkatan kualitas penataan kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha

d. Pengembangan dan penelitian mengenai penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha

e. Penataan Pemukiman kumuh sesuai dengan RTRW dan RDTR dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha

e. Peningkatan Pengawasan dalam penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha

f. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha

MATRIKS PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (KABUPATEN) [3]


No. SUB URUSAN KEWENANGAN PROVINSI LAYANAN UTAMA PENDUKUNG

1 2 3 4 53 Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kumuh

Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota

a. Pedoman pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh

a. Inventarisasi jumlah rumah tidak layak huni

b. Pencegahan dan penataan perumahan dan kawasan permukiman kumuh

b. Pelayanan Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan PSU perumahan

c. Pengawasan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman pada Daerah kabupaten/ kota

c. Pendataan luas perumahan yang sudah terfasilitasi PSU dan yang belum terfasilitasi PSU

4 Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Penyelenggaraan PSU permukiman a. Pelayanan Penyelenggarakan PSU perumahan

a. Pelayanan Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan PSU perumahan

b. Penyediaan PSU perumahan yang layak sesuai dengan standar teknis PSU

b. Pendataan luas perumahan yang sudah terfasilitasi PSU dan yang belum terfasilitasi PSU

c. Penataan PSU perumahan sesuai dengan RTRW dan RDTR

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana PSU Perumahan

d. Penyediaan Sistem Data dan Informasi dalam mendukung peyelenggaraan PSU perumahan

e. Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan PSU Perumahan

5 Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah

Layanan Sertifikasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil

a. Penyediaan sertifikasi bagi perencana rumah dan PSU tingkat kemampuan kecil

Layanan Registrasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil

b. Penyusunan pedoman sertifikasi bagi orang dan badan hukum tingkat kemampuan kecil

c. Penyediaan registrasi bagi badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil

d. Penyusunan pedoman registrasi bagi orang dan badan hukum tingkat kemampuan kecil

KEBIJAKAN DAN TARGET PENYEDIAAN PERUMAHAN (RPJMN 2015 – 2019)

MEMPERLUAS AKSES TERHADAP TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK DAN DILENGKAPI DENGAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK SELURUH KELOMPOK MASYARAKAT SECARA BERKERADILANTARGET

1. Mengurangi Backlog Perumahan dari 7,6 juta menjadi 5 juta2. Mengurangi rumah tidak layak huni dari 3,4 juta menjadi 1,9 juta

PROGRAM1. Pembangunan Rumah Susun2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Khusus3. Fasilitasi Pemberdayaan Rumah Swadaya Melalui Pembangunan baru rumah swadaya dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni

STRATEGIProgram Sejuta Rumah yang Didukung oleh fasilitasi bantuan PSU perumahan bagi pengembang untuk membangun perumahan MBR.


PROGRAM PRIORITAS DALAM RKP 2017


No Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas K/L Strategi PemdaKewenangan dalam

UU No. 23 Tahun 2014

Hal yang Harus Disiapkan Pemerintah Daerah

Hal yang Harus Disiapkan Masyarakat

1 2 3 4 5 6 7 8 91 Hunian Layak bagi

MBR, Pengentasan Kumuh Perkotaan, Akses Universal, Air Minum dan Sanitasi

Fasilitas penyediaan hunian layak baru

Penciptaan iklim kondusif untuk penyediaan MBR (regulasi, perijinan, dst)

Kemen PUPR, Kemenkeu, BPN, Kemendagri, OJK, Bank Indonesia, Pemda

Debotlenecking regulasi: Izin Mendirikan Bangunan

Kabupaten/Kota

2 Hunian Layak bagi MBR, Pengentasan Kumuh Perkotaan, Akses Universal, Air Minum dan Sanitasi


Penyediaan Perumahan Baru MBR

Kemen PUPR, Pengembang, Pemda, Masyarakat

Pembangunan rumah tapak MBR

Pusat - Profil perumahan eksisting- Data kebutuhan rumah by name by address- Dokumen perencanaan terkait perumahan- Lahan untuk pembangunan rumah

- Masyarakat terdaftar sebagai long list penerima bantuan Program Pemerintah terkait perumahan



Fasilitasi Keswadayaan Masyarakat

Kemen PUPR, Kemensos, LKB/LKNB, Pemda, Masyarakat

Bimbingan teknis peningkatan keswadayaan masyarakat

Pusat - Profil perumahan eksisting- Data kebutuhan rumah by name by address- Dokumen perencanaan terkait perumahan

- Masyarakat terdaftar sebagai long list penerima bantuan Program Pemerintah terkait perumahan- Lahan untuk pembangunan rumah


Fasilitasi peningkatan kualitas hunian dan permukiman kumuh

Percepatanpendataan(baseline dan nett kumuh) danperencanaan

KemenPUPR, Kemendagri, Pemda, BPS

- Dokumen perencanaan penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di seluruh daerah (syarat perlu)- Pendataan nett kumuh- Sinkronisasi target RPJMD dengan RPJMN

Luas kawasan kumuh di atas 15 Ha (Pusat)Luas kawasan kumuh 10-15 Ha (Provinsi)Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha (Kab/Kota)

- Memiliki SK Kumuh yang dilengkapi profil permukiman kumuh eksisting- Memiliki dokumen perencanaan terkait perumahan dan penanganan permukiman kumuh

- Terdaftar sebagai long list penerima bantuan Program Pemerintah terkait perumahan- Lahan milik sendiri



PenguatanKelembagaan di daerah dalam upaya penanganankumuh

KemenPUPR, Kemendagri, Pemda

Dukungan regulasi kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan kualitas dan penanganan kawasan kumuh untuk mendukung kolaborasi




Pembangunan berbasis komunitas (pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan)

KemenPUPR, Kemensos, Pemda

- Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat- pembentukan dan penguatan BKM/LKM- Bimbingan teknis peningkatan keswadayaan masyarakat


- Profil perumahan eksisting- Data kebutuhan hunian layak by name by address- Memiliki dokumen perencanaan terkait perumahan dan penanganan permukiman kumuh

- Masyarakat terdaftar sebagai long list penerima bantuan Program Pemerintah terkait perumahan- Memiliki BKM/KSM



Konsolidasi lahan untuk penanganan permukiman kumuh

KemenPUPR, KemenATR, Pemda

- Relokasi penduduk yang tinggal di kawasan permukiman kumuh liar- Pemutihan lahan- Penyusulihan kepada masyarakat yang akan direlokasi


PROGRAM PRIORITAS DALAM RKP 2017 (lanjutan)



Penyediaan akses air minum dan sanitasi

Peningkatan demand Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Kemenkes, Kemendikbud, Pemda, masyarakat

- Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Provinsi dan Kabupaten/Kota



Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi terintegrasi

kemen PUPR, KLHK, Kemendes PDTT, Kemendagri, Pemda, masyarakat

- IPAL skala kota, kawasan, dan komunal- IPLT- TPA, TPST 3R, ITF- SPAM regional, SPAM perkotaan, SPAM perdesaan, SPAM kawasan khusus, SPAM MBR




Manajemen layanan air minum dan sanitasi

Kemen PUPR, Kemendagri, Kemenkeu, Pemda, BPS

- Fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan untuk air minum dan sanitasi- Turbinwas sanitasi dan air minum


Peningkatan ketersediaan air baku

Simpan Air KemenPUPR, KLHK, Pemda, Perhutani, Masyarakat

- Drainase berwawasan lingkungan- Konservasi daerah sumber air

Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lingkungan Hidup)



Jaga Air KemenPUPR, KLHK, KemendesPDTT, Pemda, Perhutani, Kemendagri

- Penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan - Peningkatan kualitas DAS- Pengelolaan waduk/embung- Pembangunan infrastruktur sanitasi (IPAL, IPLT, TPA, TPST 3R, dan Bank Sampah)

Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lingkungan Hidup)



Hemat Air KemenPUPR, Kemenkes, Pemda, masyarakat, Kemendagri

- Turbinwas sanitasi dan air minum (NSPK)- Bauran air domestik- Penampungan air hujan- Kampanye hemat air


14 Pembangunan Daerah Tertinggal

Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik

Pemenuhan Perumahan dan Permukiman Layak Huni

KemendesaPDTT, KemenPUPR, Kemensos, Pemda

- Pembangunan rumah tapak MBR

Pusat



Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

KemendesaPDTT, KemenPUPR, Pemda

- Sanitasi Total Berbasis Masyarakat- Fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan untuk air minum dan sanitasi- Turbinwas sanitasi dan air minum



Penguatan Kelembagaan Pemda

Kemendagri, BNPB, Pemda

- Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat

Pusat-Provinsi-Kabupaten/Kota

tahapan perencanaan

satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nas.pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas

RPJPD, RPJMD, & RKPD

Perda Perkada

Pedoman Renstra SKPDdiselaraskan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian /LPNK untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

tahapan pengendalian

tahapan evaluasi

pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah

Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi ProvinsiMendagri Gubernur

Pengendalian dan Evaluasi lingkup Prov/Kab/Kota dlm wilayah Provinsi

Pengendalian dan Evaluasi lingkup Kab/Kota

Bupati/Walikota

SINKRONISAS I PROGRAM PERKIM DALAM S ISTEM PERENCANAAN, PENGENDAL IAN DAN EVALUAS I

PEMBANGUNAN DAERAH

28


RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA

RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJPN RPJMN RKP

RPJPD RPJMD RKPD

dikoordinasikan, disinergikan, dandiharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI

Menggunakan pendekatan:• teknokratik, • partisipatif, • politis, • atas-bawah • dan bawah-atas.

Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

PASTIKAN PROGRAM PERUMAHAN dan

KAWASAN PERMUKIMAN MASUK DALAM DOKUMEN

INI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH( PERMENDAGRI 54 Thn 2010

Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262)


ALUR DOK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pola hubungan antar dokumen perencanaan dan

penganggaran, mengharuskan adanya

konsistensi dan sinkronisasi perencanaan antar SKPD, Antar Daerah, dan antar

level pemerintahan. Tugas Bangda adalah menjaga

konsistensi dan sinkronisasi ini, dan memastikan bahwa

indikator SPM dan pencapaian Program

Prioritas secara konsisten direncanakan dan

dianggarkan dalam RPJMD, RKPD, dan APBD.

RPJPN

MEM

PED

OM

ANI

PEDOMAN

5 TAHUN

PEDOMAN

PEDOMAN DIJABARKAN

DIJABARKAN

20 TAHUN

DIACU

RPJMN RKP

RPJPD PROV

RPJMD PROV

RKPD PROV

RENSTRA SKPD PROV

RENJA SKPD PROV

DIA

CU

DIA

CU D

AN

DIS

ERAS

IKAN

PEDOMAN DIJABARKAN

PEDOMAN

1 TAHUN

DIACU

RPJPD K/K

RPJMD K/K

RKPD K/K

DIA

CU

RENSTRA SKPD K/K

RENJA SKPD K/K

RENSTRA K/L

RENJA K/L

PEDOMAN

PEDOMAN

DIA

CU

DAN

D

ISER

ASIK

AN

PEDOMAN DIACU

PEDOMAN

RAPBN

RAPBDPROV

RAPBDK/K

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN

MEM

PED

OM

ANI

RTRWN

RDTRRTRW

RTRRDTR

RTRWSPM

SPM


TERIMA KASIH


04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri

Government & Nonprofit