7/24/2019 04. Dedi Permana
1/18
Penjaringan Aspirasi Masyarakat Sebagai Masukan RancanganTeknokratik RPJMN 2015-2019 di Gedung Serbaguna Pasca Sarjana
Universitas Sriwijaya
Palembang, 3 Maret 2014
Oleh Deddy Permana / Yayasan Wahana Bumi HijauSumatera selatanwww.wbh.or.id
http://www.wbh.or.id/http://www.wbh.or.id/7/24/2019 04. Dedi Permana
2/18
Organisasi independenyang berbasis di Palembang,
Sumatera Selatan dan bergerak dibidangpemberdayaan masyarakat dan penyelamatanlingkungan hidup. Berdiri pada tahun Mei 2001.
Mempunyai Visi : Terwujudnya tatanan masyarakatyang kuat dan mandiri serta berkontribusi dalamupaya pelestarian lingkungan hidup.
Melakukan kerja-kerja : Membina danmemberdayakan sosial, ekonomi, budaya masyarakat;Memperjuangkan pengelolaan sumber daya alam
berbasis partisipasi masyarakat; Melakukan advokasikebijakan publik yang menjamin keberdayaanmasyarakat dan kelestarian lingkungan hidup; sertaMelakukan riset dalam menunjang kegiatan advokasi
7/24/2019 04. Dedi Permana
3/18
RPJM 1(2005 2009)
RPJM 2(2010 2014)
RPJM 4(2020 2025)
RPJM 3(2015 2019)
Visi Pembangunan 2005-2025:
Indonesia yang Mandiri, Maju,
Adil dan Makmur
7/24/2019 04. Dedi Permana
4/18
UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025:
RPJP Nasional menjadi pedoman dalam penyusunanRPJM Nasional yang memuat Visi, Misi dan ProgramPresiden
UU No. 25 Tahun 2004 Tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional.
PP No. 40 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPenyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
Rancangan Awal RPJM Nasional memuat Strategi pembangunan nasional,
Kebijakan umum dan program prioritas Presiden, serta
Kerangka ekonomi makro
7/24/2019 04. Dedi Permana
5/18
Skala Prioritas Prasyarat
Kemampuan pertahanan nasional
dan keamanan dalam negerimakin menguat
Profesionalisme institusi pertahanan dan keamanan negara,kesejahteraan prajurit, ketersediaan alat utama sistempersenjataan TNI dan alat utama Polri melaluipemberdayaan industri pertahanan nasional
Kehidupan demokrasi bangsamakin mengakar dalamkehidupan bangsa
Pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan prinsip toleransi,nondiskriminasi dan kemitraan dan pelaksanaandesentralisasi dan otonomi daerah.
Kesadaran dan penegakan hukumdalam berbagai aspek kehidupanberkembang makin mantap
Profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makinmampu mendukung pembangunan nasional.
Kesejahteraan rakyat terusmembaik
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitasyang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial
Kualitas sumber daya manusiaterus membaik Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, yangberbasis keunggulan lokal dengan manajemen pelayanananpendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajatkesehatan,status gizi masyarakat; kesetaraan gender;tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan danperlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuhseimbang; dan budaya dan karakter bangsa.
7/24/2019 04. Dedi Permana
6/18
Pelaksanaanpembangunanberkelanjutan
yang semakinmantap
Daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untukmendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi,seimbang, dan lestari; pengelolaan dan pendayagunaan sumber dayaalam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan
hidup dan meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilakumasyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitaspenataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.
Daya saingperekonomianIndonesiasemakin kuat dankompetitif
Terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dansumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; ketersediaaninfrastruktur , kerja sama pemerintah dan dunia usaha,
pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi industriserta penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatanefisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi olehmasyarakat dalam kegiatan perekonomian.
Ketersediaaninfrastruktur
yang sesuaidengan rencanatata ruang
Berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinyapasokan tenaga listrik yang handal dan efisien , pelayanan pos dan
telematika yang efisien dan modern; konservasi sumber daya air yangmampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air danpengembangan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan dasarmasyarakat, pengembangan infrastruktur perdesaan untukmendukung pembangunan pertanian, pemenuhan kebutuhanhunian bagi seluruh masyarakat dengan sistem pembiayaanperumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel
7/24/2019 04. Dedi Permana
7/18
Sejumlah 48,8 jutajiwa penduduk yang tinggal di pedesaan sekitarkawasan hutan, 10,2 juta nya terkategorikan sebagai kelompokmiskin.
Dengan data BPS tahun 2010 tentang jumlah penduduk miskinIndonesia sebesar 31,02 jutajiwa maka kita dapat menyatakanbahwa sepertiga dari penduduk miskin itu ada di pedesaan dalamdan Sekitar hutan (selanjutnya disebut desa/kampong hutan).
Kementerian Kehutanan merilis data 31.957 desayang ada di dalam,di tepi dan sekitar Kawasan hutan. Jumlah ini merupakan 36,17%dari seluruh desa yang ada di Indonesia.
Desa-desa dalam kawasan hutan terbanyak ada di Provinsi
Kalimantan Tengah dan desa-desa tepi dan sekitar kawasan hutanterbanyak ada di Provinsi Jawa Tengah
Dokumen Rencana Strategis Kementerian
Kehutanan 2010-2014 menyatakan :
Keberadaan desa/kampong hutan ini memberi indikasi kuat
bahwa kawasan hutan merupakan unit sosio-kultural dan
ekonomi bagi sebagian penduduk Indonesia.
7/24/2019 04. Dedi Permana
8/18
7/24/2019 04. Dedi Permana
9/18
Jumlah desa-desa di dalam dan di sekitar hutan
(HP dan HL) di Provinsi Sumatera Selatan + 699desa dengan potensi luas kawasan +2.025.097,16Ha : atau 53 persen dari total luaskawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatanseluas3.760.662ha.
439desa terdapat di kawasan hutan produksi (HP)luasnya + 1.597.982,26Ha
260 desa terdapat di kawasan hutan lindung (HL)luasnya + 427.114,60Ha.
Kondisi ini jika tidak direspon dengan baik berpotensi
meningkatkan konflik pengelolaan kawasan hutan,
namun disisi lain juga jika dikelola dengan baikmerupakan wilayah potensial untuk implementasi PHBM
7/24/2019 04. Dedi Permana
10/18
INDUSTRI
EKSTRAKTIF
TATA KELOLA:Soal birokrasi &
korupsi
AIR
KONFLIKSOSIAL
KETIMPANGANALOKASIMANFAAT
KEMISKINAN
HUTAN
PANGAN
7/24/2019 04. Dedi Permana
11/18
1. Usaha Besar & Kepentingan Umum
Jenis Pemanfaatan dan Penggunaan Juta Ha %
a. IUPHHK-HA 24,88
b. IUPHHK-HT 9,39
c. IUPHHK-RE 0,19
d. Pelepasan kebun & trans 5,93
e. IPPKH-Tambang, dll 0,62
Jumlah 1 41,01 99,49
2. Usaha Kecil dan Masy Lokal/Adat
Jenis Pemanfaatan Juta Ha %
a. IUPHHK HTR 0,16
b. Hutan Desa 0,003
c. Hutan Kemasyarakatan 0,04
Jumlah 2 0,21 0,51
Jumlah 1 dan 2 41,69 100,00
Sumber: PermenHut No. 49/2011
7/24/2019 04. Dedi Permana
12/18
7/24/2019 04. Dedi Permana
13/18
Hingga Desember 2011, terdapat 2,759,254 hektar lahan yang
menjadi obyek konflik di empat sektor, ada 110 kasus.Pertanahan Perkebunan Tambang Kehutanan
LuasLahan
17.600 ha 1.765.592 ha 43.360 ha 932.701
JumlahKasus
10 28 4 68
Data Konflik WALHI Sumsel 2013 : 32 Kasus SDA
7/24/2019 04. Dedi Permana
14/18
MasyarakatAdat/Lokal
Perusahaan SwastaPemegang Ijin (Sektor
Hutan, Kebun,Tambang, Perumahan,
dl)
Pemerintah
Pemegang kawasan/Penerbit hak/ijin(Kemenhut, BPN,
Pemda,dll)Lain-lain
TNI, KelompokMasyarakat, cukong/
makelar tanah,elit/politisi, dll
BUMN
Perhutani, PTPN,PLN, dll
7/24/2019 04. Dedi Permana
15/18
PERMASALAHAN LANGKAH STRATEGIS K/L TERKAIT
1.Tata Kelolapemerintahan yang
kurang baik di sektor
hutan dan lahan
1. Mendorong Akses yang lebih terbuka atasdata/informasi/peta yang dikelola oleh K/L terkait
hutan
2. Akuntabilitas dan transparansi penetapan dan
penggunaan anggaran;
3. Reformasi birokrasi - Pengembangan sistem karier
SDM sesuai standar profesionalitas, serta penetapan
pejabat yang terbuka bagi publik;4. Reformasi rezim perizinan yang lebih pro rakyat dan
penegaan hukum yang berkeadilan
KEMENHUT, KLH,
ESDM, MENPAN, BPN
dan dukungan
PEMDA , Masyarakat
sipl
2.Konflik
tenurial/lahan/SDA
yang semakin
membesar
1. Pembentukan dest penyelesaian konflik di tingkat
nasional hingga propinsi dengan melibatkan
berbagai pihak .
2. Menyusun langka-langka penyelesaian konflik
tenurial dengan pendekatan Non Litigasi atauADR (Alternative Dispute Resolution): Prosedur
penyelesaian melalui konsensus, bersifat informal
yang digunakan oleh para pihak dalam
menyelesaikan sengketa sebagai alternatif dari
pendekatan melalui lembaga pengadilan (negosiasi,
mediasi, rekonsiliasi, arbitrase).
KEMENHUT, KLH,
ESDM, MENPAN, BPNdan dukungan
PEMDA dan
masyarakat sipil
7/24/2019 04. Dedi Permana
16/18
PERMASALAHAN LANGKAH STRATEGIS K/L TERKAIT
3. Akses dan ruang kelolamasyarakat di kawasan
hutan sangat terbatas
1. Meningkatkan dukungan sumber dayamencakup peningkatan sumber daya manusia
dan sumber daya finansial.
2. Peningkatan Pelayanan . Membangun desk
layanan perizinan dan pro rakyat yang
berkeadilan.
3. Menyediakan alokasi anggaran di daerah untuk
pendampingan PHBM di masyarakat.
KEMENHUT, KLH,
ESDM, BPN dan
dukungan PEMDA ,
Masyarakat sipil
4. Kemiskinan Masyarakat di
sekitar Hutan
1. Mengitegrasikan program pengentasan
kemiskinan dengan peningkatan pengelolaan
SDH di desa sekitar hutan.
2. Memperluas peluang akses dan ruang kelola
masyarakat sekitar hutan
3. Fasilitasi badan usaha unit desa danmasyarakat pengelolah hutan dengan
meningkatkan dukungan sumber daya
MENKO KESRA,
KEMENHUT, KLH,
ESDM, BPN dan
dukungan PEMDA ,masyarakat sipil
7/24/2019 04. Dedi Permana
17/18
Keselamatan Warga dari Bencana Ekologi
Peningkatan Akses masyarakat dalam pengelolaanSumberdaya Alam, melalui PHBM dan kemitraan (P.39/2013)
Tata kelola pemerintahan sektor Hutan dan lahan
Daya Dukung Lingkungan dan Tata Ruang yang ter integrasi.
Keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi
ndonesia yang mandiri
maju
adil
dan makmur
perlu didukung
oleh (1) komitmen dari kepemimpinan nasional yang kuat dandemokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3)
keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat
dan dunia usaha secara aktif.
7/24/2019 04. Dedi Permana
18/18