-
,~~~~"~i.
.- .
.!=--~~-~~" v~!JU.(I}J. 3
-
, 1)"')\'-,
3)4)5)
b.
(1 )
pertambangan:-_.: ~ .pCIII IUU;)U
lal',pertanian;kehutanan;~rikanan;
'~i7~. I
~-::::~.1";:;Q~; .QlQUbidang ~a;r;i1Ya Ya~g da:am Oeiaksan~~n
..,~~~:?!:?~ !~~?h.~~v~v;';i'lia ,.It:lllenuKan iasliltas
pelabuhan.
menunjang kegiatan pemeriritahan, penefitian, pendiaikan
danp;;aiii.i:I(Iserra sosiai.
BAB II-
LOKASI DAN WILAYAH
Pasal 4
Lokasi peJabuhan khusus berada di luar d~erah liilgkunganke~a
dan daerah Jingkungan kepentingan pelabuhan umum.
(2) Lokasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)
ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasiGubemur dan
BupatiNValikota.
~-_._--_.._. -..-------
(3) Dalam penetapan lokasi pelabuhan khusus sebagaimanadimaksud
dalam ayat (2) diberikan dengan memperhatikanaspek sebagai berikut
:
---f-~~(JJJ
a. kesesuaiandenganTatanan ~epelabuhanan Nasional;
b. . kesesuaian aengan rencana tata ruang wilayah Propiresidan
KabupatenIKota; .
c. berdasarkan pertlmbangan ekonomis dan teknisoperasional akan
lebih efektif dan efisien serta lebihmenjamin keselamatan pelayaran
apabila membangundan mengoperasikan pelabuhan khusus;
d. keamanan dan keselamatan pelayaran;
e. pelabuhan umum yang ada tidak dapat melayani
jasakepelabuhanan untuk kegiatan tertentu karenaketerbatasan
kemampuan fasilitas yang tersedia;
f. pertahanan keamanan negara.
4
-
ff
(1)
PasalS
Untuk memperoteh penetapan lokasi sebagaimana dimaksuddalam
Pasal 4 ayat (2), pemohon mengajukan permohonankepada Menteri
metalui Direktur Jenderal, denganmenggunakan format menurut contoh
1, pada LampiranKeputusan ini dengan melampirkan:
a. salinan surat izin usaha pokok sebagaimana dimaksuddalam
Pasal 3, dari pejabat yang berwenang;
b. letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan
koordinatgeografis sesuai dengan peta laut;
c. studi kelayakan dari aspek keamanan dan keselamatanpelayaran
yang meliputi alur, kolam, rencanapenempatan sarana bantu navigasi
pelayaran, rencanaarus kunjungan kapal serta ke:ayakan ekonomis
danteknis operasional yang meliputi rencana volume bongkarmuat
bahan baku, peralatan penunjang dan hasilproduksi;
d. hasH survey yang meliputi hidrooceanografi (pasangsurut,
gelombang,-kedalaman dan arus), topografi, titiknot (benchmark)
lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalamknOfo!nat geografis yang
dlreKomendasikan ofeh Dejat2~pemegang fungsi keselamatan pelayaran
setempat;
e. rekomendasi Gubemur dan Bupati/\Nalikota setempatr,nengenai
kesesuaian rencana lokasi pelabuhan khu~usdengan rencana tata
ru~rig wilayah Propinsi danKabupatenIKota.
.
1
(2) Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyampaikanhasil
penilaian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimanadimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) kepada Menteri dalam waktuselambat-Iambatnya 14
(em pat belas) hari kerja setelahpennohonan diterima s~cara
lengkap.
(3) Penetapan lokasi atau penolakan diberikan oleh Menteri
dafamwaktu selambat-Iambatnya 14 (empat belas) hari kc~a
setelCihpermohonan diterima sccara lengkap, dengan
menggunakanformat menurut contoh 2 pada Lampiran Keputusan ini.
(4) Penolakan permohonan diberikan secara tertulis
disertaialasan peI10lakan dengan menggunakan format menurutcontoh3
pada lampiran Keputusanini.
~.lN/lc~/I):g~""x-H.1J 5
-
Pasal6
(1) Wilayah pelabuhan khusus meliputi wilayah daratan
danperairan. atau wilayah perairan.
(2) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harusmemiliki batas yang ditunjukkan dengan koordinat
geografis.
(3) Wilayah perairan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksuddalam
ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal untukpelabuhan khusus
nasionallinternasional. GubemLJ[untuk
-pelabuhan khusus regional dan BupatilWalikota- - untukpelabuhan
khusus lokal dan diberikan bersamaan denganpemberian izin
pembangunan pelabuhan khusus.
(4) Penggunaan wilayah perairan untuk kepentingan
pengelolaanpelabuhan khusus dilakukan dengan memperhatikan .
a.b.cd.
alur peJayaran dan perfintasan kapa/;olah gerak kapal;keperluan
darurat;tempat labuh kapal;kelestarian lingkungan; danaspek
pertahanan keamanan negara. - - --"
-.---
e.
...'.. c-- .nn" f.--
BAS III
RENCANA INDUK PELASUHAN KHUSUS
Pasal7.
1) Untt..lk kepentingan pengelolaan pelabuhan khusus,
pengelolapelabuhan khusus wajib menyusun rencana induk
pelabuhankhusus pada lokasi yang telah ditetapkan yang
disesuaikandengan rencana pengembangan usaha pokoknya.
(2) Jangka waktu perencanaan di daJam rencana induk
pelabuhansebagaimana dimaksud di dalam ayat (1). disesuaikan
denganrencana jangka waktu kegiatan usaha pokoknya.
(3) Penyusunan rencana induk pelabuhan khusus
sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan
:
a.b.c.
tatanan kepelabuhanan nasional;rencana tata ruang wilayah
Propinsi dan KabupatenIKota;keamanan dan keselamatan peJayaran;
~..tW!C~~W7'~..~J 6
-
..
ttttt
tI,
de.
kelayakan tekn:s, ekonomis dan fingkungan; danperizinan dari
instansi terkait.
Pasal 8
(1) Rencana induk pelabuhan khusus sebagaimana dimaksuddalam
Pasal 7 ayat (1), meliputi:
a.b.
rencana peruntukan lahan wilayah daratan; danrencana peruntukan
wilyah perairan
(2) Rencana perunrukan iahan wilayah daratan dan wilayahperairan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untukmenentukan kebutuhan
penempatan fasilitas dan kegiatanoperasional pelabuhan khusus
meliputi :
a.b.
kegiatan kepelabuhanan;kegiatan pemerintahan.
(3) Rencana peruntukan lahan wi/ayah daratan sebagaimanadimaksud
dalam ayat (1) huruf a, antara lain:
(4)
/IInt-pd!aI_[c~r.- ~j>l,ff..k1
a.b.c.d.e.f.g.
dermaga;pergudangan;lapangan penumpukan;fasilitas penampungan
dan pengolahan limbah;fasilitas pemadam kebakaran;fasilitas
perkantoran;fasilitas kepeiabuhanan lamnya
Rencana peruntukan wilayah perairan sebagaimana dimaksuddalam
ayat (1) huruf b, antara iain :a.b.c.d.
dermaga;.
perairan tempat labuh;alur pelayaran;kolam pelabuhan untuk
kebutuhan sandar dan olah gerakkapal;perairan untuk kegiatan
karantina;perairan alur penghubung intra pe1abuhan:perairan
pandu;perairan untuk kapal pemerintah;perairan tempat kapal
mati;perairan untuk keper1uan darural.
e.
t.g.h.I.J.
7
-
Pasal9
Rencana irtduk pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalamPasal
7 ayat (1), penetapannya diberikan bersamaan denganpemberian izin
pembangunan pelabuhan khusus denganmemperhatikan:
a.D.C.d.
tatanan kepelabuhanan nas:onal;keamanan dan keseiamatan
peiayaran;rencana tata guna tanah dan perairan;rencana kegiatan
operasional pelabuhanmenengah dan panjang; dankelayakan teknis.
ekonomis dan lingkungan.
jangka pendek,
e.
Pasa! 10
Untuk memperoleh peneta.pan rencana induk pelabuhan
khusus.pengelola pelabuhan khusus mengajukan permohonan
kepadaDirektur Jenderal, Gubernur dan BupatiN.Jalikota sesuai
denganJ.:ewenangannya, bersam8 dengan pengajuan permohonan
IZlnpembangunan pelabuhan khusus, dengan melampirkan :
a. usulan rencana induk pelabuhan khusus bersangkutan
yangdirekomendasikan oleh pejabat pemegang fungsi
keselamatanpelayaran; . ----
rekomendasi dari Gubernur dan BupatiNValikota terhadapkesesuaian
rencana tata ruang wilayah Propinsi danKabupatenlKota, bagi
pelabuhan khususinternasional/nasional.
b.
BAB IV".
PEMBANGUNAN DANPENGOPERASIAN PELABUHAN KHUSUS
Pasal11
(1) Pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasa' 2dapat
dikelola oleh :
a.b.
Pemerintah;Pemerintah Propinsi;Pemerintah KabupatenIKota:Badan
Hukum Indonesia.
c.d.
~.{>o.JI(ct!w9-r~ lI.'71~~l5-~J 8
-
I,
'....
--''-.-
(2) Untul< mengeloJa pelabuhan khusus sebagaimana
dimaksudda;am ayat (1) harus memiliki izin pembangunan dan
izinopefasi pelabuhankhusus.
(3) Izin operasi pelabuhan khusus berlaku selama
pengelolapelabuhan khusus masih menjalankar. usaha pokoknya.
(4) Pengalihan izin operasi pelabuhan khusus kepada pihak
lainbersamaan dengan usaha pokoknya wajib dilaporkan kepadaMenteri
untuk pelabuhan -'
-
(1)
(2)
4) ra;1cang Gongu~ dan rekayasa terinci meliputiperhitungan
konstruksi, spesifikasi teknis. metodepelaksanaan pembangunan.
tahap dan jadwalpembangunan, gambar tata letak fasilitas
dermaga.gambar konstruksi bangunan (den
-
(3) Untuk memperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus
lakalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2),
pemohonmengajukan permohonan kepada BupatiM'alikota,
denganmelampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimanadimaksud
dalam Pasaf 12
(4) Pemberianatau penolakan atas permohonan IZ:npembangunan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diberikan oleh Direktur Jenderal
dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak
permohonanditerima secara lengkap, dengan menggunakan formatmenurut
contoh 5 pada Lampiran Keputusan ini.
(5) Penolakan permohonan disampaikan oleh Direktur
Jendera!secara tertulis dengan disertai alasan penolakan yang
jelas.dengan menggunakan format menurut contoh 6 padaLampiran
Keputusan ini.
(6) Pemberian atau penolakan atas permohonan izinpembangunan
diberikan oleh Gubernur sebagaimanadimaksud dal3m ayat (2) dan oleh
BupatiM'a!ii
-
:1) Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Menter;untuk
pelabuhan khusus nasionaV internasioanal;
2) Gubemur ~ntuk pelabuhal1 regional;
3) BupatilWalikota lJntuk pelabuhan laka!.
b. pembangunan pelabuhan khusus telah seJesai dilaksanakansesuai
dengan izin pembartgunan yang diberikan dibuktikandengan
rekomendasi dari Pejabat. pemegang fungsiI
-
0__--".
+.-,------
b. bukti pemeriksaan persyaratan yang dibuat cleh pejabatyang
ditunjuk oleh Oirektur Jenderal dalam bentuk beritaacara hasil
penilaian;studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat
yangberwenang sesuai peraturan' perundang-undangan yangberlaku.
.
c.
(3) Pemberian atau penolakan c:tas permohonan izin
operasiperabuhan khusus i1as;onalnnteri1aS;Oiial
- sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikanoleh
Menteri dafamwaktu selambat-Iambatnya 14 (empat betas) hari kerja
sejakpermohonan diterima secara lengkap, dengan menggunakanformat
menurut contoh 8 pada Lampiran Keputusan ini.
(4) Penolakan permohonan disampaikan oleh Menteri secaratertulis
dengan disetujui alasan penolakan yang jelas, denganmenggunakan
format menurut contoh 9 pada LampiranKeputusan ini.
(5) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin
operasipelabuhan khusus regional sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)
huruf b diberikan oleh Gubernur dan pelabuhan khususlokal diberikan
oleh BupatiNValikota sebagaimana qimaksuddalam ayat (1) huruf c
dalam waktu selambat-Iambatnya 14(empat belas) hari kerja sejak
permohonan diterima secaraiengkap.
(6) PenO!3K::m permot1onar. c:sampaikan C\l.=::-,Gubernu:
oanBup2ti/INalikota secara tertulls dengan c:setujui
alasanpenolakan yang jelas.
.BABV
PELAKSANA KEGIATAN DI PELABUHAN KHUSUS
Pasal 17
(1) Pelaksana kegiatan di pelabuhan khusus terdiri dari
pengelolapelabuhan khusus dan Unit Pelaksana Teknis/Satuan
Ke~aInstansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi
keselamatanpelayaran.
t,, )\'" Dalam hal pelabuhan khusus telah ditetapkan
sebagaipelabuhan khusus yang terbuka bag! perdagangan luar
r.~g~n.selain fungsi keselamatan pelayaran sebagaimana
dimaksuddalam ayat (1) ditempatkan fungsi pemerintahan lainnya
yangbertanggung jawab dibidang :
a.b.
bea dan cukai;imigrasi;
~_{~rol:1b~J 13
-
c. karantina.
(3) Pengelola pelabuhan khusus wajib menyediakan ruangan
dansarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk
kelancaranpelaksanaan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksuddalam
ayat (1) dan ayat (2).
BABVI
PENGOPERASIAN PELABUHAN KHUSUS
Pasal16
(1) Pelabuhan khusus hanya dapat dioperasikan untuk :
a kegiatan lalu lintas kapal atau tlJrun naik p8numpang
ataubongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksidan
peralatan penunjang produksi untuk kepentingansendiri;
b. kegiatan pemerintahan,pelatihan serta sosial.
oar.penelitian, pendidikan
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
harusdibuktikan dengan dokumenpenumpang dan atau dokurr,enmuatan
barang.
PasaJ 19
Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18ayat
(1) humf a hanya dapat difakukan oleh perusahaan bongkarmua~ yC!ng
didirikafl oleh pengelola pelabuhan khusus !tu sendiri.sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tltauperusahaan
bongkar muat umum lainnya yang ditunjuk pengefolapelabuhan
khusus.
Pasal20
(1) Dilarang menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentinganumum.
selain untuk bongkar muat bahan baku, hasH produksidan peralatan
penunjang produksi untuk kepentingan sendiri,kecuali dalam keadaan
tertentu dengan izin Menteri untukpelabuhan khusus
nasionallintemasional, Gubernur untukpelabuhan khusus regional dan
Bupati/Walikota untukpelabuhan khusus loka/.
(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapatberupa:
J
-
a. dalam hal peJabuhan umum tidak dapat melayanipermintaan jasa
kepelabuhanan oteh karenaketerbatasan kemampuan fasilitasyang
tersedia;
b. te~adi bencana alam, atau peristiwa alam lainnyasehingga
mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhanumum;
-v. pada daerah yang bersangkutan tidak te.rdapat pelabuhan..J
L' . ,- ..i .- ~ . -. .i..iiTtUm uan ot:l\.iir. l~r$t:Ofa rnoua
IfClflSpOl1aSI lain ya ng
memadai.
(3) Izin penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan
umumsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
diberikanapabila fasilitas yang terdapat di pelabuhan khusus
dapatmenjamin keselamatan pelayaran.
(4) Penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umumhanya
bersifat sementara, dan apabila pelabuhan umum telahdapat berfungsi
untuk melayani kepentingan umum, izinpenggunaan pelabuhan khusus
untuk kepentingan umumdicabut
Pasal21
Pengcperasian pelabuhan khusus se!3:n s8bag::m:lJr.o
ji~,8i\;11(jdalam Pasal 18 ayat (1), diiakukan dengan tata cara
sebagaiberikut ::
a. pengoperasiannya dilakukan oleh pengelola pelabuhan
khususbekerjasama . dengan penyelenggara pelabuRan,
umumterdekat;
b. pungutan tarif jasa kepelabuhanan dalam hal
melayanikepentingan umurn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20ayat
(1), dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan umumterdekat
bekerjasama dengan pengelola pelabuhan khusus.
Pasal 22
(1) Permohonan izin penggunaan pelabuhan khusus untukI~l!ilH~J.
15
-
(2),
Permohonan sebagaimana dimaksud da/am ayat (1) diajukankepada
Menteri melalui Direktur Jenderal untuk pelabuhankhusus
nasionallintemasional, dengan menggunakan formulirmenurut contoh 10
pada Lampiran Keputusan ini, denganmelampirkan:
a. alasan penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentinganumum;
u. kE:tE:fangc:1n rnengenai fasiiitas y8ng tersedia
padanl"l~hllh~n kru !~I'~ riim~k.~llri nlln~ mt>ni::>min,
~ "'-"J-"""
ke5elamatan pe!ayaran, kelancaran, keamanan danketertiban dalam
pengoperasian pelabuhan;prosedur tetap pengoperasian pelabuhan yang
akandilaksanakan untuk melayani kepentingan umum sesuaidengan
peiayar,an jasa kepelabuhanan untuK pelabuhanumum.
c.
(3) Direktur Jenderal melakukan penilaian atas
permohonansebaaaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menyampaikanhasil
penilaian kepada Menteri dalam waktu selambat-!ambatnya 7 (tujuh)
hari kerja sejak permohonan diterimasecara lengkap.
. 0.0.-'
- -(4) Pe~berian. atau. pcnolakan atas permohonan
izinsebagaimana dimakst;d dalam ayat (2) diberikan oleh
Menter;dengan menggunakan formulir menurut contoh 11 padaLampiran
Keputusan ini, dalam w3ktu selambat-Iambatnya 14(empat be!as) hari
kerja setelah permohonan diterima secaraleng!
Il/r:~T"'-l6-j-{1.';'16
.-\.~
-
. .
1
(2) Permohonan perubahan status sebagaimana dimaksud dalamayat
(i) diajukan oleh badan usaha pefabuhan atau penge!olapelabuhan
khusus yang bersangkutan.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diajukankepada Menteri. menggunakan formulir rnenurut contoh 13pada
Lampiran Keputusan ini. dengan melampirkan bUKti~men~han
persyarata!1 sebaga!m2!1a dim2ksud da!2mayat (1).
(4) Apabila permohonan perubahan status pelabuhan khususmenjadi
pelabuhan umum disetujui. Menteri menetapkanstatus pelabuhan urnurn
dirnaksud sebagai pelabuhan umumyang diselenggarakan oleh badan
usaha pelabuhan.
(5) Apabila permohonan ditolak, penolakan disampaikan
secaratertulis disertai alasan penolakan dengan menggunakanformulir
rnenurut contoh 14 pada Larnpiran Keputusan ini.
Pasal24
(1) Pelabuhan khusus' dapat ditingkatkan
kemampuanpengoperasiannya menjadi 24 (dua puluh empat) jam
denganmemperhatikan tingkat tersedianya fasilitas keselamatan
- pefayaran, kepelabuhanan dan lalu lintas angkutan laut.
(2) Atas usul pengeioia peiabuhali khusus da;Jat
ditct;:;:,kaiipelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam oieh
:
a. Oirektur Jenderal atas nama Menteri untuK pelabuhankhqsus
nasiur:allinternasional;
b. Gubernur untuk pelabuhan khusus regional;
c. Bupati/INalikota untuk pelabuhan khusus lokal.
Pasal 25
Penetapan pelabuhan khusus untuk operasional 24 (dua puluhempat)
jam setelah memenuhi persyaratan antara lain:
3. Kor.disi aiur meliputi kedaiaman, pasang surut, Sdrd11d
bant'..lna'ligasi p~layaran:
b. kesiapan pelayanan pemanduan dan penundaan bagipelabuhan
khusus yang perairannya telah ditetapkan sebagaiperairan wajib
pandu;
~-I'rwIlc'\bIc>-/I.tsOrvr~::
-
c. kesiapan fasi!itas pelabuhan minimal 1 berth;
d. kesiapan gudang di luar pelabuhan apabila kegiatan
bongkarmuat dilakukan dengan truk lossir.g;
e. keamanan dan ketertiban;
-
b. pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yangmengakibatkan
meningkatnya mobifilas orang, barangdan kendaraan dari dan ke luar'
negeri:kepentingan pengembangan kemampuan angkutan lautnasional
yaitu dengan meningkatnya kerja sam a antaraperusahaan angkutan
laut nasional dengan perusahaanangkutan laut asing dalam rangka
melayani permintaan
. angkulan iauidari dan ke iuar negeri;
c.
pengembangan ekonomi naslonal yang tetahmeningkatkan peran serta
swasta dan masyarakat da!ampembangunan nasional, sehingga
menuntut
. pengembangan pelayanan angkutan laut yang memilikijangkauan
pelayanan yang lebih luas dengan kualitasyang makin
baik;kepentingan nasionat tainnya yang me[ldorong sektorpembangunan
lainnya.
o.
e.
(2) Persyaratan penetapan pelabuhan khusus yang terbuka
bagiperdagangan luar negeri :
a.
b.
c.
1/tm-1Jdru
- d. aspek teknis fasilitas i
-
'itf
l:''!~~
~
~,
i
;
!~
i1;
.
~
"
Pasal29
(1 ) Kapa! yang mengangkut barang untuk kepentingan umumyang
melakukan kegiatan di pelabuhan khusus atas izinMenteri, Gubernur
dan BupatilWalikota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20 ayat (1),
dikenakan jasa tarifkepelabuhanan yang bertaku di pelabuhan umum
terdekatyang d:selenggamkan o!eh Pemer!nt.ah. Pemerintah
Prcpins:dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut :
a. jasa labuh sebesar 100% (seratus persen);jasa tambat dan jasa
dermaga sebesar 100% (seratuspersen).
b.
(2) HasHpungutantarif jasa labuh sebagaimanadimaksud dalamayat
(1) huruf a, merupakan pendapatan pelabuhan urnurnterdekat yang
bersangkutan.
(3) Hasil pungutan tanf jasa tambat dan jasa
derrnagasebagairnana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
merupakanpendapatan bersama dari penyelenggara pelabuhan
umumterdekat dan pengelola pelabuhan khusus yang bersar.gkutan.
-
,
- ---' -"-
._. .
(4) Besaran bagian masing-masing dari penerimaan
sebagairnanadimaksud daiam ayal (3; adalah sebagai berikut :
a. 50% (lima puluh persen) untuk penyelenggara pelabuhanumum
terdekat yang bersangkutan;
b' 50% (lima puluh persen) uncuk pengelola pelabuhankhusus yang
bersangkutan.
Pasal 30
(1) Temadap' kapal yang' berlayar dari dan ke pelabuhan
khusus,pelayanan jasa pemanduan dan jasa penundaannya di
dalarndaerah wajib pandu atau di daerah perairan pandu luar
biasa,dikenakan tarif jasa pemanduan dan penundaan sebesar100%
(seratus persen) dari tarif pemanduan dan penundaansesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang ber1aku.
(2) Dalam hal pelayanan jasa penundaan kapal dilayani
secarabersama. pembagian pendapatan jasa penundaannyaditetapkan
berdasar1
-
(3) Atas permintaan pengelola pelabuhan khusus, dapat
diberikanpelayanan jasa pemanduan di luar perairan wajib pandu
ataudi luar perairan pandu luar biasa. dengan biaya pemanduandan
penundaan ditetapkan berdasar:-:2.;1k.esepakatan.
BABIX
PENGERUKAN DAN REKLAMASI Dr W!LAY AH PERl1.!?J'.NPELABUHAN
KHUSUS
Pasal31
(1) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah
perairanpelabuhan khusus dilakukan setelah mendapat jzin
dariMenteri untuk pelabuhan khusus nas:onallinternas;onal,Gubernur
untuk pelabuhan khusus region::!! danBupatilWalikota untul
-
d. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat
yangberwenang.
(2) Direktur Jenderal metakukan penilitian terhadap,
permohonanizin sebag.aimana dimaksud dalam ayat (1)
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan
diterima
, 1">""''''''\''"",, """ h-":1, .-.>":""""1
U 1\.,1 t~"O}J \,JC;II~al t t I IC;;:I , ItJGI J IOUr\OI' .
a. bukti pemenuhan persyaratan dalam bentux ber:ta acarahasil
penelitian;
studi lingkungan yang telah disahkan o\eh pejabat
yangber'Nenang;
b.
(3) Pemberian atau penolakan permohonan izin pengerukan
ataureklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikanoleh
Menteri dalam waktu selambat-Iambatnya 14 (empatbelas) hari kerja
sejak permohanan diterima secara lengkap,dengan menggunakan
formulir menurut contoh 16 padaLampiran Keputusan ini.
(4) Penolakan permohonan diberikan secara tertut:s
disertaialasan penalakan yang jelas, dengan menggunakan
formulirmenurut contoh 17 pada Lampiran Keputusan ini.
Pasal33
Pengelola pelabuhan k.hL.:.:;usyang telah mendapat izin
pengerukanatau rek!amasi diwajibkan :
a. mcntaati peraturan per~ndang-undangan ~ dan ketAntuan
dibidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;
b. melaporkan kegiatan pengerukan atau reklamasi ser"araberkala
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untukpelabuhan khusus
nasional/internasional. Gubernur untuKpelabuhan khusus regional,
Bupati/Walikota untuk pelabuhankhusus lakal;
c. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkandari
kegiatan pengerukan atau reklamasi yang dilakukan;
~._(c.'!I9-f'~~jll.JU;)1j 23
-
\~
Pasal34
Oalam hal pemegang izin kegiatan pengerukan atau
reklarnas:melanggar kewajiban sebagaimana. dimaks:..:c da:a;;;
Pasa: 33meskipun telah diperingatkan secara patut, Menteri untuk
pelabuhankhusus nasional/internasional, Gubernur untuk pelabuhan
khususregional, Bupati/Walikota untuk pelabuhan khusus lokal
dapatmenghe'ltikan pe!aksanaan kegiatan pengerukan atau
reklamasi.
BABX
KEWAJIBAN PENGELOLA PELABUHAN KHUSUS
Pasa/35
Pe'lgelola pelabuhdn khusus yang telah mendapatkan
iz:inpembangunan, dalam peJaksanaan pembangunan pelabuhankhusus
diwajibkan :;:1, ment22ti pefatU~an perundang-undcmgan dan
ketentuan di
oidang kcpelabuhanan. lalu lintas angkutan di
perairan,keselamatan berlayar, pengerukan dan reklamasi
sertapengelolaan lingkungan;
b. mentaati peraturan perundang.::um:tangan danlnsfi3nsi d'-
-Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul
selamapelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus
yangbcrsangkutan;
d. melaksanakan pe~erjaan pembangunall selambat-Iambatnya1
(satu) 'tahun sejak izin pemban'gunan diterbitkan;
.
e. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan khusussesuai
dengan jadwal yang ditetapkan;
f. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran. altJr
pelayaran,kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk
menjaminkeSElamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas
kapaldan barang sesuai dengan izin pembangunan yang
diberikan;dan
g. melaporkan kegiatan pembangunall pelabuhan khusus secaraber!
1';'I1~~~-.l6-+V..lJ24
-
f(1)
~~J~911H.{)}J
Pasal36
Pengelola pelabuhan khusus yang telah mendapatkan izinoperasi,
dalam melaksanakan operasi pelabunan khususdiwajibkan :
a. mentaa!i peraturan perundang-undangan dan ketentuandi bidang
pelayaran serta kelestarian lingkungan:
b. mentaati per;1tLJr~n pef1Jndar!g-lJnd2ng2!1 C2.r!
!~St2::S:Pemerintah !ainnya yang berkaitan deng8r;
usa~apokcknya:
c. memelihara sarana bantu navigasi pelayaran. alurpelayaran,
kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukanuntuk kelancaran arus
lalu \intas kapal dan barang sertakelancaran pelaksanaan tugas
pemerintahan dipelabuhan khusus;
d. melengkapi pelabuhan. khusus dengan fasilitaspenampungan
limbah atau bahan lain dari kapal yangmenyebabkan pencemaran;
e. melaporkan kepada Menteri, Gubernur, da'>BupatiNValikota
dalam hal akan mengalihkan izin operas;pelabuhan khusus kepada
pihak lain bersamaC!n dpn~;;>r.usaha pokc.knya,
f. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasianpelabuhan
khusus yang bersangkutan;
g.I
melaporkan kegiatCtnoperasional setiap bulan kepada :
1) Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusa!1kepada
Gubernur dan BupatitWalikota bag:pelabuhan khusus
nasionallinternasional:
2) Gubernur dengan tembusan Menteri melaiui DirekturJenderal dan
BupatilWalikota bagi pelabuha;"ikhusus regional;
3) BupatiNVa1ikota dengan tembusan kepada Mentenme!alui D:rektur
Jenderal dan Gubernur bagipelabuhan khusus loka!.
25
-
(2).
Apabila dilakukan p'enambahan dan atau pengembanganfasilitas
POkOK peJabuhan. pengeloJa pelabuhan khususdiwajibkan melaporkan
kepada Menteri mefalui O;rekturJenderai bag; pelabuhan khusus
nasional/internasional,keDada Gubernl,lr bagi pelabuhan khusus
reg;o::al d2:J kepadaBupatilWalikota bagi pelabuhan khusus 10ka'
denganrne!ampi~kan :
2.. k~!;='J'~k~n t~k~:~ tc~ht1dap reiicaiia
p.enainboJlandan/atau pengembangan fasilitas pokok
pelabuhankhusus;rekomendasi dari pejabat pemegang rungs;
keselamatanpelayaran. .
b.
(3) Terhadap penambahan dan atau pengembangan fasilitaspokok
Delabuhan kh!JSUSsebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dilakl:kan
penyesuaian temadap izin operasi.
BABXI
PENCABUTAN IZIN PEMOANGUNAN DANlZiN OPERASI PELABUHAN KHUSUS
Pasal 37
(1) Izi:1 pembangunanper1egang izin :
khusus dicabut apabilapelabuhan
a. tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalamjangka waktu 1
(satu) tahun setelah izin pembangunanpelabuhan khusus
diberikan;
b.
tidak dapat menyeresaikan pembangunan pelabuhankhusus dalam
waktu yang telah ditetaDkan sebagaim3r.adimaksud dalam Pasal14;
,..
'-.melanggar kewajiban 'sebagaimana dimaksud dalamPasal35.
(2) izin operas; pelabuhan khusus dicabut apabila
pemegangIlln:
a. metanggar kewajiban sebagaimana dimaksud daramPasal11 ayat
(5) dan Pasal 36;
..u.~A-,"I:.:r''+'"'' k-:.w.::,..c :~'r,.t~./I;; ~'!>.J~J
26
1!
-
b mengoperasikan pelabuhan khusus se1ain untuk
ke9i2~2~sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat (1)
danla:3umenggunakan pelabuhan khusus untuk kepentinganumum tidak
dengan izin Menteri. Gubernur, Bupati/K~~asebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1).
(3) Pencabutan izin pembangumm dan izin operasi
pelabuhanK.ilusus seoagairr,.:sna Jirnai
-
a. pemantauan dan penilaian terhadapkebijaksanaan di bidang
kepelabuhanan;
pelaksanaan
b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dibidang
kepe!abuhanan.
(3) Kegiatan pengendalian sebagaiman2 dalam ayat (1) meliputi
:
~. pemb~d~r. ~~ohc;. dOli pctunjuK u8iCirn
peiaKsanaankebijaksanaan di bidang kepelabuhanan;
b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepadamasyarakat mengenai
hak dan kewajiban masyarakatpengguna jasa kepelabuhan~n. dalam
pe!aksandankebijaksanaa;l di b:dang ke~elabuhanan.
BAB XIII
KETENTlIA,N LAIN-LA!N
Pasal40
Mekanisme dan prosedur pemberian izin
pembangunan.pengoperasian,penggunaan pelabuhan khusus-untuk.
kepentinganumum dan izin pengerukan dan reklamasi untuk pelabuhan
khususregional diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Propinsi dan
untukpelabuhan khusus lokal diatur lebih lanjut oleh
PemerintahKabupaten/Kota.
Pasal411 I
Direktur Jenderal melaksanakanpembinaan dan pengawas~n
teknisterhadap pelaksanaan Keputusan ini.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan
MenteriPerhubungan Nomor KM.27 Tahun 1998 tentang
PengelolaanPelabuhan Khusus, dinyata~n tidak ber/aku.
~-m.- [cl/'''9-f~I:.;r,j.=r;Jl~4";:;J28
-
Pasal 43
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
Oitetapkan . J A K ART APada tanggal . 29 AGUSTUS 2002
MENTERIPERHU8UNGAN
1l'O
AGUM GUMELAR, M,Sc
SALINAN Keputusan ini disampai:
-
CONTOH 1
NomorLampiranPerihal
LAMP/RAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR KM. 55 TAHUN
2002TANGGAL 29 AGUSTUS 2002
-~-- -- _.~------...----------------------------
Permohonan penetapan lokasiPelabuhan Khusus
Kepada
Y!'1. Menteri PerhubunganCq. Oirektur JenderalPerhubungan
Laut
Oi
JAKARTA
1. Oengan horma! disampaikan bahwa berdasark8n pasal...Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM.. Tahun
""
tentang Pengelola3'1 Pelabuhan Khusus, bersama ini
kamimenga;_'.:an perillC~,Or1an untuk rnemperoleh
penetap2n 1~~.2Sj t):!:'::'~~J;: ~.!:I~I,j_l
-
Tembusan :---------------
e. hasil survey yang meliputl hidrooceanografi (pasangsurut,
gelomba'ng, kedataman, dan arus) dan topografi yangdirekomendasikan
oleh Pejabat pemegang fungsikeselamatan pada Kantor UPT Pelabuhan..
......
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatianbantuan yang
diberikan disampaiKan tenma KaSlh.
serta
Pemohon
( )
1 Menterj Perhubungan;L..
.
;~~u.fr..1i fC~f'".cs:J /;'7~T~..'6-/..(IJJ31
1
-
Menimbang a. bahwa .... ........ds\:
Mengingat 1.
2. ...,...""
3. dst
.,
Ifi.j
!
CONTOH 2
KI:PUTl J~AN MFNTERI PERHU8UNGAN
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN LOKAS! PELABUHAN KHUSUS".. PT 01 OESN
KELURAHAN": , KECAMATAN , KAB/KOTA....PROPINSI ,
MENTERIPERHUBUNGAN,
Membaca surat permohonan PT Nomor tanggal ............perihal
permohonan penetapan lokasi pelabuhan khusus:
MEMUTUSKAN:
Menet3;:Jkar. , KEPUTUSANPENET A?/'\NPTKECAMA TAr~PROPINS: .
M~NTERI PERHUBUNGAN TENTANGLOKASI PELABUHAN KHUSUS
""''''01 OESNKELURAHAN...KAB/KOT A
PERT AMA . MenetaPKan lokasi oeiabuhan khl t~I.IC; PT
diOesait
-
KEDUA . Pemegang keputusan peneta~an lokasi pe!abuhan khusus
dalamwaktu selambat-Iambatnya 1 (satu) tah~.m sejak
tanggalditetapkannya keputusan ini, diwajibkan memulai
pekerjaanpersiapan dan memproses izin pembangunan
pelabuhankhusus.
KETIGA . Keputusan penetapan lokasi pelabuhan khusus
sebagaimanadimaksud dalam Oiktum PERT AMA. dapat dicabut
apabilapemegang keputusan penetapan lokasi melanggar
kewajibansebagaimana dimaksud dalam Diktum KEOUA.
KEEMPA T . Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq. Pejabat
pelaksanafungsi keselamatan pada Pelabuhan... melakukan
pembinC1andan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan
ini.
KElIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di: J A K ART APad a tanggal :
-- ----
MENTERIPERHUBUNGAN
(.r """"" ..,... ).
SALI NAN keputusan ini disampaikan kepada :
1. Dirjen Perhubugan Laut;2. Gubernur Propinsi ;3.
Bupati/Walikota ;4. PT
"'
,.......
~-I'r';;(C~/1.bI1IVlI~"'}"8.(J}J 33
-
"1.~
""
tA
~,
.~
d~1,
CONTOH 3
Nomor
L81r1fJif8n.
Perihal
Tembusan:-----
. Penolakan permohonan penetapanlokasi pe!abuhan khusus PT ,
"
"""""',""""""
Kepada
Yth. ..,............
'-
di
,.............
Menunjuk surat permohonan Saudara Nemer tanggal, perihal
permohonan penetapan lokasi
pe!abuhan khusus."''''''
PT. bersama inidiberitahukan bahwa permohonan Saudara ditelak,
denganalasan penolakan sebagai berikut .
1.
;:\
b. ,... -......
c.""""""""-
2. Oemikian untuk dimaklumi.
1. Oirjen Perhubungan Laut;2. Gubemur Propinsi :3.
BupatiNValikota ;4.
~[c:IbOv-~~}H-{)}J 34
MENTERIPERHUBUNGAN
( )
-
CONTOH 4
,............
NomorLampiran .Perihal . Permohonan izin pembangunan
Pelabuhan Khusus PT ........di ...
Kepada
Yth. Direktur Jenderal PerhubunganLaut
.
di
JAKARTA
1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkanMenteri
?erhubungan Nemer KM TahunPengelolaan Pelabuhan Khusus, dengan
ini
mengajukan permohonanmemperoleh izin membangun pelabuhan
'" """'"''
yang berlokasi dj.............................
KeputlJsantentang
kami PT.untuk
khusus
2. Sebagai bahan pertimbangan ter!ampir disampaikan 1
(satu)berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud
yangterdiri dari :
_.- .
- -
" -"_."-
Co, administrasi yang terdiri dar; :
1) akte pendirian perusahaan;2) nomor Pokok Wajib Pajak;3) izin
usaha pokok dari instansi terkait;4) bukti penguasaan tanah;
,5) proposal rencana ke9iatan; .6) memiliki penetapan lokasi
pelabuhan khusus; .7) rekomendasi dari pejabat pemegang
keselamatan pelayaran setempat.fungs;
b. teknis terdiri dari :
1) rencana induk pelabuhan; .
2) rancang bangun dan rekayasa terinci meliputiperhitungan
konstruksi, spesifikasi teknis, metodepelaksanaan pembangunan.
tahap dan jad'l.aIpembangunan, gambar tata letak fasilitas
dermaga.gambar konstruksi bangunan (denah, tampak danpotongan),
gambar rencana pengerukan dan rekl3mrl~iserta areal pembuangan
lumpur (dalam ha! adapekerjaan pengerukan/reklamasi);
_-kJI(C"",,-I1""/~;o'~~J 35
-
,~
,.,
-
CONTOH 5
KEPUTUSAN OIREKTUR JENOERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR :
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN KEPADAPT
"'"''''''
UNTUK MEMBANGUN PELABUHAN KHUSUS""'"''0: DESNKELURAHAN ,
KECAMATAN ,
KABUPATEN/KOTA , PROPINSI'
"..
OIREKTUR JENDER.A.LPERHUBUNGAN LAUT,
Meml)ac3 . surat permohonan PT. Nomor , tanggalperihal ;
Menimbang . a.
Mengingat : 1.
bahwa Pi untuk menunjang usahanya dibidang '" .., memerlukan
fasilitas pelabuhan khususyang terletak di desa/Kelurahan
"""""",Kecamatan , Kabupaten/Kota , Propinsi. . . . . . . . . .
. . . .
I
b. bahwa lo!
-
a. Nama perusahaan
b. . 8idang usaha
c. Alamat
d. NP.W.P
e. Penanggung jawab
dermaga
'j)' tipe
2) ukuran
3) konstruksi
4) trestleI
5) fender
6) bolder
7) kedalaman
';11
':"
;;J' Menetapkan
PERTAMA..
MEMUTUSKAN:. KEPUTUSAN O:REKTUR JENOERAL PERHUBUNGAN
LAUT TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNANKEPA.DA PT
""
UNTUK MEMBANGUN PELABUHANKHUSUS 01 OESNKELURAHANKECAMATAN ,
KABUPATEN/KOTA, PROPINSJ
"'
,...
. Memberikan izin pembangunan pelabuhan khusus kepada :
. ,..
.
""."'."'.""."
.
"'."..."...'..'"
.
""."'."..""'"
.
."'..'.."."'...'"
Untuk membangun pelabuhanberlokasi di , sebagai berikut :
khusus ,. yang
a.
. ,...
.
".""".".""'"
. ,. ...."".'"
...
..".".."'..".
. "",..."",..,.."
.
..".'.'..'.'."'."
..."..'."".""""
b. Posisi koordinat ...".""'."..'.'."
Sebagai fasilitas tambaVsandar kapal/tongkang ukuranfT!aksimum
O'vVT untuk kepentingan s~ndiri dalam rangkar.;er.unjang
bongkar/muat bahan baku, hasH piOduksi Ud(1peralatan penunjang
produksi ........
Rbf>-pt!!S
-
KEDUA . Da!am me!aksanakan pembangunan petabuha:l' khust:s.
pemegang izin pembangunan di\vajibkan :
KETIG.A.
a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang
kepelabuhanan. lalu (intas angkutan di pera!rar.,keseiamatan
bertayar dan pengelo!aan fingkur.gan:
b. mentaati peraturan perundang-undangan cari
instansiPemerir"1tRh J.8inny;:; Y;:;:10 bArk8:trlr~ ci~ngrin
t;Srl~rlpokoknya;
c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbulselama
pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus yangbersangkutan;
d. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran. alurpe!ayar3n.
kalam pelabuhar. dan fasilita:; yang diperlu!
- KEEN,l1,M . Keputusan ini mulai berlal
-
CONTOH 6
Nomor
Lampiran .
Perihal
Tembusan:------
. Penolakan izin membangunpeiabuhan khusus PT .,.....di
...,'..
..
""""
,..,-.
Kepada
Yth."""""""""
""""' '"
di
, '
Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor tanggalperinal
permohonan izin pembangunan pelabuhan
khusus di'
, bersama ini diberitahukan bahwapermohonan Saudara ditolak
dengan afasan penclakansebagai berikut :
1.
a. , ,..." .
b. , ,
c. .
2. Demikian untuk dimaklumi.
1. Menteri Perhubungan:2. Se:-;jen, l~en Dephub;3. Gubemur
Propinsi ;4. BupatiM'alikota ..,
~'/NI!c~l\t>O~;>']N~ 41
DIREKTUR JENDERALPERHUBUNGAN LAUT
( .,. )
.
-
CONTOH 7."" ,............Nomor
Lampiran .Perihal . Permohonan izin pengoperasian
PelabuhanKhususPT".".'di
".""""
Kepada
Yth. Menteri PerhubunganCq. Direktur JenderalPerhubungan
Laut
oi.
.-
.....
JAKARTA
1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkanKeputusan Menteri
Perhubungan Nomor Tahun
tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus. bersama ini kamiPT
mengajukan permohonan izinpengoperasian pelabuhan khusus
".'."."'.'..yang
ber10kasidi''''.'''''''.
2. Sebagai bahan pertimbangan. terlampir disampaikan 1(satu)
berlIV1'.--r~J 42
-
CONTOH 8
Membaca
i
-
a. nama perusahaan
b. bidang usaha
c. aiamat
d. N.P.W.P.
e. penanggung jawab
MEMUTUSKAN:
Menetapkan . KEPUTUSAN MENTERi PERHUBUNGAN TENTANG PEMBER
IANIZIN OPERASI KEPAOA PT. UNTUKMENGOPERASIKP.N PELABUHAN KHUSUS
01OESNKELURAHAN , KECAMATANKABUPATENIKOTA ,
PROPINSI............
PERT.A.~:tfl. : ~Aemb~~k~~!z::1 Opcr~5: kcpada .
untuk mengoperasikan pelabuhan khusus di DesaIKelurahan ,
Kecamatan , Kabupaten/Kota
"",
Propinsi ,sebagai berikut :
a. dermaga-
,.-
~''_.-
--" ~-~'-"---'-- -----------.-
1)2)3}4\I5)6)7)
tipeukuran!
-
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
~f.;)''i;~
hu. mentaati peraturan perundang-undangan dari
instansiPemerintah lainnya yang ber'r
-
KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di: J A K ART APada tanggal :
MENTERIPERHUBUNGAN
- '.".
( . . . ... .. . . . . . . . . .. . .., .. . . .. )
SAllNAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. ,............2. ..................3. "...........
+. ------------..---.-
~_(C~/1J::JD~7r:L1U-Q}J 46
-
CONTOH 9
Nomor
La::1piran .
Perina; . PenoiaKan pennohonan izinoperasi pelabuhan khusus
",...........
Kepada
Yth. .. ..." ...,.....
di
, ,.,.,...
Menunjuk surat permohonan Saud
-
CONTOH10
"""""'1""""""Nomorlampiran .Perihal . Pennohonan izin
penggunaan
Pelabuhan Khusus PT''''''''
unt'Jk melayanikepentir}gan umum
Kepada
Yth. Menteri Perhubungancq. Direktuf JenderalPerhubungan
Laut
di
JAKART A
1. Oengan memperhatikan Keputusan Menteri PerhubunganNomor KM
Tahun ..., tentang Pengelolaan PelabuhanKhusus. bersama ini kami
mengajukan permohonan izinpenggunaan pelabuhan khusus PT ber10kasi
di
.
"""''''''''''''''
untuk metayani kepentingan umum, beke~asamadengan Pelabuhan
Umumterdekat.
2. Sebagai bahan pertimbangan. terlampir disampaikan 1
(satu)berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang
--- - '4erdiri dari -: - "0' -""--
a. a!asan penggunaan pelabuhan khusus untuk
kepentingan'!fY1IIrr\;
b. keterangan mengenai fasilitas yang tersedia padapelabuhan
khusus dimaksud guna menjamin
I kese'amatan pelayaran.. keamanan dan ketertibandalam
pengoperasiar. pelabuhan;
c, prosedur tetap pengoperasian pelabuhan yangdilaksanakan.
melayani kepentingan umum.
akan
3. Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak
disampaikanterima kasih.
Pemohcn
( ...'"
... ... )Tembusan:
1.2.
Gubemur Propinsi... ... .;Bupati/Walikota ... ;
~-lcfl>o9"~~J 48
-
CONTOH 11
Menimbang : a.
Mengingat
Menetapkan .
PERTAMA .
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR .
TENT ANG
PENGGUNAAN SEMENTARA PELABUHAN KHUSUS ....U;~IU;':: ivi=LAYAi~j
;'::t:~t:NTiNGAN iJMiJivi
MENTERIPERHUBUNGAN,
bahwa diwilayah tidak terdapat pelabuhan laut dan belumada moaa
transportasi lain yang memadai. yang dapatmenunjang kelancaran
mobilitas masyarakat setempat;
b. bahwa berdasarkan hasH penelitian, pelabuhan kr.ususmemenuhi
persyaratan teknis l!,.,tuk menjamin
keamanan dan keselamatan pelayaran, sehingga layakdigunakan
untuk melayani kepentingan umum yang bersifatsementara;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan hurufb di
atas, serta g"Onamenjamin kepastian hukum dalampenggunaan untuk
sementara pelabuhan khusus.. untui