BAB II
Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan Studi UKL - UPL Intake Tanjung Limau - Kabupaten Malinau meliputi seluruh tahapan lingkup pekerjaan sbb. : 6.1. PENDEKATAN UMUM Didalam pendekatan terhadap hasil yang akan dicapai dengan tantangan yang dihadapi, Penyedia Jasa akan melihat dan meninjau beberapa aspek yang relevan sebagai acuan dan pertimbangan-pertimbangan di dalam penyelesaian pekerjaan.6.1.1. Pemahaman Terhadap Tujuan dan Sasaran Pekerjaan Tujuan dan sasaran pekerjaan mutlak harus dipahami secara komprehensip mulai dari latar belakang hingga ruang lingkup kegiatan dan sasaran yang ingin dicapai dengan diadakannya kegiatan ini. Selain itu, pemahaman juga harus diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang telah melekat dalam sektor-sektor terkait dengan pekerjaan ini, terutama sektor pengembangan sumber daya air, tata lingkungan dan konservasi alam.6.1.2. Pemahaman Awal Terhadap Lokasi dan Kondisi Daerah Studi Perumusan masalah dan usulan alternatif penanganan masalah akan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat bilamana sejak awal Konsultan telah memiliki pengetahuan secukupnya tentang lokasi dan kondisi daerah studi, terutama misalnya mencakup : pengetahuan terhadap pencapaian lokasi, gambaran kondisi topografi dan kondisi terkait lainnya yang ada, penanganan yang telah dilakukan, hambatan yang ada selama ini, serta berbagai hal terkait lainnya. Pemahaman awal itu dapat diperoleh oleh Konsultan dari berbagai sumber, seperti misalnya : a. Kerangka acuan kerja (KAK)b. Hasil penjelasan pekerjaan (aanwijzing), baik di kantor maupun di lapanganc. Laporan-laporan hasil studi terdahulud. Diskusi dengan pihak-pihak terkaite. Melakukan kunjungan lapangan pendahuluan secara langsung. 6.1.3. Penggunaan Tenaga Ahli Yang Berkualitas Dalam pelaksanaan pekerjaan diperlukan ide dan gagasan-gagasan kreatif yang bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam menunjang proses penyelesaian pekerjaan secara optimal. Suatu ide dan gagasan yang demikian hanya terdapat pada seorang Tenaga Ahli yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pengalaman yang sangat menunjang, baik dari segi relevansi maupun dalam kematangan penuangan ide atau gagasan-gagasannya. Dalam pekerjaan ini konsultan menugaskan Tenaga Ahli berpengalaman, sehingga diharapkan mampu memberikan ide-ide yang realistis, tidak hanya secara akademis tetapi juga pragmatis. 6.1.4. Kemampuan Kerjasama Antar Tenaga Ahli (Team Work)Dalam team work tersebut, diharapkan kekosongan ide yang mungkin terjadi pada Tenaga Ahli dapat dieliminir oleh Tenaga ahli lainnya ataupun oleh Pengguna Jasa. Untuk itu, maka Tenaga Ahli yang akan ditugaskan tentunya memiliki kemampuan untuk bekerja dalam kelompok.6.1.5. Kemampuan Perusahaan Konsultan Untuk Memberikan Dukungan Dukungan ini sangat penting artinya terutama dalam hal penyediaan data dan informasi yang relevan sesuai dengan pengalaman yang dimiliki oleh Perusahaan Konsultan sebelumnya, kebutuhan administrasi, dukungan finansial dan dukungan-dukungan lain yang tidak disediakan oleh proyek namun sangat dibutuhkan dalam menunjang kelancaran pekerjaan, seperti misalnya : ruang kerja / studio, peralatan-peralatan survey, perangkat lunak dan perangkat keras komputer, jaringan informasi berikut sumber-sumber data, dan lain sebagainya. 6.2. PENDEKATAN TEKNIS6.2.1. Standar dan Peraturan TeknisStandar dan peraturan teknis yang dipergunakan tim Konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan Studi UKL - UPL Intake Tanjung Limau - Kabupaten Malinau Kabupaten Berau pada dasarnya adalah menggunakan standar yang berlaku di Indonesia, antara lain adalah.-sebagai berikut :a. Pedoman, Kriteria dan Standar yang dipakai untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah pedoman, kriteria dan standar yang berlaku di Indonesia. b. Pedoman, kriteria dan standar perencanaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum, cq. Satker BWS III Propinsi Kalimantan Timur.c. Pedoman Teknis Bangunan Sederhana dan standar sejenis yang berlaku di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.Dalam hal pelaksanaan Studi UKL - UPL Intake Tanjung Limau - Kabupaten Malinau, konsultan mengacu pada peraturan undangan dan standar teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi landasan hukum. Berbagai perundangan, peraturan dan ketentuan teknis terkait pekerjaan ini disajikan pada Tabel F.1.6.2.2. Sistematika PelaksanaanUrut-urutan kegiatan pelaksanaan Studi UKL - UPL Intake Tanjung Limau - Kabupaten Malinau Kabupaten Berau secara teknis dibagi dalam 6 (enam) tahapan global, yang meliputi :a. Tahap PersiapanTahap persiapan dilaksanakan setelah adanya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) atau yang biasa disebut SPK dari Pengguna Jasa. Dengan adanya SPK diharapkan menjadi dasar hukum yang melandasi pelaksanaan pekerjaan sebelum Surat Perjanjian Kerja di tandatangani. Adapun kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tahap persiapan antara lain :1). Mobilisasi dan Demobilisasi Tim dan PeralatanTim konsultan dalam aktivitasnya di lapangan akan mengacu pada Jadual Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedule) yang telah direncanakan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada KAK/TOR. Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Tim dan Peralatan direncanakan temporer sesuai dengan Jadual Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedule).2). Penyusunan Rencana KerjaTahapan ini sangat penting untuk mendukung teknik pelaksanaan pekerjaan agar berjalan lancar. Maksud dan tujuannya adalah untuk mengatur dan mengkoordinasikan semua kegiatan (termasuk yang terkait dengan instansi lain), sehingga lingkup pekerjaan masing-masing anggota tim dapat berjalan teratur (tidak tumpang tindih). 3). Koordinasi Dengan Instansi TerkaitSetelah job discription dan Organisasi Tim Pelaksana selesai disusun, Penyedia Jasa akan segera mengkoordinasikan dengan Pengguna Jasa. Penyedia Jasa juga akan berkoordinasi dengan Pengguna Jasa, terkait dengan administrasi (surat penugasan) untuk memobilisir anggota tim dan peralatan dalam rangka survey pengumpulan data di lapangan.4). Identifikasi dan Orientasi AwalTahap ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh data-data awal yang dapat memberikan referensi tentang lokasi studi. Data-data yang dimaksud ini bisa berupa hasil kajian studi terdahulu dan hasil orientasi awal di lapangan.5). Pengumpulan Data-data SekunderTahap ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh data-data sekunder yang dapat memberikan referensi tentang lokasi studi. Data sekunder datap berupa laporan, peta dan data-data lain yang ada relevansinya dengan kegiatan ini. Data sekunder diperoleh dari kantor / instansi terkait dan pihak-pihak lain yang relevan.b. Tahap Survey Dan Pengumpulan Data PrimerPada Tahap Survey dan Pengumpulan Data Primer dalam pelaksanaan pekerjaan Studi UKL-UPL Intake Tanjung Limau Kabupaten Malinau mencakup kegiatan-kegiatan sbb. :1). Survey inventarisasi bangunan intake 2). Survey sosial ekonomi 3). Survey komponen lingkungan Survey kualitas air permukaan & air tanah Survey fisik-kimia tanah Survey kualitas udara & kebisingan Biologi/biota perairan c. Tahap Analisa Dan Penyajian DataTahap analisa dan penyajian data dalam pelaksanaan pekerjaan Studi UKL-UPL Intake Tanjung Limau Kabupaten Malinau mencakup kegiatan-kegiatan sbb. : 1). Pengujian Laboratorium Waktu yang diperlukan untuk uji Sample Tanah uji laboratorium dilakukan di laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (UNMUL) Samarinda. Sample Air uji laboratorium dilakukan di laboratorium Fakultas Perikanan Universitas Mulawarman (UNMUL) Samarinda. Sample Udara dan Kebisingan uji laboratorium dilakukan di laboratorium Hiperkes Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.4). Pengolahan dan Analisa 5). Penyusunan UKL dan UPL d. Tahap PelaporanLaporan-laporan yang disusun dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Studi UKL - UPL Intake Tajung Limau - Kabupaten Malinau akan dibahas pada bab tersendiri.Waktu dan penyerahan laporan temporer sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan. Secara umum laporan-laporan yang disusun antara lain :1). Laporan Pendahuluan 2). Laporan Rencana Mutu Kontrak (RMK) 3). Laporan Bulanan 4). Laporan Interim5). Draf Laporan UKL/UPL 6). Laporan Utama 7). Laporan Akhir dan Pendukung
e. Tahap Diskusi / PresentasiKegiatan Diskusi / Presentasi yang dilaksanakan dalam rangka pekerjaan Studi UKL - UPL Intake Tajung Limau - Kabupaten Malinau antara lain :1). Presentasi Laporan Pendahuluan2). Presentasi Laporan Interim3). Presentasi Draft Laporan Akhir4). Presentasi Cosultation MeetingDiskusi / Presentasi laporan dilakukan sebagai wahana untuk mendapatkan masukan, kritik dan saran terkait dengan pencapaian hasil pekerjaan yang harapkan. Diskusi / Presentasi dilaksanakan terutama terhadap laporan Pendahuluan dan RMK, Laporan Antara dan Draft Laporan Akhir
Rencana Mutu Kontrak (RMK) Studi UKL-UPL Intake Tanjung LimauKabupaten Malinau
Bagian F - 13 Tabel F.1. Dasar Hukum Penyusunan DokumenStudi UKL - UPL Intake Tanjung Limau - Kabupaten MalinauNoPeraturan Perundang-UndanganAlasan Digunakannya Dasar Hukum Tersebut
A.UNDANG-UNDANG
1.Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaSebagai acuan kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau yang berkaitan dengan aspek agraria (lahan dan tanah)
2.Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Sebagai acuan kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau dalam memperhatikan aspek keselamatan tenaga kerja
3.Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di PerusahaanSebagai acuan dalam keterkaitan kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau kewajiban melaporkan tenaga kerja kepada instansi berwenang
4.Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah PenyakitSebagai acuan kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau ini diperkirakan akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat (khususnya penyebaran wabah penyakit)
5.Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumberdaya Alam Hayati dan EkosistemSebagai acuan pembangunan Intake Tanjung Limau dalam memperhatikan upaya konservasi sumber-daya alam hayati dan ekosistemnya
6.Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)Sebagai acuan pembangunan Intake Tanjung Limau dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja, khususnya jaminan sosial tenaga kerja
7.Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan RayaSebagai acuan dalam kegiatan mobilisasi peralatan dan material.
8.Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konservasi oleh PBB Mengenai Keanekaragaman HayatiSebagai acuan dalam memperhatikan aspek keanekaragaman hayati
9.Undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang No.12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan.Sebagai acuan dalam aturan pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
10.Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan IndonesiaSebagai aturan dalam pengangkutan peralatan, material, dan hasil pertanian, khususnya melalui wilayah perairan
11.Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaSebagai acuan adaanya keterkaitan dengan kepentingan para pihak, sehingga perlu memperhatikan aspek hak asasi manusia
12.Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Sebagai acuan pelaksanaan lahan rencana kegiatan dengan masalah kehutanan
13.Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat BuruhSebagai acuan pelaksanaan perlindungan sosial dalam mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis
14.Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanSebagai acuan dalam mengelola tenaga kerja
15.Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).Sebagai acuan dalam penyelesaian perselisihan tenaga kerja dengan pihak perusahan.
16.Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya AirSebagai acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air
17.Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008Sebagai acuan dalam kewenangan daerah dalam hal kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau
18.Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan DaerahSebagai acuan dengan penyelesaian administrasi dan perijinan
19.Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang JalanSebagai acuan dalam pengaturan sarana transportasi jalan di tapak proyek
20.Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman ModalSebagai acuan dalam keterkaitan dengan penyelesaian administrasi dan perijinan penanaman modal
21.Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangSebagai acuan kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang
22.Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasSebagai acuan dalam pembentukan badan usaha
23.Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SampahSebagai acuan dalam penangganan dan pelaksanaan limbah karyawan (sampah), yang dihasilkan dari akitivitas pembangunan Intake Tanjung Limau.
24.Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang KetenagalistrikanSebagai acuan dalam penanganan teknis ketenagalistrikan
25.Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupRencana usaha harus memperhatikan upaya pengelolaan lingkungan hidup
26.Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang KesehatanSebagai acuan kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau akan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang berada disekitarnya
27.Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Lalu lintasSebagai acuan kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau dalam kegiatan mobilisasi peralatan dan material
B.PERATURAN PEMERINTAH
1.Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan UpahSebagai acuan dalam pelaksanaan perlindungan upah terhadap pekerja/buruh
2.Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan KehutananKegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau harus memperhatikan aspek konservasi/perlindungan hutan
3.Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1991 tentang SungaiSebagai acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya yang terkait dengan sungai
4.Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah PenyakitSebagai acuan dalam upaya penanggulangan wabah penyakit terhadap pekerja/buruh, termasuk masyarakat pada umumnya
5.Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2006Sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
6.Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas JalanSebagai acuan dalam kegiatan mobilisasi peralatan dan material
7.Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 1999 Sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan terhadap limbah B3
8.Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 1997 tentang Penataan Ruang Lingkup NasionalSebagai acuan penyesuaian pemanfaatan ruang areal rencana kegiatan dengan tata ruang nasional
9.Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa LiarKegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau berhubungan dengan pemanfaatan jenis tumbuhan
10.Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran UdaraSebagai acuan dalam upaya pengendalian pencemaran udara
11.Peraturan Pemerintah RI Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produk BiomassaPenggunaan lahan untuk pembangunan Intake Tanjung Limau akan memberikan dampak terhadap tanah
12.Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan LahanDigunakan sebagai acuan dalam mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan khususnya kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan
13.Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak DaerahSebagai acuan dalam pelaksanaan pembayaran pajak daerah
14.Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi DaerahSebagai acuan dalam pelaksanaan pembayaran retribusi daerah
15.Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai acuan dalam pengendalian bahan berbahaya dan beracun
16.Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pencemaran AirBerkaitan dengan pencemaran air akibat kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau
17.Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan TanahSebagai aturan karena kegiatan pertanian ini berhubungan dengan penatagunaan lahan (tanah)
18.Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Proprinsi Proprinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaSebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pembangunan Intake Tanjung Limau sangat terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah
19.Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWNSebagai acuan pembangunan Intake Tanjung Limau harus sesuai dengan tata ruang nasional
20.Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SDASebagai acuan /arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air
21.Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air TanahSebagai acuan dalam mengelola air tanah secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan
22.Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau agar sesuai dengan lingkungan.
C.PERATURAN PRESIDEN ATAU SEJENIS
1.Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan KerjaSebagai acuan dalam melaporkan lowongan kerja kepada instansi berwenang
2.Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1983 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan KerjaKegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau ini diperkirakan akan berdampak terhadap kesehatan pekerja/buruh
3.Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak LingkunganSebagai acuan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan Intake Tanjung Limau terhadap lingkungan
4.Instruksi Presiden RI No. 22 Tahun 1990 tentang Pengendalian Dampak LingkunganSebagai acuan dalam penggelolaan lingkungan terhadap adanya kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau terhadap lingkungan
5.Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang PertanahanSebagai acuan karena kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau berkaitan dengan tanah
D.PERATURAN MENTERI ATAU SEJENIS
1.Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan dalam Tempat Kerja Sebagai acuan dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada pekerja/buruh
2.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelengaraan Keselamatan KerjaSebagai acuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terkait dengan keselamatan kerja
3.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1981 tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat KerjaSebagai acuan perusahaan dalam melaporkan penyakit akibat kerja kepada instansi berwenang
4.Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1987 tentang Prosedur Pencegahan & Penanggulangan Pencemaran & Perusakan Lingkungan HidupSebagai acuan dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28/Menkes/PER/XII/1982 tentang Kualitas Air Tanah yang Berhubungan dengan KesehatanPenggunaan air untuk pekerja/buruh
6.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Penunjukan Ahli K3Sebagai acuan dalam pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan (P2K3), dan penunjukan Ahli K3
7.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 173/Menkes/PER-VIII/1987 tentang Pengendalian Pencemaran Air untuk Berbagai Kegunaan yang Berhubungan dengan KesehatanPenyediaan air untuk pekerja/buruh
8.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 718/MENKES/PER/XI/1987 tentang Kebisingan yang Berhubungan dengan KesehatanSebagai acuan dalam penanganan dampak kebisingan akibat kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau
9.Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03/SE/MEN-KLH/6/1987 tentang Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Perusakan LingkunganSebagai acuan dalam penanggulangan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan
10.Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Koperasi Nomor 01/SE/-MENAKER/1988 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan di Lingkungan KerjaPedoman penentuan tingkat kebisingan akibat pembangunan Intake Tanjung Limau
11.Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Koperasi Nomor 02/SE/-MENAKER/1988 tentang Baku Mutu Bahan Kimia di UdaraPedoman penentuan kualitas udara akibat kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau
12.Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep 02/MENKLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu LingkunganSebagai acuan yang dipakai dalam menetapkan status mutu lingkungan
13.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas AirSebagai acuan dalam pemanfaatan untuk keperluan pekerja/buruh
14.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/PER/IX/1990 tentang Kualitas Air Tanah yang Berhubungan dengan KesehatanSebagai acuan dalam pemanfaatan untuk keperluan pekerja/buruh guna standar kesehatan
15.Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman ModalSebagai acuan dalam memperoleh ijin lokasi pembangunan Intake Tanjung Limau
16.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.13/MEN-LH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak BergerakSebagai acuan baku mutu emisi tidak bergerak
17.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Kesehatan KerjaSebagai acuan dalam pengelolaan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja
18.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 48/MEN-LH/11/1996 tentang Baku Tingkat KebisinganSebagai acuan menetapkan status tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau
19.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 50/MEN-LH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat KebauanSebagai acuan menetapkan status tingkat kebauan yang dihasilkan oleh kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau
20.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45/MENLH/-10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran UdaraSebagai acuan menetapkan status tingkat pencemaran udara yang dihasilkan oleh kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau
21.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 872/-Menkes/SK/VIII/1997 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan.Sebagai acuan penyusunan UKL - UPL, khusus yang terkait dengan aspek kesehatan
22.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 261 Tahun 1998 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan KerjaSebagai acuan penerapan kesehatan di lingkungan kerja bagi para pekerja/buruh
23.Keputusan Menteri Negara Agaria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin LokasiSebagai acuan dalam hal perizinan untuk usaha/kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau
24.Keputusan Menteri Negara Agaria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas TanahKaitan dengan ijin usaha kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau
25.Peraturan Menteri Agaria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.Sebagai acuan dalam penyelesaian masalah tanah dan pembebasan lahan masyarakat adat
26.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.41/MEN-LH/8/1999 tentang Baku Mutu Udara AmbienSebagai acuan menetapkan status mutu udara ambien yang dihasilkan oleh kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau
27.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik di Tempat KerjaSebagai acuan dalam kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja
28.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187/Men/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat KerjaSebagai acuan pengendalian B3 dalam operasional kegiatan
29.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air MinumSebagai acuan dalam penggunaan air minum yang memenuhi standar kesehatan untuk keperluan pekerja/buruh
30.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1407/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran UdaraSebagai acuan dalam pengelolaan pencemaran udara di lokasi kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau
31.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air PermukaanSebagai acuan pengambilan sampel air
32.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan BeracunSebagai dasar dalam pemanfaatan limbah berbahaya dan beracun pada kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau.
33.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.Sebagai acuan dalam penyusunan dokumen serta dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
35.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2012 tentang Ijin Pemanfaatan KayuSebagai acuan dalam pengurusan izin Ijin Pemanfaatan Kayu
36.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)Sebagai acuan pelaksanaan penyusunan Dokumen UKL-UPL
E.KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL
1.Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor KEP-056 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Mengenai Ukuran Dampak Penting.Pedoman dalam pengukuran dampak penting yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau.
2.Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor KEP.01-05/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara Penyimpanan, Pengumpulan, Pengolahan, dan Penimbunan Limbah B3Sebagai acuan penanganan limbah B3 dari kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau
3.Surat Edaran Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 8/SE/02/1997 tentang Penyerahan Minyak Pelumas BekasPedoman pengelolaan limbah B3/oli bekas yang dihasilkan oleh kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau.
4.Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 255/Bapedal/09/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.Pedoman pengelolaan limbah B3/oli bekas yang dihasilkan oleh kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau.
F.PERDA PROPRINSI KALIMANTAN TIMUR
1.Peraturan Daerah Proprinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Proprinsi Kalimantan TimurAcuan penetapan/penggunaan tata ruang
2.Peraturan Daerah Proprinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pengembalian Pemboran, Pemakaian Air Bawah Tanah dan Pengambilan Air dari Perairan Umum Sebagai acuan penetapan baku mutu limbah cair bagi kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau.
3.Peraturan Daerah Proprinsi Kalimantan Timur No. 05 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Proprinsi Kalimantan TimurSebagai acuan dalam hak, kewajiban dan kewenangan Pemerintahan Daerah
4.Peraturan Daerah Proprinsi Kalimantan Timur No. 02 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran AirSebagai acuan ambang batas baku mutu kualitas air serta pengelolaan & pengendalian pencemaran kualitas air akibat kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau pada badan perairan disekitar proyek.
G.PERATURAN GUBERNUR KALIMATAN TIMUR ATAU SEJENIS
1.Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Proprinsi Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 1997 tentang Baku Mutu Kualitas Limbah Cair bagi Kegiatan Industri dan Usaha Lain di Proprinsi Kalimantan TimurSebagai acuan ambang batas limbah kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau
2.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 050/K.443/1999 tentang Penetapan Hasil Paduan Serasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan Proprinsi Kalimantan Timur yang Merupakan Revisi dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Proprinsi Kalimantan TimurSebagai acuan dalam menetapkan penggunaan tata ruang
3.Keputusan Gubernur Proprinsi Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pengujian Lingkungan dan Pemeriksaan Kesehatan KerjaSebagai acuan karena pembangunan Intake Tanjung Limau ada kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan
4.Keputusan Gubernur Proprinsi Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2002 Tentang Panduan Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan HidupSebagai acuan bila terjadi pengaduan masyarakat tentang dampak lingkungan negatif yang diterima dari kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau
5.Peraturan Daerah Proprinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Proprinsi Kalimantan TimurSebagai acuan dalam hak, kewajiban dan kewenangan Pemerintahan Daerah
6.Peraturan Daerah Proprinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2011 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran AirSebagai acuan ambang batas baku mutu kualitas air serta pengelolaan & pengendalian pencemaran kualitas air akibat kegiatan pembangunan Intake Tanjung Limau pada badan perairan disekitar proyek.
