P3I PI 3 PUSAT PENGKAJIAN INDONESIA PENGADAAN Nomor : 01.8/PENDOK-PBJ /P3I/IX/2018 Jakarta, 10 September 2018 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Bimbingan Teknis Sosialisasi dan Penyusunan Dokumen Dengan Hormat, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 merupakan aturan Pengadaan Barang/Jasa yang baru diundangkan pada tahun 2018. Penyederhanaan peraturan dapat terlihat dari jumlah bab dan pasal yang terdapat pada Perpres baru ini. Jika sebelumnya pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya terdapat 19 bab dan 139 pasal, pada Perpres 16 Tahun 2018 ini terdapat hanya 15 bab dan 94 pasal, serta tidak terdapat bagian penjelasan. Penyederhanaan peraturan tersebut membuat isi dari peraturan presiden merupakan hal-hal yang bersifat normatif. Hal-hal yang bersifat prosedural dan menyangkut tugas dan fungsi, diatur lebih lanjut di dalam peraturan turunan, seperti Peraturan Lembaga dari LKPP dan Peraturan Menteri dari Kementerian terkait. Tepat pada Bulan Juli 2018, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga telah mengeluarkan tidak kurang dari 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga (Perlem) LKPP sesuai amanat yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Perubahan peraturan pengadaan barang/jasa yang sangat besar serta dengan telah hadirnya peraturan turunan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dalam bentuk Perlem LKPP tentu mengubah Standar Dokumen Pemilihan yang telah digunakan saat ini. Perubahan persyaratan penyedia, metode evaluasi, serta prosedur yang telah ditetapkan dalam Perpres maupun Perlem LKPP akan mengubah seluruh proses pemilihan dan tata cara evaluasi kualifikasi dan penawaran. Untuk itulah, Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) sebagai salah satu institusi yang konsen terhadap PBJ di Indonesia bermaksud mengadakan. Bimbingan Teknis “Sosialisasi dan Strategi Penyusunan Dokumen Pemilihan serta Evaluasi Dokumen Kualifikasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Kepada Yth, Pelaku Pengadaan (PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia) Di - Tempat Demi tercapainya pengadaan yang berkualitas, terbangun melalui inovasi, dan terhindar dan permasalahan hukum, maka kamimengajak seluruh pihak terutama pemegang kebijakan, pelaksana pengadaandan pihak-pihaklain, untuk bergabung dan berbagi pendapat dan pengetahuan pada kegiatan dimaksud.Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi Irma Hp. 0812 1132 2813. Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Pusat Pengkajian Indonesia Pengadaan Rita Berlis Ketua Umum PI 3 Ruko Duta Bintaro AB3 No. 6 Jl. KH. Mas Mansyur. Kel. Pakujaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15324 Telpon 021 5313 9863 Fax. 021 5313 9863 FREE BUKU & FLASDISK MATERI Hari : Kamis - Jum’at Tanggal : 8 - 9 Nopember 2018 Tempat : The BCC Hotel & Residence Jl. Bunga Mawar No.5, Batu Selicin, Lubuk Baja, Kota Batam
6
Embed
01. Sosialisasi dan Penyusunan Dokumen Perpres 16 batam · Untuk itulah, Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) sebagai salah satu institusi yang konsen terhadap ... lapangan,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
P3I
P I3 PUSAT PENGKAJIAN INDONESIAPENGADAAN
Nomor : 01.8/PENDOK-PBJ/P3I/IX/2018Jakarta,10September2018
Demitercapainyapengadaanyangberkualitas,terbangunmelaluiinovasi,danterhindardanpermasalahanhukum,makakamimengajakseluruhpihakterutamapemegangkebijakan,pelaksanapengadaandanpihak-pihaklain,untuk bergabung dan berbagi pendapat dan pengetahuanpada kegiatan dimaksud.Untuk informasi pendaftarandapatmenghubungiIrmaHp.081211322813. Demikianundanganinidisampaikan,atasperhatiandankehadirannyadiucapkanterimakasih.
Pusat Pengkajian IndonesiaPengadaan
Rita BerlisKetua Umum
P I3
Ruko Duta Bintaro AB3 No. 6 Jl. KH. Mas Mansyur. Kel. Pakujaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15324
BerbagaimacampermasalahanPengadaanBarang/Jasasebagianbesarbermuladari lemahnyapemahaman tentang tata cara pemilihan penyedia, dimulai dari lemahnya penyusunan rancangandokumen pemilihan yang tidak tepat dan proses evaluasi yang bermasalah. Kondisi implementasi dilapangan,utamanyapadaProsesEvaluasiDokumenKualifikasidanPenawaranPeserta,yangdimulaidaripenyusunan rancanganmetode pemilihan penyedia, Koreksi Aritmatik, Evaluasi Kualifikasi, EvaluasiPenawaranhinggapenetapanpemenang,menjaditantangantersendiridanmerupakanbagianyangsaratpraktisdanjugaresikoapabilatidakdiperdalamdisisiprakteklapangan.
Pengadaan barang/jasa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah proses mendapatkanbarang/jasa yang dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.Proses ini kemudian dibagi atas Proses Perencanaan, Persiapan, Pemilihan Penyedia, sertaPenandatanganan,Pelaksanaan,PengendalianKontrak,danserahterima.
I.PerpresNomor16Tahun2018. Seperti kita ketahui bersama, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 merupakan aturan PengadaanBarang/Jasayangbarudiundangkanpada tahun2018.Penyederhanaanperaturandapat terlihatdarijumlahbabdanpasalyangterdapatpadaPerpresbaruini.JikasebelumnyapadaPerpresNomor54tahun2010danperubahannyaterdapat19babdan139pasal,padaPerpres16Tahun2018initerdapathanya15babdan94pasal,sertatidakterdapatbagianpenjelasan.Penyederhanaanperaturantersebutmembuatisidariperaturanpresidenmerupakanhal-halyangbersifatnormatif.Hal-halyangbersifatproseduraldanmenyangkuttugasdanfungsi,diaturlebihlanjutdidalamperaturanturunan,sepertiPeraturanLembagadariLKPPdanPeraturanMenteridariKementerianterkait.
Terdapat13halbaruyangterdapatpadaPerpresNomor16tahun2018ini.Perbedaantersebutantaralainruanglingkup,tujuanpengadaan,danperencanaanpengadaan.Ditekankanpadaperpresinibahwapengadaanbarang/jasapemerintahtidaksekadarmencarihargatermurahdaripenyedia.Tujuanpengadaan saat ini berubah menjadi menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yangdibelanjakan,diukurdariaspekkualitas,jumlah,waktu,biaya,danpenyedia(ValueforMoney).Selainitu,terdapat hal baru lainnya yang mengatur tentang agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, layananpenyelesaiansengketa,swakelolatipebaru,dane-marketplacepemerintah.Diaturpulapadaperpresbaruini hal-hal terkait pelaksanaan penelitian, repeat order, e-reverse auction, pekerjaan terintegrasi danpengadaanberkelanjutan.Dalamperaturaninijugaterdapatpengecualiandalampengadaanbarang/jasapemerintah.Pengecualianinidiberlakukanpadapengadaanpadabadanlayananumum,tarifresmiyangtelahdipublikasikansecaraluas,pengadaanbarang/jasayangtelahsesuaipraktikbisnisyangmapan,danpengadaanyangsudahdiaturdalamperaturanperundang-undanganyanglain.
Tidakhanyahal-halbaru,terdapatbeberapaperbedaanantaraPerpresNomor16Tahun2018danPerpresNomor54tahun2010besertaperubahannya.Perbedaantersebutterlihatdaripenggunaanistilahyangdigunakan.BeberapadiantaranyaadalahUnitLayananPengadaan(ULP)berubahmenjadiUnitKerjaPengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), lelang menjadi tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, danDokumen Pengadaan menjadi dokumen pemilihan.Selain itu, terdapat perbedaan tugas dan fungsimasing-masing pelaksana pengadaan. Salah satunya adalah peran Pejabat/Panitia Penerima HasilPekerjaanyangsecarategasditugaskanuntukpemeriksaanadministrasihasilpekerjaan.
II.PeraturanTurunan TepatpadaBulanJuli2018,LembagaKebijakanPengadaanBarang/JasaPemerintah(LKPP)jugatelah mengeluarkan Peraturan Lembaga (Perlem) LKPP sesuai amanat yang telah ditetapkan dalamPerpresNomor16Tahun2018.AdapunPerlemLKPPtersebutadalah:
PengadaanBarang/JasaPemerintahŸ Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan
DaruratŸ PerlemLKPPNomor14Tahun2018tentangUnitKerjaPengadaanBarang/JasaŸ PerlemLKPPNomor15Tahun2018tentangPelakuPengadaanBarang/JasaŸ PerlemLKPPNomor16Tahun2018tentangAgenPengadaanŸ Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa
PemerintahŸ Perlem LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan
Barang/JasaPemerintahŸ Perlem LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa
TujuanŸ Mempercepat Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 di lingkungan Instansi
Pemerintah.Ÿ UntukmempelajaridanmemahamiPeraturanPresidenNomor16Tahun2018.Ÿ Untukmengetahuihal-halyangmendasaripenyusunanPeraturanPresidenNomor16Tahun2018.Ÿ Untukmengetahui hal-hal baru dan perbedaan antara Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018
denganPeraturanPresidenNomor54Tahun2010besertaperubahannya.Ÿ Untukmengetahuiperaturan-peraturanturunandariPerpresNo.16Tahun2018Ÿ Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip dasarmenyusun rancangan dokumen
pemilihanbarang/jasapemerintah.Ÿ MemberikanpengetahuansubstantiftentangEvaluasiDokumenPenawaran.Ÿ Memberikan panduan teknis dasar menyusun dokumen pemilihan dan melaksanakan evaluasi