01 Sampul LAKIP 2018ppid.lombokbaratkab.go.id/fileppid/LAKIPDPMD... · dalam penyusunan LAKIP ini. LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat ini tidak terlepas

i

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2018

DPMD Kabupaten Lombok Barat

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah

memberikan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat

Tahun Anggaran 2018 dapat dilaksanakan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan

kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai unsur penunjang Pemerintah

Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dant tata cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel yang berorientasi pada hasil serta

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di

bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh semua pihak yang turut berperan serta

dalam penyusunan LAKIP ini.

LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat ini tidak

terlepas dari kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan koreksi dan

sumbang saran perbaikan demi kesempurnaan penyusunan laporan pada masa mendatang.

Gerung, Januari 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lombok Barat

Ir. Lalu Edy Sadikin NIP. 19601007 199203 1 002

ii



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1

A. LATAR BELAKANG ...................................................................................... 1

B. STRUKTUR, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI ...................................... 2

C. ISU STRATEGIS .......................................................................................... 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................. 7

A. RPJMD ......................................................................................................... 7

B. RENSTRA DPMD ......................................................................................... 8

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 ........................................................ 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................... 13

A. PENGUKURAN KINERJA ........................................................................... 13

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ..................................................................... 16

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ..................................................................... 20

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................... 21

A. KESIMPULAN............................................................................................... 21

B. SARAN ......................................................................................................... 21

LAMPIRAN

iii



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 71 Tahun 2016

tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa sebagai unsur Penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan di Desa dan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Peningkatan

Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Pengembangan Desa, Kelembagaan dan Sosial

Budaya, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam rangka mendukung tugas-tugas Pemerintah

Daerah dengan berpedoman pada Visi dan Misi yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sebagai manifestasi dan implementasi tugas pokok dimaksud, telah ditetapkan

Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan program dan kegiatan yang

dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Pada Tahun

Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat

melaksanakan 7 Program yang terbagi menjadi 44 kegiatan

Dalam Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Lombok Barat telah melaksanakan berbagai kebijakan sebagai upaya perwujudan Visi

“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Pedesaan.” yaitu :

- Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan melalui fasilitasi pelaksanaan

program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayan masyarakat seperti PNPM

Generasi Sehat Cerdas, pelatihan tenaga teknis masyarakat, pembinaan manajemen

posyantekdes dan wartekdes, gelar TTG nasional, pelaksanan Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat, Pembinaan desa siaga narkoba, serta Fasilitasi Program PKK.

- Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan melalui pelatihan pengurus BUMDes

dan Pembinaan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui penyusunan

profil desa serta pelatihan petugas penyusunnya, penyelenggaraan perlombaan desa,

serta pembinaan penyusunan RPJMDes.

- Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui penyusunan dan sosialisasi

Perbup ADD, rapat koordinasi desa tingkat kabupaten, penysunan beberapa

pertauran bupati, serta pelatihan aparatur desa baik dalam manajemen pemerintahan

desa maupun pengelolaan keuangan desa

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan berbagai program kegiatan Tahun

Anggaran 2018 sebagaimana diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat, disusun

dengan sistematika pelaporan sebagai berikut :

iv



� Pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang, struktur, tugas dan fungsi,

serta isu strategis yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lombok Barat seperti yang tercantum pada rencana strategis.

� Perencanaan Kinerja, yang memuat keterkaitan dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

� Akuntabilitas Kinerja, yang memuat Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja, Analisis

Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan yang dianggarkan dalam Tahun

Anggaran 2018.

� Penutup.

Penjabaran lebih lanjut mengenai pelaksanaan program-program kegiatan dalam

Tahun Anggaran 2018 dituangkan dalam Format Pengukuran Kinerja.

1



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, sebagai

wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat menuju terwujudnya good

governance dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada

masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 dilaksanakan atas dasar

analisis pengukuran capaian kinerja program dan sasaran strategis yang telah

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kementerian Tahun 2014 dengan mengacu

pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Berdasarkan penetapan kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, Laporan

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat

berisikan informasi mengenai pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan tugas fungsi yang diamanahkan selama tahun anggaran 2018.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LAKIP adalah :

� Sebagai acuan untuk menyusun perencanaan kegiatan Instansi Pemerint

ah tahun berikutnya

� Sebagai barometer/tolok ukur keberhasilan kegiatan instansi Pemerintah

Tujuan penyusunan LAKIP adalah :

� Mengenali kendala dan permasalahan yang dihadapi.

� Menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output

� Menilai efektivitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana

� Menilai apakah kualitas hasil telah memenuhi keinginan/kepuasan

stakeholders

� Menilai apakah pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu

yang ditetapkan

2



B. STRUKTUR,TUGAS, DAN FUNGSI ORGANISASI

1. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 71 Tahun

2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, susunan organisasi dan Tata Kerja Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa kabupaten Lombok Barat

terdiri dari :

a. Kepala.

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Keuangan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari:

1. Seksi Tata Pemerintahan Desa;

2. Seksi Administrasi Desa.

3. Seksi Pengelolaan Keuangan Desa

d. Bidang Lembaga Desa Dan Kelurahan terdiri dari:

1. Seksi Kelembagaan Adat Desa Dan Kelurahan;

2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Desa Dan Kelurahan;

3. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

e. Bidang Penataan dan Kerjasama Antar Desa terdiri dari:

1. Seksi Kerjasama Antar Desa;

2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan TTG;

3. Seksi Penataan Desa.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

2. TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Lombok Barat, Bab II Pasal 2 Huruf d Nomor 15 disebutkan bahwa Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pada Peraturan

Bupati No 71 Tahun 2016 Bab II Pasal 2, dipimpin oleh Kepala Dinasnya

mempunyai Tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina,

mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan

teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai

3



dengan kewenangannya. Dalam rangka mendukung tugas-tugas Pemerintah

Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Barat berpedoman

pada Visi dan Misi yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.

3. FUNGSI ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa;

b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang

pemerintahan desa, pengembangan desa, pemberdayaan masyarakat,

pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta

pemberdayaan ekonomi masyarakat;

d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa;

f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

SUMBER DAYA APARATUR

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa sangat erat hubungannya dengan sosial kemasyarakatan.

Oleh karena itu kualitas sumber daya Aparatur atau pelaksana kegiatan dibutuhkan

Pegawai/Karyawan yang memiliki jenjang kependidikan sosial dan memiliki

kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat secara profesional, maka

pembelajaran/pelatihan/orientasi dalam pengembangan wawasan / pengetahuan

bidang pelaksanaan tugas perlu dilaksanakan sebagai salah satu aspek

pencapaian kinerja.

Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Lombok Barat terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Walaupun

4



demikian bukanlah menjadi suatu kendala, melainkan merupakan motivasi untuk

berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan secara sinergi, sehingga tercipta

dinamika dan fleksibilitas dalam merancang dan melaksanakan kegiatan secara

simultan.

Personil yang masuk dalam Struktur Organisasi Dinas Pemberayaan Masyarakat

Desa Kabupaten Lombok Barat dengan disiplin ilmu yang dimiliki :

Untuk tenaga staf yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Lombok Barat masih perlu mendapat tenaga atau pegawai yang

memiliki keterampilan dan pengetahuan administrasi perkantoran. Staf yang

mampu menggunakan prasarana komputer masih sangat terbatas, pada umumnya

dapat mengoperasionalkan komputer, namun belum dibarengi dengan keterampilan

dan kemampuan serta penguasaan dalam menyelesaikan tugas dan mengolah

data dalam waktu singkat secara cepat, tepat dan teliti. Oleh karena itu sangat perlu

adanya pembekalan dan pelatihan dan pembelajaran bagi tenaga operator

komputer dan perlu penyegaran bagi Pegawai Negeri Sipil yang lama

melaksanakan tugas sejak diangkat menjadi pegawai.

5



6



6



C. ISU-ISU STRATEGIS

Arah utama pembangunan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Lombok Barat adalah untuk Meningkatkan Indek Pembangunan

Manusia. Sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut, seperti tercantum pada

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Lombok Barat serta dengan memperhatikan perkembangan yang terus terjadi,

isu-isu strategis yang menjadi perhatian terkait dengan pemberdayaan

masyarakat dan pemerintahan desa di Kabupaten Lombok Barat adalah :

- Peningkatan pelayanan, akuntabilitas dan legalitas pemerintahan desa

melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas perangkat desa serta fasilitasi

penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fasilitasi penyusunan

peraturan desa

- Persiapan sistem serta lembaga Kesehatan dan Pendidikan di desa dalam

menghadapi phase out Program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC)

Kabupaten Lombok Barat terutama terkait dengan penanganan stunting

- Peningkatan usaha untuk menemukan serta mendayagunakan teknologi

tepat guna

- Peningkatan daya guna profil desa melalui peningkatan kapasitas petugas

pengisi, serta perbaikan sistem pengisian, verifikasi dan publikasi.

- Sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

- Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak.

- Peningkatan pendapatan asli desa.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai komitmen serta proyeksi

dalam pelaksanaan tugas fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lombok Barat memiliki visi “Terwujudnya Kemandirian Masyarakat

Pedesaan” dengan misi mewujudkan kemandirian masyarakat melalui

pemberdayaan masyarakat pedesaan dan mewujudkan kemandirian masyarakat

melalui tata kelola pemerintahan desa yang baik.

7



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RPJMD

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 -

2019, Kabupaten Lombok Barat mempunyai visi “TERWUJUDNYA

MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA

DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU”.

Visi tersebut diejawantahkan ke misi-misi sebagai berikut :

- Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah

untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif),

ditujukan untuk meningkatkan konektifitas dan aksesibilitas antar wilayah,

meningkatkan produktifitas produk sumber daya alam daerah, meningkatkan

efektifitas layanan investasi, meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan

meningkatkan kondusifitas daerah.

- Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit Serta Etos

Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi) ditujukan untuk

meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan

yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang

Dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya)

ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat,

meningkatkan utilitas dan legalitas budaya dan kearifan lokal serta

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat.

- Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam Dengan

Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari)

ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam, meningkatkan

efektifitas pengelolaan sumber daya mineral dan energi, meningkatkan

produktifitas dan kontinuitas pangan daerah serta meningkatkan efektifitas

pencegahan dan penanganan bencana.

- Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu

Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar

Sehat dan Cerdas) ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas

layanan sosial dasar, meningkatkan efektifitas dan kualitas penanganan

masalah sosial serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana sosial dasar.

8



- Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah (Lobar

Bermartabat) ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan

masyarakat dan meningkatkan kualitas kesejahteraan umum.

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta

identifikasi permasalahan yang ada, DPMD Kabupaten Lombok Barat

sebagai SKPD yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berketetapan untuk

mendukung tercapainya semua misi dengan titik berat pada misi ke enam

yaitu “Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah atau Lobar

Bermartabat”. Misi tersebut diuraikan menjadi 2 tujuan yaitu Meningkatkan

kualitas kesejahteraan masyarakat dan Meningkatkan kualitas

kesejahteraan umum. Sasaran dari 2 tujuan tersebut adalah untuk

mewujudkan masyarakat yang sejahtera serta pemerataan ekonomi. Hal

tersebut harus didukung dengan adanya kemandirian masyarakat. Untuk

mewujudkan kemandirian masyarakat tersebut, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya DPMD Kabupaten Lombok Barat berusaha mencapainya

melalui Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Tata Kelola

Pemerintahan Desa yang Baik.

B. RENSTRA DPMD

1. VISI

Bertolak dari konsepsi utama Visi Kabupaten Lombok Barat

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL,

MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT

PATUH PATJU”. Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

serta identifikasi permasalahan yang ada, DPMD Kabupaten Lombok Barat

sebagai SKPD yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan

masyarakat dan pemerintahan desa berketetapan untuk mendukung

tercapainya semua misi dengan titik berat pada misi ke enam yaitu

“Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah atau Lobar Bermartabat”.

Misi tersebut diuraikan menjadi 2 tujuan yaitu Meningkatkan kualitas

kesejahteraan masyarakat dan Meningkatkan kualitas kesejahteraan umum.

maka Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Barat

adalah : “TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN MASYARAKAT PEDESAAN “.

9



Untuk mewujudkan kemandirian masyarakat tersebut, sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya DPMD Kabupaten Lombok Barat berusaha

mencapainya melalui Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Tata Kelola

Pemerintahan Desa yang Baik.

Kemandirian masyarakat, maksudnya adalah masyarakat yang mampu

mencapai kesejahteraannya tanpa terlalu banyak tergantung pada pihak lain.

Untuk itu masyarakat harus memiliki kemampuan, yang bisa diperoleh dengan

suatu proses pemberdayaan. Proses pemberdayaan tersebut bisa didapat

dengan peningkatan kapasitasnya, maksimalisasi sinergi di antara mereka baik

secara individual maupun secara kelembagaan serta pengenalan dan

pemanfaatan semua potensi yang dimilikinya. Dalam proses itu seringkali

disertai dengan dinamika yang cukup kuat. Agar dinamika tersebut tidak

berubah menjadi gejolak yang merugikan diperlukan suatu pengaturan.

Pengaturan tersebut bisa didapat dengan mewujudkan suatu tata kelola

pemerintahan desa yang baik.

2. MISI

Sesuai dengan penjelasan di atas, untuk mewujudkan visi tersebut, DPMD

Kabupaten Lombok Barat menetapkan 2 misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat

pedesaan.

2. Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui tata kelola pemerintahan desa

yang baik

Mewujudkan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan,

maksudnya adalah memfasilitasi serta mengkoordinasikan semua proses yang

dibutuhkan masyarakat untuk bisa dengan kekuatan sendiri mencapai

kesejahteraannya. Hal tersebut bisa dicapai dengan meningkatkan kapasitas

masyarakat, mensinergikan potensi yang ada dengan memfasilitasi tumbuh

kembangnya lembaga-lembaga di masyarakat serta memaksimalkan

pemanfaatan faktor-faktor pendukung yang ada seperti sumber daya alam

maupun teknologi tepat guna.

Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui tata kelola pemerintahan

desa yang baik adalah suatu usaha untuk memberikan pengaturan dalam proses

pemberdayaan yang berlangsung agar dinamika yang terjadi tidak berubah

menjadi gejolak yang merugikan. Usaha tersebut dapat berhasil dengan

mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, mengingat pemerintahan

10



desa adalah bagian dari pemerintahan terdepan yang langsung bersentuhan

dengan masyarakat. Implementasinya dilakukan dengan meningkatkan kapasitas

aparat pemerintahan desa, meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas

pelaksanaan pemerintahan desa serta standarisasi sistem kerja dan sistem

pelayanan.

Implementasi Kebijaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Tahun

Anggaran 2018 telah dilaksanakan berbagai program kegiatan dalam bentuk

kegiatan sebagaimana tercantum pada pada Lampiran I.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA

IKU RPJMD

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 -

2019, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Lombok Barat bertanggung jawab terhadap Indikator Kinerja Utama Rasio

Rumah Layak Huni. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang memiliki misi

di antaranya untuk Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan

masyarakat pedesaan dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta

memaksimalkan pengelolaan potensi yang ada, BPMPD bertekad untuk

mencapai target yang dicanangkan pada indikator kinerja utama tersebut karena

ketersediaan rumah layak huni berpengaruh besar pada penurunan angka

kemiskinan. Untuk itu melalui program peningkatan keberdayaan masyarakat

perdesaan DPMD memfasilitasi dilaksanakannya rehabilitasi rumah tidak layak

huni.

Namun sejak berubahnya OPD BPMPD (Badan Pemperdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa Menjadi DPMD ( Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa) Kabupaten Lombok barat dimana Program Rehabilitasi Rumah Tidak

Layak huni di ambil alih oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten

Lombok Barat maka Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut sekarang menjadi

tanggung jawab Dinas bersangkutan untuk menuntaskan Misi tersebut.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, pada Rencana

Strategis DPMD 2017-2019, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas No 53.a

11



Tahun 2017 Tanggal 11 Desember 2017 ditetapkan Indikator Kinerja Utama

DPMD Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

Sedangkan untuk perjanjian kinerjanya secara keseluruhan dapat dilihat

pada tabel berikut :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah




12

8

13



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

1. Mengukur capaian kinerja dan membandingkan antara target dan

realisasi kinerja tahun 2018.

Keterangan : ≥ 91 = Sangat Baik ( SB) 75 - 89,99 = Baik (B) 65 - 74,99 = Cukup (C) 50 - 64, 99 = Kurang (K) ≤ 50 = Sangat Kurang (SK)

14



2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun

2017

15



3. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun

ke-5 Renstra.

16



B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan/peningkatan/penurunan.

Penyebab Keberhasilan dan peningkatan seperti dalam kegiatan :

� Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

� Pembinaan Program P2WKSS

17



� Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)`

� Pembinaan Pokjanal Posyandu

� Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

� Monitoring, evaluasi dan pelaporan

� Penyelenggaraan lomba desa

� Pembinaan Penyusunan RPJMDes

� Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang pengelolaan

keuangan desa

� Pembinaan Pemerintah Desa (Pilkades)

� Penyusunan peraturan bupati dan sosialisasi Perda pembentukan desa

definitif

� Penyusunan Pebup ADD dan sosialisasi ADD

� Rapat Koordinasi Kepala Desa

Disebabkan karena pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal dan target

yang telah ditetapkan serta pada saat terjadi rasionalisasi anggaran kegiatan-

kegiatan di atas menjadi prioritas untuk tidak dikurangi anggarannya atau hanya

dikurangi seminimal mungkin. Selain itu dukungan dari pemerintah desa serta

koordinasi dengan pihak terkait juga menjadi faktor pendukung keberhasilan

Bahkan beberapa kegiatan dapat meraih prestasi yang mengharumkan

nama Kabupaten Lombok Barat di tingkat Provinsi dan melaju sampai tingkat

Nasional seperti tabel di bawah ini :

18



Prestasi-prestasi tersebut bisa didapat disebabkan oleh :

1. Adanya koordinasi secara berkala

2. Pemanfaatan waktu secara efektif

3. Koordinasi SDM secara tepat

4. Efisiensi anggaran

5. Komunikasi

Sedangkan penyebab tidak tercapainya target seperti dalam kegiatan :

� Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

� Pembinaan manajemen Posyantekdes dan Watekdes

� Gelar TTG Nasional

� Pembentukan Desa Siaga Narkoba /P4GN

� Penguatan Lembaga Adat

� Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

� Pembinaan Lembaga Ekonomi

� Penyusunan Profil Desa

� Penguatan Kerjasama Antar Desa

� Penyelesaian Masalah Batas Desa

Disebabkan karena secara umum kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan

kegiatan yang membutuhkan anggaran untuk pertemuan atau pelatihan yang pada

saat rasionalisasi tidak diprioritaskan untuk dipertahankan sehingga kegiatan-

kegiatan tersebut hanya mempertahankan anggaran untuk melakukan koordinasi,

monitoring dan evaluasi sebagai usaha untuk mengelola keberlanjutannya saja.

Selain itu faktor terjadinya bencana gempa juga memperburuk keadaan karena

pada saat dilaksanakan monitoring dan evaluasi maupun koordinasi sering tidak

jadi dilaksanakan karena kondisi yang tidak memungkinkan

2. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Penggunaan sumber daya di DPMD Kabupaten Lombok Barat sudah sangat

maksimal kami lakukan sesuai dengan keahlian masing-masing personil, tetapi

karena anggota personil DPMD kabupaten Lombok Barat yang hanya 34 Orang

PNS tentu mempunyai keterbatasan mengingat kegiatan yang cukup banyak

terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang sudah di tetapkan dalam DPA 2017

di tambah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah Desa se

Kabupaten Lombok barat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan dari kami

tentu ini menambah beban kerja bagi kami di DPMD Kabupaten Lombok Barat.

Namun demikian kami berupaya melaksanakan tugas-tugas rutin maupun tugas-

tugas tambahan tersebut dengan sebaik-baiknya dimana dapat dilihat pada tabel

19



Analisa di atas sebagian besar kegiatan mencapai target bahkan ada yang

melebihi dari target yang sudah ditetapkan.

3. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

Yang Menunjang Keberhasilan :

� Adanya komitmen orientasi terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan

� Konsistensi dalam melaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan kebijakan

� Profesionalisme para penanggung jawab kegiatan dalam mengupayakan

tercapainya target kinerja secara tepat waktu, tepat sasaran dan efisiensi

penggunaan pembiayaan

� Adanya dukungan dan kesepahaman dari pihak-pihak penentu kebijakan

terkait.

� Adanya respon masyarakat yang cukup tinggi terhadap terhadap program

kegiatan yang diluncurkan untuk masyarakat pedesaan.

� Partisipasi Aparatur Pemerintah Desa dalam mensukseskan Program

Pemberdayaan di Desa.

� Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana

yang dimaksud berupa sarana mobilitas (operasional) lapangan meliputi

kendaraan roda 4 (Empat) dan kendaraan roda 2 (Dua).

Yang menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

� Adanya pembatasan pencairan anggaran karena keterbatasan kemampuan

fiskal daerah,

� Adanya perubahan anggaran yang sedang berjalan,

� Jumlah bantuan/stimulan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat masih sangat kurang dibandingkan dengan kondisi masyarakat

yang pada umumnya dalam kategori kurang/tidak mampu untuk hidup layak.

� Koordinasi pelaksanaan kegiatan antar lintas sektor masih perlu ditingkatkan.

� Belum optimalnya fungsi kelembagaan yang terbentuk dalam masyarakat.

� Belum Optimalnya Penggunaan ADD dan DD sesuai Kebutuhan Masyarakat

� Adanya pemahaman bahwa setiap jenis bantuan dari pemerintah adalah

bantuan Cuma-Cuma dan tidak ada sanksi hukum yang mengikat.

� Masih rendahnya sumberdaya manusia aparatur pemerintah desa dalam

bidang manajemen dan pengelolaan keuangan desa.

4. Upaya DPMD untuk meningkatkan Kinerjanya dimasa yang akan datang.

20



� Meningkatkan koordinasi secara intensif terhadap pelaksanaan kegiatan yang

melibatkan Dinas/Instansi lain.

� Meningkatkan kontinuitas komunikasi dan pembinaan terutama terhadap

program kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBN, sehingga dapat

terealisasikannya bantuan langsung kepada masyarakat;

� Mengoptimalkan pencapaian sasaran secara prioritas dan penyusunan

rencana pembiayaan secara bertahap pada tahun anggaran berikutnya.

� Meningkatkan kemampuan dan peran Aparatur lingkup DPMD Kabupaten

Lombok Barat.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2018 total realisasi belanja DPMD Kabupaten Lombok sebesar

Rp 4,154,184,400.00 dari total pagu Rp 4,273,354,768.00. Dari nilai tersebut, realisasi

belanja tidak langsungnya sebesar Rp 2,429,781,638.00 dari anggaran sebesar

Rp 2,513,268,352.00. Sedangkan realisasi belanja langsung DPMD Kabupaten

Lombok Barat mencapai Rp 1,724,402,762 (97,93%) dari total anggaran

Rp 1.760.086.416. Pagu tersebut adalah pagu setelah dirasionalisasi sebanyak

Rp 214.050.905 (10,84%) dari pagu awal sebesar Rp 1.974.137.321. Secara umum

anggaran belanja langsung yang tidak terealisasi disebabkan oleh :

- Anggaran rekening listrik, air dan telephone yang pada akhir Tahun 2017

mengalami kenaikan yang signifikan ternyata tidak berlanjut pada Tahun 2018,

padahal telah dianggarkan lebih banyak untuk mengantisipasinya.

- Berkurangnya jumlah desa peserta Pemilihan Kepala Desa serentak sehingga

berkurangnya jumlah petugas KPPS yang dilatih sehingga anggaran untuk makan

minum dan ATK pelatihan tidak direalisasikan

- Perjalanan dinas luar daerah yang harga tiket pesawatnya dibayarkan secara at

cost sehingga tidak bias dipredikasi secara tepat nilainya

21



BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Perencanaan Strategis disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan

yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Dalam Tahun Anggaran 2017

Rencana Strategis Program Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lombok Barat telah diusulkan berbagai kegiatan untuk mendapat

pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Lombok Barat.

Pelaksanaan program kegiatan secara garis besar dapat dicapai dengan baik,

hal ini tercapai adanya koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak atau

dinas/instansi terkait sebagai salah satu mekanisme pencapaian tujuan dan sasaran

program kegiatan yang telah ditetapkan.

Disamping keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan terdapat pula

kendala/hambatan yang timbul dalam persiapan maupun pelaksanaan kegiatan yang

bersifat non teknis, seperti perubahan anggaran (revisi), perubahan sasaran kegiatan,

perubahan mekanisme pengelolaan keuangan, belum lancarnya komunikasi ke tingkat

bawah (Kecamatan dan Desa) dan sebagainya. Hal tersebut menjadi

kendala/hambatan yang tidak berarti karena adanya kinerja dan rasa tanggung jawab

yang tinggi para pelaksana kegiatan.

2. Saran

1. Di masa yang akan datang diharapkan peraturan-peraturan terkait dengan

kegiatan pemberdayaan masyarakat semakin lengkap serta semakin mudah

dipahami dibarengi dengan usaha untuk terus meningkatkan pengetahuan serta

mengembangkan wawasan dengan terus berkoordinasi dan berkomunikasi baik

dengan Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya

2. Diusahakan untuk memberi masukan kepada pemerintah pusat terkait dengan

jadwal pelaksanaan kegiatan terutama yang berimplikasi terhadap pelaksanaan

kegiatan di daerah sembari selalu meminimalisasi ketergantungan dari jadwal

pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dengan mempersiapkan diri serta

melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan di daerah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


3. Menerapkan sebanyak mungkin Prosedur Operasional Standar untuk berbagai

pelaksanaan kegiatan, sehingga sistem yang dilaksanakan tetap dapat berjalan

walaupun terjadi pergantian pelaksana.

4. Meningkatkan sosialisasi pelaksanaan kegiatan ke seluruh lapisan masyarakat

dan terus melaksanakan kegiatan

upaya pemerataan pemberdayaan masyarakat desa.

5. Dengan semakin tingginya tuntutan untuk tercapainya kinerja program dan

kegiatan, maka semakin tinggi pula tuntutan agar indikator terlaksananya

program dan kegiatan dapat terukur. Untuk itu adalah sebuah ke

bahwa semua pihak baik itu pihak yang mempunyai tugas untuk membuat

perencanaan maupun pihak yang bertugas untuk melaksanakan program dan

kegiatan tersebut untuk terlibat aktif serta memiliki kesepahaman dalam

menyusun rencana sebuah program atau

atau kegiatan dapat dikelola dengan baik mulai dari proses perencanaan,

pelaksanaan maupun evaluasi.

6. Indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tergambarkan pada

realisasi fisik dan realisasi keuangan sehing

fisik dan realsasi keuangan seyogyanya harus tetap terjaga karena apabila

hanya salah satu dari realisasi tersebut yang mencapai angka lebih tinggi maka

ada kemungkinan terjadinya penurunan kualitas pekerjaan ataupun kesal

penggunaan anggaran dimana kedua hal tersebut merupakan penggambaran

bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tidak berjalan dengan baik.

7. Sebagai sebuah institusi semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

DPMD Kabupaten Lombok Barat memiliki ke

koordinasi antar bidang sebagai pelaksana teknis program dan kegiatan harus

selalu ditingkatkan.

Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

dipergunakan sebagaimana mestinya.



Menerapkan sebanyak mungkin Prosedur Operasional Standar untuk berbagai

sanaan kegiatan, sehingga sistem yang dilaksanakan tetap dapat berjalan

walaupun terjadi pergantian pelaksana.

Meningkatkan sosialisasi pelaksanaan kegiatan ke seluruh lapisan masyarakat

dan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas sebaga


Dengan semakin tingginya tuntutan untuk tercapainya kinerja program dan


program dan kegiatan dapat terukur. Untuk itu adalah sebuah ke




menyusun rencana sebuah program atau kegiatan. Sehingga sebuah program


pelaksanaan maupun evaluasi.

Indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tergambarkan pada

realisasi fisik dan realisasi keuangan sehingga keseiimbangan antara realisasi



ada kemungkinan terjadinya penurunan kualitas pekerjaan ataupun kesal



Sebagai sebuah institusi semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Kabupaten Lombok Barat memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga


selalu ditingkatkan.

Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat disusun untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gerung,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Lombok Barat

Ir. Lalu Edy SadikinNIP. 19601007 199203 1 002

22

8

Menerapkan sebanyak mungkin Prosedur Operasional Standar untuk berbagai

sanaan kegiatan, sehingga sistem yang dilaksanakan tetap dapat berjalan

Meningkatkan sosialisasi pelaksanaan kegiatan ke seluruh lapisan masyarakat

kegiatan peningkatan kapasitas sebagai


Dengan semakin tingginya tuntutan untuk tercapainya kinerja program dan


program dan kegiatan dapat terukur. Untuk itu adalah sebuah keniscayaan




kegiatan. Sehingga sebuah program


Indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tergambarkan pada

ga keseiimbangan antara realisasi



ada kemungkinan terjadinya penurunan kualitas pekerjaan ataupun kesalahan



Sebagai sebuah institusi semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

terkaitan satu sama lain sehingga


Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Kabupaten Lombok Barat disusun untuk dapat

Januari 2019

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat

Ir. Lalu Edy Sadikin 19601007 199203 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESAKEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LOMBOK BARATNOMOR : 53.a TAHUN 2017

TENTANGINDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAKABUPATEN LOMBOK BARAT

TAHUN 2017-2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAKABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman UmumPenetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan InstansiPemerintah dan Nomor PEW 201M.PAN. 1111.2008tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama,perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerahtentang Indikator Kinerja Utama Dinas ….. KabupatenLombok Barat;

Mengingat : 1.

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);






TAHUN 2017-2019



Mengingat : 1.

2.







TAHUN 2017-2019



Mengingat : 1.

2.


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 82 Tambahan lembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4737);Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun2007tentangLaporan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah kepada Pemerintah, Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah dan Informasi LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepadaMasyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4693);Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang PedomanUmum Penetapan Indikator Kinerja Utama di LingkunganInstansi Pemerintah;Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok BaratTahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten LombokBarat Tahun 2014 Nomor 3, TambahanLembaran DaerahKabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 120);Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat LembaranDaerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10,Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok BaratNomor 142).Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan PembangunanDaerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran DaerahKabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barattahun 2015 Nomor 130);Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 71 Tahun 2016tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DinasPemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten LombokBarat

12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 86 Tahun 2017Tentang Indikator Kinerja Utama Daerah KabupatenLombok Barat

MEMUTUSKAN:

MenetapkanKESATU

KEDUA

KEEMPAT

:Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan desa Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercantumdalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukurankinerja yang digunakan oleh Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat untukmenetapkan kinerja tahunan, menyusun dokumenpenetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerjaserta melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahun 2017-2019.

Pengukuran dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas KinerjaPerangkat Daerah, dilakukan oleh Sub Bagian Programpada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Lombok Barat, dan disampaikan kepada Bupati,melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana SekretariatDaerah.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di GerungPada tanggal 11 Desember 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ir. LALU EDY SADIKINPembina Utama Madya (IV/c)NIP. 19601007 199203 1 002


MEMUTUSKAN:

MenetapkanKESATU

KEDUA

KEEMPAT









MEMUTUSKAN:

MenetapkanKESATU

KEDUA

KEEMPAT








Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa Kabupaten Lombok Barat

Nomor :Tanggal : 11 Desember 2017Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 - 2019

Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KabupatenLombok BaratSKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaTUGAS : Memimpin, mengatur merumuskan, membina, mengendalikan,

mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakanteknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidangPemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan asas otonomidan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya

FUNGSI : a. penyusunan rencana strategis di bidang PemberdayaanMasyarakat dan Desa

b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dankegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa

c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahandaerah bidang pemerintahan desa, pengembangan desa,pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alamdan teknilogi tepat guna serta pemberdayaan ekonomimasyarakat

d. Pembinaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaankegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa

f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tenis di bidangPemberdayaan Masyarakat dan Desa

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuaidengan tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA UTAMANo. Sasaran

RenstraIndikator KinerjaUtama

Formulasi Penanggung jawab

Sumber Data

(1) (2) (3) (4) (5) (6)Bertambahnya desadengankategori"CepatBerkembang"

% Desa dengankategori "DesaCepatBerkembang"

Jumlah Desadengan kategoricepatberkembangdibagi jumlahdesakeseluruhandikali 100

DPMD DPMD(SesuaidenganPermendagri81 Tahun2015



















Sumber Data























Sumber Data








01 Sampul LAKIP 2018ppid.lombokbaratkab.go.id/fileppid/LAKIPDPMD... · dalam penyusunan LAKIP ini. LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat ini tidak terlepas

Documents