DAFTAR INFORMASI PUBLIK DITJEN PERBENDAHARAAN Periode Januari s.d Desember 2016
No Nama Informasi Unit Eselon II Waktu dan
Tempat Pembuatan
Bentuk Informasi yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan /
Retensi
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 1 Lap. Keuangan Tingkat
Eselon I Ditjen Perbendaharaan (UAPPA-E1) Tahun 2015 Audited
Sekretariat Ditjen Perbendaharaan
Mei 2016 Hardcopy dan softcopy
1 Tahun
2 Lap. Keuangan Satker Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan (UAKPA) Tahun 2015 Audited
Sekretariat Ditjen Perbendaharaan
Mei 2016 Hardcopy dan softcopy
1 Tahun
3 E-Procurement Sekretariat Ditjen Perbendaharaan
2009 s.d. 2016 Softcopy Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip
4 Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Sekretariat Ditjen Perbendaharaan
2012 s.d. 2015 Softcopy Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip
5 Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan Tahun 2015-2019
Sekretariat Ditjen Perbendaharaan
2015 Hardcopy dan softcopy
Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip
6 Laporan Kinerja Ditjen Perbendaharaan tahun 2015
Sekretariat Ditjen Perbendaharaan
2015 Hardcopy dan softcopy
Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip
7 LK BUN Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
8 Bulan di Jakarta
Hardcopy dan softcopy
Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip
8 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
8 Bulan di Jakarta
Hardcopy dan softcopy
Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip
9 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Bagian Anggaran 999.03 dan Bagian Anggaran 999.04
KPPN Khusus Investasi Semesteran dan Tahunan
Hardcopy dan softcopy
1 Tahun
10 Panduan teknis Akuntansi Pemerintahan
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Sepanjang Tahun di Jakarta
Hardcopy dan softcopy
Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip
11 IPSAP/ Bultek Akuntansi Pemerintahan
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Sepanjang Tahun di Jakarta
Hardcopy dan softcopy
Selama Peraturan tersebut Berlaku
12 Helpdesk Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Sepanjang Tahun di Jakarta
Hardcopy dan softcopy
Sepanjang relevan dan masih berlaku
Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
- - - - - -
Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat
1 Peraturan Menteri Keuangan terkait Sistem Akuntansi
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Sepanjang Tahun
Hardcopy dan softcopy
Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip
2 Peraturan Menteri Keuangan terkait Investasi Pemerintah, Kredit Program dan Penerusan Pinjaman
Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Hukum)
Sesuai Program Legislasi
Hardcopy dan softcopy
Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip
3 Tingkat Bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)
Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya)
Maret dan September
Hardcopy dan softcopy
1 tahun
No Nama Informasi Unit Eselon II Waktu dan
Tempat Pembuatan
Bentuk Informasi yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan /
Retensi
4 Tingkat Bunga Pengembangan Energi Nabati dan Revalitas Perkebunan (KPEN-RP)
Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya)
Maret dan September
Hardcopy dan softcopy
1 tahun
5 Tingkat Bunga Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias (KPP NAD Nias)
Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya)
Maret dan September
Hardcopy dan softcopy
1 tahun
6 Tingkat Bunga Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)
Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya)
Januari ,April, Juli, Oktober
Hardcopy dan softcopy
1 tahun
7 Tingkat Bunga Skema Subsidi Gudang (SSRG)
Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya)
Januari ,April, Juli, Oktober
Hardcopy dan softcopy
1 tahun
8 Tingkat Bunga Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK)
Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya)
Maret, Juni, September, Desember
Hardcopy dan softcopy
1 tahun
9 Laporan Realisasi APBN bulanan
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
10 Hari Kerja setelah akhir bulan
Hardcopy dan softcopyIaccount bulanan
1 bulan
10 Hasil review kinerja satker BLU
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU (Subdit PPK BLU I, II, III)
Juni s.d. Des SK Direktur Hasil Penilaian Kinerja
Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip
11 Perangkat peraturan BLU Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU (Subdit Peraturan dan Standarisasi Teknis BLU)
Sepanjang Tahun
Peraturan tentang pengelolaan keuangan BLU
Sepanjang masih berlaku
12 Tarif Layanan Satker BLU
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU (Subdit Tarif, Remunerasi dan Informasi BLU)
Sepanjang Tahun
PMK tarif BLU Sepanjang masih berlaku
13 Realisasi APBN Tahun Anggaran 2005-2015
Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
4 hari kerja Softcopy 10 (sepuluh) tahun sejak data diterima
14 Peraturan terkait pelaksanaan anggaran
Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Sepanjang tahun
Hardcopy dan softcopy
Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip
15 Peraturan Menteri Keuangan terkait Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Sepanjang tahun
Hardcopy dan softcopy
Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip
No Nama Informasi Unit Eselon II Waktu dan
Tempat Pembuatan
Bentuk Informasi yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan /
Retensi
3 Laporan Penyaluran KKP-E
Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya)
Setiap bulan
Softcopy 1 tahun
4 Laporan Penyaluran KPEN-RP
Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya)
Setiap bulan Softcopy 1 tahun
5 Laporan Penyaluran KPP NAD Nias
Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya)
Setiap bulan Softcopy 1 tahun
6 Laporan Penyaluran KUPS
Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya)
Setiap bulan Softcopy 1 tahun
7 Laporan Penyaluran SSRG
Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya)
Setiap bulan Softcopy 1 tahun
8 Laporan Penyaluran KUR
Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya)
Setiap bulan Softcopy 1 tahun
9 Laporan Penyaluran KUMK
Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya)
Setiap bulan Softcopy 1 tahun
10 Laporan Posisi Penerusan Pinjaman
KPPN Khusus Investasi Semesteran dan Tahunan
Hardcopy dan softcopy
1 tahun
11 Laporan Rekening Pemerintah di Bank Umum
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
5 Hari Kerja setelah akhir bulan
Hardcopy dan softcopy (Rekening Bendahara Penerimaan & Pengeluaran, Rekening lainnya)
1 bulan
12 Remunerasi Satker BLU Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU (Subdit Tarif, Remunerasi dan Informasi BLU)
Sepanjang Tahun
Hardcopy dan softcopy (KMK Remunerasi BLU)
Sepanjang masih berlaku
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LT 12, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710, TELEPON 3442960, FAKSIMILE 3442960, SITUS
www.djkn.depkeu.go.id
DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DAFTAR INFORMASI BERKALA
No Nama Informasi Unit Kerja yang Menyediakan
Penanggung Jawab Informasi Alamat Informasi
1. Profil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Sekretariat DJKN
Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/daftar-informasi-publik-berkala
2. Peraturan perundangan mengenai organisasi dan tata kerja Kantor Pusat, Instansi vertikal, dan Unit Pelaksana teknis di lingkungan DJKN
Direktorat Hukum dan
Humas
Direktur Hukum dan Humas
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/peraturan
3. Informasi mengenai kedudukan, domisli, alamat, dan kontak
Sekretariat DJKN
Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/informasi-mengenai-kedudukan-domisli-alamat-kontak
4. Struktur Organisasi Direktorat Hukum dan
Humas
Direktur Hukum dan Humas
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/struktur-organisasi
5. Gambaran umum satker Sekretariat DJKN
Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/gambaran-umum-satker
6. Visi dan Misi Sekretariat DJKN
Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/visi-misi
7. Gambaran umum program kerja DJKN 2013
Sekretariat DJKN
Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/gambaran-umum-program-kerja-tahun-2013
8. Indikator Kinerja Utama Dirjen
Sekretariat DJKN
Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/uploads/IKU_ESELON_I.pdf
9. Capaian kinerja Sekretariat Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/uploads/capaian_kinerja_triwulan_II_2013.pdf
- 2 -
DJKN 10. Ringkasan Informasi tentang
Kinerja dalam lingkup badan publik
Sekretariat DJKN
Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/gambaran-umum-program-kerja-tahun-2013
11. Ringkasan Laporan Keuangan
Sekretariat DJKN
Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/uploads/UIC_-_BAG_KEUANGAN_-_3_A_B_C.pdf
12. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
Direktorat Hukum dan
Humas
Direktur Hukum dan Humas
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/ringkasan-laporan-akses-informasi-publik
13. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi
Direktorat Hukum dan
Humas
Direktur Hukum dan Humas
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/permohonan-informasi-ppid
14. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan
Sekretariat DJKN
Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/informasi-tentang-tata-cara-pengaduan-penyalahgunaan-wewenang-pelanggaran-dilakukan-baik-oleh-pejabat-badan-publik-maupun-pihak-mendapatkan-
izin-perjanjian-kerja-dari-badan-publik-bersangkutan
15. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
Sekretariat DJKN
Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/eprocurement-direktorat-jenderal-kekayaan-negara
16. Informasi tentang prosedur peringatan dini
Sekretariat DJKN
Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/uploads/Prosedur_Keadaan_Darurat_Kebakaran.pdf
17 Rancangan peraturan yang akan diterbitkan
Direktorat Hukum dan
Humas
Direktur Hukum dan Humas
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/informasi-tentang-peraturan-keputusan-danatau-kebijakan-mengikat-danatau-berdampak-bagi-publik-dikeluarkan-oleh-badan-publik
18 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
Direktorat Hukum dan
Direktur Hukum dan Humas
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/ringkasan-laporan-akses-informasi-publik
- 3 -
Humas 19. Statistik Akses Informasi
Publik Direktorat
Hukum dan Humas
Direktur Hukum dan Humas
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/statistik-akses-informasi-publik
Daftar Informasi Serta Merta
No Nama Informasi Unit Kerja yang Menyediakan
Penanggung Jawab Informasi
Waktu dan Tempat Pembuatan
Bentuk Informasi yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan/R
etensi NIL
Daftar Informasi Tersedia Setiap Saat
No
Nama Informasi Unit Kerja yang Menyediakan
Penanggung Jawab Informasi
Waktu dan Tempat Pembuatan
Bentuk Informasi yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan/R
etensi
1. Realisasi kinerja Sekretariat DJKN Sekretaris DJKN cq. Bagian Organisasi Kepatuhan Internal
Tahunan Hard copy dan Soft copy
-
2. Komposisi pegawai Sekretariat DJKN Sekretaris DJKN cq. Bagian Kepegawaian
Setiap terjadi perubahan Hardcopy dan Softcopy
3. Laporan Barang Milik Negara Direktorat BMN Direktur BMN Setiap Semester dan Tahunan
Hardcopy 3 tahun
4. Peraturan terkait Tusi DJKN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Direktur Hukum dan Humas cq. Subdit Peraturan Perundangan
Saat ditetapkan Hardcopy dan Softcopy -
5. Laporan Pengelolaan Aset Direktorat PKNSI Direktur PKNSI Per semester pada setiap Hard copy dan Soft copy -
- 4 -
Daftar Informasi Tersedia Setiap Saat
No
Nama Informasi Unit Kerja yang Menyediakan
Penanggung Jawab Informasi
Waktu dan Tempat Pembuatan
Bentuk Informasi yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan/R
etensi
Kekayaan Negara Lain lain (audited)
tahun anggaran setelah diaudit
6. Harga limit lelang asset eks PT. PPA
Direktorat PKNSI Direktur PKNSI Pada saat pengumuman lelang
Hard copy dan Soft copy -
7. Harga limit aset BDL yang akan dilelang
Direktorat PKNSI Direktur PKNSI Pada saat pengumuman lelang
Hard copy dan Soft copy -
8. Pemberian informasi prosedur dan persyaratan permohonan jumlah utang/keberadaan aset
Direktorat PKNSI Direktur PKNSI Saat informasi diminta Hard copy dan Soft copy -
9. Prosedur dan persyaratan permohonan keberadaan dokumen jaminan
Direktorat PKNSI Direktur PKNSI Saat informasi diminta Hard copy dan Soft copy -
10. Pemberian informasi prosedur dan persyaratan permohonan copy Akta Cessie/PJBP Bank Asal ke BPPN
Direktorat PKNSI Direktur PKNSI Saat informasi diminta Hard copy dan Soft copy -
11. Pemberian informasi prosedur dan persyaratan permohonan penerbitan kembali surat roya dan/atau lunas dari Bank Asal/BPPN
Direktorat PKNSI Direktur PKNSI Saat informasi diminta
Hard copy dan Soft copy -
12. Pemberian informasi prosedur dan persyaratan pembelian/penebusan asset properti
Direktorat PKNSI Direktur PKNSI Saat informasi diminta
Hard copy dan Soft copy -
13. Pemberian informasi prosedur dan persyaratan Permohonan
Direktorat PKNSI Direktur PKNSI Saat informasi diminta
Hard copy dan Soft copy -
- 5 -
Daftar Informasi Tersedia Setiap Saat
No
Nama Informasi Unit Kerja yang Menyediakan
Penanggung Jawab Informasi
Waktu dan Tempat Pembuatan
Bentuk Informasi yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan/R
etensi
penggunaan tegahan Bea Cukai 14. Pemberian informasi prosedur
dan persyaratan Permohonan pengelolaan barang rampasan negara
Direktorat PKNSI Direktur PKNSI Saat informasi diminta
Hard copy dan Soft copy -
15. Pemberian informasi prosedur dan persyaratan Permohonan pengelolaan barang gratifikasi
Direktorat PKNSI Direktur PKNSI Saat informasi diminta
Hard copy dan Soft copy -
16. Pemberian informasi prosedur dan persyaratan Permohonan penyelesaian ABMA/C
Direktorat PKNSI Direktur PKNSI Saat informasi diminta
Hard copy dan Soft copy -
17. Pemberian informasi prosedur dan persyaratan Permohonan pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain (INDRA, USAID, dan PROFI)
Direktorat PKNSI Direktur PKNSI Saat informasi diminta
Hard copy dan Soft copy -
No
Nama Informasi Unit Kerja yang Menyediakan Penanggungjawab
Informasi
Waktu dan Tempat
Pembuatan
Bentuk Informasi
yang Tersedia
Jangka Waktu
Penyimpanan/Retensi
A. Informasi tentang profil Kementerian Keuangan yang meliputi:1 Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak2 Struktur Organisasi3 Gambaran umum satker4 Profil singkat pejabat struktural5 Tugas dan fungsi6 Visi dan misi7 Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi
dan telah dikirimkan oleh KPK ke badan publik untuk diumumkanB. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang
dijalankan dalam lingkup badan publik, yang meliputi:1 Matrik program, kegiatan dan target Kemenkeu 2014;2 Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;3 Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak
masyarakat;4 Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang
menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.C. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi
tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari s.d Desember di Jakarta
Hard copy dan soft copy
D. Ringkasan laporan keuangan; Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari s.d Desember di Jakarta
Hard copy dan soft copy
E. Ringkasan laporan akses Informasi Publik; Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari s.d Desember di Jakarta
Hard copy dan soft copy
F. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
1 Perpres Dana Alokasi Umum TA 2015 Direktorat Dana Perimbangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Desember 2014, di Jakarta
Hardcopy dan Softcopy
2 PMK tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota TA 2014
Direktorat Dana Perimbangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
April 2014, di Jakarta Hardcopy dan Softcopy
3 PMK tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota TA 2014
Direktorat Dana Perimbangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
April 2014, di Jakarta Hardcopy dan Softcopy
Daftar Informasi Publik
Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Periode Januari - Desember 2014
Januari s.d Desember di Jakarta
Hard copy dan soft copy
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari s.d Desember di Jakarta
Hard copy dan soft copy
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
No
Nama Informasi Unit Kerja yang Menyediakan Penanggungjawab
Informasi
Waktu dan Tempat
Pembuatan
Bentuk Informasi
yang Tersedia
Jangka Waktu
Penyimpanan/Retensi
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari s.d Desember di Jakarta
Hard copy dan soft copy
4 PMK Dana Alokasi Khusus (DAK) Direktorat Dana Perimbangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari s.d Desember di Jakarta
Hardcopy dan Softcopy
5 PMK Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Direktorat Dana Perimbangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari s.d Desember di Jakarta
Hardcopy dan Softcopy
6 PMK DPPID Nomor 5 tahun 2014 tentang Penyelesaian Piutang Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atas Sisa DPPID TA 2011
Direktorat Dana Perimbangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2013 s.d 10 Januari 2014 di Jakarta
Hardcopy dan Softcopy
7 PMK DPPID Nomor 49 tahun 2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 5/PMK.7/2014 tentang Penyelesaian Piutang Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atas Sisa DPPID TA 2011
Direktorat Dana Perimbangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
10 Januari 2014 s.d 13 Maret 2014 di Jakarta
Hardcopy dan Softcopy
8 Perkiraan Alokasi DBH Pajak dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Direktorat Dana Perimbangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Oktober/November TA Sebelumnya
Hardcopy dan Softcopy
9 Perubahan perkiraan Alokasi DBH Pajak dan DBH Cukai hasil Tembakau (CHT)
Direktorat Dana Perimbangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Oktober TA berjalan Hardcopy dan Softcopy
PMK Kurang bayar DBH SDA yang ditetapkan dalam APBN 2014a. PMK Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi untuk TA 2012b. PMK Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum untuk TA 2008 s.d TA 2012c. PMK Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan TA 2006 s.d TA 2012d. PMK Kurang Bayar DBH SDA Panas Bumi untuk TA 2012PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA TA 2015a. PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumib. PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Otsus Acehc. PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Otsus Papuad. PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Umume. PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA Kehutananf. PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA Perikanang. PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA Panas BumiPMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA TA 2014a. PMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumib. PMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Otsus Acehc. PMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Otsus Papuad. PMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Umume. PMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA Kehutananf. PMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA Perikanang. PMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA Panas BumiPMK Kurang dan/atau Lebih Bayar DBH SDA TA 2013
10
13
Direktorat Dana Perimbangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
- Januari s.d Desember TA 2014
Hardcopy, Softcopy
11
12
Hardcopy, Softcopy
sampai dengan selesainya penyaluran DBH SDA sesuai realisasi penerimaan PNBP SDA yang dibagihasilkan
Direktorat Dana Perimbangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
- Januari s.d Desember TA 2014
Hardcopy, Softcopy
sampai dengan selesainya penyaluran DBH SDA sesuai realisasi penerimaan PNBP SDA yang dibagihasilkan
sampai dengan selesainya penyaluran DBH SDA sesuai realisasi penerimaan PNBP SDA yang dibagihasilkan
Direktorat Dana Perimbangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
- Januari s.d Desember TA 2014
Hardcopy, Softcopy
sampai dengan selesainya penyaluran DBH SDA sesuai realisasi penerimaan PNBP SDA yang dibagihasilkan
Direktorat Dana Perimbangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
- Januari s.d Desember TA 2014
No
Nama Informasi Unit Kerja yang Menyediakan Penanggungjawab
Informasi
Waktu dan Tempat
Pembuatan
Bentuk Informasi
yang Tersedia
Jangka Waktu
Penyimpanan/Retensi
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari s.d Desember di Jakarta
Hard copy dan soft copy
a. PMK Kurang dan/atau Lebih Bayar Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumib. PMK Kurang dan/atau Lebih Bayar Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum
c. PMK Kurang dan/atau Lebih Bayar Alokasi DBH SDA Kehutanand. PMK Kurang dan/atau Lebih Bayar Alokasi DBH SDA Perikanane. PMK Kurang dan/atau Lebih Bayar Alokasi DBH SDA Panas Bumi
14 PerDirjen Lebih Salur Dana Bagi Hasil Direktorat Dana Perimbangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Mei 2014, Jakarta Hardcopy dan Softcopy
15 PMK 183/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
Direktorat Dana Perimbangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Desember 2014, Jakarta
Hardcopy dan Softcopy
16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Jakarta, 1 Agustus 2013
Hardcopy dan Softcopy
17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Jakarta, 15 September 2009
Hardcopy dan Softcopy
18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Jakarta , 27 Desember 2010
Hardcopy dan Softcopy
19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Jakarta, 18 Oktober 2010
Hardcopy dan Softcopy
20 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Jakarta, 18 Oktober 2010
Hardcopy dan Softcopy
21 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Jakarta , 30 November 2010
Hardcopy dan Softcopy
22 Peraturan Menteri keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Jakarta , 25 Januari 2010
Hardcopy dan Softcopy
23 Peraturan Menteri keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Jakarta , 27 Agustus 2010
Hardcopy dan Softcopy
24 Peraturan Menteri keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Jakarta , 27 Agustus 2010
Hardcopy dan Softcopy
25 Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-01/PK/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sanksi di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Jakarta , 27 Januari 2011
Hardcopy dan Softcopy
13 Hardcopy, Softcopy
sampai dengan selesainya penyaluran DBH SDA sesuai realisasi penerimaan PNBP SDA yang dibagihasilkan
Direktorat Dana Perimbangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
- Januari s.d Desember TA 2014
No
Nama Informasi Unit Kerja yang Menyediakan Penanggungjawab
Informasi
Waktu dan Tempat
Pembuatan
Bentuk Informasi
yang Tersedia
Jangka Waktu
Penyimpanan/Retensi
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari s.d Desember di Jakarta
Hard copy dan soft copy
26 Deskripsi dan Analisis Realisasi APBD 2013 Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari 2014, Jakarta Soft Copy
27 Laporan Estimasi Realisasi Belanja Daerah 2014 Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Bulanan (Januari - Desember), Jakarta
Soft Copy
28 Laporan Estimasi Realisasi APBD dan Dana Idle 2014 - Triwulan I Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
April 2014, di Jakarta Buku dan Soft Copy
29 Laporan Realisasi APBD dan Dana Idle 2014 - Triwulan I Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Juli 2014, Jakarta Buku dan Soft Copy
30 Laporan Realisasi APBD dan Dana Idle 2014 - Triwulan III Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Oktober 2014, Jakarta Buku dan Soft Copy
31 Kajian Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Khusus SiLPA Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
November 2013, Jakarta
Buku dan Soft Copy
32 Kajian Pendapatan Daerah pada Daerah Otonom Baru Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Desember 2013, Jakarta
Buku dan Soft Copy
33 Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah 2013 Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Desember 2013, Jakarta
Buku dan Soft Copy
34 Kajian Peningkatan Kinerja Daerah melalui Peningkatan Kualitas Penyaluran DAK
Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Juni 2014, Jakarta Buku dan Soft Copy
35 Kajian Spending Performance APBD dalam Mendanai Pelayanan Publik Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Juni 2014, Jakarta Buku dan Soft Copy
36 Kajian Perekonomian Daerah Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Oktober 2014, Jakarta Buku dan Soft Copy
No
Nama Informasi Unit Kerja yang Menyediakan Penanggungjawab
Informasi
Waktu dan Tempat
Pembuatan
Bentuk Informasi
yang Tersedia
Jangka Waktu
Penyimpanan/Retensi
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari s.d Desember di Jakarta
Hard copy dan soft copy
37 Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah 2014 Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Desember 2014, Jakarta
Buku dan Soft Copy
38 Deskripsi dan Analisis APBD 2014 Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Juli 2014, Jakarta Buku dan Soft Copy
39 Monitoring dan Evaluasi SiLPA Dana Transfer yang Bersifat Earmarked Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Juli 2014, Jakarta Buku dan Soft Copy
40 Rekomendasi Menteri Keuangan Tahun 2014 tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah Dalam Rangka Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2015
Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Juni 2014, Jakarta Buku dan Soft Copy
41 PMK tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Juni 2014, Jakarta Hard copy dan soft copy
42 LGF Anggaran Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari - Desember, Jakarta
Soft Copy
43 LGF Anggaran (Fungsi) Tahun Berjalan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari - Desember, Jakarta
Soft Copy
44 LGF Anggaran (Urusan) Tahun Berjalan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari - Desember, Jakarta
Soft Copy
45 LGF Anggaran (Jenis Pajak) Tahun Berjalan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari - Desember, Jakarta
Soft Copy
46 LGF Anggaran (Rincian Retribusi) Tahun Berjalan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari - Desember, Jakarta
Soft Copy
47 LGF Realisasi Triwulan I Tahun Berjalan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari - Desember, Jakarta
Soft Copy
No
Nama Informasi Unit Kerja yang Menyediakan Penanggungjawab
Informasi
Waktu dan Tempat
Pembuatan
Bentuk Informasi
yang Tersedia
Jangka Waktu
Penyimpanan/Retensi
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari s.d Desember di Jakarta
Hard copy dan soft copy
48 LGF Realisasi Semester I Tahun Berjalan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari - Desember, Jakarta
Soft Copy
49 LGF Realisasi Triwulan III Tahun Berjalan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari - Desember, Jakarta
Soft Copy
50 LGF Realisasi Tahunan - tahun sebelumnya Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari - Desember, Jakarta
Soft Copy
G. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari s.d Desember di Jakarta
Hard copy dan soft copy
H. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari s.d Desember di Jakarta
Hard copy dan soft copy
I. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa; Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari s.d Desember di Jakarta
Hard copy dan soft copy
J. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Januari s.d Desember di Jakarta
Hard copy dan soft copy
K. Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang sedang dibahas pemerintah dengan DPR RI tahun 2014
Direktorat Dana Perimbangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
- Januari s.d Desember TA 2014
Hardcopy, Softcopy
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TAHUN
ANGGARAN 2016
No. Nama Informasi
Unit
Kerja
yang
Menyedi
akan
Penanggung
jawab
Informasi
Waktu dan
Tempat
Pembuatan
Bentuk
Informasi
yang tersedia
Jangka
Waktu
Penyimp
anan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. Wajib di sediakan dan diinformasikan secara berkala
1. Profil BPPK/Pusdiklat/STAN/BDK
a. Kedudukan/domis
ili beserta alamat lengkap
(Nama unit
organisasi, Alamat
lengkap, Telpon,
fax dan situs ) Sekretari
at
Badan/Pusdiklat
/STAN/
Balai
Diklat
Sekretaris
Badan
/Kepala Pusdiklat
/Direktur
STAN/Kepala
Balai Diklat
Awal tahun
dan setiap ada
perubahan
Website Selama berlaku
b. Ruang lingkup
kegiatan
c. Maksud dan tujuan, tugas dan
fungsi
d. Struktur
organisasi
(Struktural,
Fungsional, Instansi vertikal)
e. Profil singkat
pejabat struktural
(Nama, Jabatan, Pendidikan
terakhir, No
telepon ekstensi
kantor)
Sekretari
at
Badan/Pusdiklat
/STAN/
Balai
Diklat
Sekretaris
Badan
/Kepala Pusdiklat
/Direktur
STAN/Kepala
Balai Diklat
Awal tahun
dan setiap ada
perubahan
Website Selama berlaku
2. Program diklat yang sedang berjalan
a. Program
diploma/diklat
(Nama program, Kalender diklat,
Modul diklat) Pusdikla
t/STAN/
Balai
Diklat
Sekretaris Badan
/Kepala
Pusdiklat
/Direktur
STAN/Kepala Balai Diklat
Akhir tahun
dan setiap
ada
perubahan
Website/har
d copy
Selama
berlaku/
1 tahun
b. Penanggungjawab,
pelaksana program
serta nomor
telepon dan/atau alamat yang dapat
dihubungi
Hard copy 2 tahun
c. Target dan/atau
capaian program
Hard copy 2 tahun
No. Nama Informasi
Unit
Kerja
yang
Menyediakan
Penanggung
jawab
Informasi
Waktu dan
Tempat
Pembuatan
Bentuk
Informasi
yang tersedia
Jangka
Waktu
Penyimp
anan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
d. Jadwal
pelaksanaan
program
Hard copy 2 tahun
e. Anggaran program
yang meliputi
sumber dan jumlah
Hard copy 2 tahun
f. Agenda penting
terkait
pelaksanaan tugas
Hard copy 2 tahun
g. Informasi khusus
lainnya yang
berkaitan langsung
dengan hak-hak masyarakat
(Pengumuman
hasil diklat)
Website Selama
berlaku
h. Informasi
penerimaan calon
peserta didik/diklat
Pusdikla
t/STAN/Balai
Diklat
Sekretaris
Badan
/Kepala Pusdiklat
/Direktur
STAN/Kepala
Balai Diklat
Akhir tahun
dan setiap ada
perubahan
Website/har
d copy
- Peserta
didik : 5
tahun - Peserta
diklat :
KMK 408
3. Kegiatan non diklat yang sedang berjalan
a. Kegiatan (Nama
kegiatan, Jadwal kegiatan)
Sekretari
at Badan/P
usdiklat
/STAN/
Balai
Diklat
Sekretaris
Badan /Kepala
Pusdiklat
/Direktur
STAN/Kepala
Balai Diklat
Per semester
dan setiap
ada
perubahan
Website Selama
berlaku
b. Penanggungjawab,
pelaksana kegiatan
serta nomor
telepon dan/atau
alamat yang dapat dihubungi
Hard copy 2 tahun
c. Target dan/atau
capaian kegiatan
Hard copy 2 tahun
d. Jadwal
pelaksanaan
kegiatan
Hard copy 2 tahun
e. Anggaran kegiatan
yang meliputi
sumber dan jumlah
Hard copy 2 tahun
f. Agenda penting
terkait
pelaksanaan tugas
Hard copy 2 tahun
g. Informasi khusus
lainnya yang
berkaitan langsung
Hard copy 2 tahun
No. Nama Informasi
Unit
Kerja
yang
Menyediakan
Penanggung
jawab
Informasi
Waktu dan
Tempat
Pembuatan
Bentuk
Informasi
yang tersedia
Jangka
Waktu
Penyimp
anan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
dengan hak-hak
masyarakat
4. Ringkasan kinerja dan realisasi kegiatan (Ringkasan LAKIP, Laporan Keuangan dan
Kegiatan (PP No.8 tahun 2006)
a. Rencana dan laporan rencana
kegiatan (DIPA dan
RKAKL)
Sekretariat Badan
Sekretaris Badan
Per triwulan
Hard copy 2 tahun
b. Neraca
c. Laporan arus kas
dan catatan atas laporan keuangan
d. Daftar aset dan
investasi
5. Ringkasan laporan akses Informasi
a. Jumlah
permohonan
Informasi
Sekretari
at Badan
Sekretaris
Badan
Per
semester Website
Selama
berlaku
b. Waktu yang
diperlukan dalam
memenuhi setiap permohonan
Informasi
c. Jumlah
permohonan
informasi publik
yang dikabulkan dan yang ditolak
d. Alasan penolakan
permohonan
Informasi
6. Peraturan,
keputusan, dan/atau
kebijakan yang
mengikat dan/atau
berdampak bagi
publik
No. Nama Informasi
Unit
Kerja
yang
Menyediakan
Penanggung
jawab
Informasi
Waktu dan
Tempat
Pembuatan
Bentuk
Informasi
yang tersedia
Jangka
Waktu
Penyimp
anan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
a. Daftar rancangan
dan tahap
pembentukan
Peraturan,
Keputusan,
dan/atau Kebijakan yang
sedang dalam
proses pembuatan
Sekretari
at Badan/P
usdiklat
/STAN/
Balai
Diklat
Sekretaris
Badan /Kepala
Pusdiklat
/Direktur
STAN/Kepala
Balai Diklat
Setiap
terbit peraturan,
keputusan,
dan/atau
kebijakan
Hard copy
a. Perat
uran
:
statis
b. Kepu
tusa
n : 3
tahun
b. Daftar Peraturan,
Keputusan,
dan/atau Kebijakan yang
telah disahkan
atau ditetapkan
7. Informasi tentang hak
dan tata cara
memperoleh Informasi Publik, serta tata cara
pengajuan keberatan
serta proses
penyelesaian sengketa
Informasi Publik
berikut pihak-pihak yang
bertanggungjawab
yang dapat dihubungi
Sekretari
at Badan
Sekretaris
Badan
Per
semester Website
Selama
Berlaku
8. Informasi tentang
pengumuman
pengadaan barang dan jasa
Sekretari
at
Badan/Pusdiklat
/STAN/
Balai
Diklat
Sekretaris
Badan
/Kepala Pusdiklat
/Direktur
STAN/Kepala
Balai Diklat
Per semester
Website Selama Berlaku
9. Informasi tentang
penanganan keadaan
darurat/bencana
Sekretari
at
Badan/Pusdiklat
/STAN/
Balai
Diklat
Sekretaris
Badan
/Kepala Pusdiklat
/Direktur
STAN/Kepala
Balai Diklat
Awal tahun
dan setiap
ada perubahan
Hard copy 2 tahun
B. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
1. Daftar informasi
publik
Sekretari
at Badan
Sekretaris
Badan
Setiap ada
perubahan
Website/har
d copy
Selama
berlaku/
3 tahun
No. Nama Informasi
Unit
Kerja
yang
Menyediakan
Penanggung
jawab
Informasi
Waktu dan
Tempat
Pembuatan
Bentuk
Informasi
yang tersedia
Jangka
Waktu
Penyimp
anan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan
a. Dokumen
pendukung seperti
naskah akademis,
kajian atau
pertimbangan yang mendasari
terbitnya
peraturan,
keputusan atau
kebijakan tersebut
Sekretari
at
Badan/P
usdiklat/STAN/
Balai
Diklat
Sekretaris
Badan
/Kepala
Pusdiklat /Direktur
STAN/Kepala
Balai Diklat
Setiap
terbit
peraturan,
keputusan,
dan/atau kebijakan
dan setiap
ada
perubahan
Hard copy
a. Perat
uran
:
stati
s
b. Keputusa
n : 3
tahu
n
b. Masukan-
masukan dari berbagai pihak
atas peraturan,
keputusan atau
kebijakan tersebut
c. Risalah rapat dari
proses pembentukan
peraturan,
keputusan atau
kebijakan tersebut
d. Rancangan
peraturan, keputusan atau
kebijakan tersebut Sekretari
at
Badan/P
usdiklat
/STAN/
Balai Diklat
Sekretaris
Badan
/Kepala
Pusdiklat
/Direktur
STAN/Kepala Balai Diklat
Setiap terbit
peraturan,
keputusan,
dan/atau
kebijakan
dan setiap ada
perubahan
Hard copy
c. Perat
uran :
stati
s
d. Kepu
tusan : 3
tahu
n
e. Tahap perumusan
peraturan,
keputusan atau
kebijakan tersebut
f. Peraturan,
keputusan dan/atau
kebijakan yang
telah diterbitkan
3. Seluruh informasi
lengkap yang wajib
disediakan dan diumumkan secara
berkala
Sekretari
at
Badan/Pusdiklat
/STAN/
Balai
Diklat
Sekretaris
Badan
/Kepala Pusdiklat
/Direktur
STAN/Kepala
Balai Diklat
Setiap ada
perubahan
Website/har
d copy
Selama
berlaku/
3 tahun
4. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
a. Pedoman
pengelolaan
organisasi,
administrasi,
Sekretari
at
Badan/P
Sekretaris
Badan
/Kepala
Setiap ada
perubahan Hard copy
No. Nama Informasi
Unit
Kerja
yang
Menyediakan
Penanggung
jawab
Informasi
Waktu dan
Tempat
Pembuatan
Bentuk
Informasi
yang tersedia
Jangka
Waktu
Penyimp
anan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
personil dan
keuangan (SOP
dan Urjab,
Kebijakan rotasi
dan mutasi,
Kontrak kinerja)
usdiklat
/STAN/
Balai
Diklat
Pusdiklat
/Direktur
STAN/Kepala
Balai Diklat
b. Profil pimpinan
dan pegawai
(Nama, Sejarah
karir, Pendidikan,
Penghargaan)
Setiap ada
perubahan
c. Data statistik (Statistik pegawai,
Statistik
keuangan)
Setiap
tahun/pers
emester
5. Surat-surat perjanjian
dengan pihak ketiga
(Pihak yang terlibat, Judul kontrak, Nomor
dan tanggal kontrak,
Dokumen pendukung)
Sekretari
at
Badan/Pusdiklat
/STAN/
Balai
Diklat
Sekretaris
Badan
/Kepala Pusdiklat
/Direktur
STAN/Kepala
Balai Diklat
Setiap ada
perjanjian
kerjasama
Hard copy Sesuai
masa
berlaku kontrak
ditamba
h KMK
408
6. Surat menyurat
pimpinan atau
pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya
(Pejabat yang
menandatangani
surat, Nomor surat, Hal surat. Penerima
surat)
Sekretari
at
Badan/Pusdiklat
/STAN/
Balai
Diklat
Sekretaris
Badan
/Kepala Pusdiklat
/Direktur
STAN/Kepala
Balai Diklat
Setiap ada
kegiatan
Hard copy 2 tahun
7. Data perbendaharaan
atau inventaris (Nama
dan kode barang,
Jumlah barang,
Lokasi barang, Kondisi barang)
Sekretari
at
Badan/P
usdiklat
/STAN/ Balai
Diklat
Sekretaris
Badan
/Kepala
Pusdiklat
/Direktur STAN/Kepala
Balai Diklat
Per
semester
Hard copy 3 tahun
8. Rencana strategis Sekretari
at
Badan/P
usdiklat/STAN/
Balai
Diklat
Sekretaris
Badan
/Kepala
Pusdiklat /Direktur
STAN/Kepala
Balai Diklat
5 tahunan
dan jika
ada
perubahan
Hard copy 5 tahun
No. Nama Informasi
Unit
Kerja
yang
Menyediakan
Penanggung
jawab
Informasi
Waktu dan
Tempat
Pembuatan
Bentuk
Informasi
yang tersedia
Jangka
Waktu
Penyimp
anan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
9. Agenda kerja
pimpinan satuan
kerja (Nama
kegiatan, Waktu
kegiatan, Lokasi
kegiatan)
Sekretari
at
Badan/P
usdiklat
/STAN/
Balai Diklat
Sekretaris
Badan
/Kepala
Pusdiklat
/Direktur
STAN/Kepala Balai Diklat
Setiap
bulan
Hard copy 2 tahun
10. Informasi mengenai
kegiatan pelayanan
Informasi (Petugas
yang melayani,
Sarana dan prasarana yang
digunakan,
Anggaran)
Sekretari
at
Badan/P
usdiklat
/STAN/ Balai
Diklat
Sekretaris
Badan
/Kepala
Pusdiklat
/Direktur STAN/Kepala
Balai Diklat
Per
semester
Website Selama
berlaku
11. Informasi
pelanggaran dari
hasil pengawasan internal dan dari
pengaduan
masyarakat (Jumlah
dan jenis
pelanggaran,
Laporan penindakan)
Sekretari
at
Badan/Pusdiklat
/STAN/
Balai
Diklat
Sekretaris
Badan
/Kepala Pusdiklat
/Direktur
STAN/Kepala
Balai Diklat
Per
semester
Hard copy 4 tahun
12. Informasi penelitian yang dilakukan
a. Daftar Penelitian Sekretari
at
Badan/P
usdiklat
/STAN/
Balai Diklat
Sekretaris
Badan
/Kepala
Pusdiklat
/Direktur
STAN/Kepala Balai Diklat
Per tahun Website/Har
d copy
Selama
berlaku/
2 tahun
b. Hasil Penelitian (Judul dan
tujuan Penelitian,
Pihak yang
terlibat, Waktu
penelitian)
13. Informasi dan
kebijakan yang
disampaikan pejabat
dalam pertemuan
yang terbuka untuk umum (misal
seminar) (Pejabat
yang menyampaikan,
Materi pokok
kebijakan, Waktu
dan lokasi penyampaian)
Sekretari
at
Badan/P
usdiklat
/STAN/ Balai
Diklat
Sekretaris
Badan
/Kepala
Pusdiklat
/Direktur STAN/Kepala
Balai Diklat
Setiap ada
informasi
dan
kebijakan
yang sifatnya
terbuka
Hard copy 2 tahun