PEMBINAAN GURU DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
PEMBINAANGURUDALAMUPAYAPENINGKATANMUTU
PENDIDIKANISLAMSEKRETARIS
DIREKTORATJENDERALPENDIDIKANISLAM
DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
SISTEMATIKA
I. TIGAMASALAHUTAMAGURUDILINGKUNGANDEPARTEMENAGAMA
II. KEBIJAKANDANPROGRAM
III. SKEMABANTUAN
www.ummah.net/islam/nusantara/foto/madrasa.gif
I. TIGAMASALAHUTAMAGURUDILINGKUNGANDEPARTEMENAGAMA
a. Kuantitasb. Kualitasc. Kesejahteraan
www.muis.gov.sg/.../warita6-2000/images/p7-1.jpg
A.KUANTITAS
1) SecaraumumdatajumlahgurupadapendidikanAgamadanKeagamaandipandangcukupproporsionaldibandingjumlahsiswa(±1:16)
2) Datajumlahgurupadapendidikanagamadankeagamaanmemuat±20%guruparuhwaktuyangmengajardilebihdarisatumadrasah.
3) Distribusigurumasihtimpangsehinggalembagapendidikandidaerah‐daerahtertentu,khususnyadaerahterpencildanperbatasanmasihkekuranganguru.
4) Lembaga‐lembagapendidikankeagamaansepertipendidikandiniyahdanpondokpesantrenpadaumumnyamasihkekuranganguru.
B.KUALITASGurupadamadrasahdanlembaga‐lembagapendidikankeagamaanpadaumumnyamenghadapimasalahkualitatif,yaitu:1) MasihberlatarbelakangpendidikandibawahS1.(Underqualified)2) Belummemilikisertifikasiguruprofesional.(Uncertified)3) Mengajarbidangstudibukankeahliannya(Missmatch)
C.KESEJAHTERAAN
Adanyaketimpangankesejahteraan:1) Antaraguru‐gurupadamadrasahdan
lembaga‐lembagakeagamaandenganguru‐gurupadasekolah.
2) Antaraguru‐gurupadamadrasahnegeridenganguru‐gurupadamadrasahswasta.
3) Antaraguru‐gurupadamadrasahdenganguru/ustadzpadapendidikandiniyyahdanpondokpesantren
4) Belumteralokasikannyaanggaranuntuktunjanganprofesibagiguruagama
II.KEBIJAKANDANPROGRAM1. PengangkatanGuruHonorermenjadiGuruPNS.2. Bantuanpeningkatankualifikasiguru.3. Bantuansertifikasiguru.4. BantuanBeasiswaPendidikanS2(GuruMaster).5. BantuanBeasiswaPendidikanKompetensiGanda.6. Bantuantunjangangurupengganti.7. BantuanTunjanganFungsionalGuruNonPNS.8. Bantuantunjanganprofesiguru.9. Penghargaanbagiguruberprestasi.
III.SKEMABANTUAN
1. Tepat Sasaran Bantuan diberikan langsung kepada penerima (orang/lembaga).
2. Tepat Waktu Bantuan disalurkan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan
3. Tepat Jumlah a) Bantuan yang disalurkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, tidak ada pemotongan dan tidak ada manajemen fee dalam pelaksanaan program bantuan. b) Jumlah sasaran penerima sesuai dengan yang telah ditetapkan.
4. Tepat Guna Bantuan digunakan sesuai dengan peruntukannya, tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain.
5. Pertanggung Jawaban Penerima Bantuan wajib bertanggungjawab dan melaporkan penggunaan bantuan.
A. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN BANTUAN
Pelaksanaan program bantuan prioritas nasioal meliputi tahapan-tahapan:
(1) sosialisasi, (2) Pendataan dan verifikasi calon penerima, (3) penetapan penerima bantuan, (4) penyaluran bantuan melalui rekening penerima, (5) pemantauan penyaluran bantuan, (6) pemantauan penggunaan bantuan, (7) pelaporan pelaksanaan program bantuan, (8) pelaporan penggunaan bantuan
B. TAHAPAN PENGELOLAAN BANTUAN
C. MEKANSIME PENYALURAN BANTUAN DAERAH
1.Sosialisasi• Sosialisasiteknispelaksanaanprogrambantuankepadamasyarakat
penyelenggaradanpelaksanapendidikandiwilayahmasing‐masing2.PendataandanVerifikasi• Menghimpundanmengirimkandatacalonpenerimabantuankepada
DirjenPendidikanIslamuntukbahanmonitoring.• Melakukanverifikasicalonpenerimabantuan.3.PenetapanPenerima• Menetapkandaftarpenerimabantuan.• MembuatSKpenerimabantuan.4.Penyaluran• Menyalurkandanabantuankepadapenerimabantuanmelaluinomor
rekeninglembagaatauperorangansesuaimekanismemelaluiSPM‐LSkeKPPNsetempat
5.Pemantauan• Melakukanpemantauanataspenggunaanbantuan.• MelaporkanhasilpemantauantersebutkepadaDirjenPendidikan
Islam.6.EvaluasidanPelaporan• Menghimpundanmengevaluasilaporanpenggunaanbantuan.• MelaporkanpelaksanaanprogrambantuankeDitjenPendidikanIslam.
NO TAHAP PUSAT DAERAH
01 Sosialisasi 1. Menyusun pedoman pelaksanaan pemberian bantuan
2. Sosialisasi kebijakan dan program bantuan secara nasional
Sosialisasi teknis pelaksanaan program bantuan kepada masyarakat penyelenggara dan pelaksana pendidikan di wilayah masing-masing
02 Pendataan dan Verifikasi
Memverifikasi data calon penerima bantuan
Menghimpun dan mengirimkan data calon penerima bantuan kepada pusat
03 Penetapan Penerima
Membuat SK bantuan rehab/RKB dan tunjangan profesi guru
Mengajukan usulan daftar penerima bantuan
Menyusun juknis pemberian bantuan
Membuat SK daftar penerima bantuan non rehab/RKB
D. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PUSAT DAN DAERAH
04 Penyaluran 1. Mengatur pedoman penyaluran dana program bantuan
2. Memproses SE Dirjen Perbendaharaan dalam penyaluran
Menyalurkan dana bantuan sesuai dengan mekanisme penggunaan anggaran yaitu melalui nomor rekening penerima
05 Pemantauan 1. Mengatur pedoman pemantauan pe laksanaan program bantuan
2. Melakukan pemantauan atas penyaluran bantuan
1. Melakukan pemantauan atas penggunaan bantuan
2. Melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada Pusat
06 Pelaporan Menyusun pedoman pelaporan pelaksanaan dan penggunaan bantuan
1. Menghimpun laporan penggunaan bantuan
2. Melaporkan pelaksanaan program bantuan ke Pusat
NO. KEGIATAN WAKTU PENANGGUNGJAWAB
01 Penyusunan dan sosialisasi panduan
Januari-Februari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
02 Sosialisasi dan pendataan calon penerima bantuan
Disesuaikan Kantor Wilayah Departemen Agama RI
03 Pengusulan daftar penerima bantuan
Disesuaikan Kantor Wilayah Departemen Agama RI
04 Penetapan daftar penerima bantuan
Disesuaikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
05 Evaluasi tengah-program (mid-term evaluation)
Disesuaikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
06 Penyaluran dana bantuan Disesuaikan Kantor Wilayah Departemen Agama RI
07 Pemantauan pelaksanaan program bantuan
Disesuaikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
08 Pemantauan penggunaan program bantuan
Disesuaikan Kantor Wilayah Departemen Agama
09 Pelaporan penggunaan bantuan
Disesuaikan Penerima Bantuan
10 Pelaporan Pelaksanaan Program Bantuan
September-November
Kantor Wilayah Departemen Agama
11 Pelaporan Nasional Pelaksanaan Program Bantuan
November-Desember
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
E. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
a) Dalampenggunaanbantuan,penerimabantuanharusmemperhatikanketentuansebagaiberikut:
b) WajibmenggunakanbantuansesuaidenganSuratKeputusanDirjenPendidikanIslam/KepalaKanwilDepartemenAgama,PetunjukTeknisdanPeraturanyangberlaku;
c) Wajibmelakukanpengelolaankeuangandenganbaik;d) Merealisasikanbantuanpalinglambatsatubulansetelahbantuan
diterima;e) Merealisasikanbantuandengantepatguna,tepatsasaran,dantepat
jumlah;f) Memenuhiketentuanperpajakan;g) Melaporkanpertanggungjawabanpenggunaanbantuansecaratertulis
kepadaDirektoratJenderalPendidikanIslamc.qpejabateselonIIterkaitdanKepalaKanwilDepartemenAgama,palinglambatsatubulansetelahselesaipenggunaandanabantuan.
F. MONITORING DAN PELAPORAN
MONITORINGa) Monitoringbantuandilakukanuntukmengetahui
danmemantauproses,pelaksanaan,pertanggungjawabandanpemanfaatanbantuan.
b) MonitoringdilaksanakanolehTimMonitoringyangdibentukolehDirekturJenderalPendidikanIslamDepartemenAgamadanatauKepalaKantorWilayahDepartemenAgama.
c) Tujuanmonitoringadalah:Mengukurcapaiansasaran;Mengetahuiketepatanguna,sasarandanjumlah;Mengetahuimanfaatbantuan;Melakukanpenilaiandanidentifikasipermasalahanyangterjadi,danmemberikansaranpemecahanterhadappermalasahanyangdihadapi.
G.PELAPORANa) PelaporanolehTimMonitoringDitjenPendidikanIslamdanKanwilDepartemenAgama.b) PelaporanolehPenerimaBantuan:PemanfaatanbantuansesuaidenganSuratKeputusanDirjenPendidikanIslamdanatauKepalaKanwilDepartemenAgama,PetunjukTeknisdanPeraturanyangberlaku;
• Buktipenggunaandanabantuan(kuitansi,faktur,dsb);• Buktipenyetoranpajaksesuaidenganketentuanyang
berlaku;• Melaporkanpertanggungjawabanpenggunaanbantuan
secaratertuliskepadaDirektoratJenderalPendidikanIslamc.qDirekturterkaitdanKepalaKanwilDepartemenAgama,palinglambatsatubulansetelahdanabantuandigunakan.
c) PelaporanolehKantorWilayahDepartemenAgama Menghimpunlaporanpenggunaanbantuan MelaporkanpelaksanaanprogrambantuankeDitjenPendidikanIslam.
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1
2
3
SPM LS
KAS NEGARA
REKENING
SP2D
KPPN
DAERAH DAERAH SEKOLAH Penerima Bantuan
4
5
SPP LS DAERAH DAERAH TIM MANAJEMEN
BOS PROV.
Contoh:
Mekanisme Pencairan Bantuan BOS berdasarkan Perdirjen PER-14/PB/2007 tanggal 26 Maret 2007
Alur Mekanisme Pencairan Dana Bantuan yang dananya di dalam DIPA Kantor Wilayah atau PTIN