BAB 47 PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I 9. DKI JAKARTA
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB 47PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT
I9. DKI JAKARTA
PEMBANGUNAN DAERAH
TINGKAT I 9. DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
I. PENDAHULUAN
Propinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, terletak pada 5°10' lintang selatan dan 106°49' bujur timur, merupakan wilayah daratan yang berbatasan di sebelah utara dengan Laut Jawa, di sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi, di sebelah selatan dengan Kabupaten Bogor, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.
Wilayah DKI Jakarta mencakup areal seluas 664 kilometer persegi. Pada tahun 1990 tata guna lahan di wilayah DKI Jakarta meliputi areal permukiman/perumahan seluas 315 kilometer persegi atau 47,4 persen, areal sarana sosial ekonomi dan budaya seluas 101 kilometer persegi atau 15,2 persen, areal sarana transportasi. seluas 50 kilometer persegi atau 7,6 persen, areal industri seluas 39 kilometer persegi atau 5,9 persen, areal pariwisa-ta seluas 4 kilometer persegi atau 0,6 persen, areal hutan seluas 8 kilometer persegi atau 1,2 persen, areal ladang seluas 21 kilometer
423
persegi atau 3,2 persen, areal sawah seluas 87 kilometer persegi
atau 13,1 persen, dan areal rawa, tambak, kolam dan tanaman kayu-kayuan seluas 39 kilometer persegi atau 5,8 persen dari seluruh luas wilayah.
DKI Jakarta terdiri atas wilayah yang datar dan pulau-pulau dalam kelompok Kepulauan Seribu, dan sebagian besar berada pada ketinggian antara 0-10 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki 13 sungai alam dan buatan. Iklim DKI Jakarta termasuk tropis lembab yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur dengan curah hujan yang cukup tinggi rata-rata 2.000 milimeter setiap tahun. Suhu udara beragam antara 27° Celsius-34,9° Celsius. Sebagai wilayah dataran, beberapa kawasan di DKI Jakarta merupakan kawasan yang rawan terhadap bencana banjir.
Sebagai kota metropolitan dan ibukota negara serta pusat perekonomian, DKI Jakarta memiliki berbagai keunggulan di-bandingkan propinsi lainnya, antara lain adalah tersedianya prasa-rana dan sarana yang jumlah dan kualitas pelayanannya paling maju dan mutakhir. Selain itu, keberadaan fasilitas pendidikan dasar sampai 'dengan pendidikan tinggi, fasilitas kesehatan yang baik, serta keberadaan lembaga pemerintahan pusat, lembaga tinggi dan tertinggi negara serta berbagai usaha industri dan jasa telah menarik sumber daya manusia berkualitas tinggi maupun yang tidak memiliki ketrampilan untuk bermukim di sini.
Pada tahun 1990 penduduk DKI Jakarta berjumlah 8.259.600 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 12.433 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan tertinggi adalah di wilayah pusat dengan kepadatan 21.729 jiwa per kilometer persegi, sedangkan yang terendah adalah di wilayah utara dengan kepadatan 8.998 jiwa per kilometer persegi.
Pada tahun 1990 penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di propinsi ini berjumlah 7.147.512 orang (86,9 persen). Dari jumlah tersebut yang masuk ke dalam angkatan kerja adalah sebanyak
424
3.169.207 orang dan angkatan kerja yang bekerja berjumlah 2.938.549 orang. Dari seluruh angkatan kerja yang bekerja tersebut, sebagian besar terserap di sektor industri (28,2 persen). Sisanya terserap di berbagai sektor lain yaitu sektor jasa (70,7 persen) dan pertanian (1,1 persen).
DKI Jakarta memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam dalam bentuk adat istiadat, tradisi, kesenian, dan bahasa. Masya-rakat DKI Jakarta terdiri dari berbagai suku berasal dari seluruh nusantara yang masing-masing memiliki kebudayaan dan adat istiadat sendiri. Kebudayaan Betawi merupakan budaya tradisional di DKI Jakarta. Penduduk propinsi ini sebagian besar beragama Islam (86,31 persen), selebihnya beragama Kristen (9,46 persen), Budha (3,34 persen), dan lainnya (0,89 persen).
Secara administratif, DKI Jakarta terdiri atas lima kotamadya administratif, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Dalam wilayah DKI Jakarta terdapat 43 wilayah kecamatan dan 265 kelurahan. Di samping kedudukannya sebagai Daerah Khusus Ibukota, Jakarta bersama Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi di propinsi Jawa Barat merupakan suatu kesatuan wilayah pertumbuhan, yaitu wilayah metropolitan Jakarta-Bogor-Tangerang Bekasi (Jabotabek), yang erat hubungannya satu sama lain, terutama di bidang permukiman, industri, perdagangan, transporta- si dan jasa lainnya.
II. PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM PJP I
Perkembangan kependudukan di DKI Jakarta selama pembangunan jangka panjang (PJP) I menunjukkan telah menurun-nya laju pertumbuhan penduduk dari 3,93 persen per tahun dalam periode 1971-1980 menjadi 2,41 persen per tahun dalam periode 1980-1990. Dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di
425
wilayah Jawa-Bali dan ditingkat nasional yang masing-masing sekitar 1,65 dan 1,97 persen per tahun dalam periode 1980-1990, laju pertumbuhan di propinsi ini termasuk cukup tinggi.
Dalam PJP I pembangunan DKI Jakarta telah meningkat dengan cukup berarti. Pada tahun 1990 produk domestik regional bruto (PDRB) nonmigas DKI Jakarta atas dasar harga konstan tahun 1983 adalah sebesar Rp13.681.114 juta. Jika dilihat dari pangsa sumbangan sektoral terhadap pembentukan PDRB nonmigas, sektor industri pengolahan memberikan sumbangan tertinggi, (26,19 persen), diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (20,87 persen), serta sektor bank dan lembaga keuangan lainnya (13,75 persen).
Dalam periode 1983-1990 laju pertumbuhan PDRB nonmigas tercatat sebesar 7,29 persen per tahun. Sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi adalah sektor listrik, gas dan air minum (12,2 persen), sektor industri pengolahan (9,8 persen) serta sektor bank dan lembaga keuangan lainnya (7,7 persen).
PDRB nonmigas per kapita di DKI Jakarta pada tahun 1990 atas dasar harga konstan tahun 1983 mencapai Rpl.671 ribu. Dibandingkan dengan angka tahun 1983 yang besarnya Rp1.087 ribu, terjadi peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 5,46 persen per tahun.
Laju pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta yang cukup pesat tersebut didukung oleh laju pertumbuhan ekspor nonmigas rata-rata sebesar 32,64 persen per tahun antara tahun 1987 dan 1992 dengan komoditas andalan tekstil dan produk tekstil, serta hasil industri manufaktur.
Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, telah menghasil-kan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik yang ditunjukkan oleh berbagai indikator. Jumlah penduduk melek huruf meningkat dari 79,21 persen pada tahun 1971 menjadi 96,06 persen pada
426
tahun 1990, angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup turun dari 108 pada tahun 1971 menjadi 31 pada tahun 1990. Demikian pula usia harapan hidup penduduk meningkat dari 52,5 tahun pada tahun 1971 menjadi 65,6 tahun pada tahun 1990.
Peningkatan kesejahteraan tersebut didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan yang makin merata dan makin luas jangkauannya. Pada tahun 1990 telah ada 79 unit rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur 13.193 buah, dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebanyak 311 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 1,9 kilometer persegi dengan penduduk yang dilayani sebanyak 26.439 orang per puskesmas. Keadaan ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan tahun 1972, dengan jumlah puskesmas baru mencapai 27 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 24,6 kilometer persegi, dan penduduk yang dilayani sebanyak 176.269 orang per puskesmas.
Tingkat pendidikan rata-rata penduduk DKI Jakarta telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Hal ini diperlihatkan oleh angka partisipasi kasar sekolah dasar (SD) yang pada tahun 1992 telah mencapai 104,2 persen, dibandingkan tahun 1972 yang baru mencapai 68,9 persen. Tingkat partisipasi pendidikan ini didukung oleh ketersediaan sekolah dasar yang makin meningkat. Pada tahun 1992 telah ada 3.517 unit SD, yang berarti telah meningkat di-bandingkan dengan tahun 1972 yang baru berjumlah 1.460 unit. Peningkatan jumlah SD dan murid didukung oleh peningkatan jumlah guru SD. Pada tahun 1992 tercatat 42.490 orang guru SD dan setiap guru SD melayani 27 murid. Di samping itu, penduduk yang berpendidikan lebih tinggi juga meningkat jumlahnya dalam dua dasawarsa ini.
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat tercermin pula dari makin berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 1990 penduduk miskin di DKI Jakarta berjumlah 603.255 orang atau sekitar 7,8 persen dari seluruh penduduk. Pada tahun 1984,
427
penduduk miskin masih berjumlah 809.410 orang atau sekitar 11,3 persen dari jumlah penduduk DKI Jakarta.
Pembangunan DKI Jakarta didukung oleh pembangunan prasa-rana yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Di bidang prasarana transportasi sampai dengan tahun 1992 telah dibangun dan ditingkatkan berbagai prasa-rana transportasi darat meliputi jalan kereta api, dermaga penyeberangan, dan jaringan jalan yang mencapai 4.055 kilometer, antara lain jalan arteri lingkar luar Jakarta, jalan Kampung Melayu-Saharjo-Karet. Selain itu, juga telah dibangun jalan tol seperti jalan tol Tanjung Priok-Cawang-Grogol, serta jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi), Jakarta-Cikampek, dan Jakarta-Merak, yang sebagian juga dimanfaatkan lalu lintas dalam kota Jakarta. Prasarana transportasi lainnya yang mendukung pemba-ngunan daerah adalah prasarana transportasi laut dan transportasi udara. Sebagai pintu gerbang nasional, DKI Jakarta dilayani oleh empat pelabuhan laut, yaitu Pelabuhan Samudra Tanjung Priok sebagai pelabuhan laut utama termasuk pelabuhan peti kemas, Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai pelabuhan nusantara, Pelabuhan Pasar Ikan sebagai pelabuhan pendaratan kapal-kapal penangkap ikan sekaligus Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta Pelabuhan Marunda sebagai pelabuhan kayu. Selain dari pada itu DKI Jakarta juga dilayani oleh sejumlah pelabuhan jetty, di Marina Ancol dan di beberapa pulau di Kepulauan Seribu. Transportasi udara di DKI Jakarta dilayani oleh beberapa bandar udara antara lain Bandar Udara Halim Perdanakusumah di DKI Jakarta, lapangan terbang Pondok Cabe yang dioperasikan oleh. Pelita Air Service, serta Bandar Udara Soekarno-Hatta yang terletak di wilayah Jawa Barat, dan merupakan bandar udara utama yang berfungsi sebagai pintu gerbang Indonesia. Selain itu, prasarana transportasi antarwilayah yang telah dibangun selama PJP I, seperti transportasi udara, laut, darat termasuk jalan tol dan jalur kereta api, juga telah meningkat-kan keterkaitan DKI Jakarta terutama dengan daerah penyangga-nya, yaitu Bogor, Tangerang, Bekasi (Botabek), dan dengan propinsi-propinsi lainnya.
428
Di bidang pengairan, ada peningkatan prasarana pengairan. Pada tahun 1993, jaringan irigasi yang ada telah mengairi areal seluas sekitar 12.000 hektare. Selain itu, telah dilakukan pemba-ngunan prasarana pengendali banjir antara lain di Pluit, Sunter, Cakung, dan Cengkareng, serta peningkatan saluran air baku Tarum Barat untuk keperluan air bersih Jakarta.
Penyediaan prasarana ketenagalistrikan di DKI Jakarta dilayani oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang secara sistem interkoneksi dengan Propinsi se-Jawa-Bali, yang sampai dengan tahun 1991 telah menghasilkan daya terpasang sebesar 5.040 megawatt.
Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah di DKI Jakarta melalui anggaran pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menunjukkan kecende-rungan yang meningkat. Alokasi anggaran pembangunan yang berupa dana bantuan pembangunan daerah (Inpres) dan dana sekto-ral melalui daftar isian proyek (DIP) sektoral dalam Repelita IV dan V masing-masing berjumlah Rp386,8 miliar dan Rp30.412,7 miliar.
Pendapatan asli daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, dengan rata-rata pertumbuhan selama Repelita V sekitar 27,87 persen per tahun. Dalam masa itu PAD telah mening-kat dari Rp331,8 miliar pada tahun 1989/90 menjadi Rp861,5 miliar pada tahun 1993/94. Peningkatan yang cukup pesat dari PAD dan bantuan pembangunan daerah dari tahun ke tahun mempengaruhi pula peningkatan belanja pembangunan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tingkat I DKI Jakarta. Pada tahun pertama Repelita V belanja pembangunan daerah berjumlah Rp315 miliar dan pada tahun terakhir Repelita V meningkat menjadi Rp755 miliar. Bagian terbesar dari belanja pembangunan digunakan untuk sektor perhubungan dan pariwisata.
429
Investasi swasta di DKI Jakarta cukup besar dan menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Gejala tersebut terlihat dari jumlah proyek baru penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui Pemerintah dalam masa empat tahun Repelita V yaitu 353 proyek dengan nilai Rp7,0 triliun dan 352 proyek baru penanaman modal asing (PMA) dengan nilai US$2.742 juta.
Rencana tata ruang wilayah (RTRW) DKI Jakarta yang berupa rencana umum tata ruang (RUTR) tahun 2005 dan rencana bagian wilayah kota (RBWK) untuk wilayah kecamatan telah selesai dan telah disahkan, juga digunakan untuk acuan spasial pembangunan DKI Jakarta.
III. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN
Pembangunan DKI Jakarta selama PJP I telah memberikanhasil yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat, dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian yang didukung oleh mening-katnya ketersediaan prasarana dan sarana pembangunan, mening-katnya taraf kesejahteraan, dan makin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan dasar dan kesehatan. Namun, disadari pula masih banyak masalah yang dihadapi.
Pembangunan yang telah banyak dilakukan di DKI Jakarta selama PJP I, dalam PJP II akan dilanjutkan dan ditingkatkan sesuai dengan GBHN 1993. Untuk itu, perlu ditemukenali berbagai tantangan dan kendala yang akan dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan.
1. Tantangan
Dalam PJP I telah banyak kemajuan yang dicapai DKI Jakarta yang ditunjukkan antara lain oleh tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat yang tinggi. Namun, sebagai ibu kota negara
430
Jakarta diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi dan menjadi serambi muka negara yang dapat dibanggakan. Selain itu, karena daya tariknya sebagai pusat kegiatan ekonomi DKI Jakarta juga telah menarik penduduk dari luar daerah yang tidak siap dan tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk hidup di daerah perkotaan. Oleh karena itu, sebagian penduduk di DKI Jakarta masih rendah tingkat kesejahteraannya. Dengan demikian, tantangan utama pembangunan DKI Jakarta adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan serta memperluas landasan ekonominya agar mendorong perluasan kesempatan kerja serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masya-rakatnya.
Dalam rangka itu, dan untuk mendukung peningkatan kegiatan perekonomian, diperlukan tenaga kerja yang makin berkualitas dan produktif dengan jumlah yang besar. Mengingat tuntutan yang makin besar yang tidak seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja, maka menjadi tantangan bagi DKI Jakarta untuk membentuk serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu sumber daya manusia yang produktif dan kreatif agar mampu mengemban tuntutan kegiatan ekonomi yang meningkat dengan mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan kerja, serta kesempatan berusaha.
Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan peningkatan investasi oleh masyarakat khususnya dunia usaha. Sehubungan dengan itu, DKI Jakarta harus mampu menarik dunia usaha agar menanamkan modal untuk mengembangkan potensi berbagai sumber daya pembangunan di propinsi ini. Dengan demikian, DKI Jakarta dihadapkan pada masalah untuk mencipta-kan iklim usaha yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang dapat menarik minat dunia usaha itu, dengan mengingat keterbatasan ruang untuk keperluan pembangunan di DKI Jakarta, maka tantangannya adalah
431
mengembangkan kawasan secara efisien untuk menampung kegiatan ekonomi yang dapat memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan lapangan kerja dengan senantiasa memperhati-kan kepentingan lingkungan hidup dan kaidah tata ruang yang baik.
Pertumbuhan ekonomi yang perlu dipercepat membutuhkan dukungan prasarana dasar yang memadai, antara lain transportasi, tenaga listrik, pengairan, air bersih, pengolahan air limbah, dan telekomunikasi. Meskipun telah meningkat, ketersediaan prasarana dasar daerah DKI Jakarta masih belum memenuhi kebutuhan ataupun tuntutan kualitas pelayanan yang terus meningkat terutama yang berkaitan dengan wilayah Jakarta dan Botabek sebagai satu kesatuan wilayah metropolitan. Untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung kegiatan yang makin meningkat, diperlukan sistem transportasi perkotaan yang lancar dan efisien, penyediaan tenaga listrik dan energi lainnya yang memadai, serta pelayanan air bersih, pengelolaan limbah, telekomunikasi, dan ketersediaan lahan yang mencukupi. Di pihak lain, ada keterbatasan kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membangun prasa-rana dan sarana tersebut guna mempercepat pembangunan daerah ini. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah menarik minat swasta untuk meningkatkan dan memperluas ketersediaan dan jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya air bersih, dan tenaga listrik, serta sistem transportasi perkotaan antarmoda secara terpadu, penyediaan air bersih dan pengelolaan limbah, agar pelayanannya dapat berfungsi secara optimal.
Sebagai kota metropolitan dengan prasarana dan sarana kota yang lengkap dan baik serta merupakan pusat utama kegiatan ekonomi di Indonesia, DKI Jakarta memiliki daya tarik yang besar bagi para pendatang dari daerah lain sehingga mengakibatkan besarnya arus masuk penduduk ke DKI Jakarta. Di pihak lain, kemampuan DKI Jakarta untuk menampung pertambahan penduduk dalam jumlah besar, baik dalam penyediaan fasilitas permukiman maupun lapangan kerja, adalah terbatas. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi DKI Jakarta adalah
432
meningkatkan ketersediaan kesempatan kerja serta fasilitas per -mukiman dan berbagai layanan sosial untuk memenuhi kebutuhan yang selalu meningkat.
Pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan pembangunan di DKI Jakarta menuntut kecepatan yang sebanding, baik dalam pertambahan fasilitas permukiman, perdagangan, jasa, industri, pariwisata maupun prasarana dan sarana pendukungnya. Keadaan ini menimbulkan kurang terken -dalinya pembangunan dan pengembangan kota yang berakibat menurunnya mutu pelayanan kota dan citra kota. Tantangan yang dihadapi adalah mengendalikan laju pertambahan penduduk dan sekaligus mengarahkan pembangunan dan pengembangan kota agar pelayanan kota semakin efisien dan meningkat mutunya serta tercipta citra kota yang baik dengan lingkungan yang sehat, rapi, aman, dan nyaman.
Berkaitan dengan itu, basil pembangunan di bidang kesejahte -raan sosial di DKI Jakarta telah menunjukkan kemajuan yang baik. Meskipun demikian, di DKI Jakarta masih terdapat kesenjangan kesejahteraan antargolongan masyarakat dan antarwilayah terutama di wilayah kumuh dan tertinggal seperti di Kepulauan Seribu, yang disebabkan masih terbatasnya jangkauan prasarana dan sarana sosial. Kondisi di atas menghadapkan DKI Jakarta pada tantangan untuk meningkatkan, memeratakan, dan memperluas jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial dasar secara lebih terarah.
Dalam kaitan itu, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup tinggi, yaitu pada tahun 1990 masih sebanyak 603 ribu orang atau 7,79 persen dari jumlah penduduk DKI Jakarta. Selain itu, pada tahun 1993 jumlah kelurahan tertinggal yaitu 11 kelurahan tertinggal atau 4,15 persen dari selu -ruh kelurahan di DKI Jakarta. Menyelesaikan masalah kemiskinan yang memerlukan penanganan secara khusus dan menyeluruh ini merupakan tantangan pula bagi DKI Jakarta dalam PJP II, khususnya dalam Repelita VI.
433
Besarnya kegiatan pembangunan di kota metropolitan DKI Jakarta mengakibatkan meningkatnya intensitas pemanfaatan lahan, air, energi, dan sumber daya alam lainnya, di samping juga menghasilkan limbah kota antara lain berupa limbah padat, cair, dan gas dalam jumlah yang makin meningkat yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam terutama air, energi, dan ruang.
Untuk menyerasikan hubungan antara DKI Jakarta dan daerah lainnya di wilayah Jawa Barat khususnya Botabek, seperti di bidang administrasi, perpajakan, permukiman, transportasi, pengadaan prasarana dan sarana, serta pengendalian lingkungan, maka tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan pembangunan antardaerah dengan propinsi Jawa Barat khususnya dengan Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi dalam rangka pengembangan secara terpadu wilayah Jabotabek.
Belum mantap dan meratanya disiplin, kualitas, dan pelayanan aparatur di daerah serta tidak selalu serasinya koordinasi antarlembaga ataupun antardaerah dalam mengelola pembangunan yang termasuk wilayah Jabotabek, menghadapkan DKI Jakarta pada tantangan untuk meningkatkan kemampuan manajemen aparatur di daerahnya dan meningkatkan koordinasi antarlembaga serta antarwilayah, khususnya di wilayah Jabotabek.
2. Kendala
Upaya pembangunan DKI Jakarta yang makin meningkat sebagai akibat tingginya laju pertumbuhan ekonomi, menghadapi kendala keterbatasan lahan untuk pembangunan permukiman, industri, jasa, serta pembangunan prasarana dan sarana kegiatan
434
ekonomi. Dengan batas wilayah yang telah ditetapkan lahan yang tersedia untuk pembangunan di DKI Jakarta makin terbatas, makin sulit diperoleh, serta makin tinggi harganya, dan dengan demikian sangat rawan terhadap berbagai benturan kepentingan.
Selain itu, terbatasnya kemampuan penyediaan air bersih juga merupakan kendala, sementara kondisi air tanah di Jakarta sudah dalam tingkat yang mengkhawatirkan sehingga mengakibatkan menurunnya permukaan tanah sebagian wilayah DKI Jakarta dan terjadinya intrusi air laut. Dengan demikian, daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup di DKI Jakarta yang terbatas merupakan kendala bagi pembangunan.
3. Peluang
Hasil pembangunan yang telah dicapai DKI Jakarta selama PJP I menjadi modal dan peluang untuk meningkatkan pemba-ngunan dalam Repelita VI dan PJP II. Perangkat kebijaksanaan yang telah mantap, prasarana dan sarana sosial ekonomi yang telah dibangun, kelembagaan yang telah terbentuk dan berfungsi, peran serta masyarakat, khususnya dunia usaha yang makin meningkat, dan stabilitas serta kondisi keamanan di DKI Jakarta yang makin baik adalah modal dan peluang untuk meningkatkan pembangunan.
DKI Jakarta sebagai ibukota negara serta sebagai pintu gerbang internasional utama berfungsi pula sebagai pusat kegiatan jasa-jasa dengan cakupan pelayanan internasional dan nasional, meliputi antara lain perusahaan perdagangan, perbankan, asuransi dan lembaga keuangan lainnya, transportasi, serta jasa pelayanan umum lainnya. Dengan sarananya yang lengkap maka DKI Jakarta mampu bersaing dengan kota metropolitan di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), dan memiliki potensi untuk lebih menggerakkan perekonomian DKI Jakarta dan perekonomian nasional.
435
Pariwisata juga merupakan sektor yang berpeluang untuk dikembangkan. DKI Jakarta memiliki objek wisata yang beragam, baik wisata alam, budaya, sejarah maupun wisata buatan. Daerah ini memiliki wisata alam dengan flora dan fauna yang beraneka ragam seperti cagar alam Muara Angke, Kamal Muara, dan Pulau Bokor, serta wisata bahari Kepulauan Seribu. Wisata budaya meliputi Gedung Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, dan Taman Mini Indonesia Indah. Wisata sejarah meliputi Museum Nasional, Monumen Nasional (Monas), dan Monumen Pancasila Sakti, serta .wisata buatan seperti Taman Impian Jaya Ancol, Taman Buaya, dan Kebun Binatang Ragunan.
Dengan lokasinya yang strategis, lengkapnya fasilitas konvensi, fasilitas perhotelan, serta mudahnya transportasi darat, laut, dan udara, DKI Jakarta mempunyai potensi yang besar untuk menarik lebih banyak wisatawan antara lain dengan menye-lenggarakan kegiatan konvensi tingkat nasional dan internasional.
Berbagai industri di DKI Jakarta telah berkembang dengan pesat baik industri besar, sedang, maupun industri kecil yang meliputi hampir semua jenis industri, antara lain yang menonjol adalah industri makanan, minuman dan tembakau; industri tekstil, pakaian jadi dan kulit; industri kayu; industri kertas, percetakan dan.penerbitan; industri kimia dan barang-barang dari kimia; industri bahan galian bukan logam; industri dari logam, mesin dan peralatan; serta berbagai industri rumah tangga dan kerajinan.
Kemajuan industri di DKI Jakarta dengan dukungan teknologi tinggi, tersedianya kawasan berikat, kawasan industri, baik yang berada di DKI Jakarta maupun di daerah lain wilayah Jabotabek yang cukup lengkap prasarana dan sarananya, serta pelabuhan laut Tanjung Priok dan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, merupakan potensi yang sangat penting bagi pengembangan industri yang berorientasi ekspor. DKI Jakarta, dengan jumlah penduduk yang relatif besar serta terdidik dan terampil, memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat berharga untuk mendorong pertumbuhan berbagai kegiatan ekonomi.
436
IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN
1. Arahan GBHN 1993
GBHN 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan ber-tanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang berkembang, seperti di daerah terpencil, perlu ditingkatkan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara.
Dengan mengacu kepada arahan GBHN 1993 seperti tersebut di atas, pembangunan DKI Jakarta diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan masya-rakat melalui pelibatan masyarakat secara penuh; peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha; peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja dengan perbaikan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan; peningkatan produktivitas perekonomian daerah; penganekaragaman kegiatan. perekonomian daerah;, peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas; peningkatan jumlah dan kualitas investasi swasta; peningkatan usaha koperasi, usaha Skala menengah, dan kecil; peningkatan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan; pengembangan sistem transportasi terpadu yang mencakup seluruh kawasan DKI Jakarta dan Botabek; penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah di daerah dalam rangka peningkatan efisiensi dan efek-tivitas pelaksanaan pembangunan di daerah; pengembangan dan pemanfaatan berbagai keunggulan komparatif yang dimiliki DKI Jakarta, seperti prasarana dan sarana yang cukup lengkap dan
437
sumber daya yang berkualitas; pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, untuk pembangunan yang berkelanjutan; serta pengembangan sektor unggulan dengan menciptakan keterkaitan antarwilayah Jabotabek.
2. Sasaran
a. Sasaran PJP II
Sasaran pembangunan DKI Jakarta dalam PJP II sesuai dengan arahan GBHN 1993 adalah mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, serta makin meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan sekitar 8,1 persen per tahun. Sasaran lainnya adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana serta kualitas pelayanannya, terutama terciptanya sistem transportasi antarmoda yang mampu meningkat-kan mobilitas dan kelancaran ekonomi; meningkatnya peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat mendukung penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah; serta meningkatnya sumbangan daerah kepada ekonomi nasional.
Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat yang diukur dari dua indikator kesejahteraan sosial, yaitu bertambahnya usia harapan hidup menjadi 74,9 tahun dan menurunnya angka kematian bayi menjadi 13 per seribu kelahiran hidup, menurunnya laju pertumbuhan penduduk, mantapnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kejuruan, serta terselesaikannya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
438
Dalam PJP II masalah kemiskinan di DKI Jakarta berdasarkan kriteria yang sekarang digunakan, diupayakan dapat terselesaikan.
b. Sasaran Repelita VI
Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I DKI Jakarta dalam Repelita VI adalah berkembangnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, meningkatnya kemandirian dan kemampuan dalam merencanakan dan mengelola pemba-ngunan daerah, termasuk dalam mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana yang dibangun di daerah, seiring dengan meningkatnya kemandirian dan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali dan mengerahkan somber keuangan daerah, serta meningkatnya efisiensi belanja daerah, meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD).
Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 7,9 persen per tahun, dengan laju pertumbuhan sektoral, yaitu pertanian sebesar rata-rata 2,5 persen; industri nonmigas sekitar 11 persen; bangunan sekitar 8,1 persen; perdagangan dan pengangkutan sekitar 6,9 persen; jasa-jasa sekitar 6,1 persen; serta lainnya (mencakup pemerintahan, energi, dan pertambangan) seki-tar 6,4 persen. Sedangkan sasaran laju pertumbuhan ekspor nonmigas untuk DKI Jakarta rata-rata adalah sekitar 10,1 persen per tahun. Sasaran laju pertumbuhan kesempatan kerja diperkira-kan sekitar 5,4 persen per tahun sehingga tercipta tambahan kesempatan kerja baru bagi sekitar 989,8 ribu orang.
Sasaran selanjutnya adalah meningkatnya ketersediaan pra-sarana dan sarana ekonomi, terutama berkembangnya sistem trans-portasi metropolitan antarmoda yang terpadu dan efisien; mening-katnya keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan produktif di daerah; meningkatnya produktivitas tenaga kerja setempat; dan meningkatnya peran kota Jakarta sebagai kota pusat pelayanan dengan cakupan yang makin luas dan mantap.
439
Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat secara merata dengan peningkatan usia harapan hidup menjadi 70,5 tahun dan penurunan angka kematian bayi menjadi 27 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk sesuai dengan sasaran nasional; makin merata, meluas, dan meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan kejuruan; meningkatnya angka partisipasi kasar sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), termasuk madrasah tsanawiyah (MTs), dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) termasuk madrasah aliyah (MA), masing-masing menjadi 99,4 persen dan 67,5 persen; serta dimulainya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
Menjadi sasaran penting pula meningkatnya pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah, berkurangnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan berkurang-nya jumlah kelurahan tertinggal selaras dengan sasaran penurunan jumlah penduduk miskin di tingkat nasional; dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
3. Kebijaksanaan
Untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan mewujudkan berbagai sasaran tersebut di atas, kebijaksanaan pembangunan Daerah Tingkat I DKI Jakarta dalam Repelita VI diarahkan pada peningkatan pelaksanaan otonomi di daerah yang seiring dengan peningkatan peran serta masyarakat; pengembangan sektor unggulan; pengembangan usaha nasional; pengembangan sumber daya manusia; kependudukan; peningkatan pemerataan pembangunan; penanggulangan kemiskinan; pengembangan pra-sarana dan sarana ekonomi serta permukiman; pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pengembangan kawasan andalan.
Kebijaksanaan tersebut di atas dilaksanakan dengan memper-hatikan kebijaksanaan pembangunan propinsi yang berbatasan, dalam rangka mewujudkan keserasian pembangunan antardaerah melalui peningkatan kerja sama antardaerah.
a. Pelaksanaan Otonomi di Daerah
Dalam rangka memperkukuh negara kesatuan serta memper-lancar penyelenggaraan pembangunan nasional, kemampuan pelak-sanaan pemerintahan di DKI Jakarta, terutama dalam penyelengga-raan tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan, diting-katkan agar makin mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.
Pelaksanaan otonomi di DKI Jakarta ditingkatkan dengan peningkatan kemampuan aparatur melalui penguatan manajemen dan kelembagaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah; serta peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.
Dalam rangka pemekaran dan penyesuaian luas daerah, khususnya karena adanya reklamasi pantai, diadakan penataan kembali penentuan batas wilayah dan daerah DKI Jakarta.
b. Pengembangan Sektor Unggulan
Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah dalam Repelita VI diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor unggulan yang diprioritaskan di DKI Jakarta. Pembangunan sektor jasa ditingkatkan sesuai dengan fungsi DKI Jakarta sebagai kota metropolitan dan ibukota negara dan pusat kegiatan ekonomi nasional, serta diarahkan pada perluasan dan
441
peningkatan efisiensi dan produktivitas berbagai kegiatan jasa termasuk perdagangan, perbankan dan keuangan, transportasi, dan pelayanan umum lainnya agar makin meningkatkan daya saingnya sebagai kota pelayanan di lingkungan kawasan ASEAN. Untuk itu, ditingkatkan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perhatian khusus ditujukan kepada pengembangan kegiatan jasa yang banyak menyerap tenaga kerja, termasuk sektor informal.
Pembangunan industri di DKI Jakarta diarahkan pada pengembangan industri yang berteknologi tinggi dan akrab ling-kungan, serta terkoordinasi dengan kegiatan industri terutama di wilayah Botabek. Selain itu perhatian khusus diberikan pula kepada pengembangan industri kecil dan rumah tangga, serta kerajinan yang menyerap tenaga kerja.
Pembangunan pariwisata di DKI Jakarta mempunyai potensi yang luas dan prospek yang cerah. Dalam rangka itu, pemba- ngunan kepariwisataan ditingkatkan dan diarahkan untuk mening-katkan pendapatan daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah. Pengembangan kepariwisataan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keindahan dan kekayaan daerah, termasuk kekayaan alam bahari serta ke-anekaragaman seni budaya, museum, tempat peninggalan sejarah, pusat informasi, kantor pemerintahan, pusat industri, tempat rekreasi, dan taman hiburan yang telah berkembang maju; dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, citra kepribadian bangsa, serta harkat dan martabat bangsa.
c. Pengembangan Usaha Nasional
Pengembangan usaha Nasional yang meliputi koperasi, usaha menengah dan kecil, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta usaha swasta diarahkan agar mampu tumbuh menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi
442
daerah, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja menuju terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri yang dapat menopang pembangunan dan perekonomian nasional.
Kemampuan dan peranan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha tradisional dan informal di DKI Jakarta ditingkatkan melalui pembangunan prasarana dan sarana usaha disertai dengan pengembangan iklim usaha yang mendukung. Struktur dunia usaha ditata pula sehingga tercipta lapisan usaha kecil yang banyak dan kukuh yang saling menyangga dengan lapisan menengah yang tangguh dan saling mendukung dengan usaha besar.
Kebijaksanaan yang mendukung perkembangan ekonomi rakyat dilakukan pula melalui peningkatan pemberian kemudahan di bidang perkreditan, investasi, perpajakan, asuransi, akses terhadap pasar dan informasi, serta dalam memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, pembimbingan manajemen, dan alih teknologi. Dengan demikian, ekonomi rakyat dapat berkembang secara mantap dan berperan makin besar dalam perekonomian nasional. Dalam rangka itu, dikembangkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan bagi usaha ekonomi rakyat, yaitu koperasi dan usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional, dan jika perlu ditetapkan wilayah usaha yang menyangkut perekonomian rakyat, terutama yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi dan usaha kecil untuk tidak dimasuki oleh usaha lainnya. Kebijaksanaan pemberian prioritas, dapat pula diberikan kepada usaha ekonomi rakyat untuk turut berperan secara efektif dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai Pemerintah, disertai upaya penyediaan tempat usaha yang terjamin khususnya bagi koperasi dan usaha kecil, dan peningkatan peran serta masyarakat, antara lain dalam pemilikan saham perusahaan besar melalui koperasi.
Pembangunan koperasi di DKI Jakarta pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan akses dan pangsa pasar; perluasan
443
akses terhadap sumber permodalan, pengukuhan struktur permodalan, dan peningkatan kemampuan memanfaatkan modal; peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi; peningkatan akses terhadap teknologi dan peningkatan kemampuan memanfaatkannya; serta pengembangan kemitraan usaha. Upaya tersebut juga dilaksanakan di daerah tertinggal. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan kelompok tertinggal, seperti nelayan pada umumnya, petani kecil, dan mereka yang berada di kantung-kantung kemiskinan.
Pembangunan perdagangan di DKI Jakarta diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distribusi bukan hanya dalam lingkup daerah, tetapi dalam lingkup nasional sehingga mendukung upaya pemerataan dan pengembangan usaha nasional, peningkatan ekspor nonmigas, serta memperkuat daya saing dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi nasional, regional, dan global.
d. Pengembangan Somber Daya Manusia
Pengembangan sumber daya manusia di Propinsi DKI Jakarta diarahkan untuk mewujudkan manusia berakhlak, beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan sejak dini nilai-nilai agama dan moral, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, serta pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian pula, pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan, melalui peningkatan kualitas baik pendidikan umum, pendidikan kejuruan, maupun pendidikan agama, serta pelayanan kesehatan dan sosial kepada masyarakat melalui peningkatan ketersediaan dan ketersebaran prasarana dan sarana dasar secara makin berkualitas dan merata.
Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, nilai tambah, daya saing,
444
kewiraswastaan, dan kualitas tenaga kerja, antara lain melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan, dan pelatihan yang tepat dan efektif, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaa tan , pengembangan dan penguasaan iptek serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di propinsi ini diarahkan pada bidang industri pengo -lahan, jasa, dan pariwisata, serta industri yang berkadar sumber daya manusia dengan keterampilan dan pemanfaatan iptek yang tinggi, seperti industri rekayasa, rancang bangun dan berbagai indus t r i peranti lunak, termasuk j a s a konsultansi dan jasa konstruksi.
e. Kependudukan
Kebijaksanaan di bidang kependudukan di DKI Jakarta diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi melalui upaya penurunan angka kelahiran serta peningkatan dan pengembangan kualitas penduduk sebagai pelaku utama dan sekaligus sebagai sasaran pembangunan.
Pertumbuhan penduduk dikendalikan, antara lain dengan upaya peningkatan keluarga berencana mandiri. Bersamaan dengan itu, upaya peningkatan kualitas penduduk dilakukan dengan meningkatkan keluarga sejahtera, termasuk ibu dan anak remaja. Peranan wanita yang dalam pembangunan di DKI Jakarta telah meningkat, diupayakan untuk dilanjutkan dan ditingkatkan pembinaannya.
Mengingat keterbatasan daya dukung fasilitas prasarana dasar sosial ekonomi serta keterbatasan lahan tempat tinggal, didorong dan diupayakan agar penduduk yang bekerja di wilayah DKI Jakarta bertempat tinggal di wilayah Botabek, antara lain melalui peningkatan penyediaan prasarana t ransportas i di wilayah Jabotabek sehingga tercipta perhubungan yang makin memadai, lebih efisien, dan ekonomis.
445
f. Peningkatan Pemerataan Pembangunan
Pemerataan pertumbuhan antarsektor ekonomi di DKI Jakarta diupayakan dengan menyerasikan secara bertahap peranan dan sumbangan setiap sektor ekonomi, dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi daerah yang optimal, dengan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, memperlancar proses perpindahan tenaga kerja ke sektor yang lebih produktif, serta memadukan perencanaan dan pelaksanaan program antarsektor dan program regional, sehingga kegiatan pembangunan dapat terwujud secara terpadu dan berdaya guna. Untuk itu, produktivitas khususnya di sektor yang relatif tertinggal ditingkatkan, antara lain dengan penerapan teknologi yang tepat serta pendekatan baru dalam produksi dan pemasaran hasil.
Pemerataan pembangunan antardaerah di DKI Jakarta diupayakan dengan lebih menyerasikan pertumbuhan dan mengu-rangi kesenjangan terutama dengan memberi perhatian kepada wilayah tertinggal di lingkungan DKI Jakarta. Upaya itu dilakukan melalui koordinasi dan keterpaduan yang makin serasi dalam pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, penataan ruang dan pertanahan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat.
Penyerasian pertumbuhan antarwilayah di DKI Jakarta diupayakan pula dengan meningkatkan pelayanan kepada masya-rakat untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dengan memberikan berbagai bentuk kemudahan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang makin menarik serta pelayanan sosial yang makin baik. Perhatian khusus diberikan kepada wilayah tertinggal di Kepulauan Seribu serta daerah-daerah kumuh di DKI Jakarta.
Untuk mengatasi kesenjangan antargolongan ekonomi dilakukan penataan kembali peraturan daerah yang mengatur
446
kehidupan ekonomi rakyat banyak seperti kepemilikan hak atas tanah, perizinan usaha dan bangunan, perlindungan hukum, serta pemberian fasilitas dan kemudahan berusaha bagi pengusaha kecil, termasuk untuk ikut dalam melaksanakan proyek-proyek Pemerintah di daerah, sehingga masyarakat golongan ekonomi yang lemah mendapat kesempatan yang lebih besar untuk mening-katkan peranannya dalam pembangunan dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraannya.
g. Penanggulangan Kemiskinan
Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di DKI Jakarta, Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan salah satu kebijaksanaan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat miskin di kelurahan tertinggal, dengan menerapkan prinsip-prinsip gotong royong, kewaspadaan, dan partisipasi, serta menerapkan semangat dan kegiatan kooperatif. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran, terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Guna mempercepat upaya itu, ditingkatkan pembangunan prasarana dan sarana fisik serta disediakan dana sebagai modal kerja bagi pendu-duk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemampuan-nya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam kerangka itu, program IDT diupayakan pula untuk memantapkan segi-segi kelembagaan sosial ekonomi masyarakat perdesaan, termasuk koperasi sehingga upaya mening-katkan taraf hidup dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kebijaksanaan ini dilaksanakan khususnya di 11 kelurahan terting-gal menurut pedoman yang telah ditetapkan secara nasional.
447
h. Pengembangan Prasarana dan Sarana Ekonomi
Pengembangan prasarana dan sarana ekonomi di DKI Jakarta, khususnya transportasi, dikembangkan dan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, efisiensi pemanfaatan, kualitas pelayanan, keterjangkauan pelayanan, dan efektivitas operasi dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut. Dalam Repelita VI sistem transportasi dikembangkan secara lebih luas dan terpadu terutama dengan mengembangkan transportasi metropolitan antarmoda, antara lain angkutan umum masal yang efisien, untuk mengatasi kebutuhan yang meningkat serta menanggulangi kemacetan lalu lintas.
Untuk mendukung kegiatan perekonomian yang meningkat, dilanjutkan dan dikembangkan pula prasarana dan sarana ekonomi lainnya, seperti pelayanan jasa telekomunikasi, air bersih, tenaga listrik, dan bahan bakar, untuk kebutuhan permukiman, industri, jasa termasuk transportasi dan perdagangan, yang dilakukan secara terkoordinasi dengan wilayah Botabek. Bagi wilayah yang pertum-buhannya pesat, ditingkatkan penyediaan serta perluasan jangkauan dan kualitas pelayanan perkotaan termasuk pengelolaannya. Untuk mempercepat pembangunan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut, didorong dan ditingkatkan peran serta masya-rakat dan dunia usaha.
Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, diupayakan mempercepat pembangunan perumahan dan permukiman, sekaligus dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.
i. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
Sebagai kota dengan penduduk yang padat dan kegiatan ekonomi yang tumbuh dengan cepat, DKI Jakarta menghadapi berbagai masalah lingkungan hidup. Untuk menjamin
448
pembangunan yang serasi dengan daya dukung alam di wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup ditingkatkan. Untuk itu, dikembangkan dan ditegakkan pengaturan pemanfaatan lahan dan air serta pengendalian pencemaran kegiatan industri, transportasi, maupun rumah tangga. Perhatian khusus diberikan kepada pemeliharaan hutan bakau di pantai utara, ekosistem hutan bakau dan terumbu karang di Kepulauan Seribu, serta pemeliharaan sumber air permukaan di daerah pinggiran kota Jakarta yang berada di wilayah Botabek.
Upaya pelestarian lingkungan pesisir, konservasi sungai, hutan bakau, hutan kota, pelestarian flora dan fauna langka, ditingkatkan.
j. Pengembangan Kawasan Andalan
Kawasan andalan dikembangkan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan RTRW, keterkaitan kota dengan daerah penyangganya, pertumbuhan penduduk, lingkungan permukiman, lingkungan usaha dan lingkungan kerja.
Di samping kawasan andalan tersebut, bagi kawasan dalam kota DKI Jakarta yang pembangunannya mengalami pertumbuhan pesat, ditingkatkan penyediaan dan mutu pelayanan prasarana dan sarana perkotaan, termasuk peningkatan pengelolaannya.
V. PROGRAM PEMBANGUNAN
Dalam upaya mencapai sasaran dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan tersebut di atas, pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Repelita VI, dilaksanakan melalui beberapa program yang meliputi peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah; peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah; peningkatan prasarana dan sarana daerah; pengembangan usaha nasional; peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja; penataan ruang daerah; pengembangan kawasan andalan dan
449
sektor unggulan; pembinaan kualitas lingkungan hidup; peningkatan kesejahteraan masyarakat; peningkatan peran serta masyarakat; percepatan penanggulangan kemiskinan; dan pengelo-laan pembangunan perkotaan; dengan didukung berbagai program penunjang.
1. Program Pokok
a. Program Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah
Program ini meliputi upaya:
1) meningkatkan kemampuan, disiplin, dan wawasan aparatur pemerintah daerah, serta mendayagunakan fungsi dan struktur kelembagaan pemerintah daerah terutama aparatur kotamadya administratif, kecamatan dan kelurahan;
2) meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian termasuk memantapkan fungsi koordinasi, baik antarinstansi pemerintah di daerah maupun antara lembaga pemerintah pusat dan daerah termasuk koordinasi kegiatan di wilayah Jabotabek;
3) menyempurnakan dan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan daerah yang selaras dalam wilayah Jabotabek;
4) mengembangkan sistem informasi manajemen pembangunan daerah yang selaras dalam wilayah Jabotabek;
5) menata kembali batas wilayah administratif daerah tertentu.
450
b. Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah
Program ini meliputi upaya:
1) meningkatkan PAD dengan mengintensifkan sumber pen-dapatan yang ada, baik pajak, retribusi maupun laba perusa -haan daerah, serta menggali sumber pendapatan baru dengan koordinasi bersama Propinsi Jawa Barat dalam wilayah Jabotabek;
2) meningkatkan efisiensi dan pengelolaan bantuan termasuk Inpres serta pinjaman, antara lain melalui pemanfaatan rekening pembangunan daerah;
3) meningkatkan keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan daerah;
4) memantapkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan penggunaan keuangan daerah;
5) meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD.
c. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Daerah
Program ini meliputi upaya:
1) meningkatkan prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan udara, yang meliputi kegiatan:
a) pembangunan jalan tol Tanjung Priok-Pluit dan jalan tol Jakarta-Serpong;
b) pengembangan transportasi darat yang meliputi kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu jalan sebanyak 5.000 buah, pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan
451
sepanjang 30.000 meter, pembuatan marka jalan sepanjang 500 kilometer, pengadaan dan pemasangan alat pengujian kendaraan bermotor (PKB) berjalan sebanyak 5 unit, pengadaan dan pemasangan lampu lalu lintas sebanyak 15 unit, pembangunan terminal penumpang/barang di 2 lokasi; pengadaan bus kota sebanyak 200 buah; pemba-ngunan dermaga/terminal penyeberangan di 2 lokasi, serta rehabilitasi dermaga/terminal penyeberangan di 1 lokasi; pengembangan sarana perkeretaapian yang melipu--ti pengadaan lokomotif diesel sebanyak 52 buah, kereta rel listrik sebanyak 84 buah, dan kereta penumpang sebanyak 170 buah, rehabilitasi kereta rel listrik sebanyak 30 buah, dan rehabilitasi kereta penumpang sebanyak 40 buah, rehabilitasi/peningkatan jalan kereta api sepanjang 150 kilometer, pembangunan jalan kereta api sepanjang 50 kilometer, peningkatan jembatan kereta api sebanyak 50 buah, dan pemasangan sinyal elektrik sebanyak 15 unit;
c) pengembangan transportasi laut yang meliputi kegiatan pengembangan pelabuhan Tanjung Priok;
d) pengembangan transportasi udara yang meliputi kegiatan pengembangan Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta untuk peningkatan keselamatan penerbangan;
2) meningkatkan penyediaan tenaga listrik bagi sistem inter -koneksi Jawa-Bali yang meliputi kegiatan pembangunan pusat listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Muarakarang sebesar 190 megawatt dan PLTGU Tanjung Priok sebesar 420 megawatt, jaringan transmisi sepanjang 345 kms; gardu induk 64 buah dengan kapasitas 4.690 MVA; jaringan distribusi yang terdiri dari JTM 17.427 kms dan JTR 27.005 kms; serta gardu distri -busi sebanyak 19.032 buah dengan kapasitas 4.758 MVA. Dengan demikian akan dapat melayani 927.000 pelanggan baru;
452
3) meningkatkan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang meliputi pengkajian pembangunan Depot Satelit Jakarta dan pipanisasi BBM Balongan-Plumpang (Jakarta);
4) meningkatkan jaringan telekomunikasi yang antara lain meli-puti kegiatan pembangunan telepon termasuk sarana penunjang dengan kapasitas 1.825.700 satuan sambungan, perluasan kapasitas telepon umum, pembangunan waning telekomunikasi (wartel) secara tersebar, pengadaan stasiun tetap monitoring frekuensi radio sebanyak 3 buah, pembangunan stasiun ber-gerak monitoring frekuensi radio sebanyak 4 buah, pengadaan perangkat radio komunikasi sebanyak 1 unit, pengadaan terminal automatic frequency management system (AFMS) sebanyak 1 unit; serta pengadaan perangkat deteksi frekuensi otomatis sebanyak 2 unit;
5) meningkatkan pelayanan jasa pos dan giro yang antara lain meliputi pengadaan dan peningkatan fasilitas fisik pelayanan di kecamatan, kelurahan, dan pulau terpencil, yang antara lain meliputi kegiatan pembangunan kantor pos besar sebanyak 1 unit, kantor pos tambahan sebanyak 16 unit, pos keliling kota/angkutan sebanyak 150 unit, pos keliling desa/antaran sebanyak 375 unit, dan sarana penunjang lainnya;
6) memantapkan prasarana pengairan dan meningkatkan pendayagunaan sumber daya air, meliputi rehabilitasi dan pemeliharaan saluran pembawa air baku sepanjang kurang lebih 40 kilometer di saluran Buaran-Pejompongan dan Buaran-Pulogadung; perbaikan dan pengendalian sungai sepan-jang sekitar 25 kilometer di Sungai Ancol, Pasanggarahan, Sunter, dan Banjir Kanal; pemeliharaan jaringan irigasi seluas sekitar 13.000 hektare dan pembangunan prasarana pengaman pantai sepanjang sekitar 5 kilometer di Marunda-Cilincing;
453
7) meningkatkan sarana komunikasi dan penerangan yang meliputi pembangunan pemancar radio di Jakarta, dan peman-car pengulang di DKI Jakarta;
8) meningkatkan prasarana pelayanan hukum yang meliputi kegiatan pembangunan prasarana fisik pengadilan tata usaha negara (PTUN) Jakarta, pembangunan pengadilan agama (PA) Jakarta, dan pembangunan kejaksaan negeri Jakarta Barat;
9) meningkatkan sarana olahraga dan perpustakaan daerah yang dapat menyebar sampai ke kecamatan dengan memanfaatkan sumber daya daerah dan peran serta masyarakat; dan
10) meningkatkan kemampuan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
d. Program Pengembangan Usaha Nasional
Program ini meliputi upaya:
1) mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain berupa penanaman modal swasta, termasuk PMDN dan PMA, dengan memanfaatkan keunggulan komparatif daerah;
meningkatkan dan mengarahkan investasi, baik PMDN maupun PMA pada berbagai sektor, termasuk investasi dalam berbagai jenis industri serta berbagai sektor jasa pendukung;
3) menyederhanakan mekanisme dan prosedur perizinan kegiatan dunia usaha di daerah, dan meningkatkan penerapan etika usaha yang baik untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis yang menjamin kepastian dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing dunia usaha di daerah;
454
4) meningkatkan pengembangan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha informal dan tradisional, melalui hubungan kemitraan usaha; meningkatkan akses pasar dan pangsa pasar; dan meningkatkan bantuan permodalan dengan memanfaatkan dana lembaga perbankan, seperti kredit usaha kecil (KUK), kredit umum perdesaan (Kupedes), serta dana lembaga keuang-an nonbank, seperti modal ventura;
5) meningkatkan pembimbingan, pendidikan, pelatihan, dan magang dalam rangka peningkatan kemampuan teknologi dan manajemen, serta pengembangan usaha baru yang bersifat terobosan;
6) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemupukan dan pendayagunaan dana masyarakat, antara lain dengan mendo-rong pengembangan bank perkreditan rakyat (BPR), koperasi bank perkreditan rakyat (KBPR), bank perkreditan rakyat syariat (BPRS), dan lembaga modal ventura;
7) meningkatkan pengembangan koperasi melalui pemantapan kelembagaan koperasi, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan koperasi, pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan koperasi, peningkatan dan perluasan usaha koperasi, kerja sama antarkoperasi dan kemitraan usaha, serta pengembangan informasi perkoperasian;
8) mengembangkan sistem informasi usaha terutama untuk usaha menengah dan kecil, tentang potensi pembangunan daerah, melalui penyediaan data dan informasi yang mencakup tenaga kerja, prasarana dan sarana, sumber daya alam, kelembagaan, permodalan, kemitraan, penanaman modal, dan potensi pasar; serta, meningkatkan kegiatan promosi tentang potensi daerah;
9) meningkatkan kegiatan perdagangan antara lain berupa penye- lenggaraan pelayanan informasi perdagangan; pembinaan pedagang, pengusaha, dan eksportir menengah dan kecil;
455
peningkatan dan pengawasan mutu komoditas ekspor; penyusunan identifikasi potensi pasar komoditas ekspor; serta pengembangan dan peningkatan ekspor nonmigas, termasuk produk agroindustri.
e. Program Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja
Program ini meliputi upaya:
1) meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat di daerah meliputi pemasyarakatan produktivitas yang didukung dengan penyebarluasan informasi, penyuluhan, pembinaan melalui media massa, dunia pendidikan, forum masyarakat produktivitas Indonesia, dan organisasi masyarakat lainnya; menetapkan standar mutu produktivitas di perusahaan-perusahaan melalui analisis, penelitian, pengembangan, dan pengukuran produktivitas, serta mengembangkan unit-unit produktivitas;
2) meningkatkan keterampilan dan keahlian serta profesionalisme tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui pelatihan institusional, noninstitusional (mobile training unit) bagi kader-kader pembangunan kelurahan secara terpadu; dan pemagangan untuk membentuk tenaga kerja mandiri dan profesional; melalui pendayagunaan tenaga kerja terdidik, yang pelaksanaannya mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha;
3) meningkatkan pembinaan hubungan industrial yang serasi antara pekerja dan pengusaha antara lain melalui pembinaan fungsi lembaga ketenagakerjaan dan pendidikan; penyuluhan ketenagakerjaan bagi kader-kader serikat pekerja dan orga-nisasi pengusaha; dan pelaksanaan uji coba sistem deteksi dini;
456
4) meningkatkan perlindungan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita di sektor formal maupun sektor informal dan perlindungan anak yang terpaksa bekerja.
f. Program Penataan Ruang Daerah
Program itu meliputi upaya :
1) menyempurnakan dan menjabarkan rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta berupa Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Tahun 2005 dan rencana bagian wilayah kota (RBWK), terutama tata ruang kawasan andalan ke dalam rencana rinci dan program pembangunan daerah dengan dikoordinasikan bersama Propinsi Jawa Barat bagi wilayah Jabotabek;
2) menyiapkan penatagunaan tanah bagi kawasan yang mem-punyai potensi pertumbuhan cepat seperti di daerah perumahan, perkantoran, wisata, dan kawasan industri.
g. Program Pengembangan Kawasan Andalan dan Sektor Unggulan
Program ini meliputi upaya:
1) mengembangkan secara terpadu beberapa kawasan yang mempunyai nilai strategis dipandang dari sudut ekonomi dan perkembangan kota, dan dalam rangka meningkatkan citra Jakarta sebagai ibukota negara melalui:
a) pengembangan kawasan pantai utara Jakarta yang dituju-kan untuk meningkatkan kondisi lingkungan pada saat ini dan menyiapkan lokasi bagi kebutuhan komersial yang akan datang dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai kota pelayanan jasa (service city);
b) pengembangan kawasan Sentra Primer Baru Barat dan Sentra Primer Baru Timur untuk mendorong
457
perkembangan kota Jakarta ke arah barat dan timur sebagaimana yang diarahkan dalam RUTR Jakarta Tahun 2005; dan
c) pengembangan kawasan Taman Medan Merdeka yang ditujukan untuk meningkatkan citra Jakarta sebagai ibu-kota negara;
2) mengembangkan industri-industri yang berdaya saing kuat, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Pengembangan industri makin diarahkan agar bertumpu pada sumber daya manusia yang berkemampuan dan berketrampilan yang memanfaatkan iptek yang makin tinggi, seperti industri rekayasa, rancang bangun dan berbagai industri peranti lunak di samping industri padat karya yang makin membutuhkan keterampilan dan industri ekspor lainnya; untuk itu dilaksanakan kegiatan-kegiatan pokok:
a) pengembangan industri kecil dan menengah, termasuk industri kerajinan dan rumah tangga, dilaksanakan melalui (1) pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah, dan besar dengan berlandaskan pada prinsip saling menguntungkan dan saling memperkuat; (2) penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri kecil; (3) pengembangan industri kecil melalui pembinaan sekitar 125 sentra industri kecil;
b) peningkatan kemampuan teknologi di perusahaan-perusahaan industri jasa melalui diseminasi teknologi, pengembangan dan pelayanan teknologi industri; men-dorong kemitraan litbang terapan antara dunia usaha, perguruan tinggi dan Pemerintah, dan meningkatkan kemampuan sarana litbang, termasuk milik pemerintah; dan
458
c) pendalaman dan penguatan struktur industri terutama industri jasa melalui usaha peningkatan promosi industri di DKI Jakarta serta mendorong berkembangnya keter-kaitan antarindustri dan aglomerasi industri di berbagai kawasan andalan khususnya di zona industri Jabotabek;
3) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan pariwisata dengan penyiapan kawasan yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang, antara lain pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam, peninggalan sejarah dan budaya Jakarta, museum, pengembangan obyek dan daya tarik wisata bahari di Kepulauan Seribu, pengembangan objek dan daya tarik wisata khusus seperti wisata konvensi, taman rekreasi, tempat hiburan, dan pusat perbelanjaan;
4) meningkatkan secara terpadu sektor unggulan perdagangan dan jasa yang berlokasi di beberapa lokasi utama, baik berupa kegiatan perkantoran, pertokoan, perbankan maupun jasa keuangan dan jasa lain untuk dapat memberikan pelayanan yang bertaraf internasional sehingga mampu bersaing dengan kota besar regional dan internasional yang lain; dalam usaha meningkatkan sektor perdagangan dan jasa, maka usaha nasional terutama usaha menengah dan kecil dikembangkan dan dilibatkan secara aktif, dengan memberikan bimbingan dan peluang berusaha.
h. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Program ini meliputi upaya:
1) menyelamatkan hutan, tanah, dan air melalui kegiatan pengembangan dan pengamanan Taman Nasional Kepulauan Seribu;
2) membina dan mengelola lingkungan hidup melalui:
459
a) pengembangan pusat studi lingkungan hidup di lingkungan perguruan tinggi di Jakarta;
b) pengembangan program pasca sarjana ilmu lingkungan di perguruan tinggi di Jakarta;
c) pengembangan program pembinaan dan penyuluhan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup khusus-nya di kawasan permukiman;
3) mengendalikan pencemaran lingkungan hidup melalui kegiatan:
a) peningkatan mutu dan fungsi Sungai Ciliwung, Sungai Cipinang, dan Sungai Mookevaart melalui program kali bersih;
b) pengembangan pusat pengolah limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) di Jakarta;
c) pengembangan pusat pengolah limbah industri kecil di Jakarta;
d) pengendalian dan penanggulangan pencemaran, abrasi pantai; dan intrusi air Laut;
e) pemantapan upaya penghijauan dan pemeliharaan daerah resapan air dengan koordinasi bersama Propinsi Jawa Barat;
f) pengendalian pencemaran udara akibat kegiatan transpor-tasi, industri, dan pembangkit tenaga listrik;
4) meningkatkan kualitas lingkungan, yang antara lain meliputi peningkatan dan pemantapan hutan kota dan ruang terbuka hijau, serta peningkatan konservasi kawasan budaya dan berni-lai sejarah.
460
5) mengembangkan dan membina lembaga-lembaga pengelolaan lingkungan hidup secara lebih terpadu, serta membina dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.
i. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Program ini meliputi upaya:
1) meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan terutama dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang kegiatannya antara lain meliputi penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta tenaga kependidikan sesuai dengan keperluan; penyelenggaraan kelompok belajar Paket A, Paket B, magang dan kelompok belajar usaha; perluasan atau peningkatan sekolah menengah kejuruan dalam berbagai bidang yang sesuai dengan. kebutuhan dunia usaha dan tuntutan pembangunan; dan pengembangan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sehingga lebih terkait; selain itu akan dikembangkan pula politeknik keteknikan (engineering);
2) meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk perbaikan gizi serta menambah dan menyebarkan tenaga medis spesialis dan paramedic termasuk bidan, yang kegiatannya antara lain meliputi peningkatan penerapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, pemberian vitamin A kepada anak balita di kelurahan tertinggal; dan pembangunan 5 unit puskesmas, pembangunan 261 unit puskesmas pembantu, pengadaan 265 unit puskesmas keliling, penyelenggaraan pendidikan bidan program A dan B, serta pencegahan dan penanggulangan acquired immuno deficiency syndrome (AIDS);
3) meningkatkan penyediaan dan memperluas jangkauan pe-layanan prasarana air bersih serta meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan;
461
4) meningkatkan pembinaan kesejahteraan sosial, termasuk fakir miskin, lanjut usia, dan anak terlantar, di samping pembim-bingan dan pembinaan keluarga sejahtera, yang antara lain meliputi kegiatan:
a) pembinaan kesejahteraan sosial fakir miskin sebanyak 4.000 kepala keluarga;
b) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat sebanyak 7.250 orang;
c) pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial sebanyak 1.900 orang;
d) rehabilitasi dan peningkatan kelengkapan panti wredha milik pemerintah dan masyarakat sebanyak 4 panti;
e) rehabilitasi dan peningkatan kelengkapan panti asuhan milik pemerintah dan masyarakat sebanyak 10 panti;
pembangunan dan rehabilitasi loka bina karya sebanyak 6 gedung;
pengadaan unit rehabilitasi sosial keliling (URSK) dan kelengkapannya sebanyak 3 unit; dan
h) pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah bidang kesejahteraan sosial;
5) mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui kegiatan keluarga berencana yang didukung oleh sektor terkait antara lain kesehatan, pendidikan, dan agama, serta mengurangi tekanan pertambahan penduduk, antara lain melalui program transmigrasi, yang meliputi kegiatan:
f)
g)
462
a) penerangan dan penyuluhan terhadap calon transmigran umum (TU), transmigran swakarsa berbantuan (TSB), dan transmigran swakarsa mandiri (TSM) serta pen-daftaran, seleksi, dan penyediaan perlengkapan bagi TU dan TSB; dan
b) pelatihan dasar bagi 10.000 kepala keluarga calon trans-migran agar siap mengembangkan daerah baru, dan menyediakan fasilitas angkutan dan akomodasi bagi TU dan TSB;
6) meningkatkan dan mengembangkan nilai budaya dan seni budaya daerah DKI Jakarta untuk memperkaya khazanah budaya daerah, serta memelihara peninggalan sejarah yang antara lain meliputi kegiatan pemugaran Mesjid Sawah Lio dan Gereja Tugu;
7) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan serta pengamalan ajaran agama untuk memantapkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama, yang kegiatannya antara lain meliputi bimbingan dan peningkatan kerukunan hidup umat beragama; penyediaan bantuan untuk pembangunan prasarana dan sarana kehidupan beragama dengan mendorong peran serta masyarakat; penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; pembinaan pendidikan agama tingkat menengah dan tingkat tinggi, baik negeri maupun swasta; serta pembinaan kelembagaan seperti pondok pesantren dan tenaga penyuluh keagamaan. Secara khusus akan dilakukan pula pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Agama, serta rehabi-litasi dan penyediaan fasilitas pendidikan untuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.
463
j. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Program ini meliputi upaya:
1) menumbuhkembangkan peranan swadaya masyarakat agar mampu memecahkan masalah bersama melalui kelompok swadaya di daerah, serta partisipasi masyarakat dalam mencip-takan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
2) meningkatkan peranan wanita dalam mendukung upaya membangun keluarga sejahtera serta mengembangkan usaha yang dapat menambah penghasilan keluarga, antara lain melalui pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK);
3) meningkatkan pembinaan generasi muda melalui karang taruna, pramuka dan organisasi kepemudaan, antara lain meliputi kegiatan pembinaan terhadap 92 karang taruna;
4) membina dan meningkatkan kemampuan dan kualitas lembaga masyarakat atau organisasi nonpemerintah, kegiatannya antara lain meliputi pembinaan terhadap 438 organisasi sosial, dan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat sebanyak 1.020 orang;
5) meningkatkan pembinaan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan pendahuluan bela negara, pelatihan dan pengorganisasian perlindungan masya-rakat (linmas) dalam kegiatan penanggulangan bencana, serta pembinaan masyarakat terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan.
464
k. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Program ini meliputi upaya:
1) meningkatkan ketersediaan dan persebaran jumlah serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar sosial dan ekonomi terutama di 11 kelurahan tertinggal;
2) meningkatkan kemampuan dan kesempatan berusaha masya-rakat, khususnya kelompok masyarakat miskin, dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang dikelola melalui perkoperasian.
3) mendukung dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program khusus seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan program sektoral dan regional lainnya yang ditujukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan.
1. Program Pengelolaan Pembangunan Perkotaan
Program ini meliputi upaya:
1) membangun prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu, yang kegiatannya antara lain meliputi pembangunan perumahan dan permukiman daerah perkotaan dengan membangun rumah sederhana sebanyak 36.000 unit; perbaikan dan peremajaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh di daerah perkotaan meliputi peremajaan kawasan seluas 200 hektare, dan-perbaikan lingkungan permukiman kota/nelayan seluas 303 hektare; pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase untuk seluruh wilayah DKI Jakarta; penyediaan dan pengelolaan air bersih perkotaan; serta penataan kota dan penataan bangunan;
2) meningkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan perkotaan, yang kegiatannya antara lain meliputi pemantapan
465
fungsi kota; pengembangan ekonomi perkotaan termasuk pembinaan sektor informal dan pengusaha kecil; peningkatan peran serta sosial masyarakat kota secara terkoordinasi dalam wilayah Jabotabek; pemantapan keuangan perkotaan; pemantapan kelembagaan pemerintahan kota; penyusunan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota dengan penyiapan program jangka menengah perkotaan; penjabaran program jangka menengah (PJM) ke dalam rencana tahunan bagi kotamadya administratif di wilayah DKI Jakarta; penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan; serta peningkatan pengelolaan administrasi dan tertib hukum pertanahan;
3) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengawasan pembangunan perkotaan, yang kegiatannya antara lain meli-puti pemantapan mekanisme peran serta masyarakat dalam proses pembangunan melalui pemberian informasi tentang rencana dan program pembangunan serta peluang untuk penyampaian aspirasi masyarakat, dalam berbagai forum komunikasi masyarakat.
2. Program Penunjang
Program penunjang meliputi seluruh program sektoral dan regional yang dilaksanakan dan berlokasi di DKI Jakarta.
466
TABEL 47 – 09WILAYAH, SATUAN PEMERINTAHAN DAN JUMLAH PENDUDUK
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA1990, 1993, DAN 1998
467
468
Related Documents
