KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR : KEP. 46/MEN/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan; b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Mengingat 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati); 1
27
Embed
KEPUTUSANhukum.unsrat.ac.id/men/menlaut_46_2002.doc · Web viewpelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik perikanan; h. pengembangan dan pengelolaan sistem
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : KEP. 46/MEN/2002
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJAPELABUHAN PERIKANAN PANTAI
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
Menimbang a.
bahwa dalam rangka menunjang peningkatan produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Mengingat 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
1
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
10. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2000 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 01/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 30/MEN/2001 ;
2
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Perturan perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
Memperhatikan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 264/M.PAN/10/2002, tanggal 8 Oktober 2002;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN
PERIKANAN PANTAI.
BAB IKedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 1
(1) Pelabuhan Perikanan Pantai adalah unit pelaksana teknis Departemen Kelautan dan Perikanan di bidang prasarana pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
(2) Pelabuhan Perikanan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala.
3
Pasal 2
Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya dan pengawasan pemanfaatan sumber daya penangkapan untuk pelestariannya.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelabuhan Perikanan Pantai menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, serta pemanfaatan sarana pelabuhan perikanan;
b. pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
c. koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan;
d. pengembangan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat perikanan;
e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan;
f. pelaksanaan pengawasan penangkapan, penanganan, pengolahan, pemasaran, dan mutu hasil perikanan;
g. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik perikanan;
h. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya;
4
i. pemantauan wilayah pesisir dan fasilitasi wisata bahari;
j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Pasal 4
Pelabuhan Perikanan Pantai terdiri dari:
a. Pelabuhan Perikanan Pantai yang diusahakan;
b. Pelabuhan Perikanan Pantai yang belum diusahakan.
Pasal 5
(1) Pelabuhan Perikanan Pantai yang diusahakan adalah Pelabuhan Perikanan yang sebagian sarananya dikelola secara produktif dan ekonomis oleh PERUM.
(2) Pelabuhan Perikanan Pantai yang belum diusahakan adalah Pelabuhan Perikanan yang seluruh sarananya dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI Pelabuhan Perikanan Pantai
5
Pasal 6
Pelabuhan Perikanan Pantai yang belum diusahakan terdiri dari:a. Seksi Tata Pengusahaan;b. Seksi Kesyahbandaran;c. Urusan Tata Usaha; d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 7
(1) Subseksi Tata Pengusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana, pelayanan jasa, pengelolaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan kawasan pelabuhan perikanan, serta koordinasi pengawasan penangkapan dan mutu hasil perikanan.
(2) Subseksi Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan kapal dan keselamatan pelayaran, pengumpulan data, dan penyusunan laporan.
(3) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan, data, pelaporan, perlengkapan, dan rumah tangga.
BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
6
Pasal 8
Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan perikanan dan kegiatan fungsional lain yang sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 9
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pengawas Perikanan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
TATA KERJA
Pasal 10
7
Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai serta dengan instansi lain di luar Pelabuhan Perikanan Pantai sesuai tugas masing-masing.
Pasal 11
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 12
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
Pasal 13
Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
Pasal 14
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
Pasal 15
Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara
8
fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
BAB V
LOKASI
Pasal 17
Nama Pelabuhan Perikanan Pantai, jenis dan lokasi Pelabuhan Perikanan Pantai adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
9
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 20
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 November 2002
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ttd.
ROKHMIN DAHURIDisalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
NARMOKO PRASMADJI
10
Lampiran:
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 46/MEN/2002 TentangOrganisasi dan
Tata Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI YANG BELUM DIUSAHAKAN
NAMA PELABUHAN LOKASI PROVINSI
Pelabuhan Perikanan Pantai 1. Karangantu 2. Sungai Liat 3. Teluk Batang
Banten Sumatera Selatan Kalimantan Barat
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
ttd
Disalin sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum dan Organisasi