diandyt.files.wordpress.com file · Web viewMAKALAH. Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Kelompok Mata Kuliah Perpajakan. Disusun Oleh: Kelompok 13. Nama Kelompok: Dian Damayanti (103341013)

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

MAKALAHDiajukan Untuk Memenuhi Tugas Kelompok Mata Kuliah Perpajakan

Disusun Oleh : Kelompok 13

Nama Kelompok :

1. Dian Damayanti (103341013)

2. Fuji Kurniawan (103341018)

Semester IV Akuntansi Reguler Pagi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

LA TANSA MASHIRO

2012

BAB 1

PENDAHULUAN

1.

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap orang dan badan yang melakukan kegiatan usaha yang memperoleh

penghasilan dari Indonesia, akan dikenakan pajak oleh Pemerintah Indonesia.

Oleh karena itu setiap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan

dari Indonesia harus mengetahui kewajiban-kewajiban serta hak-haknya yang

berhubungan dengan pajak.

Sebagian besar dari undang-undang pajak yang berlaku sebelum

berlakunya Undang-Undang Pajak Nasional 1983, adalah berasal dari

Undang-Undang Pajak produk pemerintahan Hindia Belanda. Undang-

undang ini banyak mengalami perubahann dan tambahan yang disusun dalam

bahasa Indonesia mengingat dalam UUD 1945 yang berbunyi: “Segala Badan

Negara dan peraturan yang masih langsung berlaku, selama belum diadakan

yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Pemerintah menyadari bahwa undang-undang pajak peninggalan

pemerintahan Hindia Belanda itu terlalu menitik beratkan pada hukum barat

dan sedikit sekali. Kalau tidak dapat dikatakan sama sekali tidak memuat

ketentuan-ketentuan Hukum Adat yang berlaku. Hal ini sangat betentangan

dengan kepribadian kita dan perlu mendapat perhatian sepenuhnya.

Pemerintah Indonesia pada akhir tahun 1983 telah membuat peraturan

perundang-undangan yang baru yang terdiri dari tiga buah undang-undang

perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah.

2

Makalah ini membahas tentang salah satu dari hkuum pajak formal yaitu

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Apa yang dimaksud dengan Ketentuan Umum?

1.2.2. Bagimanakah seharusnya tata cara perpajakan dilakukan?

1.3. Tujuan

Tujuan kami menulis makalah yang berjudul tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan ini selain untuk memenuhi tugas mata kuliah

Perpaajakan, juga untuk menjelaskan dan menguraikan isi dari Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut.

3

BAB 2

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

2.

2.1. Tinjauan Umum

Seiring berkembangnya perekonomian, diperlukan undang-undang yang

mampu menjamin kepentingan rakyat tetap diatas segala-galanya. Salah

satunya upaya yang dilakukan pemerintah adalah meng-update undang-

undang termasuk di antaranya undang-undang perpajakan. Dalam undang-

undang perpajakan mengalami reformasi kebijakan perpajakan yang meliputi

2 (dua) aspek utama, yaitu perumusan dan pembuatan peraturan

perundangan-undangan pajak dan penyempurnaan administrasi pajak dalam

rangka meningkatkan kepastian hukum, memberikan kemudahan dan

pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.

Reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah telah mengalami 4

(empat) tahap reformasi yaitu:

2.1.1. Reformasi Pajak Pertama Tahun 1983

Reformasi perpajakan pertama menghasilkan 5 (lima) buah

undang-undang perpajakan. Secara umum pembaruan pajak nasional

selain melakukan rasionalisasi pelbagai pungutan pajak meletakan prinsip-

prinsip dasar perpajakan nasional yaitu menghapus sistem pajak warisan

kolonial, mengubah sistem official assessment menjadi self assessment,

kesempatan untuk melaporkan, menghitung, dan melaksanakan

perpajakan, mengubah persepsi tentang pembayaran pajak,

penyederhanakan tarif pajak, penghapusan berbagai jenis tax holiday, dan

kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat wajib pajak.

2.1.2. Reformasi Pajak Kedua Tahun 1994

Reformasi perpajakan kedua menghasilkan 4 (empat) buah

undang-undang perpajakan yang merupakan perubahan dan

penyempurnaan undang-undang sebelumnya. Secara umum tujuan

pembaruan perpajakan kedua adalah ekstensifikasi Pajak Penghasilan

4

(PPh) dengan penerapan tarif final, ektensifikasi Pajak Pertambahan Nilai

(PPN), juga menghindari loopboles dan meningkatkan keadilan beban

pajak bagi masyarakat, dan memenuhi amanat Garis-garis Besar Haluan

Negara 1993 yang mengacu pada kebijakan pokok.

2.1.3. Reformasi Pajak Ketiga Tahun 1997

Reformasi perpajakan ketiga menghasilkan 5 (lima) buah undang-

undang perpajakan baru. Repormasi pajak ketiga dimaksudkan untuk

mnyesuaikan dengan cepatnya perubahan dalam ekonomi nasional

maupun Internasional dan meningkatkan persaingan pengusaha nasiona

menghadapi globalisasi.

2.1.4. Reformasi Pajak Keempat Tahun 2000

Reformasi perpajakan keempat menghasilkan 5 (lima) buah

undang- undang perpajakan yang merupakan perubahan atas undang-

undang sebelumnya. Sebagai rangkaian reformasi pajak keempat pada

tahun 2002 diundangkan undang-undang tentang pengadilan pajak, yang

mengantikan undang-undang tentang badan penyelesaian sengketa pajak.

2.1.5. Reformasi Pajak Kelima Tahun 2007 / 2008

Reformasi perpajakan kelima mnghasilkan 3 (tiga) buah undang-

undang perpajakan. Dua diantaranya telah di tentukan dan satunya sampai

sekarang pun masih dalam peroses pembahasan di dewan perwakilan

rakyat.

2.2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak (NPPKP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada

wajib pajak sebagai sarana dalam administarasi perpajakanyang dipergunakan

sebagai tanda pengenal dari atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan

hak dan kewajiban perpajakanya.

NPWP dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang merupakan satu set

nomor yang terdiri dari 15 (lima belas) digit dan dikelompokan menjadi 3

(tiga) yaitu 8 angka sebagai nomor pokok, 1 angka sebagai angka pengecekan

5

dan 6 kode kantor pajak yaitu 3 kode kantor pajak bersangkutan dan 3 kode

kantor pusat/cabang.

Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) adalah nomor yang

diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena

Pajak (PKP). Dan menurut surat edaran No. SE. 02/PJ09/1998 tanggal 4 mei

1998 yang berlaku 1 juni 1998 setiap pengusaha kena pajak diberlakukan

sama antara NPWP dan NPPKP yaitu di jadikan satu nomor identias

perpajakan, dalam rangka menyederhanakan administrasi perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak (NPPKP) mempuyai fungsi-fungsi yaitu untuk mengetahui

identitas wajib pajak atau pengusaha kena pajak, untuk administrasi

perpajakan, pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai dan pajak

penjualan barang mewah, dan untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Tata cara pendaftaran NPWP dan NPPKP yaitu harus memenuhi

persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak, bagi wajib pajak atau

pengusaha yaitu telah memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena

Pajak (PTKP) bagi pengusaha setelah pendirian pada suatu tahun penerbitan

akta pendirian usaha dari notaris (sebelum di daptarkan ke panitera

pengadilan negeri) maka pendaftaran selambat-lambatnya akhir tahun yang

bersangkutan di Kantor Dirjen Pajak dan jika tidak mendaftar maka akan di

kenakan sanksi.

NPWP dan NPPKP dapat di hapus dengan permohonan penghapusan

kepada Dirjen Pajak dengan alasan wajib pajak telah meninggal dunia dan

perusahan telah di likudasi atau yang lainya, maka Dirjen Pajak dapat

menghapus NPWP dan NPPKP dalam jangka 6 bulan bagi wajib pajak dan 12

bulan bagi wajib pajak badan.

2.3. Surat Pemberitahuan (SPT)

2.3.1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Ada beberapa pengertian pajak yang harus di pahami mengena surat

pemberitahuan yaitu :

6

2.3.1.1.Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak

untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam

jangka waktu tertentu.

2.3.1.2.Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender atau tahun buku.

2.3.1.3.Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1(satu) tahun pajak.

2.3.1.4.Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.3.1.5.Surat Pemberitahuan adalah surat yang diperoleh wajib pajak yang

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak,

objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.2. Fungsi Surat Pemberitahuan

Fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk

melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghutungan jumlah pajak

yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran dan

pelunasan pajak, penghasilan objek pajak, harta dan kewajiban, dan

pembayaran dari pemotongan pajak.

2.3.3. Macam-macam Surat Pemberitahuan (SPT)

2.3.3.1.Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat pemberitahunan untuk

suatu masa pajak. Surat pemberitahuan masa terdiri dari dua macam yaitu

SPT masa pajak penghasilan dengan lampiran berupa Surat Setoran Pajak

(SSP) dan bukti pemotongan, dan SPT masa PPN untuk pengusaha kena

pajak melaporkan kewajiban masa atas pemumutan.

2.3.3.2.Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat pemberitahuan

untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. dapat dibedakan untuk

wajib pajak perseorangan dan wajib pajak badan.

Dalam pengisian SPT yang harus diperhatikan bahwa SPT harus diisi

secara benar, jelas dan lengkap.

7

2.3.3.2.1. Benar adalah benar dalam perhitungan, penerapan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan , dalam penulisan, dan sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya.

2.3.3.2.2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan

objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat

pemberitahuan; dan

2.3.3.2.3. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan

unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan.

Diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu bagi wajib

pajak orang pribadi adalah wajib pajak telah memperoleh dan menerima

penghasilan dari pekerjaannya, karyawan/karyawati yang memperoleh

penghasilan lain di luar penghasilan sehubungan dengan pekerjaan lain,

pihak yang dibagi warisan yang belum dibagi, warga negara Indonesia

yang berkerja pada bukan sobjek pajak, dan warga negara asing yang

tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan. Sedangkan

untuk wajib pajak badan yang wajib mengisi SPT.

Batas wajib pajak menyampaian surat pemberitahuan (SPT) diatur

dalam pasal 3 ayat (3) undang-undang nomor 28 tahun 2007 yaitu untuk

surat pemberitahuan masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir

masa pajak, untuk surat pemberitahuan tahunan pribadi paling lama 3

(tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, dan untuk surat pemberitahuan

tahunan badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Sanksi karena tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan SPT atau

terlambat menyampaikan SPT di maksud dalam pasal 3 ayat (3) UU No.

16/2000 atas batas waktu penyampaian SPT sebagaimana tertera di pasal 7

ayat (10) UU No.28/2007 di kenakan sanksi administrasi berupa denda.

Jika SPT yang telah disampaikan terdapatkan kesalahan yang

menyebabkan jumlah pajak yang dilaporkan kurang dari yang semestinya

atau sebaliknya, maka wajib pajak dapat membetulkan SPT yang telah

disampaikan ats kemauan sendiri yang dilakukan secara tertulis.

8

Surat pemberitahuan SPT menjadi pasti apabila dalam jangka waktu 5

tahun sesudah saat terutangnya/berakhirnya masa pajak, bagian tahun

pajak, dan tahun pajak tidak diterbitkan SKP.

2.4. Tata Cara Pembayaran Pajak dan Batas Waktu Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak ini menggunakan surat setoran pajak yaitu surat yang

oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran

pajak terutang atau yang dipotong/dipungut. Satu set SSP yang harus diisi

terdiri dari 4 lembar masing-masing untuk :

Lembar 1 : untuk Arsip Wajib Pajak

Lembar 2 : untuk KPP melalui KPKN

Lembar 3 : untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP

Lembar 4 : untuk Arsip kantor penerima pembayaran

lembar 5 : untuk Arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan

ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku

2.4.1. Pembayaran Masa

Ketika tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang

terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak,

paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa

pajak (pasal 9 ayat (1) UU No. 28/2007). Batas waktu

pembayaran/penyetoran pajak diatur dalam pasal 9 UU No.28/2007 dan

peraturan mentri keuangan No. 184/PMK.03/2007.

Apabila wajib pajak terlambat membayar pajak sesuai dengan batas

waktu yang telah ditentukan untuk pembayaran masa, dikenal sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan yang dihitung dari tanggal

jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian

dari bulan dihitung penuh 1 bulan.(pasal 9 ayat 2a UU No.28/2007).

2.4.2. Pembayaran Kekurangan Pajak (PPh pasal 29)

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat

9

pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. (pasal 9 ayat (2) UU

No.28/2007).

Apabila pembayaran atau penyetoran kekurangan pajak dilakukan

setelah tanggal jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan tahunan,

dikenal sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan yang

dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian surat

pemberitahuan tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari

bulan dihitung penuh 1 bulan.(pasal 9 ayat (2b) UU No.28/2007).

2.4.3. Pembayaran ketetapan pajak

Pembayaran ketetapan pajak (surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak

kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat

keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta

putusan peninjau kembali), yang menyebabkan jumlah pajak yang harus

dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal

diterbitkan. (pasal 9 ayat (3) UU No.28/2007).

Apabila dalam pembayaran pajak wajib pajak mengalami betul-betul

kesulitan likuiditas diperkenankan mngejukan permohonan tertulis untuk

mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang termasuk

kekurangan pembayaran pajak penghasilan dalam surat pemberitahuan

tahunan pajak penghasilan, meskipun tanggal jatuh tempo telah telewat

diberikan kelonggaran jangka waktu paling lama 12 bulan.

2.4.4. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak telah diatur dalam pasal 11

UU N0. 28/2007 yaitu tentang hak wajib pajak untuk meminta kelmbalian

kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan wajib pajak tersebut tidak

mempunyai utang pajak, dengan cara mengajukan permohonan tertulis

kepada direktur jendral pajak atau pejabat yang ditunjuk, dan batas waktu

penyelesaiannya setelah Direktur Jendral Pajak memeriksa permohonan

tersebut maka direktur pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak

selambat-lambatnya 12 bulan setelah surat permohonan diterima.

10

Cara pengembaliannya yaitu dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan

setelah diterima permohonannya sehubungan dengan diterbitnya surat

ketetapan pajak lebih bayar atau surat ketetapan pajak nihil. Sedangkan

jangka waktu untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi wajib

pajak yang memperoleh kembalian paling lambat 3 bulan untuk pajak

penghasilan, dan 1 bulan untuk pajak pertambahan nihil.

Sedangkan sanksi berkaitan dengan surat ketetapa pajak lebih bayar

dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan, pemerintah memberikan imbalan

bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran pajak, dihitung

sejak berakhirnya 1 bulan sampai dengan dilakukanya pembayaran, yaitu

ketika surat perintah membayar kelebihan pajak diterbitkan.

2.4.5. Penetapan dan Ketetapan Pajak

Prinsip self-assessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah

bahwa Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan,

membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya

pajak yang terutang dipercayakan pada Wajib pajak sendiri melalui Surat

Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. Penerbitan suatu surat

ketetapan pajak hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan

oleh ketidak benaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data

fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.        

2.4.5.1. Macam-macam Ketetapan Pajak

Dalam undang-undang pajak Nomor 28/2007 ditetapkan beberapa

ketetapan pajak yang di keluarkan dalam bentuk surat ketetapan, yaitu :

2.4.5.1.1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat keputusan yang

menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak,

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,besarnya sanksi

administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Fungsinya yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak terhutang menurut

SPT-nya, sebagai sarana untuk mengenalkan sanksi pajak, dan alat

11

untuk menagih hutang pajak. dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat

terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, tahun pajak, direktur

jendral pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar

dalam beberapa hal, sebagai berikut :

2.4.5.1.1.1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak

yang kurang dibayar.

2.4.5.1.1.2. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan telah

di tegur secara tertulis.

2.4.5.1.1.3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPABM

ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisihnya lebih pajak atau

tidak seharusnya dikenai tarif 0%.

2.4.5.1.1.4. Apabila pasal 28 atau 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui

besarnya pajak yang terutang.

2.4.5.1.1.5. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan NPWP dan dikukuhkan

sebagai PKP secara jabatan.

Sanksi dalam SKPKB karena alasan (a) dan (b) maka pajak yang

kurang atau tidak dibayar ditambah bunga 2% sebelum maksimum 24

bulan, yang dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya

pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkan

SKPKB. Sedangkan alasan (b) (c) dan (d) pajak yang kurang atau tidak

dibayar ditambah denda sebesar 50% dari PPh yang kurang atau tidak

dibayar dalam satu tahun pajak (PPh yang dibayar sendiri) dan

kenaikan 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong/disetorkan

(PPH pasal 21, 22, 23, dan 26) dan 100% dari PPN dan PPnBM yang

tidak atau tidak dibayar.

2.4.5.1.2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) adalah surat

keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah

ditetapkan. Dan SKPKBT memiliki fungsi sebagai koreksi atas jumlah

yang terhutang menurut SKPKB atau SKPKBT sebelumnya, sarana

untuk mengenakan sanksi, dan alat untuk menagih pajak dan kenaikan.

12

Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) dapat

diterbitkan apabila berdasarkan data baru diketahui bahwa dasar

penetapan SKPKB, SKPLB dan SKPN kurang dari yang semestinya,

dan dasar penetapan SKPKBT yang telah dikeluarkan kurang dari

semestinya SKPKBT dapat dikeluarkan lebih dari satu kali.

Bila sanksi dalam SKPKBT yang dikeluarkan pajak dalam SKPKBT

ditambah denda administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah

kekurangan pajak, tidak dikenakan sanksi administrasi jika SKPKBT

dikeluarkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak sepanjang

Dirjen pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

2.4.5.1.3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat ketetapan pajak nihil (SKPN) adalah surat keputusan yang

menentukan jumlah pajak penghasilan terutang sama dengan besarnya

kredit pajak, surat ketetapan pajak nihil ini diterbitkan untuk pajak

penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang

terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, pajak

pertambahan nilai apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah

pajak yang terutang, dan pajak penjualan atas barang mewah apabila

jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang

atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

2.4.5.1.4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) adalah surat keputusan

yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah

kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya

terutang. Fungsi SKPLB adalah sebagai alat atau sarana untuk

mengembalikan pajak.

Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) diterbitkan setelah

dilakukan pemeriksaan atas surat pemberitahuan yang disampaikan

wajib pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang

tidak disertai dengan permohonan kelebihan pembayaran pajak. apabila

wajib pajak setelah menerima SKPLB dan menghendaki pengembalian

13

kelebihan pajak dan wajib mengajukan permohonan tertulis

sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) UU No.28/2007.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah

jangka waktu satu bulan sejak SKPLB diterbitkan, pemerintah

memberikan imbalan bunga 2% perbulan atas keterlambatan

pembayaran kelebihan pajak tersebut.

2.4.6. Surat Tagihan Pajak (STP)

2.4.6.1. Pengertian Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan

pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Surat

Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat

ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan

dengan surat paksa.

STP diterbitkan dalam hal Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan

tidak atau kurang dibayar; Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan

pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hitung; WP dikenakan

sanksi administrasi denda atau bunga; pengusaha yang telah dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau

membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; pengusaha yang telah

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur

pajak Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai

dengan masa penerbitan faktur pajak; atau Pengusaha Kena Pajak yang

gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

2.4.6.2. Fungsi surat tagihan pajak

2.4.6.2.1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang SPT wajib pajak.

2.4.6.2.2. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

2.4.6.2.3. Alat untuk menagih pajak.

Ada dua macam penagihan pajak diantaranya penagihan seketika

adalah pengihan yang dilaksanakan sebelum tanggal jatuh tempo

pembayaran dan tidak mengikuti jadwal waktu penagihan, sedangkan

14

penagihan sekaligus berarti ntuk seluruh jenis pajak (PPh,PPN, dan PPn,

PPnBM) serta biaya penagihan.

Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas

barang-barang milik penaggung jawab. Ketentuan tentang pajak hak

mendahuluai meliputi pokok pajak, bunga, denda administrasi, kenaikan

dan biaya penagihan pajak,

Penagihan dengan surat paksa dilakukan jika wajib pajak tidak

melunasi utang pajak sesuai waktu yang telah ditentukan dalam surat

teguran (21 hari setelah tanggal surat teguran). Surat paksa ini

dikeluarkan oleh jurusita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan.

Pencegahan menurut (pasal 29 UU No. 28/2007) dapat dilakukan

dengan syarat penanggung pajak mempunyai utang pajak sekurang-

kurangnya seratus juta rupiah dan penanggung pajak dragukan itikad

baiknya dalam melunasi pajak, pencegahan ini dapat dilakukan dalam

jangka waktu paling lama 6 bulan.

Penyanderaan (pasal 33 UU No.19/2000) dapat dilakukan dengan

syarat penanggung pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya

seratus juta rupiah dan penanggung pajak dragukan itikad baiknya dalam

melunasi pajak, pelaksanaan penyanderaan dilakukan pada saat surat

perintah penyenderaan diterima oleh penanggung pajak yang

bersangkutan dalam waktu 6 bulan.

Gugatan (pasal 37 UU No.19/2000) penanggung pajak terhadap

pelaksanaan penyanderaan hanya dapat diajukan kepada pengadilan

negeri, jangka waktu gugatan untuk penyanderaan diajukan selama

penanggung pajak dalam penyanderan, gugatan untuk pelaksanaan

penyanderaan tidak dapat diajukan setelah masa penyanderaan berakhir.

2.4.7. Keberatan dan Banding

2.4.7.1. Pengertian Keberatan dan Banding

Keberatan adalah cara yang ditempuh oleh Wajib Pajak jika merasa

tidak puas atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan

15

kepadanya atau atas pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga. sebagian

besar Wajib Pajak melakukan proses keberatan karena Surat Ketetapan

Pajak (SKP) yang dianggap tidak adil. Dan surat ketetapan pajak itu

biasanya diterbitkan sebagai produk dari pemeriksaan pajak. Keberatan

umumnya didahului dengan proses pemeriksaan. Dan mengajukan

keberatan ini langsung ke Dirjen pajak.

2.4.8. Pembukuan dan Pencatatan

2.4.8.1. Pengertian Pembukuan dan Pencatatan

Pembukuan (pasal 1 angka 49, UU No. 28/2007) adalah suatu proses

pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan

informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan

dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang atau Jasa,

yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan

laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran

bruto dan atau penjualan bruto dari usahanya dan penerimaan penghasilan

lainya dari luar usaha dengan tujuan untuk mempermudah pengisian surat

pemberitahuan, mempernudah penghitungan penghasilan kena pajak dan

mempermudah penghitungan PPN/PPnBM.

2.4.8.2. Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan

Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan Adalah untuk

mempermudah :

a. Pengisian SPT

b. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

c. Penghitungan PPN dan PPnBM,

d. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan

dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas

2.4.8.3. Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan

a. Wajib Pajak (WP) Badan.

16

b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran

brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus

juta rupiah).

c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas.

2.4.8.4. Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan

a. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan

keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

b. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka

Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia

atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

c. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau

stelsel kas.

d. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain

Rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri

Keuangan.

e. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus

mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

f. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,

kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan

pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

g. Dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan

serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas Wajib Pajak wajib disimpan selama sepuluh tahun.

2.4.8.5. Pembukuan Dalam Bahasa Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah

Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain

Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat

persetujuan Menteri Keuangan dalam rangka Penanaman Modal Asing;

Kontrak Karya; Kontrak Bagi Hasil; BUT; dan WP yang berafiliasi dengan

perusahaan induk di luar negeri.

17

2.4.9. Penelitian, pemeriksaan dan penyidikan pajak

2.4.9.1. Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai

kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya

termasuk penilaian tentang kebenaran peulisan dan penghitungannya.

Penelitian ini bersifat formal tentang kebenaran, supaya wajib pajak dalam

melakukan penulisan atau penghitungan serta kelengkapan lampirannya,

dan apabila terdapat kesalahan akan cepat di benarkan.

2.4.9.2. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainya untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.(pasal 1 angka (25) UU No. 28/2007)

a. Tujuan dari pemeriksaan

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah

1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan .

2) Melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan.

Ruang lingkup pemeriksaan berkaitan dengan cara pemeriksaan terdiri

dari pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan dilakukan di tempat wajib

pajak meliputi seluruh jenis pajak dan tujuan lain baik tahun berjalan

maupun tahun sebelumnya, pemeriksaan sederhana dapat dilakukan di

lapangan dan di kantor meliputi jenis-jenis pajak tertentu untuk tahun

berjalan dan tahun sebelumnya dengan teknik pemeriksaan dengan bobot

yang sederhana.

b. Tata cara pemeriksaan

Pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan tata cara yang ditentukan.

Tata cara yang di lakukan adalah :

1) Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah

pemeriksaan (SPT) dan harus memperlihatkannya kepada wajib

pajak yang diperiksa.

18

2) Wajib pajak yang harus diperiksa harus memperlihatkan dan

meminjamkan buku atau catatan yang menjadi dasar yang

berhubungan dengan penghasilan dari kegiatan usahanya,

memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan, memberikan

keterangan yang diperlukan, dan wajib pajak berkewajiban untuk

mengungkapkan rahasia yang terikat kepadanya tu ditindakan

oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2.4.9.3. Penyidikan

Penyidikan adalah kelanjutan dari pemeriksaan yang menemukan hal-

hal yang tidak sesuai fakta, maka serangkaian tindakan yang dilakukan

oleh penyidik untuk mencari atau mengumpulkan bukti yang dengan bukti

itu dapat membuat terang tentang tindak pindana di bidang perpajakan

yang terjadi serta menemukan tersangka. Dengan dasar penyidikan jika

ditemukannya bukti setelah diadakannya pemeriksaan adanya indikasi

tindakan pidana di bidang perpajakan, dan hanya dapat dilakukan oleh

pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Dirjen pajak yang

memberikan wewenang khusus sebagai penyidik dibidang perpajakan.

Untuk cara mengadakan penyidikan, maka penyidikan

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya hasil

penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan UU No. 8 /1981

tentang hukum pidana. Dan untuk menghentikan penyidikan dalam hal ini

apabila terjadi peristiwa tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut

bukan merupakan tindakan pidana di bidang perpajakan, pristiwanya telah

daluwarsa, dan tersangka meniggal dunia.

2.4.10. Sanksi perpajakan

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dengan dua macam sanksi,

yaitu sanksi administarsi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi

terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peratuaran perpajakan

akan di sanksi berupa pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa

19

bunga, dan denda. Sedangkan sanksi pidana menurut undang-undang

perpajakan sanksi pidana dibagi menjadi denda pidana, pidana kurungan, dan

pidana penjara. Yang dapat dikenakan kepada wajib pajak, pejabat pajak dan

pihak ketiga. Sehingga dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidana, atau

kedua-duanya.

2.4.11. Imbalan Bunga bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak akan mendapatkan imbalan bunga dalam hal sebagai berikut :

1. Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP;

2. Keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP;

3. Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B

ayat (4) Undang-Undang KUP;

4. Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan

banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau

seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-

Undang KUP;

5. Kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan

Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan

Pajak mengabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27A ayat (1a) Undang-Undang KUP; atau

6. Kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4)

dan/atau bunga Pasal 19 ayat (1) karena Surat Keputusan Pengurangan

Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi

Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan,

Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan

sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2)

Undang-Undang KUP.

20

BAB III

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dalam pembahasan Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

yaitu mengatur ketentuan pelaksanaan perpajakan, baik bagi Pajak

Penghasilan maupun bagi Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak

Penjualan Barang Mewah dan lain sebagainya. Pada dasarnya memuat hal-

hal separti kewajiban-kewajiban wajib pajak, hak-hak wajib pajak, wewenang

pemerintah sebagai pemungut pajak, Kewajiban pemerintah sebagai

pemungut pajak, Ketentuan sanksi administrasi dan sanksi pidana atas

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

21

DAFTAR PUSTAKA

Tjahjono, A., & Husein, M. F. (2009). Perpajakan. Jakarta: UPP-STIM YKPN.

Waluyo, & Ilyas, W. B. (2000). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

22