· Web viewArahan dari Pawas / Penerima apel j. Acara Tambahan Sasaran pencatat apel secara rutin adalah : a. Manusia 1. Pimpinan dan pejabat utama 2. Anggota Polri dan PNS b. Benda

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR DELI SERDANG

SOP SIPROPAM POLRES DELI SERDANG

Lubuk Pakam, Januari 2018

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN ………………………………………………….....................… 1

II. D A S A R …………………………………………………………....................... 1

III. MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................................... 2

IV. RUANG LINGKUP ....................................................................................... 2

V. PENJABARAN TUGAS ................................................................................. 3

A. PENINGKATAN DISIPLIN APEL DILINGKUNGAN POLRES DS ......... 3

B. PAM MARKAS, PENERIMAAN SERTA PENGAWASAN TAMU ......... 4

C. PEDOMAN PELAKSANAAN PATROLI ................................................. 5

D. PEDOMAN PENGAMANAN BAHAN KETERANGAN ........................... 6

E. PEDOMAN PAM PERS DAN PAM GIAT ........................................... 8

F. PENERBITAN SURAT REKOM SENPI ............................................... 11

G. PENERBITAN PENELUSURAN MENTAL KEPRIBADIAN (PMK) ........ 14

H. PENERBITAN REKOMENDASI USULAN KENAIKAN PANGKAT ........ 14

I. PEDOMAN TATA CARA PEMERIKSAAN GARPLIN .......................... 15

J. PEDOMAN TATA CARA SIDANG GARPLIN ..................................... 21

K. PEDOMAN RIK DAN PEMBERKASAN GAR KKE ............................. 25

L. SUSUNAN ACARA DALAM PELAKS SIDANG KKE .......................... 29

VI. P E N U T U P ............................................................................................... 45

--------ooo0ooo--------

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR DELI SERDANG

PENJABARAN TUGAS POKOK SIPROPAM POLRES DELI SERDANGDALAM HAL PERTANGGUNG JAWABAN PROFESI DAN

PENGAMANAN INTERNAL DIJAJARAN POLRES DELI SERDANG

I. PENDAHULUANSiPropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang berada di

bawah Kapolres. SiPropam bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat

tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri , pembinaan disiplin dan tata

tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan

profesi . SiPropam dipimpin oleh Kasi Propam yang bertanggung jawab kepada

Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dibawah kendali Wakapolres . Dalam

melaksanakan tugas kewajibannya Kasi Propam dibantu oleh :

a. Kepala Unit Provos, disingkat Kanit Provos

b. Kepala Unit Paminal, disingkat Kanit Paminal

Untuk kelancaran tugas sesuai dengan fungsi dan peran tugas yang ada agar

dapat diketahui dan dimengerti oleh seluruh Bag, Satfung, Seksi dan Polsek Sejajaran

Polres Deli Serdang maka dipandang perlu disusun Buku Pedoman Penjabaran

Tugas Pokok SiPropam Polres Deli Serdang .

II. Dasara. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia.

b. Perkap No . 23 tahun 2010 tentang Struktur organisasi Polri

c. PPRI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara

Repubik Indonesia

d. PPRI No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disipin Anggota Kepoisian Negara

Republik Indonesia

e. PPRI No. 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan teknis institusional peradilan

umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

/ Hal. 2.......

- 2 -

f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011

tentang Kode Etik Profesi Polri

g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012

tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri

h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016

tentang Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia

i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015

tentang Tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan

Kepolisian Negara Republik Indonesia

III. Maksud dan Tujuana. Maksud

Agar dapat terciptanya kedisiplinan anggota Polri/Pns Polri Polres Deli Serdang

dalam melaksanakan tugas .

b. Tujuan

1. Agar seluruh personil Polres Deli Serdang dapat mengetahui dan

memahami tentang aturan – aturan yang mengikat bagi setiap personil

Polri / PNS Polri Polres Deli Serdang dalam pelaksanaan tugas

2. Menghindari komplin dari masyarakat terhadap kinerja Personil Polri /

PNS Polri Polres Deli Serdang

IV. Ruang LingkupBuku Pedoman Penjabaran Tugas Pokok SiPropam Polres Deli Serdang ini dapat

dipergunakan sebagai acuan bagi anggota SiPropam dan Seluruh Personil Polri / PNS

Polres Deli Serdang dalam pelaksanaan tugas sehari – hari .

/ Hal. 3.......

- 3 -

BAB IIPENJABARAN TUGAS

A. PENINGKATAN DISIPLIN APEL DILINGKUNGAN POLRES DELI SERDANGPelaksanaan apel di Polres Deli Serdang dilaksanakan setiap harinya di Lapangan

apel Polres Deli Serdang dan pelaksanaan apel pagi pukul 08. 30 Wib dan apel

siang pukul 14. 0 0 Wib pengecekan dilakukan oleh Unit Provos.

Siklus KegiatanUrutan pelaksanaan Apel :

a. Pukul 08.15 wib seluruh personil sudah berada di Lapangan Apel ditandai

dengan bunyi Himbauan Apel pagi

b. Pukul 08.20 wib petugas Provos mengambil absen dan mengecek personil

di masing - masing barisan Bag dan Satfung

c. Padal menerima Laporan dari masing – masing Danton didampingi oleh

petugas Provos untuk melakukan Rekapitulasi

d. Pawas / penerima apel mengambil tempat

e. Padal memberikan penghormatan umum dan Laporan kepada Pawas

f. Pembacaan Do’a

g. Pembacaan Peraturan dan Perundang – undangan Polri

h . Pengucapan Tri Brata dan Catur Prasetya

i. Arahan dari Pawas / Penerima apel

j. Acara Tambahan

Sasaran pencatat apel secara rutin adalah :

a. Manusia

1. Pimpinan dan pejabat utama

2. Anggota Polri dan PNS

b. Benda

Gedung dan halaman Mako Polres Deli Serdang

/ Hal. 4.......

- 4 -

c. Dokumen

Absensi masing – masing Satfung

d. Kegiatan

a. Kegiatan rutin.

b. Kegiatan operasi.

e. Pencatatan apel di Polres Deli Serdang menjadi tanggung jawab Unit Provos

SiPropam Polres Deli Serdang terhadap masing – masing Satfung yang berada

dilingkungan Polres Deli Serdang dan untuk Polsek sejajaran di laksanakan

oleh Kanit Provos Polsek .

f. Setiap Satker mengirimkan daftar nama – nama personilnya masing – masing ke

SiPropam Polres Deli Serdang.

g. Setiap kegiatan apel dilaporkan ke Kapolres Deli Serdang.

B. PAM MARKAS, PENERIMAAN serta PENGAWASAN TAMU DI LINGKUNGAN POLRES DELI SERDANG

Pelaksanaan pam markas di lingkungan Polres Deli Serdang dilakukan secara rutin,

yang meliputi penjagaan markas dan tahanan oleh Sat Sabhara Polres Deli

Serdang dengan Provos sebagai kontroler. Pelayanan tamu dan pengaturan parkir

yang dilaksanakan oleh Anggota SPKT bersama dengan Provos, penjagaan dan

pengamanan ruang kerja oleh Provos.

Siklus KegiatanSasaran pengamanan markas secara rutin adalah :

a. Manusia

1. Pimpinan dan pejabat utama

2. Anggota Polri dan PNS

3. Tamu pimpinan/ VIP

4. Pekerja lainnya.

5. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

6. Tahanan

/ Hal. 5.......

- 5 -b. Benda

1. Senjata dan amunisi.

2. Alat khusus.

c. Dokumen personil.

d. Kegiatan

1. Kegiatan rutin.

2. kegiatan operasi.

3. Even khusus.

e. Pengamanan markas Polres Deli Serdang menjadi tanggung jawab bersama

baik Satfung , unit dan seksi yang berada dilingkungan Mapolres Deli

Serdang maupun Polsek Sejajaran Polres Deli Serdang.

f. Setiap Satfung dilaksanakan piket fungsi yang bertanggung jawab kepada

atasannya langsung dan melaporkan setiap kejadian kepada Ka SPKT serta

melaksanakan serah terima piket fungsi dipimpin langsung oleh Ka SPKT di

penjagaan Mapolres Deli Serdang secara bersama-sama.

g. Ka SPKT sebagai pengendali komando setelah jam dinas dan melaporkan

setiap kejadian kepada Kapolres Deli Serdang.

C. PEDOMAN PELAKSANAAN PATROLI DILINGKUNGAN POLRES DELI SERDANG

- Bahwa kejahatan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja tidak memandang

apakah itu tempat-tempat umum/public, di pemukiman, bahkan di kantor /

instansi pemerintah, sepanjang niat dari si pelaku dapat bertemu dengan

kesempatan yang memungkinkan si pelaku untuk melaksanakan niatnya maka

munculah sebuah kejahatan / gangguan keamanan .

- Salah satu upaya untuk mengurangi munculnya ancaman kejahatan (bertemunya

niat dan kesempatan) di lingkungan Polri adalah dengan melaksanakan kegiatan

patroli secara rutin.

/ Hal. 6.......

- 6 -Siklus kegiatanPatroli dilaksanakan pada tempat – tempat tertentu antara lain :

1) Rumah pimpinan dan pejabat utama

2) Gudang senjata

3) Tempat pelayanan SIM , STNK dan SKCK

4) Tempat penyimpanan barang bukti

5) Gedung Mako Polres Deli Serdang

6) perparkiran kendaraan bermotor

7) pengecekan piket fungsi

8) pengecekan RTP Polres Deli Serdang

9) pengecekan pakaian olahraga setiap hari Selasa dan Jumat terhadap personil

Polri /Pns Polri yang masih menggunakan seragam olahraga lewat batas waktu

yang telah ditentukan.

10)Dalam pelaksanaan Patroli bekerjasama dengan Piket Fungsi Polres Deli

Serdang .

D. PEDOMAN PENGAMANAN BAHAN KETERANGAN

Unit Paminal Si Propam Polres Deli Serdang melaksanakan pengamanan bahan keterangan di lingkungan Polres Deli Serdang , agar seluruh kegiatan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen rahasia Kepolisian dan kebijakan tertulis dari pimpinan atas dapat berjalan dengan aman dan lancar

1. Personel yang dilibatkan.a. Kasi Propam Polres Deli Serdang.b. Kanit Paminal.c. Anggota Unit Paminal SiPropam Polres Deli Serdang.

2. Urutan Tindakan.

a. Pelaksanaan tugas.

i. memberikan pengarahan terhadap Personil Unit Paminal guna mengetahui tugas yang akan dilaksanakan.

ii. melakukan koordinasi dengan Bag Ops Polres Deli Serdang tentang Rencana Operasi dan Rencana Pengamanan yang akan / sedang dilaksanakan.

/ Hal. 7.......

- 7 -

iii. melakukan koordinasi dengan Bag Sumda tentang jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri / CPNS Polri.

iv. melakukan koordinasi dengan Sat Intelkam Polres Deli Serdang

b. Pelaporan.

i. mengumpulkan bahan keterangan yang didapat oleh setiap personel dalam pelaksanaan pengamanan.

ii. membuat Laporan Penugasan. Iii. membuat Nota Dinas kepada Kapolres Deli Serdang tentang laporan hasil

pelaksanaan Pengamanan.

3. Sarana prasarana yang digunakan.

a. ruang tugas yang memadai.

b. komputer / lap top.

c. lemari untuk menyimpan arsip-arsip / filing cabinet.

d. alat dokumentasi.

4. Ketentuan dan kewajiban yang harus dilakukan.

a. melakukan tugas sesuai job discription pengamanan.

b. personel yang pelaksana Pengamanan, harus teliti, bertanggung jawab, sabar dan disiplin.

c. melakukan pemusnahan dokumen atau barang bukti untuk menghindari terjadinya kebocoran.

d. melaporkan kepada Pimpinan pada kesempatan pertama.

e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pengamanan.

5. Larangan.

a. membocorkan hasil pelaksanaan pengamanan.

b. meninggalkan tempat / objek sasaran pengamanan.

/ Hal. 8.......

- 8 -

6. Pengawasan dan pengendalian.

a. Pengawasan melekat.

Memberikan arahan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap anggota pelaksana agar berjalan efektif.

b. Sarana pengawasan dan pengendalian.

kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berjenjang dalam bentuk pengawasan melekat dan pembuatan laporan.

E. PEDOMAN PENGAMANAN PERSONEL DAN PENGAMANAN KEGIATAN1. Personel yang dilibatkan.

a. Kasi Propam Polres Deli Serdang .

b. Kanit Paminal SiPropam Polres Deli Serdang .

c. Anggota Unit Paminal

2. Urutan tindakan.

a. Pengamanan personel.

1) pengamanan terhadap personel / PNS Polri yang mengalami musibah (kecelakaan, perkelahian / pengeroyokan, meninggal dunia, bencana alam dan lain - lain).

a) mencatat identitas personel yang menjadi korban / pelaku.

b) mencatat identitas kenderaan yang digunakan ( laka lantas ).

c) melaporkan kronologis kejadian pada kesempatan pertama kepada Pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan.

d) membuat laporan harian khusus tentang kejadian yang dialami personel / PNS Polri.

2) pengamanan personel Polri yang sedang melaksanakan pergeseran pasukan / BKO.

a) meminta tembusan surat perintah tugas.

b) mencatat jumlah personel.

/ Hal. 9.......

- 9 -

c) menyampaikan kepada pimpinan pasukan BKO agar dalam pergeseran pasukan dilaksanakan dengan tertib berdasarkan aturan yang berlaku.

d) memonitor pelaksanaan pergeseran pasukan.

e) membuat laporan tentang pergeseran pasukan kepada Pimpinan.

3) pengamanan personel / PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, kode etik dan tindak pidana.

a) mencatat identitas personel yang melakukan pelanggaran disiplin, kode etik profesi dan tindak pidana.

b) melakukan koordinasi dengan Unit Provos untuk melakukan pengamanan / penangkapan terhadap personel yang terlibat pelanggaran disiplin, kode etik profesi dan tindak pidana.

c) melakukan kerjasama dengan Unit Provos untuk melakukan pencatatan hasil penyitaan barang bukti dan identitas dari korban / saksi.

d) mencatat dan melaporkan kronologis kejadian kepada pimpinan melalui laporan harian khusus.

b. Pengamanan kegiatan.

1) meminta dan mengkompulir jadwal kegiatan personel / PNS Polri.

2) menentukan kegiatan – kegiatan yang perlu diamankan.

3) menunjuk personel pelaksana pengamanan.

4) menyiapkan surat perintah.

5) sasaran pengamanan kegiatan meliputi :

a) kunjungan kerja RI-1 dan RI-2.

b) kunjungan kerja pejabat utama Mabes Polri.

c) kegiatan Kapolda / Waka Polda

d) operasi – operasi Kepolisian.

e) upacara – upacara yang berlaku di lingkungan Polres DS.

f) kegiatan pelayanan terhadap masyarakat.

/ Hal. 10.......

- 10 -

6) apabila terdapat indikasi penyimpangan terhadap pelayanan Kepolisian, segera membuat laporan informasi.

3. Sarana prasarana yang digunakan.

a) ruangan tugas yang memadai.

b) komputer / Lap top.

c) alat tulis kantor ( ATK ).

d) meja dan kursi.

e) lemari untuk menyimpan arsip / filling cabinet.

f) perekam.

g) kamera / handy cam.

h) detector.

i) kendaraan R-2 / R-4.

4. Ketentuan dan kewajiban yang harus dilakukan.

a. Melakukan tugas sesuai job discription pengamanan.

b. Sebelum pelaksanaan tugas pengamanan, petugas pelaksana harus

mendapatkan APP / arahan dari Pimpinan.

c. Teliti, bertanggung jawab, kecakapan para petugas, kesabaran,

kredibilitas keamanan dan menjaga kerahasiaan dalam melaksanakan

tugas pengamanan.

5. Pengawasan dan pengendalian.

a. Pengawasan melekat.

Memberikan arahan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap anggota pelaksana agar berjalan efektif.

b. Sarana pengawasan dan pengendalian.

Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara berjenjang dalam bentuk pengawasan melekat dan pembuatan laporan.

/ Hal. 11.......

- 11 -

F. PENERBITAN SURAT REKOMENDASI / PERIJINAN PINJAM PAKAI SENJATA API DINAS POLRI DI LINGKUNGAN POLRES DELI SERDANG

Salah satu tugas pokok dari Unit Paminal Sipropam Polres Deli Serdang adalah menerbitkan Surat Rekomendasi/Perijinan pinjam pakai senjata api, sekaligus melakukan pendataan dan pengawasan terhadap penggunaannya.

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan

i. senjata api Revolver dinas Polri dapat dipinjam pakaikan kepada anggota

Polri yang berpangkat Perwira dan Bintara sesuai dengan kepentingan

tugas, baik di bidang Operasional maupun di bidang pembinaan dengan

persetujuan dari Kasatfung dan Kapolsek atas pertimbangan tuntutan

tugas dan yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan untuk

menggunakan senjata api secara perorangan.

ii. wewenang pemberian surat ijin pinjam pakai senjata api di lingkungan

Mapolres Deli Serdang dikeluarkan oleh Ur Sarpras dan atas

sepengetahuan/atas rekomendasi Kasatfung / Kapolsek yang

bersangkutan.

iii. anggota Polri yang diberi pinjam pakai senjata api harus memiliki

kemampuan tehnis dan dalam penggunaannya harus mampu menilai situasi

yang pantas, senjata api patut digunakan dengan adanya disiplin, dalam

pengendalian diri/emosi.

2. Urutan tindakan

Prosedur penerbitan surat Rekomendasi/Perijinan pinjam pakai senjata api dinas Polri di lingkungan Mapolres Deli Serdang adalah sebagai berikut :

a. prosedur penerbitan surat rekomendasi/perijinan pinjam pakai senjata api dinas Polri dilingkungan Mapolres Deli Serdang :

/ Hal. 12.......

- 12 -

1) pemohon mengajukan permohonan perijinan pinjam pakai senjata api kepada Kapolres melalui persetujuan Kasatfung / Kapolsek

2) setelah disetujui oleh Kapolres, kemudian mengirimkan surat permohonan ke Kabag Sumda Polres Deli Serdang dengan melampirkan Rekom Psykologis dari Biro SDM Polda Sumut.

b. prosedur penerbitan surat rekomendasi/perijinan pinjam pakai senjata api dinas Polri :

1) Kabag Sumda Polres Deli Serdang mengajukan surat kepada Kasi Propam Polres Deli Serdang guna untuk diberikan ijin pinjam pakai senpi dinas Polri kepada pemohon.

2) Unit Paminal SiPropam Polres Deli Serdang melakukan penelitian pada data registrasi Garplin di Unit Provos apakah pemohon tercatat pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

3) apabila dari hasil penelitian pada Unit Provos pemohon tidak pernah tercatat melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin maka oleh Kasi Propam menerbitkan Surat Keterangan/rekomendasi untuk pemberian pinjam pakai senjata api dinas.

4) jika pemohon tercatat pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin maka Kasi Propam Polres Deli Serdang tidak mengeluarkan surat keterangan/rekomendasi untuk pemberian pinjam pakai senjata api dinas.

3. Personel yang dilibatkan.

a. Kasi Propam Polres Deli Serdang sebagai Penanggungjawab.

b. Kanit Paminal dan Kanit Provos sebagai koordinator.

/ Hal. 13.......

- 13 -

4. Ketentuan larangan dan kewajiban.

a. Ketentuan larangan.

1) penerbitan Surat Rekomendasi/Perijinan pinjam pakai senjata api dinas tidak diperkenankan kepada anggota Polri yang bertugas di bidang Staf, berpangkat Bripda kecuali Juru Bayar dan pengemudi Kasatfung.

2) tidak dibenarkan membawa senjata api dinas pada saat ijin, cuti, tempat-tempat hiburan, tempat keramaian umum kecuali dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas.

3) tidak dibenarkan meminjam pakaiakan senjata api organik Polri yang telah dipinjam pakaikan kepada orang lain.

4) Pemberian pinjam pakai senjata api Dinas kepada anggota Polri harus secara selektif prioritas.

b. Ketentuan kewajiban dalam pengamanan dan penyimpanan.

1) senjata api organik Polri yang dipinjam pakaikan kepada anggota Polri, hanya di isi 5 (lima) butir peluru dengan mengosongkan pada silinder tembakan pertama.

2) penyimpanan senjata api harus pada tempat yang aman, terkunci dan tidak mudah diambil orang yang tidak berhak, peluru dikosongkan dari silinder untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan.

5. Standar pelayanan.

a. Informatif dan komunikatif, yaitu memberikan informasi dengan cara melakukan komunikasi yang baik dan jelas kepada para pemohon tentang prosedur dan persyaratan penerbitan surat rekomendasi perijinan pinjam pakai senjata api dinas Polri.

b. Koordinatif, yaitu melakukan koordinasi yang baik dengan Kanit Provos dalam menerbitkan surat rekomendasi perijinan pinjam pakai senjata api dinas.

/ Hal. 14.......

- 14 -c. Prosedural, yaitu melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur

yang telah ditetapkan;

d. Cepat dan mudah, yaitu pelayanan yang diberikan kepada pemohon tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit, sehingga manakala persyaratan yang telah ditentukan telah terpenuhi maka rekomendasi segera dapat diberikan kepada pemohon;

e. Safety, yaitu penerbitan surat Rekomendasi tersebut harus terjaga keamanan dan ketertibannya.

f. Akuntabel, yatiu seluruh rangkaian kegiatan dalam prosedur penertiban Surat Rekomendasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana.

G. PENERBITAN PENELUSURAN MENTAL KEPRIBADIAN ( PMK )

Pelaksanaan

- Surat Keterangan Kepala Desa yang menyatakan :

i. Tidak terlibat G -30 S / PKI

ii. Belum pernah menikah

iii. Tidak pernah ikut organisasi yang tidak berbadan hukum

- Surat Keterangan dari Kapolsek yang menyatakan Tidak pernah tersangkut

melakukan perkara tindak pidana

- Membuat Nota Dinas kepada Kasat Reskrim dan Kasat Intelkam guna untuk

dilakukan pengecekan dalam buku register tindak pidana

- Menerbitkan Hasil Penelusuran Mental Kepribadian ( PMK ) yang ditanda

tangani oleh Kapolres untuk diteruskan ke Bid Propam Polda Sumut

H. PENERBITAN REKOMENDASI USULAN KENAIKAN PANGKAT ( UKP )

Pelaksanaan

- Menerima Nota Dinas dari Kabag Sumda Polres Deli Serdang tentang

personil yang akan melaksanakan Usulan Kenaikan Pangkat

/ Hal. 15.......

- 15 -

- Melakukan pengecekan dalam buku pelanggaran disiplin tentang personil

yang akan melaksanakan UKP

- Menerbitkan Rekomendasi UKP bagi yang tidak tercatat dalam buku

pelanggaran disiplin

- Mengirimkan rekomendasi UKP yang ditanda tangani Kasi Propam ke Kabag

Sumda

I. PEDOMAN TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN 1. Penanganan Perkara Pelanggaran Disiplin Anggota Polri :

1. Tahap Penerimaan Laporan Polisi Pasal 4 Keputasan Kapolri No.Pol :

Kep/43/IX/2004, tanggal 30 September 2004 didasari adanya :

a) Laporan

b) Tertangkap tangan dan

c) Temuan oleh Petugas

2. Tahap Pemanggilan

Pasal 18 Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/43/IX/2003, tanggal 30 September

2003 adalah :

a) Pemanggilan saksi dan Terperiksa untuk diperiksa.

b) Pemangggilan dilaksaksanakan oleh Provos / Pejabat yang ditunjuk oleh

Ankum.

c) Petugas yang menyampaikan Panggilan adalah anggota Polri.

d) Dalam hal yang dipanggil tidak berada ditempat, panggilan disampaikan

kepada Keluarga / RT / RW / Kepling / Kades.

e) Terperiksa tidak memenuhi Panggilan ke 3(tiga) kalinya, diterbitkan

Sprin Membawa Terperiksa.

f) Terperiksa tidak memenuhi panggilan karena sakit yang dapat

dipertanggung jawabkan dapat dilakukan pemeriksaan ditempat.

/ Hal. 16.......

- 16 -

3. Tahap pemeriksaan

a) Atas perintah Ankum, Provos dan petugas yang ditunjuk oleh Ankum

untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pelanggaran disiplin anggota

Polri / PNS Polri yang berada dibawah kewenangannya.

b) Laporan Pelanggaran Disiplin dituangkan kedalam Laporan Polisi dan

ditindak lanjuti oleh Provos dengan menerbitkan Surat Perintah

Pemeriksaan sesuai pasal 18 ayat 2 Kep Kapolri No.Pol. :

KEP/43/IX/2004, tanggal 30 September 2004.

c) Pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Provos dan atau

Pejabat yang ditunuk oleh Ankum dan atau Atasan Ankum sesuai pasal

19 ayat 1 Perkap No.Pol. : KEP/43/IX/2004, tanggal 30 September 2004.

d) Terperiksa yang tidak dapat memenuhi Panggilan karena alasan sakit

yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan karena dinas yang

dapat dipertanggung jawabkan oleh Atasannya, Provos dapat

melakukan pemeriksaan ditempat pasal 19 ayat 4 Kep Kapolri No.Pol. :


e) Provos dapat melakukan Penyelidikan terhadap laporan yang belum

jelas pasal 20 ayat 1 Kep Kapolri No.Pol. : KEP/43/IX/2004, tanggal 30

September 2004.

f) Pemeriksaan memperhatikan kepanggkatan pasal 21 Kep Kapolri

No.Pol. : KEP/43/IX/2004, tanggal 30 September 2004 sebagai berikut :

- Tamtama dan Bintara diperiksa oleh Anggota Polri serendah-

rendahnya berpangkat Bintara.

- Perwira Pertama diperiksa oleh Anggota Polri serendah-rendahnya

berpangkat Bintara.

- Perwira Menengah diperiksa oleh anggota polri serendah-rendahnya

berpangkat Perwira Pertama.

/ Hal. 17.......

- 17 -- Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya

berpangkat Perwira Menengah.

- Berdasarkan Surat Telegram Kapolri No.Pol. : STR/32/I/2008 tanggal

15 Januari 2008 perkara Penyimpangan yang dilakukan Anggota

Polri yang berpangkat KOMBES POL dan BRIGEN keatas ditangani

oleh Div Propam Polri.

g) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh beberapa

anggota Polri menyengkut 2 (dua) daerah Satwil dan atau lebih, dapat

dilakukan oleh Provos Kesatuan yang lebih tinggi pasal 23 Kep Kapolri

No.Pol. : KEP/43/IX/2004, tanggal 30 September 2004.

h) Pelanggaran Disiplin yang tidak segera ditindak lanjuti oleh Satwil yang

dapat menimbulkan keresahan masyarakat, maka pemeriksaannya

ditangani oleh Provos dari Kesatuan yang lebih tinggi pasal 23 ayat 2

dan pasal 23 ayat 3 Kep Kapolri No.Pol. : KEP/43/IX/2004, tanggal 30

September 2004.

i) Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin apabila pemeriksaannya dilakukan

oleh Pejabat yang ditunjuk, berkasnya diserahkan kepada Provos untuk

kemudian dilimpakan kepada Ankum pasal 27 ayat 2 Perkap No.Pol. :


j) Berkas Perkara Pelanggaran Disoplin dilimpahkan oleh Provos kepada

Ankum pasal 27 ayat 1 Perkap No.Pol. : KEP/43/IX/2004, tanggal 30

September 20

4 . Tahap Pemberkasan (hasil pemeriksaan) pasal 26 Perkap No.Pol. :


a) Hasil Pemeriksaan disusun dalam satu berkas dalam bentuk Berkas Perkara

Pelanggaran Disiplin.

/ Hal. 18.......

- 18 -

b) Pemberkasan berpedoman pada Lampiran Perkap No.Pol. : KEP/43/IX/2004,

tanggal 30 September 2004. terdiri dari :

(1) Sampul Berkas Perkara

(2) Resume

(3) Laporan Polisi

(4) Sprin Pemeriksaan

(5) Surat Panggilan

(6) Daftar Terperiksa

(7) BAP Terperiksa

(8) Daftar Saksi

(9) BAP Saksi dan Saksi ahli

(10) Daftar Barang Bukti

(11) Berita Acara Penyerahan dan penerimaan barang Bukti.

5) Mengirimkan Berkas perkara kepada Ankum, selanjutnya Ankum meminta Saran

Pendapat Hukum Kepada Kabidkum Polda Sumut, untuk dilaksanakan sidang

disiplin.

6) Pemeriksa mengirimkan Surat pemberitahuan Perkembangan perkara

pemeriksaan propam ( SP2HP ) kepada pelapor dengan maksud agar pelapor

mengetahui perkembangan perkara yang dilaporkannya.

2. Penanganan Perkara Pelanggaran Disiplin Anggota PNS Polri :

1) Berdasarkan surat Telegram Kapolri Nomor : STR/149/III/2011 tanggal 9 Maret

2011 tentang penjelasan mekanisme penyelesaian perkara yang dilakukan PNS

Polri :

a) Terhadap PNS Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil

secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan,

pemanggilan dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal

pemeriksaan.

/ Hal. 19.......

- 19 -b) Khusus terhadap pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman

sebagaiman dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 PP RI Nomor : 53

Tahun 2010 Tentang Pegawai Negeri Sipil, dapat dibentuk tim pemeriksa

yang terdiri dari unsur pengawasan (Irwasda dan Propam), unsur

Kepegawaian (SDM) atau peabat lain yang ditujuk oleh pejabat pembina

kepegawaian atau peabat lain yang ditunjuk.

c) Sebelum PNS Polri dijatuhkan hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib

memeriksa terlebih dahulu PNS Polri yang diduga melakukan pelanggaran

disiplin.

d) Pejabat yang berwenang / Kasatker meminta Provos untuk melakukan

pemeriksaan pelanggaran disiplin PNS Polri, maka Provos wajib memeriksa

tuntas dengan ketentuan

e) Pejabat Provos harus lebih tinggi pangkat dan eselon jabatan dari pada PNS

Polri yang diriksa sebagai saksi maupun sebagai Terperiksa.

f) Apabila hasil pemeriksaan ditemukan cukup bukti agar melimpahkan berkas

(DP3D) kepejabat yang berwenang / kasatker untuk penjatuhan hukuman

disiplin.

g) Hal – hal lain dapat mengacu pada ketentuan tata cara pemeriksaan

pelanggaran disiplin anggota Polri, kecuali dalam proses penjatuhan

hukuman disiplin tanpa melalui sidang disiplin.

h) Penjatuhan hukuman disiplin yang dimaksud dengan pejabat pembina

kepegawaian adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 sampai

dengan angka 5 PP RI No. 9 tahun 2003 tentang wewenang, pengangkatan,

pemindAhan dan penghentian PNS.

2) Jenis hukuman disiplin (pasal 7)

a) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :

- Hukuman disiplin ringan

- Hukuman disiplin sedang

- Hukuman disiplin berat

/ Hal. 20.......

- 20 -

Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :

- Teguran lisan

- Teguran tertulis

- Pernyataan tidak puas secara tertulis

(Pasal 8)

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :

- penundaan kenaikan gai berkala selama 1 tahun

- Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun

- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun

(Pasal 9)

Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :

- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun

- Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

- Pembebasan dari jabatan

- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

- Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

(Pasal 10)

3) Pemberkasan terdiri dari :

(1) Sampul Berkas Perkara

(2) Resume

(3) Laporan Polisi

(4) Sprin Pemeriksaan

(5) Surat Panggilan

(6) Daftar Terperiksa

(7) BAP Terperiksa

(8) Daftar Saksi

(9) BAP Saksi dan Saksi ahli

(10) Daftar Barang Bukti

(11) Berita Acara Penyerahan dan penerimaan barang Bukti.

/ Hal. 21.......

- 21 -

4) Mengirimkan Berkas perkara kepada Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin

guna penyelesaian perkara PNS Polri.

3. Hubungan Tata Cara Kerja ( HTCK ) :

a) Menerima Laporan Polisi dari Laporan Pengaduan masyarakat ( lisan / tulisan} ,

limpahan dari Bid Propam Polda Sumut.

b) Melakukan pemberkasan, selanjutnya mengirimkan Daftar Pemeriksaan

Pendahuluan pelanggaran disiplin (DP3D) kepada Ankum Terperiksa dan

menyarankan Ankum Meminta Saran Pendapat hukum kepada Kabid Binkum

Polda Sumut.

c) Ankum menyelenggarakan sidang disiplin dan hasil laporan sidang disiplin dikirim

kepada Kabid Propam Polda Sumut guna bahan data administrasi

penyelesaian perkara.

d) Mengundang Para Kabag, Kasatfung dan Kasubbag Hukum Bag Sumda Polres

Deli Serdang untuk melakukan gelar perkara, terhadap laporan polisi /

pengaduan yang tidak cukup bukti melakukan pelanggaran disiplin dan atau saksi

yang ditunjuk oleh pelapor tidak hadir memenuhi panggilan sebanyak 3 kali tanpa

alasan yang sah.

J. PEDOMAN TATA CARA SIDANG PELANGGARAN DISIPLIN 1. Pelaksanaan Sidang Pelanggaran Disiplin.

1) Mengirimkan Berkas Perkara pelanggaran Disiplin kepada Kapolda Sumut

up. Kabid Binkum guna meminta saran dan pendapat hukum untuk

menentukan perlu tidaknya dilakukan sidang disiplin (pasal 21 PP RI No.2

Tahun 2003).

2) Memyelenggarakan Sidang Disiplin paling lambat 30 hari setelah menerima

PH dari Bid Binkum ( pasal 21 PP RI No.2 Tahun 2003 ).

/ Hal. 22.......

- 22 -

3) Apabila saran dan pendapat hukum (PH) dari Bid Binkum Polda Sumut

belum turun lebih dari 30 hari, Ankum agar melaksanakan Sidang Disiplin

( pasal 23 PP RI No. 2 Tahun 2003 ).

4) Perangkat Sidang adalah Pimpinan Sidang adalah Ankum atau Perwira yang

ditunuk oleh Ankum maupun PA yang ditunjuk oleh Atasan Ankum yang

berwenang meminpin jalannya Sidang Disiplin, melaks anakan pemeriksaan

dan penatuhan Hukuman Disiplin kepada anggota Polri yang diajukan dalam

sidang disiplin. Pendamping Pimpinan Sidang adalah : Pejabat Senior pada

Satker/Sub Satker yang ditunjuk oleh Ankum. Sekretaris sidang adalah

Anggota Polri yang bertugas pada Fungsi Personil/Sub Satker yang ditunjuk

oleh Ankum dan Pendamping Terperiksa adalah Atasan Terperiksa atau

Pejabata yang ditunjuk oleh Ankum mendampingi Terperiksa dalam Sidang

Disiplin.

5) Sidang disiplin dilaksankan paling lambat 30 hari setelah Ankum menerima

berkas perkara Garplin dari Provos atau pejabat lain yang ditunuk oleh

Ankum. Apabila tidak dilaksankan, harus segera melaporkan kepada atasan

Ankum disertai alasannya. Bila tidak elas, atasan Ankum berwenang

mengambil alih untuk melaksanakan sidang disiplin ( Pasal 19 PP RI No. 2

Tahun 2003 ).

6) Sidang disiplin disiplin dapat dilaksankan tanpa kehadiran Pelanggar disiplin

setelah melalui proses pencarian menurut ketentuan yang berlaku ( Pasal 20

PP RI No. 2 Tahun 2003 ).

a. Sidang disiplin dapat dilaksanakan secara terbuka dan tertutup untuk

umum dengan memperhatikan materi pelanggaran yang dilakukan.

Pernyataan secara terbuka atau tertutup untuk umum menadi

kewenangan pimpinan sidang ( Pasal 21 PP RI No. 2 Tahun 2003 ).

b. Apabila Terperiksa pada pemeriksaan sidang disiplin ternyata tidak

terbukti melakukan pelanggaran disiplin dilakukan Rehabilitasi ( Pasal 22

PP RI No. 2 Tahun 2003 ).

/ Hal. 23.......

- 23 -

c. Mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Ankum melalui

Ankum dalam waktu 14 hari. Dalam 14 hari tidak mengajukan keberatan

maka hari ke 15 putusan yang diatuhkan Ankum berlaku ( Pasal 23 PP

RI No. 2 Tahun 2003 ).

2. Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin.

1) Pasal 2 Kep Kapolri No.Pol. : KEP/44/IX/2004, tanggal 30 September 2004

a) Pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin :

(1) Ankum dan

(2) Ankum Atasan Ankum

b) Ankum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a secara berjenjang

adalah :

(1) Ankum Berwenang penuh

(2) Ankum berwenang terbatas

(3) Ankum sangat terbatas

c) Ankum berwenang penuh merupakan Ankum yang berwenang

menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dalam pasal 9

PP RINo.2 Tahun 2003 dan memberikan hukuman disiplin yang

diperberat dengan tambahan maksimal 7 hari ditempat khusus, pasal 24

Kep Kapolri No.Pol : Kep/43/IX/2004, tanggal 30 September 2004,

apabila :

(1) Negara/Wilayah tempat tugas dalam keadaan darurat

(2) Dalam Penugasan Opsus

(3) Dalam kondisi Siaga.

d) Ankum berwenang terbatas, berwenang menjatuhkan Hukuman

Disiplin berupa :

(1) Teguran tertulis

/ Hal. 24.......

- 24 -(2) Penundaan ikut pendidikan paling lama satu tahun dan penatuhan

hukuman tersebut diatas diberikan kepada Pama, Ba dan Ta yang

berada dibawah Pimpinannya serta didasarkan atas Perintah

Ankum Penuh.

e) Ankum berwenang sangat terbatas, berwenang menjatuhkan hukuman

disiplin berupa Teguran Tertulis yang diberikan kepada Ba dan Ta yang

berada dibawah Pimpinannya dan atas Perintah Ankum penuh.

f) Anggota Kepolisian Negara Ri yang nyata melakukan Pelanggaran

Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI dijatuhi Sanksi berupa Tindakan

Disiplin dan/atau Hukuman Disiplin pasal 7 PP No 2 Tahun 2003.

g) Sanksi Hukuman Disiplin adalah :

(1) Teguran tertulis

(2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1(satu) tahun

(3) Penundaan kenaikan gaji berkala

(4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1(satu) Tahun

(5) Mutasi yang bersifat Demosi

(6) Pembebasan dari abatan

(7) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu)

hari.

h) Penatuhan Hukuman Disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana pasal

12 ayat 1 PP RI No.2 Tahun 2003.

2. Susunan keanggotaan / perangkat sidang disiplin terdiri dari :

a) Pimpinan Sidang

b) pendamping pimpinan sidang

c) Sekretaris

d) Penuntut

e) Pendamping terperiksa

f) Petugas

/ Hal. 25.......

- 25 -3. Pengajuan keberatan.

a) Terhukum dapat mengaukan keberatan atas putusan yang diambil oleh

Pimpinan Sidang.

b) Tenggang waktu mengaukan keberatan selama 14 hari.

c) Dalam tengga ng waktu 14 hari Terhukum tidak mengajukan keberatan

maka hari ke 15, pelaksanaan hukuman.

d) Keberatan diajukan Terhukum kepada Atasan Ankum melalui Ankum.

e) Putusan atasan Ankum merupakan putusan Akhir.

4. Penyelesaian putusan sidang yang tidak terbukti.

a) Berdasarkan pasal 22 ayat (6) Kep Kapolri No. Pol. : Kep/44 /IX/2004

tanggal 30 September 2004 tentang tata cara sidang disiplin bagi

anggota Polri, bahwa Terperiksa dinyatakan tidak terbukti melakukan

pelanggaran disiplin, kepada Terperiksa dilakukan Rehabilitasi.

b) Tata cara Rehabilitasi bagi anggota Polri yang tidak terbukti melakukan

pelanggaran disiplin dengan surat Keterangan Tidak Terbukti, diberikan

kepada anggota Polri setelah melalui proses sidang disiplin yang hasil

putusannya adalah tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin ( Pasal

28 Kep Kapolri No. Pol : Kep/44 /IX/2004 tanggal 30 September 2004.

K. PEDOMAN PEMERIKSAAN DAN PEMBERKASAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI DAN/ATAU PELANGGARAN SANKSI PDH/PTDH

Pemeriksa mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pemeriksaan dan pemberkasan terhadap pelangaran Kode Etik Profesi Polri dan/atau pelanggaran dengan sanksi PDH / PTDH yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya.

1. Pelaksanan

Personel yang dilibatkan

Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH/PTDH, dilaksanakan oleh Sipropam Polres Deli Serdang yang ditunjuk oleh Kapolres .

/ Hal. 26.......

- 26 -

2. Urutan Tindakan

Urutan tindakan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan/atau pelanggaran sanksi PDH/PTDH adalah sebagai berikut :

a. kegiatan pemeriksaan di Sipropam Polres Deli Serdang , dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

1) penerimaan laporan / pengaduan dari Unit Provos

2) mempelajari laporan / pengaduan / surat / berkas / kasus yang dilaporkan masyarakat;

3) membuat laporan kepada Kapolres DS tentang duduk permasalahan kasus yang dilaporkan;

4) mencari dan mempelajari referensi terkait dengan kasus yang akan diperiksa;

5) penunjukan tim pemeriksa dengan surat perintah Kapolres

6) membuat rencana dan jadwal pemeriksaan;

7) membuat surat panggilan saksi, ahli dan terperiksa;

8) menyampaikan surat panggilan saksi, ahli dan terperiksa;

9) melaksanakan pemeriksaan saksi, ahli dan terperiksa;

10) mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran;

11) membuat resume hasil pemeriksaan;

12) melaksanakan gelar perkara;

13) apabila memenuhi unsur pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan/atau pelanggaran dengan sanksi PDH / PTDH, maka dilaksanakan penyusunan berkas;

14) menyerahkan berkas perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (Bp2KEP2) serta mengusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk pembentukan komisi Kode Etik Polri;

/ Hal. 27.......

- 27 -

15) apabila tidak memenuhi unsur pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH atau PTDH, maka dilaksanakan penghentian pemeriksaan dengan membuat Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan, Surat Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Penghentian pemeriksaan Pertanggungjawaban Profesi Polri (SP6);

16) membuat dan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Profesi Polri (SP2HP4) kepada pelapor paling sedikit 1 kali selama proses pemeriksaan.

b. waktu pemeriksaan dan pemberkasan

i. waktu pemeriksaan dan pemberkasan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan/atau pelanggaran dengan sanksi PDH / PTDH oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, yaitu :

1) kasus mudah paling lama 20 hari sejak diterimanya surat perintah pemeriksaan;

2) kasus sedang paling 40 hari sejak diterimanya surat perintah pemeriksaan;

3) kasus sulit 60 hari sejak diterimanya surat perintah pemeriksaan;

4) kasus sangat sulit 90 hari sejak diterimanya surat perintah tugas.

b. kriteria tingkat kesulitan pemeriksan dan pemberkasan dilihat dari saksi, surat, petunjuk, ahli, terperiksa, tempat kejadian perkara, barang bukti, alat pendukung dan peran lembaga lain;

c. pejabat penentu tingkat kesulitan pemeriksaan dan pemberkasan adalah Kasi Propam Polres Deli Serdang .

3. Ketentuan larangan dan kewajiban

a. larangan

1) pemeriksa dilarang secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi pemeriksa atau organisasi Polri;

/ Hal. 28.......

- 28 -2) pemeriksa dilarang menerima sesuatu pemberian dalam bentuk

apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesional pemeriksa;

3) pemeriksa dilarang memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi Polri;

4) pemeriksa dilarang mengungkapkan informasi apapun yang diketahuinya karena menjalankan tugas pemeriksaan kepada siapapun, kecuali melalui ketentuan / prosedur yang berlaku;

5) pemeriksa dilarang menyembunyikan hal yang dapat merugikan Polri dan atau dapat merupakan pelanggaran hukum;

6) saksi / saksi ahli / terperiksa dilarang menyembunyikan data dan fakta yang menjadi sasaran pemeriksaan.

b. Kewajiban

1) pemeriksa wajib berperilaku dan bersikap jujur, obyektif, cermat dan sungguh-sungguh serta selalu mempergunakan kemahiran jabatan dalam meleksanakan tugas pemeriksaan;

2) pemeriksa wajib memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi Polri dan organisasi Polri;

3) pemeriksa wajib dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan pemeriksaan senantiasa mempertahankan sikap bebas (independen);

4) pemeriksa wajib menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi Polri dan organisasi Polri;

5) pemeriksa wajib menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan profesi Polri dan organisasi Polri atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan kewajiban secara obyektif;

6) pemeriksa wajib memelihara dan mempertahankan moral dan martabat pemeriksa;

7) pemeriksa wajib melaporkan semua hasil pemeriksaan dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada;

8) saksi / saksi ahli / terperiksa wajib memberikan informasi / keterangan secara jujur dan benar sesuai fakta yang sebenarnya kepada pemeriksa dalam rangka pemeriksaan.

/ Hal. 29.......

- 29 -

SUSUNAN ACARA DALAM PELAKSANAAN SIDANG KKEP a.n. ……………………………..

NO PEJABAT KEGIATAN KETERANGAN

1 2 3 4

A PERANGKAT SIDANG (SEKRETARIS, ANGGOTA / CADANGAN SIDANG) SUDAH BERADA DI RUANG SIDANG

SEKRETARIS, ANGGOTA / CADANGAN SIDANG MENEMPATI TEMPAT DUDUK YANG TELAH DITENTUKAN.

I SIDANG KKEP DIMULAI :

1. SEKRETARIS SEKRETARIS MENYAMPAIKAN BAHWA : - ” KETUA KOMISI MEMASUKI RUANG SIDANG ”

. HADIRIN DIMOHON BERDIRI SETELAH KETUA KOMISI MENEMPATI

TEMPAT DUDUK YANG DISEDIAKAN.. HADIRIN DIPERSILAHKAN DUDUK

KEMBALI.

II PEMBUKAAN SIDANG

2. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MEMBUKA JALANNYA PERSIDANGAN :

” PADA HARI INI JUM’AT TANGGAL 8 BULAN APRIL TAHUN 2011 PUKUL ...... WIB, SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI MEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI ATAS NAMA TERPERIKSA …….., PANGKAT ……, NRP …… , JABATAN ……….. DENGAN RESMI DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM ”. ( KETUK PALU 3X )

3. SEKRETARIS . . .

- 30 -

1 2 3 43. SEKRETARIS PEMBACAAN TATA TERTIB SIDANG : TATA TERTIB SIDANG :

1. PERSIDANGAN BERSIFAT TERBUKA UNTUK UMUM.

2. AGAR PERSIDANGAN HIKMAT DAN TERTIB DILARANG MEMBUAT KEGADUHAN DAN TINDAKAN-TINDAKAN YANG DAPAT MENGGANGGU JALANNYA PERSIDANGAN.

3. DILARANG MEMBAWA SENPI / SAJAM, MEROKOK, MEMBAWA MAKANAN DAN MINUMAN KEDALAM RUANG SIDANG.

4. DIMOHON TIDAK MENGAKTIFKAN HANDPHONE SELAMA PERSIDANGAN.

5. PENGUNJUNG YANG MASUK KEDALAM RUANG SIDANG HARUS BERPAKAIAN SOPAN.

6. BAGI ANGGOTA SIDANG, SAKSI DAN TERPERIKSA YANG AKAN BICARA HARUS SEIJIN KETUA KOMISI.

4. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MEMERINTAHKAN SEKRETARIS UNTUK MEMANGGIL SERTA MENGHADAPKAN TERPERIKSA AGAR MEMASUKI RUANG SIDANG

KEPADA SAUDARA SEKRETARIS, AGAR MENGHADAPKAN TERPERIKSA …………. KE DEPAN PERSIDANGAN.

5. SEKRETARIS SEKRETARIS MEMANGGIL SERTA MENGHADAPKAN TERPERIKSA KE DEPAN PERSIDANGAN

PETUGAS MEMBAWA TERPERIKSA MENUJU RUANG SIDANG DAN MENGAMBIL TEMPAT LURUS DIDEPAN KETUA KOMISI DENGAN SIKAP SEMPURNA DAN MEMBERIKAN PENGHORMATAN DENGAN ABA-ABA DARI PETUGAS DAN LAPORAN.

PETUGAS HADAPKAN TERPERIKSA ……………KE DEPAN PERSIDANGAN

BUNYI ABA-ABA :” KEPADA KETUA SIDANG, HORMAT GERAK,

TEGAK GERAK ”

BUNYI LAPORAN :”LAPOR, SIAP MENGHADAPKAN

TERPERIKSA KEDEPAN PERSIDANGAN”

6. KETUA . . . .

31

1 2 3 4

6. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MEMERINTAHKAN PETUGAS KEMBALI KETEMPAT

KETUA KOMISI MEMPERSILAHKAN TERPERIKSA DUDUK

KEMUDIAN KETUA KOMISI MENANYAKAN IDENTITAS / KEADAAN TERPERIKSA

KETUA KOMISI MEMERINTAHKAN SEKRETARIS UNTUK MEMBACAKAN TUNTUTAN

PETUGAS KEMBALI KETEMPAT

SAUDARA TERPERIKSA SILAHKAN DUDUK DIDEPAN KETUA KOMISI

KETUA KOMISI MENANYAKAN IDENTITAS TERPERIKSA, SEBUTKAN NAMA, PANGKAT/NRP JABATAN, DAN KESATUAN

SAUDARA SEKRETARIS SILAHKAN BACAKAN TUNTUTAN

7. SEKRETARIS SEKRETARIS MEMBACAKAN TUNTUTAN SEKRETARIS MEMBACAKAN TUNTUTAN

8. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MENGATUR MEKANISME SIDANG

KETUA KOMISI MEMERINTAHKAN SEKRETARIS UNTUK MEMBAWA TERPERIKSA KELUAR RUANG SIDANG.

KEPADA SAUDARA SEKRETARIS BAWA TERPERIKSA KELUAR RUANG SIDANG

9. SEKRETARIS KEPADA SAUDARA PETUGAS SILAHKAN MEMBAWA TERPERIKSA KELUAR RUANG SIDANG

PETUGAS MEMBAWA TERPERIKSA KELUAR RUANG SIDANG

BUNYI ABA-ABA :” KEPADA KETUA SIDANG HORMAT GERAK, TEGAK GERAK

BUNYI LAPORAN :” LAPOR, TERPERIKSA SIAP DIBAWA KELUAR RUANG SIDANG

10. KETUA....

.

32

1 2 3 4

10. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MEMERINTAHKAN SEKRETARIS MENGHADAPKAN SAKSI …………..

KEPADA SAUDARA SEKRETARIS AGAR MENGHADAPKAN SAKSI ………….KEDEPAN PERSIDANGAN.

11. SEKRETARIS SEKRETARIS MEMANGGIL DAN MENGHADAPKAN SAKSI KE RUANG SIDANG

PETUGAS MEMBAWA SAKSI MENUJU RUANG SIDANG DAN MENGAMBIL TEMPAT LURUS DIDEPAN KETUA KOMISI DENGAN SIKAP SEMPURNA DAN MEMBERIKAN PENGHORMATAN DENGAN ABA-ABA DARI PETUGAS DAN LAPORAN.

KETUA KOMISI MEMPERSILAHKAN SAKSI MENEMPATI KURSI YANG TELAH DISEDIAKAN

PETUGAS HADAPKAN SAKSI…………….

BUNYI ABA-ABA :” KEPADA KETUA SIDANG HORMAT GERAK,

TEGAK GERAK ”

BUNYI LAPORAN :” LAPOR, SIAP MENGHADAPKAN SAKSI

KEDEPAN PERSIDANGAN ”.

SAKSI DIPERSILAHKAN UNTUK MENEMPATI KURSI YANG TELAH DISEDIAKAN

12. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MEMERINTAHKAN ROHANIWAN UNTUK MAJU KEDEPAN DAN MENGAMBIL POSISI DISAMPING DAN ATAU DIBELAKANG SAKSI

SAKSI DALAM POSISI BERDIRI.

KETUA KOMISI MENGUCAPKAN KALIMAT SUMPAH YANG DIIKUTI OLEH SAKSI

KETUA KOMISI MEMERINTAHKAN ROHANIWAN KEMBALI KETEMPAT

BUNYI SUMPAH AGAMA KRISTEN

” DEMI TUHAN SAYA BERSUMPAH AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENAR – BENARNYA DAN KESAKSIAN YANG SAYA KETAHUI DAN SAYA ALAMI UNTUK MENGUNGKAPKAN KEBENARAN DALAM PERSIDANGAN KOMISI KODE ETIK POLRI INI . ”

13. KETUA.....

33

1 2 3 4

13. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MENGATUR MEKANISME PEMERIKSAAN DALAM SIDANG

KETUA KOMISI MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA SAKSI

KETUA KOMISI MEMPERSILAHKAN KEPADA ANGGOTA KOMISI LAINNYA UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA SAKSI

KETUA KOMISI MEMPERSILAHKAN PENDAMPING UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA SAKSI

KALAU TIDAK ADA PERTANYAAN LAGI KETUA KOMISI MEMERINTAHKAN SEKRETARIS UNTUK MEMBAWA SAKSI KELUAR RUANG SIDANG

KETUA KOMISI MENGATUR MEKANISME PEMERIKSAAN DALAM SIDANG


KETUA KOMISI MEMPERSILAHKAN KEPADA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA LAINNYA UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA SAKSI

SILAHKAN PENDAMPING UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA SAKSI

SEKRETARIS BAWA SAKSI ………..KELUAR RUANG SIDANG

14. SEKRETARIS SEKRETARIS MEMERINTAHKAN PETUGAS UNTUK MEMBAWA SAKSI KELUAR SIDANG

KEPADA SAUDARA PETUGAS BAWA SAKSI ………. KELUAR RUANG SIDANG

SAUDARA PETUGAS BAWA SAKSI ………….

BUNYI ABA-ABA :” KEPADA KETUA SIDANG HORMAT GERAK, TEGAK GERAK

BUNYI LAPORAN :” LAPOR, TERPERIKSA SIAP DIBAWA

KELUAR RUANG SIDANG

15. KETUA.....

341 2 3 4

15 KETUA KOMISI KETUA KOMISI MENUNDA SIDANG DAN DILANJUTKAN PADA HARI ....TANGGAL ....... BULAN ...TAHUN ........ UNTUK MENDENGAR KETERANGAN TERPERIKSA SAKSI-SAKSI LAINNYA

KETUA MENYATAKAN : ” SIDANG DITUNDA DAN DILANJUTKAN PADA HARI ....... TGL ......... UNTUK MENDENGAR KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN TERPERIKSA (KETUKAN PALU 1 KALI).

III SIDANG LANJUTAN

16 KETUA KOMISI KETUA KOMISI MEMBUKA JALANNYA PERSIDANGAN :

” PADA HARI INI SENIN TANGGAL 11 BULAN APRIL TAHUN 2011 PUKUL ...... WIB, SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI LANJUTAN UNTUK MEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI LANJUTAN ATAS NAMA TERPERIKSA ........., NRP …. , JABATAN ………….. DENGAN RESMI DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM ”. ( KETUK PALU 3X )

17 SEKRETARIS PEMBACAAN TATA TERTIB SIDANG : TATA TERTIB SIDANG :1. PERSIDANGAN BERSIFAT TERBUKA

UNTUK UMUM.2. AGAR PERSIDANGAN HIKMAT DAN

TERTIB DILARANG MEMBUAT KEGADUHAN DAN TINDAKAN-TINDAKAN YANG DAPAT MENGGANGGU JALANNYA PERSIDANGAN.


3. DIMOHON....

35

1 2 3 44. DIMOHON TIDAK MENGAKTIFKAN

HANDPHONE SELAMA PERSIDANGAN.5. PENGUNJUNG YANG MASUK KEDALAM

RUANG SIDANG HARUS BERPAKAIAN SOPAN.


18 KETUA KOMISI KETUA KOMISI MEMERINTAHKAN SEKRETARIS UNTUK MEMANGGIL SERTA MENGHADAPKAN TERPERIKSA AGAR MEMASUKI RUANG SIDANG

KEPADA SAUDARA SEKRETARIS, AGAR MENGHADAPKAN TERPERIKSA ……… KE DEPAN PERSIDANGAN.

19 SEKRETARIS SEKRETARIS MEMANGGIL SERTA MENGHADAPKAN TERPERIKSA KE DEPAN PERSIDANGAN


PETUGAS HADAPKAN TERPERIKSA ……………. KE DEPAN PERSIDANGAN

BUNYI ABA-ABA :” KEPADA KETUA SIDANG, HORMAT GERAK,

TEGAK GERAK ”

BUNYI LAPORAN :”LAPOR, SIAP MENGHADAPKAN

TERPERIKSA KEDEPAN PERSIDANGAN”

20. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MEMERINTAHKAN TERPERIKSA UNTUK DUDUK DISAMPING PENDAMPING

SAUDARA TERPERIKSA UNTUK DUDUK DISAMPING PENDAMPING

21. SEKRETARIS....

.

36

1 2 3 4

21. SEKRETARIS SEKRETARIS MEMANGGIL DAN MENGHADAPKAN SAKSI KE RUANG SIDANG

PETUGAS BAWA SAKSI MENUJU RUANG SIDANG DAN MENGAMBIL TEMPAT LURUS DIDEPAN KETUA KOMISI DENGAN SIKAP SEMPURNA DAN MEMBERIKAN PENGHORMATAN DENGAN ABA-ABA DARI PETUGAS DAN LAPORAN.

PETUGAS HADAPKAN SAKSI A.N.- ...........- ................

BUNYI ABA-ABA :” KEPADA KETUA SIDANG HORMAT GERAK,

TEGAK GERAK ”BUNYI LAPORAN :” LAPOR, SIAP MENGHADAPKAN SAKSI

KEDEPAN PERSIDANGAN ”.22. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MEMERINTAHKAN

ROHANIWAN UNTUK MAJU KEDEPAN DAN MENGAMBIL POSISI DISAMPING DAN ATAU DIBELAKANG SAKSI

SAKSI DALAM POSISI BERDIRI.

KETUA KOMISI MENGUCAPKAN KALIMAT SUMPAH YANG DIIKUTI OLEH SAKSI


BUNYI SUMPAH AGAMA ISLAM

” DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENAR – BENARNYA DAN KESAKSIAN YANG SAYA KETAHUI DAN SAYA ALAMI UNTUK MENGUNGKAPKAN KEBENARAN DALAM PERSIDANGAN KOMISI KODE ETIK POLRI INI . ”



KETUA KOMISI MEMPERSILAHKAN KEPADA ANGGOTA KOMISI LAINNYA UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA SAKSI

KETUA KOMISI MENGATUR MEKANISME PEMERIKSAAN DALAM SIDANGKETUA KOMISI MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA SAKSI

KETUA KOMISI MEMPERSILAHKAN KEPADA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA LAINNYA UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA SAKSI

KETUA....

37

1 2 3 4 KETUA KOMISI MEMPERSILAHKAN

PENDAMPING UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA SAKSI

KALAU TIDAK ADA PERTANYAAN LAGI KETUA KOMISI MEMERINTAHKAN SEKRETARIS UNTUK MEMBAWA SAKSI KELUAR RUANG SIDANG

SILAHKAN PENDAMPING UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA SAKSISEKRETARIS BAWA SAKSI KELUAR RUANG SIDANG

24. SEKRETARIS SEKRETARIS MEMERINTAHKAN PETUGAS UNTUK MEMBAWA SAKSI KELUAR RUANG SIDANG

SAUDARA PETUGAS BAWA SAKSI KE LUAR RUANG SIDANG A.N.- ........- ...............

25. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MEMERINTAHKAN TERPERIKSA UNTUK DUDUK BERHADAPAN DENGAN ANGGOTA KOMISI

KEPADA SAUDARA TERPERIKSA UNTUK DUDUK BERHADAPAN DENGAN ANGGOTA KOMISI

26. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MEMERINTAHKAN ROHANIWAN UNTUK MAJU KEDEPAN DAN MENGAMBIL POSISI DISAMPING DAN ATAU DIBELAKANG TERPERIKSA

TERPERIKSA DALAM POSISI BERDIRI.

KETUA KOMISI MENGUCAPKAN KALIMAT SUMPAH YANG DIIKUTI OLEH TERPERIKSA


” DEMI TUHAN SAYA BERSUMPAH AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENAR – BENARNYA UNTUK MENGUNGKAPKAN KEBENARAN DAN KEADILAN DALAM PERSIDANGAN KOMISI KODE ETIK POLRI INI . ”


KETUA KOMISI MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA TERPERIKSA

KETUA KOMISI MENGATUR MEKANISME PEMERIKSAAN DALAM SIDANG

KETUA KOMISI MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA TERPERIKSA

KETUA...

.

381 2 3 4

KETUA KOMISI MEMPERSILAHKAN KEPADA ANGGOTA KOMISI LAINNYA UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA TERPERIKSA

KETUA KOMISI MEMPERSILAHKAN KEPADA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA LAINNYA UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA TERPERIKSA

28. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MEMPERSILAHKAN

PENDAMPING UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA TERPERIKSA

KALAU TIDAK ADA PERTANYAAN LAGI KETUA KOMISI MENSKOR SIDANG SELAMA 15 MENIT

KETUA KOMISI MENYATAKAN SKOR SAYA CABUT

SILAHKAN PENDAMPING UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA TERPERIKSA

SIDANG DISKOR SELAMA 15 MENIT (KETUK PALU 1X)

SKOR DINYATAKAN DICABUT (KETUK PALU 1 X)

29. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MENUNDA SIDANG DAN DILANJUTKAN PADA HARI SELASA TANGGAL 12 APRIL 2011 UNTUK MEMBERI KESEMPATAN PENDAMPING MEMBUAT NOTA PEMBELAAN DAN ANGGOTA KOMISI MERUMUSKAN KEPUTUSAN

KETUA MENYATAKAN : ” SIDANG DITUNDA DAN DILANJUTKAN PADA HARI ...... TGL ............ UNTUK MEMBERI KESEMPATAN PENDAMPING MEMBUAT NOTA PEMBELAAN DAN ANGGOTA KOMISI MERUMUSKAN KEPUTUSAN (KETUKAN PALU 1 KALI).

IV SIDANG LANJUTAN 28. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MEMBUKA JALANNYA

PERSIDANGAN :” PADA HARI INI ..........TANGGAL ........BULAN ............TAHUN .......... PUKUL ...... WIB, SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI LANJUTAN UNTUK MEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI LANJUTAN ATAS NAMA TERPERIKSA ……….. NRP …………, JABATAN …………) DENGAN RESMI DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM ”. ( KETUK PALU 3X )

29. SEKRETARIS . . . . .

39

1 2 3 4

29. SEKRETARIS PEMBACAAN TATA TERTIB SIDANG : TATA TERTIB SIDANG :1. PERSIDANGAN BERSIFAT TERBUKA







30. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MEMPERSILAHKAN KEPADA TERPERIKSA DAN PENDAMPING TERPERIKSA UNTUK MEMBACAKAN NOTA PEMBELAAN

KETUA KOMISI MENUNDA SIDANG SELAMA 30 MENIT UNTUK RAPAT MEMBUAT KONSEP KEPUTUSAN SIDANG

SILAHKAN TERPERIKSA DAN PENDAMPING TERPERIKSA UNTUK MEMBACAKAN NOTA PEMBELAAN

”SIDANG DITUNDA SELAMA 30 MENIT”, KETUK PALU 1 (SATU) KALI

31. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MEMBUKA SIDANG KEMBALI UNTUK MEMBACAKAN KEPUTUSAN

SEBELUM PEMBACAAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI MEMERINTAHKAN KEPADA TERPERIKSA UNTUK DUDUK DI DEPAN KETUA SIDANG

SIDANG DIBUKA KEMBALI, KETUK PALU 1 (SATU) KALI

SAUDARA TERPERIKSA SILAHKAN DUDUK DI DEPAN KETUA SIDANNG

PEMBACAAN . . . . .

40

1 2 3 4

PEMBACAAN KEPUTUSAN SIDANG OLEH KETUA KOMISI

SELANJUTNYA KETUA KOMISI MENANYAKAN KEPADA SEMUA ANGGOTA KOMISI ATAS PEMBACAAN KEPUTUSAN SETUJU ATAU TIDAK

KETUA KOMISI MENANYAKAN KEPADA TERPERIKSA KEBERATAN ATAU TIDAK DENGAN KEPUTUSAN TERSEBUT.

APABILA KEBERATAN DIPERSILAHKAN UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN DALAM BENTUK TERTULIS BATAS WAKTU 7 HARI KERJA SETELAH MENERIMA PUTUSAN.

PEMBACAAN KEPUTUSAN SIDANG KOMISI

APAKAH PARA ANGGOTA KOMISI SETUJU DENGAN KEPUTUSAN DIMAKSUD

SAUDARA TERPERIKSA KEBERATAN ATAU TIDAK DENGAN KEPUTUSAN TERSEBUT.

SAUDARA TERPERIKSA SILAHKAN UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN DALAM BENTUK TERTULIS BATAS WAKTU 7 HARI KERJA SETELAH MENERIMA PUTUSAN

32. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MENUTUP JALANNYA

SIDANG

TEKS PENUTUPAN :

” PADA HARI INI ...... TANGGAL ....... BULAN ........TAHUN ............ PUKUL ...... WIB, SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI LANJUTAN UNTUK MEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI ATAS NAMA TERPERIKSA ……………… DINYATAKAN DITUTUP ”.

( KETUK PALU 3X )

33. SEKRETARIS . . .

41

1 2 3 4

33. SEKRETARIS KETUA KOMISI BESERTA PARA ANGGOTA MENINGGALKAN RUANG SIDANG

HADIRIN DIMOHON BERDIRI

HADIRIN MENINGGALKAN RUANG SIDANG.

KETUA KOMISI BESERTA PARA ANGGOTA DIPERSILAHKAN MENINGGALKAN RUANG SIDANG


HADIRIN DIPERSILAHKAN MENINGGALKAN RUANG SIDANG.

V SIDANG KKEP LANJUTAN :

34 SEKRETARIS SEKRETARIS MENYAMPAIKAN BAHWA :

- ” KETUA KOMISI MEMASUKI RUANG SIDANG ”

. HADIRIN DIMOHON BERDIRI

SETELAH KETUA KOMISI MENEMPATI TEMPAT DUDUK YANG DISEDIAKAN.

. HADIRIN DIPERSILAHKAN DUDUK KEMBALI.

VI PEMBUKAAN SIDANG

35. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MEMBUKA JALANNYA PERSIDANGAN :

” PADA HARI INI ...... TANGGAL ........ BULAN APRIL TAHUN 2011 PUKUL ...... WIB, SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI LANJUTAN DALAM AGENDA PEMBACAAN NOTA PEMBELAAN DAN KEPUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI, ATAS NAMA TERPERIKSA …………I DENGAN INI DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM ”.

( KETUK PALU 3X )

36. SEKRETARIS . . . . .

42

2

1 2 3 4

36. SEKRETARIS PEMBACAAN TATA TERTIB SIDANG : TATA TERTIB SIDANG :1. PERSIDANGAN BERSIFAT TERBUKA







4. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MEMERINTAHKAN SEKRETARIS UNTUK MEMANGGIL SERTA MENGHADAPKAN TERPERIKSA AGAR MEMASUKI RUANG SIDANG

KEPADA SAUDARA SEKRETARIS, AGAR MENGHADAPKAN TERPERIKSA ……….. KE DALAM RUANG SIDANG.

5. SEKRETARIS SEKRETARIS MEMANGGIL SERTA MENGHADAPKAN TERPERIKSA KE DALAM RUANG SIDANG

PETUGAS HADAPKAN TERPERIKSA …………..., KE DALAM RUANG SIDANG

PETUGAS . . . ..

43

1 2 3 4


BUNYI ABA-ABA :

” KEPADA KETUA SIDANG, HORMAT GERAK, TEGAK GERAK ”

BUNYI LAPORAN :

”LAPOR, SIAP MENGHADAPKAN TERPERIKSA

6. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MEMERINTAHKAN PETUGAS KEMBALI KETEMPAT

KETUA KOMISI MEMPERSILAHKAN TERPERIKSA DUDUK

PETUGAS KEMBALI KETEMPAT

SAUDARA TERPERIKSA SILAHKAN DUDUK DIDEPAN KETUA KOMISI

7. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MEMPERSILAHKAN KEPADA TERPERIKSA DAN PENDAMPING TERPERIKSA UNTUK MEMBACAKAN NOTA PEMBELAAN

KETUA KOMISI MENUNDA SIDANG SELAMA 30 MENIT UNTUK RAPAT MEMBUAT KONSEP KEPUTUSAN SIDANG

SILAHKAN TERPERIKSA DAN PENDAMPING TERPERIKSA UNTUK MEMBACAKAN NOTA PEMBELAAN

”SIDANG DITUNDA SELAMA 30 MENIT”, KETUK PALU 1 (SATU) KALI

8. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MEMBUKA SIDANG KEMBALI UNTUK MEMBACAKAN KEPUTUSAN

PEMBACAAN KEPUTUSAN SIDANG OLEH KETUA KOMISI

SELANJUTNYA KETUA KOMISI MENANYAKAN KEPADA SEMUA ANGGOTA KOMISI ATAS PEMBACAAN KEPUTUSAN SETUJU ATAU TIDAK

SIDANG DIBUKA KEMBALI, KETUK PALU 1 (SATU) KALI

PEMBACAAN KEPUTUSAN SIDANG KOMISI

APAKAH PARA ANGGOTA KOMISI SETUJU DENGAN KEPUTUSAN DIMAKSUD

9. KETUA.....

44

1 2 3 4 KETUA KOMISI MENANYAKAN KEPADA

TERPERIKSA KEBERATAN ATAU TIDAK DENGAN KEPUTUSAN TERSEBUT.

APABILA KEBERATAN DIPERSILAHKAN UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN DALAM BENTUK TERTULIS BATAS WAKTU 7 HARI KERJA SETELAH MENERIMA PUTUSAN.

SAUDARA TERPERIKSA KEBERATAN ATAU TIDAK DENGAN KEPUTUSAN TERSEBUT.

SAUDARA TERPERIKSA SILAHKAN UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN DALAM BENTUK TERTULIS BATAS WAKTU 7 HARI KERJA SETELAH MENERIMA PUTUSAN

VII PENUTUPAN9. KETUA KOMISI KETUA KOMISI MENUTUP JALANNYA

SIDANGTEKS PENUTUPAN :

” PADA HARI INI ... TANGGAL ....... BULAN ...... TAHUN ..... PUKUL ...... WIB, SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI ATAS NAMA TERPERIKSA ………, NRP ….., JABATAN ………. KESATUAN ………… DINYATAKAN DITUTUP ”.

( KETUK PALU 3X )10. SEKRETARIS KETUA KOMISI BESERTA PARA

ANGGOTA MENINGGALKAN RUANG SIDANG


HADIRIN MENINGGALKAN RUANG SIDANG.

KETUA KOMISI BESERTA PARA ANGGOTA DIPERSILAHKAN MENINGGALKAN RUANG SIDANG


HADIRIN DIPERSILAHKAN MENINGGALKAN RUANG SIDANG.

Mengetahui

KETUA KOMISI

.................................................

Jakarta, 2011

SEKRETARIS KOMISI

..........................................

- 45 -

VI. PENUTUP

Demikianlah Pedoman Penjabaran Tugas Pokok SiPropam Polres Deli Serdang

Dalam Hal Pertanggung Jawaban Profesi Dan Pengamanan Internal di Jajaran Polres

Deli Serdang ini dibuat untuk disampaikan kepada KA dan mohon saran serta petunjuk

selanjutnya .

Lubuk Pakam, Februari 2018KASI PROPAM POLRES DELI SERDANG

K U A T, SHINSPEKTUR POLISI SATU NRP 74030569

· Web viewArahan dari Pawas / Penerima apel j. Acara Tambahan Sasaran pencatat apel secara rutin adalah : a. Manusia 1. Pimpinan dan pejabat utama 2. Anggota Polri dan PNS b. Benda

Documents