Page 1
PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA DALAM
PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMUDA
TANGERANG (ANALISIS YURIDIS UU NO 12 TAHUN 1995).
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh:
WAWAN SOLIHIN
NIM: 1111045100015
KONSENTRASI KEPIDANAAN ISLAM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2015/1436 H
Page 5
i
ABSTRAK
WAWAN SOLIHIN, NIM 1111045100015, Judul Skripsi:
“Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Dalam Pandangan Hukum
Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Pemuda Tangerang (Analisis Yuridis UU No 12 Tahun 1995)”. Konsentrasi
Kepidanaan Islam, Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Pemuda Tangerang berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 dan Hukum
Pidana Islam. Hal ini dilakukan dengan mengkaji perlindungan hak kesehatan
fisik narapidana tersebut berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam.
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum
empiris sosiologis, dengan melihat dari segi Undang-Undang No 12 Tahun
1995 dan fakta sesungguhnya di lapangan yaitu berupa pelaksanaan hak
kesehatan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan. Pendekatan penelitian
menggunakan pendekatan normatif yaitu Undang-Undang No 12 Tahun 1995
dan pendekatan empiris yaitu pelaksanaan perlindungan kesehatan fisik di
Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang. Sedangkan jenis penelitiannya berupa
analisis kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan tentang suatu fenomena
yang datanya diambil melalui buku-buku literatur, peraturan Undang-Undang
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, wawancara dengan Kasi Binapi,
penjaga Lapas, dokter Lapas, dan beberapa narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang.
Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hak kesehatan fisik
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang sudah
sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 dan hukum pidana Islam
yaitu Al-Maqasid Al-Syari’ah yakni Hifzh al-nafsi (memelihara jiwa). Hal itu
terlihat dari pelayanan kesehatan dari pihak Lapas yang cukup baik terhadap
narapidana yang sakit, baik itu sakit ringan maupun sakit berat. Sarana
prasarananya pun sudah lengkap mulai dari program penyuluhan kesehatan,
pengecekan kesehatan, asupan makan yang bergizi, alat-alat kesehatan, obat-
obatan, tim medis serta kebersihan di Lapas tersebut terjaga dengan baik dan
bersih. Sehingga tidak ada narapidana yang meninggal karena sakit di dalam
Lapas.
Pembimbing : Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag
Page 6
ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah wasyukurillah, segala puja dan puji syukur penulis
panjatkan kehadirat Allah SWT. Dengan kuasa-Nya kita dapat bernafas,
bergerak, berfikir dan hidup dengan penuh makna dan kebahagiaan atas nikmat
yang indah. Dengan penuh keikhlasan, Penulis bersyukur atas kehidupan yang
telah diberi. Alhamdulillah Allah SWT telah memberikan kita potensi berfikir,
bertindak, berusaha, dan berjuang.
Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah
Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa umat Islam dari zaman Jahiliyah
menuju zaman Islamiyah yang seperti sekarang ini. Kesejahteraan dan
keselamatan semoga selalu tercurahkan untuknya, para keluarga, seluruh
sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.
Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT. Tidak ada
kemampuan melainkan apa yang telah Allah SWT berikan, atas Ridha-Nya
pula disertai dengan kesungguhan, maka penulis dapat menyelesaikan salah
satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mencapai gelar (S1) Sarjana Strata
Satu di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan
menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang penulis
angkat dengan judul: “Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Dalam
Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang (Analisis Yuridis UU No
12 Tahun 1995)”.
Page 7
iii
Selama pembuatan skripsi ini tidak sedikit kesulitan dan kendala yang
dialami penulis, Namun berkat kesungguhan hati dan kerja keras disertai
dorongan dan bantuan dari semua pihak, maka semua kesulitan dan kendala itu
dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu penulis memanjatkan
syukur yang sedalam-dalam kehadirat Allah SWT dan mengucapkan terima
kasih yang tiada terhingga serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini:
Dr. H. M. Nurul Irfan M. Ag. Yang dengan tulus, ikhlas dan penuh perhatian
telah membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk-petunjuk serta
nasihat-nasihat yang sangat berharga kepada penulis.
Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada yang
terhormat.
1. Bapak Prof. Dr. Dede Rosyada, MA. Rektor UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
2. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta para pembantu Dekan.
3. Ibu Dra. Hj. Maskufa. M.Ag Ketua Program Studi Jinayah Siyasah jurusan
Kepidanaan Islam dan kepada ibu Rosdiana MA, Sekretaris Program Studi
Kepidanaan Islam.
4. Bapak H. Qosim Arsyadani S.Ag.,MA Dosen Akademik yang telah
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Bapak Dr. H.M. Nurul Irfan, M, Ag. sebagai dosen pembimbing yang telah
memberikan arahan dan bimbingan serta saran kepada penulis.
Page 8
iv
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah,
beserta seluruh karyawan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
7. Pihak perpustakaan umum dan perpustakaan fakultas syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
8. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Banten
yang telah memberikan perizinan untuk meneliti di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang.
9. Ketua Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dan para petugas yang telah
memberikan izin penulis untuk mengadakan penelitian dan memperoleh
informasi, tidak lupa juga rekan-rekan narapidana di Lapas Kelas IIA
Pemuda Tangerang yang telah memberikan informasi kepada penulis.
10. Bapak dan ibuku yang tercinta, bapak H. Sulhi dan Ibu Hj. Marhati’ah
yang telah berusaha payah membesarkan dan mengarahkan pendidikan
penulis, sehingga tanpa hal tersebut sulit kiranya penulis dapat mencapai
apa yang diperoleh saat ini. Terima kasih telah memberikan kasih sayang,
doa, motivasi, semangat dan pengorbanan sepanjang masa hingga sekarang
anakmu dapat menuntut ilmu hingga jenjang saat ini.
11. Untuk kakakku Suherman SE, Sukmariah, Edi Suaedi, Wati, Umi Kulsum
yang telah mendukung untuk menyelesaikan Studi di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, dan adikku Mursi dan Feri Setiawan yang telah
memberi semangat dan inspirasi.
12. Neng Novi Mela Yuliani S. Pd. Yang selalu sabar menemani, memberi
semangat dan motivasi di saat pembuatan skripsi ini.
Page 9
v
13. Keluarga (Ikatan Remaja Masjid Fathulah) IRMAFA yang tidak bisa
disebutkan satu persatu, yang telah membantu serta bertukar fikiran baik
selama belajar hingga detik-detik pelaksanaan wisuda.
14. Sahabat-sahabat Jurusan Pidana Islam angkatan 2011 yang tidak bisa
disebutkan satu persatu, yang telah memotivasi untuk terselesainya skripsi.
15. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Cilegon (KMC) yang tidak bisa
disebutkan satu persatu, yang telah memotivasi untuk terselesainya skripsi.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi
ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, semoga semua kebaikan
yang telah diberikan mendapatkan ganjaran yang setimpal serta selalu
mendapat ridha Allah SWT dan keberkahannya Rasulullah SAW.
penulis sangat menyadari keterbatasan kemampuan penulis, serta
mengakui sifat kemanusiaan yang banyak kekurangan dan kesalahan. Segala
petunjuk dari para pembaca sangat diharapkan demi pembenaran dan
kesempurnaan skripsi ini dan semoga membawa manfaat khususnya bagi
penulis dan para pembaca aamiin.
Mengakhiri kata pengantar ini, penulis berdoa semoga partisipasi aktif
semua pihak yang tersebut di atas dan yang tidak dapat disebutkan, benar-benar
menjadi bagian dari rangkaian amal mereka, Aamiin.
Jakarta, Maret 2015
Wawan Solihin
1111045100015
Page 10
vi
DAFTAR ISI
Halaman Judul
Lembar Pengesahan Pembimbing
Surat Pernyataan Karya Ilmiah
Abstrak ............................................................................................................... ... i
Kata Pengantar .................................................................................................... . ii
Daftar Isi ............................................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1
B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah …………………… . 15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………… ............................. 16
D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu ............................................ .... 17
E. Metode Penelitian ........................................................................... ... 18
F. Sitematika Penulisan ........................................................................ . 22
BAB II HAM DAN KONSEP PERUNDANG-UNDANGAN NARAPIDANA
BERDASARKAN UU NO 12 TAHUN 1995 DAN HUKUM PIDANA
ISLAM
A. Hakikat Hak Asasi Manusia ............................................................... 25
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .................................................. . 25
2. Hak Asasi Manusia Menurut Islam ............................................. . 27
3. Jenis-jenis Hak Asasi Manusia Dalam Islam ............................... 29
4. Sejarah Hak Asasi Manusia ........................................................ . 33
Page 11
vii
5. Jenis-jenis Hak Asasi Manusia ................................................... . 35
B. Hakikat Perlindungan Hak Narapidana ............................................ . 38
C. Konsep Perundangan Terhadap Narapidana Menurut UU No 12 Tahun
1995 .................................................................................................. . 40
1. Hakikat Narapidana .................................................................... . 40
2. Hak-Hak Narapidana ................................................................... . 41
D. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Menurut Hukum Pidana
Islam dan UU No 12 Tahun 1995 ................................................ ..... 42
1. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Menurut UU No 12
Tahun 1995 .................................................................................. . 43
2. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Menurut Hukum Islam
..................................................................................................... .. 45
BAB III DESKRIPSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
PEMUDA TANGERANG DAN KASUS PELANGGARAN HAK
NARAPIDANA
A. Deskripsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
..................................................................................................... .. 48
B. Keadaan Bangunan ...................................................................... . 49
C. Tinjauan Historis ......................................................................... . 50
D. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................ . 51
E. Struktur Organisasi ...................................................................... . 52
F. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .................................................... . 53
G. Indikator Keberhasilan ................................................................ . 55
Page 12
viii
H. Jumlah Narapidana Keseluruhan Di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Pemuda Tangerang ....................................................... 56
I. Sarana Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda
Tangerang ..................................................................................... 56
J. Sarana Kesehatan Alat Medis, Obat-obatan, Ruangan, Alur Berobat
....................................................................................................... 57
K. Kondisi Saat Ini ........................................................................... 59
L. Kasus Pelanggaran Hak Narapidana Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Pemuda Tangerang ....................................................... 61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PERLINDUNGAN KESEHATAN
NARAPIDANA
A. Kajian Pelaksanaan Hak Kesehatan Fisik Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang Menurut UU No 12
Tahun 1995 ................................................................................... 62
1. Pelayanan Kesehatan .............................................................. 64
2. Asupan Makanan .................................................................... 72
3. Akses Kesehatan ..................................................................... 74
4. Kebersihan .............................................................................. 75
5. Olahraga ................................................................................. 76
B. Kajian Pelaksanaan Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Pemuda Tangerang Menurut Hukum Pidana Islam .... 76.
C. Temuan Penelitian ........................................................................ 80
Page 13
ix
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ....................................................................................... 82
B. Saran .................................................................................................. 83
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Page 14
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia sejak lahir tentunya saling membutuhkan satu sama lain karena
manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia harus
mengetahui tata cara dalam kehidupan bermasyarakat agar mampu
menciptakan kehidupan yang damai dan tentram. Dalam kehidupan
bermasyarakat, tentunya akan diatur oleh hukum yang berlaku di negara
tersebut, sehingga masyarakat harus tunduk terhadap hukum tanpa terkecuali.
Hukum berfungsi untuk mengatur tata cara penyelenggaraan negara, seperti
yang dinyatakan oleh Teguh Prasetyo dalam buku yang berjudul Hukum
Pidana menyatakan bahwa tujuan hukum pidana yaitu:
1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan
yang tidak baik (Aliran klasik)
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik
menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan
lingkungannya (Aliran modern). 1
Dari tujuan di atas, dapat diketahui bahwa hukum bertujuan untuk
mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan, sehingga seseorang yang
telah melakukan kejahatan tersebut mampu menyadari serta kembali lagi untuk
1. Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2012, cet - 3 h. 14
Page 15
2
melakukan perbuatan yang lebih baik, dan dapat bersatu kembali dengan
lingkungan masyarakat.
Pada saat ini, di Indonesia sedang berlangsung usaha untuk
memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian
dari usaha pembaharuan hukum Nasional yang menyeluruh. Usaha
pembaharuan itu dilakukan, tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang
sekarang ini diberlakukan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan
perkembangan masyarakat, akan tetapi karena KUHP tersebut tidak lebih dari
produk warisan penjajahan Belanda yang tidak sesuai dengan pandangan hidup
bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
Seperti yang dinyatakan oleh Jimmly Ashidiqqie dalam bukunya yang
berjudul Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia bahwa “Perlunya KUHP itu
diperbaharui bertolak dari alasan-alasan yang bersifat praktis, filosofis,
sosiologis, dan bahkan alasan yang bersifat praktis karena adanya kebutuhan
dalam praktik”.2 Maka dari itu hukum yang telah ditetapkan dalam KUHP
perlu diadakan pembaharuan dan dikodifikasi mengikuti perkembangan zaman,
sehingga manusia bisa mengetahui dan mentaati peraturan-peraturan baru
tersebut, dimana peraturan tersebut lebih baik dibandingkan KUHP yang lama.
Pembangunan di bidang hukum merupakan bagian yang tidak bisa
dipisahkan dengan pembangunan manusia seutuhnya, untuk itu usaha
pembangunan di bidang hukum perlu terus ditingkatkan. Harus disadari bahwa
pembangunan hukum merupakan salah satu sarana untuk terwujudnya sistem
2. Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Angkasa 1996,
h. 1
Page 16
3
hukum dan produk hukum yang dapat mengayomi dan memberikan landasan
hukum bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri.
Hukum adalah perlindungan bagi para individu agar ia tidak
diperlakukan semena-mena di satu pihak ke pihak yang lain. Hukum
merupakan perlindungan bagi masyarakat dan negara agar tidak ada
seorangpun yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati
bersama. Oleh karena itu, hukum bukan saja merupakan salah satu jaminan
perlindungan terhadap individu agar tidak diperlakukan semena-mena, tetapi
juga merupakan alat pengatur antar hak dan kewajiban serta antara kewajiban
dan ketertiban. Sehubungan dengan hal tersebut, maka alat penegak hukum
dalam melaksanakan tugasnya bukan semata-mata bertolak pada ketentuan
yang berlaku, tetapi juga wajib melayani kebutuhan masyarakat secara serasi
dan seimbang.
Ali Yuswandi menegaskan bahwa “Aparat penegak hukum harus berani
mengambil langkah-langkah secara tegas kepada setiap pelanggar hukum dan
melindungi setiap orang dari setiap tindakan pelanggar hukum”.3 Maka dari itu,
jika penegak hukum di Indonesia melaksanakan hukumnya dengan tegas, maka
kemungkinan besar lebih sedikit orang yang melakukan pelanggaran hukum
karena manusia cenderung akan takut dengan pelaksanaan hukum yang tegas.
Jika hukuman bisa dibeli maka hukum pun akan rusak dan tidak akan menjadi
sebuah pembelajaran bagi manusia.
3. Ali Yuswandi, Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana
cet -1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 1995, h.2
Page 17
4
Meningkatnya kesejahteraan hidup serta makin cepatnya penerapan
teknologi modern justru manusia bukan makin bahagia, akan tetapi malah
mengalami kemunduran-kemunduran yang berhakekat Dehumanisasi.4
Keadaan manusia justru semakin memburuk dan secara keseluruhan bahkan
menunjukkan gejala-gejala rontok. Mengenai kenyataan ini, kalangan ilmuwan
dan kaum cerdik-cendikiawan banyak menuliskan pendapat dan peringatannya,
sedangkan pers dan media masa lainnya sehari-hari penuh dengan berita-berita
tentang makin parahnya keadaan manusia saat ini.
Menurut Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto dalam bukunya
yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana menjelaskan bahwa:
Memburuknya keadaan manusia di dunia modern sekarang ini, ternyata
bukan saja memiskinkan manusia akan kebajikan dan perhatian terhadap
sesamanya, akan tetapi telah meningkatkan pula kecenderungan-
kecenderungan yang mendorong meningkatnya perbuatan-perbuatan
kekerasaan dan teror, sehingga terasa sangat mengancam peradaban dan
martabat manusia modern tersebut.5
Banyaknya tindakan-tindakan yang mengancam peradaban dan martabat
manusia pada saat ini, karena banyaknya tindakan pelanggaran moral yang
buruk sehingga merugikan manusia yang lainnya. Dengan banyaknya tindakan
moral yang buruk maka semakin bertambah pula jumlah narapidana. Meskipun
seseorang telah ditetapkan menjadi seorang narapidana, akan tetapi narapidana
tersebut tetap memiliki hak-hak yang harus dilindungi yang sesuai dengan
4. Dehumanisme adalah penghilangan harkat manusia. KBBI, Jakarta: Balai Pustaka 1988
cet-1.
5. Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto. Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan
Hukum Pidana, , Jakarta: Ghalia Indonesia 1984, cet -1, h. 27-28
Page 18
5
amanat UU No 12 Tahun 1995 dalam pasal 14 dinyatakan bahwa hak-hak
narapidana meliputi:
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
yang tidak dilarang;
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu
lainnya;
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga;
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.6
Meskipun hak-hak narapidana sudah diatur dalam Undang-Undang, akan
tetapi pada kenyataannya masih ada beberapa hak narapidana yang belum
terpenuhi. Tentunya hal ini menjadi masalah dalam pelaksanaan hak asasi
manusia.
Sebagai titik tolak dalam pembahasan masalah hak asasi manusia di
Indonesia ini, maka sorotan kita tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar dan
Pancasila, karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dari segala
peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, begitu pula Pancasila
adalah merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia.
6. Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: PT Intan Sejati 2007, cet -3,
h. 185
Page 19
6
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pengendapan dari
cita-cita dan pengalaman bangsa Indonesia dalam perjuangan pergerakan
kemerdekaan Indonesia untuk menghapuskan penjajahan. Oleh sebab itu, pada
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan menonjolkan hak
setiap bangsa untuk merdeka, sebagaimana dinyatakan pada alinea pertamanya
yaitu “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh
sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.7
Menurut Johnny Ibrahim, dalam bukunya yang berjudul Teori Dan
Metodologi Penelitian Hukum Normatif menyatakan “Pada dasarnya
kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum, sepanjang sejarah
peradaban manusia peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana
yang menginginkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara
damai dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui”. 8
Manusia sebagai
makhluk yang tidak luput dari kesalahan maka dengan itu manusia tidak bisa
dipisahkan dengan hukum, karena dengan adanya hukum manusia bisa menjadi
lebih baik dan terarah.
Menurut Sholehuddin dalam bukunya yang berjudul Sistem Sanksi
Dalam Hukum Pidana menyatakan bahwa:
Masalah hukum tidaklah dapat dipisahkan dengan masalah pidana dan
pemidanaan yang dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari
7. Djoko Prakoso dan Andhi Nirwanto, Euthanasia, Hak Asasi Manusia dan Hukum
Pidana, h, 41-42
8. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Malang:
Bayumedia Publishing, 2007, cet -3, h. 1.
Page 20
7
abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan para ahli. Bila
disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah hal
yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui
tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraan dengan mendasarkan
diri pada pengalamannya di masa lampau9.
Maka tidak diherankan lagi jika peraturan selalu mengalami perubahan
dan selalu diperdebatkan oleh kalangan para ahli hukum karena hukum selalu
berubah-ubah tidak ada hukuman yang bisa menjamin tanpa adanya perubahan
yang menuju kebaikan. Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995
menyatakan bahwa:
Fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan
pemasyarakatan agar dapat berintegritasi secara sehat dengan
masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab oleh karena itu sistem
pemasyarakatan haruslah mampu mengembalikan warga binaannya
menjadi pribadi yang taat hukum.10
Sebagai negara hukum, hak-hak narapidana itu harus dilaksanakan sesuai
dengan Undang-Undang, maka dari itu penegak hukum khususnya para staf di
lembaga pemasyarakatan harus menjamin perlindungan hak-hak narapidana
sebagaimana fungsi lembaga pemasyarakatan sendiri yang berfungsi untuk
melakukan pembinaan terhadap narapidananya. Narapidana juga perlu
diperhatikan sebagai mana manusia yang lainnya, agar ketika narapidana sudah
mendapatkan kebebasan bisa menjadi masyarakat yang lebih baik. Walaupun
seorang narapidana telah melakukan kesalahan melanggar hukum akan tetapi
mereka tidak boleh diperlakukan secara tidak manusiawi, misalnya penyiksaan
9. Muhammad Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double
Track System dan Implementasinya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 1
10. Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia , Bandung: PT.
Refika Admitama, 2006, h. 106.
Page 21
8
di dalam lembaga pemasyarakatan, tidak mendapat fasilitas untuk menunjang
pelaksanaan hak-haknya dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi.
Pada dasarnya hak narapidana antara narapidana laki-laki dan narapidana
perempuan memiliki hak yang sama, hanya ada beberapa saja yang berbeda
karena narapidana perempuan memiliki beberapa hak yang tidak didapatkan
oleh narapidana laki-laki. Ada juga beberapa hal yang berbeda, di antaranya
karena perempuan mempunyai kodrat yang tidak dimiliki oleh narapidana laki-
laki yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini
hak-hak narapidana perempuan perlu mendapat perhatian yang khusus baik
menurut Undang-Undang maupun berdasarkan peraturan dari petugas lembaga
pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.
Selain dibahas dalam hukum positif, hak asasi manusia pun dibahas
dalam hukum pidana Islam. Menurut Frans Maramis terdapat dua pandangan
yang berbeda tentang tujuan dari keberadaan hukum pidana yaitu:
1. Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Merupakan suatu
realitas bahwa dalam masyarakat senantiasa ada kejahatan, sehingga
diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari
terjadinya kejahatan.
2. Untuk melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan
penguasa. Pandangan ini didasarkan pada suatu titik tolak bahwa
kekuasaan cenderung disalah gunakan, sehingga diadakannya hukum
pidana justru untuk membatasi kekuasaan penguasa.11
11
. Frans Maramis, Hukum Pidana dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2012, h.12-13
Page 22
9
Selain hal itu bisa kita lihat bahwa hukum pidana Islam dalam buku
Hukum Pidana Islam karangan Asadulloh Al-Faruq menyatakan bahwa
“Hukum Pidana Islam bertujuan melindungi lima kebutuhan hidup manusia
atau yang biasa disebut dengan istilah Al maqasid al syari’ah al khamsah yaitu:
1. Hifzh al din (memelihara agama)
2. Hifzh al nafsi (memelihara jiwa)
3. Hifzh al maal (memelihara harta)
4. Hifzh al nashl (memelihara keturunan)
5. Hifzh al’aqli (memelihara akal).12
Hal tersebut menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang
mulia dan setiap manusia berhak memiliki dan dilindungi dalam hak-haknya
sebagai manusia, walaupun manusia sering melakukan kehilafan dan kesalahan
bukan berarti manusia kehilangan hak-haknya.
Menurut Asadulloh Al Faruk dalam buku Hukum Pidana Dalam Sistem
Hukum Islam bahwa “Seseorang yang terkenai pidana dalam hukum pidana
Islam adalah orang yang telah terbukti melalui pembuktian, telah melakukan
suatu tindakan yang dilarang oleh syar’i. Terpidana adalah orang yang benar-
benar memiliki kesalahan, dan kesalahan itu bukan sekedar praduga, tetapi
harus dibuktikan sehingga tidak ada lagi keraguan”.13
Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, pertama: As-
Sijnu: mencegah atau menahan, yang kedua Al- Habsu: diartikan juga As-Sijnu,
dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Menurut
Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziah, yang dimaksud dengan Al-Habsu menurut
12
Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, Bogor : Ghalia
Indonesa, 2009, h. 12
13. Ibid, h. 9
Page 23
10
syara’ bukanlah menahan pelaku ketempat yang sempit, melainkan menahan
seseorang dan pencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik
menahan tersebut di dalam rumah, masjid maupun di tempat yang lainnya.14
Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar,
artinya pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus
disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam
bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah
Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah
dengan harga 4.000 (empat ribu) dirham untuk kemudian dijadikan sebagai
penjara. Selain tindakan Khalifah Umar dasar hukum untuk diperbolehkannya
hukuman penjara ada dalam surat An-Nisaa ayat 15.15
Yang artinya: Dan
terdapat para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat
orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka
telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam
rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang
lain kepadanya. (QS. An-Nisaa’: 15). Hal ini menunjukkan bahwa pada
dasarnya Islam memberikan hukuman bagi para pelanggar dengan tujuan untuk
membina mereka agar bisa mentaati aturan yang ada di masyarakat tanpa
mengurangi hak-hak mereka.
14
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Cet- 1, h.
261
15.Ibid., h. 261
Page 24
11
Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian
yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara
maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah SWT pernah
bersabda “Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas
kamu”, (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja menahan diri dari
menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan
dan menjamin hak-hak ini. Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin
perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin,
tidak juga perbedaan muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan
itu kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi
melindungi hak-haknya.
Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya Pembaharuan Hukum Pidana
Indonesia menyatakan bahwa:
Yang dimaksudkan dengan orang yang memerangi dan para perusuh
dalam ayat ini adalah para perusuh dan pengganggu keamanan umum
seperti dengan merampok, menyamun, dan sebagainya. Mereka itu,
(maksudnya perampok dan penyamun), apabila tidak mengambil harta
dan tidak pula membunuh korbannya tetapi hanya menakut-nakuti saja
atau menyebabkan rasa takut saja kepada korban, maka pidana yang
diancamkan baginya adalah pidana pengusiran. Ini menunjukan bahwa
yang bersangkutan diasingkan dari kehidupan pergaulan sehari-hari yang
berarti kemerdekaannya sebagai pribadi ditiadakan atau dikurangi
sedemikian rupa, sehingga ia tidak bebas bergaul dalam kehidupannya
sehari-hari di tengah-tengah masyarakat.16
Oleh karena itu diasingkan dari kehidupan pergaulan sehari-hari sama
saja dengan di penjara karena kemerdekaannya dikurangi atau tidak bebas
untuk bergaul ke masyarakat dalam hak-haknya.
16
. Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, h. 97
Page 25
12
Apa yang dijumpai di dalam lembaga pemasyarakatan sering berbeda
dengan apa yang tercantum di dalam perundang-undangan, karena ada hal yang
belum sepenuhnya dapat terlaksana sebagaimana amanat Undang-Undang.
Seperti yang disampaikan oleh Hazairin dalam bukunya yang berjudul Tujuh
Serangkai Tentang Hukum yang menegaskan bahwa “Hidup dalam penjara
walaupun dalam penjara yang super modern, adalah hidup yang sangat
menekan jiwa, pikiran dan hidup kepribadian”.17
Seharusnya Lapas mampu
menjadikan manusia yang tidak baik menjadi manusia yang baik, sesuai
dengan Undang-Undang, sehingga narapidana bisa diterima dengan baik di
masyarakat dan menjadi agen perubahan di masyarakat. Ketidaksesuaian di
Lembaga Pemasyarakatan dengan pelaksanaan hak-hak yang diamanatkan oleh
Undang-Undang bisa kita lihat dari berbagai peristiwa yang diberitakan oleh:
1. Sindonews.com. Seorang narapidana kasus narkoba atas nama Pati
Taulani (40), tewas di dalam kamar selnya di Lembaga
Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Sabtu (21/9/2013).18
2. Liputan6.com. Semarang - Brojol Hermawan, seorang napi kasus
pencurian dan kekerasan di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang,
Jawa Tengah tewas setelah terlibat dalam perkelahian antar
narapidana di dalam Lapas. Ia dikeroyok oleh 2 penghuni lainnya.19
17
. Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Jakarta: PT. Tintamas, 1974. h. 2
18. http://m.sindonews.com/read/785832/31/narapidana-kasus-narkoba-tewas-di-lapas-
cipinang. Berita ini diakses Rabu. 17 september-2014 pukul 12.30
19. http://news.liputan6.com/read/2103515/berkelahi-di-lapas-seorang-napi-di-semarang-
tewas-ditusuk. Berita ini diakses pada Rabu 17 september 2014. Pukul 12.55
Page 26
13
Berdasarkan peristiwa tersebut bisa kita amati bahwa di dalam Lembaga
Pemasyarakatan ternyata masih terjadi tindakan-tindakan kekerasan, dan hak-
hak narapidana yang belum terpenuhi, yang tentunya hal ini melanggar hak
asasi manusia. Tidak jarang juga narapidana yang meninggal di dalam lembaga
pemasyarakatan disebabkan sakit karena mempunyai penyakit pribadi. Hal
tersebut pun pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang yaitu
“Narapidana yang bernama Benget Situmorang meninggal karena sakit di
Rutan Cipinang hal tersebut karena terlantarkan di dalam Rutan”.20
Semua petugas dan penjaga lembaga pemasyarakatan serta staf-staf yang
mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi narapidana, jika
peraturan dan fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan teratur dan tercukupi
maka perlindungan hak-hak narapidana akan berjalan dengan baik, karena
narapidana pun mempunyai hak untuk hidup dan untuk dilindungi. Fungsi dari
Lembaga Pemasyarakatan sendiri adalah membina warga binaannya berubah
menjadi lebih baik, bukan semakin memburuk, maka dari itu perlu dibimbing
dan perlu diperhatikan dengan baik hak-haknya.
Keadaan narapidana tersebut tentunya tidak sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H yang berbunyi: “Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan”.
20
. Hery H Winarno, http://www.merdeka.com/peristiwa/benget-diterlantarkan-hakim-pn-
jakarta-timur-karena-miskin.html Berita ini diakses Sabtu Rabu 20 September 2014 pukul 13.45
Page 27
14
Kesehatan itu sendiri terdiri dari dua yaitu kesehatan jasmani maupun
rohani akan tetapi dalam pelaksanaannya hak kesehatan jasmani maupun
rohani kurang terlaksana dengan baik, seperti narapidana yang meninggal di
dalam lembaga pemasyarakatan karena tidak mendapatkan perlindungan dan
fasilitas kesehatan yang baik, serta masih ada narapidana yang melakukan
kekerasan antar sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan.
Kesehatan jasmani adalah keserasian yang sempurna antara bermacam-
macam fungsi jasmani, disertai dengan kemampuan untuk menghadapi
kesukar-sukaran yang biasa, yang terdapat dalam lingkungan, di samping
secara positif merasa gesit, kuat dan bersemangat.21
Kesehatan jasmani atau
kesehatan fisik yaitu bentuk dan fungsi fisiknya tidak mengalami gangguan,
sehingga bisa melaksanakan aktivitasnya dengan normal.
Sedangkan kesehatan mental adalah keserasian yang sempurna atau
integrasi antara fungsi-fungsi jiwa yang bermacam-macam, disertai
kemampuan untuk menghadapi kegoncangan-kegoncangan jiwa yang ringan
yang biasa terjadi pada orang, di samping itu secara positif dapat merasakan
kebahagiaan dan kemampuan.22
Kesehatan mental lebih terpacu dengan
kesehatan jiwa seseorang yang tidak bisa membedakan yang baik dan yang
buruk. Adanya pelanggaran hak narapidana terutama hak kesehatannya di
dalam Lapas, tentunya hal ini harus diselesaikan, terutama Lapas-Lapas yang
21
. Abdul Aziz-Quussiy, Pokok-Pokok Kesehatan Jiwa/Mental, Jakarta: PT. Bulan
Bintang, 1986 cet. -2, h. 12
22. Ibid, h 14
Page 28
15
merupakan acuan bagi Lapas lainnya maka harus mampu memberikan contoh
yang baik dalam pelaksanaan hak narapidananya.
Berdasarkan karakteristik dari Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang
sendiri, sebagai Lapas terbesar di Provinsi Banten, seperti yang diberitakan di
media massa, maka tentunya Lapas tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan
perlindungan hak kesehatan fisik bagi Lapas di Provinsi Banten lainnya.
Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka
masalah tersebut akan dibahas dengan judul: “Perlindungan Hak Kesehatan
Narapidana Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang (Analisis
Yuridis UU No 12 Tahun 1995)”.
B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Penelitian ini hanya dibatasi pada pelaksanaan hak kesehatan fisik baik
itu kesehatan fisik dari dalam maupun dari luar. Pengkajian masalah dalam
penelitian ini menggunakan analisis deskriptif terhadap pelaksanaan hak
kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang. Tujuan
dari pembatasan masalah ini adalah untuk memfokuskan pada hak kesehatan
fisik luar maupun dalam yang sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun
1995 dan perspektif hukum pidana Islam.
Page 29
16
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah tersebut maka rumusan masalahnya
sebagai berikut:
a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik narapidana
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
berdasarkan UU No 12 Tahun 1995?
b. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan
perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang ?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
berdasarkan UU No 12 Tahun 1995.
b. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
berdasarkan hukum pidana Islam.
2. Manfaat Penelitian
a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjelaskan tentang pelaksanaan
perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di dalam Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang, yang berdasarkan
peraturan UU No 12 Tahun 1995 dan hukum pidana Islam.
Page 30
17
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan
ilmu hukum dan pengetahuan tentang peraturan hak kesehatan
narapidana serta dapat juga dipergunakan sebagai sumbangan terhadap
penelitian yang sejenis maupun berbeda.
D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu
Dalam tinjauan (Review) kajian terdahulu, telah dilakukan beberapa
tinjauan ke beberapa skripsi terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan
yang ada, agar tidak terjadi plagiasi atau penjiplakan yakni diantaranya:
1. Peraturan dan Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Cipinang (Kajian Hukum Pidana Positif dan Hukum
Pidana Islam) oleh Lukman. Konsentrasi pidana Islam Program Studi
Siyasah Jinayah Syar’iyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2012.
Dari review skripsi terdahulu, tidak ditemukan skripsi yang membahas
mengenai materi yang terkandung secara menyeluruh dalam judul yang
diangkat yakni mengenai Perlindungan Hak Kesehatan Fisik Narapidana
Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang (Analisis Yuridis UU No 12
Tahun 1995).
Page 31
18
E. Metode Penelitian
Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang
mempunyai langkah-langkah sistematis.23
Pada dasarnya sesuatu yang dicari
dalam penelitian adalah pengetahuan atau lebih tepatnya pengetahuan yang
benar, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk
menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.24
Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris
sosiologis yaitu untuk melihat bagaimana hukum yang ada yaitu Undang-
Undang No 12 Tahun 1995 dipraktikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Pemuda Tangerang. Dengan demikian, hukum bukan hanya
dipandang sebagai sebuah kaidah saja melainkan juga merupakan sebuah
proses sosial dan lembaga sosial.25
1. Pendekatan
Penelitian ini menggunakan dua (2) pendekatan, yaitu melalui
pendekatan normatif yaitu pendekatan perundang-undangan berupa Undang-
Undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagai fokus sekaligus
tema sentral penelitian.26
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan
penelitian empiris yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hak
23
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta:
PT. Bumi Aksara, 2009, cet -2, h. 42
24. Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1997, cet -1 h.27-28.
25. Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jenal Aripin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:
Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010, cet -1, h. 47
26. Ibid , johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif h. 302-303
Page 32
19
kesehatan fisik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda
Tangerang.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis
penelitian yang berbentuk kualitatif deskriptif yang berusaha untuk
menggambarkan pelaksanaan hak kesehatan fisik narapidana di Lembaga
Permasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang yang dikaitkan dengan
Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tanpa membandingkan ataupun mencari
pengaruh antar variabel tersebut.
3. Data Penelitian
Adapun mengenai sumber data yang digunakan yaitu data primer, data
skunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum
yaitu:
a. Sumber data primer ini diambil melalui:
1) Hasil pengamatan lapangan, gambaran umum dari pelaksanaan
perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang.
2) Hasil wawancara dengan Kasi Binapi atau Petugas di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang, Narapidana, dan
Dokter Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang.
3) Studi dokemen-dokumen yang terkait dengan Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang.
Page 33
20
b. Sumber data sekunder yang digunakan terdiri dari:
1) Al-Qur’an
2) Buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu Hukum Pidana dan Hukum
Pidana Islam yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan.
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan
Pemasyarakatan
c. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas
(autoritatif).27
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: (a)
peraturan perundang-undangan No 12 Tahun 1995, (b) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan.
d. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang
merupakan dokumen yang tidak resmi. Oleh karena itu, bahan hukum
sekunder yang digunakan terdiri atas skripsi dan jurnal hukum.28
27
. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Sinar Grafika, 2010, cet -2, h.
47
28. Ibid. h. 54
Page 34
21
e. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil
penelitian dan lain sebagainya, sepanjang mempunyai relevansi
dengan objek permasalahan yang akan diteliti.29
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari:
a. Teknik observasi yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung
dengan obyek yang akan diteliti yaitu tentang pelaksanaan perlindungan
hak kesehatan fisik terhadap narapidana.
b. Teknik wawancara yaitu dengan melakukan wawancara kepada subyek
yang terkait dengan penelitian ini yaitu Kasi Binapi, Dokter Lapas, dan
Narapidana serta petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan hak-hak narapidana.
c. Teknik kepustakaan yaitu mencari data yang berkaitan dengan
permasalahan yang ada melalui Al-Qur’an, Hadits-Hadits hukum dan
Undang-Undang serta buku-buku yang terkait.30
5. Subyek-Obyek Penelitian
Pelaksanaan wawancara dengan Kasi Binapi, Dokter dan Petugas Lapas,
dan Narapidana Kelas IIA Pemuda Tangerang, diperlukan untuk mendapatkan
penjelasan secara langsung tentang pelaksanaan perlindungan hak kesehatan
fisik narapidana. Oleh karena itu yang menjadi subyek penelitian dalam
penelitian ini adalah narapidana, kasi binapi, dokter serta petugas Lapas Kelas
29
. Ibid, h.57
30. Husein Usman, Metode Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 245
Page 35
22
IIA Pemuda Tangerang. Sedangkan obyeknya adalah hak-hak kesehatan fisik
narapidana yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu
Undang-Undang No 12 Tahun 1995. Adapun yang dijadikan sebagai tempat
penelitian yaitu di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang.
6. Teknik Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
kualitatif. Data kualitatif ini didapatkan dengan hasil wawancara dan observasi.
Desain penulisan ini adalah deskriptif analisis yaitu sebuah studi untuk
menemukan fakta dan interpretasi yang tepat dan menganalisa dengan lebih
dalam tentang hubungannya, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran
dan penjelasan khususnya mengenai pelaksanaan perlindungan hak kesehatan
fisik narapidana di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang.
F. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan pemahaman dalam membaca skripsi ini, penulis
telah menyusun pengkajian materi dari yang bersifat umum sampai ke yang
khusus, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan
Bab ini diuraikan tentang pokok-pokok pikiran yang melatar belakangi
penelitian ini, yang diorganisir menjadi 6 (enam) sub-sub, yaitu: (1) Latar
belakang masalah, (2) Pembatasan dan perumusan masalah, (3) Tujuan dan
manfaat penelitian, (4) Tinjauan (review) kajian terdahulu, (5) Metode
penelitian dan (6) Sistematika penulisan.
Page 36
23
BAB II: Ham Dan Konsep Perundang-undangan Narapidana
Berdasarkan UU NO 12 Tahun 1995 Dan Hukum Pidana
Islam
Bab ini akan menjelaskan tentang Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)
berdasarkan pandangan umum dan pandangan Islam, hakikat perlindungan
HAM, jenis-jenis HAM, sejarah HAM, konsep perundangan terhadap
narapidana menurut UU No 12 Tahun 1995, dan perlindungan hak kesehatan
narapidana menurut hukum pidana Islam dan UU No 12 Tahun 1995.
BAB III : Deskripsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda
Tangerang Dan Kasus Pelanggaran Hak Narapidana
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Pemuda Tangerang dan Pelaksanaan pembinaan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang. Dalam bab ini menyajikan sub-
sub, yaitu: Deskripsi, Keadaan Bangunan, Tinjauan Historis, Tugas Pokok dan
Fungsi, Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator
Keberhasilan, serta sarana prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Pemuda Tangerang.
BAB IV: Hasil Penelitian Hak Perlindungan Kesehatan Narapidana
Bab ini akan menganalisa pelaksanaan hak untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan yang dikaitkan dengan Undang-Undang No 12 tahun
1995 serta analisis hukum pidana Islam terhadap permasalahan tersebut.
Page 37
24
BAB V : Penutup
Bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang berisi tentang penutupan
dan uraian yang telah dibahas. Di samping itu dimuat pula saran-saran yang
terkait tindak lanjut atas temuan penelitian.
Page 38
25
BAB II
HAM DAN KONSEP PERUNDANG-UNDANGAN
NARAPIDANA BERDASARKAN UU NO 12 TAHUN 1995 DAN
HUKUM PIDANA ISLAM
A. Hakikat Hak Asasi Manusia
1. Pengertian Hak Asasi Manusia
Menurut Locke di dalam keadaan alam (state of nature) manusia telah
mempunyai hak-hak kodrat yang tidak dapat diganggu gugat yaitu hak hidup,
hak bebas, hak milik dan hak atas kebahagiaan.31
Menurut A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, dalam bukunya yang berjudul
Pendidikan Kewargaan (Civic Education) ICCE UIN Syarif Hidayatullah
menyatakan bahwa “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.32
Menurut Muhammad Erwin dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan
Republik Indonesia menyatakan bahwa “Hak asasi manusia merupakan hak dasar,
31
. Mariam Darus Badru lzaman, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya,
Bandung: penerbit Alumni 1981, h. 112
32. A. Ubaedila dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi,
Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008, cet -
3, h. 132
25
Page 39
26
pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta
tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada,
jelas, adil, dan benar sehingga harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh
individu, masyarakat dan negara”.33
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak asasi
manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia selama hidupnya yang
merupakan pemberian dari Tuhan, yang tidak bisa diganggu gugat oleh
siapapun. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi dan
mentaati hak asasi manusia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang,
sehingga diantara sesama manusia tersebut tidak ada perbedaan baik itu yang
miskin maupun yang kaya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian
yang akan terjadi di masyarakat.
Hak asasi manusia tersebut harus dijalankan dengan baik. Adanya hak
asasi manusia tersebut maka hak-hak manusia menjadi teratur dan terarah,
sehingga di dalam suatu negara tindakan penindasan akan terminimalisir. Hak
asasi manusia sendiri telah melekat dalam diri manusia, sehingga manusia
bernilai sangat tinggi karena manusia merupakan makhluk yang paling mulia
yang diciptakan oleh Allah SWT sehingga wajib untuk dihormati.
33
. Muhamad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, Jakarta: PT.
Refika Aditama, 2013, cet -3, h. 159
Page 40
27
2. Hak Asasi Manusia Menurut Islam
Berbicara tentang hak asasi manusia dalam Islam maka yang kita
maksudkan adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Menurut Maulana
Abul A’la Maududi bahwa “Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau
majelis-majelis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut kembali
semudah saat memberikannya, tetapi tidak ada individu maupun lembaga
yang memiliki kewenangan untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh
Tuhan”.34
Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya,
yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, dan karena itu bersifat suci.35
Oleh karena itu hak asasi manusia harus dijaga dan dijunjung tinggi oleh setiap
manusia karena dalam Islam pun sangat mengedepankan hak asasi tersebut.
Hak Asasi tidak bisa dihilangkan oleh siapapun karena hak asasi pemberian
dari Tuhan, sehingga jika ada manusia yang menghilangkan hak asasi
seseorang maka dia telah melanggar hukum positif dan hukum Islam.
Seiring dengan menguatnya kesadaran global akan arti penting hak asasi
manusia dewasa ini, persoalan tentang universalitas hak asasi manusia
dan hubungannya dengan berbagai sistem nilai atau tradisi agama terus
menjadi pusat perhatian dalam perbincangan wacana hak asasi manusia
kontemporer. Harus diakui bahwa agama berperan memberikan landasan
etik kehidupan manusia.36
Menurut Supriyanto Abdi, terdapat tiga varian pandangan tentang
hubungan Islam dan hak asasi manusia, baik yang dikemukakan oleh para
sarjana barat atau pemikir muslim sendiri, yaitu:
34
. Maulana Abul A’la Maududi, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Jakarta: Bumi
Askara, 1995, cet -1, h. 10
35. Muchlis M. Hanafi, Hukum Keadilan, Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010, cet -1, h. 278
36. Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Mausia Dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945
sampai dengan Amandemen uud 1945 Tahun 2002 Jakarta: Kencana, 2007, cet -2, h. 56
Page 41
28
a. Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi hak asasi manusia
modern.
b. Islam menerima semangat kemanusiaan hak asasi manusia modern
c. Menegaskan bahwa hak asasi manusia modern adalah khazanah
kemanusiaan universal dan Islam memberikan landasan normatif yang
sangat kuat terhadapnya.37
Dalam Al-Qur’an banyak sekali yang menyebutkan tentang hak asasi
manusia diantaranya dalam surat Al-Maidah ayat 32:
“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa
barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh
orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-
akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara
kehidupan semua manusia, sesungguhnya Rasul kami telah datang
kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas,
tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di
bumi”. 38
Dalam surat Al-An’am ayat 151 dijelaskan pula bahwa jangan kamu
membunuh nyawa yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu sebab yang
benar. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa hak untuk hidup bagi manusia
itu tanpa mengenal perbedaan agama, ras ataupun bangsa.
37
. Ibid. h. 58
38. Rachmat Syafe’i. Terjemahan Al-quran kementrian Agama RI, Bandung : Sygma
Publishing, cet, 1
Page 42
29
Bachtiar Surin dalam tafsirnya memberi makna bahwa “Memelihara
Kehidupan” berarti juga memberi makan mereka yang kelaparan, memberi
pengobatan yang sakit, menolong yang kesusahan, alangkah tinggi nilai
kemanusiaan dalam ayat ini.39
Bisa kita lihat bahwa hak asasi manusia dalam
Islam sangat memelihara kehidupan manusia, berupa memberikan pengobatan
bagi yang sakit, memberi makan bagi yang kelaparan dan menolong kepada
yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan
untuk saling melindungi dan dilindungi antar sesama manusia.
Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua
manusia tanpa pandang bulu. Sehingga agama kemanusiaan Islam
meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Manusia di
gambarkan oleh Al-Qur’an sebagai makhluk yang paling sempurna dan
harus dimuliakan.40
Hal ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan untuk berbuat adil
terhadap sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
3. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia Dalam Islam
Hak asasi manusia dalam Islam yaitu: hak hidup, hak berkeluarga, hak
memelihara agama, hak kepemilikan harta, hak memelihara akal untuk berfikir
dan berekspresi.41
39
. Azhary, Negara Hukum Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 1995, cet -1, h. 84
40. A. Ubaedila dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi,
Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, h. 125
41. Muchlis M. Hanafi, Hukum Keadilan, dan Hak Asasi Manusia, h. 281-290
Page 43
30
Jenis-jenis hak-hak asasi manusia tersebut, dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Hak hidup
Islam sangat menghormati harkat dan martabat manusia, dan
melarang siapa pun untuk merendahkan harkat dan martabat itu.
b. Hak berkeluarga
Fikih Islam mengatur secara rinci seluk beluk pernikahan dan
pembentukan keluarga dalam bab munakahat. Membina keluarga
merupakan sifat naluriah manusia.
c. Hak memelihara agama
Selain sebagai makhluk sosial manusia adalah makhluk beragama.
Status ini meniscayakan manusia untuk percaya kepada Tuhan.
d. Hak kepemilikan harta
Hak kepemilikan harta sangat dihargai dalam Islam. Allah terang-
terangan menyatakan bahwa alam dan seluruh isinya diciptakan untuk
dimanfaatkan oleh manusia.
e. Hak memelihara akal untuk berfikir dan berekspresi
Hal ini Islam berfikir adalah sebuah kewajiban. Mereka yang mau
menelaah Al-Qur’an akan menemukan puluhan ayat memotivasi
manusia untuk berfikir tentang dirinya dan alam semesta.
Sedangkan menurut Maulana Abul A’la Maududi dalam buku Hak-
Hak Asasi Manusia Dalam Islam, menyatakan bahwa hak asasi manusia
dalam Islam meliputi: “Hak untuk hidup, hak atas keselamatan hidup,
Page 44
31
hak penghormatan terhadap kesucian kaum wanita, hak untuk
memperoleh kebutuhan hidup pokok, hak Individu atas kebebasan, hak
atas keadilan, hak kesamaan derajat umat manusia, hak untuk kerja sama
dan tidak bekerja sama”.42
Hak asasi manusia tersebut dijelaskan sebagai
berikut:
a. Hak untuk hidup
Hak asasi yang paling utama adalah hak untuk hidup. Al-Qur’an
menegaskannya dalam surat Al-Maidah ayat 32 “Barang siapa yang
membunuh seorang manusia (tanpa alasan pantas) tanpa direncanakan,
atau bukan karena melakukan perusakan di muka bumi maka seakan-
akan ia dipandang telah membunuh manusia seluruhnya”.
b. Hak atas keselamatan hidup
Hak ini terdapat di surat Al-Maidah ayat 32 dijelaskan “Dan barang
siapa menyelamatkan dengan perbuatannya hidup seorang manusia
maka dengan perbuatannya itu seakan-akan ia menyelamatkan hidup
seluruh umat manusia”.
c. Hak penghormatan terhadap kesucian kaum wanita
Unsur ketiga dalam piagam hak-hak asasi manusia yang diberikan
oleh Islam adalah bahwa kesucian seorang wanita harus dihormati dan
dilindungi setiap saat, baik apabila ia sebangsa dengan kita atau
termasuk bangsa musuh, baik ia tidak ditaklukan, baik ia seagama
dengan kita, atau termasuk bangsa musuh, baik ia kita temukan di
42
. Maulana Abul A’la Maududi, Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam, h. 12-21
Page 45
32
dalam hutan belantara atau di sebuah kota yang ditaklukan, baik ia
seagama dengan kita atau sama sekali ia tidak beragama. Seorang
muslim tidak diperbolehkan menyiksanya secara fisik dalam keadaan
apapun.
d. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok
Surat Az-Zariyat ayat 19 menyatakan
“Dan di antara harta benda mereka sesungguhnya terdapat bagian dari
kaum peminta-minta dan orang miskin”.
e. Hak individu atas kebebasan
Islam secara tegas melarang praktek primitif penangkapan orang
yang merdeka untuk dijadikan hamba sahaya atau budak atau untuk
diperjualbelikan sebagai hamba sahaya. Nabi Muhammad SAW
Mengatakan bahwa “Ada tiga kategori manusia yang aku sendiri akan
menggugatnya pada hari kiamat, yaitu mereka yang menyebabkan
seorang yang merdeka menjadi hamba sahaya, lalu menjualnya dan
memakan uang hasil penjualannya” (Bukhari dan Ibnu Majah).
f. Hak atas keadilan
Ini adalah hak yang sangat penting dan bernilai yang diberikan
Islam kepada manusia. Dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2
dinyatakan bahwa “Janganlah membiarkan kebencianmu terhadap
suatu kaum mendorongmu berbuat sewenang-wenang”. Dengan
penekanan kepada hal ini Al-Qur’an menyatakan bahwa “Hai orang-
Page 46
33
orang beriman, jadikan kamu orang yang benar-benar menegakkan
keadilan, menjadi saksi semata-mata karena Allah”.
g. Kesamaan derajat umat manusia
Islam tidak saja mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak
diantara manusia tanpa melihat kepada warna kulit, ras, atau
kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. Menurut
Islam Tuhan memberikan kepada manusia hak persamaan ini sebagai
hak asasi, oleh karena itu tidak seorang pun yang dapat dikenai
diskriminasi atas dasar warna kulitnya, tempat kelahirannya, ras,
bangsa atau kebangsaan.
h. Hak untuk kerja sama dan tidak bekerja sama
Al-Qur’an mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 2 “Tolong
menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikkan dan takwa dan
jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.
4. Sejarah Hak Asasi Manusia
Sebagai negara anggota PBB, setiap tahun tepatnya pada tanggal 10
Desember kita mengadakan upacara peringatan kelahiran hak-hak asasi
manusia (HAM), sebagai penghormatan dan pengakuan akan harkat dan
martabat manusia sebagaimana di umumkan oleh dokumen PBB Declaration
Of Human Right pada tanggal 10 Desember 1948.43
43
. Anhar Gonggong dkk, Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia Di Indonesia, 1995, cet
-1, h. 8
Page 47
34
Setelah amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan keluarnya
ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia dan diundangkannya Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, perkembangan hak
asasi manusia di Indonesia semakin pesat.44
Hal ini ditandai dengan adanya
kebebasan berpendapat, dan penegakkan hukum yang tegas terhadap para
pelanggar HAM.
Sejarah hak-hak asasi manusia itu baru tumbuh dan berkembang pada
waktu hak-hak asasi itu oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan
terhadap serangan atau bahaya, yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh
kesatuan masyarakat, yang disebut “negara” (staat) oleh sebab itu pada
hakikatnya persoalan hak asasi manusia itu adalah berkisar pada perhubungan
antara manusia (individu) dan masyarakat.45
Para pendiri negara ini sadar benar akan arti penting dan perlunya
jaminan hak-hak asasi manusia itu. Untuk pembuktiannya kita simak dari
dokumen otentik berupa jawaban Soepomo dalam kedudukannya sebagai ketua
panitia kecil perancang Undang-Undang yang diucapkan pada tanggal 15 Juli
1945, sebagai berikut ”Tentang memasukkan hak-hak dasar warga negara
dalam Undang-Undang Dasar, tadi sudah dikatakan bahwa Undang-Undang
Dasar harus mempunyai sistematik”.46
Hal ini menunjukkan bahwa pendiri
44
. Rozali Abdullah, Syamsir, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di
Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 16
45. Djoko Prakoso dan Djaman Adhi Nirwanto, EUTHANASIA, Hak Asasi Manusia dan
Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, h. 29
46. Anhar Gonggong dkk, Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia Di Indonesia, h. 26
Page 48
35
bangsa sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga mereka
memasukan hak-hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang yang bersifat
sistematik.
Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sebenarnya dalam UUD
1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah
dilakukan amandemen 1 sampai dengan IV Undang-Undang Dasar 1945,
ketentuan tentang hak asasi manusia tercantum pada pasal 28 A sampai 28 J.47
Adapun dalam pasal 28 J dinyatakan sebagai berikut:
Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dalam
menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak
dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakatandemokratis.48
Dari sejarah tersebut dapat terlihat bahwa hak asasi manusia di Indonesia
sudah mulai diperhatikan ketika Indonesia merancang Undang-Undang Dasar.
Perlindungan HAM pada saat itu bertujuan untuk melindungi manusia dari
serangan/bahaya, serta menjaga hubungan antara sesama manusia.
Setelah amandemen kedua, UUD 1945 mengeluarkan ketetapan MPR RI
tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-Undang No 39
Tahun 1999. Adanya Undang-Undang tentang HAM ini maka kehidupan
47
. Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif
Hukum Dan Masyarakat, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005, cet -1 h. 3
48. Infosa Bani saleh Undang-Undang Repulik Indonesia 1945.
Page 49
36
manusia akan semakin baik, damai, dan tentram serta tidak ada penindasan
seperti zaman penjajahan.
5. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia
Sementara secara operasional beberapa bentuk hak asasi manusia yang
terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi
manusia adalah sebagai berikut:
a. Hak hidup
b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
c. Hak mengembangkan diri
d. Hak memperoleh keadilan
e. Hak atas kebebasan pribadi
f. Hak atas rasa aman
g. Hak atas kesejahteraan
h. Hak turut serta dalam pemerintahan
i. Hak wanita
j. Hak anak49
Adapun penjelasan hak asasi manusia yang terdapat dalam PP No 39
Tahun 1999 tersebut yaitu:
a. Hak untuk hidup
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan
taraf hidupnya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir batin,
serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
b. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.
49
. Muhammad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, h. 173
Page 50
37
c. Hak mengembangkan diri
Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya,
baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa
dan negaranya.
d. Hak memperoleh keadilan
Setiap orang tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan dengan
mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara
pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan
yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin
pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk
memperoleh putusan adil dan benar.
e. Hak memperoleh kebebasan pribadi
Setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik,
mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama tidak diperbudak,
memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah
dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
f. Hak atas rasa aman
Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan,
martabat, hak milik, rasa aman dan tentram, serta perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
Page 51
38
g. Hak atas kesejahteraan
Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-
sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa, dan
masyarakat dengan tidak melanggar hukum, serta mendapatkan jaminan
sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak, dan
mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan
kehidupannya.
h. Hak turut serta dalam pemerintahan
Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan secara
langsung atau melalui perantara wakil yang dipilih secara bebas, dan dapat
diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintah.
i. Hak wanita
Seorang wanita berhak memilih, dipilih diangkat dalam jabatan, profesi,
dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundangan.
j. Hak anak
Setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga,
masyarakat, dan negara, serta memperoleh pendidikan dan pengajaran
dalam rangka pengembangan diri, dan tidak dirampas kebebasannya secara
melawan hukum.50
50
. Muchlis M. Hanafi, Hukum Keadilan, Dan Hak Asasi Manusia, h. 279-281
Page 52
39
Adapun bentuk-bentuk hak asasi manusia sebagai berikut:
a. Hak-hak sipil, yang meliputi: hak hidup, hak untuk menikah, hak
untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, hak untuk memeluk
agama, dan hak untuk terbebas dari kekerasan.
b. Hak politik, yang meliputi: hak untuk berserikat dan berkumpul, hak
untuk menyatakan pendapat secara lisan atau tulisan, hak untuk
berpendapat di muka umum, termasuk mencari suaka.
c. Hak ekonomi yaitu: hak untuk memiliki sesuatu, memperalihkannya,
seperti membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya, termasuk
pula hak atas jaminan sosial, hak dapat perlindungan kerja ataupun
hak perdagangan.
d. Hak sosial budaya, yang meliputi: hak atas kesehatan, hak atas
pendidikan, hak atas kekayaan intelektual, hak atas pekerjaan, hak atas
pemukiman dan perumahan.51
Hak-hak tersebut merupakan komponen dasar bagi penyelengaraan
kehidupan manusia dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera.
B. Hakikat Perlindungan Hak Asasi Manusia
Menurut Muladi dalam buku Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan
Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat menyatakan
bahwa “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan
seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja
maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi
manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-
Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan
memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku”.52
Undang-Undang tentang hak asasi manusia ini merupakan payung dari
seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena
itu pelanggaran baik yang langsung maupun tidak langsung atas hak asasi
manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administratif sesuai dengan
51
. Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif
Hukum Dan Masyarakat, h. 167
52. Ibid h. 4
Page 53
40
ketentuan peraturan perundang-undangan.53
Hal ini dilakukan sebagai bentuk,
perlindungan terhadap penegakkan hak asasi manusia.
Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut tercermin dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal
dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukkan
warga negara dalam hukum dan pemerintah.54
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan lebih lanjut dari
kesepakatan satu tujuan tadi yang dimuat di dalam satu naskah yaitu dalam
pembukaan UUD yang berbunyi:
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.55
Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan payung dari
pelaksanaan penegakkan HAM di Indonesia.
53
. Undang-Undang HAM 1999, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, cet -1, h. 42
54. Ibid, h. 39
55. Infosa Bani Saleh, Undang-Undang Dasar 1945, h. 3
Page 54
41
C. Konsep Perundangan Terhadap Narapidana Menurut UU No 12 Tahun
1995
1. Hakikat Narapidana
Menurut Andi Hamzah dalam buku Sistem Hukum Pidana dan
Pemidanaan Indonesia bahwa “Narapidana adalah seorang manusia atau
anggota masyarakat yang menjalani pidana hilang kemerdekaan karena sebuah
kejahatan atau pelanggaran hukum”.56
Menurut Gatot Supramono dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara
Pengadilan Anak bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana
hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”.57
Sedangkan menurut
Dwidja Priyatno dalam bukunya yang berjudul Sistem Pelaksanaan Pidana
Penjara di Indonesia bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani
pidana hilang kemerdekaan di Lapas.58
Oleh karena itu, narapidana merupakan
warga negara yang dibatasi hak-haknya sebagai masyarakat, tetapi tidak semua
hak-hak manusia dicabut dan narapidana juga mempunyai hak-hak tersendiri.
Seseorang yang melanggar hukum akan dimasukkan ke dalam penjara,
pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak
dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di
dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk
56
. Andi Hamzah, Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: Pradiya
Paramita, 1993, h. 1
57. Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: PT. Intan Sejati, 2007, cet
-3, h. 180
58. Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, jakarta: PT.
Refika Aditama, 2006, cet -1, h. 163
Page 55
42
mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga
pemasyarakatan, yang berkaitan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi
mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.59
Namun pembatasan hak
tersebut, tidak mengurangi esensi dari hak asas manusia yang dimiliki
narapidana tersebut. Meskipun mereka mendapatkan hukuman, akan tetapi
penegakkan hak asasi narapidana tetap dilaksanakan.
2. Hak-Hak Narapidana
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan dalam pasal 14 menyatakan bahwa hak narapidana
yaitu:
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
yang tidak dilarang;
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu
lainnya;
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga;
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.60
Hak-hak seorang narapidana tidak jauh berbeda hak asasi manusia yang
lainnya, hanya ada beberapa yang tidak dimiliki oleh seorang narapidana.
59
. P.AF Lamintang, Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar
Grafika 2010, cet-1, h. 54
60. Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, h. 185.
Page 56
43
Diantaranya yaitu seorang narapidana tidak memiliki hak kebebasan seperti
manusia yang lainnya.
D. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Menurut Hukum Pidana Islam
dan Undang-Undang No 12 Tahun 1995
Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera sempurna yang lengkap
meliputi: kesejahteraan fisik, mental, dan sosial bukan semata-mata bebas dari
penyakit/kelemahan.61
Istilah kesehatan dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1960 tentang
pokok-pokok, Bab 1 pasal 2 menjelaskan bahwa “Kesehatan dalam Undang-
Undang ini ialah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental), dan
sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan
kelemahan.62
Istilah ini telah sedikit berubah di dalam Undang-Undang Republik
Indonesia No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan sedunia sebagai berikut
“Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomi”.63
61
. Wahid Iqbal Mubarok dan Nurul Chayatin, Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan
Aplikasi, Jakarta: h. 17
62. Juli Soemirat Slamet, Kesehatan Lingkungan, Jakarta: Gadjah Mada University Pres.
cet -1 hal. 4
63. Wahid Iqbal Mubarok dan Nurul Chayatin, Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori Dan
Aplikasi, h. 17
Page 57
44
Menurut Rusmin Tumanggor dkk dalam bukunya yang berjudul Wanita
Dan Kesehatan Perilaku Kesehatan Wanita Di Pemukiman Kumuh menyatakan
bahwa “Seseorang dianggap sakit apabila yang bersangkutan menanggapi
gejala-gejala dengan cara-cara yang kurang nyaman diiringi tanda-tanda organ
dan fungsi tubuh, mental dan solusinya yang kurang baik, yang menyebabkan
ia tak dapat melakukan sebagian atau seluruh peranan normalnya”.64
Kesehatan
seseorang harus diutamakan walaupun seseorang itu telah melakukan
pelanggaran, karena kesehatan merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh
setiap orang. Seorang narapidana pun mempunyai hak-hak layaknya seorang
manusia biasa yang salah satunya yaitu: Hak kesehatan, jika seseorang itu sehat
maka aktivitas sehari-hari akan normal.
1. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Menurut UU No 12 Tahun
1995
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan
langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya.
Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan
antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota
masyarakat.65
64
. Rusmin dkk, Wanita dan Kesehatan Perilaku Kesehatan Wanita di Pemukiman
Kumuh, Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, h. 8
65. Soekidjo Notoatmodjo, Etika Dan Hukum Kesehatan, Jakarta: PT Rineka Cipta, cet -1
h. 44
Page 58
45
Dalam bidang kesehatan menurut Soekidjo Notoatmodjo dalam bukunya
Etika dan Hukum Kesehatan bahwa Undang-Undang mengatur hak-hak
masyarakat sebagai berikut:
a. Setiap orang berhak atas kesehatan
b. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses
atas sumber daya di bidang kesehatan.
c. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan
yang aman, bermutu, dan terjangkau.
d. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab
menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlakukan bagi
dirinya.
e. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi
pencapaian derajat kesehatan.
f. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi
tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.
g. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan
dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang
akan diterimanya dari tenaga kesehatan.66
Semua hak kesehatan tersebut merupakan hak dasar dalam upaya
pelaksanaan hak kesehatan, yang harus dilakukan secara konsekuen
Dalam Peraturan Republik Indonesia No 32 Tahun 1999 tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pasal 16
bahwa “Narapidana atau anak didik pemasyarakatan ada keluhan mengenai
kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di lembaga
pemasyarakatan wajib melakukan pemeriksaan”.67
Dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No 32 tahun 1999 pasal 17 bahwa dalam hal
penderita sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) memerlukan
perawatan lebih lanjut, maka dokter Lapas memberikan rekomendasi kepada
66
. Ibid h. 53
67. Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, h. 233
Page 59
46
Kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum
pemerintah di luar lembaga pemasyarakatan.68
Dalam pasal 24 setiap orang
dilarang memberi makanan dan minuman yang dapat menimbulkan gangguan
kesehatan, keamanan, dan ketertiban kepada narapidana dan anak didik
pemasyarakatan.69
Sedangkan dalam PP No 32 tahun 1999 pasal 7 bahwa
“Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan
jasmani berupa:
1. Memberi kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi;
2. Pemberian perlengkapan pakaian; dan
3. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi”.70
Semua penjabaran Undang-Undang diatas, dapat dijadikan indikator
terkait pelaksanaan hak kesehatan narapidana.
2. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Menurut Hukum Islam
Dalam perspektif Islam, kesehatan merupakan nikmat dan karunia Allah
SWT yang wajib disyukuri. Sehat juga obsesi setiap insan berakal, sehingga
tak seorangpun yang tidak ingin selalu sehat, agar tugas dan kewajiban hidup
dapat terlaksana dengan baik.71
Kesehatan merupakan kebutuhan fitrah manusia dan juga sebagai nikmat
Allah, tetapi banyak yang mengabaikan dan merupakan nikmat sehat ini.
68
. Ibid h. 233
69. Ibid h. 235
70. Ibid h. 231
71. Arief Sumantri, Kesehatan Lingkungan, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, cet -
2 h. 297
Page 60
47
Dalam kitab Shahih Al-Bukhari Fathul Baari yang ditulis oleh Syaikh Abdul
Azis Abdullah bin Baz dijelaskan sebagai berikut:
بىن فيهما كثير مه الىاس الصحة والفراغ) وعمتان مغ: قال الىبي صلى هللا عليه وسلم 6049
Rasulullah SAW bersabda “Dua nikmat yang sering membuat manusia
tertipu, yaitu sehat dan waktu senggang” ( HR. Imam Bukhari).72
Tujuan hukum Islam yaitu pemeliharaan jiwa, maka dari itu hukum Islam
wajib memelihara hak asasi manusia untuk hidup dan mempertahankan
kehidupannya, untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan (QS Al-Isra: 33)
sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana
yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan
hidupnya.73
Jiwa manusia adalah suci dan tidak boleh disakiti dan segala usaha harus
dilakukan untuk melindunginya, terutama tidak seorangpun diperbolehkan
menyakiti seseorang kecuali berdasarkan hukum, seperti hukuman qishash
pada tindak pidana pembunuhan. Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 178
yaitu
72
. Syaikh Abdul Azis Abdullah bin Baz, Kitab Shahih Al-Bukhari Fathul
Baari, Pustakaazzam, 2009, h. 2
73. Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia,
Jakrta: PT. Raja Grafindo Persada, cet -1 h. 134
Page 61
48
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
(melaksanakan) qishash, berkenan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan
dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya,
hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (pula). Yang
demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa
melampaui batas setelah itu maka ia akan mendapatkan azab yang sangat
pedih.74
Berdasarkan penjelasan dalam ayat Al-Qur’an tersebut, bisa dilihat
bahwa hukum Islam itu bijak dan adil dalam menegakkan hak asasi manusia.
Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa jika telah memperoleh maaf, maka
qishsah tidak berlaku, tetapi hukum Islam tetap mewajibkan ganti rugi berupa
diyat. Apabila orang tersebut tetap berperilaku buruk dan tidak menyadari
kesalahannya, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah
SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa penegakkan hak asasi manusia dalam
Islam ditegakkan seadil mungkin dan tetap memperhatikan hak-hak narapidana
atau orang yang menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Islam sangat
mementingkan hak kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga
kemaslahatan umat dan penegakkan HAM.
74
. Rachmat Syafe’i , Terjemah Al-Quran Kementrian Agama RI. Bandung: Sygma
Publishing, h. 27
Page 62
49
BAB III
DESKRIPSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMUDA
TANGERANG DAN KASUS PELANGGARAN HAK NARAPIDANA
A. Deskripsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pemuda Tangerang
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia, pada tanggal 16 Desember 1983 Nomor: M.03.UM.01.06 Tahun
1983 tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah
Tahanan Negara. Dalam lampiran II Surat Keputusan tersebut Lapas Kelas IIA
Pemuda Tangerang di samping ditetapkan sebagai Lapas dan juga sebagian
ruangannya ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan).
Seperti diketahui bahwa Lapas merupakan tempat untuk melakukan
pembinaan terhadap pelanggaran hukum yang sudah diputus oleh Hakim dan
sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan Rutan merupakan
tempat yang diperuntukkan bagi pelanggar hukum yang masih dalam proses
peradilan baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan, ataupun mereka yang
masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan.
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 26 Juni
1985 Nomor E PS 01 10 10-116 tentang penempatan narapidana Anak Negara
dan Anak Sipil, dinyatakan bahwa narapidana dewasa adalah narapidana yang
berumur lebih dari 21 tahun. Narapidana pemuda adalah mereka yang berumur
antara 18 tahun sampai 21 tahun. Sedangkan berdasarkan Surat Kepala Kantor
49
Page 63
50
Wilayah Departemen Kehakiman Wilayah VII DKI Jaya tanggal 18 Februari
1984 Nomor: W7.A.UM.01.06.923.84, Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang
juga dijadikan tempat penampungan narapidana yang berusia maksimal 27
tahun.
Namun penempatan tersebut pada saat ini tidak dapat dilaksanakan
secara kaku, karena pada akhir-akhir ini ada kecenderungan makin
meningkatnya jumlah penghuni di wilayah Banten, sehingga Lapas Kelas IIA
Pemuda Tangerang oleh Pimpinan Wilayah difungsikan sebagai Lapas
penyangga dari adanya kecenderungan over kapasitas. Di samping itu, apabila
terjadi keributan di Lapas Cipinang, Rutan Salemba, dan Lapas Kelas 1
Tangerang (kecenderungan pada saat pasca reformasi tahun 1998), maka Lapas
Kelas IIA Pemuda Tangerang juga dijadikan Lapas yang menampung
narapidana yang terlibat dalam keributan tersebut. Akibatnya fungsi sebagai
Lapas yang khusus menampung dan membina narapidana pemuda, sudah tidak
murni lagi. Hal ini diperkuat lagi dengan ditetapkannya Lapas Pemuda sebagai
Rutan yang notabene tidak mengenal pengklasifikasian yang ditinjau dari
aspek umur.
B. Keadaan Bangunan
Bangunan Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dibuat tahun 1924 dan
diselesaikan pada tahun 1927. Bangunan ini didirikan di areal tanah seluas
385.420m2, dengan luas tanah bangunan sebesar 28.610 m
2 dan luas bangunan
sebesar 10.312 m2. Bentuk bangunan model kipas, yang terdiri dari 6 (enam)
Page 64
51
blok yaitu blok A, blok B, blok C, blok D, blok E, blok F sebanyak 120 kamar
yang sudah direnovasi dengan kapasitas 1356 orang.
Sistem penguncian menggunakan sistem gerendel dengan satu gembok
kunci. Dilihat dari fungsinya sistem penguncian yang demikian sangat efektif
untuk mencegah adanya pengeluaran penghuni secara tidak sah pada malam
hari, karena apabila seorang petugas ingin mengeluarkan satu orang penghuni
maka resikonya akan membuka semua pintu kamar. Dengan demikian resiko
yang akan diambil oleh seorang petugas pun akan sangat berat.
Selama ini seluruh bangunan telah mengalami renovasi masing-masing
blok pada tahun anggaran: 1989/1990, 1994/1995, 1999/2000, 2007, 2008, dan
2009.
C. Tinjauan Historis
1. Pada tahun 1927-1942 oleh Pemerintah Hindia Belanda ditetapkan sebagai
tempat pemenjaraan bagi pemuda bangsa Belanda maupun pribumi, dengan
sebutan Jeugd Gevangenis
2. Pada tahun 1942-1945 oleh pemerintah Jepang dijadikan tempat
pelaksanaan pidana dengan sebutan Keimusho Shikubu
3. Pada tahun 1946-1948 oleh Pemerintah Belanda (Palang Merah NICA)
digunakan sebagai tempat penampungan pengungsi Cina Pendalaman
4. Pada tahun 1984-1950 oleh Pemerintah Indonesia dijadikan tempat untuk
pelaksanaan pemenjaraan bagi pemuda dengan sebutan Jeughd Gevangenis
Page 65
52
5. Pada tahun 1950-1964 oleh Pemerintah Indonesia dijadikan tempat untuk
pelaksanaan pidana penjara untuk pemuda dengan sebutan Rumah Penjara
Anak-anak
6. Pada tahun 1964-1965 oleh Pemerintah Indonesia dijadikan tempat
pelaksanaan pemasyarakatan pemuda dengan sebutan Lembaga
Pemasyarakatan Khusus Pemuda.
7. Pada tahun 1965-1979 oleh Pemerintah Indonesia dijadikan tempat
pemidanaan narapidana pemuda dan Pusat Rehabilitasi Tahanan
G.30.S/PKI. Dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Pemuda.
8. Pada tahun 1979-1984 Pemerintah Indonesia dijadikan tempat pelaksanaan
pemasyarakatan untuk pemuda sebutan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1
Pemuda Tangerang.
9. Pada tahun 1984-sekarang oleh Pemerintah Indonesia dijadikan tempat
pelaksanaan pemasyarakatan untuk pemuda merangkap sebagai Rumah
Tahanan Negara Tangerang dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Pemuda Tangerang.
D. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Lapas mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak
didik dan melaksanakan tugas perawatan tahanan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Lapas mempunyai beberapa fungsi
yaitu:
a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
Page 66
53
b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil
kerja;
c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas;
e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
E. Struktur Organisasi
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
tanggal 26 Februari 1985 Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1983 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dinyatakan bahwa Lapas
Kelas IIA Pemuda Tangerang terdiri dari:
Page 67
54
Nama-Nama Ketua Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dari awal sampai
sekarang
1. J.F.H.T Sinjal : 1951 – 1966
2. Ngawam : 1966 – 1970
3. Sigit Soegito, Bc.IP : 1970 – 1972
4. R. Soeprapto : 1972 – 1975
5. Drs. Hasan Oetoyo, SH : 1975 – 1976
6. Drs. Saidin Saragih : 1976 – 1979
7. Drs. Sudjoko Budi santoso : 1979 – 1982
8. R. Moeljono : 1982 – 1987
9. Mintardjo, Bc.IP, SH : 1987 – 1993
10. Drs. Wijono, Bc.IP : 1993 – 1996
11. Drs. Sugeng Handrijo, Bc.IP : 1996 – 1998
12. Drs. Bambang Margono : 1998 – 2001
13. Drs. Didin Sudirman, Bc.IP, M.Si : 2001 – 2003
14. Windarso. Bc.IP, SH : 2003 – 2005
15. Kusnin, Bc.IP, SH, MH : 2005 – 2006
16. Drs. Bambang Irawan, Bc.IP : 2006 – 2006
17. K. Purwanto, Bc.IP, S.Pd, MH : 2006 – 2009
18. P. Kunto Wiryanto, Bc.IP, SH, MH : 2009 – 2012
19. Sugeng Irawan, Bc.IP, SH :2012 – sekarang.
F. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
1. Visi
Terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang yang
unggul dalam pembinaan, prima dalam pelayanan dan tangguh dalam
pengamanan.
2. Misi
Melaksanakan perawatan tahanan dan pembinaan narapidana dalam rangka
penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta
kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
Page 68
55
3. Tujuan
a. Membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari
kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat
berperan aktif dan produktif dalam pembangunan serta dapat hidup
secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi pelanggaran hukum yang
dikenakan penahanan Rutan (melalui kegiatan pelayanan dan perawatan)
dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan di sidang pengadilan agar jalannya proses pengadilan dapat
dilaksanakan secara cepat, mudah dan murah.
c. Menciptakan ketertiban di dalam Lapas agar jalannya pembinaan dan
perawatan penghuni dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan
secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap terciptanya
suasasa aman dan tertib di dalam masyarakat pada umumnya.
4. Sasaran
Pembinaan dan pelayanan terhadap pelanggaran hukum diarahkan agar
terjadi adanya:
a. Peningkatan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Peningkatan kualitas intelektual;
c. Peningkatan kualitas sikap dan perilaku;
d. Peningkatan kualitas keterampilan;
e. Peningkatan kualitas kesehatan jasmani dan rohani;
Page 69
56
f. Peningkatan kualitas integritas hubungan hidup, kehidupan dan
penghidupan.
G. Indikator Keberhasilan Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang
Indikator yang dapat dijadikan alat untuk mengukur keberhasilan
Lapas adalah sebagai berikut:
1. Isi Lapas lebih rendah daripada kapasitas;
2. Menurunya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan
gangguan kamtib;
3. Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum
waktunya melalui proses asimilasi dan integritas;
4. Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis;
5. Semakin banyaknya jenis-jenis dan program pembinaan sesuai kebutuhan
berbagai golongan narapidana;
6. Secara bertahap perbandingan banyak narapidana yang bekerja di bidang
pertanian dan pemeliharaan adalah 70:30;
7. Prosentasi kematian dan sakit penghuni Lapas sama dengan prosentase di
masyarakat;
8. Biaya perawatan penghuni sama dengan kebutuhan minimal manusia
pada umumnya;
9. Lapas dalam kondisi bersih dan terpeliharanya; dan
10. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan
proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lapas dan semakin
berkurangnya nila-nilai subkultur penjara dalam Lapas.
Page 70
57
H. Jumlah Narapidana Keseluruhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Pemuda Tangerang
Data Narapidana
No Jenis Narapidana Jumlah
1 B I 1.178 Orang
2 B II a 31 Orang
3 B II b 1 Orang
4 B III s 57 Orang
5 SH -
6 Titipan -
Jumlah 1.267 Orang
Data Tahanan
No Jenis Tahanan Jumlah
1 A I 65 Orang
2 A II a 93 Orang
3 A III b 517 Orang
4 A IV s 23 Orang
5 AV 17 0rang
6 Titipan -
Jumlah 715 Orang
Data Warga Negara Asing
No Keterangan Jumlah
1 Narapidana WNA 26 Orang
2 Tahanan WNA 20 Orang
Jumlah 46 Orang
I. Sarana Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda
Tangerang
Sarana penerangan menggunakan aliran dari PLN dan generator/diesel
listrik sebagai cadangan. Sarana air mandi/ minum menggunakan air sumur dan
PAM. Sarana pendidikan terdapat 2 (dua) lokal kelas, perpustakaan satu lokal,
ruangan kantor satu lokal dan satu ruangan wihara.
Page 71
58
Sarana ibadah Masjid Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dibuat pada
tahun ±1974 dengan nama Masjid At-Taubah yang berlokasi di blok A dengan
kapasitas ±125 orang dan sekarang sudah dilengkapi dengan ruang
perpustakaan agama Islam. Pada tahun 2005 Masjid At-Taubah telah
direnovasi dengan menghabiskan biaya Rp. 137.523.400,- Masjid tersebut
direnovasi dengan biaya swadaya, saat ini kapasitasnya ± 450 orang dan telah
diresmikan oleh Bapak Walikota Tangerang (Drs. H. Wahidin Halim).
J. Sarana Kesehatan Alat Medis, Obat-Obatan, Ruang Kesehatan dan Alur
Berobat
Daftar alat-alat medis di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang
No Jenis Barang Jumlah
1 Tensimeter digital dan
tensimeter manual
8
2 Timbangan badan 3
3 Tabung oksigen besar dan
Tabung oksigen kecil
5
4 Tempat tidur besi 3
5 Kursi fiber 1
6 Jam elektronik 1
7 Dispenser 2
8 Sterilsator 2
9 Diaguastik set 2
10 Sleskop 15
11 Termometer standar 4
12 Alat pernapasan 1
13 Mesin hitung 1
14 Lemari kayu 4
15 Rak besi 1
16 Papan visual/ papan nama 1
17 Mesin fogging 1
18 Meja kerja kayu 5
19 Kursi meja/ metal 3
20 Meja komputer 1
21 Tempat tidur besi 7
Page 72
59
Ruangan Kesehatan di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang
No Jenis Ruangan Jumlah
1 Ruang Gigi 1
2 Ruang Periksa 1
3 Ruang Gudang 1
4 Ruang Umum 1
5 Ruang Laboratorium 3
6 Ruang VTC 2
7 Ruang Tempat Tidur 16
Data kamar di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang
No Jenis Kamar Jumlah Kapasitas
1 Blok Pesantren 329 Orang 329 Orang
2 Blok A 160 Orang 113 Orang
3 Blok B 551 Orang 804 Orang
4 Blok C 329 Orang 434 Orang
5 Blok D 488 Orang 674 Orang
6 Blok E 368 Orang 404 Orang
7 Blok F 86 Orang 68 Orang
Alur Klinik Harian Terpadu Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang
Tahanan/ Narapidana
- Alur VCT
- Alur TB
- Alur PTRM
Tindakan Medis
Loket Pendaftaran
Daftar Buku Berobat
Resep pengembangan obat Pemeriksaan Lab
- Rawat Inap
- Rujukan
- Isolasi
Kembali ke blok
Page 73
60
Berdasarkan alur tersebut, bisa kita dipahami bahwa ketika narapidana
sakit maka dia harus melakukan pendaftaran dulu di loket pendaftaran, setelah
itu narapidana tersebut akan dilakukan tindakan medis berupa rawat inap atau
sejenisnya, sesuai dengan jenis penyakit yang diderita.
K. Kondisi Saat Ini Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang
Kondisi saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda
Tangerang pada umumnya dalam keadaan kondusif gangguan keamanan relatif
tidak ada.
Pelaksanaan pembinaan kepribadian sudah berjalan walaupun belum
optimal. Kegiatan pesantren, solat berjamaah, olahraga senam, bulu tangkis,
tenis meja, volly ball, sepak bola (futsal) secara rutin dilaksanakan di dalam
Lapas.
Pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana berupa pengerjaan
bengkel kayu, pertanian sayur, penjahitan, bengkel elektronik, salon rambut.
dan bengkel las. Di samping itu dilaksanakan juga pekerjaan rumah tangga
berupa kebersihan halaman, kebersihan kantor, petugas dapur dan lain-lain.
Hal yang terpenting dalam rangka pembinaan adalah penerapan proses
pemasyarakatan. Secara bertahap narapidana dikenalkan dengan kehidupan
masyarakat di luar Lapas. Proses itu dilaksanakan melalui kegiatan asimilasi
dan integrasi. Kebijakan Lapas sangat mendorong upaya-upaya struktural
sesuai Protap untuk melaksanakan poses asimilasi berupa kerja luar dengan
kegiatan pertanian dan kebersihan halaman kantor.
Page 74
61
Didorong pula upaya pemenuhan hak-hak narapidana lainnya yaitu: hak
mendapat CMK, hak mendapatkan remisi, hak mendapat kunjungan, hak
mendapat layanan kesehatan dan lain-lain. Pemenuhan hak tersebut
diperkirakan dapat menurunkan tingkat kegelisahan (konflik) penghuni yang
pada gilirannya dalam batas-batas tertentu, hal tersebut juga dapat
mendukung suasana yang aman di dalam Lapas.
Page 75
62
L. Kasus Pelanggaran Hak Narapidana Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang
Page 76
63
BAB IV
HASIL PENELITIAN HAK PERLINDUNGAN KESEHATAN
NARAPIDANA
A. Kajian Pelaksanaan Hak Kesehatan Fisik Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang Menurut UU No 12 Tahun
1995.
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia
yang hidup di dunia ini menurut kodratnya, yang melekat dan tak dapat
dipisahkan dari pada hakikatnya, sehingga bersifat suci.75
Sehingga manusia
yang hidup harus dilindungi dan dipertahankan kehidupannya karena yang
mengatur kematian seseorang hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu cara
untuk mempertahankan kehidupan manusia melalui perlindungan kesehatan.
Kesehatan sangat penting bagi kehidupan manusia, karena jika manusia sakit
maka dia tidak mampu melaksanakan kegiatan yang biasa dilakukannya. Oleh
karena itu, kesehatan seseorang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan
masyarakat.
Setiap manusia mempunyai hak untuk mempertahankan kehidupannya,
sehingga bukan hanya manusia tertentu saja yang mempertahankan dan
dilindungi kehidupannya khususnya kesehatannya tetapi seorang narapidana
juga yang telah melakukan kesalahan atau yang telah melanggar hukum,
75
. Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, EUTHANASIA, h. 129
63
Page 77
64
mempunyai hak untuk mempertahankan kehidupannya dan berhak
mendapatkan perlindungan kesehatan seperti manusia yang lainnya.
Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa kesehatan merupakan hak
bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali termasuk narapidana yang berada di
dalam Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang, oleh karena itu Lapas pemuda
Tangerang sebagai perangkat negara yang memiliki tugas untuk:
1. Melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan melaksanakan perawatan
tahanan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas seperti:
a. Melakukan pembinaan narapidana;
b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil
kerja;
c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana;
d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas;
e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.76
Oleh karena itu Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang memiliki salah satu
tugas yaitu melakukan perlindungan terhadap narapidananya.
Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dibentuk berdasarkan keputusan
KEMENKUMHAM RI, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia pada tanggal 16 Desember 1983 dan di Lapas Kelas IIA Pemuda
Tangerang, ini bukan hanya Lembaga Pemasyarakatan saja tetapi ada juga
Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Tujuan dari Lapas Kelas IIA Pemuda
Tangerang yakni membentuk narapidana menjadi manusia seutuhnya,
menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri agar tidak terulang kembali,
76
. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang, h. 4
Page 78
65
agar narapidana mendapatkan hak kebebasan dan bisa aktif ke dalam
masyarakat seperti manusia yang lainnya.77
Salah satu tanggung jawab Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang yakni
menjaga agar seluruh hak-hak narapidana tidak diabaikan khususnya mengenai
pelayanan kesehatan yang telah diamanatkan dalam UU No 12 Tahun 1995
bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan
yang layak, sehingga pihak Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang tentunya
berkewajiban melaksanakan perlindungan hak-hak narapidana tersebut.
Perlindungan hak kesehatan narapidana di Lapas Kelas IIA Pemuda
Tangerang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pelayanan Kesehatan
Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan
bahwa Kesehatan merupakan suatu keadaan fisik, mental, dan sosial
kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan, kondisi
manusia baik jasmani, rohani, akal, maupun sosial agar menjadi lebih baik.78
Berdasarkan hal tersebut bisa kita ketahui bahwa indikator kesehatan seseorang
bisa dilihat melalui keseimbangan keadaan fisik, mental dan sosialnya. Jika
keseimbangan kondisi tersebut sudah tercapai, maka bisa dikatakan bahwa
orang tersebut dikategorikan sehat.
77
. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang, h. 5
78. http://belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan.com. Postid by Arianto 16 Januari
2013 Artikel ini di akses pada sabtu 13-Desember.2014 20.55.
Page 79
66
Menurut penuturan ketiga narapidana, mereka menyebutkan bahwa
“Pelayanan kesehatan di Lapas Pemuda Tangerang sudah dilaksanakan dengan
baik dan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang”.79
Pernyataan
tersebut didukung oleh penuturan dari dokter Lapas sendiri yang menyatakan
bahwa “Pemeliharaan kesehatan telah terfasilitasi berupa sarana dan prasarana
yang meliputi alat-alat medis, obat-obatan, ruang perawatan dan tim medis
yang meliputi dokter umum dan dokter gigi. Di dalam klinik juga ada ruangan
untuk periksa, ruang laboratorium, ruang inap dan ruang obat-obatan. Semua
itu sudah tersedia di klinik Lapas pemuda, akan tetapi jika dibandingkan
dengan klinik umum tentunya hal tersebut masih kurang memadai.80
Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan tersebut, merupakan modal dasar
pihak Lapas dalam melakukan perlindungan kesehatan bagi para
narapidananya.
Dalam hal ini Bapak Tetra selaku Kasi Binapi menyatakan bahwa
anggaran kesehatan untuk narapidana sudah dianggarkan oleh Pemerintah
Pusat sebesar Rp. 200.000.000 selama 1 tahun, anggaran tersebut harus
digunakan selama setahun dengan jumlah narapidana lebih dari 1500 orang.81
Tentunya dengan anggaran yang terbatas, menyebabkan pelayanan kesehatan
79
. Wawancara dengan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda
Tangerang
80. Wawancara dengan Wibisono Dokter Lapas pada hari selasa 25 November 2014 Pukul
11.10 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
81. Wawancara dengan Tetra Kasi Binapi pada hari selasa 2 Desember 2014 di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
Page 80
67
di Lapas tersebut hanya mampu melayani narapidana yang memiliki penyakit
ringan seperti gatal-gatal, flu, batuk, diare, penyakit kulit dan sebagainya. Bagi
narapidana yang memiliki penyakit khusus/berat, Lapas hanya memberikan
fasilitas berupa perizinan dan mobil ambulance untuk mengantarkan
sedangkan untuk pembiayaannya ditanggung pihak keluarga. Hal tersebut
dipertegas oleh pernyataan narapidana yang bernama Acang yang sudah
tinggal enam tahun di Lapas tersebut bahwa “Untuk perizinan ke rumah sakit
umum itu mudah yang penting kita memiliki kepentingan yang jelas untuk
berobat, dan dapat izin dari dokter serta kepala Lapas sedangkan mengenai
biaya ditanggung sendiri.82
Meskipun anggaran terbatas, akan tetapi pihak
Lapas tetap memfasilitasi narapidana yang sakit dengan perizinan yang mudah
sehingga hak kesehatan narapidana pun terjamin.
Perlindungan kesehatan pun dilakukan bagi narapidana yang memiliki
penyakit khusus atau pribadi, berupa tindakan dari dokter Lapas sendiri yaitu
mengkarantina mereka di ruang karantina klinik Lembaga Pemasyarakatan.
Fungsi karantina tersebut agar narapidana mendapatkan perawatan intensif,
apabila setelah dikarantina tidak ada perubahan serta sakitnya semakin
memburuk maka akan dirujuk ke rumah sakit umum atas perizinan dari dokter
dan ketua Lembaga Pemasyarakatan.
82
. Wawancara dengan Acang F. Narapidana pada hari Selasa 2 Desember 2014 di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
Page 81
68
Perlindungan kesehatan di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang sendiri
memiliki tahapan yaitu setiap narapidana yang telah diputus dan menjadi
terdakwa serta telah dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan
mendapatkan penyuluhan dan pengecekkan kesehatan, serta sosialisasi terkait
jenis-jenis penyakit yang menular. Hal tersebut dilaksanakan agar narapidana
bisa menjaga kesehatannya dan yang memiliki penyakit menular tidak
menyebar ke orang lain, serta jika ada narapidana yang memiliki penyakit
khusus maka klinik Lapas akan mendatanya untuk dilakukan perawatan khusus
dan rutin.
Menurut penjaga Lapas narapidana yang sakit kemudian meninggal di
dalam Lapas untuk saat ini belum ada. Hal tersebut terjadi karena jika ada
narapidana yang sakit, pihak Lapas langsung merujuknya ke klinik dan apabila
klinik tidak menyanggupi maka langsung dirujuk ke rumah sakit umum.83
Pernyataan tersebut diperkuat dari keterangan dokter bahwa saat ini belum ada
narapidana yang sakit kemudian meninggal karena kurang perawatan. Adapun
narapidana yang meninggal, itu pun meninggalnya ketika sudah dirujuk ke
rumah sakit umum.84
Hal ini dikarenakan, pihak Lapas cepat tanggap apabila
ada narapidana yang sakit, meskipun ada beberapa narapidana yang tidak mau
dibawa ke klinik. Jika narapidana tersebut tidak mau dibawa ke klinik maka
83
. Wawancara dengan Syamsul Penjaga Lapas, pada hari Selasa 2 Desember 2014 di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
84. Wawancara Dokter Lapas Pada Hari Selasa 2 November 2014 di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
Page 82
69
penjaga Lapas akan memanggil dokter ke kamar dan apabila sakitnya parah,
maka narapidana tersebut akan dibawa paksa untuk diberikan perawatan.
Narapidana yang meninggal di Lapas tersebut yaitu ketika narapidana
yang berusaha melarikan diri dari Lapas akan tetapi dia terjatuh dari atap tetapi
meskipun begitu pihak Lapas tetap berusaha membawanya ke rumah sakit
umum, namun diperjalanan nyawa korban tidak bisa tertolong.
Narapidana yang berada di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang
berjumlah 1.356 orang sedangkan untuk saat ini jumlah narapidana mencapai
1.952 orang sehingga ini melebihi kapasitas.85
Setiap harinya narapidana yang
sakit dan yang berobat ke klinik Lapas mencapai kurang lebih 20 orang
perharinya, sehingga jika dirata-ratakan mencapai kurang lebih 600 narapidana
yang sakit perbulannya di Lapas tersebut. Hal tersebut dikarenakan banyaknya
narapidana kiriman dari Lapas luar seperti Lapas Cipinang, Lapas Tangerang
kelas 1, Rutan Salemba dan lain sebagainya. Sehingga sangat wajar jika
narapidana banyak yang mengalami sakit, karena keadaan di tempat tersebut
cukup sempit dan kurangnya udara bersih. Sehingga, para narapidana sering
mengeluh penyakit gatal-gatal, batuk dan flu.86
Untuk mengatasi hal tersebut,
tindakan yang dilakukan oleh pihak Lapas berupa penyediaan obat-obatan serta
mengajukan surat kepada dinas terkait bahwa daya tampung Lapas Pemuda
sudah di luar kapasitas sehingga tidak menerima lagi kiriman narapidana dari
85
. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
86. Wawancara Dokter Lapas Pada Hari Selasa 2 November 2014 di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
Page 83
70
Lapas lain. Selain itu juga, penjaga Lapas melakukan sanitasi air dan
menggalakan pembersihan kamar sel.
Perlindungan kesehatan bukan hanya dilakukan melalui tindakan dari
dokter akan tetapi hal tersebut juga dilakukan oleh penjaga Lapas berupa
pengecekkan terhadap makanan dan obat-obatan yang dibawa dari luar.
Pengecekkan tersebut dilakukan untuk melihat layak tidaknya makanan
tersebut dikonsumsi sedangkan untuk obat-obatan sendiri pengecekkan
dilakukan oleh penjaga Lapas dengan cara obat tersebut dibawa terlebih dahulu
kepada dokter Lapas untuk diatur dosis pemakaiannya.
Pemeriksaan makanan sendiri dilakukan melalui 3 tahapan yaitu oleh
penjaga gerbang, penjaga pintu lalu lintas dan terakhir diperiksa oleh penjaga
lapas di kamar sel masing-masing. Hal ini dilakukan, dengan tujuan untuk
melindungi keamanan dan kesehatan narapidana.
Selain pemeliharaan kesehatan berupa makanan dan pengawasan, Lapas
tersebut juga melakukan penyuluhan dalam rangka melindungi kesehatan
narapidana. Hal tersebut dikemukakan oleh bapak Wibisono selaku Dokter
Lapas yang menyatakan bahwa “Penyuluhan kesehatan narapidana dilakukan
sebulan sebanyak 7 kali sampai 8 kali dan dilakukan setiap hari senin dan
kamis. Biasanya penyuluhan kesehatan pun dilakukan ketika narapidana
pertama kali memasuki Lapas87
. Penyuluhan tersebut adalah salah satu
program dari pihak Lapas, untuk mengenalkan lingkungan Lapas kepada
narapidana yang baru agar mereka mampu menyesuaikan pola kehidupannya di
87. Wawancara Dokter Lapas pada hari Selasa 2 November 2014 di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
Page 84
71
Lapas tersebut sehingga para narapidana bisa menjaga kesehatan masing-
masing. Selain penyuluhan tersebut, pihak Lapas juga sering mengadakan
penyuluhan dengan cara bekerjasama dengan para mahasiswa dan instansi
lainnya.
Kasi Binapi menyatakan bahwa “Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang
memiliki program kesehatan yakni pelaksanaan Tim TB, Tim HIV dan Tim
PTRM serta didukung oleh tim medis yang berjumlah 3 orang dokter yang
terdiri dari 2 dokter umum, 1 dokter gigi dan 5 perawat.88
Pelayanan kesehatan
di dalam Lapas tidak hanya mengobati penyakit umum saja, penyakit khusus
pun sudah ada programnya.
Perawat di Lapas Pemuda ini sudah seperti dokter, karena mereka sudah
mampu menangani berbagai penyakit yang biasa dokter tangani, sehingga
meskipun dokter tidak ada pelayanan kesehatan tetap bisa dijalankan.
Kehidupan di dalam Lapas tidaklah setertib yang diperkirakan, sering
kali terjadi keributan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh
narapidana. Hal tersebut pun terjadi di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang
yaitu narapidana sering melakukan pelanggaran berupa berkelahi, membawa
handphone dan sebagainya. Hukuman bagi mereka yang melakukan
pelanggaran di dalam Lapas adalah pemindahan ke sel khusus. Sel khusus
tersebut tentunya berbeda dengan sel umum, di sel khusus para narapidana
tidak dipekenankan keluar dari kamar sel dan satu kamarnya dihuni dengan
para narapidana pelanggar lainnya, yang jumlah penghuninya bisa bertambah
88. Wawancara dengan Tetra Kasi Binapi pada hari Selasa 2 Desember 2014 di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
Page 85
72
sesuai dengan banyaknya pelanggaran. Meskipun begitu, para narapidana di sel
khusus tetap mendapatkan hak-haknya. Seperti pengobatan dan makanan, akan
tetapi makanannya diantarkan ke dalam kamar sel oleh penjaga Lapas sendiri.
Penjaga Lapas pun dalam melakukan perlindungan kesehatan bagi
narapidananya, melakukan kontrol ke setiap kamar dengan cara berkeliling.
Jika ada narapidana yang sakit, maka penjaga Lapas tersebut akan langsung
membawanya ke klinik untuk diperiksa. Apabila sakitnya parah, maka dokter
Lapas akan memberikan surat izin kepada Kalapas sehingga narapidana
tersebut bisa berobat diluar. Sedangkan jika ada narapidana yang sakit di
malam hari, maka petugas Lapas akan menelepon dokter Lapas, maka dengan
segera dokter Lapas tersebut akan datang ke klinik Lapas. Hal tersebut
dilakukan karena dokter Lapas bertugas 24 jam, meskipun mereka di rumah
akan tetapi mereka harus siap siaga.89
Menurut beberapa narapidana pelayanan kesehatan di Klinik Lapas Kelas
IIA Pemuda Tangerang dilakukan salah satunya melalui pelayanan kesehatan,
ketika ada narapidana yang merasakan sakit maka dengan segera akan
diperiksa dan diobati, setelah itu diberikan obat yang sesuai dengan sakit yang
dirasakan. Setelah meminum obat tersebut, ternyata mereka sembuh dan bisa
melaksanakan aktifitas seperti biasanya. Dalam pelayanannya pun, dokter atau
perawat di dalam Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang ini mengutamakan
kekeluargaan sehingga narapidana nyaman untuk berkonsultasi.90
Pemberian
89
. Wawancara dengan Tetra Kasi Binapi pada hari Selasa 2 Desember 2014 di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
90. Wawancara Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
Page 86
73
obat yang tepat serta keramahan dalam berkonsultasi, tentunya hal tersebut
merupakan bagian dari konsistensi Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dalam
melakukan perlindungan hak kesehatan bagi narapidana.
2. Asupan Makanan
Makanan yang bergizi tentunya akan memberikan dampak kesehatan
yang baik bagi seseorang termasuk narapidana. Oleh karena itu, untuk
melaksanakan hak perlindungan kesehatan bagi narapidana maka asupan
makanan pun harus diperhatikan. Berdasarkan penuturan penjaga Lapas
menyatakan bahwa “Narapidana makan sehari 3 kali, yakni pagi hari, siang
hari, dan sore hari dan makanan tersebut sudah memenuhi standar gizi.91
Untuk
menu makanan sudah cukup karena menu makanan diatur langsung oleh
pemerintah sehingga narapidana hanya memasak dan makan sedangkan
menunya setiap 10 hari berbeda-beda. Pergantian menu tersebut dilakukan agar
narapidana tidak bosan sehingga nafsu makannya akan selalu tinggi.92
Pemenuhan gizi makanan di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang sudah
mencapai standar gizi, hal ini diperkuat oleh pernyataan Kasi Binapi yang
menyatakan bahwa dalam menentukan menu makanan, mereka selalu
berpedoman pada kelayakan makanan narapidana yang diatur dalam Undang-
Undang No 12 Tahun 1995.93
Makanan disini pun hampir sama dengan
91
. Wawancara dengan Syamsul Penjaga Lapas pada hari selasa 2 Desember 2014 di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
92. Wawancara dengan Tetra Kasi Binapi pada hari Selasa 2 Desember 2014 di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
93. Wawancara dengan Tetra Kasi Binapi pada hari Selasa 2 Desember 2014 di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
Page 87
74
makanan di rumah dan terkadang mereka pun diberikan makanan berupa
protein hewani, serta seminggu dua kali para narapidana diberikan menu bubur
kacang. Lapas Pemuda memiliki menu makanan untuk 10 hari, sehingga jika
sudah 10 hari maka menu makanan akan kembali ke awal.
Lapas Pemuda Tangerang memiliki dapur umum dan alat-alatnya pun
sudah lengkap, sehingga narapidana hanya memasak saja sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan. Dapur Lapas tersebut bersih dan tertata rapi. Dengan
dapur yang bersih, tentunya makanan yang dikonsumsi pun akan bersih dan
tidak mengandung bibit penyakit, makanan pun dibuat sendiri oleh narapidana
sehingga cita rasa makanannya pun akan disesuaikan dengan lidah mereka,
karena makanan itu untuk mereka sendiri jadi tidak asal memasak.
Page 88
75
3. Akses kesehatan
Akses kesehatan di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang, sebagai berikut:
Alur Klinik Harian Terpadu Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang
Berdasarkan alur tersebut, bisa dilihat bahwa alur pengobatan di klinik
Lapas dibedakan berdasarkan jenis penyakitnya. Untuk penyakit yang menular,
pihak Lapas memiliki alur tersendiri dan mereka tidak begitu saja membiarkan
narapidana yang memiliki penyakit menular. Narapidana yang memiliki
penyakit menular, akan diberikan perawatan yang sesuai dengan penyakitnya,
dan mereka akan diisolasi atau dikarantina sampai penyakitnya sembuh.94
Hal
94
. Wawancara Dokter Lapas pada hari selasa 2 November 2014 di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
Tahanan/ Narapidana
- Alur VCT
- Alur TB
- Alur PTRM
Tindakan Medis
Loket Pendaftaran
taran
Daftar Buku Berobat
Resep Pengembangan
Obat
Pemeriksaan Lab
- Rawat Inap
- Rujukan
- Isolasi
-
Kembali ke Blok
Page 89
76
tersebut dilakukan, dengan tujuan untuk melindungi kesehatan narapidana yang
lainnya agar tidak tertular, sedangkan untuk penyakit yang tidak menular,
pihak Lapas melakukan pengobatan melalui perawatan biasa.
Menurut Penjaga Lapas bahwa “Narapidana yang memiliki penyakit
khusus dan yang membawa obat-obatan dari luar yang sesuai dengan
penyakitnya diperbolehkan untuk membawanya kedalam Lapas. Akan tetapi,
tidak semua dibawa ke dalam kamar sel, hanya berapa biji saja yang dibawa
sisanya dititipkan ke klinik Lapas, jika sewaktu-waktu obatnya habis mereka
bisa mengambilnya di klinik Lapas.95
4. Kebersihan
Kebersihan merupakan prasyarat utama untuk membangun jiwa dan fisik
yang sehat. Kebersihan di Lapas Pemuda tersebut merupakan prioritas, hal itu
bisa kita lihat dari berbagai sudut ruangan dan halaman hampir tidak ada
tempat yang kotor. Kebersihan di klinik Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang
sudah bersih dan tersusun dengan rapih. Narapidana pun diikut sertakan untuk
memelihara kebersihan Lapas mulai dari kamar sel, halaman Lapas, kantor
Lapas dan hampir semua kebersihan di Lapas yang melakukan adalah
narapidana
95
. Wawancara dengan Syamsul Penjaga Lapas pada hari Selasa 2 Desember 2014 di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
.
Page 90
77
5. Olahraga
Olahraga merupakan bagian yang tidak terlupakan dalam mendukung
daya tahan tubuh. Olahraga merupakan cara sederhana dalam menjalani hidup
sehat, di Lapas Pemuda sendiri tidak ada larangan untuk berolahraga bahkan
tiap harinya mereka dianjurkan untuk olahraga, baik itu olahraga ringan
ataupun olahraga dalam bentuk pertandingan antar blok.
Kegiatan olahraga di dalam Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang
meliputi Futsal, Bola voli dan Tenis meja. Akan tetapi itu semua sesuai dengan
bakat yang dimiliki narapidana bahkan pernah diadakan pertandingan antar
blok. Respon narapidana pun terhadap kegiatan olahraga ini cukup baik,
mereka merasakan dengan olahraga seperti ini tubuh mereka yang biasanya
terkurung di dalam sel bisa mereka gerakkan sehingga otot-otot dan organ
tubuh mereka bisa mendapatkan sinar matahari dan oksigen yang cukup.96
B. Kajian Pelaksanaan Hak Kesehatan Fisik Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang Menurut Hukum Pidana
Islam.
Dalam agama Islam manusia merupakan makhluk hidup yang sangat
sempurna dan mulia, yang mempunyai hak untuk memelihara jiwa dan hak
untuk hidup, yang merupakan sesuatu yang dasar bagi manusia untuk saling
memahami satu sama lain. Hak asasi manusia tersebut harus disamakan dengan
manusia yang lainnya, tanpa memandang jabatan ataupun yang lainnya, karena
tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang lain, oleh
96
. Wawancara Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
Page 91
78
karena itu manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia
yang lainnya.
Kajian hukum pidana Islam yang membahas tentang pemeliharaan jiwa
begitu banyak, sehingga dalam sumber-sumber ajaran agama Islam dan Al-
Qur’an ataupun sunah pula banyak yang membahas tentang pemeliharaan jiwa,
Al-Qur’an memberikan gambaran penting tentang sejarah pemeliharaan jiwa
pada zaman dahulu sehingga betapa pentingnya ajaran agama Islam yang
mengutamakan pemeliharaan jiwa.
Dalam surat Al-An’am ayat 151 bahwa “Jangan kamu membunuh nyawa
yang diharamkan Allah, kecuali dengan sebab yang benar”. Dan dalam Al-
Qur’an surat Al-Maidah ayat 32 juga dijelaskan:
Artinya: Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa
barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang
lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah
membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan semua
manusia, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di
antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.
Sesuai dengan ayat di atas bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk
menghargai jiwa setiap manusia, dan jika menghilangkan jiwa manusia tanpa
alasan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam maka termasuk orang yang
Page 92
79
telah membunuh manusia sehingga mereka diartikan membunuh seluruh jiwa
manusia, oleh karena itu agama Islam sangat menghargai hak-hak manusia
sehingga tidak ada perbedaan antara narapidana maupun manusia yang lainnya,
dan Islam pun mengajarkan kepada kita untuk saling melindungi jiwa manusia
satu sama lainnya.
Memelihara satu jiwa manusia berarti sama seperti memelihara jiwa
manusia secara umum, sehingga dapat diartikan sebagai pemeliharaan terhadap
jiwa manusia seluruhnya tanpa mengenal perbedaan agama, ras, ataupun
agama bahkan kedudukannya sebagai narapidana.
Allah berfiman dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yaitu
Artinya: wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
(melaksanakan) qishash, berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang
merdeka dengan merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya,
perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf
dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan
membayar diyat (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat
dari tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu maka ia akan
mendapatkan azab yang sangat pedih.
Berdasarakan ayat Al-Qur’an di atas dijelaskan bahwa kita diwajibkan
untuk memelihara jiwa manusia sehingga jika ada yang melukai manusia maka
hukumannya dibalas sesuai dengan perbuatannya.
Page 93
80
Ayat di atas mempertegas keberadaan dan ketinggian nilai hak hidup
setiap manusia, tidak dibenarkan jika menghilangkan nyawa manusia karena
alasan-alasan yang subyektif, seperti takut terjerumus ke dalam jurang
kemiskinan dan alasan lainnya.
Tujuan hukum Islam adalah untuk pemeliharaan jiwa, maka hukum Islam
mewajibkan untuk memelihara hak asasi manusia untuk hidup
mempertahankan hidupnya. Hukum Islam pun melarang pembunuhan tanpa
alasan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam.
Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam tahun 1990 yang
mengatur tentang kehidupan termuat dalam pasal 2 yang berbunyi:
a. Kehidupan adalah berkat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan hak untuk hidup. Kita sebagai manusia individu,
masyarakat, dan negara-negara untuk melindungi hak-hak manusia
dan dari setiap pelanggaran dilarang untuk mencabut kehidupan
kecuali berdasarkan syariat.
b. Dilarang untuk memilih jalan yang dapat mengakibatkan
permusnahan.
c. Perlindungan kehidupan manusia sampai akhir masa merupakan
kehendak Tuhan dan suatu kewajiban yang di tetapkan oleh syariat.97
Oleh karena itu, kewajiban masyarakat, negara atau pemerintah
khususnya yang berada di dalam Lingkungan Lapas Kelas IIA Pemuda
Tangerang yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang layak dan baik.
97. Lukman Masyudi, Pengaturan Dan Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Cipinang, 2012 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 70
Page 94
81
Agar setiap narapidana yang sakit dan memerlukan pelayanan kesehatan dapat
dilayani dengan baik dalam upaya memelihara jiwa narapidana yang sesuai
dengan hukum pidana islam.
Narapidana berhak mendapatkan hak pelayanan kesehatan dan makanan
yang layak seperti manusia yang lainnya,. Hal ini merupakan bagian dari
pemeliharaan jiwa (hifdz al-nafs) yang sangat diutamakan dalam ajaran syariat
Islam. Sehingga jika narapidana yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan
dan makan yang layak maka pihak Lapas akan bertentangan dengan Undang-
Undang pemidanaan dan syariat Islam. Untuk makanan dan pelayanan
kesehatan di dalam Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang sudah mendapatkan
anggaran dari pemerintah pusat, serta semua komponen dalam Lapas tersebut
pun berupaya untuk melayani kesehatan para narapidana.
C. Temuan Penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang
ditemukan diantaranya:
1. Pelayanan kesehatan narapidana sudah baik, dari segi sarana prasarana
yang sudah lengkap berupa fasilitas alat-alat medis, obat-obatan yang
lengkap dan dokter.
2. Kebersihan di dalam Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang sudah
cukup bersih dan terawat, baik di dalam Lapas maupun di halaman
Lapas, sehingga baik narapidana maupun pengunjung merasakan
kenyamanan ketika berada di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang.
Page 95
82
3. Perlindungan kesehatan tidak hanya dilakukan bagi narapidana yang
sakit saja, akan tetapi pihak Lapas secara aktif melakukan pencegahan
bibit penyakit bagi para narapidananya melalui penyuluhan, makanan
yang sehat dan sebagainya.
4. Narapidana yang meninggal karena sakit di dalam Lapas Kelas IIA
Pemuda Tangerang belum pernah terjadi, karena ketika ada
narapidana yang sakit pihak Lapas melakukan tindakan dengan cepat
tanggap.
5. Narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam Lapas dimasukkan
ke dalam sel khusus, tetapi tetap mendapatkan hak-hak sebagaimana
mestinya narapidana lain.
6. Selain melakukan pelayanan kesehatan bagi narapidana yang memiliki
penyakit ringan, mereka juga memberikan fasilitas berupa perizinan
yang mudah bagi narapidana yang memiliki penyakit pribadi atau
berat untuk berobat ke rumah sakit umum, akan tetapi untuk
pembiayaannya ditanggung oleh pihak keluarga karena anggaran dari
pemerintah yang terbatas.
7. Bagi Narapidana yang memiliki penyakit menular, mereka akan
mendapatkan perawatan yang eksklusif, yaitu dikarantina di ruang
rawat khusus sehingga tidak akan menular kepada narapidana lainnya.
Page 96
83
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan hak kesehatan fisik
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang dalam
perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (Analisis dalam UU No 12
tahun 1995) maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik di dalam Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang, sudah sesuai dengan
UU No 12 Tahun 1995. Hal itu terlihat dari pelayanan kesehatan dari
pihak Lapas yang cukup baik terhadap narapidana yang sakit, baik itu
sakit ringan maupun sakit berat, serta melakukan pencegahan bibit
penyakit melalui penyuluhan dan lingkungan yang sehat. Sarana
prasarananya pun sudah lengkap mulai dari program penyuluhan
kesehatan, pengecekan kesehatan, asupan makan yang bergizi, alat-
alat kesehatan, obat-obatan, tim medis serta kebersihan di Lapas
tersebut terjaga dengan baik dan bersih. Sehingga tidak ada
narapidana yang meninggal karena sakit di dalam Lapas.
2. Pandangan hukum pidana Islam pelaksanaan perlindungan hak
kesehatan fisik narapidana di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang
sudah sesuai dengan syariat Islam. Agama Islam sangat menganjurkan
manusia untuk saling memelihara jiwa. Sehingga jika ada seseorang
83
Page 97
84
yang melakukan kejahatan pembunuhan, maka dibalas dengan
perbuatan yang setimpal dengan tetap memperhatikan hak-hak
narapidana tersebut. Pemeliharaan jiwa dalam Islam itu tanpa
memandang jabatan, agama, ras, suku dan lain sebagainya.
Pelaksanaan hak kesehatan di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang
sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, hal itu bisa terlihat dalam
pelaksanaan perlindungan hak kesehatan, dan di Lapas tersebut sudah
sesuai dengan syariat Islam berupa Al-Maqasid Al-Syari’ah yakni
Hifzh al-nafsi (memelihara jiwa), seperti melakukan penyuluhan
kesehatan, asupan makan yang bergizi, pengecekan kesehatan yang
baik, sarana-prasarananya dan obat-obatan yang cukup lengkap .
Page 98
85
B. Saran
Atas beberapa hal yang penulis tulis dalam skripsi ini, maka penulis
mencoba menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan masalah
perlindungan hak kesehatan fisik narapidana sebagai berikut:
1. Pemerintah memberikan anggaran yang cukup kepada setiap Lapas
agar narapidana yang memiliki keterbatasan biaya bisa berobat dengan
baik.
2. Untuk memenuhi perlindungan kesehatan di dalam Lapas sebaiknya
sarana prasarananya ditingkatkan kembali.
3. Sebaiknya Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang diisi oleh narapidana
sesuai dengan kapasitasnya.
4. Penambahan tenaga medis yaitu dokter agar pelayanan kesehatan
lebih baik lagi.
Page 99
86
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Al-Karim
Abdullah, Azis, Abdul, Syaikh, bin Baz, Kitab Shahih Al-Bukhari Fathul
Baari, Pustakaazzam, 2009.
Abdullah, Rozali dan Syamsir. Perkembangan HAM Dan Keberadaan
Peradilan HAM di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia.
Ahmadi, Muhammad, Fahmi dan Jenal, Aripin. Metode Penelitian Hukum,
Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010, cet -1.
Al Faruk, Asadulloh. Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, Bogor :
Ghalia Indonesa, 2009.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Sinar Grafika,
2010, cet -2.
Asshiddiqie, Jimly. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Bandung:
Angkasa 1996.
Azhary. Negara Hukum Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 1995,
cet -1.
Darus, Badru, lzaman, Mariam. Pembentukan Hukum Nasional Dan
Permasalahannya, Bandung: penerbit Alumni 1981.
Daud, Muhammad, Ali dan Habibah Daud. Lembaga-Lembaga Islam Di
Indonesia, Jakrta: PT. Raja Grafindo Persada, cet -1.
El-Muhtaj, Majda. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari
UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 Jakarta:
Kencana, 2007 cet -2.
El-Quussiy, Aziz-, Abdul. Pokok-Pokok Kesehatan Jiwa/Mental, Jakarta:
PT. Bulan Bintang, 1986 cet. -2.
Erwin, Muhamad. Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia,
Jakarta: PT. Refika Aditama, 2013, cet -3.
Gonggong, Anhar dkk. Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia Di
Indonesia, 1995, cet -1.
Hamzah, Andi. Sistem Hukum Pidana Dan Pemidanaan Indonesia,
Jakarta: Pradiya Paramita, 1993.
Hanafi, Muchlis. Hukum Keadilan, Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010, cet -1.
Page 100
87
Hazairin. Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Jakarta: PT. Tintamas, 1974.
Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif
Malang: Bayumedia Publishing, 2007, cet -1.
Iqbal, Mubarok, Wahid dan Nurul Chayatin. Ilmu Kesehatan Masyarakat
Teori dan Aplikasi, Jakarta:
KBBI. Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bangsa, Jakarta: Balai
Pustaka Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan 1988.
Lamintang dan Theo Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta:
Sinar Grafika 2010, cet-1.
Lukman. Pengaturan Dan Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2012
Maramis, Frans. Hukum Pidana Dan Tertulis Di Indonesia, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2012, cet-2
Mawdudi, A’la, Abul,. Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Jakarta:
Bumi Askara, 1995, cet -1.
Muladi. Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam
Perspektif Hukum Dan Masyarakat, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005, cet -1.
Muslich, Ahmad, Wardi. Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika,
2005, cet-1.
Notoatmodjo, Soekidjo. Etika Dan Hukum Kesehatan, Jakarta: PT Rineka
Cipta, cet -1.
Prakoso, Djoko dan Andhi, Nirwanto, Djaman. Euthanasia: Hak Asasi
Manusia Dan Hukum Pidana, , Jakarta: Ghalia Indonesia 1984, cet -1.
Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
2012.
Priyatno, Dwidja. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia ,
Bandung: PT. Refika Admitama, 2006, cet-1.
Sholehuddin, Muhammad. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide
Dasar Double Track System Dan Implementasinya, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2002, cet-1.
Soemirat, Slamet, Juli, Kesehatan Lingkungan, Jakarta: Gadjah Mada
University Pres. Cet -1.
Sugono, Bambang. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1997, cet -6.
Page 101
88
Sumantri, Arief. Kesehatan Lingkungan, Jakarta: PT Fajar Interpratama
Mandiri, cet -2.
Supramono, Gatot. Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta:PT Intan
Sejati 2007, cet -3.
Syafe’i, Rachmat. Al-Quran Dan Terjemah Kementrian Agama RI. Bandung:
Sygma Publishing.
Tumanggor, Rusmin dkk. Wanita Dan Kesehatan Perilaku Kesehatan
Wanita Di Pemukiman Kumuh, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif
Hidayatullah.
Ubaedilah, dan Abdul Rozak. Pendidikan Kewargaan (Civic Education)
Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN
Syarif Hidayatullah, 2008, cet -3.
Usman, Husaini dan Setiady Akbar Purnomo. Metodologi Penelitian
Sosial, Jakarta: Penerbit, PT. Bumi Aksara, 2009, cet -2.
Usman, Husein. Metode Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2013.
Yuswandi, Ali. Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan
Menjalankan Pidana, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 1995, cet -1.
Undang-Undang HAM 1999, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, cet -1,
Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
Arianto http://belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan.com. Postid 16
Januari 2013 Artikel ini di akses pada sabtu 13-Desember.2014 20.55.
http://m.sindonews.com/read/785832/31/narapidana-kasus-narkoba-tewas-
di-lapas-cipinang. Berita ini diakses Rabu. 17 september-2014 pukul 12.30
http://news.liputan6.com/read/2103515/berkelahi-di-lapas-seorang-napi-
di-semarang-tewas-ditusuk. Berita ini diakses pada Rabu 17 september 2014.
Pukul 12.55
Hery H Winarno, http://www.merdeka.com/peristiwa/benget-
diterlantarkan-hakim-pn-jakarta-timur-karena-miskin.html Berita ini diakses
Sabtu Rabu 20 September 2014 pukul 13.45
Wawancara dengan Aceng Firdaus Narapidana, pada Selasa tanggal 2
Desember 2014 pukul 9.00
Page 102
89
Wawancara dengan wahyu dan Rozak Narapidana, pada hari selasa
tanggal 25 November 2014 pukul 9.30
Wawancara dengan Kasi Binapi bapak Tetra, pada tanggal selasa 2
Desember 2014 pukul 10.45
Wawancara dengan Dokter Lapas Wibisono, pada selasa tanggal 25
November 2014 pukul 11.10
Wawancara dengan Syamsul penjaga Lapas, pada tanggal 2 Desember
2014 pukul 12.15
Page 103
90
LAMPIRAN 1
A. Wawancara dengan Penjaga Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang, Bapak
Syamsul Hidayat
1. Sudah berapa lama bapak bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda
Kelas IIA Pemuda Tangerang ini?
Jawab: untuk bekerja di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang selama 3
bulan.
2. Ada berapa shift dalam sehari?
Jawab: Dalam sehari ada 3 shif
3. Dalam satu hari berapa kali narapidana diberikan makan?
Jawab: 3 kali dalam sehari jadwal makan narapidana
4. Tindakan apa yang bapak lakukan jika ada narapidana yang sakit di dalam
sel?
Jawab: Ketika ada narapidana yang sakit maka tindakan pertama
menanyakan ketua kamar kemudian konfirmasi ke dokter setelah itu maka
dibawa ke klinik Lapas.
5. Jika ada narapidana yang sakit, bagaimana untuk perizinannya?
Jawab: Untuk perizinan yang sakit, narapidana tidak semudah seperti selain
narapidana, jadi pihak Lapas sudah mempunyai data nama-nama yang
mempunyai penyakit, sehingga kita tahu siapa saja yang sakit, dan jika
hanya sakit biasa maka untuk berobat ke klinik Lapas.
6. Untuk makanan narapidana, menunya cukup atau seperti apa bapak?
Jawab: Untuk menu makanan sudah cukup karena untuk menu makanan
dari pemerintah langsung sehingga narapidana hanya memasak dan makan.
7. Jika ada yang berkunjung, dan membawa makanan apakah makanannya
diperiksa terlebih dahulu atau tidak?
Jawab: Untuk pemeriksaan makanan yang dibawakan oleh pengunjung
maka diperiksa terlebih dahulu, dan tidak hanya sekali diperiksa tetapi ada
tahapan yang pemeriksaan sehingga untuk jumlah pemeriksaan ada 3
tahapan dan terakhir pengecekan di blok.
8. Apabila narapidana membawa obat dari luar, diperbolahkan atau tidak?
Jawab: Untuk narapidana yang membawa obat-obatan dari luar
diperbolehkan untuk membawanya tetapi tidak terlalu banyak untuk dibawa
ke dalam kamar sel, hanya berapa biji saja yang dibawa ke dalam kamar
sisanya dititipkan ke klinik Lapas.
Page 104
91
9. Berapa kali dalam sehari/seminggu bapak bertugas untuk mengontrol
narapidana?
Jawab: Dalam tugas untuk mengontrol narapidana setiap hari keliling,
kalau ada yang sakit maka dicatat kemudian didata, baru diarahkan ke klinik
kalau yang dirawat baru dikarantina.
10. Berapa kali dalam sebulan para narapidana dicek kesehatannya?
Jawab: Untuk pengecekan kesehatan pasti setiap bulannya, tetapi pihak
Lapas terbuka jika ada dari pihak luar yang mengadakan pengecekan
kesehatan.
11. Jika ada narapidana yang memiliki penyakit khusus, apakah mendapat
perlakuan khusus? Dari segi makanan, atau kamar khusus?
Jawab: narapidana yang memiliki penyakit khusus kita ada ruang karantina,
maka narapidana yang sakit dan itu tidak sembuh-sembuh maka dikarantina,
dan jika dikarantina tidak ada perubahan maka dirujuk ke rumah sakit
umum.
12. Pernahkah ada narapidana yang sakit kemudian meninggal?
Jawab: Untuk narapidana yang sakit kemudian meninggal di dalam Lapas,
untuk saat ini belum ada, karena kita jika ada narapidana yang sakit dan
dari pihak Lapas tidak menyanggupi maka langsung dirujuk ke rumah
sakit lain.
13. Bagaimana jika ada narapidana yang berkelahi?
Jawab: Narapidana yang berkelahi biasanya langkah awal untuk
diselesaikan secara kekeluargaan, dan jika tidak bisa di selesaikan maka
narapidana yang berkelahi ditempatkan di kamar sel khusus.
Page 105
92
B. Wawancara dengan Bapak Wibisono sebagai dokter Lapas Kelas IIA
Pemuda Tangerang
1. Sudah berapa lama bapak bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Pemuda Tangerang ini?
Jawab: Saya untuk bertugas di Lapas Tangerang ini baru 4 bulan, tetapi
saya sudah kerja di KEMENKUM HAM sekitar 20 tahun.
2. Pendidikan terakhir bapak apa?
Jawab: Pendidikan terakhir saya S1 Kedokteran dari Atmajaya
3. keluhan kesehatan apa yang kebanyakan dialami oleh narapidana?
Jawab: Biasanya keluhan kesehatan yang dialami oleh para narapidana
yaitu: gatel-gatel, flu/pilek, batuk-batuk.
4. Apakah di lembaga pemasyarakan ini perlengkapan medisnya sudah
tercukupi/ terfasilitasi?
Jawab: Untuk peralatan medis di Klinik Lapas ini sudah tercukupi dan
terfasilitasi
5. Sebutkan jika belum atau tidak lengkap?
Jawab: sudah lengkap
6. Jika ada narapidana yang tidak bisa diobati di klinik Lapas, apa yang
dilakukan oleh dokter?
Jawab: Jika ada narapidana yang tidak bisa diobati oleh klinik Lapas
maka dokter Lapas membuat surat untuk merujuk ke rumah sakit luar dan
sebelum merujuk ke rumah sakit luar terlebih dahulu diizinkan oleh
Kalapas.
7. Dalam satu bulan, kira-kira bapak menangani berapa pasien narapidana
yang sakit?
Jawab: Setiap hari pasti ada narapidana yang sakit dan yang berobat ke
klinik Lapas tersebut, dan setiap hari mencapai kurang lebih 20 orang
narapidana yang sakit, sehingga jika dikalkulasikan sebulan maka
mencapai kurang lebih 600 narapidana yang sakit.
8. Jika ada narapidana yang sakit di dalam kamar sel dan tidak bisa dibawa
ke klinik, apakah dokter mengunjunginya ke dalam sel?
Jawab: Narapidana yang sakit di dalam kamar sel biasanya dilaporkan
oleh ketua kamar dan jika tidak mau dibawa ke klinik Lapas maka dari
dokter mengunjungi ke kamar sel tersebut kemudian dibawanya ke
klinik.
Page 106
93
9. Jika ada narapidana yang sakit, apakah dokter menghimbau kepada
penjaga Lapas untuk menjaga pola makan narapidana tersebut?
Jawab: Tidak, karena untuk mengenai makanan di dalam Lapas sudah
terpenuhi dan terfasilitas yang sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan.
10. Apakah dokter selalu memberikan penyuluhan kesehatan kepada
narapidana?
Jawab: Untuk memberikan penyuluhan kesehatan narapidana biasanya
dilakukan setiap hari senin dan kamis, dan seperti biasanya penyuluhan
kesehatan dilakukan ketika narapidana awal memasuki Lapas.
11. Apakah pernah ada narapidana yang sakit kemudian meninggal?
Jawab: Untuk saat ini belum ada narapidana yang sakit kemudian
meninggal, yang ada ketika klinik sudah merujuk ke rumah sakit luar
meninggal, jadi jika narapidana yang sakit kemudian meninggal di dalam
Lapas belum pernah terjadi.
12. Berapakali dalam sebulan untuk mengadakan penyuluhan kesehatan
kepada narapidana?
Jawab: Penyuluhan kesehatan yang dilakukan untuk narapidana
dilakukan dalam sebulan sebanyak 7 sampai 8 kali yang dilakukan setiap
hari senin dan hari kamis.
Page 107
94
C. Wawancara dengan Kasi Binapi Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang,
Bapak Tetra
1. Sudah berapa lama bapak menjadi Kasi Binapi?
Jawab: Sudah 5 tahun
2. Program apa saja yang diberikan oleh pihak Lapas untuk memenuhi
kesehatan narapidana?
Jawab: Untuk program kita mempunyai perawatan psikis makanan dan
kesehatan ada tim TB, HIV, PTRM, mempunyai 2 dokter umum dan 1
dokter gigi
3. Apakah ada anggaran kesehatan bagi narapidana?
Jawab: Anggaran kesehatan ada dari pemerintah pusat sebesar 200 juta
untuk selama 1 tahun untuk semua narapidana.
4. Menurut bapak anggaran tersebut sudah cukup atau belum untuk memenuhi
pelayanan kesehatan narapidana?
Jawab: Kalau di bilang cukup kami kurang cukup dengan anggaran dana
hanya 200 juta untuk ±2000 narapidana
5. Jika ada narapidana yang sakit apa yang dilakukan oleh pihak Lapas?
Jawab: melakukan tindakan pengobatan terhadap narapidana tersebut
6. Apakah ada tindakan khusus dari kasi Binapi sendiri jika ada narapidana
yang memiliki penyakit khusus?
Jawab: ada tindakannya disesuaikan dengan jenis penyakitnya
7. Untuk memenuhi gizi para narapidana apakah ada program atau tindakan
khusus untuk memenuhi gizi narapidana?
Jawab: tidak ada secara khusus, tetapi makanannya dijaga kebersihannya
8. Jika ada narapidana yang memiliki penyakit yang tidak bisa ditindak oleh
dokter Lapas, apa yang dilakukan oleh ketua Lapas?
Jawab: memberikan surat rujuk ke rumah sakit umum
9. Jika narapidana tersebut miskin/kurang mampu, bantuan apa yang diberikan
oleh Lapas?
Jawab: tidak ada bantuan secara finansial kecuali mobil ambulance untuk
mengantar ke rumah sakit umum
10. Ada berapa tim medis/dokter di Lapas ini?
Jawab: Untuk dokter ada 3 dokter dan untuk perawat ada 5
11. Apakah Lapas memiliki kendaraan operasional kesehatan?
Jawab: Kendaraan oprasional kita mempunyai 1 kendaraan ambulan
Page 108
95
12. Bagaimana cara ketua Lapas untuk memenuhi hak kesehatan narapidana?
Jawab: memberikan pengontrolan dan penyuluhan ke narapidana.
13. Apakah pernah ada narapidana yang sakit kemudian meninggal?
Jawab: Untuk narapidana yang meninggal di dalam Lapas untuk saat ini
belum ada karena kita cepat tanggap, ada juga yang meninggal yang telah
dibawa ke rumah sakit umum, kemarin ada narapidana yang melarikan diri
kemudian jatuh dari atas kemudian saat dibawa ke rumah sakit umum
tidak bisa tertolong.
Page 109
96
D. Wawancara Narapidana Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang
1. @Wahyu Mulya Ais Bin Anwarudin, 21 Tahun, Tangerang
Kasus pencurian dan perampokan alat-alat kantor
1. Sudah berapa lama bapak masuk ke dalam Lapas ini?
Jawab: Saya dalam Lapas ini sudah memasuki 1 tahun 1 bulan
2. Kenapa bapak masuk ke Lapas ini?
Jawab: Saya melakukan pencurian alat-alat kantor di daerah Tangerang
Ciledug
3. Apakah bapak merasa nyaman tinggal di Lapas ini?
Jawab: Kalau untuk kenyamanan di dalam Lapas ini lumayan nyaman,
karena tidak sesuai apa yang saya bayangkan pada saat dulu, saya kira di
penjara itu di pukulin dan tidak diberi fasilitas dan kegiatan-kegiatan
yang saya alami sekarang. Karena yang saya alami berbeda disini saya
seperti di pondok dididik untuk sopan, mengaji dan taat pada peraturan.
4. Apa yang dilakukan oleh pihak Lapas ketika bapak sakit?
Jawab: Ketika saya sakit saya langsung ke klinik dan saya langsung
ditangani oleh dokter klinik tersebut, kemudian saya diperiksa dan diberi
obat oleh dokter klinik Lapas.
5. Apa bapak memiliki penyakit khusus? penanganan apa yang dilakukan
oleh Lapas untuk bapak?
Jawab: Alhamdulillah saya tidak punya penyakit khusus. Paling saya
sakit karena flu dan gatel-gatel.
6. Menurut bapak, makanan yang diberikan oleh pihak Lapas sudah sesuai
dengan kebutuhan gizi bapak belum?
Jawab: Kalau menurut saya sudah cukup makanan di dalam Lapas ini,
dan tidak membosankan karena setiap hari menunya berbeda. Dan kalau
untuk sesuai kebutuhan gizi saya kira sudah cukup sesuai dengan
kebutuhan gizi pa.
7. Berapa kali pihak Lapas melakukan pengecekan kesehatan terhadap
bapak?
Jawab: Untuk pengecekan kesehatan yang saya alami hanya ketika
pertama kali saya masuk dalam Lapas ini dan untuk selanjutnya ketika
saya kurang enak badan atau sakit baru di cek kesehatan saya.
8. Setelah berobat dari klinik Lapas, apakah kondisi bapak menjadi lebih
baik?
Jawab: Alhamdulillah setelah saya berobat ke klinik saya merasa lebih
baik dan sehat
Page 110
97
9. Jika bapak akan berobat keluar dari Lapas, apakah perizinannya mudah?
Dan untuk biayanya bagaimana?
Jawab: Saya selama disini tidak pernah berobat keluar Lapas, saya pun
alhamdulillah jarang sakit paling sakit flu aja, untuk perizinannya saya
kurang tau mudah atau tidaknya dan untuk biaya juga saya kurang tau.
10. Menurut bapak bagaimana pelayanan kesehatan di dalam Lapas dan
klinik Lapas?
Jawab: Menurut saya untuk melayanan kesehatan di klinik lapas ini
lumayan baik dan ramah, karena selalu dilayani ketika saya sakit.
11. Apakah di dalam Lapas ada kegiatan olahraga?
Jawab: Kalau untuk kegiatan olahraga ada banyak, seperti maen foot sal,
volly, tenis meja, tetapi sesuai narapidana mau milih main yang mana
yang disukai, bahkan pernah saya tanding foot sale dengan tetangga
kamar.
12. Apakah menurut bapak Lapas ini bersih dan memenuhi standar
kesehatan?
Jawab: Bersih di Lapas ini kerena setiap hari ada yang membersihkan
yang jadwal piketnya, untuk kamar mandi dan kamar pun bersih karena
sudah ada jadwal masing-masing.
13. Apakah ada narapidana yang meninggal ketika sakit?
Jawab: Saya belum pernah liat ada narapidana yang meninggal di dalam
kamar atau di Lapas ini.
Page 111
98
2. @Muhammad Rozaki, 23 tahun, Lampung
pengeroyokan
1. Sudah berapa lama bapak masuk ke dalam Lapas ini?
Jawab: Saya masuk di Lapas ini sudah berjalan 1 tahun 2 bulan
2. Kenapa bapak masuk ke Lapas ini?
Jawab: Saya masuk di Lapas ini karena saya melakukan keroyokan
dengan teman saya
3. Apakah bapak merasa nyaman tinggal di Lapas ini?
Jawab: Awalnya saya takut masuk di dalam penjara, tetapi ketika saya
masuk di dalam Lapas semuanya itu berbeda, karena disini dibina untuk
menjadi orang yang baik dan kehidupannya di Lapas ini pun nyaman.
4. Apa yang dilakukan oleh pihak Lapas ketika bapak sakit?
Jawab Ketika saya sakit saya minta izin untuk berobat ke klinik Lapas,
dan pihak Lapas pun mengizinkan untuk berobat.
5. Apa bapak memiliki penyakit khusus? penanganan apa yang dilakukan
oleh Lapas untuk bapak?
Jawab: Tidak, saya tidak memiliki penyakit khusus,
6. Menurut bapak, makanan yang diberikan oleh pihak Lapas sudah sesuai
dengan kebutuhan gizi bapak belum?
Jawab: Menurut saya untuk makanan di sini sudah cukup dan sesuai
dengan kebutuhan gizi saya, karena seperti di rumah sehari saya
diberikan makan 3 kali makan, pagi, siang dan sore, nasi bubur kacang
biasanya 2 kali dalam seminggu
7. Berapa kali pihak Lapas melakukan pengecekan kesehatan terhadap
bapak?
Jawab: Untuk pengecekan kesehatan dilakukan ketika saya masuk dalam
Lapas ini kemudian ketika saya sakit, mungkin itu aja untuk pengecekan
kesehatan yang saya rasakan.
8. Setelah berobat dari klinik Lapas, apakah kondisi bapak menjadi lebih
baik?
Jawab: Alhamdulillah setelah berobat ke klinik obatnya manjur dan saya
menjadi sehat
9. Jika bapak akan berobat keluar dari Lapas, apakah perizinannya mudah?
Dan untuk biayanya gimana?
Jawab: Kalau untuk berobat keluar saya kurang tau karena saya belum
pernah berobat keluar, jadi saya tidak tau prosedur untuk berobat ke luar
Page 112
99
10. Menurut bapak bagaimana pelayanan kesehatan di dalam Lapas dan
klinik Lapas?
Jawab: Untuk pelayanan kesehatan di klinik Lapas ini ramah-ramah
untuk dokternya dan penjaganya
11. Apakah di dalam Lapas ada kegiatan olahraga?
Jawab: Untuk kegiatan olahraga di dalam lapas lumayan banyak seperti
fut sal, volly dan ada juga seminggu sekali dilakukan senam jantung dan
lain sebagainya.
12. Apakah menurut bapak Lapas ini bersih dan memenuhi standar
kesehatan?
Jawab: Lapas ini menurut saya sudah bersih, kamar sel dan kamar mandi
pun sudah bersih, untuk kesehatan lumayan baik
13. Apakah ada narapidana yang meninggal ketika sakit?
Jawab: Selama saya disini belum pernah melihat narapidana yang
meninggal di Lapas.
Page 113
100
3. Wawancara @Acang Rirdaus, 49 Tahun, Banten
pembunuhan
1. Sudah berapa lama bapak masuk ke dalam Lapas ini?
Jawab: Saya sudah 5 tahun 11 bulan
2. Kenapa bapak masuk ke Lapas ini?
Jawab: Saya melakukan pembuhuan
3. Apakah bapak merasa nyaman tinggal di Lapas ini?
Jawab: Untuk kenyamanan di sini alhamdulillah nyaman dan keluarga
pula masih sering mengunjungi
4. Apa yang dilakukan oleh pihak Lapas ketika bapak sakit?
Jawab: Saat saya sakit saya berobat ke klinik yang ada di Lapas
5. Apa bapak memiliki penyakit khusus? penanganan apa yang dilakukan
oleh Lapas untuk bapak?
Jawab: Untuk penyakit khusus alhamdulillah tidak punya
6. Menurut bapak, makanan yang diberikan oleh pihak Lapas sudah sesuai
dengan kebutuhan gizi bapak belum?
Jawab: Untuk makanan di sini alhamdulillah tidak membosankan karena
menunya berbeda-beda makanannya cukup untuk kebutuhan gizi
7. Berapa kali pihak Lapas melakukan pengecekan kesehatan terhadap
bapak?
Jawab: Untuk pengecekkan kesehatan biasanya dilakukan ketika awal
masuk ke dalam Lapas dan kemudian saat saya sakit. Dan kadang-kadang
ada 3 bulan sekali
8. Setelah berobat dari klinik Lapas, apakah kondisi bapak menjadi lebih
baik?
Jawab: Alhamdulillah setelah saya berobat ke klinik saya merasakan
lebih enak dari sebelumnya.
9. Jika bapak akan berobat keluar dari Lapas, apakah perizinannya mudah?
Dan untuk biayanya gimana?
Jawab: Untuk perizinan ke rumah sakit luar mudah yang penting kita
memiliki kepentingan yang jelas untuk berbat. Dan untuk biaya
ditanggung sendiri atau keluarga sendiri
10. Menurut bapak bagaimana pelayanan kesehatan di dalam Lapas dan
klinik Lapas?
Jawab: Pelayanan kesehatan di klinik Lapas ini baik pelayanan karena
langsung dicek dan diberi obat.
Page 114
101
11. Apakah di dalam Lapas ada kegiatan olah raga?
Jawab: Kegiatan olah raga ada seperti futsal, volly, senam, fitnes,
tetapi olag raga tergantung narapidananya, mau olah raga yang mana.
12. Apakah menurut bapak Lapas ini bersih dan memenuhi standar
kesehatan?
Jawab: Lapas menurut saya lumayan bersih dan sudah memenuhi
standar kesehatan
13. Apakah ada narapidana yang meninggal ketika sakit?
Jawab: Yang saya tau dan ketika saya di sini belum pernah ada
narapidana yang sakit kemudian meninggal di dalam Lapas, yang ada
meninggal di rumah sakit luar.
Page 115
102
LAMPIRAN II
Foto Bersama Kasi Binapi Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Pemuda Tangerang (Bapak Tetra)
Foto Bersama Dokter Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Pemuda Tangerang (Bapak Wibisono)
Foto Bersama Narapidana Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Pemuda Tangerang (Acang Firdaus)
Foto Ruangan Periksa Kesehatan Di LembagaPemasyarakatan
Kelas IIA Pemuda Tangerang