" RULE OF LAW " Di susun oleh

MAKALAH PENDIDIKANKEWARGANERGARAAN

“ RULE OF LAW “

Di susun oleh:1.Melinda Luthfiarines NIM: I821402.Riska Lusiana Putri NIM: I82140413.Yusiva Azadina Briantari NIM:

I8214048

D3 TEKNIK SIPIL TRANSPORTASI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME atas rahmat

dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini

dengan baik . Tak lupa sebagai penulis kami ucapkan terima

kasih kepada para sahabat dan pihak-pihak yg mendukung

pembuatan makalah ini. Makalah ini disusun guna melengkapi

tugas Pendidikan Kewarganegaraan “RULE OF LAW (PENEGAKAN

HUKUM)” UKD 3 Semester 2. Dalam penyusunan makalah ini, dengan

kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, kami telah

berusaha untuk dapat memberikan serta mencapai hasil yang

semaksimal mungkin dan sesuai dengan harapan, walaupun di

dalam pembuatannya kami menghadapi berbagai kesulitan karena

keterbatasan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kami

miliki. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, kami ingin

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya

kepada Bapak Junaidi selaku dosen pembimbing Pendidikan

Kewarganegaraan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan dan

pembuatan makalah ini, masih terdapat banyak kekurangan, oleh

karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami

butuhkan untuk dapat menyempurnakan makalah di masa yang akan

datang. Semoga apa yang disajikan dalam makalah ini dapat

bermanfaat bagi kami dan teman-teman maupun pihak lain yang

berkepentingan.

Surakarta, April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL ........................................................

..............................................................

.................I

KATA

PENGANTAR ....................................................

...........................................................2

DAFTAR

ISI ..........................................................

..............................................................

.....3

BAB 1

PENDAHULUAN ..................................................

......................................................4

1.1 LATAR

BELAKANG .....................................................

....................................................4

1.2 RUMUSAN

MASALAH.......................................................

..............................................4

1.3

TUJUAN .......................................................

..............................................................

........4

BAB 2

PEMBAHASAN ...................................................

........................................................6

2.1 PENGERTIAN RULE OF

LAW ..........................................................

..............................6

2.2 SEJARAH BERDIRINYA RULE OF

LAW...........................................................

............8

2.3 FUNGSI RULE OF

LAW ..........................................................

.........................................8

2.4 PELAKSANAAN RULE OF

LAW ..........................................................

..........................9

2.5 DINAMIKA PELAKSANAAN RULE OF LAW DI

INDONESIA ................................10

2.6 PENEGAKAN

HUKUM ........................................................

..........................................12

2.7 PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS KORUPSI …………………………………

2.8 APARATUR PENEGAKAN

HUKUM ........................................................

....................13

2.9 KESADARAN HUKUM

MASYARAKAT ...................................................

..................15

BAB 3

PENUTUP ......................................................

.............................................................1

7

3.1

KESIMPULAN ...................................................

..............................................................

17

3.2

SARAN ........................................................

..............................................................

.......17

3.3 DAFTAR

PUSTAKA ......................................................

.................................................18

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari

hukum, mulai dari norma, nilai, tata krama, hingga hukum

perundang-undangan dalam peradilan. Sayangnya hukum di Negara

Indonesia masih kurang dalam proses penegakkannya, terutama

penegakkan hukum di kalangan pejabat-pejabat dibandingkan

dengan penegakkan hukum dikalangan menengah ke bawah. Hal ini

terjadi karena di Negara kita, hukum dapat dibeli dengan uang.

Siapa yang memiliki kekuasaan, dia yang memenangkan peradilan.

Dengan melihat kenyataan seperti itu, pembenahan

peradilan di Negara kita dapat dimulai dari diri sendiri

dengan mempelajari norma atau hukum sekaligus memahami dan

menegakkannya sesuai dengan keadilan yang benar. Dalam bahasan

ini dibahas supaya keadilan dapat ditegakkan, maka akan

terkait semua aspek yang ada didalamnya yang mempengaruhi dan

menjadi penentu apakah keadilan dapat ditegakan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah:

1. Apa pengertian Rule of Law?

2. Bagaimana terbentuknya Rule of Law?

3. Apa fungsi dari Rule of Law?

4. Bagaimana pelaksanaan Rule of Law?

5. Bagaimanakah dinamika pelaksanaan Rule of Law?

6. Apakah Negara Indonesia termasuk Negara yang adil dalam

penegakan hukumnya?

7. Apa itu Aparatur Penegak Hukum?

8. Bagaimana kesadaran hukum di masyarakat?

1.3 TUJUAN

Setelah mempelajari makalah ini diharapkan dapat

mengetahui dan menjelaskan :

1. Pengertian Rule of Law

2. Sejarah berdirinya Rule of Law

3. Fungsi Rule of Law

4. Pelaksanaan Rule of Law

5. Dinamika pelaksanaan Rule of Law

6. Penegakan hukum

7. Aparatur Penegak Hukum

8. Kesadaran hukum di masyarakat

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN RULE OF LAW

Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja

maupun penyelenggaraan negara harus dibatasi dan diatur

melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan

dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan

itulah yang sering diistilahkan dengan Rule of Law. Misalnya

gerakan revolusi Perancis serta gerakan melawan absolutisme di

Eropa lainnya, baik dalam melawan kekuasaan raja, bangsawan

maupun golongan teologis. Oleh karena itu menurut Friedman,

antara pengertian negara hukum atau rechtsstaat dan Rule of

Law sebenarnya saling mengisi (Friedman, 1960: 546).

Berdasarkan bentuknya sebenarnya Rule of Law adalah kekuasaan

publik yang diatur secara legal.

Setiap organisasi atau persekutuan hidup dalam masyarakat

termasuk negara mendasarkan pada Rule of Law. Dalam hubungan

ini pengertian Rule of Law berdasarkan substansi atau isinya

sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dalam suatu negara.

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechsstaat

atau Rule Of Law. Rechsstaat atau Rule Of Law itu sendiri

dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan

konstitusionalisme. Oleh karena itu, konstitusi dan negara

hukum merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan.

Negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip “Rule

of Law, and not of Man”, yang sejalan dengan pengertian

nomocratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum atau

nomos. Dalam negara hukum yang demikian ini, harus diadakan

jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan

menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi

hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada hakikatnya berasal

dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu prinsip negara hukum

hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip

demokrasi atau kedaulatan rakyat atau democratische

rechstssaat. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan

dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka

atau machtsstaat. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa

kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut

Undang-Undang Dasar atau constitutional democracy yang

diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah

negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis

(democratische rechtsstaat) Asshid diqie, 2005: 69-70).

Prinsip-prinsip rule of law secara formal tertera dalam

pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:

a. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa,…karena

tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan ”peri keadilan”;

b. …kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat,

”adil” dan makmur;

c. …untuk memajukan ”kesejahteraan umum”,…dan ”keadilan

social”;

d. …disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indoensia itu dalam

suatu ”Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”;

e. ”…kemanusiaan yang adil dan beradab”;

f. …serta dengan mewujudkan suatu ”keadilan sosial” bagi

seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian inti rule of law adalah jaminan adanya

keadilan bagi masyarakat terutama keadilan sosial.

Adapun unsur – unsur Rule Of Law menerurut AV Dicey

terdiri dari :

1. Supremasi hukum, dalam artian tidak boleh ada kesewenang-

wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika

melanggar hukum.

2. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat

biasa maupun bagi pejabat.

3. Terjamin hak-hak manusia dalam undang-undang atau

keputusan pengandilan.

Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan

yang demokrasi menurut rule of law adalah :

1. Adanya perlindungan konstitusional

2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

3. Pemilihan umum yang bebas.

4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat

5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi

6. Pendidikan kewarganegaraan

Ada tidaknya rule of law pada suatu negara ditentukan

oleh “kenyataan”, apakah rakyat menikmati keadilan, dalam arti

perlakuan adil, baik sesama warga Negara maupun pemerintah.

Untuk membangun kesadaran di masyarakat maka perlu

memasukkan materi instruksional Rule of Law sebagai salah satu

materi di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

2.2 SEJARAH BERDIRINYA RULE OF LAW

Latar belakang kelahiran rule of law:

a.    Diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan

kekuasaan pemerintahan Negara.

b.    Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu

Demokrasi Konstitusional.

c.    Perumusan yuridis dari Demokrasi Konstitusional adalah

konsepsi negara hukum.

Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke 19,

seiring degan negara konstitusi dan demokrasi. Rule of law

adalah konsep tentang common law

Unsur-unsur rule of law menurut A.V. Dicey terdiri dari:

-    Supremasi aturan-aturan hukum.

-    Kedudukan yang sama didalam menghadapi hukum.

-    Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang

serta keputusan-keputusan

pengadilan.

Paham rule of law di Inggris diletakan pada hubungan antara

hukum dan keadilan, di Amerika di letakan pada hak-hak asasi

manusia, dan di Belanda paham rule of law lahir dari paham

kedaulatan Negara, melalui paham kedaulatan hokum untuk

mengawasi pelaksanaan tugas kekuatan pemerintah. Di Indonesia,

inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi

seluruh masyarakatnya, khususnya keadilan social.

Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang

demokrasi menurut rule of law adalah:

- Adanya perlindungan konstitusional.

- Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

- Pemilihan umum yang bebas.

- Kebebasan untuk menyatakan pendapat.

- Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.

- Pendidikan kewarganegaraan.

2.3 FUNGSI RULE OF LAW

Fungsi Rule Of Law pada hakikat nya adalah jaminan adanya

keadilan social bagi masyarakat, terutama keadilan social.

Penjabaran prinsip-prinsip Rule Of Law secara formal

termuat dalam pasal-pasal UUD 1945 yaitu:

         Pasal 1 ayat 3

         Pasal 24 ayat 1

         Pasa 27 ayat 1

         Pasal 28D ayat 1 dan 2

2.4 PELAKSANAAN RULE OF LAW

Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan dengan yang

diharapkan, maka:

a.    Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus

didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan

kepribadian masing-masing setiap bangsa.

b.    Rule of law yang merupakan intitusi sosial harus

didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa.

c.    Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan

social, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan

negara, harus ditegakan secara adil juga memihak pada

keadilan.

Untuk mewujudkannya perlu hukum progresif (Setjipto

Raharjo: 2004), yang memihak hanya pada keadilan itu sendiri,

bukan sebagai alat politik atau keperluan lain. Asumsi dasar

hokum progresif bahwa ”hukum adalah untuk manusia”, bukan

sebaliknya. Hukum progresif  memuat kandungan moral yang kuat.

Arah dan watak hukum yang dibangun harus dalam hubungan

yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki bangsa yang

bersangkutan atau “back to law and order”, kembali pada hukum

dan ketaatan hukum negara yang bersangkutan itu.

Adapun negara yang merupakan negara hukum memiliki ciri-

ciri sebagai berikut:

1.    Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi.

2.    Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak

terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun.

3.    Legalitas terwujud dalam segala bentuk.

Contoh: Indonesia adalah salah satu Negara terkorup di dunia

(Masyarakat Transparansi Internasional: 2005).

Beberapa kasus dan ilustrasi dalam penegakan rule of law

antara lain:

Kasus korupsi;

Kasus illegal logging;

Kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat

Mahkamah Agung (MA);

Kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotripika ;

Kasus perdagangan wanita dan anak.

2.5 DINAMIKA PELAKSANAAN RULE OF LAW DI INDONESIA

Dalam Proses Penegakan hokum di Indonesia di lakukan oleh

lembaga penegak hukum yang terdiri dari:

Kepolisian

Fungsinya memelihara keamanan dalam negeri. Yang memiliki

tugas pokok yaitu:

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

- Menegakan Hukum.

- Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat.

wewenang kepolisian adalah sebagai berikut:

- Mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan dan

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan

penyitaan.

- Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari

tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

- Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan

pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain,

serta kegiatan masyarakat.

- Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan

kegiatan masyarakat lainnya.

- Memberikan izin melakukan pengawasan senjata api, bahan

peledak, dan senjata tajam.

    Kejaksaan

Wewenang dan tugas kejaksaan:

- Melakukan penuntutan.

- Melaksanakan penetapan hakim dan putusa pengadilan yang

telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

- Melakukan pengawasan tehadap pelaksanaan putusan pidana

masyarakat, putusan pidana pengawasan, dan keputusa lepas

bersyarat.

- Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu

berdasarkan undang-undang.

- Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

pengadilan dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan

dengan penyidik.

    KPK( komisi Pemberantasn Korupsi)

KPK di tetapkan dengan UU no 20 tahun 2002 dengan tujuan

meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan

tindak pidana korupsi.

Tugas KPK:

- Berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang

melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

- Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan

pemberantasan tindak pidana korupsi.

- Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

terhadap tindak pidana korupsi.

- Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana

korupsi.

- Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan

Negara.

Wewenang KPK.

- Melakukan pengawasan, penelitian, penelaahan, terhadap

instansi yang menjalankan tugas dan wewenang dengan

pemberantasan tindak korupsi.

- Mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku

tindak korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan

kejaksaan.

- Menetapkan system pelaporan dalam kegiatan

pemberantasan korupsi.

- Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan

tindak pidana korupsi.

- Hanya menangani perkara korupsi yang terjadi setelah 27

Desember 2002.

- Peradilan tindak pidana korupsi tidak bisa berjalan

dengan landasan hukum UU KPK.

   Badan peradilan

1) Mahkamah Agung (MA) merupakan puncak kekuasaan kehakiman

di Indonesia. MA mempunyai kewenangan.

- Mengadili pada tingkat kasai terhadap putusan yang

diberikan pada tingkat terakhir oleh peradilan.

- Menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-

undang terhadap Undang-undang.

- Kewenangan lain yang ditentukan undang-undang.

2) Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan

pada tignkat pertama dan terakhir:

- Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

- Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

- Memutuskan pembubaran parpol.

- Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

3) Peradilan Tinggi dan Negeri merupakan peradilan umum di

tingkat provinsi dan kabupaten. Fungsi kedua peradilan

tersebut adalah menyelenggarakan peradilan baik pidana dan

perdata di tingkat kabupaten, dan tingkat banding di

peradilan tinggi. Pasal 57 UU No. 8 tahun 2004 menetapkan

agar peradilan memberikan prioritas peradilan terhadap

tindak korupsi, terorisme, narkotika atau psikotropika

pencucian uang, dan selanjutnya, tindak pidana.

2.6 PENEGAKAN HUKUM

Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan–

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakkan hukum itu dapat

dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan

sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek

hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan

aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan

sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang

berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakkan hukum

itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakkan hukum

tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu,

apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan

untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakkan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut

obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini,

pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam

arti luas, penegakkan hukum itu mencakup pada nilai-nilai

keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun

nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tatapi dalam

arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan

peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu,

penerjemahan perkataan “Law Enforcement” ke dalam bahasa

Indonesia dalam menggunakan perkataan “Penegakkan Hukum” dalam

arti luas dapat pula digunakan istilah “Penegakkan Peraturan”

dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan

cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga

timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya

istilah “the rule of law” atau dalam istilah “ the rule of law

and not of a man” versus istilah “ the rule by law” yang

berarti “the rule of man by law” Dalam istilah “ the rule of

law” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan

dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai

keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan

istilah “ the rule of just law”. Dalam istilah “the rule of

law and not of man”, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada

hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu

dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya

adalah “the rule by law” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan

oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat

kekuasaan belaka.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud

dengan penegakkan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang

dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil

yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai

pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para

subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakkan

hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-

undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang

berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang

penegakkan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya

Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi

penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya

atau kita batasi haya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya

hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja. Makalah ini memang

sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai

keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakkan hukum

itu.

2.8 PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS KORUPSI

Korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya :buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) ygdipercayakan padanya, dapat disogok (memakai kekuasaannya utkkepentingan pribadi). Negara Indonesia adalah sebuah Negarademokrasi yang sedang berkembang. Seperti yang diketahui ,Negara Indonesia mensisakan catatan sebagai sebuah Negara yangtingkat korupsi yang tinggi. Peringkat Indonesia di indekskorupsi yang dikeluarkan Transparency International naik dari114 ke 107. Tapi masih jauh di bawah negara-negara tetanggaseperti Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura.

Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia telahdilakukan sejak tahun 1967, dengan dibentuknya TimPemberantasan Korupsi. Pada tahun 1970 dibentuk Komite AntiKorupsi (KAK). Selanjutnya dibentuk juga Komisi Empat. Tahun1977 dibentuklah Opstib. Kemudian pada tahun 1982 TimPemberantas Korupsi (TPK) dihidupkan kembali. Tahun 1999dibentuk tim yang bertugas untuk memeriksa kekayaan pejabatnegara yaitu KPKKN. Selanjutnya dibentuk Tim GabunganPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) tahun 1999. Padatahun 2002 terbentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penegakan hukum di Indonesia tentang korupsi PemerintahIndonesia telah melakukan terobosan dengan memaksimalkanhukuman bagi koruptor yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UUNo. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam pasal inisanksi hukumanya adalah hukuman mati, bilamana tindakankorupsi itu dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagipenanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional,penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas,

penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangantindak pidana korupsi.

Penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsihanya dijatuhkan apabila dilakukan dalam keadaan tertentu. Halini menjadi titik kelemahan perangkat undang-undang kita,mengapa “si pembuat undang-undang” tidak menyeragamkan semuabentuk-bentuk korupsi dengan ancaman maksimal hukuman matiatau dengan membuat suatu batasan minimal berapa besar nilaikorupsinya untuk dapat dijatuhi hukuman mati.

Adapun kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yangdapat dipidana mati berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No.31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya kasus BantuanLikuiditas Bank Indonesia (BLBI), Dana Bantuan CGI, kreditmacet yang melahirkan pengutang-utang raksasa, ataupun kasus-kasus lain yang dapat dijerat dengan pidana mati.Sampai saat ini di Indonesia penerapan pidana mati hanyaditerapkan kepada kejahatan-kejahatan konvensional, misalnyapembunuhan berencana dan pengedaran narkoba, meskipun pidanamati masih menimbulkan prokontra dengan alasan pelanggaran hakasasi manusia (HAM).

Khusus untuk kasus korupsi efek penjeraan dipandang lebihefektif apabila diterapkan hukuman berat berupa hukumanmaksimum 20 tahun bahkan hukuman mati atau hukuman seumurhidup sekalipun. Alasannya penjatuhan pidana berat pada duastratifikasi sosial, antara pejabat atau konglomerat disatusisi dengan masyarakat pinggiran atau gelandangan disisi lain,akan memberikan dampak psikologis (penjeraan) yang berbeda.Akan sangat terasa efek penjeraan terhadap parapejabat/konglomerat. Ada hasil penelitian mengungkapkan bahwapenjatuhan pidana berat tidak berpengaruh terhadap penurunanangka kejahatan, yang perlu digaris bawahi dari hasilpenelitian tersebut yaitu objek penelitiannya adalahmasyarakat pinggiran/kumuh, berbeda ketika sanksi pidana beratditerapkan kepada para pejabat atau konglomerat.

Rekapitulasi putusan perkara tindak pidana korupsidiseluruh Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir,

secara keseluruhan menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidanaoleh hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupunMahkamah Agung tergolong relatif sangat rendah, kurang adildan tidak proporsional bila dibandingkan tindak pidanalainnya. Bahkan Teten Masduki (Koordinator ICW) menilai bahwahukuman tindak pidana korupsi sama sekali tidak membuat efekjera, karena hakim tidak memerintahkan terpidana untuk masukpenjara, misalnya kasus Probosutedjo dengan pidana empat tahunpenjara, namun seperti vonis-vonis kasus korupsi lainnya,hakim tak memerintahkan Probosutedjo untuk segera masukpenjara. Alasannya, Probosutedjo tidak akan melarikan diri,sampai ada vonis yang berkekuatan hukum tetap. Tampaknya halini menjadi model penyelesaian kasus korupsi lewat pengadilanuntuk melobi hakim di tingkat banding atau kasasi untukmeringankan putusan atau menunggu sampai terjadi pergantiankekuasaan.

Dengan semakin banyaknya jumlah perkara korupsi danmengakibatkan kerugian negara yang begitu besar, tetapirendahnya tingkat penjatuhan sanksi pidana terhadap pelakukejahatan korupsi membuktikan bahwa lemahnya political actionpemerintah maupun aparat penegak hukum. Berbagai argumentasidan alasan yang dikemukakan berkaitan dengan hal ini, bahwalemahnya political action pemerintah maupun aparat penegakhukum disebabkan dunia peradilan sudah dikuasai oleh para“mafia peradilan”, praktek dunia penegakan hukum sudahtercemar dengan jual beli atau dagang hukum.

Berdasarkan hal diatas menunjukkan bahwa political actionpenjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan korupsi diIndonesia masih lemah, hal inilah mungkin sebagai penyebabstatistik kejahatan korupsi dari tahun ke tahun terusmeningkat karena sanksi pidana yang dijatuhkan masih ringan.Tetapi Penggunaan sanksi pidana berat (pidana mati) tidakhanya sekedar mempertontonkan atau membuktikan komitmen bahwapenegakan hukum sudah dilakukan secara sungguh-sungguh, tetapilebih dari itu hukum pidana mempunyai tujuan prevensi. Danjuga pemberantasan korupsi sebagai musuh bangsa bukanlahbersifat sporadis dan temporal tetapi secara sistematis hingga

ke akar-akarnya

2.8 APARATUR PENEGAKAN HUKUM

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai

institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum.

Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat

tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat

hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir pemasyarakatan.

Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak

yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait

dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan

pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali

(resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3

elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat, sarana

dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya,

2. Budaya kerja ytang terkait dengan aparatnya, termasuk

mengenai kesejahteraan aparatnya,

3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja

kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang

dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum

acaranya.

Upaya penegakkan hukum secara sistematik haruslah

memperhatikan ketiga aspek itu, sehingga proses penegakkan

hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat

diwujudkan secara nyata.

Namun selain ketiga faktor diatas, keluhan berkenaan dengan

kinerja penegakkan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya

juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya

penegakkan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan

persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya

menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu

sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai

keadilan yang hidup didalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin

menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan

warisan masa lalu yang tidak sesuai, lain dengan tuntutan

zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan hanya

berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan

hukum atau pembuatan hukum baru.

Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian

yang seksama, yaitu:

1. Pembuatan hukum (‘the legislation of law atau Law and

rule making),

2. Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum

( socialization and promulgation of law),

3. Penegakkan hukum (the enforcement of law). Ketiganya

membutuhkan dukungan

4. Administrasi hukum (the administration of law) yang

efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan

(eksekutif) yang bertanggungjawab (accountable).

Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem

hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat

sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut diatas. Dalam

arti luas, The administration of law itu mencakup pengertian

pelaksanaan hukum (rules executing) dan tata administrasi

hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat

dipersoalkan sejauh mana sistem dokumentasi dan publikasi

berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan

dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (regels),

keputusan-keputusan administrasi Negara (beschikings), ataupun

penetapan dan putusan (vonis) hakim di seluruh jajaran dan

lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jika

sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses

masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut

dapat terbuka?. Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin

mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak

diketahuinya?.

Meskipun ada teori “fiktif” yang diakui sebagai doktrin

hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan

sebagai sarana pendidikan dan pembaharuan masyarakat (social

reform), dan karena itu ketidak tahuan masyarakat akan hukum

tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosial dan pembudayaan hukum

secara sistematis dan bersengaja.

2.9 KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Tindakan atau cara apakah yang sekiranya efektif untuk

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat? Tindakan drastis,

misalnya memperberat ancaman hukum atau dengan lebih

mengetatkan penataan ketaatan warga negara terhadap undang-

undang saja, yang hanya bersifat insidentil dan kejutan,

kiranya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mungkin untuk

beberapa waktu lamanya akan tampak atau terasa adanya

penertiban tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak dapat

dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan yang

drastis yang bersifat insidentil saja.

Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran

hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita pada

hakekatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran

hukum masyarakat saja, tetapi membina kesadaran hukum

masyarakat. Seperti yang telah diketengahkan di muka maka

kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum

adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu

”blueprint of behaviour” yang memberikan pedoman-pedoman

tentang apa yang harus dilakukan boleh dilakukan dan apa yang

dilarang. Dengan demikian maka kebudayaan mencakup suatu

sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai.

Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di

dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti

menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan

dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah

mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum

masyarakat usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif

dan efisien ialah dengan pendidikan. Pendidikan tidaklah

merupakan suatu tindakan yang ”einmalig” atau insidentil

sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinyu dan

intensif dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini

akan memakan waktu yang lama.

Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan

pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan

kesadaran hukum baru dapat kita lihat hasilnya yang memuaskan

sekurang-kurangnya 18 atau 19 tahun lagi. Ini bukan suatu hal

yang harus kita hadapi dengan pesimisme, tetapi harus kita

sambut dengan tekad yang bulat untuk mensukseskannya. Dengan

pendidikan sasarannya akan lebih kena secara intensif daripada

cara lain yang bersifat drastis. Pendidikan yang dimaksud di

sini bukan semata-mata pendidikan formal disekolah-sekolah

dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, tetapi juga

pendidikan non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas.

BAB 3 PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Setiap Negara tentu memerlukan hukum agar tercipta

ketertiban di dalamnya. Rule of Law sangat diperlukan untuk

Negara seperti Indonesia karena akan mewujudkan keadilan.

Tetapi harus mengacu pada orang yang ada di dalamnya yaitu

orang-orang yang jujur, tidak memihak, dan hanya memikirkan

keadilan, tidak terkotori oleh hal-hal yang buruk. Aparatur

penegak hukum juga berperan penting dalam penegakkan hukum

yang adil dalam suatu Negara.

Ada tidaknya Rule of Law pada suatu Negara ditentukan

oleh “Kenyataan”. Apakah rakyat dapat menikmati keadilan,

dalam arti perlakuan yang adil didalam hukum, baik sesama

warga Negara maupun pemerintah.

Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan sesuai dengan

yang diharapkan, maka :

a. Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus

didasarkan pada corak masyarakan hukum yang bersangkutan dan

kepribadian masing-masing setiap bangsa.

b. Rule of law yang merupakan institusi sosial harus

didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa.

c. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan

sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakan dan

negara, harus ditegakkan secara adil juga memihak pada

keadilan.

Prinsip-prinsip rule of law secara formal tertera dalam

pembukaan UUD 1945.

Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat

di dalam pasal-pasal UUD 1945. Agar kita dapat menikmati

keadilan maka seluruh aspek Negara harus bersih, jujur,

mentaati undang-undang, juga bertanggung jawab, dan

menjalankan UU 1945 dengan baik.

3.2 SARAN

Sebagai seorang warga Negara yang baik haruslah

menjunjung menjadi seseorang yang menjunjung tinggi hukum

serta kaidah-kadiah agar tercipta keamanan, ketentraman, dan

kenyamanan. Mempelajari Undang-Undang 1945 berserta butir-

butir nilainya dan menjalankan apa yang menjadi tuntutannya

agar terjadi kehidupan yang stabil dan taat hukum. Dalam suatu

penegakkan hukum di suatu Negara seperti Indonesia, maka

seluruh aspek kehidupan harus dapat merasakan dan diharapkan

aspek-aspek tersebut dapat mentaati hukum, maka akan

terciptalah pemerintahan dan kehidupan Negara yang harmonis,

selaras dengan keadaan dan sesuai dengan apa yang diharapakan

yaitu suatu bangsa yang makmur, damai, serta taat hukum.

Keadilan pada penegakkan hukum juga harus dilaksanakan

karena dengan keadilan pada penegakkan hukum dapat menjadikan

Negara Indonesia yang damai dan berperi kemanusian yang

seadil-adilnya.

3.3 DAFTAR PUSTAKA

Widodo, SRI., dkk. 2011.pendidikan pancasila dan

kewarganegaraan.UMC press

Winarno. 2007. Paradigma Baru “Pendidikan Kewarganegaraan”

Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi. PT.Bumi Aksara;Jakarta

Hombar Pakpahan, Kesadaran Hukum Masyarakat

http://ilmucomputer2.blogspot.com/2009/08/kesadaran-hukum-

masyarakat.html

Nasrul, Rule Of Law Dan Hak Asasi Manusia,

http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/rul

e-law-dan-hak-asasi-manusia, January 16th 2010

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Penegakan Hukum

,

http://www.djahu.depkumham.go.id/detail_artikel.php?artid=7,

Jumat, 02-Mei-200

http://theresiaaaw.blogspot.com/2013/05/makalah-pendidikan-kewarganegaraan-1.html

http://zriefmaronie.blogspot.com/2010/04/perbandingan-pidana-mati-terhadap.html , jumat 24 April 2015

http://www.dw.de/indeks-korupsi-peringkat-indonesia-membaik-tapi-masih-buruk/a-18107694, jumat 24 April 2015