repository.unp.ac.idrepository.unp.ac.id/15809/1/Pusparagam OK.pdf · 2018-08-09 · repository.unp.ac.id

PUSPARAGAM

PENDIDIKANKEWARGANEGARAANDi Berbugai lYegoru

l',clittrr : .

ll. Khoiri.\lonica Tiara

Zaid llin AhmadArisman frisnoAbd. Rahman

Erlitor Ahli :

Dr. Isnarmi lloeis, M.Pd, i\lA.

PU$PABAfrAilI

PUNilIDII(AN I(TIryABffANTffABAAN

di Berhagai Nogara

Editor:M. KhoiriMonico TioroZoid Bin AhmodArismon TrisnoAbd. Rohmon

Editor Ahli :

Dr. lsnormi Moeis. M.Pd., M.A

PUSPARAGAM

PEN DIDI KAN KEWARGANEGARAAN

di berbagai Negara

EdltoiAhll : Dl. lsnatml Mocls. M.Pd., M.ADeslgr Coyer dan Tata Letak : Manyan & Gun

PenedltGRE PUBTISHING

,ln. Magclang Km.3Garg Margo Agung Xarangwaru Lor In lll417CYogakarta - 55241http://gepubllshlng.com

Cetakan 2017tsBN 97E - 602 - 7677 - 34 - 0

Dilarang keras mercproduksi sebagian atau seluruh isi buku ini, dalam benbk apa pun atau dengan

cara apa pun, sena memperiualbelikannya tanpa izin tertulis dari penerbit

@ HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

ii

I(ATA PTNffANTAB

uji syukur atas limpahan rahmat Allah SS7T, dengan izindan ridho-Nya lah penyususnan buku ini dapatdiselesaikan dengan sebaik - baiknya. Buku inimerupakan kumpulan dari makalah - makalah mahasiswa

Pascasarjana Program Sudi Pendidikan Pancasila danKewarganegaraan UNP (Universitas Negeri Padang) khususnyabagi mata kuliah "Perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan"yang di ampu oleh dosen mata kuliah Perbandingan Pkn Dr.Isnarrni Moeis, M.Pd, MA. Mata kuliah ini bertujuan untukmelakukan kajian mengenai Pendidikan Kewarganegaraan (civiceducation) yang juga diselenggarakan oleh negara - negara didunia,Pendidikan Kewarganegaraan di Eropa, PendidikanKewarganegaraan di Amerika, Pendidikan Kewarganegaraan diAfrika, Pendidikan Kewarganegaraan di fuia dan Asia Tenggara.Pentingnya praktek pendidikan kewarganegaraan di kawasan

dunia tersebut dapat menjadi sebuah konstruksi pengetahuantentang pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara didunia.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan mahasiswa danmendukung tercapainya kompetensi tersebut, buku iniditerbitkan. Secara garis besar buku ini membahas PendidikanKewarganegaraan dari berbgai negara di antaranya Australia,

Jepang, India, Finlandia, Belanda, Kamboja, Portugal, Thailand,Inggris, Malaysia, China, Turki, Korea Selatan, Norwegia,Nigeria, Pakistan, Mesir, Kanada.

Besar harapan penulis secara bersama, denganditerbi*annya buku ini diharapkan akan membentuk konstrulsipengetahuan dan membentuk sebuah paradigma mengenai

Pendidian Kewarganegaraan di berbagai negara di dunia. Bukuini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan

bagi mahasiswa khusunya dan bagi masyarakat serta akademisi

pada umumnya, serta dapat membuka cakrawala berfikirbersama mengenai konsepsi Pendidikan Kewarganegaraan yangnantinya dapat berdampak positif bagi keberlanjutan kehidupan

berbangsa dan bernegara

Akhirnya, kami sampaikan terimakasih kepada pihakyang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam Prosespenyusunan naskah buku ini. Harapan kita bersama semoga

buku ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan pada

umumnya dan bagi mata kuliah Perbandingan Pendidikan

Kewarganegaraan secara khusunya. Dengan segenaP kerendahan

hati penulis bersama memohon maaf yang sebesar - besarnya

apabila terdapat kesalahan dalam buku ini, kritik dan saran darisemua pihak tentunya diharapkan demi perbaikan kualitas bukuini.

Padang ,ZJum 2017Kaprodi 52 PPKn FIS UNP

Dr. Maria Montessori M.Ed., M.Si

iv

DATTAB ISI

Kata Pengantar - iiiDaftar Isi - v

Kebij akan dan Pembelaj aran Pendidikan Kewar ganegaraan diAustralia

Muhammad lfroiri - L

Dimensi Pendidikan Multikultural dalam PKn di IndiaZid Bin,4hmad -29

Pendidikan Praktis dan Terintegrasi : Pembentukan Karakter

melalui Civic Education di JepangMonia Tian -45

Pendidikan Kewarganegaraan di Finlandia (Sebuah TinjauanKebijakan Dan Kurikulum Pendidikan)

Nurhayati - 55

Pendidikan Nilai unruk \ilZarga Negara di Belanda

Adsnan Trisao - 65

Pendidikan Kewarganegaraan di Kamboja: Tantangan dalam

Pengajaran PKN dan Moral di Sekolah

Rossy Hardiyanti - 8t

V

Pendidikan Kewarganegaraan di Portugal

Mutia Dira - 89

Kebi.i akan Pembelaj aran Pendidikan Kewarganegaraan di

Thailand

LiaAmta Vinaya -97

Pendidikan Kewarganegaraan di Malaysia Ka.i ian KurikulumPKN

Abd. Ralunan - 109

S ej arah Perkembangan Pendidikan Kewar gangeraan di Negara

Inggris PKn di Inggris

FuadAlgli Fefui - 125

Esensi Pendidikan Kewarganegaraan: "Pendidikan Moral dan

Ideologi Politik China"Fadli lkam - t35

Hak Minoritas dan Kewarganegaraan dalam Negara TurkiTrisno M*i*to - t5L

Pen di dikan Kewargan egara an yang Teri n tegrasi dal am

Pendidikan MoralNoua Hendri - 159

Pendidikan Kewarganegaraan: Gambaran Multikulturalisme di

Norwegia

Heriy.nto - 169

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Dimensi Perdamaian di

Nigeria

Remadhani Hani - 179

vi

Pendidikan Kewarganegaraan di Pakistan: Telaah KurikulumPendidikan Kewarganegaraan di Pakistan

Inola rLnwzr - L97

Kurikulum Pendidikan Kewargenegaraan di Mesir

Sri Hamdani - 2ll

Pendidikan Kewar ganegaraan di Kanada

Randi Adc Saputn - 225

Profil - 239

vii

I(ilBIJAI(TN DAN PBilIBBTAJABAN PTNDIDIKAN

ruIryABffAN[frA[AIN DI AUSTBATIA

Muhommod Khoirim u hq mmodkhoiry@yo hoo.co m

PENDAHULUAN

ada hakikatnya setiap negara - negara di dunia akan selalu

mengembangkan konsep yengterbaik dalam mewuj udkantujuan dan cita -cita nasionalnya,terutama di bidang

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Setiap Negara tentunyamemiliki gagasan serta konsep yang berbeda - beda dalammembentuk warganegaranya masing - asing, yaitu melaluipendidikan yang tepat guna dengan merencanakan konsepkurikulum sebaik mungkin, dalam pelaLsanaannya PendidikanKewarganegaraan di setiap negara akan selalu berbeda satu sama

lainnya, hal tersebut di pengaruhi oleh latar belakang, sejarah,

kondisi kebudayaan,ekonomi dan sistem sosial masyarakat yangtidak akan terlepas dari adanya pengaruh - pengaruh politik disetiap Negara.

Secara epistemologis pendidikan kewarganegaraan selalu

dipaharni dalam konteks konsep civic atau citizenship educationdalam wacana pendidikan kewarganegaraan yang demokratissebagaimana pemikiran tersebut berkembang di berbagai

belahan dunia. Hat itu dapat dimaknai bahwa pendidikan(education = educare) merupakan upaya manusia yang sadar

tujuan untuk menumbuh kembangkan potensi individu agar

menjadi anggota masyarakat, putra bangsa, dan warganegarayang dewasa. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraanmerupakan wahana pedagogis dan sosialkultural, yang diterimasebagai unsur peradaban kemanusiaan yang memberikan

PU$PlM0lllP[il0DillilffilTlt0ffimmilfldilcrtaeaiilogan I

kontribusi signifikan dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana telah dipahami publikakademik universal, civic/citizenship education secara universal"Citizenship education" (UK), termasuk di dalamnya "civiceducation" (USA) atau disebut.iuga pendidikan kewarganegaraan(Indonesia), atau "ta'limatul muwwatanahlat tarbiyatul al

watoniyah (Timur Tengah) atau "educacion civicas" (Mexico),atau "Sachunterricht" (Jerman) atau "civics" (Australia) atau"socialstudies" (New Zealand) atau "Life Orientation" (AfrikaSelatan) atau "People and society" (Hungary), atau "Civics andmoral education" di Singapore. Kerr: ( 1999).

Kementerian Pendidikan Australia memaparkan bahwahampir seluruh masyarakat dan pemerintahan di Australia saat

ini sangat mendukung kewarganegaraan dan pendidikankewarganegaraan untuk dimasukkan dalam Kurikulum sebagai

Pendidikan utama atau Pendidikan yeng penting di Australia,meskipun ada kekhawatiran tentang permasalahan konten yangperlu diajarkan dan saran untuk penambahan konten tertentu,serta perlunya penekanan untuk beberapa konten yangsudah ada

sebelumnya. Ada dukungan yang sangat kuat terutama dari LawSociety of Western Australia dan Civic Education ReferenceGroup untuk menjadikan kurikulum pendidikankewarganegaraan wajib diajarkan pada anak berusia 10 tahun.Namun, ada usulan lain bahwa CCE wajib dipelajari untuk anakberusia 12 tahun. Kewarganegaraan pada umumnya dianggapmemiliki tujuan yangmenyeluruh untuk mendidik siswa tentangapa artinya menjadi warga negara dan membekali mereka denganpengetahuan dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalammasyarakat. Sebuah definisi yeng komprehensif disampaikanoleh Constiturion Education Fund: Pendidikankewarganegaraan adalah proses pembelajaran formal maupuninformal tentang warisan politik dan sosial Australia, sistem

pemerintahan, proses dan nilai-nilai demokrasi, administrasipublik, serta sistem peradilan. Kewarganegaraan dan PendidikanKewarganegaraan mempromosikan pengetahuan tentangwarisan demokrasi Australia, Iembaga-lembaga politik danhukum, serta masyarakatnya sehingga generasi muda dapatberpartisipasi dan mendapatkan informasi sebagai warga negara.

Hal ini juga mendorong pembentukan keterampilan, nilai-nilai,

2 hognn llagister Pmdidikar Pucuihdm [ewugancgararn tralillarllmaSosid llnirerdtar ilqriPrlug

dan watak kewarganegaraan

untuk berpartisipasi dalamdemokrasi Australia.

aktif yang akan membantu merekakomunitas dan dalam kehidupan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untukmendeskripsikan mengenai kebijakan dan pembela.iaran PKndi Australia. Alasan dan dasar penulis memilih Australia sebagai

fokus utama dalam mengulas pendidikan kewarganegaraankarena Australia merupakan subjek yang menarik. Australiamerupakan Negara yang mendeklarasikan Tujuan Pendidikankewarganegaraan untuk generasi muda, yang dikeluarkan olehMenteri Australia pada 5 Desember 2008, memuat komitmenuntuk mendukung pemuda Australia untuk menjadi wargaNegara aktif dan warga negara informatif. Kewarganegaraan danPendidikan Kewarganegaraan di sekolah dimaksudkan untukmemastikan bahwa semua pemuda Australia dapat berkontribusipada pembaharuan demol<rasi.

Pada tulisan ini, penulis berusaha mengkaji pendidikankewarganegaraan di Australia melalui beberapa pokok kajian,yaitu: Bagaimana Perkernbangan PKn di Australia ?, Kebijakandan Kurikulum PKn di Australia ?, Pro kontra dan Prospek Pkndi Auitrdia ? saat ini dan perkembangannya di masa mendatang.

PEMBAHASAN

A PKn diAusudia: Awd Perkembangan

Australia merupakan Negara monarki konstitusionaldengan pembagian kekuasaan federatif. Pemerintah Australiamenganut sistem parlementer dengan Ratu Elizabeth II sebagai

puncak kepemimpinannya. Kennedy (2003) menj elaskan bahwakebangkitan Pendidikan Kewarganegaraan (CCE) di Australiadimulai pada sekitar tahun 1997 an yang mendapatkandukungan dari mayoritas partai politik dan segala levelpemerintahan. Politik Australia pada awal tahun 1990-an dibawah pemerintahan Perdana Menteri Paul Keating siap

membuka diri dan mulai mempersiapkan diri untuk menjadi

PU$Plm0ilrumDmflruilm0lilmmMildimgiftgm 3

negara republik sejalan dengan rekonsiliasi dengan Negara-negara Asia dan turut andil dalam kehidupan global. Namun halini tidak terlaksana ketika pada tahun 7996, Perdana MenteriPaul Keating digantikan oleh Koalisi Konservatif di bawahpimpinan John Howard. Pemerintahan Australia lalu kembalilagi merujuk pada sistem pemerintahan tahun 1950-an yangterpengaruh oleh sistem pemerintahan Inggris dan Eropa.Perubahan situasi politik yang terjadi di Australia ternyata jugamempengaruhi kebijakan pemerintah, termasuk juga kebijakanpemerintah mengenai CCE atau PKn di Austrdia

Dua situasi polirik yang cukup mempengaruhi arahkebijakan publik Pemerintah Australia pada tahun 2000-anadalah Pengeboman

'WTC pada tanggal 1 1 September 2001 di

New York dan Bom Bali pada 12 Oktober 2002. Kejadiantersebut mendorong Pemerintahan untuk mempertimbangkanpendekatan tradisional konservatif untuk menciptakan stabilitaspemerintahan dan keamanan Negara. Setelah dua kejadian yangcukup mengejutkan dunia internasional tersebut, Australia jugaterlibat dalam dua peperangan yaitu PerangAfganishtan dan Iraqdan ikut juga andil dalam operasi perdamaian PBB di KawasanTimor - Timor dan Kepulauan Solomon. Imbas sosial yangterjadi di berbagai negara setelah kejadian 1l September 2001 diNew York cukup beragam. Sejak saat itu, kaum muslimmendapatkan tekanan yang cukup besar dari dunia internasional.Ketakutan terhadap Islam (klamophobia) muncul di berbagainegara, termasukAustralia. Namun di sisi lain, kejadian tersebutjuga membuka mata dunia akan perlunya penghargaan akan hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang diusung olch demokrasiliberal. Hak-hak asasi yang menjadi cukup sering dibicarakanpasca kejadian 11 September 2001 adalah hak hidup, hak untukmendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum, asas

praduga tak bersalah, serta hak untuk mendapatkan pekerjaanyanglayak bagi kemanusiaan tanpa memandang agama maupunras yang dianut.

Keprihatinan akan situasi sosial politik yang terjadisetelah kejadian 11 September 20Ol ini kemudian mendoronglahirnya kalangan Neo-Conservarive di Australia"berkembangnya PKn" di Australia. Gerakan kaum konservatif

4 hogrmllagiilnPmdidikar Pamarihdu l(crrugucgararu taldla,rllm$osid thivr$lalleguihfing

ini bahkan kemudian meluas dan secara fundamental merubahranah politik dan sosial di Australia, terutama setelah terpilihnyaPerdana Menteri Ruud Labor . Dinamika politik pada negaraAustralia inilah yang cukup menarik untuk dijadikan bahankajian, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintahdalam pengembangan kewargan egaruan serra pendidikankewarganegaraan di Australia.

Kampanye Australia untuk menghidupkan kembalikewarganegaraan pendidikan pada masa pemerintahan PaulKeating telah sering disajikan sebagai bentuk awalkewarganegaraan baru. Sebuah pendekatan untuk mendorongdemokrasi kewarganegaraan yang dapat dibedakan darikewarganegaraan lama (Dickson, 1998: 56-57). Meskipunperbedaan antara pendidikan kewarganegaraen yang lama danyang baru dalam ranah pendidikan kewarganegaraan di Australiatidak tepat, namun sebutan ini adalah titik awal yang cukupberguna untuk menguji perbedaan orientasi politik dan nilaiprogram dalam pendidikankewarganegaraan di Austrdia(Howard , 2006: 462).

Pendidikan kewarganegaraan di negara ini telah berumurlebih dari satu abad, dan merupakan bagian penting darikurikulum dalam sistem sekolah Australia sampai 1950-an.Namun, Pendidikan Kewarganegaraan tidak pernah jelasdidirikan sebagai subjek independen dan memiliki batas-batasdisiplin ilmu yang ambigu (Thomas, 7994: 162).

B. Kebijakan Pemerintah dan Kurikulum PKn di Ausrralia

Pendidikan Kewarganegaraan saait ini telah menjadimata pelajaran yeng utama dan penting dalam KurikulumPendidikan di Australia, meskipun ada kekhawatiran tentangpermasalahan konten yang perlu diajarkan dan saran untukpenambahan konten tertentu, serta perlunya penekanan untukbeberapa konten yang sudah ada sebelumnya. Ada dukunganyangsangat kuat terutama dari Law Society of Western Australiadan Ciuic Education Reference Group untuk menjadikan

PU$PlMClllP[ilDDfrltIJltffiffiHMliltiBerhagaituEffi 5

kurikulum pendidikan kewarganegaraan wajib diajarkan padaanak berusia l0 tahun. Namun, ade usulan lain bahwa CCEwajib dipelajari untuk anak berusia 12 tahun. Kewarganegaraan

pada umumnya dianggap memiliki tujuan yang menyeluruhuntuk mendidik siswa tentang apa artinya enjadi warga negaradan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilanuntuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat.

Sebuah definisi yang komprehensif disampaikan olehConsrirution Education Fund: Pendidikan kewarganegaraanadalah proses pembelajaran formal maupun informal tentangwarisan politik dan sosial Australia, sistem pemerintahan, proses

dan nilai-nilai demokrasi, administrasi publik, serta sistemperadilan. Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraanmempromosikan pengetahuan tentang warisan demokrasiAustralia, lembaga-lembaga politik dan hukum, sertamasyarakatnya sehingga generasi muda dapat berpartisipasi danmendapatkan informasi sebagai warga negara. Hal ini jrg,mendorong pembentukan keterampilan, nilai-nilai, dan watakkewarganegaraan aktif yang akan membantu mereka untukberpartisipasi dalam komunitas dan dalam kehidupan demokrasiAustralia (Eddington dan Ambrose, 2010: 3) Deklarasi Tu.iuanPendidikan untuk Pemuda Australia, yang dikeluarkan olehMenteri Australia untuk Pendidikan pada 5 Desember 2008,memuat komitmen untuk mendukung pemuda Australia untukmenjadi warga Negara aktif dan warga negara informatif.Kewarganegaraan dan endidikan Kewarganegaraan di sekolahdimaksudkan untuk memastikan bahwa semua pemuda Australiadapat berkontribusi pada pembaharuan demokrasi berkelanj utandi Australia. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa yangdimaksud dengan warga negara aktif yaitu:

a. \Varga negara yeng bertindak dengan integritas moraldan etika.

b. 'S7'arga negara yangmampu menghargai perbedaan sosial,

budaya,c. Bahasa dan keragaman agemediAustralia, serta memiliki

pemahaman tentang sistem pemer ntahan, sejarah, danbudaya Australia.

6 hognn ll4fulr Pailih hmdh lu fiutguqlrut l*rlh llm $odd Ihirorsita kgrihlug

\ilZarga negara yang mampu memahami dan mengakuinilai adat budaya dan memiliki pengetahuan,keterampilan, serta pemahaman untuk berkontribusi danmendapatkan manfaat dari rekonsiliasi antara kaum adatdan non-adat Australia.

'il7arga negara yang berkomitmen untuk mewujudkannilai-nilai nasional demokrasi, pemerataan dan keadilan,serta berpartisipasi dalam kehidupan sipil Australia.'Warga negara yeng mampu berhubungan danberkomunikasi lintas budaya, terutama dengan budayadan negara-negara Asia.

f. \Varga negara yang mampu bekerja untuk kebaikanbersama serta meningkatkan lingkungan alam dan sosialdi Australia (Eddington dan Ambrose, 2010: 3). Lebihlanjut, deklarasi ini menyar nkan PemerintahPersemakmuran untuk bekerjasama dengan semua sektorsekolah dalam mengembangkan kurikulum kelas dunia(world class curriculum) yangmendukung generasi mudaAustralia untuk menjadi warga negara aktif (Eddingtondan Ambrose, 20L0: 3).

Secara umum deklarasi tersebut mencatat bahwakurikulum Austrdia: akan mendukung siswa untukberhubungan baik dengan orang lain dan menumbuhkanpemahaman masyarakat Australia, kewarganegaraan dan nilai-nilai nasional, termasuk melalui studi Kewarganegaraan danPendidikan Kewarganegaraan. fokus dari dimensi civics dancitizenship education (CCE) di Australia yaitu mendorong danmemandu peserta didik untuk membangun peluang di kelas,

sekolah, dan masyarakat, membentuk watak kewarganegarean,serta mendorong siswa untuk berpartisipasi dalamlingkungannya. Oleh karena itu, guru diharapkan mampumemberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat berpartisipasi dikelas dan terlibat aktif dalam komunitas masyarakat. Guru jugadapat membantu siswa untuk mempraktekkan pengetahuan dannilai-nilai dari kurikulum formal, serta membantu mereka untukmembuat koneksi antara kewarganegaraan dan pembelajarankewarganegaraan menurut pengalaman mereka sendiri.

d.

e.

PU$Plm0ffi P&lDlDlffiil tffilfttiilmilMil dilortugdftrl 7

Partisipasi aktif dalam pembela.jaran maupun dalam masyarakatmemungkinkan peserta didik untuk mengembangkanketerampilan kewarganegaraan serta memberikan merekakesempatan untuk terlibat dan membentuk nilai-nilai karakterdiri dalam intera}si yang bermakna dengan orang lain(Eddington dan Ambrose , 2010: 4).

Adapun strategi yang dilakukan dalam pembelajaran diAustralia yaitu:

Praktek kelas yang men orong pengembangan danpenerapan d.-oLirsi melalui ii,u"ri kelas yangdemokratis.Praktek di luar kelas yang mendorong keterlibatan aktifdari semua siswa dalam partisipasi demokratis di sekolahmelalui pelatihan kepemimpinan dan peran pengambilankeputusan.Partisipasi dalam komunitas yaitu dengan membentukdan mendorong partisipasi iswa dalam pelayanan belajardan dewan lokal proyek, penggalangan dana, dankampanye keadilan sosial (Eddington dan Ambrose)

Kurikulum pendidikan Australia pada awal danpertengahan abad kedua puluh, terfokus pada studi struktur danproses pemerintahan dari formal dan perspektif konstitusional,dengan tujuan utama untuk meningkatkan pengetahuan danmendorong pengembangan keterampilan masyarakat sipil.Prioritas CCE adalah mengenai dasar-dasar konstitusionalpolitik, sistem, dan struktur pemerintahan. Dalam hal ini, ranahkontitif pendidikan kewargan egaraal Australia rersebut, bisadianggap sebagai dasar konstruksi formalistik pendidikankewargan egereen (Howard , 2006).

\7alau berakar pada nilai-nilai konstitusionalisme liberal,pendidikan kewarganegeraen lama memiliki lebih dari satu wajahpolitik atau ideologi. Dalam perihal hak-hak warga negaramisalnya, konstruksi kewarg".,.gi.."n lama sering be.sifat r"ngr,konservatif (Print , 1996).

b.

8 hognr hgirla lerdiditu Pucnrih lu l(enrprcpnar hlih llm $olid Urironita ftri hlug

Adapun pendidikan kewarganegaraan pada pertengahanabad kedua puluh tampak dirancang untuk memperkvat statusquo dengan menetralisir dukungan potensi tantangan

perubahan-berorientasi pada politik dan tatanan sosial. Adaupaya untuk membangun masyarakat dan meringankan alienasi

politik, sering dicapai melalui proses indoktrinasi yang bertujuanmemastikan warga pasif dan diam.

Konsep CCE di Australia pada sebelum periode tahunI990-an bersifat sempit, formalistik, dan legalistik (Gill danReid, L999). Bidang kewarganegaraan disamakan dengan

pemilu, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentinganpublik yang dibentuk hanya untuk berinteraksi terkait dengansistem pemilu atau legislatif (Thomas, L994).

Narnun, pada awal tahun 2003, Ministerial Council onEducation, Employment, Training, and Youtlt Affair(MCEETYA) mengadakan kesepakatan untuk mengembangkaninstrumen penilaian ujicoba pada bidang PendidikanKewarganegaraan dengan sampel nasional seluruh siswa kelas 6dan 10, yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2004. Paska

kejadian Septembe r 2001 dan Oktober 2002, perhatianmasyarakat semakin besar akan studi Kewarganegaruen danPendidikan Kewarganegaraan (CCE). CCE lalu dianggep serius

dalam kancah pendidikan nasional. Sebagai implikasinya, .iikasebelumnya pendidikan kewarganegaraan hanya berfokus pada

pemahaman lembaga dan proses kewarganegaruan maka kini,fokus studi kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan

diperluas mencakup dua hal yaitu: 1) pemaharnan lembaga danproses kewarganegaraan serta 2) watak dan keterampilan untukpartisipasi. Inilah sebenarnya perbedaan antara wajahkewarganegaraan lama dan baru di Australia. \7ajahkewarganegaraan lama hanya berfokus tentang demokrasiAustralia, sejarah, tradisi, strukturdan proses; budaya demokrasi;cara masyarakat Australia dikelola, oleh siapa dan untuk apa.

S edangkan waj ah kewargan egaruan b aru melip uti p en gemban ganketerampilan, sikap, keyakinan dan nilai-nilai yang akan

mempengaruhi siswa untuk berpartisipasi, untuk menjadi dan

PU$PlMClll PBt0mmil ffiilclmmffi di hrbagdr ilcEan 9

tetap terlibat dalam partisipasi politik maupun kehidupandemol<rasi (Print, 2010: 26-28)

Pendidikan Kewarganegaraan (CCE) di Australia bukanmerupakan subjek pembelajaran khusus sebagaimana yangada diIndonesia. Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untukmenghasilkan hasil belajar yang berhubungan dengan berbagaimasalah dan keterampilan, iehingga dapat bermakna jikadihubungkan ke area pembelajaran. Untuk memiliki dampaksosial yang lebih besar, maka hasil pembelajaran PendidikanKewarganegaraan dibangun ke dalam semua kegiatan danprogram kurikuler dan ekstrakurikuler. 'S7'alau PendidikanKewarganegaraan bukan merupakan subjek tersendiri namuntim proyek telah menghasilkan sebuah dokumen yangmendefinisikan domain penilaian. Hal ini telah dilakukandengan keterlibatan aktif dari para ahli kurikulum PendidikanKewargan egaraan dari masing-masing Negara dan'S7ilayah.

1. Kurikulum Formal PKn (CCE) di Australia

Menanggapi kekhawatiran bahwa ffen sosial terkaitdengan menurunnya pengetahuan sipil dan keterlibatan yangmelemahnya kewargan egaraan demokratis dan mengancamsangat kemungkinan pemerintahan yang demokratis yangbermakna, pendukung pendidikan kewarganegaraenberpendapat bahwa kurikulum revitalisasi pendidikankewarganegaraan penting dilakukan untuk kebangkitandemokrasi. Ada kesepakatan bahwa pendidikan kewa rganegar aanberada di bawah lingkup pendidikan demokrasi. Namun, ketikakonten kurikuler dan masalah pedagogis yang menyinggung haltersebut secara rinci, kesepakatan tentang substansi pendidikankewarganegaraan berakhir, dan apa yang muncul kemudianadalah berbagai persaingan visi, konten, dan tujuan yang tepatpada pendidikan kewarganegaraan. Dengan kata lain,kesepakatan retoris pada nilai materi pendidikankewarganegaraan hanya berfungsi untuk menyembunyikanperbedaan pendapat politik yang lebih dalam renrang sifat yangtepat dari pendidikan kewarganegaraan. Pemerintah Australiabelum mampu mengikat tujuan pendidikan kewarganegaraan

I 0 hognn ffihr Pmd'ldikar hmnih dar ficnrguqru liltllru lhr SuiJ lhirrdln kpriPdug

untuk visi neo-liberal dan menjabarkan posisi Australia dalamkancah global. Adapun dalam konteks kehidupan bermasyarakat,nilai-nilai keterlibatan kritis dan kewarganegaraan demokratis

.iuga telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat (Davies danEvan, 2.002).

Pada bulan April 1999, Menteri Pendidikan Negara danPersemakmuran (Territory and Commonwealth Ministers ofEducation) mengadakan pertemuan di Dewan KesepuluhMenteri Pendidikan, Ketenagakerjaan, Pelatihan dan LlrusanPemuda (Ministerial Council on Education, Employment,Training and Yourh Atrairc), dan menyetujui diterapkannyaNarional Goals for Schooling in the Twenty-First Century.Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ditegaskan olehMinisterial Council on Education, Employment, Training, andYouth Affair (L999) yaitu: menciptakan siswa yang aktif danmemiliki informasi, pemahaman, dan apresiasi terhadap sysrempemerintahan Australia serta kehidupan kewarganegaraan. S iswaharus memiliki kapasitas untuk melakukan penilaian dantanggung jawab dalam hal moralitas, etika dan keadilan sosial,dan kemampuan untuk memahami dunia mereka, unrukberpikir tentang bagaimana hal-hal harus menjadi cara mereka,untuk membuat keputusan yang rasional dan informasi tentangkehidupan mereka dan untuk menerima tanggung jawab atas

tindakan mereka sendiri. Pada rentang tahun 1997-2004,Pendidikan Kewargaaegaraan telah dilaksanakan denganmerujuk dan mengadopsi Program Discovery Democracy.Proyek ini mendapatkan sokongan dana dari pemerintah sebesar

$32 juta, namun pada kenyataannya, program ini tidak cukuppopular di kawasan negara bagian (Kennedy, 2008: 186). Hal inibisa dilihat dari fakta di lapangan, seperti misalnya di New South'$7'ales, CCE dimasukkan dalam ranah pembahasan marapelajaran Geografi dan Sejarah dengan fokus pembahasan padastudi sosial dan institusi politik Atau di Queensland, dimanapendidikan kewarganegaraan terintegrasi dalam StudiSosial dan Lingkungan dengan lingkup institusi publik, isu-isulingkungan, proses alam dan sosial, serta pemeliharaanlingkungan (Kennedy, 2008: 1 86-1 87).

PlNPmeil PfiilDDffiil ffilYllfiiilmtiAil ti Bmhgiilcrn 1 1

Konten dari pendidikan formal kewarganegaraan diAustralia merujuk pada ketentuan Ministerial Council onEducation, Employmenr, Training, and Youth Affair (2003)yaitu meliputi:

a. 'Warisan demokrasi Australia, sistem pemerintahan danhukum negara

b. Identitas Nasional Australia dari masa ke masa,

keragaman budaya, sert; kepaduan sosial.

c. Kemampuan, nilai-nilai, serta partisipasi aktif dalamkehidupan bernegara

Sedangkan penilaian Civics dan Citizenship meliputi duadomain penilaian yaitu: pengetahuan dan pemahaman akaninstitusi kewargaan dan prosesnya (knowledge andunderstandi"s of ciuic institution & processes) serta watak dankemampuan individu untuk berpartisipasi (disposirion and skillsfor participation). Adapun konsep dan konten Civics danCitizenship telah jelas digambarkan dalam Materi KurikulumDiscovery Democracy. Materi kurikulum tersebut bisa dilihatpada tabel 1.

Units

Atas- Parlemenvs Monarki- Peraturandan hukum- Masyarakatmembentukbangsa- Kekuasaan

Masyarakat

Bawah- Haruskah

masyarakat

mengatur?- Hukum- Perebutan

Demokratis- Kaum laki-laki dan

wanitadalamkehidupanpublik

Tabel 1 . Materi Kurikulu m Discovering Democracy

Menengah- Konsep

Mengenaimasyarakat

danpenguasa

- Aturan dan

hukum- Kita

Mengingat- Bergabung

- Siapa yang

memerintah?

- Hukum dan

Peraturan Negara

Australia

- Warga Negara

Dan Kehidupan

Publik

. Masing-masrng

tema terkait Austrolion Reoders

Menengah- Partai

mengaturparlemen

- Hak Asasi

Manusia- Demokrasidihancurkan

- Mendirikansebuah bangsa

- Menyelesaikanmasalah

- Jenis Negaraapa.

t2 hognn fuifur Pmdidilan Pemaih dal [cutgalegraal l*tltar llnl Smid lhirffiitar ilegoriPdrug

dengan Negara

bagian dankebutuhankurikulum

. Panduan Guruuntukmasrngmastng

Units danReaders

. Panduan

r Hukum danI Pemerintahan

t Australia untuki Guru(Kennedy, 2008: 186-187)

Pemerintahyang baikdan yang

buruk. Hidup

dengan

aturan danhukum

. Kita warga

Australia. Kalau-kalau

kita lupa. Tetanggayang baik

. Kebebasan,persamaan,

persaudaraan. lni negara

saya. Pahlawan

sejati. Dari hal

yang

kecil ke

yanS

besar

. Siapa yang

seharusnyamengatur?

. Ketika

hukumjatuh

. Ceritaceritayang

kitasampaikantentang dirikita

. Masyarakatpolitik

. Hukum dankeadilan

. Kesetaraan

danperbedaan

Adapun buku teks dan mareri pendukung pendidikankewarganegaraan di Australia bisa dilihat pada tabel2.

Tabel 2. Buku Tela/Material Pendukung untuk Civic danCitizenship

Ready, set, goRight and

r dan identitasSistem, sumber, dankekuasaan I

Kultur dan identitas I

Sistem, sumber, dan iSistem, sumber, dan IIkekuasaan II

participating

Citizen then and now:beginning of democracy

Everyone can have asay: local

decision making

___l

Kontinuitas wahu I

I

PtJ$Pffil0ill Plil[ffiil lJfilffimmilil di hrbagai ilegam L3

Jabaran Tingkat Sekolah

Our rights: origins ofAustralian democracy

Active citizens,

Australiangovernments: Austra I ia

democracy

The federation ofAustralia:Federation

Law and the media:civics and

Citizenship

Government andcitizens:independent study

The global citizen:ecology and

Economy

Potentials ofdemocracy: civicsand citizenship

(Kennedy, 2008: 186-187).

Sistem, sumber, dan

kekuasaan

Kontinuitas waktudan perubahan

Sistem, sumber, dankekuasaan

Kultur dan identitasSistem, sumber, dankekuasaan

Kontinuitas waktudan perubahan

Kultur dan identitasSistem, sumber, dankekuasaan

Kontinuitas waktu

4

4

dan perubahan

Kultur dan identitasTempat dan waktuSistem, sumber, dankekuasaan

Kontinuitas waktudan perubahan

Kultur dan identitasSistem, sumber, dankekuasaan

Kontinuitas waktudan perubahan

6

5

6

C. Perkembangan PKn Austrdia : Saat Ini dan Masa Depan

Pendidikan kewargan egaraan ini telah diperkenalkanoleh pemerintah di berbagai negara dan perbandinganinternasional termasuk di Australia untuk menambah wawasanyang berguna dalam rangka memahami berbagai isukewarganegaraan, termasuk pengembangan kebijakan serrapelaksanaan inisiatif baru dengan mengacu pada pengembangan

t4 hogru llqiiler ?mdidilar Pucnih du l(aruganegarar l*nlla llrr $uiallhirenitar kprip#ng

4

5

profesional dan belajar siswa (misalnya Torney-Purta et al.,2001). Ian Davies berpendapat bahwa pengenalan pendidikankewarganegaraan secara umum merupakan realai kebutuhanyangdirasakan untuk menanggapi hubungan politik baru baik didalam maupun antar Negara dan keinginan untukmengembangkan lebih banyak pengetahuan serra partisipasi aktifdalam norma-norma sosial yang ada. Pemerintah Australia telahmendukung penerapan kewarganegaraan dan pendidikankewarganegaraan di sekolah melalui Discovering Democracy(1997- 2004), selaniutnya Civics and Cidzenship Educarion(CCE) Prognm (sejak 2004), dan the Parliamenr and CiuicsEducarion Rebarc (PACER) Program (sejak 2006). DkcoveringDem o cracy merupakan salah satu perkembangan yang mend asar

dalam CCE di Australia. Materi ini diajarkan untuk sekolahdasar (primar7, school) dan sekolah menengah (middle school).Panduan Discovering Democracy dan pelatihan pengembanganguru profesional dilakukan di semua negara dan wilayahterritoria[ Australia untuk memasdkan kesuksesan programD i s coveri n g D em o craq terseb ut.

Guru diberikan pemahaman secara menyeluruhmengenai konsep dan mate ri Discovering Democraq, sehinggamampu terlibat dalam pendekatan pedagogis untukmengembangkan pemahaman siswa tentang lembaga-lembagademokrasi, sejarah, nilai-nilai, dan proses demokrasi di Australia.Pada bulan April 1999, Menteri Pendidikan Negara danPersemakmuran (Territoty and Commonwealth Ministers ofEducation) mengadakan pertemuan di Dewan KesepuluhMenteri Pendidikan, Ketenagakerjaan, Pelatihan dan LlrusanPemuda (Ministerial Council on Education, Employment,Training and Youtlt Atrairc), dan menyetujui diterapkannyaNarional Goals for Schooling in the Twenty-First Cenrury. Hasilreferensi ini menghasilkan dua tu,iuan yaitu: 1) Siswa harusmemiliki kapasitas untuk melakukan penilaian serra bertanggungjawab dalam hal moralitas, etika, dan keadilan sosial, memilikikemampuan untuk memahami dunia mereka, untuk berpikirtentang bagaimana menyelesaikan masa[ah dengan cara merekasendiri, membuat keputusan yang rasional dan mendapatkaninformasi tentang kehidupan mereka, serra menerimaranggung

PlNPffiruI?HDil[Uil ruilm0ilmmilil aihrhgar lh$n 15

jawab atas tindakan mereka sendiri; 2) Ketika siswameninggalkan sekolah, mereka harus menjadi warga negara yangaktif dan memiliki pemahaman serta apresiasi terhadap sistempemerintahan Australia dan kehidupan masyarakat sipil(Ministerial Council on Education, Employment, Training andYouth Afhirs, 1999: l5).

l. Masdah dan Tantangan dalam Pendidikan Kewarganegaraandi Austrdia

Dari hasil kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis,terdapat beberapa masalah maupun antangan yang terdapatdalam Pendidikan Kewarganegaraan di Australia yaitu:

a. Jika ditinjau dari kebijakan yangdiambil oleh masing-masing negara bagian terkait dengan pembelajaranCCE maka bisa disimpulkan bahwa PendidikanKewarganegaraan masih belum merupakan kebutuhanutama untuk siswa di Negara Australia. Oleh karenaitu, perlu perhatian yang lebih serius mengenaipenerapan maupun pengembangan kajian pendidikankewarganegaraan di Australia.

b. Belum adanya kepercayaan dan kemantapan darimasing-masing sekolah untuk memutuskan manakahyang harus dan yang tidak seharusnya dimasukkandalam program pendidikan kewarganegaraan.

c. Konten dari Pendidikan Kewarganegaraan yangtermuat dalam Kurikulu m Discovering Discoverymasih bersifat lokal. Perlu adanya pengadopsian danpenambahan nilai-nilai global ke dalam materikurikulum.

d. Imigrasi dan dan isu-isu mengenai keragaman yangmeningkat di seluruh negara merupakan tantangandalam perkembangan asimilasi dan konsepsikewarganegaraan (Bank, 2004: 4-8).Maka dari itu,perlu adanya perhatian lebih mengenai isu-isukeberagaman ras, budaya, etnik, agama, bahasa,kewargane1araan, hak asasi manusia, demokrasi, danpendidikan.

16 hognu fuirta ?aditih hmrih fir lcwarpeprar l*dter llu Ssirl Ililrcniln ilegeriPdug

e. Mengingat era perkembangan global yangsangat pesar,

maka perlu diajukan penambahan beberapa materiyang terkait dengan dinamika politik seperti:demokrasi, keragaman, globalisasi, pembangunanberkelanjutan, sistem kekuasaan,

prasangka/diskriminasi/dan rasisme, migrasi, identitaskelompok, perbedaan pendapat, patriotism, dankosmopolitanisme.

2. Mase Depan Pembelajaran Civic dan Citizenship Education(CCE) di Australia

Ada dua kemungkinan mengenai masa depan CCE diAustralia. Yang pertama yaitu kemungkinan dimasukkannyaCCE dalam Kurikulum Pembelajaran di Australia (MinisterialAdvisory Committee for Educational Renewe r, 2006; AustralianGovernment Department of Education, 2014) atau

dimasukkannya CCE sebagai sub.iek kajian sejarah untukmemperluas dan merepresentasikan Australia pada komunitasmasyarakat. Subjek dari CCE merupakan siswa pada kelas 6 danl0 (Kennedy, 2008: L93). Namun, ada usulan lain bahwapendidikan kewarganegaraan wajib dipelajari untuk anak berusia

12 tahun saja (Australian Government Department ofEducation,2014: l7l) Sedangkan jika mengkaji dari sisi kontenkewarganegaraan maupun pendidikan kewarganegaraan, maka dimasa mendatang, Guru dituntut tidak hanya memfokuskanpembelajaran pada isu-isu lokal maupun nasional namun jugamenaruh perhatian pada dinamika dan perkembangan isu-isuglobal (Kennedy, 2008: 193).

3. Perbandingan Kuditas Lulusan (Ausaelia Benclmarking)

Belum ada tolok ukur |erbandingan kualitas lulusanAustralia disandingkan dengan kualitas lulusan negara lain yangsecara khusus menilai pencapaian siswa (target) dalam matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Studi komparasimengenai kualitas lulusan dalam bidang studi Ciuics and

PU$PlM0lilPfflnmilffilyilffimifiAlildi[erbaEiilegara 17

Citizenship dilakukan oleh ICCS (Internarional Association forthe Eualuation of Educarional Achievement) tetapi Australiatidak masuk men.iadi ob.iek penelitian, karena studi ICCSdilakukan di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika Latin saja.Adapun kemampuan sosial siswa untuk memecahkan masalah(problem soluing), yangmerupakan salah satu kemampuan Gkill)dalam pembelajaran Auics 6. Citizenship Education, telahmenjadi sdah satu bahan kompirasi kualitas lulusan peserra didikdengan kualitas lulusan negara lain melalui studi khusus PISA(Programme for fnternational Student Assesment) pada tahun2003 dan 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3dan 4.

Tabel 3. Skor PISA pada 40 Negara Tahun 2003 dalamProblem Solving (OECD, 2003: 33)

Koiea

Hongkong China

Finlanci

Japan

New Zeland

Macao - China

Australia

Liechtenstein

Canada

Belgium

Switzerland

Netherland

France

Denmark

Czech Republic

Germany

Sweden

Austrialceland

Hungary

lrelandLuxemburg

550

548

548

547

533

532530

529

52952s52t520519

517

516

513

509506

505

501

498494

(3.U(4.21

(1.e)

(4.1)

(2.21

(2.s)

(2.0)

(3.s)

lt.7l(2.2\

(3.0)

(3.0)

(2.7')

(2.s)

(3.4)

(3.2)

lt.4')(2.e|

(2.3)

(1.4)

(3.4)

(2.6)

7

2

3

4

44

4

4

8

9

10

1.1.

19

20

20

22

22

24

10

tlL2

13

74

15

L6

L7

18

79

20

2L

22

5

6

7

8

9 10

T2

15

15

15

16

L7

18

I 8 h{ru ftirta Pmdditu Pamuih frr ficurguegrur t*lllro lln Sodd llnirrdla hgeriPdug

Main SE

Score

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

72

13

74'15

76'771819

20

21 .

22

Slovak Republic

Norway

Poland

Latvia

Spain

Russian

Federation

United States

(2.8)

(3.s)

(2.71

(4.6)

(3.1)

(3.e)

(3.1)

(4.0)

(2.7)

(4.6)

(3.1)

26

26

27

29

29

30

23

24

25

26

27

28

492490

487

483

482479

Uruguay

f Tunisia (6.0)(Kennedy, 2008: 185-187).

Tabel 4. Skor PISA pada 44 Negara Tahun 2012 dalam ProblemSoluing (Perkins, Rachel 6c Shiel, Gerry, 2014:8)

(4.32) s1..2 (1.76l, a

Shanghai s36.4 (3.29 ) 8s.e (2.2s) a

Canada

Pl)$Pltl0lll P[ilDD[ill [BlYlflClflffilfiAtil di hrhagi ilqan r9

23

24

25

26

27

28

29

31

31

32

33

34

35

36

37

38

39

345

' Mean . SE SD SE IRL

f Bulgaria

@ colombia(Kennedy, 2008: 186-187)

Keterangan:Mean : Mean Country/Economy ScoresSE : Srandar ErrorsSD : Srandard Deviarions

20 hqru llagiila ?alidilu hmdhtl tcu4uapau t*rlla lln $uialUnirnita h$iP*ig

(2.47) a(2.261 o(1.82) a(2.s3) o(1.s2) o(l.ss) o(1.s2) o(1.60) o(1.81) o(2.01) v

tz]s) v(3.3s) Y(2.86) Y(1.2s) v(1.s1) Y(1.e6) Y(2.7L1 v(2.2t) v(3.20) v(1.68) v(o.ee) Y(2.37) v(1.s8) v(1.82) Y

(1.10) v(2.00) v(3.s4)

(1.e6)

France

Netherlands

Italy

Czech

Republic

Germany

United States

Belgium

Austria

Norway

lrelandDenmark

Portugal

Sweden

Russian

Federation

Slovak

Republic

Poland

Spain

Slovenia

Serbia

Croatia

Hungary

Turkey

!srael

Chile

Cyprus

Brazil

Malaysia

United ArabEmirates

MontenegroUruguay

13.44 )

(4.4o)(4.04 )

(3.12 )

(3.62 )

(3.e0)

{2.48l.(3.s8 )

(3.26 )

(3.18 )

12.2s I(3.43 )

(3.s7)

(4.4s )

(4.10 )

(1.s2 )

(3.10 )

(3.86.)

..,'( 4.b1 )

(.4.02)

(s:47 )

(3.70 )

(135 )

(4.71l.(3.s2 )

(2.75)(1.16 )

(3.47 |

(s.10 )

(3.s4 )

(0.67 )

(0.57)

511.0

510.7

509.6

509.0

508.7

507.9

507.7

506.4

503.3

498.3

497.t494.4

490.7

489.L

483.3

480.8

476.8

475.8

473.4

456.3

459.0

454.5

454.O

447.9

444.9

428.5

41t.2406.7

403.4

401..7

399.2

500.1

96.2

98.9

90.7

95.2

98.9

90.1

9.52

98.5

92.8

106.5

93.8

103.0

93.1

92.3

87.8

96.2

87.9

98.0

96.s1o4.4

97.t89.1

92.0

to4.479.0

L23.4

85.9

98.9

AA A

VV

91.8

83.6

1_05.5

91.6

13

L4

15

16

L7

18

19

20

2L

22

23

24

25

26

27

28

.2930

31

32

33

34-35

36

37

38

39

40

4L-42

IRLAoV

: Instructional Reading Levels

: Significandy higher than lreland: Nor significandy differenr frcm lreland: Significantly lower rhan lreland

Ada tiga studi komparasi lulusan (benchmarking) yangsaat ini berlaku dan banyak di.iadikan acuan yaitu: 1) PISA(Programme for International Srudent Assesment) yangmengukur kemampuan siswa dalam bidang matematika(mathemathics), ilmu pengetahuan alam (science), kemampuanmembaca (reading), dan kemampuan menyelesaikan masalah(problem solving); 2) TIMSS (Trends in fnternarionalMathematics k Science Srudfi yang mengukur kemampuansiswa dalam bidang matematika dan science; serta 3) PIRLS(Progress in International Reading Literacy Study) yartgmengukur kemampuan membaca siswa (reading). Jika melihathasil studi komparasiyangdilakukan oleh PISA pada tahun 2003dan 2012 tentang problem soluing, maka secara umum kualitaslulusan siswa Australia memiliki kemampuan memecahkanmasalah diatas rata-rata (significanrly above OECD average).

Australia bahkan mampu menempati peringkat ketujuh dari 40negara (2003) dan kesembilan dari 44 negara (2012).

Australia tidak bisa lagi tetap terisolasi sebagai negara

yang berkiblat pada kawasan Eropa dengan geografi fuia. \Warga

Australia di masa depan harus berusaha memahami identitaskewarganeg{aan mereka serta kewarganegaraan masyarakat dinegara lain; mereka harus mengetahui bagaimana dan kapandiperlukan pengambilan tindakan terkait dengan isu-isu sipil;selain itu, mereka juga harus mengetahui bagaimana lembaga-lembaga demokrasi dapat membantu mereka dalam tugas-tugasini. Kemajuan telah dibuat pada CCg di Australia selama dekadeterakhir dan banyak guru telah merasakan dampak positif daridukungan pemerintah terhadap pengembangan CCE diAustralia. Sekarang saatnya bagi guru untuk memanfaatkandukungan tersebut seoptimal mungkin untuk pengembanganprogram yangrelevan dan berkelanjutan yang diharapkan dapat

PlJ$PlMfiltlPBilDDIhiltffil[CilffiftttildiBeilagaiilegan 21

memenuhi kebutuhan dan prioritas baru dalam implementasiCCE. Hal ini merupakan tantangan besar bagi para guru.Keberhasilan mereka dalam menerapkan CCE akan menentukannasib, mord, dan karakter warga Negara Australia di masa depanserta pengaruh mereka dalam masyarakat global.

D. Pro &n Kontra (Ciuic Flucation aad citizcnship) CCEAustralia

PKn di Austrdia

Perubahan Situasi Sosial dan Politik Australia, dalamKaitannya dengan Kewarganegeraan dan PendidikanKewarganegaraan. Pada masa Pemerintahan Perdana MenteriPaul Keating, diluncurkan program pengembangankewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan yang disebutdengan Discovering Democraq. Fokusnya adalah untukmemastikan generasi muda untuk sadar akan apresiatif terhadapinstitusiinstitusi pemerintahan serta sadar akan sejarah masa laluyang membentuk Australia hari ini (Kennedy, 2008: 183).Namun Kemp yang merupakan Profesor Politik di MonashUniversiry pada saat itu berdiri menjadi pihak oposisi dan giatmelakukan serangan pada Pemerintahan Paul Keating, terkaitdengan isu-isu identitas nasional dan wawasan kebangsaan.Kemp menyerang Paul Keating dalam topik mengenai BenderaAustralia, konstitusi, dan akhirnya sejarah Negara. Kemp saat ituberpendapat bahwa kebijakan-kebijakan liberal yang diambiloleh pemerintah Paul Keating terutama dalam kaitannya denganniat pemerintah untuk merangkul liberalisme dan globalisme,merupakan serangan pada identitas nasional Australia. Kempberanggapan bahwa kebijakan pemerintah Australia tidak bolehdidasarkan pada tren serta perkembangan politik negara lain.Lebih lanjut, Kemp memandang pentingnya penyusunankembali kerangka mengenai konsep pendidikankewarganegaraan yang sesuai dengan keinginan pendiri, sebuahncgara demokrasi yang tidak paralel dengan dunia lain. Kempmemaparkan bahwa demokrasi Australia berpijak pada tradisiInggris Raya dan Eropa serta seragam dengan nilaikewarganegaraan mereka (Kemp, 1994: 12). Pandangan Kemp

22 hqnr hgirtr talilitu hrouih fu Imugucgru tdollru flil $siil lhilnitl hpriPdug

ini lalu dirujuk oleh Perdana Menteri John Howard yang lebihcondong pada bentuk pemerintahan monarki konsritusionalsebagaimanayang dianut oleh Kerajaan Inggris dan bukan padabentuk pemerintahan republik. Ketika Pemerintahan PaulKeating menjabat, terjadi runruran yang mendorong perubahanbentuk Negara Australia menjadi bentuk Negara Republik.

Gelombang ini cukup besar sehingga sempardilaksanakan referendum. \walaupun rakyat bersemangat untukmengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dan mulai terbuka akanperubahan paradigma global, namun perubahan bentukkonstitusi negara merupakan soal lain. Akib atnya, setelah melaluibeberapa tahap kampanye, Partai Republik lalu kehilanganbanyak sekali dukungan rerurama ketika mulaimengkampanyekan gagasan mengenai perubahan konstitusidasar negara. Hal ini rentunya menimbulkan kekecawaan dariberbagai kdangan karena selisih suara anrara partai yang prorepublik dan partai pro monarki konstitusional tidak begitusignifikan. Sejak saat itu, pemerintahan Australia lalu kemLalipada sistem monarki konstitusional dengan Ratu Etizabeth IIsebagai puncak kepemimpinannya. Partai Konservatif telahmenang dan pendapat Keating telah dikalahkan. Australia lalukembali pada visi mas/lalu (Kennedy, 2008: LB4).

Kejadian Serangan di Gedung Vorld Trade Cenrerpadabulan Septembe r 2011 dan Bom Bali oktober 2ooz,lalu turutandil dalam mempengaruhi situasi perpolitikan di Australia.Pemerintahan Australia kemudian bereaksi dengan memperkuathubungan multilateral dan unilateral dalam rangka memerangiterorisme. Demokrasi semakin terjepit. Sejak saar iru, banyaksekali kebijakan pemerintah terkair dengan potitik yangmencederai demokrasi hanya karena alasan perang melawanterorisme. Musuh demokrasi bukan hanya isu terorisme, tetapijuga kebijakan internal negara yer'g diambil pemerintah dalamrangka memberikan respon terhadap terorisme. PemerintahanHoward lalu menyatakan perang terhadap terorisme dan sebagaiimbasnya, beberapa hak warga Negara lalu dibatasi (Hocking,2003;2004). Hal ini menimbulkan reaksi yang sangar keras darimedia. Kebijakan PemerintahAustralia pada saat itu lalu menjadi

PlflPmlfillPtilDDffifltfitTffiCillmftMildi[orbrg:incpn 23

antiliberal. Hak hukum khusus bagi kejahatan yang dilakukanoleh anak di bawah umur misalnya pada saat iru tidak lagidiberlakukan (Hocking, 2004: 9l-93).Fase anti-liberal ini tetapmewarnai kebijakan politik Australia sampai akhir tahun 2007ketika pemerintahan baru terpilih.

PENUTUP

Pendidikan Kewarganegaraan di era global harus mampumembantu siswa untuk mengembangkan identitas danketerikatan mereka sebagai masyarakat global yang terkoneksidengan seluruh orang di berbagai belahan dunia. Identitas globalkini merupakan kosmopolitanisme (Nussbau m, 2002). Sekolahharus membantu siswa untuk memahami bagaimana budaya,identifikasi nasional, regional, dan global yeng saling terkait,kompleks, dan berkembang (Banks, 2004: 3-15).Sekolah jugadiharapkan dapat membantu siswa untuk menyadari bahwasebagai warga negara dari komunitas global, siswa wajibmengembangkan pemahaman dan kebutuhan untuk mengambiltindakan atau membuat keputusan untuk membantumemecahkan masalah dunia yang sulit. Keanekaragaman(diversity) menyajikan tanrangan bagi pendidikankewargan egaraan di seluruh dunia. Untuk secara efektifmempersiapkan siswa untuk menjadi reflektif, konstruktif, dankontribusi lokal, nasional, dan warga global, sekolah harus seriusmengatasi keragaman. Mengacu pada konsep demokrasi dankeberagaman yang dikembangkan Banks (2005) maka prinsipyengseharusnya ditanamkan melalui CCE yaitu:

Siswa harus belajar tentang hubungan yang kompleksantara kesatuan dan keragaman dalam komunitas lokal mereka,bangsa, dan dunia. Pendidikan kewargaen seharusnya mampumembantu siswa untuk memahami konsep keragaman secarainternal maupun komparatif melalui contoh praktis yengdiberikan oleh guru. Guru diharapkan mampu menyajikan isu-isu dan pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya denganmasyarakat multikultur seperri isu rasial, kelas, ernis, perbedaanagama, gender, dan keragaman bahasa. Siswa harus mengetahui:

24 hqru hgiMr ?adidih Pamih lu l(mrgucgrru l*ulta llu hrid lhirnila ilopriPtug

a) bagaimana Negara menyikapi ketidakadilan diantaraperbedaan status sosial masyarakat, b) bagaimana negara

menyikapi keterbatasan dan kelemahan dalam konsep "bersatu

dalam perbedaaD", c) bagaimana negara mendefinisikan konsepkewarganegaraan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh siswa

sebagai warga negara Indonesia, d) bagaimana anggota

masyarakat yang memiliki kewarganegaraan berbeda harus

bersikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Siswa harus belajar tentang cara-cara di mana orangdalam komunitas mereka, bangsa, dan daerah semakin salingtergantung dengan orang lain di seluruh dunia dan terhubung ke

ekonomi, politik, budaya, perubahan lingkungan, dan teknologi.Isu-isu seperti perdagangan bebas, kemajuan ilmu dan teknologi,penggunaan lahan, polusi, pemanasan global, keterbatasan

sumber daya alam suatu negara telah mendorong suatu bangsa

untuk memperkuat hubungan dengan negara lain. Siswa harus

dikenalkan dengan perkembangan dunia di era global,bagaiman a warga Negara seharusnya bersikap dalam percaturanekonomi, politik, budaya, dan teknologi yang terjadi di seluruhdunia.

PU$PffiAeilPfiil0DffiiltfiHlft0ffimAftAtillihttaniilcgan 25

REFERENSI

ACARA.

Australian

(2010). Ausralian curriculum: historyr. Sydney:Australian Curriculugn, Assessment and ReportingAuthority.

(201l). National assessment program: ciuics andcirizenship years 6 and 10 reporr 2010. Sydney:Australian Curriculum, Assessment and ReportingAuthority.

(2011). The shape of the Ausralian curriculum v.3.0.Sydney: Australian Curriculum, Assessment andReporting Authoriry

(2012). The shape of rheAusralian curriculum: ciuicsand citizenship. Sydney: Australian Curriculum,Assessment and Reporting Authoriry.

(2013). Drafr years 3-10 australian curriculum: ciuicsand citizenship. Sydney: Australian Curriculum,Assessment and Reporting Authoriry.

(2014). Australian curriculum: humanities and socialsciences planning oprions 2014-2015. Sydney:

Australian Curriculum, Assessment and ReportingAuthoriry-.

(2016). Changes rc rhe f-L0 Ausralian curriculum.Sydney: Australian Curriculum, Assessment andReporting Authoriry.

(2016). The Austalian curriculum, curriculumversion 8.2. Sydney: Australian Curriculum,Assessment and Reporting Authoriry.

Governrnent Department of Education. (2014).Review of the Ausrralian curriculum. Canberra:

26 hrgrullagirta talidikr hmdhfil lcmrpm,lmil t*rllar llrr ll*id llilrnsitar ilef,ri Prfug

Australian Government Department of EducationCivics Expert Group.

Banks, J. A. (2004). Introduction: democratic citizenshipeducation in multicultural societies. I., J. A Banks(Ed.) Diversiry andcirizenship education: GlobalPerspectives. San Fransisco : Jossey-Bass

Banks, J. A. et. al. (2005). Democracy and diversiry:principles and conceps for educating citizens in a

global age. Seattle: Universiry of \Tashington

Civics Expert Group. (1,994). Vhereas the people: civics andcitizenship education Canberra: AustralianGovernment Publishing Service.

Department of Education, Science and Training. (2003a).

Evaluaion of the discovering democraq Programme2 0 0 0-2 0 03. Canberra: Commonwealth of Australia.

Department of Education, Science and Training. (2003b).

Values education study:Executive summaryl frnalreport. Canberra: Commonwealth of Australia.

Department of Immigration and Citizenship. (2007). Life inA us tal i a. Canberra: Commo nwealth of Australia.

Dickson, J. S. (1998). How and why has ciuics educationdeveloped to its current situationl Diambil pada

tanggal 14 Juni 2016, from http://www.abc.net.aulcivics/ teach/articles/.i dickso n/currentsit.htm

Eddington, Donald & Ambrose, Kurt (2010). Ciuics &citizenship education Australia: Department ofEducation, Employment and'$7'orkplace Relation

Gill, J., & Reid. A. (l 999). Cirii education: the stete ofplay orthe play of the sarc. Curriculum Pe$Pectives,19({ ),3r-40

PtNPltl0lt ?ffi0Dflfiil [filTAt0ilmmMil d lrttgihgm 27

Hirst, John. (1999).Discovering democraq, e guide togovernment and law in Austalia. Melbourne:Commonweath of Australia

Hocking, J. Q003). Counrer-rerrorism and the criminalisarionof polidcs: Australia's new security powers ofdercndon, proscription and conrol. Australian

Journal of Polidci and Hisrory, 49(3), pp.355-37 | .

Hocking, J. Q004). Narional securiq, and democratic righrc:Australian terror laws. The Sydney Papers, 16(1),pp.89-95.

Howard, Cosmo 8. Patten, Steve. (2006). Valuing civics:polidcal commitment and the new citizenshipeducation in Australia. Canada: Canadian Journal ofEducatio n p. 454-47 5 .

28 hognn lhgiftr ?md'lditu Pamsih fui l(crargu4raru tilullar lhr Sarid lrnirrsita llepriPdug

IIil{INSI PINDIDII(AN il{UI,TII(UTTUBAT

DAI,A[[ PINDIDIIfiN I(BlryAIfrANIfrAIAAN DI INDIA

Zaid Bin Ahmodzqid.bin.ohmod I I @gmoil.com

PENDAHUTUAN

endidikan Kewarganegaraan merupakan dimensi bagiseorang individu untuk belajar bagaimana kehidupan diruang publik, menjadi warga negara yang baik dan

b erpartisipasi sebag ai warga negara. D alam mencap ai tuj uan PKntersebut, banyak materi-materi penting terkait PKn yang perludiajarkan kepada generasi muda. Karena ranrangan yangdihadapi di era global ini seringkali bernuansa toleransi,multikulturalisme, etnosentrisme, keadilan sosial, hak dankewajiban warga negara, identitas nasional dan Hak AsasiManusia. Sebab itu, PKn harusnya mampu menjawab tantangantersebut dengan memberikan pemahaman kepada generasimuda. Salah satu wujud dari pendidikan kewarganegaraan adalahdengan pendidikan multikultural. Pemahaman pendidikanmultikultural bagi guru dan siswa akan sangat penting demiterciptanya suasana yatgharmoni di kalangan generasi muda.

Pendidikan multikultural bagi siswa seharusnya dapatmenjadi dasar terciptanya integrasi nilai-nilai budaya sehinggaperbedaan tidak menimbulkan benturan. Dalam konseppendidikan multikultural yangdirekomendasikan LINESCO,Oktober 1994 di Jenewa, seharusnya pendidikan multikulturalitu : (a) pendidikan seyogyanya mengembangkan kesadaranuntuk memahami dan menerima sistem nilai dalam kebhinekaanpribadi, jenis kelamin, ras, etnik dan kultur; (b) pendidikanseyogyanya mendorong konvergensi gagasan yang memperkokoh

PlJ$PmffiilPfitlDfflilffillmffiilmMilaitcrtugaiilegan 29

perdamaian, persaudaraan, dan solidaritas dalam masyarakat; (c)pendidikan seyoyanya membangun kesadaran untukmenyelesaikan konflik secara damai; dan (d) pendidikanseyogyanya meningkatkan pengembangan kualitas toleransi dankemauan untuk berbagi secara mendalam. Dari rekomendasiUNESCO tersebut dapat terlihat bahwa seharusnya negara-negara di belahan dunia ini menerapkan pendidikanmultikultural dalam dalam ku"rikulum pendidikan nasionalnya.Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat di berbagai negara yangsangat multiluktural, seperti negara Malaysia, Singapura,Indonesia, dan India.

Di India, pendidikan multikultural adalah hal yangsangat urgen. Hal tersebut terlihat dari banyaknya komunitasreligius (agama), bahasa, etnisitas, kasra, dan populasi minoritas.Untuk mencegah terjadinya benturan anrar komunitas dalammasyarakat, pemerintah India mempunyai cara dalammembelajarkan pendidikan multikultural kepada generasimudanya, istilah ini dikenal dengan "kesaruan dalamkeragaman" (Bikku Parekh, 2000). Sehinga untuk mencapaimasa depan yang harmoni di India, pembinaan nilaimultikulturdisme pada peserra didik sudah menjadi bagiankurikulum sekolah. Namun kapan nilai-nilai multikultural inidimasukkan ke dalam materi pembela.iaran? Bagaimana haltersebut dibela.iarkan? Dan seperti apa guru dan siswamempraktekkan pendidikan muldkultural? Hal tersebut akandibahas dalam pembahasan berikumya.

PEMBAHASAN

A. Kondisi Multikulrural di India

India adalah negara yang kaya akan budaya, bahasa,agama, dan etnis. India adalah salah saru negara denganpenduduk yang paling beragam di dunia. Sesuai Sensus 1961, diIndia terdapat 1.652 bahasa ibu. Budaya India telah dibentukoleh sejarah panjang, geografi unik dan beragam demografi.sistem kasta India menggambarkan stratifikasi sosial dan

30 hognm lhgiilcr Perd'rdikar Palcilila du l(arargamgaral ldrultal llnt hrial llnimrsitar llepiPdmg

pembatasan sosial dalam masyarakatnya, di mana kelas sosial

didefinisikan oleh ribuan kelompok herediter endogamous,sering disebut sebagai Jatis atau kasta. Di samping itu, agama diIndia juga sangat beragam. Berbagai agama dan keperceyaanmenjadi warna tersendiri dalam beragamnya masyarakat di India.

Agama Hindu adalah agama mayoritas di India, diikutioleh umat Islam. Statistik menunjukkan bahwa persentase

Hindu (80,5 o/o), Muslim (13,4 o/o), Kristen (2,3 o/o), Sikh (2,1o/o), Budha, Baha'i, Jain dan Yahudi adalah selebihnya. Disamping itu, dari segi bahasa, India mengikuti kebijakan tigabahasa . Hindi (diucapkan dalam bentuk Hindustan) adalah

bahasa federal yang resmi, bahasa Inggris memiliki status

asosiasifederal. Kemudian bahasa ketiga adalah bahasa budayadan daerah masing-masing (dalam sprachraum Hindi, ini untukmengurangi bilingualisme). Republik batas negara India sebagian

besar diambil berdasarkan kelompok linguistik, keputusan inimenyebabkan pelestarian dan kelanjutan dari sub-budaya etno-linguistik lokal, kecuali untuk sprachraum Hindi yang sendiriterbagi menjadi banyak negara. Dengan demikian, sebagian besar

penduduk negara India berbeda satu sama lain dalam bahasa,

budaya, masakan, pakaian, gaya sastra, arsitektur, musik dan

Petayaan.

B. Pendidikan Muldkulrural Untuk Cdon Gunr Antar Budal,adi India

Guru merupakan faktor penting dalam menananamkannilai-nilai penting dalam pendidikan. Dalam membelajarkanpendidikan multilultural kepada siswa, seorang guru hendaknyacakap dalam pembelajaran multikultural tersebut. Guru telahmenjadi bagian penting dalam membina karakter generasi mudadi India. Setelah bangkit dari masa peniajahan, guru-guru diIndia menjadi motor dalam memberikan pemahaman konsepkewarganegraan dan dalam perkembangan pendidikan. Sebagai

salah satu kekuatan sosial dalam membentuk warga negataberpendidikan, guru-guru di India telah dibina oleh pemerintah,baik guru-guru dari pedesaan maupun yang di perkotaan eger

Pl]$Pffil0lllPfiilDDffiiltfiTll0ilmftilflilcrh$ihgdn 3L

lebihn matang dalam menanamkan pendidikan kepada generasimuda di sekolah-sekolah India.

Di India, guru-guru yang mengajarkan pendidikanmultikultural kepada siswa disekolah dikenal dengan guru antarbudaya. Secara khusus, guru antar budaya ini mempunyaikemampuan dan pelatihan kependidikan tersendiri yangnandnya akan digunakan mengahadapi siswa-siswi dari berbagaibudaya disekolah. Singkatnya, para guru yengakan menyandanggelar guru antar budaya harus menguasai:

a. Semangat dan bergairah unruk bertemu orang lain terutamaorang baru.Artinya adalah guru dibentuk menjadi pendidik yang selalu

siap untuk bertemu dengan orang baru, baik yang satubudaya denganya terlebih dengan yang berbeda budayadengannya.

b. Kemampuan untuk berinteralsi dengan budaya lain.Hal ini sangat penting bagi guru antar budaya di India,karena guru ditintit bisa mengajarkan identitas budayasiswanya dan budaya nasional bangsanya.

c. Berpandanganterbuka.Artinya tidak menutup diri dari perkembangan duniatermasuk dengan bisa mengantisispasi ancarnan terhadapnilai-niiai budaya-budaya di India.

d. Mampu melangkah keluar dari diri sendiri.Artinya, guru harus mampu melihat permasalahan yang ada

dari luar konteks budayanya sendiri dan mampu melihat darisudut pandang posisi budaya lain.

e. Mampu berikap toleransi.Artinya, guru antar budaya di India harus mampumenghargai, menghormati dan memahami budaya lainsebagamana ia menghargai budayenya sendiri.

f. Kemampuan untuk menjadi realis dan optimis pada saat

bersamaan.

32 hcgru llqirhr taliiilu hmuih h l(r,nugu4ru tdnltu llnr $erial llnirmita hgriPrdug

h.

Artinya, dalam membelajarakan nilai-nilai kebudayaan,dalam membelajarkan menghrmati budaya lain kepada siswa,

guru antar budaya harus mampu memposisikan realitas

dalam kebudayaan sebagai suatu yang niscaya danmengajarkan bahwa meskipun berbeda tetap bisa hidupbersama.

Pemahaman tentang nilai orang lain dan nilai budaya lain.Artinya, guru antar budaya harus benar-benar memahaminilai-nilai budaya dari siswa-siswanya, sehingga dalammembelajarkan penghargaan terhadap antar budaya jadilebih mudah.

Kesabaran dalam mengajar siswa.

Ha[ lain yang tidak kalah penting adalah kesabaran guruantar budaya, karena memberikan pemahamanmultikulturalisme kepada siswa sangat rumit dan tidaksegampang membela.iarkan ilmu-ilmu a[am.

i. Flel<sibilitas.Artinya guru antar budaya adalah guru yang siap dalamsituasi dan kondisi apapun terkait dalam membejarakanmultikulturalisme kepada siswanya.

Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa di India, untukmenjadi seorang guru antar budaya, dalam hal ini adalah gurupendidikan multikultural tidak mudah, banyak hal yang harus

dipelajari oleh calon guru dan banyak hal yang menjadipengetehuan dan pengalaman agar siap menjadi guru antarbudaya. Disamping itu, penguasaan bahasa dan keterampilanberkomunilasi bagi guru antar budaya sangatlah penting karenaberagamnya bahasa di India.

Keterampilan kom,rnikasi sangat penting dalampengajaran lintas budaya karena hal terseb,rt

"k.t, melancarkan

guru antar budaya dalam membelajarkan pendidikanmultikulturalisme kepada siswa. Selain itu, perbedaan gayakomunikasi yang ada pada guru akan sangat membantu dalam

PlJ$Pltl0illPBilDDflUttffllffiilmmMilaihrhgtrilegm 33

diskusitentang komunikasi antarbudaya dengan para siswanya.Oleh karena itu guru sangat perlu untuk memahami, mengakuidan mengenali perbedaan dalamgaya komunikasi. Seringkalipara siswa akan mengamati permasalahan yang ada dengan gayakomunikasi yang mereka punya. Berbicara di kelas,

mengemukakan opini, bernegosiasi dengan teman, berdiskusidalam kelompok terkadang siswa menggunakan bahasa masing-masing. Sehingga hal tersebut bisa menimbulkan kebingunganpada guru apabila ta tidak menguasai keterampilan dalamberkomunikasi. Nuansa budaya dalam komunikasi ini perludilakukandiidentifikasi, diamati lagi, didiskusikan dandisosialisasikan untuk guru. Mengingat kesadaran akan gayakomunikasi yang berbeda merupakan atribut penting bagi guruantar budaya.

C. Pendidikan Muldkultural Untuk Generasi Muda di India

Objek utama dari pendidkan multikultural ataupendidikan antar budaya di India adalah generasi mudanya.Setelah guru antar budaya dibentuk dan dilatih untuk menjadiguru yang handal, maka rugas guru antar budaya selanjutnyaadalah membea.iarakan pendidikan multikultural kepada parasiswanya. Di India, per2. guru menggunakan banyak metodedalam mengenalkan keragaman budaya di India danmembelajarkan multikultural kepada siswanya. Salah satupendekatan yang dilakukan guru adalah dengan pendidikansastra. Sastra sudah lama dianggap bagian penting di India.Meskipun penggunaan cara ini di dalam pendidikan masihdianggap sebagai bentuk tradisional.

Di India, transmisi budaya, norma sosial dan moralbiasanya disampaikan melalui pendidikansastra. Ramayana dan Mahabharata, misalnya, disebut sebagai"Cerita nenek" dan terpampang rapi di benak anak dari generasike generasi. Kemudian Pancharuntra, koleksi dari dongeng yangditulis oleh Bishnu Sharma adalah cerita rakyat yang digunakanuntuk mengajarkan praktek sosiologi dan pemerintahan.Meskipun belakangan ini, pendidikan bagi anak-anak rerapterikat dengan literatur pedagogik bahasa Inggris dalam

34 hopu ll4fubr ?adidilu Panmih iar l(muganegarur t*ulta lln $uiallhirrsilar ilep,rihdug

kurikulum sekolah. Kemudian dalam pendidikan universitastelah menyediakannya orientasi berbasis nilai ke akademik,sosial, dan estetika untuk mengajar. Selain itu, kursus sastra

misalnya, diberikan secara langsung kepada peserta didik untukmemahami lingkungan hidupnya.

Dengan demikian, pendidikan sastra bagi peserta didikadalah salah satu jalan dan upaya oleh guru dalammembelajarkan pendidikan multikultural kepada siswa di India.Dalam pendidikan sastra yang diberikan guru antar budayakepada siswa mempunyai beragam strategi, materi, tujuan danbentuk pembelajaran, di antaranya adalah sebagai berikut :

l. Cerita Rdqat sebagai Bentuk Pendidikan Sastra yzrrgMembelajarkan Multikulnrralisme.

Jika pembelajaran di kelas belum di mulai, kemudiandiceritakan atau diperdengarkan tentang cerita rakyat terkaitbudaya kepada mereka, mungkin hal pertama yang dipahamisiswa tersebut adalah apa yang kita pahamkan tentang maknacerita tersbut kepada mereka. Meski ada banyak cerita rakyatyang diajarkan disekolah, namun siswa harus diberikan danmenemukan cerita rakyat yangmenarik bagi mereka. Nilai-nilaidari cerita rakyattermasuk nilai-nilai universalitas, keberanian,kejujuran, kepahlawanan, kesetiakawanan dan menghindaripeperangan akan menjadi ketertarikan mereka untukmempelajariberbagai aspek budaya yang berbeda. Hal tersebutakan lebih mudah membelajarkan kepada siswa apabila merekamengerti dan menerima keberagaman budaya di antara mereka.

Memberikan peserta didik materi cerita ralryat adalahsebuahcara ideal untuk mendekati pengajaranpemahaman niiaibudaya dan multikultural. Karena ketika siswa di masa remaja,mereka akan mempunyai keinginan untuk belajar menjadibagian dari berbagai kelompok di sekolah. Dalam kelompok ini,masing-masing siswasedang mencari identitas pribadinya danpada saat itu, siswa harus diberikan panduan dan arah untukmenemukan jalan yang benar. Dengan memberikan cerita rakyatkepada siswa akan menawarkan kebebasan kepada peserta didikuntuk menggunakan imajinasi mereka untuk mendapatkan

PU$Pl[AClIl PtilDDffiil tfilflfifiilmffiilil ti hrhgrihsn 35

ilmudan pengalaman yang akan membantu mereka menanganiberbagai situasi sosial dan multikultural yangakan datang dengan

membantu mereka menangani

cara mereka sendiri. Kesempatan untuk belajar tentang budayalain juga akan membantu mereka memudahkan dalam proses

pembelajaran baik secara individu maupun kelompok. Yang padaakhirnya akan mengarahkan mereka untuk memenuhi peran

sebagai warga negara yang toleran dan bertanggung jawab.

2. Nilai-nilai Cerita Rekyat unftk MenegakkanMultikulturdisme

Dalam cerita rakyat yang diberikan guru antar budayakepada siswa tenrunya mempunyai nilai-nilai yang bisa menjadiacuan dalam membelajarkan pemahaman antar budaya, toleransiantar budaya dan penerimaan antar budaya serta hidupberdampingan dalam berbagai budaya yang merupakanperwujudan dari multikulturalisme. Oleh karena itu, unsur ceritardryat yang di usung untuk bisa membantu peserta

didikmemahami nilai-nilai multikulturalisme, harus memenuhinilai-nilaisebagai berikut:

a. Pengembangan rasa demokratis kewarganegarean dengankemampuan untuk memahami konteks multiculturalmasyarakat.Pengembangan rasa hak asasi manusiadengan maksudmembangun kerjasama antar budaya yang dapatmenopang gagasan multikulturalismePengembangan nilai-nilai kemanusiaan seperti sebagai

kebebasan, keadilan, dan persamaan yang penting untukpengembangan perspektif multikultural.Penerimaan keanekaragaman budaya sebagai simbol rasa

damai.Pengambilan keputusan, keterampilan berpikir kritis,dan penalaran moral, yengmemungkinkan w^rga untukmembuat pilihan jelas dan rasional dalam kehidupansehari-hari mereka.Pengembangan rasa pengakuan, penerimaan, apresiasi,dan mengakomodasi keragaman budaya/etnis.

b.

c.

d.

36 hqnn ll4irhr ?rndidih hmaih da h,uupregrar lilulta lhu llnrid lhimniln ilef,riPdog

g. Pengurangan dan penghapusan budaya diskriminatif,diskriminasi rasial, konflik, prasangka, dan bias stereotip.

h. Manajemen perdamaian, harmoni, dan hidupkooperatif.

i. Pengembangan keterampilan dalam simpati dan empati.

Dengan penanaman nilai tersebut, cerita rakyat dapatmenjadi dasar bagi integrasi sosial, psikologis, dan budayamultikulturalisme yang memungkinkan peserta didik terlibatdalam bidang berikut:

a. Kesadaranberbudaya.Artinya, siswa yang telah memahami nilai-nilai ceritarakyat akan mempunyai sikap akan cinta budayaterhadap budayanya sendiri dan sadar akan menghargaibudaya orang lain.

b. Studi budaya.Artinya, siswa yang sudah memahami nilai-nilai dalamcerita rakyat diharapkan sudah mampu melakukan studiterhadap permasalahan buadaya yang ada.

c. Pemahaman dan penguranganpermasalahan budaya.Setelah melakukan studi terhadap budaya, siswa

diharapkan mampu dalam kehidupannya menjadi orangyang bisa mengatasi permasdahan budaya dalammasyarakat.

d. Komunikasi antarbu dayaldiilog.Artinya, setelah mampu memahami budaya lain tentunyaagar ddak terjadi permasalahan antar budaya maka siswa

dapat melakukan komunikasi antar budaya dankerjasama antar budaya.

e. Perkembangankompetensiantarbudaya.Dari kerjasama antar budaya yang dibangun oleh siswaseharusnya dapat menjadi qang untuk memajukanbudaya masing-masing untuk perkembangan budaya.

PlJ$Pffil0ilP[ilDlDflfiilIXlTlBffimmil{hriagaiilogan 37

f . Akulturasi.Yaitu ketika mereka dihadapkan pada budaya yangberbeda, mampu menerima keberadaan budaya tersebuitanpa merubah identitas budayanya sendiri.

g. Penghapusan jarak sosial.Siswa mampu menjadi" aktor penghapusan srrara sosialdalam masyarakat yang menandang suaru golonganmasyarakat lebih tinggi dari masyarakat lain.

Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa siswa yangdiajarkan nilai-nilai cerita ra\yat akan mampu menjadi manusiayang kompeten dalam hal kebudayaan terurama dalammenegakkan multikultural dalam kehidupan sosialbermasyarakat. Terutama siswa harus mampu menjawabpermasalahan dalam hal penghapusan jarak sosial dalammasyarakat, karena di India masih terdapat kasta-kasta dalambeberapa budaya dan agama rerrenru yangsatu kasta lebih tinggidari kasta yanglainnya.

3. Materi Cerita RdrJrat Berbasis Tognr untukMengembangkan Sik"p Multikulnrralisme.

Membelajarkan materi ajar cerita rakyat berbasis tugasadalah untuk mengembangkan dan meningkatkan ko.rsepmultikulturalisme dengan menggunakan berbagai t,rgriinteraktif yang terintegrasi. Di India, hal terseb,rt ,r.,grt .ocokdibelajarkan kepada siswa untukmengembangkan sikapmultikulturalisme, karena : Penamr,t,rg"i tersebut didesainuntuk mengembangkan pemahaman terhadap nilai-nilai ceritarakyat yang secara metodis adalah cara untuk menjadikanpela.iaran ye|lg mudah dipelajari . Kedua mengembangkanmateri yang fokus pada pembelajaran berbasis tugas didukungdengan argumen bahwa pendekatan seperti ini akan memberikaitujuan untuk pembelajaran dan penggunaan konten, dan olehkarena itu lebih efektif secara pendidi[an. Dengan menggunakanmateri pembelajaran berbasis tugas, memungkinkan situasi kelas

3 8 hognr hgirla Perdidilu Piucuih fu lauuguegrer t*rllru lhr $uial lhirmilar hpri Pilug

yang berpusat pada peserra didik. Ketiga, pembelajaran berbasistugas memudahkan peserra didik untuk terlibat dengan aspekkegiatan kognitif dan prosedur yang repar. Krempac metode inimendorong sikap, nilai, dan keterampilan yangdiperlukan dalampembelajaran multikulturalisme dengan sangat bergantung padaketerlibatan peserta didik dan penekanan pada pengalaman yangdibawa peserta didik ke dalam kelas. Dengan pembelajaranberbasis tugas, fasilitator bisa memanfaatkan secara maksimalketerlibatan peserta didik sebagai cara untuk menilai prosesbelajar sebagai hasil dari belajar.

4. Konsep yengdiajarkan oleh guru antar budaya kepada sisn'a

Dalam pembejaran multikultural berbasis cerita ralryat,konsep-konsep yang perlu ditanamkan kepada peserra didikadalah:

Bahwa ada perbedaan bahasa, budaya, adat danagama. Itu adalah Karakteristik fisikal fenomena alamidari umat manusia dan merupakan fakta dunia.Cara menghormati bahasa [ain, budaya, adatistiadat, dankarakter fisik bud aya lain.Bagaimana memahami bahwa orang asing dan imigranmungkin menghadapi masalah saat di luar negeri.Pengetahuan bahwa pribumi diharapkan bisamemahaminya dan membantu saat dibutuhkan olehmasyarak atnya ketika menghadap i masalah budaya.Bagaimana untuk menunjukkan simpatik, dan empati,dan moralistik terhadap orang asing dan imigran.Bagaimana mengembangkan sikap, nilai, danketerampilan yang diperlukan untuk menjadi warganegara yang bertanggung jawab, termasuk keterampilanuntuk memahami dan berealai terhadap insiden kritis.

a.

b.

d.

e.

Plj$PmffiilPmmilffiltffi0ilmftililliBnbesieffi 39

5. Tujuan yngdiharapkan dalam pendidikan multikulturd diIndia

Dalam pembejaran multikultural berbasis cerita rakyat,tuj uan yangdiharapkan adalah siswaakan dapat:

a. Mengidentifikasi dan mengenali perbedaan dankesamaan budaya.

b. Memahami bahwa setiap kebudayaan adalah unik.c. Tidak membandingkan budaya yang berbeda.d. Memahami bahwa cara hidup budaya lain juga harus

dihargai dan dihormati.e. Mengembangkan berpikir kritis dan pemikiran abstrakf. Berperilaku empati terhadap orang asing.g. Mengembangkan pemahaman global yang lebih dalam

dan penghargean atas perbedaan budaya sebagai siswayang belajar cerita dari dunia sekitar.

h. Memahami nilai menjadi manusia yang simpati,pengertian, dan penolong.

i. Memahami semangat kewarganegaraan.

PENUTUP

Pendidikan multikultural berbasis cerita rakyat disintesisdengan belajar berbasis tugas di India telah dirancang untuk bisamencapai tujuan dan mengorientasikan pelajar muda terhadapkonsep keragaman budaya dan multikulturalisme. Berbagai tugasmenimbulkan kesadaran akan pola budaya yang berbedadan dengan begitu pembelajaran mampu mengembangkanpengakuan dan menghormati beragam budaya dan nilai budayamultikulturalisme. Jenis pelajaran berbasis tugas menggunakanliteratur cerita rakyat bisa jadi praktik yang menjanjikan denganmanfaat di seluruh dunia karena pendidikan multikulturalmerupakan konsep yeng sangat penting dan perlu. Literaturcerita rakyar mengidentifikasikan tiga bentuk pedagogimultikultural: konservatifl, liberal, dan kritis. Konservatif melihatpendidikan multikultural sebagai sarana mengintegrasikan siswamenjadi masyaraket yang lebih luas. Liberal berusaha untuk

40 hqnrll4irhrtmdiailarhrilihhh,urpncgrut*rllrulln$ariallloivcrlilnhgoriPdilg

mengakui keragaman, tapi tidak menantang tatanan sosial yangmendasarinya. Sedangkan Multikulturalisme kritis meliharpendidikan sebagai cara mengatasi kesenjangan social dibentukoleh perbedaan ras, etnis, dan kelas sosial.

Guru perlu memahami multikulturalisme dalam rangkamemberikan pendidikan yang sama bagi semuasiswa. Pengalaman guru menunjukkan bahwa banyak gurumerasa mereka membutuhkan lebih banyak pelatihan dalampendidikan multicultural karena keragaman kelasmereka. Namun, mereka tampaknya tidak terlalu paham renrangnilai-nilai tertentu dalam pendidikan multikultural dan tidakyakin bagaimana menerapkan prinsip-prinsip pendidikanmultikultural secara efektif. Meninjau persepsi guru dalamkesiapan profesional mereka untuk mengajar budaya yangberagam siswa akan membantu program pendidikan gurumempersiapkan guru siswa untuk bekerja lebih efektif denganberagam budaya siswa.Mereka yang membuat program pelatihanguru harus merenungkan cara-cara untuk mengintegrasikankeanekaragaman di program pelatihan guru antar budaya,memberikan kursus dan pelatihan termasuk memberikanpeluang untuk membantu para guru menerapkan strategiinovatif yang berguna bagi guru dalam menghadapi siswa dikelas.

Dari apa yang di bahas dalam tulisan ini dapat kitamelihat bagaimana pendidikan multikultural diimplementasikandalam praktek, baik di tingkat sekolah dan pelatihan guru antarbudaya. Berkembangnya dengan baik pendidikan multikultural,terutama pelatihan guru antar budaya, sangat penting untukmembentuk kesadaran guru, kesiapan mental, dan sikap tentangpendidikan multikultural dan mereka akan bisa mengajar siswasecara efekttif, Oleh karena itu diperlukan secara sengaja danterptogram untuk merencanakan dan mendukung proses inisehingga guru siap baik secara pribadi dan profesional unrukbekerja dengan siswa dari latar belakang budaya dan ras yangberbeda. Pelatihan yang diberikan kepada guru akanmenyediakan guru model untuk berpikir dan berdiskusi tentangkeragaman budaya. Dengan memiliki keterampilan dan

PU$Plm0ffiPltDillffiflutll0ltHltllilliBerbagihgara 4L

pengetahuan dalam pedagogi multikultural, guru baru akandiberdayakan untuk bekerja menciptakan struktur danpengaturan sosial dalam lingkungan sekolah yangmempromosikan kesetaraan di sekolah dan dalam masyarakat.

42 hrgru llagitu Pmdidilar Puclih dar fluuguqru t*rllar llm $orid lhilmilar hpriPdul

REFERENSI

Ahmed Alismail, Halah (2016). Muldculrural Education:Teachers' Perceptions and Preparation. Journal ofEducarion and Practice. Yol.7. No.I1. DepartmentCurriculum and Instruction, School of Educarion,Universiry of Minnesota : India.

Johnson, R. (2009). Developing inrercuhural rcachers: TheMumbai global experienceproject.Refereed paperpresented at 'Teacher education crossing borders:Cultures, contexts, communities and curriculum' theannual conference of the Australian Teacher EducationAssociation (ATEA), Albury, 28 June - I July.

Mehta Venu (2013). Lirerarure-Orienrcd MuliculruralEducarion In India Children's Experiences l%irh ATask-Based FolHore Lesson. Journal MulticulturalEducation. Vol l. No. l.Department OfCommunications Skills. Charotar Universiry OfScience and Technology Caddo Gap Press. Gujarat :

India.

PlNPltl0lll?ffiEDtrlflfilmeilmmMflfihr[agiilGEan 43

44 hognn llagnhr Pmlidilu hmuih du lcnugue,gmm t*ullar Iln llnrial lirilenitar hgcriPdug

PBNDIDII(AN PBAI(TIS DAN TIBINTIfrBASI:

PNilIBTNTUI(AN I(ABAI(TIB

[[AI,AI,UI CMC ANUCATION DI JDPANfr

Monicq Tiorom o nicoti orc27 @g moi l.co m

PENDAHUTUAN

arakter adalah cara berpikir dan berperilaku yangmenjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan,bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat,

bangsa dan negara. Secara psikologis dan socio-cultural,pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsidari seluruh potensi individu manusia (kognitif afekdf danpsikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam

keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsungsepanjang hayat. Istilah karakter jug" dihubungkan dandipertukarkan dengan istilah etika, akhlak, dan atau nilai danberkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi "positif' bukannetral.

Davis, dkk (2010) menjelaskan bahwa pendidikan dijepang bertu.iuan untuk mengembangkan kepribadian setiap

orang. Pendidikan di jepang diarahkan agar setiap orang mampusaling mencintai dan menjaga hubungan dengan orang lain. Halini berarti pendidikan mengarahkan setiap orang untukmencintai kebenaran, berlaku adil, menghargai nilai-nilai yangdibawa setiap orang, bertanggungjawab dan mandiri untukmembangun negara yang adil.

P|]$Pill0illPfiilDDlffiilffiltllffimffiilillihrhgiilogan 45

Membawa misi pendidikan untuk membentukkesempurnaan individu. Jepang mengembangkan penanamannilai dan pembentukan karakter melalui civic education. Olehkarena itu, civic education di Jepang cenderung berorientasi padapemgembangan pengetahuan dan kemampuan tiap orangmelalui pengalaman langsung dalam upaya membangun bangsajepang (Ker: 1999). Jelaslah bahwa civic education jrg"mengemban tanggungjawab mimbentuk moral yang baik setiaporang. Tanggung jawab ditekankan pada struktur pendidikanuntuk pembentukan sikap disiplin, malu dan bekerjasama untukmembangun dan mengembangkan masyarakat. Aspek moralkewargan egaraan yang dimaksudkan sebagai konsep pembentukwarganegara yang baik "good citizen". Maka dari itu,pembahasan ini menekankan pada "Pembenrukan KarakterMelalui Ciuic Educarion di Jepang".

PEMBAHASAN

A Taanan Civic Education di Jepang

Pendidikan menjadi pusat perhatian pemerintahsebagaimana direncanakan sejak periode Meiji (abad ke-19)(Otsu, 1998:51; Ikeno, 2005:93). Periode setelah kekalahan

Jepang ini, merupakan dtik balik yeng sangat pentingbagi pendidikan di Jepang. Pendidikan Jepang mengubahorientasinya dari yang bersifat militer ke arah pendekatan yanglebih demokratis. Demikian pula perubahan dirasakan cialamPendidikan Kewarganegaraan, mata pelqaran ini telah bergeserpenekanannya dari pendidikan untuk para warganegara danpengqaran disiplin ilmu-ilmu sosial yang terkait dengan upayauntuk membangun bangsa Jepang, ke arah PendidikanKewargan egaraan untuk semua warganegara (lken o, 2005:93).

Pendidikan Kewargan egaraan Jepang setelah PerangDunia II dapat digambarkan dalam tiga periode (Ikeno,2005:93) sebagai berikut: " Perrama, periode tahun 1947-7955,berorientasi pada pengalaman. Kedua, periode tahun 1955-1985, berorientasi pada pengetahuan, dan kedga, periode tahun1985-sekarang, berorientasi pada kemampuan". Oleh karena itu,

46 hqnr hgirtn tadililu luouih tu Iouugu4ra t*ullru llu $arid lieirmilar hf,riPdug

landasan Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Jepangtidak dapat dilepaskan dari konsep warganegara (komin, cirizen)dan kewarganegara an (ci dzenship) .

B. Pendidikan IGrakter di Jepang

Pendidikan moral atau karakter di jepang diintegrasikanke dalam kurikulum pendidikan dan telah menjadi bagian takterpisahkan dalam mata pelajaran lainnya. Kuiikulumpendidikan di Jepang terdiri atas tiga kategori: (1) mata pelajaranakademik (wajib dan pilihan), (2) pendidikan moral, dan (3)kegiatan khusus. Pendidikan moral diberikan sebanyak 34 jambelajar pada tingkat awal. Kandungan pendidikan moraldibedakan menjadi empat area dengan total 76 ftem. Keempatarea tersebut adalah:

1. Regarding Self, meliputi : Moderation (pengerjaanmandiri dan melakukan "moderator life"),- Diligence(bekeria keras secara mandiri) c. Courage (pengejaansesuatu secara benar dengan keberanian), Sinceriry(bekerja dengan sinceriry and cheer), Freedom and Order(nilai kebebasan dan kedisiplinan), Self-improvemenr(pemahaman terhadap diri sendiri, mengubah apa yangseharusnya diubah, dan memperbaiki diri sendiri), Lovefor TrutL (mencintai dan mencari kebenaran, mencaridasar kehidupan dan benujuan mencapai standar ideal).(Murni Ramli. 2009)

2. Relation to Others, meliputi: Courtesy (pemahamanterhadap tata sopan santun, berbicara dan bertingkahlaku tergantung pada situasi dan kondisi) , Considerationand Kindness (memperhatikan kepentingan orang lain,baik hati, dan empati), Friendship (memahami, perceyadan menolong orang [ain), Thanls and Respect(menghargai dan menghormati orang-orang yang telahberjasa kepada kita, salah satunya dengan memberikanucapan terima kasih), Modesry (menghargai orang lain

PNPlM0illH,mmfl llml0lflffilftAtil di hrhgincgilr 47

y.?rg berbeda ide dan starus melalui sudut pandang luas)(Murni Ramli. 2OO9)

3. Relation ro the nature and the sublim with: Respect forNature (mengenal alam dan cinta kepada hewan dantanaman), Respect for Life (menghargai kehidupan danmakhluk hidup), Aesthetic Sensltiviry (memilikisensitivitas estetika dan perasaan terhadap kehidupanmanusia), Nobiliry (memper cayai kekuatrn drnkeunggulan manusia untuk -.rg","ri kelemahan diri,da-n menemukan kebahagi""., ,eb"agai manusia) (MurniRamli. 2009).

4. Relation ro Group and Sociery, meliputi: a. public Drr.y(menjaga janji dan menjaia.,kan kewajiban dalammasyarakar, serra merasa kewajiban publik) b. Justice

a diskriminasi, pre.iudice danipation and Responsibiliry

perannya, meraksanakan,j;j: :f%ffii;,T'll"t,lbekerja sama) d. Indus.ry (-.-ahami makna bekJrjakeras, dan keinginan untul bekerja) e. Respect for FamiiyMembers (mencintai dan menghormati guru dan orangdi sekolah/kampus, mencipta[an tradisT sekolah yan;lebih baik (kerja sama) )

^f. contribution ro s"ti.t|

dalam masyarakat setempat,mereka yang berkontribusi

rradition and Love or N"tilI'i:l'],.1u t#'5::#;dan tradisi bangsa, mencintai bangsa) h.

^ Respect for

Other Culture (menghargai budaya asing danyadari kesadaran sebagaiersahabatan internasional.

Berdasarkan uraian di aras dapat diketahui bahwan diJepang sangatlah rinci yangk karakter orang Jepang yengirg menentukan keberhasilan

48 hcgrullqiilertndiditalhrmihiulcrvugacgrmrtfullerlh$oriillhiyc6ilallcgipdug

pembentukan karakter masyarakat Jepang dalam lembagapendidikan formal ada pada implementasinya dalam kehidupannyata para siswa.

C. Pembenrukan IGrakter Melalui Pendidilan Prakds danTerintegrasi Melalui Civic Education.

B erdasarkan s truktur b udaya, masyarakat J epang terkenaldengan masyarakat yang rapi, tertib dan disiplin. Tidak hanyaorang dcwasa, anak kecilpun mau bersabar untuk mengantremasuk ke kereta. Bagaimana kedisiplinan itu dibangun? Normadalam masyarakatJepang sangar terkait dengan qaranShinto danBudha, tetapi menariknya kedua agama ini tidak diajarkan disekolah dalam bentuk pelajaran wajib. Akan tetapi, nilai nilaiegama itu diwujudkan dalam kehidupan sehari hari di sekolah.

Dalam bahasa Jepang, pendidikan moral disebut"doutokukyouiku" . Doutoku berarti moral dan kyouiku berartipendidikan. Pendidikan moral di sekolah sekolah SD dan SMPdi Jepang tidak dia.iarkan sebagai sebuah mara pelajaran khusus,tetapi diintegrasikan dalam semua mara pelajaran. Termasukdalam mata pela.iaran civic education.

Pendidikan moral di Jepang diantaranya diajarkan dalampelajaran " seika$uka" atau life skills atau pendidikan kehidupansehari hari. Pada pelajaran tersebut siswa SD diajari rata caramenyeberang jalan, adab di dalam kereta, yangtidak saja berupateori, tetapi guru juga mengapk mereka untuk bersama naikkereta dan mempraktikkannya. Pembentukan karakter pasa

tingkat SD dan SMP di Jepang, terintegrasi dalam marapelaj aran. Pembelajaran dilakukan dengan menyatukan kesemuakonsep dasar ilmu dengan sikap untuk menciptakan pemahamanyang mendalam

Ramli (2003) menjelaskan bahwa pembentukan karakterdijepang dilakukan melalui penanaman nilai secara praktis danterintegrasi melalui mata pelajaran khususnya civic education."Pendidikan karakter di Negara Jepang tidak hanya dilakukan di

PlNPffiffilil P[ilDlDfflfl tfiUlmilmliln di[etuEihgan 49

sekolah -sekolah tetapi juga di dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, hampir di setiap sudut Jepang, mudah ditemuihimbauan ataupun poster-poster di yengmemberikan pesan agar

seluruh masyarakat bersikap sopan, saling menghargai, disiplindan sebagainya. Tidak hanya posrer, kendaraan umum di Jepangsangat terkenal dengan sarat peringatan dan ajakan untukmematuhi norma-norma, misalnya larangan untuk menelepon,berbicara keras, dan beber"p. ,i.riakan yengmengganggu. Acaradi TV swasta sekalipun, selalu berisikan program-program yangsarat nilai pendidikan, di samping tidak melupakan unsurhiburan (Ramli, 2003). Berbeda di sekolah dasar dan menengahpertama, pendidikan moral di SMA selanjutnya menjadi civiceducation. Pembekalan prinsip dasar hidup yang kuat di masa

pendidikan dasar inilah yang membuat kedisiplinan danketeraturan dalam masyarakat Jepang (Ramli, 2003).

Pendidikan moral di Jepang tidak hanya diajarkanteorinya saja, tetapi Jepang lebih mengutamakan realisasi daripengajaran moral tersebut dalam kehidupan sehari-hari.Pendidikan karakter di sekolah-sekolah Jepang banyak diajarkandalam bentuk praktek langsung. Pendidikan moral di sekolah-sekolah SD dan SMP di Jepang tidak diajarkan sebagai sebuahmata pelajaran khusus, tetapi diintregasikan dalam semua matapelajaran. Yang bertanggung jawab secara langsung adalah walikelas. Pendidikan moral di Jepang diantaranya diqarkan dalampelajaran seikatsu atau life skill atau pendidikan kehidupansehari-hari. Dalam pelajaran itu siswa SD diajari tatecaramenyebrang jalan, adab di dalam kerera, yang tidak saja berupateori, tetapi guru juga men gajak mereka untuk bersama naikkereta dan memparktekannya. Wali kelas juga menyampaikankasus pelanggaran dan mengajak siswa untuk mendiskusikanpemecahannya (Murni Ramli 2008).

Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan moral di SD

]epang lebih mengutamakan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ramli dalam makalahny^ yang ber.!udul Pendidikan Moraldi Jepang menjelaskan, anak-anak kelas 1 SD hanya diajariperilaku sehari-hari yang ditemukan dilingkungannya, misalnyajika mereka sedang bermain, tiba-tiba tanpa sengaia

memecahkan kaca jendela rerangga, apa yang harus mereka

50 hognrlhgrhrPocdidikai Panrariladar l(rwarganegaraan talollil llnrfuialllnitrsita kgerihilug

lakukan? Anak-anak diajarkan untuk segera minta maaf dantidak boleh lari dari tanggung jawab. (Murni Ramli. 2006).

PENUTUP

Pendidikan moral di Jepang disebut "dourokukyouiku".Dourcku berarti moral dan kyouiku berarti pendidikan.Pendidikan moral di sekolah sekolah SD dan SMP di Jepangtidak diajarkan sebagai sebuah mara pelajaran khusus, tetapidiintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Termasuk dalammata pelajaran civic education.Pembentukan karakter dijepangdilakukan melalui penanaman nilai secara praktis dan terintegrasimelalui mata pelajaran khususnya civic education." Pendidikankarakter di Negara Jepang tidak hanya dilakukan di sekolah -sekolah tetapi juga di dalam kehidupan masyarakat.

PU$PlM0lll PltDDffiil ffimftmilffiBilil li httagti ilogan 5 |

REFERENSI

Ramli, Murni, 2006, Pendidikan Moral di Jepanghttp://murniramli.blogspot.com/, diunduh 2g Mei zcitl -

Ramli, Murni, 2009, Pen di dikan Moral orang Jepang,Terdapatpada http://murniramli.wordprers..ori - tz6ogtottoltpendidikan-mord-orang-je pangl,diunduh 2g mei 2oL7

Befu, Harumi.198l. Japan: An Anropological Inroducrion.Tokyo: charles E. Tutde co. Danandjaja, James .1997.FolHorJepang

Davies, I., Mitsuharu, M. Gillian, H.T. (2010). citizenshipEducation in japan. citizenship, social and .co.,omi.sEducation, 173-174.

Kerr, D. (1999) citizenship Education in The Curriculum: AnInternational Riview. The school Field, lo (314),hlm. 5-31

Dilihat dari Kacamaru Indonesia.Jakarta: pustaka Utama Grafiti.Kawada, Kan. 1996.

Ararashii shakai .Rlk-illti. (Sejarah Masyarakat Baru) Tokyo:Tokyo Shoseki Nihongo Kyouiku Gakkai,19gg.

Nihon J/oo shiriizu Nihon no Rekishi. (pengantar Se.jarahJepang).Tokyo: Bonjinsha.(ter,iemahan dalam b.hrr"Indonesia diedit oleh I I(etut Surajaya). Nitobe, rnazo.2008.

Bushido Jiwa Jepang Surabaya : Era Media publisher Nasution,s. 1995

Suryohadiprojo, sayidima n. 1987 Belajar Dari Jepang. Jakana.UI Press Susilo, Taufik Adi. 2010.

52 hopu llagfubr Pmdiditel Puouih da la*argareprur f*ultar llrr fuirl l]oiyersitar hgeripdng

Spirir Jrprng Jogjakarta. Ae-Ruz Media Grup Tukiyo, 2012.Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter di Jepang Serta

Perbandingannya Dengan di Indonesia. FKIP. Universitas\Vidya Dharma Klaten

Tatang. 20L2. Pendidikan Karakter di Jepang dan Indonesia.Makalah: Disampaikan dalam "Seminar Nasional dan'S7'orkshop

Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Karakter" diBandung, 11 November 2012.

PIJEPlm0ffiP[tDDtrlflIJIIlt0ilmm[Ndihrbagaiilcgam 53

54 hognr ll4isln Pmdilitu Panouila ilu [cuupnogran t*uller llm $arialllnivasila kp,riPdag