BUPATT KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 40 TAHUN 2OL6 ?EI{?ANG TUGAS POKOK FIINGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KANNGAN DENGAI\ RAI{MAI TUHAN YAI{G MAHA ESA Menimbang . cL. BUPATI KATINGAN, bahwa untuk melaksankan lebih lanjut Peratr-rran Daerah Kabupa.ten Katingan Nomor 7 Ta}rffi 2015 tentang Perubahan Kedrra Atas Peratr:ralr Daerah Kabupaten xatinsarr Nomor 5 Tahun 2oo8 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten I(atingan, dw lebih berdayaguna dan berhasil $fffi, perlu ditrtapkan Peraturan Bupa.ti Katingan tentang Tfigas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lrrformatika Kabupaten Katingan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan; Undang-Undang Nomor I Tahun L974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Per-ubahan Atae Undang-Undang Nomor 8 Tahun lg7+ tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AAZ tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten nturun[ Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalima:atan Tengah (L,ernbaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2oo2 nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a18O); Mengingat '. I' 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang b. 2. Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Republik Indonesia Nomor 42861; Republik Indonesia Lembaran Negara
28
Embed
danjdih.katingankab.go.id/uploads/1-2017-01-11-073942.pdf · Nomor 57 Tahun 2oo7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 19. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATT KATINGANPROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KATINGANNOMOR 40 TAHUN 2OL6
?EI{?ANG
TUGAS POKOK FIINGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KANNGAN
DENGAI\ RAI{MAI TUHAN YAI{G MAHA ESA
Menimbang . cL.
BUPATI KATINGAN,
bahwa untuk melaksankan lebih lanjut Peratr-rran Daerah
Kabupa.ten Katingan Nomor 7 Ta}rffi 2015 tentang Perubahan
Kedrra Atas Peratr:ralr Daerah Kabupaten xatinsarr Nomor 5
Tahun 2oo8 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten I(atingan, dw lebih berdayaguna dan berhasil
$fffi, perlu ditrtapkan Peraturan Bupa.ti Katingan tentang
Tfigas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan lrrformatika Kabupaten Katingan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Katingan;
Undang-Undang Nomor I Tahun L974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Per-ubahan Atae Undang-Undang
Nomor 8 Tahun lg7+ tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AAZ tentangPembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, KabupatenGunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupatennturun[ Raya dan Kabupaten Barito Timur di ProvinsiKalima:atan Tengah (L,ernbaran Negara RepuhlikIndonesia Tahun 2oo2 nomor 18, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a18O);
Mengingat '. I'
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
b.
2.
Keuangan Negara (Lembaran NegaraTahun 2003 Nomor 47, TambahanRepublik Indonesia Nomor 42861;
Republik IndonesiaLembaran Negara
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 bntangperbendah uru,fr Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang
Perimbangan Keuangatt antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2ao4 Nomor 126, Tartbahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a438);
6. Undang-undang Nomor L2 Tahun 2oll tentangpembeifukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ollilIo*o. 82, tamUafran Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 523il;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatursipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5a9fl;
g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2ot4 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telih diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Le,flrrbarart Negara RepublikIndonesia Nomor 56791;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun L994 tentangJabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Repu6lik Indonesia Tahun L994 Nomor 22,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor15a71;
1O. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 200O tentangPengangkatan Pegawai Negeri sipil dalam JabatanStnit<turat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2OOO Nomor L97, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubahd.engan Peraturan Pemenntah Nomor 13 Tahun 2oo2tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
100 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri sipil dalamJabatar- strutturat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor al9al;ll.Peraturan Pemerintatr Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
ReplUtit Indonesia Tahun 2OAS Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan PengawasaJr PenyelenggataanPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2oo5 Nomor 165, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a593);
Menetapkan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2aa7 kntangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a737\;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang
organisasi Perangkat Daerah (kmbaran_ Negara RepublikInd-onesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7aLl;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2oL4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2OLt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2OL4 Nomor 199);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pembagian urusan Pemerintah yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan
{t embaran Daerafi Kabupaten Katingan Tahun 2OO8
Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7Tahun 2ol5 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanDaerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2OO8
tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas DaerahKabupaten Katingan (Lembaran Daerah KabupatenKatingan Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Katingan Nomor 24);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 57 Tahun 2oo7 tentang Petunjuk Teknis PenataanOrganisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 8O Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TUGAS POKOK
DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KATINGAN.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
I. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3.PerangkatDaerahadalahOrganisasi/LembagapadaPemerintahan Daerah, terdiri atas sekretariat Daerah,
sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan I-embaga Teknis
Daerah;
4. Bupati adalah BuPati Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Katingan;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Katingan selanjutnya disebut
DISHUBKOMINFO Kabupaten Katingan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan
selanjutnya disebut Kepala DISHUBKOMINFO Kabupaten
Katingan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga
dalam jenjang fungsional yang terdiri dari berbagai
kelompok sesuai dengan keahliannya;
g. Topuksi adalah T\rgas Pokok dan Fungsi Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Katingan;
10. unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD
adalah unsur Pelaksana operasional Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Katingan;
BAB IISUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
susunas organisasi Dinas Perhubtrngan, Komrrnikasi dan
Informatika, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagran Pen5rusunan Program dan Pelaporan;
c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, membawahkan :
1. Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan dan Perparkiran;
2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
3. Seksi Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Perairan, membawahkan :
1. Seksi Pengendalian Lalu Lintas Angkutan sungai,
Danau dan PenYeberangan;
2. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
3. Seksi Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Perairan;
Bidang Udara, Komunikasi dan Informatika'
membawahkan :
1. Seksi Udara dan Komunikasi Publik;
2. Seksi Telekomunikasi dan Media Massa;
Kelompok Jabatan Fungsional;
Unit Pelaksana Teknis Dinas.
BAB IIITUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagran KesatuDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pasal 3
{1} Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika| ' dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yangberada dibawahdan bertanggungiawao tcepada Bupati melalui SekretarisDaerah,
(21 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatikamempuny€u tugas pokok membantu Bupati dalammelaksanakan kewenangan desentralisasi dandekonsentrasi di bidang Perhubungan, Komunikasi danInfomatika sesuai dengan kebiljakan yang ditetapkanbedasarkan Perattrrare Perundang-undangan yangberlaku.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {21, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Infomatika;
b. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan
program bidang Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika;
c. Koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
tugas bidanglalu Lintas Angkutan Jalan;
d. Koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
hrgas bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Darrau
dan PenYeberangan;
e. Koordinasi, penga\Masan dan evaluasi pelaksanaan
tugas bidang Komunikasi dan Informatika;
f. Koordinasi, penganrasan dan dukungan fasilitas
Bandar Udara.
e.
f.
oD'
g. Penlrusunan dan penetapan rencana umum jaringan
transportasi j alan kabuPaten;
h. Pembangunar, pengoperasian terminal penumpang
Tipe A, TiPe B, TiPe C;
I. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan
kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan
yang witayah pelayanar,Lrrya dalam satu kabupaten;
J- Penyusunan dan penetapan jarinsan lintas angkutan
barang pada jalan kabuPaten;
K- Penentuan lokasi, pengadaan/ perrlasangall'
pemeliharaan dan penghapusan rambu-rambu lalu
lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas,
alat pengendali dan pengamanan pemakai jrlan serta
fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
L. Pelaksana€rn penyidikan pelanggaran :
1) Perda Kabupaten Katingan bidang LLAJ;
2) Perda Kabupaten Katingan bidang LLAP;
3) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik j alxr;
4) Perijinan angkutan umum;
m. Pemberian trayek angkutan kota yang wilayah
pelayanannya dalam satu wila5zah kabupaten;
n. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintasjaringan sungai, danau da'n penyeberangan dalam
Kabupaten Katingan yang terletak pada jaringanjalan
kabupatenlkota;
o. pemberian rekomendasi rencana induk DLKr/DLKppelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringanjalan provinsi, nasional dan antar negarai
p. Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan
transportasi;
q. pengawasan pelaksanaan tarif angkutan sDP dalam
Kabupaten Katingan yang terletak pada jaringan jalan
kabupaten/kota;
r. pembinaan yarLg dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Katingan meliPuti :
1) Penetapan sasaran dan asah kebijakanpengemb angar' sistem perkereta apian Kabupaten
Katingan yang jaringannya berada di wilayah
kabupatenlkota;
2) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan
bantuan teknis pengguna dan penyedia jasa; dan
3) Pengawasan terhadap pelaksanaan perkereta apian
Kabupaten Katingan.
s. Pencatatan kapat dalam buku registrasi pas perairan
daratan;
t. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar
udara umum;
u. Penetapan/ijin pembangunan bandar udara umum
yang melayani pesawat udasa < 30 tempat duduk'
Bagian KeduaKEPALA DINAS
Pasal 4
{1} Dinas Perhr:brrngan, Kormrnikasi dan lnformatika'-' dipi*pin oleh
"rorrrrg Kepala Dinas yang berada dibawah
dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui SekretarisDaerah.
(2) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika
bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan,
merencanakan serta menetapkan program kerja, tata
kerja dan pengembangan semua kegiatan di bidang
Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika serta
bertanggungjawabatasterlaksananyatugaspokokdanfungsi Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika'
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Infomatika, mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:,
a. Penyrapan perumusan kebijakan bidang
Perhubun gan, Komunikasi dan Infomatika;
b. Pen5rusunan rencara dan program bidang
Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka singkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
d. Mengarahkan pengolahan data, penetapan sasaran
dan program bidang Perhubungan, Komunikasi dan
Infomatika;
e. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
tugas Prasarana dan TransPortasi;
f. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
tugas bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
g. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
tugas bidang Lalu Lintas Angkutan Perairan;
h. Pengendalian, pengawasan daIl evaluasi pelaksanaan
tugas bidang Komunikasi dan Informatika;
i. Melakukan koordinasi, penganrasan dan dukunganfasilitas Bandar Udara;
j. Pengendalian, pengawaaan dan evaluasi pelaksanaall
tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
k. Pembinaan pelaksanaan urusan Kepegawaian'
Kerrangan, Perlengkapan, Hukum dan Hubungan
Masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah
tangga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Infomatika.
Bagian KetigaSEKRETARIAT
Pasal 5
t1) sekretanat mempunyai tugas mengkoordinasikan
penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas
bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif,
mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administratif
ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian,
keuangan, perlengkapan hukum, hubungan masyarakat,
organisasi dan tata laksana, analisis jabatan serta rumah
tangga dan PenYusllnan laPoran;
(2) Un.tuk melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. Menyusun dan merencanakan langkah-langkahkegiatan di lingkungan sekretariat berdasarkan
kegiatan yang lalu dan disesuaikan dengan rencana
kerja tahun yang berjalan untuk menjadikan
pedoman Pelaksanaan tugas;
b. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas
kepada sub bagian di lingkungan sekretariat sesuai
bidang tugas masing-masing, sehingga tugas-tugas
dapat dilaksanakan dengan baik;
c. Memberi petunjuk kepada palra kepala sub bagian
baik tertulis maupun lisan agat tugas-tugas dapat
dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja para kepala sub
bagian berdasarkan hasil kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan sebagai bahan penetapan penilaian
prestasi kerja;
(3) Untuk metraksanakan Fungsi sebagaimana dimaksudpada ayat (21, Sekretaris mempunyai uraian tugassebagai berikut:a. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan
menyiapkan hahan-bahan dalam menetapkankebijaksanaan pengolahan data Pegawai Negeri sipildi lingkungan dinas berdasarkan kebutuhanperaturan perundang-undangan yang berlaku serta
mengad.akan koordinasi dengan Badan Kepegawaian
Kabupaten, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
b. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja para kepala
sub bagian sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
yangberlaku agar tidak terjadi kesalahan /kekeliruan;
c- Menyelenggarakan administrasi keuangan,
perencanaan anggaran dan penyiapan dana serta
pertanggung jawaban keuangan berdasarkan
ketentuan dan peraturan peundang-undangan yang
berlaku serta mengadakan koordinasi dengan instansi
terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Menyelenggarakan administrasi perlengkapan
inventaris dan menyediakan barang, berdasarkan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta mengadakan koordinasi dengan instansi
terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, rumah
tangga, protokol, keamanan kedalam dan urusan
lainnya yang belum diuraikan pada bidang lain;
f. Memberi pertimbangan dan bantuan hukumdokumentasi serta kehumasan dan kegiatan di
bidang organisasi dan tata laksana;
g. Mengkoordinasikan penJrusur2 Taporan berkala dinas
berdasarkan data laporan dari para kepala bidang,
sekretariat dan UPTD;
h. Melaporkan semua pelaksanaan tugas dan kegiatan
kepada atasan langsung baik secara lisan maupun
tertulis disertai saranf pertrmbangan untukmendapat petunjuk lebih lanjut;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikanoleh atasan.
Pasal 6
Sekretariat, membawahkan :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.Kepala Sub Bagian Keuangan;
3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
Paragraf L
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 7
{1} Kepala Sub Bagran umum dan Kepegawaian mempunyaitugas melakukan urusan surat-men5rurat, Perlengkapan
dan Rumah Tangga, Humas, Pengelola AdministrasiKepegawaiart, Pemeliharaan barang Inventaris,
Organisasi dan Tata laksana serta bantuan Hukum;
(2)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
menyelen ggarakan fungsi :
a. Merencanakan kegiatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas
kepalaseksisesuaidenganbidangtugasmasing-masing agar pelaksanaan tugas tepat waktu;
e. Memberikan pelayanan rekomendasi teknis perizinan
telekomunikasi, usaha perdagangan perangkat
telekomunikasi dan perijinan instalasi penangkal
petir dan genset untuk kepentingan pemennte.h da.n
lembaga atau dinas lain;
f. Menerbitkan rekomendasi teknis ijin usaha jasa
telekomunikasi / informatika, penyelenggaraan
Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G), tjinpenggunaan spektrum frekuensi telekomunikasi lokal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
g. Koordinasi, fasilitasi pembinaan teknis kegiatan
komunikasi, inforunatika dan pos telekomunikasisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
h. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja seksi Pos,
Telekomunikasi dan Telematika;
i. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan
termasuk memberikan penilaian prestasi kerja;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai bidang tugasnYa.
BAB TV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 21
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugasmeiaksanakan sebagian tugas dinas sesuai bidang keahliandan kebutu.han.
Pasal 22
Kelompok Jabatan FrrngsioEal sebagairnana dirnaksudpasal 20, terdiri dari sejumlah tenaga d"l"T jenjangj"abatan fungsional yallg terbagi kelompok sesuaidengan bidang keahliannya;
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpasal 21 ayat {1}, dipimpin oleh seorang Tenaga
h.ungsional Dinas yang ditunjuk dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas;
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpasal Zt ayat (21, ditentukan berdasarkan kebutuhandan beban kerja;
(u
(2t
(3)
(4) Jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimanadimaksud pasal 21 ayat (3), sesuai dengan ketentuanperaturan perund.ang-undangan yang berlaku'
BAB VUNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 23
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas {uFrrD} mempunyaikedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasionalDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKabupaten Katingan;
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin olehseoranB Kepala ytrtB berada di bawah dan bertan8gungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
BAB VITATA KERJA
Pasal 24
(1) Dalam pelaksanaan tugas Kepala Dinas, sekretaris,Kepala bid.ng, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas,t<epata sub Bagian, Kepala Seksi serta pemegang jabatanFungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,intefiasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal danhorizontal baik dalam lingkungan dinas maupun instansilain sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
lzlParapelaksanadilingkunganDinasPerhubungan,KomunikasidanInformatlka dalam melaksanakan tugasnya *"1u'1" memperhatikan
ketentuan dan peraturan ;;;;";g*ndan8an 'y"t-i ^l,"ilaku dan