Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaV Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/ KXPALA BADAN PERENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAI,, Menirnbang rMengingat a bahwa dalam rangka nrenyel enggarukan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan dalan.r pelaksan aan refornta agraria nasional yang melibatkan Kementerian/ Le mb aga terkait, Pemerintah D aer ah, dan Otganisasi non pemerintah, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional; bahwa pejabat dan pegawai yang nanranya tercantum dalam Lanrpiran Keputusan ini dianggap mampu dan ntemenuhi rr.rsyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anSgota Tim Koordinasi StrateSis Reforma Agraria Nasional; b C 1. Pasal 33 ayal (3) Undang-LlndanS Dasar NeSar'a Republik Indonesia; 2. Ketetapan Majelis Perr.uusyawaratan Rakyat Republik lndonesia Nonror IX/MPR / 2OOl tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentant Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembar NeSara Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembar Negara Nomor 2O43); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahtn 2OO3 tentan8 Keuan8alr NeSara (l.embar Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang .. . SAIINAN KEPUTUSAN MXNTTRI PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.g,/M.PPN / HK/ 02 / 20 1 A TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS RXFORMA AGRARIA NASIONAL
7
Embed
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 9... · Created Date: 3/20/2018 4:18:28 PM
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaV
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/KXPALA BADAN PERENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAI,,
Menirnbang
rMengingat
a bahwa dalam rangka nrenyel enggarukan fungsi koordinasi danperumusan kebijakan dalan.r pelaksan aan refornta agraria nasionalyang melibatkan Kementerian/ Le mb aga terkait, Pemerintah D aer ah,dan Otganisasi non pemerintah, perlu dilakukan koordinasi denganinstansi terkait;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma AgrariaNasional;
bahwa pejabat dan pegawai yang nanranya tercantum dalamLanrpiran Keputusan ini dianggap mampu dan ntemenuhirr.rsyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anSgota
Tim Koordinasi StrateSis Reforma Agraria Nasional;
b
C
1. Pasal 33 ayal (3) Undang-LlndanS Dasar NeSar'a Republik Indonesia;
2. Ketetapan Majelis Perr.uusyawaratan Rakyat Republik lndonesiaNonror IX/MPR / 2OOl tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentant Peraturan DasarPokok- Pokok Agraria (Lembar NeSara Tahun 1960 Nomor 104,tambahan Lembar Negara Nomor 2O43);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahtn 2OO3 tentan8 Keuan8alr NeSara(l.embar Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang .. .
SAIINANKEPUTUSAN MXNTTRI PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNOMOR KEP.g,/M.PPN / HK/ 02 / 20 1 A
TENTANGPEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS RXFORMA AGRARIA NASIONAL
.)
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (lr-mbaran Negara RepublikIndonesia Tahrn 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 201-7 tentang AnggaranPendapatar dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (le.mbarun
Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 233, TambahanLenrbaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol3 tentarg Tata CataPelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahrn 2015 tentanS OrSanisasiKementerian NeSara;
9. Petaturan Presiden Nomor 65 Tahsn 20'15 tentang KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2075 tentang BadanPerencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Noruor 4 Tahm 2016tentanS Or8anisasi dan Tata Kerja Kementerian PetencanaanPembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionalsebagaintana telah diubah denSan Peraturan Menteri PerencanaanPenrbangunan Nasional/ Kepala Badan Perencan aan PembangunanNasional Nomor 6 Tahun 2077;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahtn 2016tentang Perenc anaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Penlantauan danEvaluasi KeSiatan dan Anggaran;
MEMUTUSKAN:KEPUTUSAN MENTERI PERJNCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAI,/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA
AGRARIA NASIONAI.
Membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional untukselanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan
keanggotaan sebagaintana tercantum dalant lampiran Keputusan ini.
PERTAMA
KEDIIA: ...
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
3-
Tim Koordinasi StrateSis terdiri atas Pengarah, PenanSgung Jawab, TimPelaksana dan Tenaga Pendukung.
Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi,membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahanatas permasalah an Wlaksanaan kegiatan .
P enanggung J awab be rtugas:
a. bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan;
b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunankebijakan, strategi dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada TimPelaksana; dan
d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari TimPelaksana.
Tim Pelaksana bertugas:
a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim Koordinasi StrateSis;
b. melakukan koordinasi yanS diperlukan dalam pen)'usunankebijakan dan strategi pelaksanaan reforma agraria nasiona|'
c. melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan, data, daninformasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaandan wawancara dengan semua pihak terkait, dalam rungkakoordinasi reforma agraria nasional;
d. menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan di bidangpeftanahan serta instansi pemerintah, akademisi, praktisi dalambentuk seminar, workshop maupun FGD (krus Group Dirussion);
e. menrfasilitasi pelaksanaan koordinasi reforma agraria nasional; dan
f. menyrrsun laporan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencan aan Pembangunan
Nasional melalui Penanggung Jawab KeSiatan.
Tenaga Pendukung bertugas:
a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulandata dan informasi; dan
b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh
Tim Pelaksana.
KELIMA
KEENAM
KETUJUH : . ..
KETUJUH
KEDELAPAN
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
-4-
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas TimKoordinasi Strategis dlbebankan pada Anggarun Pendap^tan dan Belanja
NeSara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggarun 2018.
Keputusan ini berlaku sejak tanSSal ditetapkan dan berlaku surut sejak
tanggal 2 Januari 2O 1 8.
Ditetapkan di Jakariapada tanggal9 Februari 2018
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
nd
z2-RR. Rita Erawati
SUSUNAN KEANGGOTAANTIM KOORDINASI STRATIGIS R-EFORMA AGRARIA NASIONAI