SAI,INAN KEruTUSAN MENTERI PER.ENCANAAN Pi]MBANGTJNAN NASIONAL/ KXPAI.A BAI)AN PIRENCANA N Pf,MI}ANGUNAN NASIONAL NOMOR KrP.101 / M.PPN/IIK/OA/ 201a Tf,NTANG PERIJBAI IAN ATAS K}]PIM]SAN MENTERI PERDNCANAAN PEMBANGI,JNAN NASIONAL/ KEPAI-A BADAN PERT]NCANA N PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.91l M.PPN/ llK/ 07 / 201r, 'I'EN'I NG PEM I} EN|T]KAN TIM KOORDINASI PENTJI.ISAN VISI PTA{BANGUNAN IM)ONESTA 'TAIIUN 2045 MINTI]zu PI]R}]NCANAAN PIMI]NNGUNAN NASIONAI,/ KXPAIA tsAI)AN PDRINC NA N PIMI'ANGIjN N N SIONAI., tr'lenirtrbang a bahwa untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelakunaan keSiatan Tim Koordinasi Penulisan Visi Penrbangunan lndonesia Tahun 2045, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penulisan Visi Perrrbangunan lndonesia Tafutn 2045 sebagaimana telah ditetapkan dalant Keputusan Menteri Perencanaan Perrrbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Perrrbangunan Nasional NOMOR KEP. 9r /M.PPN/HK/07 / 2018; bahwa pjabat dan pegawai yanS nalllallya tercantunl dalam Keputusan ini dianglap Inampu dan Inelrlenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebaSai anggota Tint Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045; b A,lengingat : .. Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7
Embed
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/SK Menteri KEP.101 TAHUN 2018.pdf · Created Date: 9/17/2018 10:10:43 AM
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SAI,INAN
KEruTUSAN MENTERI PER.ENCANAAN Pi]MBANGTJNAN NASIONAL/
KXPAI.A BAI)AN PIRENCANA N Pf,MI}ANGUNAN NASIONAL
NOMOR KrP.101 / M.PPN/IIK/OA/ 201aTf,NTANG
PERIJBAI IAN ATAS
K}]PIM]SAN MENTERI PERDNCANAAN PEMBANGI,JNAN NASIONAL/KEPAI-A BADAN PERT]NCANA N PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.91l M.PPN/ llK/ 07 / 201r,'I'EN'I NG
PEM I} EN|T]KAN TIM KOORDINASI PENTJI.ISAN
VISI PTA{BANGUNAN IM)ONESTA 'TAIIUN 2045
MINTI]zu PI]R}]NCANAAN PIMI]NNGUNAN NASIONAI,/
KXPAIA tsAI)AN PDRINC NA N PIMI'ANGIjN N N SIONAI.,
tr'lenirtrbang a bahwa untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas
pelakunaan keSiatan Tim Koordinasi Penulisan Visi
Penrbangunan lndonesia Tahun 2045, perlu mengubah
susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penulisan Visi
Perrrbangunan lndonesia Tafutn 2045 sebagaimana telah
ditetapkan dalant Keputusan Menteri Perencanaan
Perrrbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Perrrbangunan Nasional NOMOR KEP.
9r /M.PPN/HK/07 / 2018;
bahwa pjabat dan pegawai yanS nalllallya tercantunl dalam
Keputusan ini dianglap Inampu dan Inelrlenuhi persyaratan
untuk duduk dan melaksanakan tugas sebaSai anggota Tint
Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun
2045;
b
A,lengingat : ..
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
-z-
Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2077 tentang Angqaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2078(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
233, Tantbahan l*ntbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6138);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran d,an Belanja Negara;
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2075 tentang Organisasi
Kenrenterian Negara;
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kenrenterian ?erencanaan Pembangunan Nasional;
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentans Badan
Petrencanaan Penrbangunan Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Perat:uLran Presiden Nmomor 20 Tahun 201,6;
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Petencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 4 Tahun 2016 tentanS Orsanisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Petnbangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Norrror 6 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Perencanaan Pentbangttnan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nonlor 5 Tahun 2016 tentanS Perencanaan, Pelaksanaan,
Pelaporan, Pernantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Angaran;
KeputuMn Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Percncanaan Pembangunan Nasional
NOMOR KEP. 91 /M.PPN/HK/ 07 / 20 18 tentanS Pembentukan
Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun
2045;
1
5
2
7
E
6
MEMUTUSKAN : .
3-
Menetapkan
fLKIN MA
KEDUA
KETIGA
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
MIMLIUSKAN:
KIPUTUSAN Mf,NTERI PERINCANAAN PT]MBANGUNAN
NASIONAL/KIiPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PERUBAIIAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PI]RT]NCANAAN PEMBANGI]NAN NASIONAI,,iKEPALA BADANPERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAI, NOMORKEP.g1IM.PPN/IIK/07/2O7A TINTANG PEMBENTUKAN TIMKOORDINASI PDNT]LIS N VISI PEMBANGUNAN INDONESIA'r^r IUN 2045.
Mengubah susunan keanggotaan pada Kelonrpok Kerja BidangEkononri dan Teknologi Tim Koordinasi Penulisan Visi Perr.rbangunan
lndonesia Tahun 2045 dengan susunan keanggotaan sebagai,nrana
tercantum dalam Lanrpiran Keputusan ini.
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tuSas TinlKoordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahttn 2045dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian
PPN/Bappenas.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarlapada tanggal23 Agustus 2018
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
BAMIIANG P.S. BRODJONIGORO
tid
2..--RR. Rita Erawati
SAI,INAN
I.AMPIRAN
Kf,PUTUSAN MENTERI PPN/KEPAL\ BAPPENAS
NOMOR KEP. I O I / M.PPN / HK/ 08 / 20 I 8TANGGAI 23 AGUSTUS 2O18
SUSUNAN KT]ANGGOTAANTIM KOORDINASI PENULISAN YISI P}]I\4BANGT]NAN INDONESIA 'TAI IUN 2045
A. TIM PENGARAH
Ketua
Anggota
B. PENANGGUNGJAWAB
C. TIM PEIAKSANA
Ketua
Wakil Ketua
Menteri PPN/ Kep ala Bappenas..1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas;
2. Inspeklu r Utanla Bappenas;
3. Deputi Bidang Ekonomi;4. Deputi Bidarg Pengemba4gan ReSional;
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan SunrberDaya Alam;
6. Deputi Bidang Kependudukan danKetenagakerjaan;
7 . Depttti Bidang Pemba4gunan Manusia,Masyarakat dan Kebuday aan;
8. Deputi Bidang Politik, Hukum, Perlahanandan Keamanan;
9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;10. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan;11. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;12. Ekoputro Adijayanto, SE.
Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan
Sektor Unggulan dan Infrastruktur.
Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pentbangunan
Sektor Unggulan dan Infrastruktur.
1. Dr. Ir. Inlron Bulkin, MRP;
2. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial danP enanggul angan Kemiskinan ;
3. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi
Ekononri dan P enbiay aan;
4. Staf ...
-2-
1. Kelonpok Kerja Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan Keananan