. Kepemimpinan Efektif dan Tidak Efektif

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan Nasional dan Ketahanan Nasional

adalah dua aspek yang tidak hanya saling terkait tapi

juga saling mempengaruhi satu sama lain. Kepemimpinan

nasional yang kuat pada satu sisi akan berdampak kepada

meningkatnya ketahanan nasional, sementara itu

ketahanan nasional yang mantap pada sisi lain akan

makin memperkokoh kepemimpinan nasional suatu bangsa.

Sebaliknya, tanpa kepemimpinan yang baik dalam

pengelolaan sebuah negara, terutama Indonesia sebagai

bangsa yang multi etnis dengan kondisi geografis

wilayah negara yang berbentuk kepulauan, negeri ini

amat rentan terhadap guncangan sosial dan politik yang

dapat berujung kepada perpecahan dan disintegrasi

bangsa. Ketahanan nasional yang tinggi juga berpengaruh

kuat terhadap terwujudnya kepemimpinan nasional yang

1

kuat, dapat menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan

secara efektif dalam mengelola pemerintahan negara.

Keduanya, ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat

dipisahkan satu dengan lainnya, saling mendukung dan

saling terimbas. Sejak kemerdekaan Indonesia, 17

Agustus 1945 hingga saat ini, rezim pemerintahan negara

telah berganti beberapa kali, yang dapat dikelompokan

dalam tiga fase atau orde. Setiap penguasa dengan

episode-nya masing-masing memiliki karakteristik dan

gaya pemerintahan yang unik dan berbeda. Orde Lama yang

dikomandani Presiden Republik Indonesia pertama, Ir.

Soekarno, dengan pola pemerintahan nasionalistik-

universal yang didasari oleh suasana batin penolakan

imprealisme-kolonialisme (gaya lama maupun gaya baru,

neokolonialisme) cukup berhasil menyatukan bangsa

Indonesia dalam sebuah negara dan menciptakan ketahanan

nasional yang cukup baik. Bahkan, pada saat Indonesia

masih sangat belia itu, Soekarno dengan gemilang

merebut dan mempertahankan Irian Barat berintegrasi ke

dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jika jalan

2

sejarah tidak berubah yang dipicu oleh tragedi politik

berdarah di tahun 1965, beberapa bagian wilayah lainnya

di seputaran nusantara, seperti Serawak di utara

Kalimantan, Timor-Timur, bahkan Papua Nugini dan

Semenanjung Malaysia dapat ditaklukan untuk

diintegrasikan kedalam wilayah Indonesia dan

menjadikannya bagian integral bangsa Indonesia oleh

penguasa saat itu. Masa pemerintahan Soekarno tidaklah

luput dari berbagai persoalan dan rongrongan yang

mengarah kepada bubarnya Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Pemberontakan demi pemberontakan

terjadi di beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa

dan Sulawesi. Upaya pecah-belah negara yang baru

terbentuk inipun juga telah dilakukan secara “legal”

melalui pembentukan negara-negara kecil di nusantara

yang menyatu dalam negara Republik Indonesia Serikat

(RIS) hasil perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB)

tahun 1949. Namun, kepemimpinan Orde Lama dengan gaya

khas seorang orator dan diplomat ulung, Soekarno dapat

dipandang berhasil mempertahankan keutuhan NKRI melalui

3

berbagai langkah strategis, baik kedalam negeri maupun

ke tataran diplomasi internasional. Kondisi ketahanan

nasional tetap terjaga hingga kepada pergantian rezim

di tahun 1966/67. Era Orde Lama berlalu digantikan Orde

Baru. Ibarat lain padang lain belalang, lain lubuk lain

ikannya.

Demikian juga terjadi dalam dunia pemerintahan

negara Indonesia. Orde Baru, yang dimotori oleh

Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi Presiden

Republik Indonesia kedua, muncul dengan slogan barunya:

“bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara

murni dan konsekwen”. Kalimat sakti mandraguna tersebut

telah berhasil menyihir seluruh lapisan masyarakat yang

rindu dengan pemerintahan yang benar-benar berdasarkan

konstitusi dan mengimplementasikan nilai-nilai

Pancasila tidak hanya dalam kehidupan bermasyarkat

tetapi juga dalam sistim pemerintahan negara.

Setidaknya, melalui sosialisasi jargon Orde Baru

tersebut, rekatan persatuan dan kesatuan antar elemen

4

masyarakat yang terdiri dari ratusan suku bangsa dapat

lebih kuat sehingga mengurangi hayalan disintegrasi

bangsa untuk sementara waktu. Langkah pemerintahan

Soeharto yang fokus kepada usaha pemenuhan kebutuhan

pokok rakyat melalui program-program pembangunan lima

tahunan, telah secara signifikan meningkatkan integrasi

nasional yang semakin hari semakin kuat di antara

sesama anak bangsa. Program asimiliasi dan perkawinan

campuran antar suku dan etnis, termasuk di kalangan

Tionghoa, telah membuka sekat-sekat perbedaan di antara

berbagai komponen bangsa untuk bersatu, yang pada

gilirannya dapat mempertinggi ketahanan nasional negara

Indonesia. Program transmigrasi yang diperkirakan telah

membaurkan puluhan juta penduduk etnis Jawa-Madura-Bali

ke hampir semua komunitas di seantero nusantara juga

menjadi salah satu kunci keberhasilan kepemimpinan

nasional di bawah kendali Soeharto dalam menciptakan

persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka peningkatan

ketahanan nasional.

5

  Dalam mengatasi pergolakan bernuansa disitengrasi,

pemerintahan Orde Baru lebih mengedepankan gaya

militer-otoriteristik melalui berbagai strategi yang

disesuaikan dengan kondisi lapangan. Bahkan untuk

membasmi tindak kriminalitas dan premanisme, pimpinan

nasional saat itu menerapkan pola penghilangan paksa

ala militer melalui satuan khusus bawah tanah, petrus

(penembak misterius) yang menghasilkan matius (mati

misterius). Keberadaan Kopkamtib (Komando Operasional

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) dan Kantor Sosial

Politik di daerah-daerah menjadi alat “pengamanan” yang

difungsikan tidak hanya sebagai strategi preventif-

represif tapi juga sebagai komponen petugas penindakan

dan recovery terhadap tindakan yang mengarah kepada

pengancaman ketahanan nasional. Di masa Orde Baru,

tingkat stabilitas ketahanan nasional dikategorikan

sangat mantap. Orde Baru harus berakhir, digantikan

dengan Orde Reformasi sejak 1998 dan masih berjalan

hingga saat ini. Pada kurun waktu 13 tahun masa

Reformasi ini, telah muncul silih berganti 4 presiden

6

di republik ini, Baharuddin Jusuf Habibi, Abdul Rahman

Wahid, Megawati Soekarnoputra, dan Susilo Bambang

Yudhonono. Dalam kaitannya dengan ketahanan nasional,

buah pahit era Orde Reformasi berupa lepasnya Provinsi

Ke-27 Timor Timur (yang salah satu gubernurnya Abilio

Soares adalah alumnus Lemhannas) dan berpindahnya dua

pulau, Sipadan dan Ligitan ke wilayah kekuasaan negara

Malaysia, dapat dijadikan cerminan awal lemahnya

kepemiminan nasional Indonesia di era ini. Pertanyaan

mendasar yang perlu direnungkan bersama adalah masihkan

kita dapat mengharapkan kepemimpinan nasional saat ini

mampu meningkatkan dan mempertahankan ketahanan

nasional dalam kaitannya dengan penjagaan keutuhan

NKRI? Dengan kata lain, bagaimanakah efektivitas

kepemimpinan nasional di era reformasi terhadap

peningkatan ketahanan nasional? Persoalan utama ini

tentunya amat menarik untuk dijadikan bahan kajian dan

analisis dalam rangka menginspirasi setiap anak bangsa,

teristimewa para pemimpin nasional, dalam mencari

7

formula kepemimpinan nasional yang baik, efektif dan

efisien di masa mendatang.

B. Tujuan Penulis

Makalah ini kami susun selain untuk memenuhi salah satu

tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila , juga kami memiliki

tujuan agar dapat membantu menambah referensi mengenai

sistem hukum yang ada diindonesia

C. Metode Penulisan

Metode yang kami gunakan dalam menyusun makalah ini adalah

metode daftar pustaka. Dimana metode ini kami pilih untuk

bahan sumber serta pedoman untuk kami dalam menyusun makalah

ini.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya adalah :

Yaitu membahas tentang “upaya menciptakan kepemimpinan

nasional yang demokratis kuat dan efektif”

BAB II

8

PEMBAHASAN

A. Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan selalu menarik untuk dibahas. Teori

yang menelaah tentang diskursus ini juga terus

berkembang dan berevolusi. Dimulai dari topik

kepemimpinan yang dikarenakan sifat-sifat yang telah

dimiliki sejak lahir, gaya-gaya kepemimpinan, dan

pembahasan tipe kepemimpinan yang sesuai dengan

situasi-situasi tertentu, hingga ke pokok bahasan

kepemimpinan yang dilihat dari bagaimana dia

berinteraksi dengan orang lain dan mampu membawa

pengikutnya menghadapi perubahan dan berubah (Bolden et

al., 2003). Secara umum, disepakati bersama bahwa

seorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan,

keterampilan, dapat menganalisa informasi secara

mendalam untuk mengambil suatu keputusan yang tepat,

dia juga harus bisa melibatkan pihak-pihak yang tepat

dalam proses pengambilan keputusan. Seorang pemimpin

9

yang efektif adalah seseorang yang dapat menciptakan

situasi yang menginspirasi para pengikutnya agar

mencapai tujuan yang lebih baik dan lebih tinggi lagi

dari keadaan sekarang. Pada kenyataannya seorang

pemimpin yang efektif adalah orang yang mampu membaca

situasi, mengatasi permasalahan, bertanggung-jawab, mau

mengembangkan pengikutnya dan yang terpenting memiliki

integritas dan etika yang baik, karena dia harus

memberikan contoh atau bertindak sebagai panutan bagi

pengikutnya.Banyak pemikiran bermunculan mewarnai teori

kepemimpinan, dan terus berkembang hingga sekarang.

Berikut adalah perkembangannya mulai dari Great Man

Theories, Trait Theories, Behaviourist Theories,

Situational Leadership, Contingency Theory, dan

Transactional Theory sampai dengan Transformational

Theory atau kepemimpinan transformasional (Bolden et

al. (2003). Transformational theory sebagai pendekatan

yang paling terakhir berkembang, dimulai oleh James

MacGregor Burns dengan bukunya ‘Leadership’. Menurut

Burns, kepemimpinan transformasional adalah suatu

10

hubungan yang bersifat mutual dan menuju kearah

peningkatan yang bisa merubah pengikut menjadi pemimpin

dan dapat merubah pemimpin menjadi agen moral. Lebih

lanjut Burns menyatakan kepemimpinan transformasional

terjadi ketika satu orang atau lebih saling

berinteraksi dimana mereka saling mempengaruhi sehingga

baik si pemimpin dan sang pengikut mencapai tingkat

motivasi dan moral yang lebih tinggi.

1. Kepemimpinan Transaksional dan Transfomasional

Pengembangan lebih lanjut oleh Stephen Covey (1992)

dalam bukunya ‘Principle-Centred Leadership’ menyatakan

perbedaan antara pemimpin transaksional dan pemimpin

transformasional sebagai berikut:

 Kepemimpinan Transaksional: 

- Berdasarkan keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- Dimulai dengan kekuatan, posisi dan politik;

- Berdasarkan kejadian sehari-hari;

11

- Pencapaian tujuan jangka pendek dan orientasi pada

data yang nyata;

- Fokus pada masalah taktis;

- Mengandalkan hubungan yang baik untuk interaksi antar

sesama;

- Memenuhi peran yang diharapkan melalui kerja yang

efektif sesuai dengan system; dan

- Mendukung sistem dan struktur yang menghasilkan dan

memaksimalkan efisiensi dan menjamin keuntungan dalam

jangka pendek.

 Kepemimpinan Transformasional:

- Berdasarkan kebutuhan seseorang untuk suatu arti;

- Dimulai dengan tujuan dan nilai-nilai, moral dan

etika;

- Lebih dari (diatas) kejadian sehari-hari;

12

- Pencapaian tujuan jangka panjang tanpa

mengkompromikan nilai-nilai dan prinsip;

- Fokus pada misi dan strategi;

- Mengarahkan potensi; identifikasi dan pengembangan

sumber daya;

- Mendesain dan me-re-desain pekerjaan supaya menjadi

lebih berarti dan menantang; dan

- Menyesuaikan struktur dan sistem internal untuk

pencapaian nilai dan tujuan.

  Covey menyatakan bahwa kedua tipe kepemimpinan di

atas dibutuhkan. Kepemimpinan transaksional diperlukan

sebagai model bagi banyak orang dan untuk organisasi

yang stabil dan tidak memerlukan perubahan; sedangkan

kepemimpinan transformasional diperlukan untuk

menghadapi dan memfasilitasi perubahan (Bolden et al.,

2003). Pada 1994, Bass dan avolio menyatakan bahwa

pemimpin transformasional menunjukkan perilaku-perilaku

yang berasosiasi dengan 5 gaya transformasi, yakni:

13

Ideal Behaviour yang berpegang teguh pada idealism sang

pemimpin; Inspirational Motivation, yang selalu

menginspirasi orang lain; Intellectual Stimulation,

yang senantiasa menstimulai orang lain; Individualized

Consideration, yang berupaya melatih dan membangun

orang lain; dan Idealized Attributes, yang menghargai,

mempercayai dan meyakinkan orang lai. Kepemimpinan

transformasional bersifat proaktif dalam berbagai macam

dan caranya yang unik. Para pemimpin ini berusaha untuk

mengoptimasikan pengembangan dan tidak hanya fokus pada

kinerja saja, mereka juga mendorong rekan-rekannya

untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi termasuk juga

pada peningkatan standar moral dan etika. Melalui

pengembangan rekan-rekannya mereka yakin organisasinya

juga akan otomatis berkembang.

2 .  Kepemimpinan Efektif dan Tidak Efektif

14

Pengembangan lebih lanjut dari teori kepemimpinan

transformasional adalah oleh Hooper dan Potter (1997)

yang mengidentifikasi tujuh kompetensi inti dari

‘transcendent leaders”; yaitu pemimpin yang mampu

mengikat dukungan emosi dari para pengikutnya dan mampu

dengan efektif melakukan perubahan yang transenden

(Bolden et al., 2003): Menentukan tujuan, Memberikan

contoh, Komunikasi, Melakukan harmonisasi, Mengeluarkan

kemampuan terbaik dari pengikutnya, Menjadi agen

perubahan, Memberikan keputusan di saat kritis dan

kebingungan. Hamlin (2002) dalam Bolden et al,. 2003

mengajukan model generik untuk manajer dan kepemimpinan

yang efektif berdasarkan analisa peta perilaku

kepemimpinan dan manajemen di 4 organisasi sektor

publik di UK; yang dibedakan menjadi indikator-

indikator positif dan negatif:

 Indikator Positif, meliputi:

1. Kemampuan berorganisasi yang efektif dan manajemen

perencanaan;

15

2. Kepemimpinan partisipatif dan supportif,

kepemimpinan tim proaktif;

3. Empowerment dan delegasi;

4. Memperhatikan keadaan, kebutuhan, dan perkembangan

anggota;

5. Manajemen pendekatan terbuka dan  personal; dan

6. Berkomunikasi dan berkonsultasi dengan semua

pihak.

Indikator Negatif, meliputi:

1. Tidak memperhatikan pendapat sekitar (manajemen

otokratik);

2. Tidak memperhatikan orang lain, tidak melayani,

berperilaku mengintimidasi;

3. Membiarkan kinerja yang buruk dan standar yang

rendah;

4. Menyerahkan peran dan tanggungjawabnya ke orang

lain; dan

5. Menolak ide-ide baru.

16

Hamlin (2007) mendapatkan hasil yang mirip untuk

kepemimpinan yang efektif, yakni:

 Perilaku Positif (kepemimpinan efektif), meliputi:

- Menunjukkan perhatian kepada orang lain (rakyat),

merespon terhadap kebutuhan mereka;

- Berkonsultasi dan melibatkan orang lain dalam

pengambilan keputusan;

- Melakukan pertemuan dan komunikasi regular dengan

seluruh elemen terkait untuk penentuan target, tujuan,

pembagian tugas dan penilaian kinerja;

- Menghadapi permasalahan dengan penuh tanggung-jawab;

- Mendorong semua pihak (sektor swasta dan masyarakat)

untuk bertindak dan bekerja atas inisiatifnya masing-

masing;

- Mengakui kerja keras dan komitmen orang lain;

17

- Menggunakan informasi, pengetahuan dan pengalaman

secara efektif untuk pengambilan keputusan;

- Manajemen perencanaan proyek yang efektif;

- Mencari cara peningkatan berkelanjutan di atas segala

permasalahan dan hambatan yang ada;

- Selalu siap menghadapi permasalahan yang sulit dan

sensitif;

- Menunjukkan semangat dan antusiasme yang tinggi;

- Menyampaikan pertanggung-jawaban kepada rakyat

tentang apa yang sudah dilakukan secara periodik,

transparan dan akuntabel;

- Gaya komunikasi yang langsung, terbuka, jujur;

- Mendidik, melatih dan mengembangkan kemandirian

anggota masyarakat sesuai dengan pengalaman dan

potensinya;

- Menunjukkan perilaku yang patut dicontoh; dan

18

- Mempertimbangkan akibat sebelum bertindak.

 Perilaku Negatif (kepemimpinan tidak efektif),

meliputi:

- Tidak menunjukkan komitmen dan perhatian terhadap

orang lain (rakyat) dan tidak menghargai sumbangsih

kerja mereka;

- Tidak melibatkan orang lain dalam pengambilan

keputusan;

- Tidak bertanggung jawab, merasa memiliki atau

akuntabel;

- Reaktif, fokus pada hal kecil bukan pada keseluruhan

permasalahan;

- Membatalkan atau mengatur ulang rapat pada saat-saat

terakhir;

- Bersikap emosional, irasional dan temperamental;

- Komunikasi yang tidak jelas atau membingungkan;

19

- Tidak berkomunikasi atau menguasai perubahan secara

efektif;

- Gagal mencapai persetujuan atau mengklarifikasi

harapan;

- Menunjukkan keengganan untuk berhadapan dengan

konflik;

- Menunjukkan ketidakterbukaan dan fokus pada halangan-

halangan;

- Membiarkan standar dan kinerja yang rendah; dan

- Persiapan atau perencanaan yang kurang.

3 . Kepemimpinan Nasional di Era Reformasi

 Negara Indonesia dibentuk dalam kerangka mencapai

tujuan nasional Indonesia Merdeka yakni sebagaimana

tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945, yaitu: melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

20

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia. Hal tersebut tentunya harus dimaknai bahwa

keberhasilan bangsa Indonesia sebagai suatu negara akan

diukur dari seberapa jauh tingkat kemampuan Pemerintah

bersama rakyatnya mewujudkan masyarakat Indonesia yang

sejahtera, aman, adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan

tersebut, pengorganisasian seluruh rakyat dan segala

sumber daya yang tersedia amat penting dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya. Dalam hal pengelolaan organisasi

negara inilah, faktor kepemimpinan nasional amat

menentukan.

 Empatbelas tahun hampir tuntas sudah Indonesia

menjalani babak baru pasca Orde Baru, yang kita sebut

Orde Reformasi. Perubahan demi perubahan menjadi

fenomena bangsa kita sejak kejatuhan Soeharto hingga

memasuki masa tujuh-delapan tahun kepemimpinan Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono saat ini. Pada kurun waktu

empatbelas tahun itu sesungguhnya rakyat sudah

semestinya dapat menikmati hasil dari perubahan yang

21

menjadi tuntutan jutaan mahasiswa dan masyarakat di

akhir rezim Orde Baru tiga-belasan lalu. Namun,

kenyataan mengindikasikan seakan-akan pemerintah

Indonesia belum mampu membawa rakyatnya kepada kondisi

yang diidamkan tersebut. Berbagai kasus yang terjadi

silih berganti di hampir seluruh pelosok tanah air

menjadi pertanda bahwa tujuan negara sebagaimana

tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945

belum tercapai, bahkan seakan tiada akan terwujud.

 Irman Gusman mencatat bahwa belakangan ini

terdapat berbagai persoalan yang menjadi menu

keseharian rakyat Indonesia, mulai dari masalah makelar

kasus, manipulasi pertanahan dan kisruh agraria di

mana-mana, penegakan hukum yang hanya berpihak kepada

kelompok tertentu, hingga penggelapan pajak triliunan

rupiah adalah cerita miris yang menghimpit setiap

nurani kita. Masih banyak kisah pilu lainnya yang

mendera bangsa ini. Pemandangan penggusuran paksa,

konflik-konflik bernuansa SARA, tawuran antar desa,

22

antar sekolah, antar kampus, antar komunitas hingga ke

persoalan separitisme Organisasi Papua Merdeka,

Republik Maluku Selatan, dan lain-lain, masih menghiasi

layar media massa kita hari-hari ini. Di lain waktu

kita juga disugihi informasi tentang hingar-bingarnya

pola hidup hedonis-materialistis dari sebagian

masyarakat di tataran elit yang lebih beruntung

nasibnya secara materil dari kebanyakan rakyat di

negara ini. Belum lagi jika kita lihat secara vulgar

strategi berpolitik para elit politik bangsa yang

hampir seluruhnya menerapkan pola politik uang, sebuah

kehidupan politik yang oleh sebagian pihak menyebutnya

sebagai sistem penerapan demokrasi yang tidak

manusiawi. Negeri ini sedang mengalami kerapuhan di

segala bidang yang menjurus kepada perpecahan dan

disintegrasi bangsa. (Irman Gusman, 2011).

 Badan dan institusi negara bermunculan dibentuk

pemerintah yang ditujukan untuk memperlancar penuntasan

masalah dan berbagai persoalan kebangsaan dan

23

kenegaraan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya, diadakan sejak

pemerintahan Presiden Megawati Sukarno Putri untuk

menangani perkara korupsi yang dikategorikan sebagai

the extra-ordinary crime, yang telah menggurita secara

luar biasa di berbagai lapisan masyarakat kita.

Sebagaimana yang diketahui bersama, hingga saat ini KPK

belum mampu menuntaskan kasus korupsi yang melibatkan

elite partai politik, pejabat tinggi negara, maupun

birokrat. Pada tataran yang lebih penting, mendesak,

dan amat fundamental bagi rakyat, yakni menyangkut

kehidupan sehari-hari rakyat, terlihat bahwa pemerintah

masih kesulitan mengendalikan kenaikan harga bahan

pokok yang semakin hari semakin membumbung tak

terjangkau oleh rakyat kebanyakan. Pangan seakan

menjadi barang langka dan sulit diakses oleh

masyarakat. Ketahanan pangan menjadi pertaruhan bagi

kelangsungan hidup rakyat, yang sekaligus juga menjadi

salah satu indikator penentu kuat-lemahnya ketahanan

nasional Indonesia.

24

4. Ketahanan Nasional dan Efektivitas

Kepemimpinan Nasional

 Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi

dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek

kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan

dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan

kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi

segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik

yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin

identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan

negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan

dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan

mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin

kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai

tujuan nasional. Pendekatan yang semestinya ditempuh

para pemimpin nasional dalam meningkatkan dan

mempertahankan ketahanan nasional adalah dengan

kebijakan pemenuhan kebutuhan hidup rakyat melalui

25

pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan

ekonomi, pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat,

serta kesehatan dan keamaan umum. Pada kondisi

terpenuhinya hajat hidup orang banyak dengan mudah dan

tersedia terjangkau setiap saat di semua tempat di

nusantara, maka nasionalisme bangsa akan semakin

menguat yang selanjutnya akan menjadi modal terbesar

dalam mengeliminir keinginan disintegrasi bangsa.

Bercermin dari kondisi nyata di masyarakat Indonesia

saat ini sebagaimana telah dituliskan di atas,

dikaitkan dengan teori efektivitas kepemimpinan yang

diuraikan di awal tadi, maka dengan sangat jelas

terlihat bahwa pelaksanaan amanah rakyat oleh para

pemimpin nasional, mulai dari tingkat pusat hingga ke

daerah-daerah, dapat dikategorikan belum mencapai

efektivitas yang baik. Sikap dan perilaku kepemimpinan

nasional yang kurang menunjukkan komitmen dan perhatian

terhadap rakyat kecil dan termarginalkan oleh sistem

kapitalisme, pendidikan yang dibiayai oleh 20% APBN

namun semakin tidak terjangkau oleh rakyat pinggiran,

26

akses kesehatan yang mahal, serta harga bahan pokok

kebutuhan sehari-hari yang amat menyengsarakan karena

tidak mampu dikendalikan oleh pemerintah, merupakan

sebagian dari contoh potret ketidak-efektifan

kepemimpinan nasional. Kurangnya komunikasi dan

sinergitas antar elemen dalam sistem manajemen

pemerintahan nasional yang mengindikasikan ketidak-

terlibatan pihak-pihak terkait dalam pengambilan

keputusan, yang pada intinya adalah penghindaran atas

sikap bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung

jawab yang diberikan serta egoisme sektoral, juga

menjadi contoh lainnya dari kurang efektifnya

kepemimpinan nasional Indonesia. Sikap emosional,

irasional dan perilaku temperamental sering menjadi

tontonan “unik” yang diperlihatkan para pemimpin

nasional di negeri ini. Hal tersebut berdampak kepada

munculnya komunikasi yang tidak jelas dan membingungkan

sehingga bermuara kepada gagalnya pencapaian

kesepahaman dan kesepakatan untuk kepentingan bangsa

dan negara. Selain itu, seringnya pemimpin nasional

27

menunjukkan keengganan untuk menghadapi perbedaan

pendapat, apalagi konflik, dan bersikap tertutup

terhadap kinerja pelayanan publik yang sudah

dilaksanakan, mencerminkan ketidak-mampuan kepemimpinan

nasional menjalankan fungsinya sebagai pemimpin

nasional. Tambahan lagi, ketidak-becusan para pimpinan

nasional untuk memperbaiki dan meningkatkan standar dan

kinerja pemerintahan dalam melayani rakyat yang

diakibatkan oleh ketidak-siapan menjadi pemimpin

nasional serta perencaan yang kurang matang sebagai

dampak sistim rekrutmen pemimpin melalui politik

transaksional, menjadikan efektivitas kepemimpinan

nasional bertambah buruk.

B . Kondisi Ideal dan Upaya

  Kondisi-kondisi kepempimpinan seperti ini

sesungguhnya amat rawan bagi pencapaian tingkat

ketahanan nasional yang baik serta mempertahankannya.

Oleh karena itu, tidak heran jika keinginan melepaskan

diri dari NKRI akan tetap subur di tengah masyakarat

28

Indonesia, khususnya bagi mereka yang secara ekonomi-

politik termarginalkan. Kasus-kasus perbatasan dan

gerakan-gerakan disintegrasi di beberapa wilayah dan di

kota-kota – semisal NII, JI, Papua Merdeka, dan

sebagainya – adalah sedikit contoh dari fenomena nyata

di depan mata saat ini. Jika pola kepemimpinan nasional

yang kurang efektif ini tidak diperbaiki dengan segera,

bukan tidak mungkin kondisi tersebut akan dimanfaatkan

oleh pihak-pihak berkepentingan baik di dalam negeri

maupun luar negeri untuk memporak-porandakan keutuhan

NKRI.

 Memimpin dan mengelola Indonesia itu tidak mudah,

namun tidak juga sulit. Rakyat pada hakekatnya hanya

butuh tiga hal utama dalam hidupnya di negeri yang

subur-makmur ini: kesejahteraan (ekonomi-sosial),

kesehatan, dan pendidikan. Jika kepemimpinan nasional

mampu menyediakan pelayanan kepada rakyat dan fokus

pada tiga masalah pokok tersebut, maka akan berdampak

kepada semakin tingginya tingkat cinta tanah air dan

29

rela berkorban demi NKRI dari bangsa di seluruh pelosok

tanah air, yang tentunya berkorelasi langsung dengan

peningkatan dan stabilitas ketahanan nasional.

Bagaimana hal ini bisa dilakukan? Para pemimpin

nasional perlu menunjukkan perhatian sungguh-sungguh

terhadap kebutuhan rakyatnya, selalu berkonsultasi dan

melibatkan semua pihak terkait dalam pengambilan

keputusan melalui sebuah sinergitas dan komunikasi yang

baik antar elemen, serta siap senantiasa menghadapi

permasalahan dengan penuh tanggung-jawab. Pemimpin

nasional juga harus mendorong semua pihak (sektor

swasta dan masyarakat) untuk terlibat dan bekerja atas

inisiatifnya masing-masing dalam gerak-dinamis

pembangunan bangsa, memberi penghargaan atas hasil

karya dan kerja keras yang sudah dilakukan, serta

memelihara komitmen terhadap konsekwensi sebagai

pemimpin nasional. Penting sekali juga untuk senantiasa

mengupayakan peningkatan kinerja kepemimpinan nasional,

baik untuk diri sendiri sang pemimpin maupun untuk

kinerja organisasi (termasuk sub sistem)  bangsa dan

30

negara yang dipimpinnya. Hal itu akan memberikan

dorongan yang kuat tidak hanya bagi pencapaian tujuan

negara dengan lebih cepat tetapi juga dengan hasil yang

berkualitas tinggi.

 Sifat jujur, terbuka, dan komunikasi langsung apa

adanya, merupakan beberapa karakter yang harus dimiliki

oleh kepemimpinan nasional yang efektif dan efisien

dalam berbagai hal. Memelihara semangat yang tinggi,

dan kegemaran untuk menyampaikan pertanggung-jawaban

kepada rakyat tentang apa yang sudah dilakukan secara

periodik, transparan dan akuntabel, adalah dua unsur

penting yang perlu dibudayakan oleh kepemimpinan

nasional. Pada lingkup masing-masing, pemimpin nasional

perlu mengimplementasikan kegiatan mendidik, melatih

dan mengembangkan kemandirian anggota masyarakat sesuai

dengan pengalaman dan potensi mereka, yang tentu saja

tidak perlu dengan ceramah teoritis belaka namun

terpenting menunjukkan perilaku yang patut dicontoh.

Senantiasa mempertimbangkan akibat sebelum bertindak

31

adalah salah satu kata kunci penting bagi kesuksesan

kepemimpinan nasional di setiap masa.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

 Memantapkan ketahanan nasional merupakan salah

satu prioritas utama dalam pembangunan, tidak hanya

bagi Indonesia tetapi juga bagi semua negara di dunia

ini. Hal tersebut terutama disebabkan oleh satu prinsip

pokok bahwa tanpa ketahanan nasional, suatu negara akan

32

menghadapi situasi sulit, yakni distegrasi bangsa.

Untuk mencapai tingkat ketahanan nasional yang memadai,

sekaligus mempertahankan stabilitas ketahanan nasional

tersebut dibutuhkan kepempimpinan nasional yang kuat

dan efektif. Kepemimpinan Nasional dan Ketahanan

Nasional adalah dua aspek yang tidak hanya saling

terkait tapi juga saling mempengaruhi satu sama lain.

Kepemimpinan nasional yang kuat pada satu sisi akan

berdampak kepada meningkatnya ketahanan nasional,

sementara itu ketahanan nasional yang mantap pada sisi

lain akan makin memperkokoh kepemimpinan nasional suatu

bangsa. Berdasarkan fenomena lapangan yang ada di

masyarakat, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan nasional

di era reformasi ini relatif kurang efektif dikaitkan

dengan peningkatan ketahanan nasional. Hal itu dapat

terlihat dari masih adanya dinamika disintegrasi yang

muncul akibat masih tingginya angka kemiskinan,

kemelaratan, dan kebodohan di masyarakat Indonesia.

33

2. Saran

Untuk mengantisipasi kondisi yang lebih buruk

terhadap ketahanan nasional Indonesia, disarankan agar

dilakukan revitalisasi sistem kepemimpinan nasional

yang baik dengan sinergitas dan komunikasi-koordinatif

antar semua elemen bangsa, serta perlunya pendidikan

karakter kepemimpinan nasional yang efektif bagi para

pemimpin dan calon pemimpin nasional.

34

Daftar Pustaka

Bolden, R., Gosling, J., Marturano, A. and Dennison, P.

2003. A Review of Leadership Theory and Competency

Frameworks. Centre for Leadership Studies, University

of Exeter. UK.

Hamlin, R. 2007. Developing effective leadership

behaviours: the value of evidence based management.

Business Leadership Review IV:IV October 2007, UK

 Irman Gusman, 2011, Dokumen Pidato dan Orasi Ilmiah

ketua DPD-RI Tahun 2011.

 Lemhannas, 2012, Buku Modul Bidang Studi Ketahanan

Nasional.

 Lemhannas, 2012, Buku Modul Bidang Studi Kepemimpinan

Nasional.

35

36