MITIGASI RISIKO SENGKETA AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH (Studi Kasus Perkara Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1024 K/Pdt/2016) Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Oleh: Iffah Karimah NIM : 11140460000106 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1439 H/2018 M
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MITIGASI RISIKO SENGKETA
AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH
(Studi Kasus Perkara Pada Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1024 K/Pdt/2016)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh:
Iffah Karimah
NIM : 11140460000106
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
1439 H/2018 M
ABSTRAK
Iffah Karimah. NIM 1140460000106. MITIGASI RISIKO SENGKETA
AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH (Analisis Perkara pada Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1024 K/Pdt/2016). Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah (HES), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta, 1439 H/ 2018 M. xii + 89 halaman.
Studi tentang Mitigasi Risiko Sengketa Akad Musyarakah Mutanaqisah ini
menganalisa mitigasi yang dapat dilakukan terhadap risiko yang ada pada akad
Musyarakah Mutanaqisah agar tidak terjadi sengketa atau setidaknya dapat
meminimalisir sengketa. Akad Musyarakah Mutanaqisah merupakan akad
campuran, yang mana di dalamnya terdapat kerja sama, jual-beli, dan diikuti
sewa-menyewa. Dengan itu, terdapat dua bentuk pembayaran, yaitu pembayaran
pembelian porsi kepemilikan bank oleh nasabah dan pembayaran sewa. Rumitnya
mekanisme akad Musyarakah Mutanaqisah dapat menyebabkan terjadinya
perselisihan antara nasabah dan bank yang berujung pada sengketa, seperti
perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1024 k/Pdt/2016. Pada perkara akad
Musyarakah Mutanaqisah tersebut, sengketa terjadi karena wanprestasi oleh pihak
nasabah, perselisihan sisa pembiayaan akad Musyarakah Mutanaqisah, dan
ketidakpahaman nasabah akan mekanisme akad Musyarakah Mutanaqisah.
Dengan itu, akad Musyarakah Mutanaqisah memiliki risiko tersendiri, yang mana
jika tidak dimitigasi dapat berakhir pada sengketa. Penelitian ini bertujuan
menemukan mitigasi terhadap risiko-risiko yang muncul dari akad Musyarakah
Mutanaqisah untuk meminimalisir terjadinya perselisihan yang menyebabkan
sengketa dengan studi kasus pada Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor
1024 K/Pdt/2016
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis
normatif, yaitu pengkajian pada peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan, dan buku-buku yang sesuai dengan permasalahan pada skripsi ini.
Sesuai dengan jenis penelitian ini, teknik pengumpulan data pun menggunakan
pengamatan dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, data kualitatif dikaji dan
dianalisis berdasarkan peraturan yang berlaku.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor penyebab
terjadinya sengketa pada Putusan Nomor 1024 K/Pdt/2016. Dengan adanya
penyebab sengketa tersebut, dihasilkan mitigasi yang dapat dilakukan untuk
meminimalisir risiko-risiko yang ada agar tidak menjadi perselisihan yang
menyebabkan sengketa.
Kata kunci : Musyarakah Mutanaqisah, Sengketa
Pembimbing : Dr. Hj. Isnawati Rais, M. A.
Nurul Handayani, S. Pd., M. Pd.
Daftar Pustaka : 2002 s.d 2015
vi
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, rasa syukur adalah kalimat pembuka dari barisan
kata pengantar yang hendak penulis uraikan. Segala puji, syukur dan
sujud kehadirat Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, ampunan,
serta keberkahan-Nya, atas nikmat yang tak terhitung jumlahnya, dengan
petunjuk dan bimbingan-Nyalah sehingga penulis mampu menyelesaikan
penyusunan skripsi ini. Shalawat beriring salam, semoga senantiasa
tercurahkan kepada baginda nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW,
yang menjadi bingkai uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia di
muka bumi ini hingga akhir zaman.
Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi dan melengkapi
persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.Skripsi ini
mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu selama proses
penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan
ucapan terimakasih kepada yang terhormat :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Asep Saepudin
Jahar, MA.
2. Bapak A.M, Hasan Ali, M.A. dan Drs. Abdurrauf, L.C., M.A.
Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah (Muamalat) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Ibu Dr. Hj. Isnawati Rais, M. A., dan Ibu Nurul Handayani,
S. Pd., M. Pd., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan
nasihat, motivasi, serta perbaikan-perbaikan selama penyusunan
skripsi ini, terimakasih banyak atas arahan, masukan dan koreksi
skripsinya yang bersifat membangun, semoga Allah SWT
senantiasa membalas semua kebaikan Ibu.
4. Pimpinan Perpustakaan, Pengelola Perpustakaan, Perpustakaan
Utama dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang
telah memberi fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
5. Untuk kedua orang tua penulis, Ayah H. Ahmad Sadek, M. Pd.,
dan Ibu tercinta Hj. Hasnah, S. Ag., serta adik Muhammad
Ratal, yang tidak henti-hentinya mendoakan dan membimbing
penulis, memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
Semoga seluruh pengorbanan, ketulusan dan keikhlasan, serta
vii
cinta dan kasih sayang mendapat ganjaran pahala di sisi Allah.
6. Kepada Sahabat-Sahabat penulis, Princess (Venny
2009), h. 9. 7 M. Ridwan dan Syahruddin. “Implementasi Musyarakah Mutanaqisah sebagai Alternatif
Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia”. Tsaqafah Vol. 9, No. I (April 2013), h.
115.
5
Sementara itu, Abdul Rokhim mengemukakan bahwa pembiayaan akad
MMq pada bank syariah menggunakan sistem yang saling berhubungan, yaitu
a) Terjadinya kesepakatan untuk melakukan kemitraan pemilikan aset antar
pihak, b) Adanya unsur jual beli, c) Adanya unsur sewa-menyewa, d) Adanya
penurunan kepemilikan bank dan peningkatan kepemilikan nasabah atas objek
akad, e) Akhirnya, terjadi kepemilikan penuh oleh nasabah.8
Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat beberapa unsur penting pada akad
MMq, yaitu perjanjian kerjasama untuk membeli suatu barang/aset,
kepemilikan bersama antara bank dan nasabah, angsuran pembelian porsi
kepemilikan bank oleh nasabah, penyewaaan barang/aset pada nasabah, dan
perpindahan kepemilikan dari bank ke nasabah. Hal itu dikarenakan akad
MMq merupakan hybrid contract, yaitu akad gabungan yang terdiri dari
kerjasama dan jual beli, serta diikuti sewa. Bentuk akad gabungan pada akad
MMq berupa kerjasama antara bank dan nasabah untuk membeli suatu barang
atau membuat suatu usaha dan berupa jual beli yakni pembelian porsi
kepemilikan bank oleh nasabah secara bertahap hingga kepemilikan bank
menjadi nol dan kepemilikan nasabah menjadi seutuhnya, maka terjadi
perpindahan kepemilikan di akhir akad.
Akad MMq umumnya diikuti akad ijarah atau sewa, yakni penyewaan
objek akad dari bank ke nasabah sebagai bentuk keuntungan bank karena bank
ikut memiliki objek tersebut, sementara nasabah menyewa objek akad untuk
digunakan secara pribadi. Keuntungan sewa-menyewa tersebut berbentuk bagi
hasil, yang mana hasil keuntungan tersebut dibagi pada nasabah dan bank.
Keuntungan nasabah dibayarkan pada bank untuk menambah pembelian porsi
bank dalam memperbesar asetnya, sedangkan bagi bank hasil penyewaan
tersebut merupakan keuntungan untuk bank. Sekilas akad MMq terkesan rumit
karena terdapat dua bentuk pembayaran, yakni pembelian porsi bank dan
pembayaran sewa yang harus dilakukan nasabah. Mengingat pemahaman
masyarakat akan akad MMq belum merata, hal tersebut dapat mengakibatkan
8 Abdul Rokhim, “Konstruk dan Model Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Bank
Syariah”, Human Falah Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 2 No. 1, 2014, h. 65.
6
kesalahpahaman nasabah akan pembayaran pembelian porsi bank yang
mereka lakukan sebagai cicilan utang dan biaya sewa sebagai bunga.
Dalam kerja sama antara nasabah dan bank, termasuk di dalamnya produk
MMq, tidak menutup kemungkinan akan adanya wanprestasi, yang dapat
berupa pembiayaan bermasalah, yakni macetnya pembayaran yang dilakukan
oleh nasabah yang dapat berakibat pada sengketa. Risiko ketidakpahaman
nasabah juga dapat memicu adanya sengketa pada akad MMq. Seperti
sengketa antara nasabah dan bank pada akad MMq yang terjadi di Bank
OCBC NISP Unit Usaha Syariah, yang kemudian sampai ke Mahkamah
Agung dan diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1024
K/Pdt/2016. Sengketa akad MMq terjadi karena nasabah atau pihak penggugat
tidak memahami dengan benar akad MMq sebagai pembiayaan rumah yang
dilakukannya. Nasabah atau penggugat menyebut sisa pembiayaan akad MMq
berupa utang, sedangkan bank atau tergugat menyebut sisa pembiayaan
dengan sisa pembelian porsi kepemilikan bank ditambah biaya sewa oleh
nasabah, sehingga terjadi perselisihan nominal sisa pembiayaan.
Sengketa akad MMq pada Putusan Nomor 1024 K/Pdt/2016
menggambarkan adanya ketidakpemahaman nasabah akan akad MMq yang
mengakibatkan terjadinya sengketa antara bank dan nasabah. Hal ini
dikarenakan pembiayaan akad MMq memiliki mekanisme yang lebih rumit
dibandingkan pembiayaan lainnya, sehingga risiko akan tidak pahamnya
nasabah atas akad MMq dapat memicu terjadinya sengketa. Padahal jika
nasabah ataupun bank mempunyai pemahaman yang sama akan akad MMq,
ketika terjadi wanprestasi, bukan tidak mungkin perselisihan dan sengketa
dapat dihindari atau paling tidak diminimalisir. Untuk itu, diperlukan mitigasi
terhadap risiko-risiko yang muncul dalam akad MMq untuk mencegah
terjadinya sengketa.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk
mengadakan penelitian tentang mitigasi akan risiko sengketa yang timbul dari
akad MMq, agar risiko sengketa tersebut dapat dihindari atau paling tidak
7
diminimalisir, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor
1024 K/Pdt/2016, yang berjudul:
“MITIGASI RISIKO SENGKETA AKAD MUSYARAKAH
MUTANAQISAH (STUDI KASUS PERKARA PADA PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1024 K/PDT/2016)”
B. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah adalah beberapa permasalahan yang berkaitan dengan
tema yang dibahas. Maka, penulis mengidentifikasikan masalah yang muncul
sebagai berikut:
1. Musyarakah mutanaqisah merupakan inovasi dari akad musyarakah
dan sesuai dengan prinsip syariah, yakni profit and loss sharing.
2. Musyarakah mutanaqisah merupakan akad gabungan (hybrid contract)
yang terdiri dari jual-beli, kerjasama, dan sewa.
3. Musyarakah mutanaqisah digunakan pada pembiayaan konsumer di
perbankan syariah.
4. Implementasi akad musyarakah mutanaqisah baru diterapkan beberapa
bank syariah.
5. Musyarakah mutanaqisah belum banyak diketahui masyarakat umum.
6. Mitigasi terhadap risiko yang muncul dari akad musyarakah
mutanaqisah untuk meminimalisir terjadinya sengketa.
A. Pembatasan dan Rumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Supaya penelitian ini fokus, maka penulis membatasi masalah pada
risiko yang timbul dari akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq) dengan
studi kasus Putusan Nomor 1024 K/Pdt/2016, akibat hukum dari sengketa
pada putusan tersebut, dan mitigasi risiko yang dapat dilakukan untuk
menghindari sengketa akad musyarakah mutanaqisah.
8
2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian
a) Rumusan Masalah
Bagaimana mitigasi untuk meminimalisir risiko yang muncul dari akad
musyarakah mutanaqisah agar sengketa dapat dihindari?
b) Pertanyaan Penelitian
1) Apa penyebab terjadinya sengketa antara nasabah dan bank pada
akad musyarakah mutanaqisah dan akibat hukumnya?
2) Bagaimana mitigasi risiko yang seharusnya dilakukan agar tidak
terjadi sengketa pada akad musyarakah mutanaqisah?
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa akad musyarakah
mutanaqisah dalam Putusan Nomor 1024 K/Pdt/2016 dan akibat
hukumnya.
b. Untuk memahami mitigasi risiko yang harus dilakukan demi
menghindari sengketa akad musyarakah mutanaqisah.
2. Manfaat Penelitian
a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa
sumbang pemikiran pada khazanah keilmuan, baik sebagai bahan
perbandingan maupun bahan rujukan, yang berkaitan dengan sengketa
ekonomi syariah dan akad musyarakah mutanaqisah.
b. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam masyarakat
sebagai bahan pengetahuan dan dapat diterapkan dengan baik bagi
pihak-pihak yang bersangkutan dalam ruang lingkup sengketa
ekonomi syariah dan akad musyarakah mutanaqisah, khususnya para
9
pihak yang berkecimpung dalam dunia perbankan syariah dan
masyarakat sebagai nasabah bank syariah.
C. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan
a. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan penulis berupa metode deskriptif
analisis, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengemukakan dan
mendeskripsikan fakta pada Putusan Mahkamah Agung dan
menganalisa faktor-faktor sengketa pada akad musyarakah
mutanaqisah.
b. Jenis Pendekatan
Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam pendekatan
penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan upaya mencari kebenaran
dalam suatu bidang lewat penemuan kekuatan atau kapasitas dalam
setiap konsep. Selanjutnya, dari setiap konsep itu diupayakan metode
untuk mengenali terdapat tidaknya pengaruh yang satu dengan yang
lainnya, baik secara searah maupun timbal-balik. Kemudian mencari
sesuatu yang substansi atau yang paling hakiki dari terdapatnya
hubungan pengaruh di antara satu konsep dengan konsep lainnya.9 Ada
pun objek penelitian ini adalah sengketa akad musyarakah
mutanaqisah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1024
K/Pdt/2016.
9 Tim Lembaga Penelitian UIN Jakarta, Pedoman Penelitian UIN Syarif Hidatullah
Jakarta, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 62-63.
10
2. Bentuk Data
a. Sumber Data
1) Data Primer merupakan data yang menjadi sumber pertama
yakni, Putusan Pengadilan, Fatwa DSN-MUI, Undang-Undang
(UU), KUH Perdata, KHES, dan peraturan lainnya.
2) Data Sekunder merupakan bahan-bahan tambahan yang
menjadi sumber selanjutnya yang berupa literatur, yakni buku-
buku, jurnal, dan artikel.
b. Jenis Data
Data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kalimat dan didapat
melalui analisis yang dalam serta tidak diperoleh secara langsung.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Pengamatan
Pengamatan dilakukan dengan mengamati dan menganalisa
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1024 K/Pdt/2016.
b. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan yaitu meneliti bahan-bahan literatur, seperti
buku, jurnal, artikel, dan koran yang berkaitan dengan akad
musyarakah mutanaqisah dan sengketa ekonomi syariah.
4. Metode Analisis Data
Metode penelitian yang dipakai penulis yakni metode kualitatif. Sesuai
dengan jenis penelitian yang digunakan penulis, analisis data yang
digunakan yakni deskriptif analisis. Data kualitatif dianalisis dan
diinterpretasi bersamaan dengan proses pengumpulan data. Langkah awal
yakni menyusun teori atau konsep, perencanaan penelitian, sehingga
didapatkan formulasi definisi konseptual.10
Langkah selanjutnya penulis
10
Tim Lembaga Penelitian UIN Jakarta, Pedoman Penelitian UIN Syarif Hidatullah
Jakarta, Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009, hlm. 86-87.
11
mereduksi data yang ada, yaitu proses pemfokusan dan penyederhanaan
data sehingga data berbentuk informasi yang telah tersusun dan dapat
dilakukan penarikan kesimpulan atau pun pengambilan tindakan. Langkah
terakhir yaitu kesimpulan, yang mana dalam penelitian kualitatif,
kesimpulan diverifikasi dengan mengecek data lain dan sebenarnya
kesimpulan telah diambil sejak awal mereduksi data namun kesimpulan
tersebut dapat berubah secara bertahap seiring dengan penelitian kualitatif
dilakukan.11
D. Tinjauan Studi Terdahulu
1. Analisis Risiko Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada
Perbankan Syariah di Indonesia, Alfiana Irsyanti (2017), Thesis
Universitas Brawijaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada penelitian
ini ditemukan bentuk risiko yang terjadi pada produk pembiayaan
berbasis musyarakah mutanaqisah adalah risiko kepatuhan yang
muncul akibat ketidaksesuaian implementasi dengan Fatwa dalam
aspek kepemilikan aset, pembayaran angsuran, serta perpindahan aset.
Dalam perlakuan akuntansi berdasarkan analisis peneliti terdapat
ketidaksesuaian perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh bank dengan
aplikasi yang diterapkan. Berdasarkan risiko kepatuhan yang muncul
maka dapat berakibat pada timbulnya risiko pasar, risiko hukum,
risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko investasi. Untuk risiko kredit
dipastikan muncul pada setiap jenis pembiayaan khususnya
pembiayaan dengan akad musyarakah mutanaqisah karena rentan
terjadinya gagal bayar/default. Perbedaannya dengan penelitian
penulis yaitu penelitian penulis menganalisa risiko yang menjadi
penyebab terjadinya sengketa pada akad MMq dan mitigasi risikonya
dengan studi kasus Putusan Nomor 1024 K/Pdt/2016, sementara
penelitian yang dilakukan Alfiana Irsyanti merupakan analisa atas
11
Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. Pd. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan
Penelitian Gabungan. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 407-409.
12
risiko yang muncul dari akad MMq dengan studi kasus di perbankan
syariah.
2. Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat
Indonesia, Mutia Saravati (2015), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum. Penelitian ini mengemukakan
risiko pembiayaan musyarakah yang dihadapi Bank Muamalat
Indonesia yaitu, yang berkaitan dengan risiko investasi, risiko
operasional, dan kepatuhan. Umumnya, risiko-risiko tersebut muncul
karena adanya permasalahan principal agent yakni permasalahan pada
hubungan kemitraan antara bank dan nasabah. Sementara itu, strategi
mitigasi risiko pembiayaan musyarakah Bank Muamalat berupa
penetapan limit segmen pembiayaan terbatas pada segmen retail,
komersial, dan korporat, serta syarat-syarat tertentu dalam pemberian
pembiayaan. Lalu, adanya evaluasi mendalam pada usaha dan karakter
nasabah yang dibiayai, pengikatan jaminan utama berupa fixed asset
dan personal guarantee, dan penggunaan sistem bagi hasil revenue
sharing. Terdapat pula monitoring berkala, peningkatan kompetensi
karyawan, serta penggunaan risk tools berupa Muamalat Early
Warning System (MEWS) dan Internal Customer Rating. Berbeda
dengan penelitian penulis yang menganalisa risiko akad MMq dan
mitigasi risikonya agar tidak terjadi sengketa, penelitian yang
dilakukan Mutia Saravati berupa analisa terhadap mitigasi yang
dilakukan Bank Mumalat untuk menghindari risiko yang muncul dari
akad MMq.
3. Analisis Profil Risiko Terhadap Pembiayaan Perumahan Secara
Musyarakah Mutanaqishah Pada PT. Bank Muamalat Cabang
Surabaya, Erlinda Kurniawati (2015), Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan
dari keempat risiko yaitu risiko kepemilikan, risiko Regulasi, Risiko
Pasar dan Risiko Kredit dapat memberikan dampak pada pembiayaan
perumahan secara musyarakah mutanaqisah. Untuk risiko
13
kepemilikan, dampak yang diberikan pada Bank Muamalat adalah dari
kepemilikan rumah ready stock yang telah dibeli status
kepemilikannya menjadi milik bank untuk sementara hingga nasabah
melunasi sesuai dengan apa yang disepakati pada saat akad yang
dilakukan dengan musyarakah mutanaqisah. Untuk risiko regulasi,
risiko ini terjadi pada umumnya terkait dengan akad musyarakah
mutanaqisah adalah masalah pembebanan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) untuk kepemilikan rumah. Pada risiko pasar, risiko ini rentan
terjadi pada penggunaan akad musyarakah mutanaqisah khusus
pembiayaan perumahan dikarenakan perbedaan wilayah atas
kerjasama menyebabkan perbedaan harga. Sementara pada risiko
kredit, risiko ini terjadi pada pembiayaan perumahan (KPR IB) secara
musyarakah mutanaqisah pada saat pembayaran angsuran yang sering
mengalami macet atau angsuran tidak terbantahkan lancar dan
tentunya akan berpengaruh besar terhadap margin yang diperoleh oleh
pihak bank. Penelitian yang dilakukan Erlinda Kurniawati berbeda
dengan penelitian penulis karena penelitian Erlinda Kurniawati
menganalisa dampak risiko dari akad MMq yang terjadi pada produk
pembiayaan perumahan di Bank Muamalat.
E. Rancangan Sistematika Penelitian
Untuk pembahasan yang lebih terarah dan memudahkan pemahaman,
maka penelitian terbagi menjadi lima bab. Pada tiap-tiap bab terdapat sub-sub
bab yang mempunyai pembahasan masing-masing yang saling berkaitan
dengan yang lainnya. Penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bagian ini, bab satu berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah,
pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
14
metode penelitian, serta kajian studi terdahulu yang sesuai dengan penelitian
penulis.
BAB II : AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DAN MITIGASI
RISIKO
Pada bagian ini, bab dua akan memaparkan teori-teori tentang kajian akad
musyarakah mutanaqisah, bentuk risiko, dan mitigasinya.
BAB III : GAMBARAN UMUM PERKARA PUTUSAN NOMOR 1024
K/PDT/2016 TENTANG AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH
Pada bagian ini, bab tiga berisi tinjauan tentang sengketa yang terjadi pada
akad musyarakah mutanaqisah pada Putusan Nomor 1024 K/Pdt/2016.
BAB IV : HASIL PENELITIAN
Pada bagian ini, bab empat merupakan inti dari penelitian, yang
mengemukakan analisa tentang mitigasi risiko sengketa akad musyarakah
mutanaqisah dengan studi kasus Putusan MA Nomor 1024 K/Pdt/2016.
BAB V : PENUTUP
Bab lima ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan
merupakan jawaban dari rumusan masalah.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
15
BAB II
AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DAN MITIGASI RISIKO
A. Musyarakah Mutanaqisah
1. Pengertian Musyarakah Mutanaqisah
Secara etimologi, syirkah berarti ikhtilaat (pencampuran), yakni
mencampurkan satu harta dengan harta yang lain sehingga tidak dapat
dipisahkan satu sama lain. Dalam bahasa Indonesia, kata syirkah dapat
diterjemahkan dengan istilah kemitraan, persekutuan, atau perkongsian.
Sedangkan secara terminologi, syirkah didefinisikan beragam oleh ulama
fiqih.
Menurut ulama golongan Malikiyah, syirkah berupa izin untuk
mendayagunakan harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh
keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya
untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun keduanya memiliki
hak yang sama.
Ulama golongan Hanabilah mendefinisikan syirkah dengan
penghimpunan hak (kewenangan) atau pengelolaan harta (tasharruf).
Sedangkan menurut ulama golongan Syafi‟iyah, syirkah merupakan
ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara
yang masyhur (diketahui). Ulama golongan Hanafiyah mendefinisikan
syirkah dengan ungkapan tentang adanya transaksi antara dua orang yang
bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.1
Dengan demikian, musyarakah adalah akad kerja sama antara dua
pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak
memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan
risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.2
1 Isnawati Rais, Hasanudin, Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada LKS, (Ciputat,
Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. (Jakarta; Oktober 2011), h. 105-106. 2 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. (Jakarta, Gema
Insani; Juli 2009), h. 90.
16
Sementara itu, Musyarakah Mutanaqisah (MMq) merupakan produk
turunan dari akad musyarakah, yang mana akad MMq terdiri dari dua kata
dasar. Kata dasar dari musyarakah adalah Syirkah yang berasal dari kata
syaraka-yusriku-syarkan-syarikan-syirkatan (syirkah) yang berarti kerja
sama, perusahaan atau kelompok/kumpulan. Musyarakah atau syirkah
merupakan kerja sama dalam modal dan keuntungan. Sedangkan,
mutanaqisah berarti mengurangi secara bertahap. Dengan itu, akad MMq
merupakan suatu skim musyarakah, di mana porsi dana salah satu pihak
akan menurun terus hingga akhirnya menjadi nol. Pada saat porsi dana
salah satu pihak menjadi nol, maka akan terjadi perpindahan kepemilikan
dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pada skim ini, bank dan nasabah
saling mencampurkan dananya untuk membiayai suatu proyek, dan
kemudian secara bertahap bank akan mengurangi porsi modalnya hingga
menjadi nol dalam suatu saat. Bank akan melengkapi kekurangan dana
milik nasabah sebagai implementasi percampuran dana. Kemudian barang
tersebut disewakan kepada nasabah dengan akad ijarah. Pembayaran sewa
dari nasabah kemudian dibagi secara proporsional antara bank dan
nasabah. Porsi bagi hasil untuk nasabah digunakan untuk mengurangi
porsi modal bank.1
Menurut Wahbah Zuhaili, musyarakah mutanaqisah merupakan
kesepakatan di antara dua pihak, yang mana bank akan membiayai
sebagian dari harga objek pembiayaan. kemudian, nasabah berhak
membayar bagian atau porsi kepemilikan bank secara bertahap dengan
teratur selama periode yang disepakati. Ketika nasabah membayar
angsuran ke bank, bagian bank dalam kepemilikan objek pembiayaan
berkurang dan bagian nasabah dalam kepemilikan objek pembiayaan
bertambah. Jika proses pembayaran berakhir, kepemilikan bank atas objek
Djamil, Fathurrahman. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di
Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Greuning, Hennie Van, Zamir Iqbal, Penerjemah Yulianti Abbas. Analisis Risiko
Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
Harahap, Isnaini, dkk. Hadis-Hadis Ekonomi. Jakarta: Prenada Media Group,
2015.
88
Hasanudin, H. Maulana & H. Jaih Mubarok. Perkembangan Akad Musyarakah.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Ismail. Manajemen Perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2011.
Karim, Adiwarman A. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2014.
Khan, Tariqullah, Habib Ahmed, Terj. Ikhwan Abidin Basri. Manajemen Risiko
Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2008.
Lathif, Azharuddin. Fiqh Muamalat. Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005.
Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2012.
Mujahidin, Ahmad. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di
Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
Prasetyoningrum, Ari Kristin. Risiko Bank Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2015.
Rachmadi, Usman. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar
Grafika, 2012.
Rais, Isnawati & Hasanudin. Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada LKS.
Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
Sabiq, Sayyid. Penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin. Fikih Sunnah 5. Jakarta:
Cakrawala Publishing, 2009.
Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Syariah; Produk-Produk dan Aspek-Aspek
Hukumnya. Jakarta: Kencana, 2014.
Sutedi, Adrian. Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum. Bogor:
Ghalia Indonesia, 2010.
89
Tim Lembaga Penelitian UIN Jakarta. Pedoman Penelitian UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta. Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.
Zulkifli, Sunarto. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta Timur:
Zikrul Hakim, 2007.
Yusuf, Muri. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.
Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
Jurnal
Hosen, Nadratuzzaman. “Musyarakah Mutanaqishah”. Al-Iqtishad. Vol. I, 2,
(2009): 9.
Lathif, Ah. Azharuddin. “Konsep dan Aplikasi Murabahah pada Perbankan
Syariah di Indonesia”. Ahkam. Vol. 12, 2, (2012): 74-75.
Marwini. “Aplikasi Pembiayaan Murabahah Produk KPRS di Perbankan
Syariah”. Al-Ihkam. Vol. 8, 1, (2013): 143-144.
M. Ridwan dan Syahruddin. “Implementasi Musyarakah Mutanaqisah sebagai
Alternatif Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia”. Tsaqafah.
Vol. 9, 1, (2013): 115.
Rokhim, Abdul. “Konstruk dan Model Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di
Bank Syariah”. Human Falah Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 2, 1, (2014):
65.
Peraturan
Fatwa DSN-MUI Nomor 73 Tahun 2008 Tentang akad Musyarakah Mutanaqisah.
Fatwa DSN-MUI Nomor 89 Tahun 2013 Tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing)
Syariah.
90
Keputusan DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah
Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Penyaluran Dana.
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1024 K/Pdt/2016.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian sengketa.
Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT).
Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
P U T U S A NNomor 1024 K/Pdt/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAM A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara:
RUSLAN FARIK, S.E., bertempat tinggal di Jalan Bukit Raya IV
RT 002 RW 011, Desa/Kelurahan Sariwangi, Kecamatan
Parongpong Nomor 19 Kota Bandung, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Musa Darwin Pane, S.H., M.H., dan kawan-kawan
Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Asosiasi Debitur
Bank Dan Asuransi (ADBDA), beralamat di Jalan Emong Nomor 7
Lantai 2 Ruangan 25 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 2 Desember 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
L a w a n
PT BANK OCBC NISP Tbk UNIT USAHA SYARIAH, Cs,bekedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 100 Kota Bandung,
yang diwakili oleh Joseph Chan Fook Onn dan Low She Kiat,
keduanya bertindak dalam jabatan masing-masing selaku
Direktur mewakili Direksi PT Bank OCBC NISP Tbk, dalam hal ini
memberi kuasa kepada FX. Tri Sumaryanto, S.H., M.H., dan
kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Law Offices SGS
Mandiri, beralamat di Wisma Korindo Lantai 5 Jalan MT. Haryono
Kav. 62 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
8 Januari 2016;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;
D a n:
1. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI CQKANTOR PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAKANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG,berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Kota
Bandung;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. Kantor
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
Wilayah VIII DJKN Bandung Cq. Kantor Kekayaan Negara& Lelang (KPKNL) Bandung, berkedudukan di Jalan Ambon
Nomor 1 Kota Bandung;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para
Turut Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Para Turut Termohon
kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan
Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:
1. Bahwa, pada Tahun 2012 sepengetahuan Penggugat antara Penggugat,
selaku debitur dengan Tergugat (PTBank OCBC NISP, Tbk-Unit Usaha
Syariah) selaku kreditur, telah terjalin hubungan keperdataan dalam hal
perjanjian kredit sebagaimana perjanjian kredit Nomor 14 Akta Akad
Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah juncto Akad Ijarah Nomor 15, yang
dibuat dihadapan Elisa Kurniati, S.H., M.H., Notaris dan PPAT, hal mana
perjanjian kredit dimaksud terkait hutang piutang antara Penggugat dengan
Tergugat yang pada pokoknya Penggugat mendapat pinjaman kredit yakni
sejumlah Rp2.230.000.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah)
dengan kewajiban membayar bunga serta biaya lain-lain;
2. Bahwa, sepengetahuan Penggugat atas pinjaman kredit a quo, Penggugat
telah memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor
2132, yakni atas tanah dan bangunan setempat terletak dan dikenal di
Jalan Batununggal Mulia Raya, Nomor 33, Kelurahn Mengger, Kecamatan
Bandung Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama
Ruslan Faruk, Surat Ukur Nomor 01483/Mengger/2007, seluas 200 m2 (dua
ratus meter persegi) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2133, yakni
atas tanah dan bangunan setempat terletak dan dikenal di Jalan
Batununggal Mulia Raya, Nomor 33, Kelurahan Mengger, Kecamatan
Bandung Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama
Ruslan Faruk, Surat Ukur Nomor 01484/Mengger/2007, seluas 194 m2
(seratus sembilan puluh empat meter persegi);
3. Bahwa, oleh karena nyata perjanjian kredit tersebut didasari atas dasar iktikad
baik para pihak, dan senyatanya Penggugat telah menikmati fasilitas kredit
tersebut dan Penggugat juga telah melakukan pembayaran-pembayaran
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
kepada Tergugat sebagaimana posita point 1 di atas, maka beralasan bagi
Hakim Yang Mulia menyatakan perjanjian kredit antara Penggugat dengan
Tergugat sebagaimana terurai pada posita point 1 (perjanjian kredit Nomor 14
Akta Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah juncto Akad Ijarah Nomor
15, yang dibuat di hadapan Elisa Kurniati, S.H., M.H., Notaris dan PPAT)
adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Bahwa, menurut penghitungan dan data yang ada pada Penggugat
sebagaimana bukti yang akan diajukan oleh Penggugat di dalam agenda
pembuktian, dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat
untuk perjanjian kredit a quo terhitung sejak perjanjian dibuat yakni sejumlah
kurang lebih Rp500.411.000,00 (lima ratus juta empat ratus sebelas ribu
rupiah), sehingga setidak-tidaknya Penggugat telah mengeluarkan prestasi-
prestasi berupa uang pembayaran untuk perjanjian a quo yakni sejumlah
Rp500.411.000,00 (lima ratus juta empat ratus sebelas ribu rupiah), hal mana
pembayaran tersebut menurut hemat Penggugat merupakan pembayaran
baik pokok, bunga dan biaya lainnya;
5. Bahwa, dengan mengacu pada pembayaran-pembayaran prestasi yang telah
dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana perhitungan di
atas yakni setidak-tidaknya sebesar Rp500.411.000,00 (lima ratus juta empat
ratus sebelas ribu rupiah), maka dalam kesempatan ini Penggugat memohon
kepada Hakim pemeriksa agar menyatakan bahwa Penggugat telah
melakukan prestasi berupa pembayaran kepada Tergugat untuk perjanjian
kredit a quo yakni sejumlah Rp500.411.000,00 (lima ratus juta empat ratus
sebelas ribu rupiah);
6. Bahwa, in casu adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat
terkait jumlah hutang tidak pasti, hal mana menurut Penggugat sisa hutang
Penggugat kepada Tergugat untuk perjanjian a quo yakni sebesar
tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu
rupiah) namun menurut Tergugat, Penggugat hanya baru membayar bunga
saja, oleh karenanya nyata ada sengketa antara Penggugat dengan
Tergugat, selaku demikian dalam kesempatan ini Penggugat memohon
kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa menyatakan menetapkan sisa
hutang Penggugat kepada Tergugat yakni sejumlah Rp1.729.589.000,00
(satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh
sembilan ribu rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia
Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
7. Bahwa, in casu Penggugat, tidak pernah ada kejelasan pasti mengenai
berapa sebenarnya sisa kewajiban Penggugat yang harus dibayarkan
kepada pihak kreditur in casu Tergugat baik pokok maupun bunganya, hal
tersebut menimbulkan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat,
ketidak pastian jumlah hutang (baik penghitungan pokok, bunga dan denda)
tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab Tergugat yang lalai dan tidak
hati-hati menjalankan sistem perbankan yang baik, hal mana tindakan
tersebut dapat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun moril,
termasuk beban beban yang seharusnya tidak dibayarkan atau dibayarkan
menjadi tidak pasti, sulit untuk menghitung dan memastikan jumlah sisa
hutangnya, tindakan Tergugat tersebut menurut Penggugat dapat
dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di
dalam Pasal 1365 KUH Perdata, selaku demikian dalam kesempatan ini
Penggugat memohon kepada Hakim Yang Mulia agar menyatakan Tergugat
telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa, selain itu terhadap objek jaminan dalam hutang piutang tersebut,
Tergugat memberitahukan kepada Penggugat dan mengumumkan bahwa
objek yang dijaminkan Penggugat akan dilelang pada tanggal 4 Desember
2014, hal ini tentu saja bertentangan dengan hukum hal mana masih ada
hak kebendaan Penggugat yang melekat pada bidang-bidang tanah dan
bangunan tersebut;
9. Bahwa, sejak dibuatnya perjanjian a quo, Penggugat selalu membayar
angsuran dengan tepat waktu dan tertib, akan tetapi dalam perjalanannya
Penggugat mulai berhenti membayar angsuran, hal ini diakibatkan karena
usaha Penggugat mengalami kemerosotan drastis dan Penggugat mengalami
musibah dalam usahanya, sehingga dalam melakukan pembayaran kewajiban
Penggugat kepada Tergugat pun mengalami hambatan, namun demikian
meskipun dalam kondisi yang demikian itu Penggugat tetap beriktikad baik
untuk membayar hutangnya tersebut kepada Tergugat dan berupaya terus
berjuang membangkitkan kembali usahanya, akan tetapi pada saat yang
sama Tergugat terus saja melakukan penagihan kepada Penggugat tanpa
memberikan rincian kewajiban bayar Penggugat kepada Tergugat yang pasti
dan jelas, tindakan Tergugat ini semakin membuat Penggugat merasa di
bawah tekanan dan menjadi bingung karena disatu sisi Penggugat harus
membangkitkan usaha Penggugat dan di sisi lain Penggugat harus
menanggung beban untuk membayar cicilan/angsuran kredit yang menurut
Penggugat dalam keadaan kondisi Penggugat saat ini sangatlah berat untuk
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
dilaksanakan sebagaimana dalam keadaaan-keadaan normal (usaha stabil),
selaku demikian beralasan bagi hakim yang mulia menyatakan Tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat
sebagaimana uraian posita-posita di atas, Penggugat mengalami kerugian
baik material maupun immaterial, dalam kesempatan ini Penggugat
memohon agar Tergugat dihukum membayar kerugian secara tunai dan
seketika, yang diperinci sebagai berikut:
a. Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak haknya
sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
b. Kerugian Immaterial berupa beban pikiran atas ketidakjelasan besarnya
kewajiban pembayaran dan beban moril atas pengumuman lelang yang
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang sulit diukur, namun dalam
kesempatan ini mohon dipersamakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;
11. Bahwa, demi keadilan dan kepastian hukum, terkait dengan Penggugat
tetap beritikad baik untuk melakukan kewajiban pembayaran pinjaman
kreditnya kepada Tergugat, hal mana Penggugat memohon agar Tergugat
dihukum dan diperintahkan untuk menjadwalkan hutang kreditnya yang
disesuaikan dengan kemampuan kekinian dari Penggugat, yakni
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya, selaku demikian Penggugat
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum dan
memerintahkan Tergugat agar melakukan penjadwalan ulang hutang
Penggugat dengan menetapkan sisa hutang sebesar Rp1.729.589.000,00
(satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh
sembilan ribu rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia
Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat
dan menjadwalkan angsurannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
perbulan dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya
kewajiban Penggugat kepada Tergugat;
12. Bahwa, Penggugat tidak pernah mengalihkan dalam bentuk jual beli atau
hibah atas asset jaminan tersebut kepada pihak lain, dan di sisi lain bahwa
nilai jaminan yang diberikan masih jauh melebihi nilai pinjaman Penggugat
kepada Tergugat sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dari Tergugat
terhadap asset jaminan tersebut, selaku demikian beralasan bagi Ketua/
Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum-petitum gugatan Penggugat
untuk seluruhnya termasuk terkait dengan adanya permohonan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
penjadwalan hutang;
13. Bahwa, dalam Perjanjian kredit a quo, nyata Penggugat memberikan jaminan
kepada Tergugat berupa Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2132,
yakni atas tanah dan bangunan setempat terletak dan dikenal di Jalan
Batununggal Mulia Raya, Nomor 33, Kelurahan Mengger, Kecamatan
Bandung Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama
Ruslan Faruk, Surat Ukur Nomor 01483/Mengger/2007, seluas 200 m2 (dua
ratus meter persegi) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2133, yakni
atas tanah dan bangunan setempat terletak dan dikenal di Jalan Batununggal
Mulia Raya, Nomor 33, Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota
Bandung, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Ruslan Faruk, Surat Ukur
Nomor 01484/Mengger/2007, seluas 194 m2 (seratus sembilan puluh empat
meter persegi) agar terhadap objek tanah dan bangunan jaminan a quo tidak
disalahgunakan oleh pihak Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat kuasa
atasnya selama proses perkara ini masih berjalan, maka Penggugat
memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan dalam
putusan provisinya memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang
mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penyemprotan/pemasangan
plang dijual, pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau
tindakan apapun atas objek jaminan tersebut sampai dengan adanya putusan
yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, serta mohon diletakkan
sita jaminan/sita persamaan atas obyek a quo;
14. Bahwa, terkait petitum gugatan Penggugat yang memohon kepada hakim
yang mulia agar ditetapkannya pembayaran yang telah dilaksanakan, sisa
hutang/kewajiban pembayaran dan/atau penjadwalan ulang hutang atas
dasar asas kepatutan dan keadilan tersebut mohon dibandingkan pula
putusan-putusan hakim/pengadilan yang memiliki nilai "Landmark
Decision", diantaranya sebagai berikut:
a. Putusan PengadilanNegeri Kelas IA Bandung Nomor 210/Pdt/G/2008/
PN Bdg., tanggal 23 Desember 2008 (telah berkekuatan hukum tetap)
dalam perkara gugatan dengan pihak Penggugat: Irwan Kahfi, S.E., dan
Peny Andrejani Nugroho, S.H., (Debitur), melawan pihak Tergugat: PT
Bank Bumiputera Indonesia, Tbk, cq. PT Bank Bumiputera Indonesia,
Tbk, Cabang Bandung (Kreditur), dalam pertimbangan hukumnya pada
halaman 18 alinea 1 putusan tersebut menyatakan: `:..bahwa Majelis
berpendapat bahwa sesuai rasa keadilan dan kepatutan gugatan
Penggugat untuk penjadwalan kreditnya cukup beralasan dan dapat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
dikabulkan disesuaikan dengan kemampuan Penggugat..'; kemudian di
dalam Amar putusannya halaman 20 baris 1 sampai dengan 4: "-
menghukum Tergugat untuk menjadwalkan hutang Penggugat sehingga
cicilan perbulannya yang harus dibayar oleh Penggugat sebesar
Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)...';
b. Putusan PengadilanNegeri Kelas IA Bale Bandung Nomor 148/Pdt/G/
2010/PN BB., tanggal 21 Maret 2011 antara H. Ujang Setiawan (Debitur)
Vs Ruyanto, Pimpinan CV Anugerah Jaya Lama (Kreditur), putusan
mana telah memiliki kekuatan hukum tetap Pertimbangan hukumnya
pada hal 21: "dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan,
maka cukup beralasan untuk menentukan mengenai sistem pembayaran
hutang Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut: bahwa hutang
Penggugat sebesar Rp1.494.035.000,00 (satu miliar empat ratus
sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) wajib dibayarkan kepada
Tergugat dengan sistem diangsur atau dicicil dengan jumlah yang harus
dibayar pada tiap bulannya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta
rupiah) sampai dengan seluruh hutang Penggugat sebagaimana di atas
dibayar lunas". Amar putusannya hal 22: "Mengabulkan gugatan
Penggugat sebagian,- Menyatakan bahwa jumlah hutang Penggugat
kepada Tergugat adalah sejumlah Rp1.494.035.000,00 (satu miliar
empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);-Menghukum
Penggugat untuk membayar jumlah hutang tersebut di atas dengan
sistem diangsur atau dicicil dengan cara dibayar pada setiap bulannya
sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan
dibayar lunas seluruh hutang Penggugat tersebut di atas;-Menghukum
Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar
Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)... ";
c. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 351/Pdt.G/2012/PN
Bdg., tanggal 9 April 2013 dalam perkara gugatan antara pihak Penggugat
Herry Suherman (debitur) VS pihak Tergugat PT Bank Perkreditan Rakyat
menyatakan : "...Bahwa Majelis Hakim memandang patut dan adil untuk
dikabulkan petitum Penggugat mengenai penjadwalan ulang pembayaran
hutang Penggugat kepada Tergugat dan dengan memperhatikan azas
keadilan dan kepatutan..'; kemudian amar putusannya pada halaman 56,
pokoknya sebagai berikut:"
Dalam Pokok Perkara:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat sampai saat ini telah membayar
hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp47.295.000,00 (empat puluh
tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Menetapkan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat Rp61.005.000,00
(enam puluh satu juta lima ribu rupiah);
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menjadwalkan
hutang Penggugat tersebut dengan cara diangsur perbulannya
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan lunasnya dibayar
sejumlah hutangnya tersebut yakni Rp61.005.000,00 (enam puluh
satu juta lima ribu rupiah);
d. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Nomor
245/Pdt/G/2014/PN Bdg, antara H. Eddy S. K, Vs PT Bank Jabar Banten
Syariah, yanq pada pokoknya memperkenankan Debitur melaksanakan
kewajibannya dengan cara dianqsur yakni sejumlah Rp20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah) per bulan hingga lunas kewajibannya yakni sebesar
Rp2.665.129.333,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus
dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah dari yang
seharusnya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) per bulannya;
15. Bahwa, agar dapat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana
dan biaya murah, serta dapat terhindarnya kerugian yang dapat muncul di
kemudian hari dirasakan oleh Penggugat, maka mohon kepada hakim
pemeriksa menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih
dahulu meski Tergugat mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);
16. Bahwa, ditariknya pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di dalam
perkara a quo adalah guna tertibnya hukum dan tidak kurangnya pihak, dan
agar tidak membantu peralihan hak (lelang, Jual Beli, Sewa dan Gadai)
terhadap objek bidang tanah dan bangunan milik Penggugat sampai dengan
adanya putusan yang bersifat final dan mengikat, selaku demikian mohon pula
kepada Hakim Yang Mulia menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat I
dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara
a quo terutama dalam hal tidak membantu proses peralihan hak (lelang, Jual
Beli, Sewa dan Gadai) terhadap objek jaminan a quo sampai dengan adanya
putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;
17. Bahwa, gugatan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dan
dikabulkan seluruhnya, tentunya para pihak haruslah dipanggil di muka
persidangan serta bagi Tergugat beralasan agar dihukum untuk membayar
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
seluruh biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan HIR,
peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Negara Kesatuan
Republik Indonesia, serta asas keadilan dan kepatutan dengan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Penggugat selaku subyek hukum pencari
keadilan mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA
Bandung yang memeriksa dan mengadili memberi putusan sebagai berikut:
Dalam Provisi:
"Memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan atau
siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penyemprotan/
pemasangan plang dijual, pengalihan hak (Jual-beli, lelang, sewa, gadai atau
hibah) atau tindakan apapun atas tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat
Hak Guna Bangunan Nomor 2132 yang setempat terletak dan dikenal di Jalan
Batununggal Mulia Raya, Nomor 33, Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung
Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Ruslan Faruk, Surat
Ukur Nomor 01483/Mengger/2007, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) dan
tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2133
yang setempat terletak dan dikenal di Jalan Batununggal Mulia Raya, Nomor 33,
Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa
Barat, tercatat atas nama Ruslan Faruk, Surat Ukur Nomor 01484/Mengger/2007,
seluas 194 m2 (seratus sembilan puluh empat meter persegi), sampai dengan
adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;
Dalam Pokok Perkara:
Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat
sebagaimana terurai pada posita point 1 (perjanjian kredit Nomor 14 Akta
Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Juncto Akad Ijarah Nomor 15,
yang dibuat dihadapan Elisa Kurniati, S.H., M.H., Notaris dan PPAT) adalah
sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan prestasi berupa
pembayaran kepada Tergugat untuk perjanjian kredit a quo yakni sejumlah
Rp500.411.000,00 (lima ratus juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
4. Menyatakan menetapkan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat yakni
sejumlah Rp1.729.589.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan
juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau sejumlah tertentu
yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
Penggugat kepada Tergugat;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar melakukan penjadwalan
hutang Penggugat dari sisa hutang Penggugat yakni sebesar
Rp1.729.589.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus
delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut
Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan
menjadwalkan angsurannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
perbulannya dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya
kewajiban Penggugat kepada Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika
yang diperinci sebagai berikut:
a. Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya
sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
b. Kerugian Immaterial berupa beban pemikiran atas ketidakjelasan beban
kewajiban pembayarannya dan atas pengumuman lelang yang tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu yang sulit diukur, namun dalam
kesempatan ini mohon sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;
8. Meletakkan sita jaminan/sita persamaan terhadap objek terperkara yakni:
tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor
2132 yang setempat terletak dan dikenal di Jalan Batununggal Mulia Raya,
Nomor 33, Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung,
Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Ruslan Faruk, Surat Ukur Nomor
01483/ Mengger/2007, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) dan tanah
dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2133 yang
setempat terletak dan dikenal di Jalan Batununggal Mulia Raya, Nomor 33,
Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Propinsi
Jawa Barat, tercatat atas nama Ruslan Faruk, Surat Ukur Nomor 01484/
Mengger/2007, seluas 194 m2 (seratus sembilan puluh empat meter persegi);
9. Menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu
meski Tergugat mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);
10. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II
untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo terutama
dalam hal tidak membantu proses peralihan hak (lelang, Jual Beli, Sewa
dan Gadai) terhadap objek jaminan a quo sampai dengan adanya putusan
yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
11. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat untuk seluruhnya;
Atau: Subsidair;
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung
berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, ex a
quo et bono;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
Kompetensi Absolut:
1. Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya
“Hukum Acara Perdata Indonesia”, Edisi Keempat, 1993, Penerbit Liberty,
Yogyakarta, pada halaman 62, alinea kedua menyatakan “wewenang
mutlak atau kompetensi absolut, yaitu wewenang badan pengadilan dalam
memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa
oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama
(Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan
peradilan lain (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama)”;
2. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat
adalah hubungan kerja sama untuk membiayai pembelian barang secara
Musyarakah Mutanaqisah menurut ketentuan Syariah, dimana besar porsi
pembelian masing-masing sudah ditentukan di awal sesuai dengan
kesepakatan, yaitu pembelian berupa tanah dan bangunan rumah yang
terletak di:
- Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Bandung Kidul,
Kelurahan Mengger, setempat dikenal sebagai Jalan Batununggal Mulia
Raya Nomor 33, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi), sebagaimana
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2132/Mengger, atas nama Nyonya
Yayuk Rachmanti, Sarjana Tenik;
- Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Bandung Kidul,
Kelurahan Mengger, setempat dikenal sebagai Jalan Batununggal Mulia
Raya Nomor 33, seluas 194 m2 (seratus sembilan puluh empat meter
persegi), sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2133/
Mengger, atas nama Nyonya Yayuk Rachmanti, Sarjana Tenik;
Sebagaimana ternyata dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah
Nomor 14 tanggal 2 April 2012, yang dibuat di hadapan Elisa Kurniati,
S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat bersedia melakukan pembayaran
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
pengambilalihan rumah yang menjadi porsi kepemilikan Tergugat secara
bertahap dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jangka waktu sewa
atas dasar kesepakatan, sebagaimana ternyata dalam Akad Ijarah Nomor 15
tanggal 2 April 2012, yang dibuat di hadapan Elisa Kurniati, S.H., M.H., Notaris
di Korta Bandung;
4. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah
Nomor 14 tanggal 2 April 2012, yang dibuat di hadapan Elisa Kurniati, S.H.,
M.H., Notaris di Kota Bandung (”Akad Pembiayaan Musyarakah
Mutanaqisah”), ditegaskan bahwa ”Bilamana musyawarah sebagai dimaksud
ayat 1 Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian
perselisihan, maka mengenai Akad ini dan segala akibatnya Para Pihak
sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak
berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Agama di Kota Bandung”;
Selanjutnya Pasal 26 ayat (2) Akad Ijarah Nomor: 15 tanggal 2 April 2012,
yang dibuat di hadapan Elisa Kurniati, S.H., M.H., Notaris di Korta Bandung
(”Akad Ijarah”), kembali menegaskan bahwa ”Bilamana musyawarah
sebagai dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat
mengenai penyelesaian perselisihan, maka mengenai Akad ini dan segala
akibatnya Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili)
yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Agama di
Kota Bandung”;
Dengan demikian jelaslah bahwa dalam hal terjadi perselisihan atau
sengketa dalam pelaksanaan kedua Akad tersebut di atas, jika kemudian
penyelesaian secara musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka
Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikannya melalui
Pengadilan Agama Bandung, sebagaimana pilihan domisili yang dipilih
dalam Pasal 21 ayat (2) Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dan
Pasal 26 ayat (2) Akad Ijarah;
Oleh karenanya in casu yang mempunyai wewenang mutlak atau
kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan
Penggugat adalah Pengadilan Agama Bandung, bukan Pengadilan Negeri
Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang
memeriksa dan mengadili perkara Nomor 568/Pdt.G/2014/PN Bdg;
5. Bahwa dalam dalil Penggugat disebutkan bahwa pokok sengketa dalam
perkara ini adalah tentang ketidakpastian jumlah hutang Penggugat kepada
Tergugat, yang mendasarkan pada Akad Pembiayaan Musyarakah
Mutanaqisah dan Akad Ijarah;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
Berdasarkan Pasal 24 Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah
ditegaskan bahwa ”Nasabah tunduk kepada semua ketentuan Syariah dan
kebiasaan mengenai akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah dan
perjanjian pemberian jaminan yang berlaku pada Bank serta peraturan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) baik yang telah maupun yang akan
ditetapkan dikemudian hari dan hal tersebut telah disetujui oleh Nasabah”;
Selanjutnya Pasal 25 Akad Ijarah kembali menegaskan bahwa
”Pelaksanaan Akad tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia dan ketentuan Syariah yang berlaku bagi Bank,
termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”;
Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (”UU
Nomor 3/2006”), menyatakan bahwa ”Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a)
obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g)
sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana
pensiun lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah ”;
Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah (”Undang Undang Nomor 21/2008”), menyatakan bahwa ”Yang
dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”;
Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 21/2008, menyatakan bahwa
”Yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank
Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak
dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah”;
Pasal 1 angka 25 Undang Undang Nomor 21/2008, menyatakan bahwa
”Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan
yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam
bentuk mudharabah dan musyarakah; (b) transaksi sewa menyewa dalam
bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau
Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai
dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah
jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil”;
Selanjutnya Pasal 55 Undang Undang Nomor 21/2008 menyatakan dalam:
Ayat (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
Ayat (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa
dilakukan sesuai dengan isi Akad;
Ayat (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah;
6. Sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa hubungan hukum yang
terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja sama untuk
membiayai pembelian barang secara Musyarakah Mutanaqisah menurut
ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia, dalam hal mana Penggugat bersedia melakukan pembayaran
pengambilalihan rumah yang menjadi porsi kepemilikan Tergugat secara
bertahap dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jangka waktu sewa
atas dasar kesepakatan (Ijarah);
Dengan demikian terbukti bahwa tindakan/perbuatan yang dilaksanakan
diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah termasuk dalam
bidang ekonomi syariah atau Perbankan Syariah, oleh karenanya jelaslah
pokok sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas adalah
mengenai sengketa ekonomi syariah atau Perbankan Syariah;
7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa perkara ini
termasuk dalam perkara sengketa ekonomi syariah atau Perbankan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
Syariah, sehingga berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3/2006
dan Pasal 55 Undang Undang Nomor 21/2008, yang mempunyai
wewenang mutlak atau kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili
perkara gugatan Penggugat adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Agama, bukan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, oleh
karenanya Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara
Nomor 568/Pdt.G/2014/PN Bdg;
8. Bahwa untuk itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini kiranya
berkenan untuk memberikan putusan sela atas eksepsi tentang kompetensi
absolut ini;
Petitum/Tuntutan Tidak Jelas:
1. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., sebagaimana diuraikan dalam
bukunya yang berjudul “Hukum Acara perdata Indonesia“, Penerbit Liberty
1993-Yogyakarta, halaman 41, menyatakan bahwa “petitum atau tuntutan
ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan
oleh hakim. Jadi petitum itu akan mendapatkan jawabannya didalam dictum
atau amar putusan. Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan
petitum dengan jelas dan tegas (Pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau
tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”;
2. Bahwa ternyata petitum/tuntutan butir 3 telah dirumuskan secara tidak jelas,
yaitu: “Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan prestasi berupa
pembayaran kepada Tergugat untuk perjanjian kredit a quo yakni sejumlah
Rp500.411.000,00 (lima ratus juta empat ratus sebelas ribu rupiah)”;
Bahwa petitum/tuntutan ini tidak jelas (kabur), karena hanya menyebutkan
perjanjian kredit a quo, tidak dirumuskan secara jelas dan tegas, yang
manakah yang dimaksud dengan perjanjian kredit a quo, apakah
merupakan akta otentik atau akta di bawah tangan, jika otentik dibuatnya di
hadapan Notaris siapa, kemudian juga nomor dan tanggal dibuatnya
perjanjian tidak disebutkan;
3. Dengan demikian, terbukti bahwa petitum/tuntutan Penggugat tersebut
tidak jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak
dapat diterima (vide: Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember
1975 Nomor 582 K/sip/1973);
Eksepsi Turut Tergugat I:
Bahwa Turut Tergugat I berpendirian perkara ini adalah murni perkara perdata
antara pihak Penggugat dan Tergugat yang tidak ada keterkaitan dengan Turut
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
Tergugat I, dan telah terbukti pula baik pada Posita maupun Petitum dalam
Surat Gugatan Penggugat tidak terdapat perbuatan Turut Tergugat I yang
merugikan kepentingan pihak lain (dalam hal ini Penggugat), maka Turut
Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan
untuk memutuskan mengeluarkan Turut Tergugat I sebagai pihak dari perkara ini;
Eksepsi Turut Tergugat II:
1. Eksepsi Kompetensi Absolut:
Bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan
memutus perkara a quo dengan alasan:
- Bahwa dalam positanya, Penggugat mendalilkan mempunyai hutang
kepada PT Bank OCBC NISP, Tbk Unit Usaha Syariah sebagaimana
dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Nomor 14 tanggal 2
April 2012 dan Akad Ijarah Nomor 15 tanggal 2 April 2012 yang dibuat
dihadapan Notaris Elisa Kurniati, S.H., Notaris di Kota Bandung;
- Bahwa dalam Pasal 26 Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah
Nomor 14 tanggal 2 April 2012 dan Akad Ijarah Nomor 15 tanggal 2 April
201, menyatakan apabila terjadi perselisihan diantara para pihak yang
tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, para pihak sepakat
memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak
berubah pada Kantor Pengadilan Agama Bandung;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Bandung
harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara a quo;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah
memberikan Putusan Nomor 568/Pdt.G/2014/PN Bdg., tanggal 8 Juli 2015
dengan amar sebagai berikut:
1. Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa
perkara ini;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp2.071.000,00
(dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan
Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh
Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 462/PDT/2015/PT BDG.,
Tanggal 10 November 2015;
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Desember 2015 kemudian terhadapnya
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada
tanggal 16 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi
Nomor 93/Pdt/KS/2015/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat
alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada
tanggal 28 Desember 2015;
Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding
tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding
pada tanggal 31 Desember 2015 dan kepada Para Turut Termohon Kasasi/
Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 29 Desember 2015;
Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan
memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada
tanggal 14 Januari 2016;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh
karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015 Pemohon Kasasi (dahulu
Pembanding) melalui kuasa hukumnya telah menerima Surat Pemberitahuan
Isi Putusan Banding Nomor 462/PDT/2015/PT BDG, Juncto Nomor
568/PDT/G/2014/PN Bdg, tentang isi putusan Pengadilan Tinggi Bandung
tanggal 10 November 2015 Nomor 462/PDT/2015/PT BDG, Juncto Putusan
Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 Juli 2015 Nomor 568/Pdt.G/2014/PN
Bdg, dan pada tanggal 16 Desember 2015 telah mengajukan
pemeriksaan ulang pada tingkat kasasi terhadap Putusan Pengadilan
Tinggi Bandung (Jawa barat) Nomor 462/PDT/2015/PT BDG, Juncto
Nomor 568/Pdt/G/2014/PN Bdg, dan tercatat dalam Akta Permohonan Kasasi
Nomor 93/Pdt/KS/2015/PN Bdg, di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus
Bandung, oleh karena diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta
memenuhi syarat yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan,
selaku demikian permohonan kasasi secara formil dapat diterima:
2. Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding) menolak isi putusan
Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 462/PDT/2015/PT BDG Juncto Nomor
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
568/PDT/G/2014/PN.Bdg, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
M E N G A D I L I:
- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Juli 2015
Nomor 568/Pdt.G/2014/PN Bdg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding
ditetapkan berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding) menolak terhadap
pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung (Jawa Barat)
pada halaman 4 alinea kedua yang menyatakan “...tidak ada hal baru yang
baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat
menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama,
dst...” kemudian pada halaman 4 alinea ketiga yang menyatakan “...maka
pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama
tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan
Tinggi sendiri dan seterusnya....;
Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung (Jawa Barat)
telah salah menerapkan hukum, karena telah bertentangan dengan
ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009,
yakni pada ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:
- Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan: Pengadilan membantu pencari
keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk
dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan “hakim dan hakim konstitusi wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat”;
- Pasal 50 ayat (1) putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan
dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang
dijadikan dasar untuk mengadili;
4. Bahwa, merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
kehakiman serta merujuk pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
tanggal 19 Agustus 1972 Nomor 9K/SIP/1972 yang pada prinsipnya
mensyaratkan bahwa ”Majelis Hakim harus memberi pertimbangan hukum
yang cukup bagi para pihak dan tidak diperkenankan untuk tidak
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
mempertimbangkan sama sekali fakta-fakta yang terungkap dalam
adalah merupakan itikad baik dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding)
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Termohon Kasasi (dahulu
Terbanding), bahwa terkait penjadwalan ulang hutang merupakan salah
satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan perbankan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, tanggal 20
Januari 2005, Tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum, khususnya
Pasal 1 angka 25, yang menyatakan upaya perbaikan yang dilakukan Bank
dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan
untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: (a)
Penurunan suku bunga kredit, (b). Perpanjangan jangka waktu kredit, (c)
Pengurangan tunggakan bunga kredit, (d). Pengurangan tunggakan pokok
kredit, (e). Penambahan fasilitas kredit, dan (f). Konversi kredit menjadi
penyertaan modal sementara. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka
25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 di atas, telah jelas dan
terang dinyatakan bahwasanya pemberian perbaikan atau penjadwalan
ulang utang dilakukan terhadap debitor yang mengalami kesulitan, oleh
karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya didasarkan pada keadilan dan
kemanfaatan pemberian perbaikan tersebut disesuaikan dengan
kemampuan dari debitor yang mengalami kesulitan, selaku demikian
terhadap permohonan penjadwalan ulang hutang yang dimohonkan oleh
yakni sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan adalah sangat
beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya mohon agar
Yang Mulia Majelis Hakim Agung mempertimbangkan permohonan ini;
8. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Tinggi tidak meneliti secara seksama materi
gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/
Penggugat), hal mana pada prinsipnya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/
Penggugat mengakui adanya peijanjian kredit yang dibuat antara Pemohon
Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dan Termohon (dahulu Terbanding)
sebagaimana Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Nomor 14 tanggal
2 April 2012 dan Akad Ijarah Nomor 15 tanggal 2 April 2012, namun dalam
proses pelaksanaannya telah terjadi sengketa perdata terkait adanya
perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi
(dahulu Terbanding) di dalam menjalankan kedua peijanjian kredit a quo,
gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang diajukan
melalui Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung telah bersesuaian
hukum, mohon kepada Hakim Tinggi yang memeriksa membandingkan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1511 K/Sip/1975 yang dalam
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
kaidah hukumnya menyatakan “Pengadilan Tinggi tidak bersalah
menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa karena ternyata
gugatan Penggugat adalah terkait adanya perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahulu
Terbanding), maka Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung berwenang
untuk memeriksa mengadili dan memberikan putusan atas gugatan yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat);
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat:
Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan
bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan perjanjian Nomor 14
tanggal 2 April 2012 tentang Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dan
Nomor 15 tanggal 2 April 2012 tentang Akad Ijarah dimana kedua pihak telah
sepakat memilih forum penyelesaian Perselisihan di Pengadilan Agama
Bandung (choice of forum);
Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan
mengadili perkara a quo;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan
Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan
dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi RUSLAN FARIK, S.E., tersebut harus ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon
Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;
Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I:1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RUSLAN FARIK, S.E.,
tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar
biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini
ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2016
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-
Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para
Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti
Biaya-biaya Kasasi:1. M e t e r a i…………….. Rp 6.000,002. R e d a k s i…………….. Rp 5.000,003. Administrasi kasasi……….. Rp489.000,00
Jumlah ……………… Rp500.000,00
Untuk SalinanMahkamah Agung RI.
a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata
Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.NIP.19610313 198803 1 003
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22