. Ir. SUKOSO., M.Sc... · 2. rPP Jenis dan Tarif atas Jasa Penerimaan Bukan Pajak Pada Kemenag Membahas tarif sertifikasi halal dan tarif-tarif layanan lainnya di Kementerian Agama

UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH

Pasal 5 ayat 3Untuk penyelenggaraan JPH

sebagaimana dimaksud pad ayat (2) dibentuk BPJPH yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri

Pasal 64

BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan

Lady 23112015

KELEMBAGAAN: KESIAPAN ORGANISASI

Struktur organisasi BPJPH dalam Struktur Kemenag, PP Nomor 83, tahun 2015

Halal Product Assurance

Organization Agency

(Head)Secretary Department

(Secretary)

Planning and IT

Financial

Organization,

Staffing, and Law

Registration and

Certification

(Director )Halal Registra

tionHalal

Certification

Verification

Guidance and Supervision

(Director )Guidance

for Halal

Auditor and

Stakeholder

Supervision on Halal

Product

Cooperation and Standard

(Director )

Cooperation

Standard

DAFTAR REGULASI DAN PERKEMBANGANNYA (1)

No. Regulasi Uraian Status1. rPP Peraturan

Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Membahas tentang substansi penyelenggaraan Jaminan produk halal, lokasi, tempat dan alat proses produk halal, kerjasama, pengawasan dan kriteria produk halal

• Harmonisasi di Kementrian Hukum dan Ham

DAFTAR REGULASI DAN PERKEMBANGANNYA (2)

No. Regulasi Uraian Status2. rPP Jenis dan

Tarif atas Jasa Penerimaan Bukan Pajak Pada Kemenag

Membahas tarif sertifikasi halal dan tarif-tarif layanan lainnya di Kementerian Agama

• pembahasan finalisasi di Kemenkeu, sebelum dilanjutkan harmonisasi.

3. PMA tentang Tata Cara Permohonan dan Pembaruan sertifikat

Membahas tentang tata cara serta proses permohonan dan pembaruan sertifikat halal

Harmonisasi oleh biro hukum

4. PMA Produk bersertifikat halal dan hewan yang diharamkan

Membahas tentang produk wajib bersertifikat halal, penggolongan produk yang wajib bersertifikat halal, hewan yang diharamkan..

Sedang ditelaah dan diharmonisasi oleh biro hukum

DAFTAR REGULASI DAN PERKEMBANGANNYA (3)

No. Regulasi Uraian Status5. PMA Label Halal Membahas tentang syarat

memperoleh label halal, bentuk label halal, kewajiban mencantumkan label halal, pembinaan dan pengawasan label halal.

Sedang ditelaah dan diharmonisasi oleh biro hukum

6. PMA Tata Cara Penerapan Pendirian dan Akreditasi LPH

Membahas tentang Tata Cara Penerapan LPH, Pendirian LPH dan akreditasi LPH

Sedang ditelaah dan diharmonisasi oleh biro hukum

7. PMA Tentang Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Jenis Produk Tanpa Sertifikat Halal/Nonhalal

Membahas tentang pelanggaran terhadap UU JPH sanksi terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan jenis produk tanpa sertifikat halal/nonhalal

Sedang ditelaah dan diharmonisasi oleh biro hukum

DAFTAR REGULASI DAN PERKEMBANGANNYA (4)

No. Regulasi Uraian Status8. PMA Peran Serta

MasyarakatMembahas tentang bentuk peran serta masyarakat, tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat, pelaporan dan pengaduan produk halal.

Sedang ditelaah dan diharmonisasi oleh biro hukum

9. PMA Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama dengan Pemerintah dan Lembaga dan Luar Negeri.

Membahas tentang tata cara penyelenggaraan kerja sama, tahapan penyusunan MSP (Memorandum Saling Pengakuan), prosedur dan mekanisme perpanjangan MSP.

Sedang ditelaah dan diharmonisasi oleh biro hukum

10. PMA Pengelolaan Keuangan BPJPH

Struktur Pengelola PNBP, biaya sertifikasi halal, mekanisme pengelolaan, syarat dan tata cara tariff, pelaporan, realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP sertifikasi halal

Sedang ditelaah dan diharmonisasi oleh biro hukum

DAFTAR REGULASI DAN PERKEMBANGANNYA (5)

No. Regulasi Uraian Status11. PMA Penyelia

HalalMembahas persyaratan, tugas, dan wewenang penyelia halal

Sedang ditelaah dan diharmonisasi oleh biro hukum

12. PMA Sertifikasi , Pengangkatan dan Pemberhentian Auditor Halal

Membahas persyaratan dan mekanisme sertifikasi , pengangkatan dan pemberhentian auditor halal

Sedang ditelaah dan diharmonisasi oleh biro hukum

13. PMA Pengawasan

Membahas tentang tata cara penyelenggaraan Pengawasan Jaminan Produk Halal.

Belum dibahas.

14. MoU dengan MUI

Perjanjian kerjasama terkait 3 hal:1. Auditor Halal2. LPH3. Sidang Fatwa MUI

Dalam Pembahasan

Food

SERVICES

Non-Food

GOODS

Slaughtering

Transformation

Distribution

Cosmetics

Pharmaceuticals

Textiles

Ingredients

Non- Financial Financial

Insurances

Leasing

Fiduciaries

Logistics

Banks

Societal*

HALALMARKETS

ISLAMICFINANCE

*Culture, Education, Health, Leisure, etc.

5 Pilars of devotion:

•Testimony of Faith•Prayer•Payment of the Zakat•Fasting during Ramadan•Pilgrimage to Mecca

• Social

• Economical• Political• Cultural • Scientific• …

LAWShariah

DEVOTIONIbadat

RELATIONS Mouamalat

SACREDTAXZakat

FOUNDING

PRINCIPLES

VIRTUEAkhlaq

FAITHAquidah

Humans between them

Hum

ans

tow

ards

G

odIslam and Economics

In Europe

Justified

Natu

rall

yHa

lal

Halal

Export

Club

EUROMED Halal Hub

ASEANHalal Hub

MIDDLE EAST Halal Hub

Indonesian Halal Hub ?

CLUBS

HUBS

&

R&D & Design

Marketing& Sale Logistics Production Supply

FARM FORK

TEST DESK

Producer/Company:- HALAL Quality

Controller-(Penyelia Halal)

MUI(FATW

A)

Halal Product Assurance

Organization Agency(BPJPH)

(5 days)

Halal Certificate

Label /LogoHalal

Valid 4 Years

Halal Examination Agency(LPH) :-Halal Auditor- Laboratory

30 days

10 days

7 days

Halal Center(Accompany)

MUI(FATWA)

Halal Product Assurance

Organization Agency(BPJPH)

(5 days)

Halal CertificateLabel

/LogoHalalValid 4 Years

Halal Examination Agency(LPH)-Halal Auditor- Laboratory

SMEHalal

Proper

7 days30 days

10 days

THANK YOU