Top Banner
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JEMAAH HAJI KHUSUS MENGENAI WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PT ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel) Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Oleh MAZDA HAMDI ISMAIL NIM: 1111048000057 KONSENTRASI HUKUM BISNIS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H/ 2016 M
224

repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Aug 02, 2019

Download

Documents

phungdang
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JEMAAH HAJI KHUSUS MENGENAI

WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PT

ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

MAZDA HAMDI ISMAIL

NIM: 1111048000057

KONSENTRASI HUKUM BISNIS

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1437 H/ 2016 M

Page 2: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

i

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JEMAAH HAJI KHUSUS MENGENAI

WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PT

ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

MAZDA HAMDI ISMAIL

NIM: 1111048000057

KONSENTRASI HUKUM BISNIS

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1437 H/ 2016 M

Page 3: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id
Page 4: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id
Page 5: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id
Page 6: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

v

ABSTRAK

Mazda Hamdi Ismail. NIM 1111048000057. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

JEMAAH HAJI KHUSUS MENGENAI WANPRESTASI DAN PERBUATAN

MELAWAN HUKUM PADA PT ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA (Analisis

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 295/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Sel).

Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436 H/2016 M. ix

+ 79 halaman + 131 halaman lampiran.

Ibadah haji merupakan salah satu ritual pokok dalam agama Islam Yang

diwajibkan sekali seumur hidup bagi setiap Muslim. Atas besarnya animo

masyarakat untuk berhaji dan umroh ini telah pula berdampak pada meningkatnya

pertumbuhan usaha travel biro perjalanan ibadah haji dan umroh. Selain itu,

dalam sistem penyelenggaraan haji di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) bagian,

Yakni: penyelenggara haji reguler (Pemerintah) dan penyelenggara haji khusus

(swasta). Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia saat ini masih menimbulkan

pertanyaan-pertanyaan terkait banyak ditemukan permasalahan haji di lapangan.

Hal ini bersinggungan dengan Pasal 29 Undang-Umdang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 dan belum sejalan dengan tujuan penyelenggaraan haji Indoensia,

yakni “untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-

baiknya melalui sistem dan manajemen yang baik”. Tujuan dari skripsi ini adalah

untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan

negeri no. 295/pdt.g/2013/pn.jkt.sel, serta untuk mengetahui bagaimana dampak

Page 7: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

vi

yang ditimbulkan setelah putusan pengadilan negeri no. 295/pdt.g/2013/pn.jkt.sel

sudah berkuatan hukum tetap.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan

menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan

pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan mengacu

kepada Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen dan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Ibadah haji. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan

yang dilakukan dengan cara menelaah latar belakang serta perdebatan atas hasil

Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No. 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada penyelenggara ibadah

haji swasta yang masih lalai dalam memberikan pelayanannya bagi para calon

jemaah haji. Serta hasil putusan yang diberikan Majlis Hakim bagi Penggugat

sudah cukup adil walaupun masih ada menurut penulis yang masih kurang dalam

putusannya, yaitu: sanksi administratif dan sanksi sita jaminan. Dan dampak atas

putusan tersebut adalah sebagai Yurisprudensi bagi siapa saja dilain waktu ada

orang mengalami kejadian pelanggara hukum yang sama.

Kata Kunci : Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, Perlindungan Konsumen,

Jemaah Haji Khusus

Page 8: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id
Page 9: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

viii

memberikan do’a serta dukungannya dalam untaian ilmu agama kepada

penulis selama ini.

8. Kakanda Tercinta, H. Aan Andriawan, khususnya Faisal Romdhoni dan

Helmi Atmawati yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada

penulis untuk menyelesaikan studi S1.

9. Abdul Khoir, Rifki Wibowo, Zainatul Abadian, Gilang, serta temen-temen w.

Terima kasih juga atas dukungan, doa, dan semangatnya selama w menyusun

skripsi ini.

10. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum angkatan

2011 khususnya kawan-kawan Ilmu Hukum B dan Hukum Bisnis, seperti:

Marwan, Gary, Tomi, Andrio, Rifki, Zaimi, serta lainnya. Terima kasih atas

dukungan dan pengalaman dalam suka-duka yang telah diberikan selama

kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

11. Federasi Olahraga Mahasiswa, khususnya Ines, Akip, Adnan, keluarga besar

divisi bola volly, keluarga KKN Valensi serta yang lainnya. Terima kasih atas

segala motivasi dan dukungan yang diberikan selama ini.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT

memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka.

Amin.

Demikian ini penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-

besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang

berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua

pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Jakarta, 07 Januari 2016

Penulis

Mazda Hamdi Ismail

Page 10: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

ix

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL.............................................................................................................. i

PESETUJUAN PEMBIMBING........................................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI................................................................................. iii

LEMBAR PERNYATAAN................................................................................................... iv

ABSTRAK.............................................................................................................................. v

KATA PENGANTAR............................................................................................................ vii

DAFTAR ISI........................................................................................................................... ix

DAFTAR LAMPIRAN......................................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah................................................................................................. 1

B. Batasan Dan Rumusan Masalah..................................................................................... 4

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan...................................................................................... 5

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual................................................................................. 6

E. Kajian Terdahulu............................................................................................................ 7

F. Metode Penelitian........................................................................................................... 8

G. Sistematika Penulisan......................................................................................................... 11

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen di Indonesia.................................................... 12

2. Sumber-Sumber Hukum Konsumen........................................................................ 16

3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen......................................................................... 19

4. Tujuan Perlindungan Konsumen.............................................................................. 21

5. Hak dan Kewajiban Konsumen................................................................................ 22

6. Hak, Kewajiban, dan Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha................................. 23

Page 11: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

x

7. Penyelesaian Sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha................................... 28

B. Tinjauan Umum tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

1. Pengertian Penyelenggaraan Ibadah Haji................................................................. 33

2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Ibadah Haji............................................................ 34

3. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Ibadah Haji....................................................... 35

4. Unsur-Unsur Penyelenggara Ibadah Haji di Indonesia............................................ 37

5. Kewajiban Penyelenggara Ibadah Haji.................................................................... 44

BAB III TINJAUN UMUM PUTUSAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

SELATAN NOMOR 295/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL

A. Sejarah PT Assuryaniyah Cipta Prima........................................................................... 46

B. Posisi Kasus

1. Pihak Yang Berpekara............................................................................................... 46

2. Pertimbangan Hukum................................................................................................ 53

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELATAN NOMOR

295/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL

A. Analisis Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan dalam Putusan No.295/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Sel..................................................

59

B. Dampak Hukum yang Ditimbulkan Atas Putusan Nomor

295/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Sel.................................................................................................

66

BAB V PENUTUPAN

H. Kesimpulan..................................................................................................................... 75

I. Saran................................................................................................................................... 75

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................................... 77

LAMPIRAN

Page 12: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

xi

Page 13: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

xi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah

Haji

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Page 14: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan salah satu ritual pokok dalam agama Islam yang

diwajibkan sekali seumur hidup bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat1 dan

mampu (istithâ„ah). Kemampuan yang dimaksud meliputi aspek kesehatan

jasmani dan rohani, keamanan, kemampuan ekonomi yang memadai, baik untuk

perbekalan selama menjalankan ibadah haji maupun bekal keluarga yang

ditinggalkan, serta didukung oleh pengetahuan tentang manasik haji.

Dilihat dari sisi ekonomi, perjalanan haji memerlukan biaya yang tidak

sedikit. Dalam konteks ini, berhubungan dengan kemampuan ekonomi masyarakat

yang dapat dilihat dengan beragamnya strata dan status sosial dalam masyarakat.

Di sisi lain, kondisi perekonomian negara yang semakin kondusif memiliki

kontribusi besar terhadap peningkatan penghasilan per kapita rakyat Indonesia.2

Kondisi ini kian meningkatkan animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji

dari tahun ke tahun.

Besarnya animo masyarakat untuk berhaji dan umroh ini telah pula

berdampak pada meningkatnya pertumbuhan usaha travel biro perjalanan ibadah

haji dan umroh. Selain itu, dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas

nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri

Agama.3

Saat ini, sistem penyelenggaraan haji di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua)

bagian, yakni: penyelenggaraan haji reguler (yang dikoordinasi oleh Kementerian

Agama di masing-masing daerah domisili calon jamaah haji) dan penyelenggaraan

haji khusus yang biasanya dikoordinasi oleh biro-biro perjalanan atau yayasan

1 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, “Fiqih Haji”,

(Departemen Agama RI: Jakarta, 2002), hlm. 4. 2 Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, Haji Dari Masa Ke Masa, (Jakarta:

DirJen Penyelenggara haji dan Umrah Kementrian Agama,2012), hlm. 11. 3 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, “Bunga

Rampai-Perhajian II”, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 10.

Page 15: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

2

yang telah memiliki izin menyenggarakan haji khusus.4

Masyarakat yang bergabung dengan biro-biro perjalanan haji khusus

mendapatkan keuntungan, antara lain: kemudahan dalam pengurusan, matangnya

manasik haji, keakraban antarindividu, plus fasilitas mewah dan pelayanan yang

lebih pribadi dari biro perjalanan dengan rasio pemandu dan jemaah 1:10.

Penyelenggaraan ibdah haji Indonesia sejauh ini masih menimbulkan

pertanyaan-pertanyaan terkait banyak ditemukan permasalahan-permasalahan haji

di lapangan. Hal ini bersinggungan dengan dengan Pasal 29 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945 dan belum sejalan dengan

tujuan peyelenggaraan haji Indonesia yang sesungguhnyua juga merupakan

filosofi penyelenggaraan haji Indonesia, yakni ―untuk memberikan pembinaan,

pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen

yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar,

dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jamaah haji dapat melaksanakan

ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur‖.5

Filosofi penyelenggaraan haji Indonesia di atas sangatlah mulia.

Pemerintah sebagai penyelenggara dan penanggung jawab penyelenggaraan haji,

maka filosofi penyelenggaraan haji itu menjadi keharusan untuk diwujudkan.

Tetapi berbeda dalam praktik di lapangan yang mana masih banyak

penyelenggara selain pemerintah—yaitu biro-biro perjalanan yang

menyelenggarakan ibadah haji—bermasalah disebabkan begitu buruknya

manajemen biro perjalanan yang asal-asalan.

Sebagaimana dikemukakan (mantan) Direktur Jenderal Penyelenggaraan

Ibadah Haji dan Umroh, Anggito Abimanyu, ada dua jenis modus biro perjalanan

haji yang melakukan penipuan, yakni: penipuan yang mengakibatkan jemaah

gagal berangkat dan penelantaran jemaah.6

Ketentuan umum mengenai aspek pelayanan jemaah haji, antara lain dapat

4 Ikhwan, Abdul Halim, Dkk, “ Ensiklopedi Haji & Umrah”, (PT Raja Grafindo Persada:

Jakarta, 2002), hlm. 521. 5 Sumuran Harahap, “Kamus Istilah Haji Dan Umroh”, (Mitra Abadi Prees: Jakarta, 2008),

hlm. 502. 6 Andi Perdana,―Daftar biro haji dan umrah bodong‖, http://www.tempo.co/read/news/2014/03/

28/173565998/Daftar-Biro-Haji-dan-Umrah-Bodong diakses pada 06/03/2015 pukul 18:06

Page 16: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

3

dilihat dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu:

1. Menerima pendaftaran dan melayani jamaah haji hanya yang

menggunakan paspor haji;

2. Memberikan bimbingan ibadah haji;

3. Memeberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan

pelayanan kesehatan secara khusus; dan

4. Memeberangkatkan, memulangkan, dan melayani jemaah haji sesuai

dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah

haji.

Adapun kewajiban pelaku usaha, termasuk di dalamnya biro perjalanan

ibadah haji, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, dinyatakan:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan

penggunaan perbaikan, dan pemeliharaan;

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif;

Adapun salah satu contoh kasus penyelenggara ibadah haji khusus yang

dinyatakan melanggar atas janji yang diberikan kepada calon jemaah haji ONH

Plus sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

―No. 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel‖ Pihak dari Agen Travel Haji-Umroh ONH Plus

PT. Asssuryaniyah Cipta Prima menjanjikan kepada 5 calon jemaah haji ONH

Plus walaupun dengan bayaran yang cukup mahal sebagai konsekuensi para calon

jemaah haji yang ingin melaksanakan haji pada tahun 2012.

Akan tetapi, pihak travel melanggar janji yang diberikannya kepada para

calon jemaah haji ONH Plus di travel. Banyak para calon jemaah haji yang

merasakan/mengalami kerugian baik dalam segi materil maupun imateril. Para

jemaah pun banyak merasa dibohongi oleh pihak travel yang telah menjanjikan

akan bisa memberangkat jemaah haji dengan masa tunggu hanya 1 (satu) tahun

Page 17: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

4

saja. Maka dari itu pihak jemaah haji yang merasakan dirugikan itu melakukan

tindakan dengan melaporkan diri kepihak berwajib dengan mencari keadilan atas

perlakuan yang diberikan oleh pihak travel yang telah melanggar perlindungan

konsumen.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian lebih mendalam atas permasalahan ibadah haji yang dalam perjalanan

ibadah haji seperti yang dialami oleh beberapa pihak mengajukan gugatan

kePengadilan Negeri Jakarta Selatan karena telah dirugikan oleh Agen Travel

Haji–Umroh ONH Plus PT. Asssuryaniyah Cipta Prima setelah mereka

melakukan transaksi bisnis. Penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk

skripsi dengan judul, ―Perlindungan Hukum bagi Jemaah Haji Khusus Mengenai

Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Pada PT. Assuryaniyah Cipta Prima

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel)‖

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Mengingat permasalahan perlindungan konsumen jasa ibadah haji

sangat luas maka penulis membatasi penelitian ini dengan hanya membahas

tentang perlindungan hukum bagi konsumen agen travel haji-umroh apabila

pemberangkatan ibadah haji batal berangkat oleh pihak agen haji-umroh.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang

penulis telah uraikan diatas, maka rumusan masalah terhadap skripsi ini

adalah:

a. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri No.

295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tentang Pelanggaran Wanprestasi dan

Perbuatan Melawan Hukum?

b. Bagaimana dampak Putusan Pengadilan Negeri No.

295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel khususnya bagi penyelenggara haji tentang

Pelanggaran Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum?

Page 18: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan

Pengadilan Negeri No. 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

b. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah

Putusan Pengadilan Negeri No. 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel sudah

berkuatan hukum tetap.

2. Manfaat penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penulis secara garis

besar menbedakan untuk manfaat dari peneltian ini dibagi menjadi dua

macam, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapakan adalah untuk

menjadikan bahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu

pengetahuan dalam dunia keilmuan hukum dalam mengetahui hukum

perlindungan konsumen baik bagi mahasiswa itu sendiri maupun

masyarakat umum, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan yang

diberikan oleh penyedia jasa biro perjalanan travel umrah yang

melakukan wanprestasi.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang penulis harapkan dalam penelitian

disini adalah secara garis besar terbagi menjadi 2 manfaat praktis yang

didapatkan pertama, manfaat bagi mahasiswa yaitu mahasiswa dapat

mengetahui upaya hukum yang bisa diperoleh oleh bagi konsumen travel

umrah yang dilanggar, sedangkan kedua bagi masyarakat umum yang

dimana sebagai bahan masukan bagaimana masyarakat umum yang

selaku konsumen pengguna jasa travel umrah dalam melakukan upaya

hukum juga.

Page 19: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

6

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangaka teoritis dan konseptual disini yaitu suatu kerangka pemikiran

yang dimana menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang

penulis mau teliti. Suatu konsep bukanlah gejala dari suatu yang diteliti akan

tetapi merupakan abstrak dari gejala tersebut. Gejala disisni biasanya dinamakan

fakta sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan-hubungan dalam

fakta tersebut.7 Penulis dalam skripsi ini menggunakan definisi operasional

sebagai berikut:

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis di sini adalah pengertian yang berhubungan dengan

penulisan skripsi ini yang diambil dari pendapat para sarjana ataupun para ahli,

dengan demikian tidak akan menimbulkan penafsiran lain yang mengakibatkan

keraguan dalam penguraian substansi skripsi ini, pengertian tersebut antara lain:

a. Hukum

1. Menurut Woerjono Sastropranoto hukum adalah peraturan-

peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah

laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh

Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap

peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan,

yaitu dengan hukuman tertentu.8

2. Menurut Mahmud Syaltut hukum adalah peraturan yang

diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomi dalam

berhubungan dengan Tuhan-Nya, dengan sesamanya dengan

lingkungan, dan dengan kehidupannya.

b. Hukum perlindungan konsumen

1. Menurur Az Nasution, hukum perlindungan konsumen adalah

asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur konsumen

dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang

7 Soerjono Soekanto, ”Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 132

8 C.S.T. Kansil, ―Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, Cetakan Ke-12

(Jakarta: Balai Pustaka, 2002). hlm. 38.

Page 20: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

7

dan/atau jasa konsumen.9

2. Menurut Schrans, hukum perlindungan konsumen ditinjau dari

hukum ekonomi terdapat perlindungan berbagai aspek, seperti

dasar-dasar hukum ekonomi, kedudukan hukum pelaku-pelaku

dibidang ekonomi, kaidah-kaidah hukum ekonomi yang secara

khusus memperhatikan kepentingan umum, kaidah-kaidah yang

menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijaksanaan

pemerintah dan kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan

perekonomian.

2. Kerangka Konseptual

a. Haji adalah orang yang berziarah ke Makkah untuk menunaikan rukun

islam yang kelima10

. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) No. 13 Tahun

2008 tentang Penyelenggara Ibadah Haji menyebeutkan ― ibadah haji

adalah rukun islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur

hidup bagi setiap orang isalam yang mampu menunaikannya.‖

b. Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

E. Kajian (Review) Studi Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian atau studi yang pernah dilakukan

terkait dengan perlindungan konsumen bagi calon jemaah haji, yakni:

Pertama, tesis yang berjudul, ―Efektivitas Undang-Undang No. 17 Tahun

1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Memberikan Perlindungan

Hukum kepada Konsumen Haji (Studi Kabupaten Sidoarjo)‖ yang disusun

9 Janus Sidabalok, ―Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”, Cetakan ke -2 (Bandung:

PT Citra Aditiya Bakti, 2010), hlm. 46.

10

Abdul Rohman, dkk, ‖Pendidikan agama Islam”, (Purwokerto: Universitas Jenderal

Soedirman, 2006), hlm. 105.

Page 21: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

8

mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang 2004. Tesis ini merupakan

studi efektivitas penyelenggaraan ibadah haji ditinjau dari Undang-Undang

No. 17 Tahun 1999 diwilayah perkotaan, studi lapangan yang diambil objek

bahasan adalah perlindungan didaerah Kabupaten Sidoarjo. Perbedaan

dengan penelitian yang penulis lakukan adalah inti penelitian ini bukan

mengenai efektivitas UUPK melain perlindungan hukum bagi jemaah yang

ada di salah satu travel di Jakarta.

Kedua, skripsi berjudul, ―Perlindungan Hukum terhadap Jemaah

Ibadah Haji Khusus dan Umrah Akibat Keterlambatan Pemberangkatan‖,

disusun oleh mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin 2013.

Skripsi fokus dalam pembahasan mengenai perlindungan jemaah haji khusus

dan umroh atas keterlamabatan berangkat oeleh pihak travel yang

memberangkat para jemaahnya.

Sedangkan perbedaan pada penulis lakuakan adalah penulis

melakukan studi terhadap kasus pembatalan keberangkatan pihak travel haji

PT. Assuryaniyah Cipta Prima. Serta seberapa hukum melindungi para calon

jemaah haji yang mendaftarkan dirinya kepada salah satu agen

pemberangkatan haji.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis

normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada norma

hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma-

norma yang berlaku dimasyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan

yang berlaku di masyarakat.11

2. Pendekatan masalah

Karena penulis menggunakan tipe penelitian normatif, maka pendekatan

yang dilakukan adalah perundang-undangan (statute approach),

pendekatan kasus (case approach), pendekatan konsep (conceptual

11

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, “Peran dan Pengguna Kepustakan di Dalam

Penelitian Hukum”, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

Page 22: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

9

approach). Pendekatan perundang-undang dilakukan untuk mengkaji

semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen agen

travel pemberangkatan haji khusus apabila terjadi pembatalan.

Pendekatan kasus digunakan penulis untuk menjadi referensi saat

menganalisis masalah perlindungan hukum konsumen agen travel

pemberangkatan haji khusus dengan menelaah kasus telah diputus hakim

untuk memahami konsep perlindungan konsumen agar tidak

menghasilkan suatu kesimpulan yang salah dan penulis mempunyai dasar

untuk membuat argumentasi hukum.

3. Bahan hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi

mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber penelitian. Sumber

penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga, bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, bahan non hukum,12

sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan yang terdiri

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

dalam pembuatan perundangan-undangan dan putusan-putusan

hakim.adapun hukum primer yang digunakan dalam penulisan

skripsi ini adalah: Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang RI Nomor 17

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji,

Undang_undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji, Keputusan Menteri Agama RI

Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan

Umrah, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 396 Tahun 2003

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama RI Nomor

371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan

Umrah;

b. Bahan Sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang

12

Peter Mahmud Marzuki, ”Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 141-169.

Page 23: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

10

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang

hukum meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis,

disertasi kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan maupun buku-buku yang

berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen.13

c. Bahan non hukum, adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku

teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku

politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusaan,

kamus bahasa dan ensikplopedia hukum.14

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumentasi, alat ini dipergunakan untuk melengkapi data

yang penulis perlukan, yaitu dengan cara melihat buku-buku yang

terkait dengan pokok masalah yang akan diteliti.

b. Studi wawancara, adalah sebuah antara dua orang atau lebih yang

pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepda subyek atau sekelompok

subyek penelitian untuk dijawab.15

c. Studi Observasi, adalah metode penelitian dengan menggunakan

pengamatan yang dicatat dengan sistematik terhadap fenomena-

fenomena yang diselediki.16

Penulis akan melakukan pengamatan

langsung yang pada travel yang dijadikan para jemaah jadi tempat

untuk melakukan ibadah hajinya.

4. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu

pendekatan isi (content analisis) yang menekankan pada pengambilan

kesimpulan dan analisis yang bersifat deduktif, yaitu penalaran berawal

dari hal yang umum untuk menemukan hal yang khusus sehingga

13

Peter Mahmud Marzuki, ―Penelitian Hukum”, cet.VI, (Jakarta: Kencana,2010), hlm. 155 14

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”,

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 43. 15

Sugiyono, ―Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2011),

hlm. 231 16

Suharsimi Arikunto, ―Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, (Jakarta: Rineka

Cipta, Cet. 13, 2006) , hlm. 156

Page 24: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

11

mencapai suatu kesimpulan.17

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan ―Petunjuk Penulisan Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun

20012‖ dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan, berisi latar belakang

masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, tinjauan (review) kajian

terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menyajikan tinjauan umum mengenai hukum

perlindungan konsumen dan penyelenggaraan haji untuk membahas

beberapa hal, di antaranya: pengertian dan batasan hukum perlindungan

konsumen, serta pembahasan secara garis besar mengenai penyelenggara

haji.

Bab ketiga menyajikan tinjauan umum mengenai putusan pn

jakarta selatan nomor perkara 295/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Sel, di antaranya:

terdiri dari profil PT Assuryani Cipta Prima, posisi kasus pada putusan

tersebut, serta pertimbangan Majlis Hakim terhadap kasus ini

Bab keempat memaparkan analisis putusan PN Jakarta Selatan

Nomor Perkara 295/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Sel, terdiri mengenai analisis

pertimbangan hukum terhadap kasus ini dilihat pada Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, serta dampak yang ditimbulkan setelah putusan

ini sudah berkuatan hukum tetap.

Bab kelima merupakan Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran terhadap

hasil penelitian pada skripsi ini.

17

Sutrisno Hadi, ―Metodelogi Research”, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm 42-215.

Page 25: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

12

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

TINJAUAN UMUM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI

INDONESIA

A. Tinjaun Umum tentang Perlindungan Konsumen

1. Perlindungan Konsumen di Indonesia

a. Perlindungan Konsumen Secara Umum

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer

(Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian

dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia

berada. Secara harfiah arti dari kata consumer adalah (lawan dari

produsen) setiap orang yang menggunakan barang.1 Begitu pula

Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai

pemakai atau konsumen.2

Diman posisi konsumen yang secara umum yang lemah maka

harus dilindungi oleh hukum. Salah tujuan terbesar hukum itu adalah

memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.

Az. Nasution, berpendapat hukum perlindungan konsumen

merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas

atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat

yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen

adalah sebagai keseluruhan asas dan kaidah-kaidah hukum yang

mengatur hubungan dan masalah antara pihak satu sama lain berkaitan

dengan barang dan atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup.3

Secara umum dan mendasar dalam hubungan pelaku usaha dan

konsumen merupakan hubungan yang saling keterkaitan satu sama

1 Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”, (Jakarta: Sinar Grafika,

2011), hlm. 22. 2 Az. Nasution, “Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar”, (Jakarta: Daya

Widya, 2001), hlm. 3. 3 Shidarta, “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”, (Jakarta: PT Grasindo, 2006),

hlm. 11.

Page 26: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

13

lain dan berhubungan terus menerus. Adapun hubungan ini bermulai

sejak dari proses produksi, distribusi pemasaran dan penawaran.

Rangkain kegiatan yang terjadi saat ini merupak rangkaian kegiatan

hukum yang menimbulkan suatu akibat hukum baik, terhadap semua

pihak ataupun salah satu pihak saja.4

Maka dari itu, atas semua hak dan kepentingan yang timbul

untuk rakyat berkaitan dengan penggunaan barang dan atau jasa

adalah hak dan kepentingan konsumen. Adapun mengenai hal

perlindungan hak dan kepetingan konsumen merupakan wujud

perlindungan terhadap seganap bangsa Indonesia.5

Adapun pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan

konsumen yang menajadi tanggung jawab pemerintah meliputi upaya

untuk:6

1) Menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan

konsumen;

2) Berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

Masyarakat;

3) Berbagai upaya yang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas

sumber daya disamping kegiatan penelitian dan pengembangan

di bidang perlindungan konsumen.

b. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, pada Pasal 1 ayat 1, menyatakan;

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

4 Edy Aulia Rakhman, “Efektivitas Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Haji

(Studi Di Kabupaten Sidoarjo)”, (Tesis S2 Fakultas Hukum, Semarang : UNDIP, 2005), hlm. 52. 5 Az. Nasution, “Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar”, (Jakarta: Daya

Widya, 1999), hlm.89. 6 Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, “Hukum Perlindungan Konsumen”, (Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.181.

Page 27: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

14

Adapun maksud dari istilah dalam kalimat dipengertian

perlindungan konsumen “segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum” sebagai tameng atau benteng untuk meniadakan

tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi

kepentingn perlindungan konsumen.7 Dengan hal tersebut , maka

terlihatlah suatu batasan yang diberikan oleh hukum dalam

perlindungan konsumen itu sendiri, yaitu pemberian kepastian hukum

supaya memberikan jaminan kepada konsumen itu sendiri.

Walaupun didalam undang-undang ini disebut sebagai undang-

undang perlindungan konsumen(UUPK) bukan berarti si pelaku usaha

disini tidak memiliki kepentingan yang dimana menjadi perhatian,

teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak

ditentukan oleh pelaku usaha. 8 Keterlibatan berbagai disiplin ilmu

dalam perlindungan konsumen, memperjelaskan kedudukan Hukum

Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi.

Hukum ekonomi yang dimaksudkan adalah keseluruhan

kaidah hukum administrasi negara yang membatasi hak-hak individu,

yang dilindungi dan dikembangkan oleh hukum perdata. Peraturan-

peraturan seperti ini merupakan peraturan Hukum Administrasi di

bidang ekonomi yang akhirnya dicakup dalam kategori sebagai Droit

Economique.9

Sedangkan menurut muchtar kusumaatmaja10

, memberikan

batasan terhadap apa itu hukum konsumen yaitu:

Keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan

dan masalah berbagai pihak berkaitan dengan barang dan atau jasa

konsumen satu sama lain, di dalam pergaulan hidup.

Menurut Sunaryati Hartono, mengatakan bahwa hukum

ekonomi adalah seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai

7 Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, “Hukum Perlindungan Konsumen”, hlm.1.

8 Edy Aulia Rakhman, “Efektivitas Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Haji

(Studi Di Kabupaten Sidoarjo)”, hlm. 53. 9 Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, “Hukum Perlindungan Konsumen”, hlm. 2.

10 Mochtar Kusumaatmadja, “Pengantar Hukum Internasional”, (Bandung: Bina Cipta,

1977), hlm. 3.

Page 28: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

15

cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi dan

cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan

merata, sesuai dengan hak asasi manusia11

Bisa ditarik kesimpulan bahwa dari ruang lingkup hukum

ekonomi itu tidak terpaku dalam membedakan bidang hukum privat

dan hukum publik, yang terpenting dari semua itu adalah aspek

kehidupan ekonomi. Hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah-

kaidah dan putusan-putusan hukum yang secar spesifik mengatur

kegiatan maupun kehidupan ekonomi. Oleh karena sudah merupakan

suatu verwaltungswirtchaft, maka tidak dapat dan tidak perlu ada

perbedaan, sebagai kaidah hukum perdata atau kaidah hukum

publik.12

Pengertian konsumen menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang

No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu:

Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang bersedia dalam

masyarakat baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang

lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Adapun istilah yang digunakan dalam rumusan pasal 1 ayat (2)

UUPK tersebut ialah kurang tepat. Ketentuan itu apabila dihubungkan

dengan anak kalimat yang menyatakan bagi kepentingan diri sendiri,

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup, tampak kerancuan di

dalamnya sebagai pemakai dengan sendirinya untuk kepentingan diri

sendiri, bukan untuk keluarga bijstander, atau makhluk hidup

lainya.13

Hubungan dengan hal ini, lebih tepat dalam pemakai tersebut

dalam rumusan tersebut tidak menyebutkan istilah bagi masyarakat

akan lebih tepat bagi anggota masyarakat. Dengan demikian tidak

terbatas hanya untuk dua atau lebih orang, melainkan termasuk

11

Sunaryati Hartono dalam Sanusi Bintang dan Dahlan, “Pokok-Pokok Hukum Ekonomi

Dan Bisnis”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 3. 12

Sunaryati Hartono, “Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia”, (Bandung : Bina

Cipta, 1982), hlm. 53. 13

Ahmad Miru Dan Sutaman Yodo, “Hukum Perlindungan Konsumen”, hlm. 2-3.

Page 29: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

16

penawaran yang dilakukan kepada seseorang yang dalam hal ini

layanan dimaksud disediakan untuk anggota masyarakat.

2. Sumber-Sumber Hukum Konsumen

Di samping Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masih ada

hukum konsumen yang ditemukan di dalam berbagai peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan

umum yang sampai sekarang berlaku memuat juga berbagai kaidah

menyangkut hubungan dan masalah konsumen itu sendiri. Sekalipun kita

ketahui peraturan perundang-undangan itu tidak secara khusus digunakan

dalam perlindungan konsumen, akan tetapi ia merupakan dalam bagian

sumber juga dari hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan

konsumen.14

Adapun peraturan perundanngan-undangan yang terkait

juga dalam hal perlindungan konsumen diuraikan berikut ini :15

a. Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR

Landasan hukum bagi Hukum Perlindungan Konsumen yang

tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan, Alinea ke-

4 berbunyi, “Kemudian daripada itu membentuk suatu Pemerintah

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia.”

Menurut Az. Nasution dalam memberikan penjelasan dari

kata “Melindungi” yaitu di dalamnya terkandung pula asas

perlindungan (hukum) pada segenap bangsa tersebut. Perlindungan

hukum disini tidak ada batasan baik untuk laki-laki atau perempuan ,

orang kaya atau orang miskin, pejabat atau tukang, orang pintar

atau orang bodoh, orang asli atau keturunan dan penguasaha/ pelaku

usaha atau konsumen.

Landasan hukum lainnya yaitu terdapat pada ketentuan

termuat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD

14

Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”, hlm. 49. 15

Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”, hlm. 49-61.

Page 30: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

17

1945). Ketentuan tersebut berbunyi, “Tiap warga Negara berhak atas

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Selanjutnya, untuk melaksanakn perintah UUD 1945 dalam

melindungi segenap bangsa, khususnya bagi melindungi konsumen

itu sendiri, maka Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) telah

mengeluarkan beberapa TAP-MPR dalam mendukung kehendak

rakyat atau adanya perlindungan konsumen, sekalipun adanya

kualifikasi yang menbedakan pada masing-masing ketetapan,

diantaranya sejak tahun 1978 dan yang terakhir 1993.

b. Hukum Konsumen dalam Hukum Perdata

KUH Perdata memuat berbagai kaidah hukum berkaitan

dengan hubungan hukum dan masalah antar pelaku usaha penyedia

barang/atau jasa dan konsumen pengguna barang-barang atau jasa

tersebut. Terutama buku kedua, buku ketiga, dan buku keempat

memuat berbagai kaidah hukum yang mengatur hubungan konsumen

dan penyedia barangatau jasa konsumen tersebut. Begitu pula dalam

KUHD, baik buku pertama, maupun buku kedua, mengatur tentang

hak-hak dan kewajiban yang terbit dari, khusunya (jasa)

perasuransian dan pelayaran.

Maka dari berbagai putusan pengadilan yang ada tentang

masalah keperdataan berkaitan sangat erat dengan perlindungan

konsuemn masih terlihat. Adapun hubungan-hubungan hukum atau

masalah antara penyedia barang atau jasa dan konsumen dari

berbagai negara yang berbeda, atau tidak bersamaan hukum yang

berlaku bagi mereka, dapat diberlakukan Hukum Internasional dan

asas-asas hukum internasional, khususnya pda Hukum Perdata

Internasional, memuat pula berbagai ketentuan hukum perdata bagi

konsumen.

Jadi dari kesimpulan atas keseluruhannya, kaidah-kaidah

hukum yang mengatur hubungan dan masalah hukum antara pelaku

Page 31: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

18

usaha penyedia barang dan/atau penyelenggara jasa dengan

konsumennya masing-masing termuat dalam:

1) KUH Perdata, terutama dalam buku kedua, ketiga, dan

keempat;

2) KUHD, Buku Kesatu dan Buku Kedua

3) Berbagai peraturan perundangan –undangan lain yang memiliki

kaidah-kaidah hukum bersifat perdata tentang subjek-subjek

hukum, hubungan hukum dan masalah antara penyedia barang

atau penyelenggara jasa tertentu konsumen.

c. Hukum Konsumen dalam Hukum Publik

Dengan hukum publik yang dimaksud ialah hukum yang

mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapannya atau

hubungan antara negara dengan perorangan. Termasuk hukum

publik dan terutama dalam kerangka hukum konsumen dan/atau

hukum perlindungan konsumen, adalah hukum administrasi negara,

hukum pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara pidana

dan hukum internasional khususnya hukum perdata internasional.

Semua kaidah hukum maupun asas-asas hukum bermuara

kehukum publik, jadi kalau semuanya berkaitan dengan

perlindungan konsumen dapat diberlakukan Adapun hubungannya

dengan hal ini, mengenai ketentuan perizinan usaha, ketentuan-

ketentuan pidan tertentu, ketentuan-ketentuan hukum acara dan

berbagai konvensi dan/atau ketentuan hukum perdata internasional.

Diantara keseluruhan dari hukum publik yang penulis

jabarkan diatas, tampaknya hukum administrasi negara, selanjutnya

disebut hukum administrasi, hukum pidana, hukum internasional

khusunya hukum perdata internasional dan hukum acara perdata

serta hukum acara pidana paling banyak pengaruhnya dalam

pembentukan hukum konsumen.

Page 32: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

19

Secara skematis, hukum konsumen dan/atau hukum

perlindungan konsumen itu berbentuk sebagai berikut.16

Struktur Hukum Perlindungan Konsumen

3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen memiliki

landasan dalam memberikan perlindungan, diantaranya berasaskan

manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan

keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Adapun pengertian

dari asas-asas tersebut yang diatas berdasarkan penjelesan Pasal 2,

adalah:

a. Asas Manfaat

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa setiap upaya dalam

menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan

16

Az. Nasution, “Hukum Perlindungan Konsumen”, ( Jakarta: Diadit Media, 2001), hlm.

42.

Hukum Konsumen/ Hukum

Perlindungan Konsumen

Hukum perdata

(dalam Arti Luas)

Hukum Publik

Hukum Perdata

Hukum Dagang

Hukum Administrasi

Hukum Pidana

Hukum Perdata

Internasional

Page 33: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

20

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku

usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Dimaksudkan segala partisipasi rakyat dapat diwujudkan secara

maksimal dan dapat memberikan kesempatan serta perlakuan kepada

konsumen dan pelaku usaha untuk memeperoleh haknya dan

melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Maksudnya ialah memberikan kemerataan ataupun keseimbangan

antara keperluan ataupun kepentingan si konsumen itu sendiri,

pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Dimaksudkan si konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan

pemanfaat atas barang dan/atau jasa yang dimana dikonsumsi

maupun digunakan mendapatkan jaminan atas keselamatan dan

keamanannya.

e. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan ialah agar pelaku usaha maupun si konsumen sendiri

menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan

perlindungan monsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.17

Dari kelima asas yang diatas telah paparkan, bila diperhatikan

subtansinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu:

1) Asas Kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan

keselamatan konsumen;

2) Asas Keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan; dan

3) Asass Kepastian Hukum.18

17

Badan Perlindungan Konsumen Nasional, “Perlindungan Konsumen Indonesia”,

(Jakarta : 2005, Cet. 2), hlm. 5. 18

Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo, “Hukum Perlindungan Konsumen”, (Jakarta: PT.

Raja Grafindo, 2004), hlm. 26.

Page 34: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

21

4. Tujuan Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen

bertujuan:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen

untuk melindungi diri;

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau

jasa;

c. Meningkat pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan,

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses

untuk mendapatkan informasi

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya

perlindungan konsumen sehingga yang jujur dan tanggung jawab

dalam berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin

kelangsungan usaha produksi barng dan/atau jasa, kesehtan,

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 UUPK mengatur tujuan khusus perlindunghan konsumen,

sehingga dengan tujuan umum yang dikemukan dalam ketentuan Pasal 2

UUPK.19

Keenam tujuan khusus dalam Pasal 3 UUPK dikelompokan ke

dalam tiga tujuan hukum secara umum.20

Rumusan angka (c) dan angka

(e) termasuk ke dalam tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan.

Tujuan untuk memberikan kemanfaatan yaitu pada angka (a), angka (b),

angka (d), angka (6). terakhir tujuan kepastian hukum terlihat dalam

rumusan huruf (d).

19

Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo, “Hukum Perlindungan Konsumen”, hlm. 34. 20

Az. Nasution, “Pedoman Standar Interpensi UU No. 8/ 1999 L.N 1999 NO. 42 T.L.N

1999 No. 3821”, Makalah disampaikan sebagai Bahan Perkuliah Umum Tahun 2005/2006 di

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 3.

Page 35: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

22

5. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan

hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen menggandung aspek

hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan

sekadar fisik, melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata

lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik denga perlindungan

yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.21

Menurut forum internasional yaitu Masyarakat Ekonomi Eropa

(MEE), juga menyepakati hak-hak dasar konsumen, yaitu:22

a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (recht op bescherming

van zijn gezondheid en velligheid);

b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (recht op bescherming van

zijn economische belangen);

c. Hak mendapatkan ganti rugi (recht op schadevergoeding);

d. Hak atas penerangan (recht op voorlichting en vorming);

e. Hak untuk didenger (recht op te worden gehord).

Menurut Mantan Presiden Amerika Serikat Jhon Kenendy, secara

umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, diantaranya:

1) Hak untuk mendapatkan keamanan;

2) Hak untuk mendapatkan informasi tentang produk;

3) Hak untuk memilih;

4) Hak untuk didenger.

Adapun hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4

UUPK secara sistematis (mulai dari yang diasumsikan paling mendasar),

akan diperoleh urutan sebagai berikut:23

a) Hak Konsumen Mendapatkan Keamanan;

b) Hak untuk Mendapatkan Informasi yang Benar;

21

Shidarta, “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”, hlm. 19. 22

Permadi, “Pola Sikap Masyarakat Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen, Dalam

Makalah Simposium Aspek-Aspek Masalah Perlindungan Konsumen”, (Jakarta: BPHN, 1980),

hlm. 61. 23

Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”, hlm. 32-40.

Page 36: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

23

c) Hak untuk Didengar;

d) Hak untuk Memilih;

e) Hak untuk Mendapatkan Produk Barang dan/atau Jasa Sesuai

dengan Nilai Tukar yang Diberikan;

f) Hak untuk Mendapatkan Ganti Rugi;

g) Hak untuk Mendapatkan Penyelesaian Hukum;

h) Hak untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat;

i) Hak untuk Dilindungi dari Akibat Negatif Persaingan Curang;

j) Hak untuk Mendapatkan Pendidikan Konsumen.

Selanjutnya setiap konsumen tidak hanya memiliki hak,

konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut UU

Perlindungan Konsumen Pasal 5, yakni:24

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa, demi keamanan dan

keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang

dan/atau jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

e. konsumen secara patut.

6. Hak, Kewajiban, dan Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Untuk menciptakan keamanan bagi para pelaku usaha dibidang

travel haji dan umroh khususnya serta umumnya pelaku usaha dibidang

lain dan sebagai keseimbang atas hak-hak yang diberikan kepada

konsumen, UU Perlindungan Konsumen memberikan paparan pada Pasal

6 dalam memberikan hak-hak bagi pelaku usaha, yaitu:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan;

24

Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”, hlm. 41.

Page 37: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

24

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan

konsumen yang beritikad tidak baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam

penyelesaian hukum sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau

jasa yang diperdagangkan;

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Adapun faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha dari

tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun

kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu:

1. Produk tersebut sebenernya tidak diedarkan;

2. Cacat timbul di kemudian hari;

3. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen;

4. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan

produksi;

5. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang diterapkan oleh

penguasa.

Adapun pada Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

tentang Perlindung Konsumen, suatu pelaku usaha yang dimana dalam

menawarkan suatu barang dan/atau jasa yang dilakukan untuk

diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, ataupun

mengiklankan atau melakukan tindakan yang tidak benar atau

menyesatkan bagi konsumen itu sendiri mengenai:

a) Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

b) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

c) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang

dan/atau jasa;

d) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

e) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Page 38: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

25

Selanjutnya yang dibahas mengenai konsekuensi dari hak

konsumen yaitu “kewajiban pelaku usaha” yang diatur dalam UUPK

dalam Pasal 7 yang isinya sebagai berikut:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi

jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan

penggunaan perbaikan, dan pemeliharaan ;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur,

secara tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan/atau jasa

yang berlaku;

e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang

dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai

dengan perjanjian.

Kewajiban si pelaku usaha yang beritikad baik dalam kegiatan

usahanya merupak salah satu bagian hukum perjanjian. Yang dimana

ketetntuan tentang beritikad baik ini dalam Pasal 1338 ayat (3) BW

bahwa perjanjian dalam kegiatannya dengan itikad baik.

Dalam UUPK bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku

usaha, maksudnya bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik

dimulai sejak barang dan/atau jasa diproduksi sampai pada tahapan purna

penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam

transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini disebabkan oleh

kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak jasa

Page 39: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

26

dirancang diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi

konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada

saat melakukan transaksi.25

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan suatu hal yang

sangatlah penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-

kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam

menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh

tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.26

Secara

umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan

sebagai berikut:27

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan

pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang

dialakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal sebagai

pasal tentang perbuatan melawan hukum, menyatakan mesti memenuhi

4 unsur pokok, yaitu:

a. Adanya perbuatan;

b. Adanya unsur kesalahan;

c. Adanya kerugian yang diderita;

d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Istilah “kesalahan” disini ialah unsur yang bertentangan dengan

hukum. Adapun pengertian “hukum’, tidak hanya bertentangan dengan

undang-undang akan tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam

masyarakat. Pada asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 Herziene

Indonesische Reglement (HIR) atau Pasal 283 Rechtsreglement

Buitengewesten (Rbg) dan Pasal 1856 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata. Serta ketentuan yang telah dipaparkan di atas sejalan dengan

25

Ahmad Mira Dan Sutarman Yodo, “Hukum Perlindungan Konsumen”, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2004), hlm. 54-55. 26

Shidarta, “Hukum Perlindunghan Konssumen”, (Jakatrta: Grasindo, 2000), hlm. 59. 27

Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”, hlm. 92-98.

Page 40: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

27

teori umum dalam hukum acara yakni asas audi et altern partem atau

asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berkara.

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung

jawab (prinsumption of liabilly principle), sampai ia dapat

membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si

tergugat. UUPK pun mengadopsi sistem yang dipakai oleh hukum

pengangkutan khusunya pengangkutan udara mengenai sistem

pembuktian terbalik ini, sebagimana ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan

23.

3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang di atas. Prinsip

praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption nonliability

principle) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat

terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense

dapat dibenarkan. Pada prinsip ini juga diterapkan pada hukum

pengangkutan, di mana pelaku usaha tidak dapat dimintakan

pertanggung jawaban. Namun menurut Pasal 44 ayat (2) Peraturan

Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Pengankutan Udara, prinsip ini

tidak lagi diterapkan secara mutlak tetapi mengarah pada prinsip

pertanggung jawaban dengan pembatasan uang ganti rugi.28

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering

diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability).

Kendati demikian ada pula ahli yang membedakan kedua terminologi di

atas. Adapun menurut para ahli, pengertian dari “strict liability” adalah

prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai

faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang

memungkinkan untuk dibebeskan dari tanggung jawab, misalnya dalam

28

Shidarta, “Hukum Perlindungan Konssumen”, hlm. 77.

Page 41: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

28

keadan memaksa (force majeur). Sedangkan pada absolute liability

adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada

pengecualiannya.

Adapun perbedaan keduanya adalah terletak ada atau tidaknya

hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan

kesalahannya, sedangkan perbedaan selanjutnya pada strict laibility,

hubungan itu harus ada, sementara pada absolute liability, hubungan itu

tidak selalu ada.

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab pembatasan (limitatin of liability

principle) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk si pelaku usaha

cantumkan pada perjanjian standar kegaiatan usahanya sebagai

Klausula Eksonerasi. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan

pihak konsumen apabila dalam penetapannya hanya sepihak saja oleh

pelau usaha. Semestinya dalam UU No. 8 Tahun 1999 diberikan

batasan hukum atau landasan hukum bagi pelaku usaha yang membuat

klausul, yang pihak konsumen dampaknyha mendapatkan kerugian,

serta membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan

mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang

jelas.

7. Penyelesaian Sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Penyelesaian sengketa di peradilan umum

Disini mengenai sengketa konsumen akan dibatasi pada

sengketa perdata saja. Suatu perkara yang masuk kedepan

pengadilan pada dasarnya karena inisiatif dari pihak yang

bersengketa dalam hal ini penggugat baik dalam pelaku usaha

ataupun konsumen. Pengadilan yang memberikan pemecahan atas

Page 42: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

29

hukum perdata yang tidak dapat bekerja di antara para pihak secara

sukarela.29

Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan :30

Pembicaraan mengenai bekerjannya hukum dalam hubungan

dengan proses peradilan secara konvensional melibatkan

pembicaraan tentang kekuasaan kehakiman, prosedur, bebeperkara

dan sebagainya.

Istilah “proseduir perkara” disini ialah mendaftarkan diri

kepada pihak paniteraan perkara perdata dipengadilan negeri

melalui surat gugatannya. Adapun menurut Pasal 45 Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada

di lingkungan peradilan umum.

2) Penyelesaikan sengketa konsumen dapat ditempuh melalui

pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pillihan sukarela

para pihak yang bersengketa.

3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagimana dimaksud

pada ayat (2) tidak menghhilanghkan tanggung jawab pidana

sebagimana diatur dalam undang-undang.

4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di

luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat

ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh

salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penjelasan Pasal 45 ayat (3) ialah seharusnya bukan hanya

tanggung jawab pidana yang tetap dibuka kesempatannya untuk

diperkarakan, melainkan juga tanggung jawab lainnya, misalnya

29

Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”, hlm. 175. 30

Yusuf Shofie, “Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya”,

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 208-313.

Page 43: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

30

dibidang administrasi negara.31

Adapun mengingat makin meluasnya

perkara dibidang konsumen yang dimana banyak perusahaan

multinasional yang dalam penyelesaiannya melalaui pengadilan

dinegara lain,sehingga sengketa ini bersifat transnasional.

Dalam kasus perdata di Pengadilan Negara, pihak konsumen

yang diberikan hak mengajukan gugatan menurut Pasal 46 ayat (1)

UUPK adalah :

a) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang

bersangkutan;

2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan

yang sama;

3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat

yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau

yayasan, dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan

tegas bahwa tujuan organisasi tersebut adalah untuk

kepentingan perlindungan konsumen dan telah

melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

b) Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau

jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan

kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Pada Pasal 46 ayat (1)butir b, gugatan dapat diliakukan

oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan

yang sama. Ketentuan dalam hal ini akan dibedakan dalam

aturan yang ada pada Pasal 123 ayat (1) HIR. Penjelasan Pasal

46 menyebutkan gugatan kelompok ini dengan istilah class

action. Kemudian pada Pasal 46 ayat (1) butir c yang

dimaksud dengan istilah “lembaga perlindungan konsumen

swadaya masyarakat”. Pada bunyi Pasal 46 ayat (2) yang

dimaksud yaitu dengan legal standing.

31

Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”, hlm. 176.

Page 44: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

31

b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Proses dalam menyelesaikan perkara pada sengketa para

pihak dengan gunakan penyelesaian diluar pengadilan, yaitu dengan

istilah “ADR”. Alasan yang timbul kenapa memakai proses ini

adalah karena ingin memangkas birokrasi perkara, biaya dan waktu

sehingga relatif lebih singkat dengan biaya relatif lebih ringan serta

mengembangkan budaya nusantara yaitu budaya musyawarah dan

budaya nonkonfrantatif.

Selanjutnya mengenai lembaga alternatif dalam penyelesaian

sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa. Pasal 1 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 berbunyi :

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Adapun Alterrnatif Penyelesaian Sengketa menurut Pasal 1

Ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi:

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para

pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara

konsultasi negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian sah.

Menurut Altschul, Alternatif Penyelesain Sengketa (APS) ialah:32

Suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati

oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara,

meniadakan publisitas dan meniadakan pemeriksaan yang bertele-

tele.

Kemudian berdasarkan isi Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 diatas, maka alternatif penyelesaian sengketa

dapat dilakukan dengan cara berikut.33

32

Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”, hlm. 185.

Page 45: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

32

1. Konsultasi

Prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan bersifat

“personal” antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan

“klien” dengan pihak lain yang merupakan pihak “konsultasi”

yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk

memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya.

2. Negoisiasi

Negoisasi adalah prose konsensus yang digunakan para pihak

untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka. Menurut

Roger Fisher dan William Ury adalah komunikasi dua arah yang

dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah

pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupuin

berbeda. Negeoisasi dilakukan apabila komunikasi antara pihak

yang bersengketa masih baik dengan saling percaya, serta masih

ada keinginan untuk mendapatkan kesepakatan dan meneruskan

hubungan baik.

3. Mediasi

Dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa

atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau

lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Adapun

hasil dari suatu mediasi yang dilakukan dengan rumusan secar

lisan maupun tulisan merupakan berjanjian baru atau juga

dijadikan sebagai suatu perdamaian yang dianggap oleh para

pihak yang mana di muka hakim yang akan menunda proses

penyelesaian sengketa di pengadilan.34

4. Konsiliasi

33

Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”, hlm. 185-190.

Page 46: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

33

Konsiliasi tidak jauh berbeda dengan perdamaian, sebagaimana

diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata. Konsiliasi adalah sebagai

suatu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan

merupakan suatu tindakan atau proses untuk mencapai

perdamaian di luar pengadilan

5. Penilaian Ahli

Adapun yang dimaksud disini dalam penilaian ahli adalah

pendapat hukum oleh lembaga arbitrase. Yang dimana telah

memiliki dasar hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1

angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi :

Lembaga arbitrase adalah bdan yang dipilih oleh para pihak yang

bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa

tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang

mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal

belum timbul sengketa.

B. Tinjauan Umum Mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji

1. Pengertian Penyelenggaraan Ibadah Haji

Secara bahasa, haji berarti menyengaja atau menuju dan

mengunjungi. Sedangkan dalam etimologi bahsa Arab, kata haji

mempunyai arti qashad, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Dalam

terminologi hukum fikih, haji adalah sengaja mendatangi Ka’bah untuk

menunaikan amalan-amalan tertentu atau mengunjungi tempat tertentu

pada waktu tertentu.35

Menurut Pasal 1 angka (1) Undag-Undang No. 13 Tahun 2008

tentang Penyelenggara Ibadah Haji, yang dimaksud dengan ibadah haji

adalah,“Ibadah haji adalah rukun islam yang kelima yang merupakan

kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang yang mampu

menunaikannya.”

35

Asrorun Ni’am Sholeh, “Fikih Haji (Ajaran, Praktek, Dan Pengalaman)”, (Jakarta:

Fakultas Hukum Dan Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah, 2009), hlm. 2-3.

Page 47: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

34

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2008

tentang Penyelenggara Ibadah Haji, yang dimaksud dengan

penyelenggara ibadah haji adalah:

Penyelenggara ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan

pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan

perlindungan jemaah haji.

Menurut Pasal 1 angka (15) Undang-Undang No. 13 Tahun

2008 tentang Penyelenggara Ibadah Haji, dijelaskan mengenai maksud

dari ibadah haji khusus adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah

haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.

2. Dasar Hukum Ibadah Haji

Adapun landasan hukum ibadah haji dalam pelaksanakan ibadah

haji yang dilihat dari segi hukum islam berupa Al Qur’an, sunnah, dan

Ijma’ para ulama maupun hukum indonesia yang diterbitkan melalui

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

penyelenggaraanya.

Landasan hukum dalam segi hukum Indonesia, yaitu segala

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggara

ibadah haji dan umroh adalah:

a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji;

b. Undang_undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji;

c. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;

d. Peraturan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penerbitan

Paspor Biasa Bagi Jamaah Haji;

e. Peraturan Menteri agama RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pembentukan Kerja Kantor Misi haji Di Arab Saudi;

Page 48: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

35

f. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 371 Tahun 2002 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 396 Tahun 2003 tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama RI Nomor 371 Tahun

2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

h. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan

Penyelenggaraan Haji Nomor D/163 Tahun 2004 tentang Sistem

Pendaftaran Haji;

i. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan

Penyelenggaraan Haji Nomor D/277 Tahun 2005 tentang Petunjuk

Teknis Perbekalan Haji.

3. Asas dan Tujuan Penyelenggara Ibadah Haji

a. Asas Penyelenggaraan Ibadah Haji

Mengenai asas-asas dalam penyelenggara ibadah haji,

Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Ibadah

Haji pada Pasal 2 menyatakan sebagai berikut,“Penyelenggaraan

Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan,

profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.”

Yang dimaksudkan dengan “asas keadilan” adalah bahwa

Penyelenggaraan Ibadah Haji berpegang pada kebenaran, tidak

berat sebelah, tidak memihak, maupun tidak sewenang-wenang

dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sedangkan maksud “asas

profesionalitas” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji wajib

dilaksanakan berdasarkan keahlian para penyelenggaranya. Adapun

maksud pada “asas akuntabilitas dengan prinsip nirlaba” ialah

bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan secara terbuka dan

dapat dipertanggung jawabkan secara etik dan hukum dengan

prinsip tidak untuk mencari keuntungan semata.

Menurut Kenneth Lynin dalam wirawan menyebutkan, suatu

profesi menyajikan jasa yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang

Page 49: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

36

hanya difahami oleh orang-orang tertentu secara sistematik

diformulasikan dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan klien.

Jadi profesi merupakan pekerjaan saintifik untuk memenuhi

kebutuhan anggota masyarakat. Selanjutnya disebutkan;

“profesionalisme adalah ide, aliran atau pendapat bahwa suatu

profesi harus dilakuakan oleh profesional dengan mengacu pada

norma-norma profesionalisme.36

b. Tujuan Penyelenggara Ibadah Haji

Adapun tujuan dari penyelenggaraan ibadah haji ialah pada

Pasal 3 Undang-undang no. 13 tahun 2008 menjelaskan:

Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan

pembinaa, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi

Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya

sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Adapun maksud dari “pembinaan” ialah pembinaan jemaah

haji yang meliputi dari penyuluhan ibadah jhaji, bimbingan jemaah

haji, bimbingan petugas haji, serta membina haji khusus dan

umroh. Untuk memwujudkan jemaah haji yang mandiri, perlu

dilakukan kegiatan sebagai berikut:37

a) Membina jemaah haji agar mememahami manasik haji dan

akhlakul karimah;

b) Menyempurnakan buku paket manasik haji;

c) Menetapkan desain pembinaan yang efektif;

d) Mengintensifkan bimbingan manasik haji dengan melibatkan

KUA, Ormas Islam, dan ulama.

Menurut Sampara Lukman, pelayanan adalah:

Kegiatan atau urutan kegiatan yang menjadi dalam interaksi

langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik,

36

Wirawan, “Profesi Dan Standar Evaluasi”, (Jakarta: Yayasana Bangun Indonesia &

UHAMKA Press, 2002), hlm. 9. 37

Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji Dan Umroh, “Intisari Langkah-Langkah

Haji”, (Jakarta: Ditjen PHU, 2010), hlm. 274-275.

Page 50: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

37

dan menyediakan kepuasan pelanggan, sebagaimana mengutip

Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan pelayanan sebagai usaha

melayani kebutuhan orang lain.38

4. Unsur-Unsur Penyelenggara Ibadah Haji di Indonesia

Proses penyelenggaraan haji bisa dikatakan unik disebabkan

tidak hanya dilakukan di Tanah Air, akan tetapi juga di Tanah Suci,

serta melibatkan banyak instansi/lembaga pendukung di kedua negara.

Maka dari itu pelaksanaan ibadah haji perlu kordinasi yang baik di

bawah tanggung jawab Kementrian Agama.

Manajemen haji dilakukan tidak hanya untuk memberikan

layanan jasa yang bersifat fisik, akan tetapi bersifat ibadah yang tentu

saja standar dan tingkat kepuasan pelayanan bagi jemaah sangat

berbeda. Manajemen haji mempunyai karakteristik yang unik sebab

memadukan kegiatan pembinaan, pelayanan, serta perlindungan. Ketiga

kegiatan tersebut terdiri dari berbagai unsur, seperti bimbingan jemaah,

pelayanan administrasi, transportasi, akomodasi, katering, kesehatan,

rekruitmen dan pelatihan petugas, penyuluhan dan sosialisasi, serta

keamanan jemaah.39

Efektivitas dari manajemen haji dalam memberikan suatu

kepuasanan pelayaan bagi para jemaah calon haji merupakan

prioritasnya. Menurut E. Frank Harison40

, memberikan pandangan

beberapa persoalan dalam memcari pendekatan untuk melepaskan

kesulitan-kesulitan organisasi secara luas yang meliputi, antara lain:

a. Pencapaian tujuan tidak segera dapat diukur pada organisasi yang

tidak memproduksi barang-barang yang berwujud (tangible

outputs);

38

A. Machfudz Fathurahman, “Profesionalisme Dan Kualitas Pelayana- Telaah

Implementasi Dalam Penyelenggaran Ibadah Haji Di Arab Saudi Tahun 2002 S.D Tahun 2005”,

(Jakarta: BALITBANGH Dan DIKLAT Departemen Agama, 2006), hlm. 9. 39

Direktorat Jenderal Penyenggaraan Haji Dan Umroh, “Haji Dari Masa Ke Masa”,

(Jakarta: DIRJEN PHU, 2012), hlm. 179. 40

Edy Aulia Rakhman, “Efektivitas Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Haji

(Studi Di Kabupaten Sidoarjo)”, hlm. 38.

Page 51: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

38

b. Organisasi berusaha mencapai lebih dari satu tujuan dan

tercapainya satu tujuan sering kali menghalangi atau mengurangi

kemampuannya untuk mencapai tujuan yang lain;

c. Adanya beberapa tujuan resmi yang harus dicapai dan disepakati

oleh semua anggota, adalah diragukan. Banyak ahli riset

menyatakan kesulitan untuk mendapatkan persetujuan di antara

para pihak manajer mengenai tujuan khusus dari organisasi

mereka.

Secara skematis, pihak-pihak yang terkait dalam unsur

penyelenggaraan ibadah haji sebagai berikut.41

Unsur-Unsur Penyelenggaraan Ibadah Haji

Dari skema yang di atas tampak dalam pelaksanaanya

terdapat enam komponen penting yang harus dipenuhi, yakni :

1) Calon jemaah haji

41

Achmad Nidjam Dan Alatief, “Manajemen Haji, Studi Kasus Dan Telaah Implementasi

Knowledge Worke”, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hlm. 10.

NEGARA

ASAL

NEGARA ARAB

SAUDI

Hubungan Bilateral

Transportasi

Peraturan Internasional

Fasilitas Publik

Penyelenggaraan

Ibadah Haji

Instansi

Pelayanan Haji

Calon Haji

Istitho’ah

Menurut

Agama

Pembiayaan Kelengkapan

Administrasi

Sarana

Transportasi

Penyediaan

Akomodasi

Page 52: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

39

Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji

diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya. Pendaftaran haji dibuka

sepanjang tahun dengan menerapkan prinsip first come first served

sesuai dengan nomor urut porsi yang telah terdaftar dalam Sistem

Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama,

dengan memenuhi beberapa syarat yaitu:

a) Beragama islam;

b) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat

keterangan dari dokter;

c) Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK),

dan Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau Buku Nikah atau

Ijazah yang sah dan masih berlaku;

d) Orang asing yang memiliki hubungan muhrim dengan Warga

Negara Indonesia (seperti suami, istri, atau anak kandung

dibuktikan dengan buku/akte nikah atau akte kelahiran) harus

memliki paspor dan dokumen keimigrasian;

e) Membayar BPIH

2) Pembiayaan;

Menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji, menyebutkan:

1. Besar BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah

mendapatkan persetujuan DPR;

2. BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk

keperluan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BPIH diatur

denganPeraturan Menteri.

Sesuai Undang-Undang No 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji, pembayaran BPIH disetorkan ke

rekening menteri agama melalui bank syariah dan/atau bank umum

nasional yang ditunjuk oleh menteri agama dan dikelola oleh menteri

agama dengan mempertimbangkan nilai manfaat. BPIH terdiri dari

Page 53: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

40

setoran awal dan setoran lunas, meliputi dua komponen yaitu direct cost

dan indirect cost.

Adapun BPIH diperuntukan untuk membiayai beberapa kegiatan

penyelengaraan haji meliputi: biaya penerbangan, operasional di Tanah

Air, operasional di Arab Saudi, dan living cost. Pendaftaran dimulai

setelah besarnya BPIH tahun yang berlaku ditetapkan oleh pemerintah

dan diumumkan kepada masyarakat dan berakhirnya pada saat porsi

terpenuhi dan dilakukan setiap hari kerja. Sistem ini memberikan

kepastian kepada calon jemaah haji karena calon haji telah terdaftar

secara otomatis mendapatkan Nomor Porsi dan bukti setor BPIH

Sedangkan setoran awal minimal dalam pendaftaran dengan

cara membuat tabungan haji dengan ketetapan yang ada sebesar Rp.

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bank Penerimaan

Setoran (BPS) BPIH yang bersambung secara online dengan

SISKOHAT. Sedangkan pelunasannya dilakukan saat pendaftaran

sesuai besarnya BPIH tahun yang berlaku dan ditetapkan. Pendaftaran

dengan sistem tabungan ini buka sepanjang waktu dan tidak terikat

dengan dimana tempat tinggal jemaah haji42

Mekanisme tempat penyetoran BPIH dilakukan di seluruh

Kantor Cabang BPS PPIH yang bersambung dengan SIKOHAT dalam

satu provinsi domisili calon jemaah haji, yaitu Bank Rakyat Indonesia;

Bank Mandiri; Bank Negara Indonesia; Bank Tabungan Negara; Bank

Muamalat Indonesia; Bank Syariah Mandiri; Bank Bukopin; Bank

Mega Syariah; BPD DKI Jakarta; BPD Jawa Timur; serta bank lain

yang sebagai BPS.43

3) Kelengkapan administrasi;

42

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, “Kebijaksanaan

Penyelenggaraan Ibadah Haji”, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2004), hlm. 54. 43

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umroh, “Petunjuk Teknis

Penyelenggaraan Ibadah Haji (Pendaftaran Haji, Dokumen Dan Perlengkapan Haji, Akomodasi

Da Katering Haji Serta Transportasi Dan Perlindungan Jemaah Haji)”, (Jakarta: Kementerian

Agama RI, 2011), hlm.10.

Page 54: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

41

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang No. 13 Tahun 2008

tentang Penyelenggaran Ibadah Haji:

(1) Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji

menggunakan paspor haji yang dikeluarkan oleh Menteri;

(2) Menteri dapat menunjuk pejabat untuk dan/atau atas namanya

menandatangi paspor haji;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Menteri.

Adapun pihak yang menyelesaikan dokumen Paspor Haji mulai

dilakukan di Kanwil Departemen Agama Provinsi, yaitu meliputi

kegiatan penulisan biodata secara otomatis melalui Siskohat Provinsi,

penempelan foto dan penandatangan oleh pejabat yang berwenang

sehingga sah sebagai dokumen haji. Setelah semua itu dilakukan maka

Paspor Haji tersebut diserahkan kepada pihak Dirjend Bimas Islam dan

Urusan Haji, selanjutkan akan diteliti sekaligus diselesaikan proses

penvisaannya ke Kedutaan Besar Arab Saudi, setelah memperoleh visa

maka Paspor Haji telah sah sebagai dokumen perjalanan haji.44

Paspor yang telah mendapatkan visa maka dikembalikan ke

Departemen Pusat untuk selanjutnya diserahkan kembali ke daerah

sebagai bahan penyusunan pengeleompokan jemaah haji dan

penyusunan Pramanifes kelompok terbang sebelum masuk asrama haji.

Penyerahan Paspor Haji kepada calon haji dilakuakan enam jam

menjelang keberangkatan ke Arab Saudi dan berada di tangan calon haji

hanya selama dalam perjalanan di pesawat.

4) Sarana transportasi;

Berdasarkan Pasal 33 ayat 1Undang-Undang No. 13 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyebutkan:

44

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, “Kebijakan

Penyelenggaraan Ibadah Haji”, (Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2004, Modul

I), hlm. 35.

Page 55: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

42

Pelayanan Transportasi Jemaah Haji ke Arab Saudi dan

pemulangannya ke tempat emabrkasi asal di Indonesia menjadi

tanggung jawab Menteri dan berkordinasi dengan menteri yang ruang

lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan.

Dalam rangka menerapkan asa keadlilan dan untuk

memantapkan sistem penetapan tarif angkutan haji akan dilakukan

sesuai dengan jarak tempuh Indonesia – Arab Saudi (pp), dengan hal itu

dalam pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Indonesia

dilaksanakan melalui 11 embarkasi dan debarkasi, yaitu:45

a. Zona Banda Aceh (BTJ) melalui bandar udara Sultan Iskandar

Muda: Provinsi NAD;

b. Zona Medan (MES) melalui bandar udara Polinia: Provinsi

Sumatera Utara;

c. Zona Padang (PDG) melalui bandar udara Minangkabau

Internasioanal Airport: Provinsi Sumatera Barat, Provinsi

Bengkulu, dan sebagian Provinsi Jambi meliputi: Kab. Merangi,

Kab. Kerinci, Kab. Sorolangun, Kab. Bungo, Dan Kab. Tero;

d. Zona Palembang (PLM) melalui bandar udara Sultan Mahmud

Badaruddin II: Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi BABEL;

e. Zona Batam (BTH) melalui bandar udara Hang Nadim: Provinsi

Riau, Provinsi KEPRI, Provinsi Kalimatan Barat, dan sebagian

Provinsi Jambi meliputi: Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung

Jabung Timur, Kota Jambi. Kab. Muaro Jambi dan Kab. Batang

Hari;

f. Zona Jakarta (JKT) melalui bandar udara Soekarno Hatta: Provinsi

DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi

Lampung;

g. Zona Solo (SOC) melalui bandar udara Adisumarmo: Provinsi

Jawa Tengah, Provinsi DIY dan sebagian Provinsi Kalimantan

45

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umroh, “Petunjuk Teknis

Penyelenggaraan Ibadah Haji (Pendaftaran Haji, Dokumen Dan Perlengkapan Haji, Akomodasi

Dan Katering Haji, Serta Transportasi Dan Perlindungan Jemaah Haji)”, hlm.70-71.

Page 56: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

43

Tengah meliputi: Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Lamandau Dan

Kab. Sukamara;

h. Zona Surabaya (SUB) melalui bandarv udara Juanda: Provinsi

Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan

Provinsi Nusa Tenggara Timur;

i. Zona Balikpapan (BPN) melalui bandar udara Sepinggan: Provinsi

Kalimatan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi

Sulawesi Utara;

j. Zona Banjarmasi (BDJ) melalui bandar udara Syamsuddin Noor:

Provinsi Kalimatan Selatan dan sebagian Provinsi Kalimatan

Tengah meliputi: Kodya Palangkaraya, Kab. Kapuas, Kab. Barito

Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab.

Seruyan, Kab. Katingan, Kab. Pulang Pisau, Kab. Gunung Mas,

Kab. Barito Timur, dan Kab. Murung Raya;

k. Zona Makassar (UPG) melalui bandar udara Hasanuddin: Provinsi

Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi

Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku

Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

5) Hubungan bilateral antar negara;

Pemerintah Arab Saudi sendiri dalam hal ini yang dipimpin oleh

seorang raja sebagai Khadimimul Haramain Asyarifain sebagai

penanggung jawab, menugaskan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi

untuk mengkordinir dalam pelaksanaan operasional haji dengan

membentuk Komite tertinggi yang di bentuk Gubernur Makkah dan

Madinah. Kementerian Haji dengan aparatnya termasuk Direktorat Haji

di Makkah dan Madinah mengkordinasikan beberapa instansi yang

meliputi Maktab Wukala Al Muwahab, Muassasah Thawwah, Maktab

Zamasimah, Muassasah Adilla di Madinah Dan Naqabah Ammah

Lissyayarat.46

Dalam rangka peraturan penyelenggaraan urusan haji di

46

H. M. Iwan Gayo, “Buku Pintar (Haji Dan Umroh)”, (Jakarta: Pustaka Warga Negara,

2003), hlm.. 14-15.

Page 57: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

44

Arab Saudi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji, setiap tahun

mengeluarkan peraturan haji (Taklimatul Haji) yang berbeda-beda

dalam persoalan perhajian.

6) Penyelenggara ibadah haji khusus

Mengenai penyertaan pihak swata dalam pelaksanaan

penyelenggaraaan ibadah haji merupakan satu cara pihak pemerintah

kita dalam penyerahan urusan haji kepada pihak swasta dan pada masa

yang akan selanjutnya pihak swasta dan lembaga masyarakat dapat

berkiprah lebih luas dalam mengelola kegiatan operasional haji dalam

hal apapun seperti dana haji, teknis pelaksanaan jemaah haji selama di

Indonesia dan di Arab Saudi, maupun kerjasama bisnis.

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji bagi

masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang sangat khusus, dapat

diselenggarakan pelyanan ibadah haji khusus sebagaimana diatur dalam

Pasal 38 Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji, menyebutkan :

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi masyarakat yang

membutuhkan pelayanan khusus, dapat diselenggarakan Ibadah

Haji Khusus yang pengelolaan dan pembiayaannya bersifat khusus;

(2) Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari

Menteri;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana Penyelenggaraan

Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri.

5. Kewajiban Penyelenggara Haji

Adapun kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh pihak

penyelenggara ibadah khusus sebagaimana menurut Pasal 40 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ,

menyebutkan :

Page 58: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

45

(1) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

a. Menerima pendaftaran dan melayani Jemaah Haji hanya yang

menggunakan Paspor Haji;

b. Memberikan bimbingan Ibadah Haji;

c. Memberikan layanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan

Pelayanan Kesehatan secara khusus; dan

d. Memberangkatkan, memulangkan, dan melayani Jemaah Haji

sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara

dan Jemaah Haji.

Mengenai sanksi hukum bagi penyelenggara haji khusus yang

tidak menjalankna komitmennya dalam pelaksanaan pelayanan yang

tertuang dalam Pasal yang telah disebutkan di atas maka dalam Pasal

41 Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji , menyebutkan :

(1) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak melaksanakan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi

administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang berupa:

a. Peringatan;

b. Pembekuan izin penyelenggaraan; atau

c. Pencabutan izin penyelenggaraan.

Page 59: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

46

BAB III

TINJAUAN UMUM PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN NOMOR

PERKARA 295/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL

A. PT Assuryaniyah Cipta Prima

PT Assuryaniyah Cipta Prima adalah badan hukum bergerak dibidang

Tou & Travel Haji khusus maupun umroh. Mengenai penyelenggara ibadah

haji pihak travel menerima pendaftaran haji secara reguler maupun haji

khusus. Sedangkan untuk perjalanan umrohnya pihak travel memiliki

berbagai paket perjalanan umroh untuk para jemaah yang ingin melaksanakan

umroh. Adapun perusahaan ini masuk kedalam bagian organisasi

perkumpulan haji yang bernama HIMPUH. Yang bertanggung jawab dalam

perusahaan ini yaitu Drs. H. M. Syami Syatiry Ahmad.

Travel ini pun memiliki 2 izin penyelenggaraan dari pihak PIHK yaitu

izin umroh yang no SK izin umrohnya yaitu D/316-2011 serta izin haji

dengan no SK izin hajinya yaitu D/ 596-2010. Sedangkan alamat dari

perusahaan ini ber alamat jalan

KH. Abdullah Syafii No. 68, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan

12840. Travel ini pun sudah bergerak dibidang penyelenggaraan ibadah haji

khusus cukup lama dengan dibuktikan telah memberangkat banyak calon

jemaah haji maupun umroh.1

B. Posisi Kasus

1. Pihak Yang Berpekara

Husni Aziz, BA (sebagai Penggugat 1), Suhaibah (sebagai

Penggugat 2), Nelman BT Chatib Darusam (sebagai Penggugat 3), Darto

Suprapto (sebagai Penggugat 4), Rusminiati (sebagai Penggugat 5) adalah

para calon jemaah haji Travel PT Assuryaniyah Cipta Prima dan Direktur

Utama Travel Haji-Umroh PT Assuryaniyah Cipta Prima (sebagai

1http://www.daftarhajiumroh.com/travel-umroh-haji-assuryaniyah-cipta-prima/, diunduh

pada tanggal 07-10-2015 pukul 15:30 wib

Page 60: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

47

Tergugat). Hubungan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah

Penggugat merupakan calon jemaah haji ONH PLUS yang telah

mendaftarkan diri agen Travel PT. Assuryaniyah Cipta Prima (Tour dan

Travel Haji-Umroh) yang sebagai Tergugat.

Bahwa beberapa dari Penggugat yang mendaftarkan dirinya kepada

pihak Tergugat dengan pertimbangan agen yang sudah lama bergerak

dibidang haji dan umroh, si Tergugat pun menjanjikan bisa

memberangkatkan para calon jema’ah haji hanya tunggu setahun, oleh

karenanya para Penggugat mau mendaftarkan serta mengingat umur para

Penggugat yang cukup tua dan dirasa tidak terlalu lama menunggu namun

dengan konsekuwensi biayanya yang cukup mahal.

Penggugat 1 dan 2 yang merupakan pasangan Suami-Istri

mendaftarkan dirinya pada awal April 2011 untuk ibadah haji ONH PLUS

kepada pihak Tergugat. Pada saat mendaftar pihak Penggugat 1 dan 2

membayar uang sebesar US $ 6,700. Dan uang Rp.3.300.000,- per calon

haji. Pasangan ini melunasi biaya pada tanggal 19 April 2011. Dengan total

pembayaran Penggugat I dan Penggugat II adalah sebesar US $ 13,400 dan

Rp.6.600.000,-.

Pihak Penggugat 3 mendaftarakan dirinya pada tanggal 12 Agustus

2011 dan langsung membayar administrasi tersebut dengan 2 tahap, yaitu

tahap pertama sebesar US $ 5,000, (Rp.43.800.000,- ), ditambah uang

Passport sebesar Rp.750.000,- dan serta membayar uang DAM sebesar

Rp.6.900.000,-. Bahwa secara keseluruhan Penggugat III total

pembayaranya sebesar Rp.50.650.000,-.

Sedangkan untuk Penggugat 4 dan 5 yang hampir sama seperti

Penggugat 1 dan 2 yang merupakan pasangan Suami-Istri medaftarkan

dirinya pada tanggal 15 Agustus 2011 membayar biaya ONH PLUS tahap

pertama sebesar sebesar Rp.86.500.000,- dan tahap kedua tanggal 27

September 2011 sebesar US $ 230 (RP.2.116,000,-). Bahwa total

pembayaran Penggugat IV dan Penggugat V adalah sebesar

Rp.88.500.000,-.

Page 61: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

48

Pihak Tergugat menginformasikan bahwa bahwa pada tanggal 30

September 2012 akan diadakan pengarahan MANASIK HAJI yang

bertempat di Hotel Sofyan Jakarta, oleh karenanya Penggugat I s/d

Penggugat V serta pihak calon haji yang lainnya pun merasa senang

mendapatkan informasi tersebut, karena merasa yakin akan segera

diberangkatkan.

Berbeda seperti yang dibayangkan oleh pihak Penggugat yang

merassa yakin akan segera diberangkatkan, selang beberapa hari Penggugat

I s/d Penggugat V mendapatkan SMS dari pihak agen bahwa gagal

berangkat karena visa tidak bisa diperoleh. Maka para Penggugat

mendatangi si Tergugat untuk menanyakan kebenaran kabar dari SMS

tersebut. Pada tanggal 6 Oktober 2012, Penggugat 1 dan 2 pun mendatangi

petugas Travel PT. Assuryaniyah Cipta Prima meminta ditemukan dengan

Pak Zahir langsung selaku Direktur yang bertanggung jawab dan meminta

penjelasan pembatalan Para Penggugat. Pada saat Pak Zahir mau ditemui

oleh Penggugat I dan Penggugat II dan bertemu direstoran dekat kantornya,

saat itu Pak Zahir menyampaikan akan tetap mengusahakan untuk

mendapatkan VISA, namun apabila visa tersebut tidak bisa keluar maka

pihak Travel akan mengembalikan uang yang sudah disetor ditambah umroh

gratis atau diberikan konpensasi Rp.20.000.000,- per calon haji yang batal.

Tetapi Penggugat 1 dan 2 menginginkan pengembalian uangnya menjadi

100%.

Setelah para Penggugat menghubungi si Tergugat yang sulit

dihubungi beberapa pihak Penggugat pun akhirnya menemui dari orang tua

dari Tergugat yang dimana melakukan komunikasi kepada Tergugat oleh

karena mendapatkan perdebatan , pihak Tergugat akhirnya bersedia

menerbitkan Cheque Mundur sebesar Rp. 998.000.000,- dengan tanggal 15

November 2012. Tetapi setelah para Penggugat mengecek kebenarannya di

Bank Mandiri dan hasilnya Cheque tersebut jatuh pada hari libur sehingga

tidak dapat dicairkan. Karena Cheque yang jatuh pada hari libur, Tergugat

pun bilang bisa dicairkan lagi pada tanggal 22 November 2012 atau paling

Page 62: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

49

lambat bulan November 2012. Pada tanggal 30 November 2012 dicairkan

melalui Bank BCA atas anjuran Bank Mandiri tetapi ditolak karena dananya

tidak cukup, akhirnya Bank BCA mengeluarkan Dokumen gagal kliring.

Lalu Pengugat yang sudah merasa dibohongi oleh Tergugat

menanggung beberapa kerugian yang ditimbulkan baik dalam segi materi

maupun immateril. Karena telah menjanjikan akan memberangkatkan

ibadah haji khusus pada tahun 2012 namun pada kenyataanya bohong.

Adapun kerugian yang ditanggung oleh para Penggugat I s/d Penggugat V

dalam hal materi.2

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya

yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan agar meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas

harta kekayaan Tergugat, berupa sebidang tanah dan bangunan yang

berdiri di atasnya agen Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA

Tour & Travel-Haji & Umroh yang berkedudukan Jl. KH. Abdullah

Syafeii No. 68 Bukit Duri, Tebet Jakarta Selatan.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan;

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag)

terhadap harta kekayaan milik Tergugat, berupa sebidang tanah dan

bangunan;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat telah mengalami

kerugian materiil;3

4. Menyatakan selain kerugian materiil para pihak juga mengalami kerugian

immateril, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

5. Tergugat untuk wajib membayar kerugian immaterial kepada Para

Penggugat sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara

tunai;

2 Dilihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, h. 8

s/d h. 9. 3 Dilihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, h. 5.

Page 63: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

50

6. Tergugat wajib pula membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai;

7. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit

voerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya Verset, banding dan Kasasi

maupun upaya hukum lainnya;

8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam perkara ini;

9. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan

dalam perkara ini.

Adapun Penggugat mengajukan ke Majlis Hakim sebuah perubahan

gugatan pada surat gugatan yang diajukan kepada Majlis Hakim pada

tanggal 22 Agustus 2013.4

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya

tertanggal 4 September 2013 yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Para Penggugat menambah dan mengubah Surat Gugatannya;

2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscurum

Libellum/Obscuur Libel);

3. Bahwa Gugatan Diajukan Para Penggugat Tanpa Dasar Hukum

(Onrechmatig Ongegrond);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mohon Majelis Hakim agar dalil-dalil, fakta-fakta dan dasar hukum yang

telah disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi tidak dipisahkan;

2. Tergugat dengan ini menyangkal, menolak dalil-dalil Penggugat dan

membantah secara tegas segala tuduhan dalam Gugatan yang

disampaikan dan diajukan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas

diakui oleh Penggugat I dan II. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 163

HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat diwajibkan untuk

membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

4 Dilihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, h.12

s/d 19

Page 64: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

51

3. Bahwa benar dalil Para Penggugat butir 1 dan 2 dalam Gugatannya,

karena Tergugat tidak saja sudah lama berkecimpung di bidang

pemberangkatan haji Plus, tetapi jaringan ditanah suci Mekkah dan

Pelayanan Tergugat sudah tidak perlu lagi diragukan;

4. Bahwa sebagian benar dalil-dalil Para Penggugat pada butir 3,4,5,6 dan 7

Gugatannya, untuk kami tidak akan membantahnya;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya butir 10 dan 11, adalah

tidak benar dan sangat menyesatkan, karena Penggugat I dan II, dapat

berkomunikasi dengan staff (Riza Basri) baik pada jam kantor maupun

diluar jam kantor dan Tergugat selalu buka dan terbuka buat umum;

6. Bahwa Tergugat secara tegas keberatan dan menolak dalil Penggugat

butir 12, karena tidak benar dan tidak beralasan karena pada tanggal 6

Oktober 2012 itu, semua jemaah yang Visanya tidak keluar dikumpulkan

dan diberi keterangan secara terbuka dan diberi waktu untuk bertanya

secara langsung;

7. Bahwa dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya butir 13, adalah tidak

benar dan sangat menyesatkan, karena sekali lagi Tergugat sampaikan

bahwa Tergugat adalah perusahaan yang sudah lama berdiri dan

keberadaannya sangat jelas jadi tidak benar dalil Penggugat tersebut;

8. Bahwa Tergugat secara tegas keberatan dan menolak dalil Penggugat

butir 14 dan 15 sebab tidak benar dan tidak beralasan karena Direktur

Utama Tergugat telah menyanggupi untuk membayar pengembalian uang

yang sudah disetor ke Tergugat, namun Para Tergugat menolak dengan

alasan harus disertai dengan uang ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa Tergugat secara tegas keberatan dan menolak dalil Penggugat

butir 16,17, 18 dan 19, karena tidak benar dan tidak beralasan serta hanya

mencari keuntungan yang tidak berdasar hukum, karena itu haruslah

ditolak;

10. Bahwa Tergugat secara tegas keberatan dan menolak dalil Penggugat

butir 20 Gugatannya, karena tidak benar dan tidak berdasar

Page 65: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

52

menuruthukum, mengenai tuntutan Penggugat yang meminta uang paksa

(dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap

hari harus ditolak, sebab bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap

Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972, tertanggal 26 Pebruari 1973;

11. Bahwa Tergugat secara tegas keberatan dan menolak dalil Para

Penggugat butir 21, karena tidak benar dan tidak beralasan menurut

hukum, karena mengenai tuntutan Para Penggugat yang meminta sita

jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya kantor

dan usaha milik Tergugat di Jalan KH. Abdullah Syafii No.68, Bukit

Duri Tebet, harus ditolak, karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan

dalam ketentuan Pasal 227 HIR, yang kutipannya sebagai berikut : “ Sita

Jaminan hanya dapat dilakukan jika ada dugaan kuat bahwa seorang yang

berhutang berusaha menggelapkan atau membawa pergi barang bergerak

atau tetap dengan maksud agar tidak terjangkau oleh yang berpiutang”;

12. Bahwa Tergugat secara tegas keberatan dan menolak dalil Penggugat

butir 22 Gugatannya, karena putusan tersebut tidak ada kepentingan yang

mendesak, karena Tergugat telah menyediakan pembayaran dimuka

Penyidik Polda Metro Jaya, namun Para Penggugat menolak dan

meminta tambahan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

sebagai ganti rugi.

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan

Tergugat;

2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet

Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban yang diajukan oleh

Tergugat;

2. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya

atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat

diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Page 66: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

53

3. Menyatakan bahwa Tergugat untuk mengembalikan semua biaya yang

sudah diterimanya dari Para Pergugat sebesar Rp.141.086.000,- (Seratus

empat puluh satu juta delapan puluh enam ribu rupiah) dibayar secara

tunai, untuk selebihnya harus ditolak;

4. Menyatakan batal demi hukum uang konpensasi yang akan diberikan

Pergugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada setiap

Para Penggugat;

5. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak sah dan

tidak berharga;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dengan adanya jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat

telah menanggapi sebagaimana tersebut dalam Replik Penggugat tertanggal

10 Oktober 2013. Kemudian terhadap Replik Penggugat a quo, lebih lanjut

telah ditanggapi oleh Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 17 Oktober

2013. Adapun bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, yang telah

bersumpah. Adapun Tergugat mengajukan bukti tertulis untuk

mempertahankan sangkalannya. Penggugat dan Tergugat pada sidang

selanjutnya mengajukan kesimpulan masing-masing dan akhirnya kedua

belah pihak memohon putusan pengadilan.

2. Pertimbangan Hukum

Dalam pertimbangan Majelis Hakim, tentang pertimbangan hukum

dalam provisi, bahwa provisinya pihak Penggugat menuntut supaya

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan agar meletakan sita

jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat berupa

sebidang tanah dan bangunan. Selama persidangan Penggugat tidak pernah

mengajukan bukti apapun tentang adanya dugaan tergugat mengalihkan

tanah dan bangunan tersebut, maka Majlis Hakim berperndapat tuntutan

provinsional para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan

eksepsi yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Page 67: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

54

1. Gugatan para Penggugat menambah dan mengubah surat gugatannya,

bahwa dalam gugatan para Penggugat aquo, identitas Tergugat dirubah

dari Direktur Utama menjadi Badan Hukum yakni PT. Assuryaniyah

Cipta Prima. Dan dalam petitum sebelum dirubah aquo tidak memohon

Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi digugatan

perubahan para Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan telah

melakukan perbuatan melawan hukum;

2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena Penggugat mencampur

adukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

3. Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tanpa dasar hukum,

mengada-ngada serta bertujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan

financial semata.

Dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat didalam

Repliknya memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Penggugat boleh dan diperkenankan melakukan perubahan selama belum

ada masuk kepada pokok perkara;

2. Perbuatan Tergugat telah menjanjikan akan melakukan dan bisa

memberangkat haji kepada para Penggugat, ternyata hanya dibohongi

para penggugat;

3. Tergugatlah yang telah melakukan penipuan.

Adapun mengenai eksepsi para pihak, maka Majelis Hakim

menerapkan ketentuan Pasal 160 RBg, dengan mempertimbangkan eksepsi

dimaksud bersama-sama pokok perkara dan berhubung dengan itu berikut

ini akan dibahas eksepsi dimaksud satu demi satu:

1. Eksepsi dan Petitum Penggugat dalam menambah dan mengubah surat

gugatannya.

Majlis Hakim berpendapat bahwa atas perubahan gugatan oleh

Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat menyampaikan

jawabannya dan perubahan atau tambahan dari gugatan maka tidak

Page 68: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

55

mengakibatkan perubahan dari posita dan Tergugat tidak dirugikan

dalam haknya, maka perubahan gugatan tersebut tidak bertentangan

dengan hukum acara perdata/.

2. Eksepsi dari gugatan Pengugat kabur dan tidak jelas.

Menurut Majlis Hakim karena Penggugat mencampur adukan antara

perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Bahwa dalam gugatan a

quo, posita gugatan sam sekali tidak relevan dan tidak mendukungh

petitum karena di dalam petitum gugatan Penggugat menuntut agar

pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum. Akan tetapi pada dalil-dalil digugatannya mengenai wanprestasi.

3. Surat gugatan mengenai dasar tuntutan (fundamentum petendi)

Majlis Hakim berpendapat mengenai dasar tuntutan dimana dalam

gugatan tersebut telah menguaraikan tentang kejadian-kejadian dan

mengenai tentangh hukum baik adanya hak atau hubungan hukum

menjadi dasar yuridis.

4. Exceptio obscuur libel

Mengenai hubungan hukum antara para Tergugat diawali dengan

perjanjian, karena berjalannya hubungan anatara para Penggugat dan

Tergugat terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Tergugat yaitu dengan menyerahkan cek yang tidap dapat dicairkan oleh

para Penggugat.

Mengenai uraian pertimbangan di atas, maka Majlis Hakim gugatan

para Penggugat telah memenuhi syarat sebagai suatu surat gugatan atas

sebab telah menyebutkan identitas para pihak, dalili-dalil kongkrit tentang

hubungan hukum, dan mencantumkan tuntutan atau petitum.

Majlis Hakim selanjutnya bahwa jika ditelusuri kembali uraian

pertimbangan eksepsi sebagaimana telah dipaparkan diatas, ternyata bahwa

eksepsi pihak Tergugat tersebut dinyatakan ditolak.

Majlis Hakim dalam menanggapi pertimbangan dalam pokok

perkara dalam perkara ini, sedangkan dalam hal jawab menjawab antara

Page 69: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

56

para pihak yang berselisish Majlis hakim pun menarik kesimpulan ada hal

yang diakui dan tidak disangkal oelh tergugat. Selanjutnya dalam hal yang

diakui dan tidak perlu dibuktikan lagi bahwa tergugat merupakan badan

hukum yang bergerak dibidang tour dan travel haji-umroh, penggugat

merupakan para pengguna jasa dari tergugat serta tergugat menjanjikan para

penggugat bisa berangkat haji pada bulan oktober, yang terakhir para

penggugat telah membayar biaya haji kepada tergugat tapi tidak sesuai

dengan apa yang dinbayangkan.

Adapun pokok sengketa antara para pihak berpekara yaitu

pengemabalian uang ongkos naik haji telah disetorkan dari Penggugat

kepada Tergugat telah dikembalikan kepada Tergugat kepada Penggugat.

Selanjutnya mengenai tergugat yang telah mengeluarkan sebuah Chaque

mundur sebesar Rp.998.000.000,-(Sembilan ratus Sembilan puluh delapan

juta rupiah) tapi pada kenyataannya Chaque tersebut tidak bisa dicairkan

kepada bank yang ditunjuk. Maka Majlis hakim pun mengatakan pihak

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Mengenai tuntutan ganti rugi materiil Majlis Hakim terhadap

Penggugat I dan II berdasarkan pertimbangan dari bukti-bukti yang telah

diserahkan ke Majlis Hakim maka Majlis Hakim memberi hukuman kepada

Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.6.600.000,- (enam

juta enam ratus ribu rupiah) dan $ USD 13.400,- (tiga belas ribu empat ratus

Dollar AS), secara tunai dan sekaligus. Mengenai Penggugat III berdasarkan

pertimbangan dari bukti-bukti yang telah diserahkan ke Majlis Hakim maka

Majlis Hakim memberi hukuman kepada Tergugat untuk membayar

kerugian materiil sebesar Rp.68.510.000,- (enam puluh delapan juta lima

ratus sepuluh ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus. Adapun untuk

Penggugat IV dan V berdasarkan pertimbangan dari bukti-bukti yang telah

diserahkan ke Majlis Hakim maka Majlis Hakim memberi hukuman kepada

Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.87.616.000,-

(delapan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah). Mengenai

Page 70: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

57

kerugian-kerugian materiil lainnya Majlis Hakim ditolak karena tidak bisa

membuktikan dipersidangan.

Mengenai kerugian immaterial yang ditanggung oleh para

Penggugat, Majlis hakim menghukum Tergugat untuk membayar kerugian

immaterial sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada setiap

Penggugat. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk menghukum

Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya Majlis Hakim harus ditolak.

Selanjutnya Majlis Hakim mengabulkan untuk sebagian dan menolak

selebihnya atas tuntutan yang telah diajukan oleh Penggugat karena telah

membuktikan sebagian dalil gugatannya.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil atas pertimbangan hukum

oleh majlis hakim atas tuntutan Penggugat kepada Tergugat, dengan melihat

segala bukti-bukti dipersidangan yang telah diajukan oleh setiap yang

berpekara serta memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan

perundangan-undangan yang bersangkutan. Maka Majlis Hakim pun

mengadili sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum

terhadap para Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil terhadap:

Penggugat I dan II sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam

ratus ribu rupiah) dan $ USD 13.400,- (tiga belas ribu empat

ratus Dollar AS);

Page 71: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

58

Penggugat III sebesar Rp.68.510.000,- (enam puluh delapan

juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Penggugat IV dan V sebesar Rp.87.616.000,- (delapan puluh

tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial

sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada setiap para

Penggugat;

Tergugat mesti membayar biaya perkara sebsar Rp 516.000,- (lima

ratus enam belas ribu rupiah);

Menolak gugatan para Penggugat sebagian.

Page 72: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

59

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELATAN NOMOR

295/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL

A. Analisis Pertimbangan Hukum oleh Majlis Hakim Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan dalam Putusan No. 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Di dalam pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Jakarta

Selatan No. 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel penulis menganalisis bahwa,

beberapa tuntutan yang telah diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat

menyatakan bahwa pada putusan provisinya pihak Penggugat menuntut

supaya adanya sebuah sita jaminan terhadap harta kekayaan yang dimiliki

oleh tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan tetapi Majlis Hakim

mengatakan selama persidangan berlangsung Pihak Penggugat tidak pernah

mengajukan Bukti apapun tentang adanya dugaan ini maka tuntutan

Provisionalnya dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut penulis apa yang

dilakukan Majlis Hakim kurang tepat karena dalam hal ini semestinya adanya

tindakan sita jaminan terhadap terhadap harta kekayaan badan hukum ini

yaitu berupa bangunan dan sebidang tanah. Sedangkan dasar hukumnya

adalah pada Pasal 25 ayat 2 butir b UUPK menyatakan:

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas

tuntutan ganti rugi dan /atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha

tersebut; b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi

yang diperjanjikan.

Sedangkan yang dimaksud disini adalah bahwa kewajiban

menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual yang dimaksud tidak

tergantung ada atau tidaknya ditentukan dalam perjanjian.1

Selanjutnya mengenai pertimbangan Hakim mengenai hubungan

hukum antara para yang berpekara yang diawali dengan perjanjian, yang

menimbulkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu

tergugat telah menyerahkan cek yang kenyataannya cek tersebut tidak dapat

1 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, “Hukum Perlindungan Konsumen”, (PT Raja

Grafindo Persada: Jakarta, cet. 2, 2004), hlm. 157.

Page 73: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

60

dicairkan oleh para Pengguga.2 Berbeda jauh dengan apa yang dikatakan oleh

Majlis Hakim sebelumnya mengatakan telah mencampuradukan perbuatan

melawan hukum dengan wanprestasi.3 Menurut penulis Majlis Hakim tidak

konsisten apa yang dikatakan sebelumnya bahwa sudah tepat apabila para

Penggugat mengatakan kepada Majlis Hakim bahwa memohon agar Tergugat

telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dari itu menurut Penulis

juga Gugatan para Penggugat tidaklah kabur dan sangat jelas kalaupun

memang ditengah-tengah persidangan kasus ini mengarah kewanprestasi juga

betul karena akiba transaksi oleh konsumen yang dimana mengalami kerugian

akibat menggunakan jasa perjalanan biro haji khusus ini.

Mengenai pendapat Majlis Hakim yang mengatakan dalam

tuntutannya para Penggugat lebih terkait kewanprestasi, maka Sebagaimana

Penyelenggaraa perjalanan ibadah haji khusus yang didalam bersengketa ini

yang gagal memberangkatkan calon jemaah haji khususnya ini dapat

dikatakan atau termasuk dalam sebuah tindakan atau perbuatanan wanprestasi

dalam ranah hukum perdata karena pihak penyelenggara telah melakunkan

perbuatan yang dapat dikategorikan sebagi perbuatan wanprestasi, yaitu:

1. Penyelenggara perjalanan ibdah haji khusus tidak memenuhi

kewajibannya untuk memberangkatkan para calon jemaah haji yang

mendaftar ditravel Tergugat;

2. Penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus terlambat dalam memenuhi

kewajibannya untuk memeberangkatkan calon haji nya;

3. Penyelenggara ibadah haji khusus tidak sesuai dengan janji yang

dikemukan disaat para Penggugat mendaftar sebagimana kewajiban untuk

memberangkatkan calon jemaah haji;

Maka pada kasus ini bahwasanya pihak Travel disini telah melanggar

perjanjiannya yang dimana pihak travel telah menjanjikan bisa memberangkat

2 Lihat Putusan No. 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Se, hlm. 37.

3 Lihat Putusan No. 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, hlm. 37.

Page 74: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

61

para Penggugat ketanah suci pada tahun 2012, akan tetapi disini juga pihak

Travel melanggar beberapa hak para konsumen yaitu:

a. Hak untuk memperoleh informasi

Mengenai hak untuk memperoleh informasi yang dilanggar ialah pada

saat para Penggugat yang dimana mencari kepastian keberangkatnya

kepada pihak travel seperti memberi kepastiaan yang hanya

menyenangkan sesaat saja untuk para Penggugat, hingga sampai pihak

Direktur pun susah ditemukan hanya sekedar para Penggugat menanyakan

kepastiaan berangkat serta disini pihak Tergugat tidak ada rasa beriktikad

baik kepada para calon jemaah haji sampai mau ditemukan saja susah

sekali, menurut penulis disini pihak Travel melanggar Pasal 7 UUPK

yang menyatakan: kewajiban pelaku usaha adalah a. Beritikad baik

dalam melakuakan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang

benar, jelas dan jujur menganai kondisis dan jaminanan barang dan/atau

jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan , dan

pemeliharaan. Mengenai kewajiban pelaku usaha yang mesti memiliki

jiwa beritikad baik dalam kegiatan usahanya merupaka asas satu yang

dikatakan dalam hukum perjanjian. Dalam UUPK tampak bahwa iktikad

baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan

dalam melakukan kegiatan ushanya.4 Sedangkan mengenai pentingnya

penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu

produk agar pihak konsumen disini tidak salah terhadap apa yang

dipilihnya5, lebih khususnya mengenai kepastiaan para konsumen yang

mendaftarakan dirinya kepada pihak travel haji pada kasus ini.

b. Hak untuk memdapatkan jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya

Selanjutnya mengenai hak ini yang dilanggar oleh pihak travel adalah

karena pihak Penggugat telah jelas-jelas melakukan pembayaran biaya

haji kepada Tergugat dan pada kenyataan para Penggugat tidak

diberangkatakan haji oleh Tergugat. Menurut penulis para Tergugat telah

4 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, hlm. 54.

5 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, hlm. 56.

Page 75: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

62

melanggar kewajibannya yang dimana telah ditentukan pada pasal Pasal 7

UUPK menyatakan “kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau

melayani konsumen secara benatr dan jujur serta tidak diskriminatif.”

Setelah hak konsumen atau Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat

diatas maka akan timbul beberapa yang disebabkan karena hal wanprestasi

yang dilakukan oleh Tergugat atas janji yang diberikan beberpa pihak

Penggugta yang menjanjikan bisa memberangkatkan pada tahun 2012 dengan

konsekwensi biaya yang ditanggung para Penggugat cukuplah mahal. Maka

sebagaimana pokok sengketa menurut Majlis Hakim adalah apakah

pengembalian uang ongkos naik haji yang telah disetorkan bisa dikembalikan

oleh Tergugat kepada para Penggugat.

Maka ganti kerugianlah yang menjadi dasar karena adanya

wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau

kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau

kewajiban jaminan atau garansi dalam perjanjian. Dalam pelaksanaan

penyelenggaraan ibadah haji khusus faktor batal berangkatnya calon jamaah

haji khusus tersebut dapat disebabkan oleh kesalahan yang diakibatkan oleh

travel agent atau pemerintah. Kesalahan yang diakibatkan karena kesalahan

pemerintah ini biasanya dikarenakan oleh pengurangan kuota

pemberangkatan jemaah haji yang disebabkan oleh pengurangan sepihak

yang dilakukan oleh pemerintahan Arab Saudi. Terkait dengan gagal

berangkatnya calon jemaah haji yang diakibatkan pengurangan kuota, maka

calon jemaah haji yang gagal tersebut akan mendapatkan prioritas

keberangkatan untuk tahun berikutnya.

Ganti kerugian kegagalan berangkat calon jemaah haji yang

disebabkan oleh kesalahan travel agent apalagi ada unsur penipuannya yaitu

calon jemaah haji belum masuk dalam daftar list keberangkatan yang ada di

Kementerian Agama, maka calon jemaah haji yang merasa dirugikan tersebut

dapat melakukan tuntutan terhadap travel agent tersebut baik secara perdata

maupun pidana.

Page 76: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

63

Hal tersebut di atas tentu tidak lepas dari tanggung jawab pelaku

usaha disaat mereka dipercayakan oleh konsumen dalam memenuhi

pelayanan jasa. Sebagaimana UUPK memberikan dasar hukumnya pada Pasal

16 butir b menyatakan: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau

jasa melalui pesanan dilarang untuk : tidak menepati pesanan dan/atau

kesepakatan untuk penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; tidak

menepati yang janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi”. Dasar hukum

selanjutnya pada Pasal 4 huruf g yang menyatakan : “Konsumen memiliki

pemikiran bahwa apa yang ditawarkan oleh pelaku usaha semua terpenuhi

tanpa adanya kekurangan sekalipun serta dilayani secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif”.

Pada dasar yuridis diatas mengenai kewajiban pelaku usaha untuk

menepati janji yang telah dilontarkan kepada para konsumen khususnya

kepada calon Jemaah haji yang mendaftrakan dirinya kepada pihak travel

haji., sampai ada jemaah haji yang hanya ingin pergi haji dengan cepat

sampai mengeluarkan biaya yang sangat mahal tetapi travel yang menjanjikan

memberangkatkan sesuai biaya yang dikeluarkan oleh jemaah haji tidak

sesuai dengan yang dijanjikannya.

Jadi perbuatan tidak menepati pesanan dan/atau tidak menepati

kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, termasuk

tidak menepati janji atas pelayanan dan/atau prestasi, tidak saja dapat dituntut

berdasarkan wanprestasi tetapi lebih dari itu dapat dituntut atas dasar

perbuatan melawan hukum.6 Maka sangat jelas apabila Tergugat menurut

penulis apabila majlis hakim juga menjatuhkan hukuman selain tuntutan

wanprestasi dan juga melawan hukum.

Selain Pasal pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas

yang menurut penulis dilarang ada beberapa pasal yang dilarang oleh pihak

Tergugat yaitu tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan

atas kesalahan yang ditimbulkan oleh pihak Tergugat karena sudah tidak

sesuai dengan apa yang dijanjikan disaat para Penggugat mendaftrakan

6 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, hlm. 101.

Page 77: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

64

dirinya dalam transaksi bisnis Biro Perjalanan Haji Plus. Menurut penulis

apabila seseorang disaat keinginannya melaksanakan haji maka akan timbul

dimata masyarakat status sosial, selain para calon jemaah haji mengeluarkan

biaya dalam materil dalam membayar biaya haji tetapi juga para calon haji

juga mengeluarkan biaya lain seperti rasa tasyakuran sebelum calon jema’ah

haji berangkat.

Maka disaat itu pula apabila si calon Jema’ah haji tidak jadi berangkat

ke Tanah Suci menurut penulis juga akan timbul kerugian dalam segi materiil

maupun immateril, apa yang dilakukan oleh para Penggugat dalam dalil

tuntutannya dalam gugatan yaitu mereka mendapatkan kerugian dalam

materil dan immateril. Menurut penulis apa yang dilakukan para Penggugat

sudah benar, jadi Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap UUPK

pada Pasal 19 yang menyatakan “pelaku usaha bertanggung jawab

memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian

konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan”. Menurut penulis berdasarkan pasal diatas tidak hanya

kerugian dalam materil tapi semestinya juga mengabulkan kerugian yang

diderita oleh para Penggugat dalam hal immateril, hal ini sebagaimana

subtansi dari pasal ini yaitu suatu pertanggung jawaban pelaku usaha tidak

hanya kerugian materiil akan tetapi meliputi segala kerugian yang dialami

konsumen.

Maka dari penjelasan Pasal 16 ayat 1 pada UUPK tindakan Hakim

menerima juga tuntutan pada gugatan para Penggugat yang merasa kerugian

Immaterial yang dimana mereka mendapatkan beban mental, sikis di tengah

masyarakat karena tidak jadi berangkat haji. Karena atas kerugian immateriil

yang ditimbulkan banyak sekali menurut penulis ditimbulkan karena hal ini

sebagaimana contohnya ada calon jemaah haji yang karena sudah

melaksanakan tasyakuran atas ingin berangkat haji tapi pada akhirnya tidak

jadi berangkat mereka sampai jadi malu keluar rumah dan ada yang lebih

parahnya ada yang jatuh sakit sebab batal berangkat ke Tanah Suci.

Page 78: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

65

Mengenai tuntutan pada angka 7 yang menolak agar pihak Tergugat

agar dapat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp

10.000.000.- untuk setiap harinya apabila lalai untuk mentaati putusan dalam

perkara ini.7 Maka menurut penulis semestinya Hakim menerima dalil

tuntutan para Penggugat karena memberikan sikap preventif apabila pihak

Tergugat suatu hari tidak mentaati putusan pengadilan, bahwa apa yang

dilakukan oleh para penggugat adalah sikap berhati-hati apabila timbulnya

kerugian. Selain kewajiban untuk berhati-hati bukan hanya dibebankan

kepada produsen, tetapi juga kepada konsumen juga, sebagaimana menurut

Knottembelt bahwa kewajiban untuk berhati-hati ini bukan hanya

dibebankan kepada produsen berdasarkan kepatutan, tapi juga kewajiban ini

ditunjukan juga terhadap sebagai pencegahan timbulnya kerugian.8

Menurut penulis selain pihak Tergugat mendapatkan sanksi dalam hal

membayar ganti rugi dalam segi materiil ataupun immateriil kepada setiap

Penggugat semestinya pihak Majlis Hakim juga menjatuhkan hukuman dalam

sanksi administratif karena pihak Tergugat telah jelas melanggar Pasal 19

UUPK. Adapun landasan hukum bagi penulis mengatakan pihak Tergugat

Mesti dijatuhkan sanksi administratif yaitu sebagaimana Pasal 60 UUPK.

Selama ini dalam praktik peradilan umum dalam hal menjatuhkan sanksi

administratif kepada pelaku, maka dalam hal ini semestinya Majlis Hakim

pada putusannya memerintakna isntasi penerbit izin usaha untuk melakukan

pencabutan izin usaha kepada pihak Tergugat yang bersangkutan.9

Adapun landasan hukum yang mendukung Undang-Undang

Perlindungan Konsumen dalam melihat sanski administratif bagi Tergugat

adalah pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selanjutnya menurut penulis Tergugat disini

telah melanggar ketentuan pasal 40 Undang-Undang No. 13 Tahun 2008

Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu penyelenggara ibadah haji

khusus berkewajiban memberikan pelayanan dalam hal memberangkatkan,

7 Dilihat pada Putusan No. 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, hlm. 43.

8 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, hlm. 177.

9 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, hlm. 273.

Page 79: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

66

memulangkan dan melayani jemaah haji sesuai dengan perjanjian yang

disepakati antara penyelenggara dan jemaah haji.

Sangat jelas menurut penulis pihak tergugat semestinya juga

mendapatkan sanksi administratif karena telah jelas Tergugat tidak

menjalankan kewajibannya pada Pasal 40 Undang-Undang No. 13 Tahun

2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka dari itu pihak Tergugat

melanggar Pasal 41. Adapun sanski administratif yang mesti didapat oleh

Tergugat sesuai dengan tingkatan kesalahannya, yang berupa:

a. Peringatan;

b. Pembekuan izin penyelenggara; atau

c. Pencabutan izin penyelenggara.

Adapun sanski administratif ini bukan ditugaskan oleh BPSK (Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen) karena dalam hal ini yang berwenang

dalam memberikan sanski administratif yaitu pihak Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yang mana dibawah Kementerian

Agama RI.

B. Dampak Hukum Yang Ditimbulkan Atas Putusan No.

295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Mengenai dampak hukum yang ditimbulkan atas putusan pengadilan

ini yang telah berkuatan hukum tetap bagi penulis memiliki dampak bagi

pelaku usaha dibidang biro perjalanan haji di Indonesia serta bagi pelaku

usaha yang sedang bersengketa pada putusan No. 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

maka dari itu dengan hasil putusan ini bisa sebagai hukum baru atau

yurispudensi.

Sebagaimana hasil putusan yang diberikan oleh Majlis hakim sendiri

ada beberapa yang menurut penulis juga masih kurang tepat yaitu dalam hal

pihak Majlis Hakim yang tidak menerima sebagian gugatan pihak Penggugat

dalam hal Sita Jaminan (conservatoir beslag). Adapun menurut Majlis Hakim

Mengatakan dalam persidangan “selama persidangan pihak penggugat tidak

Page 80: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

67

pernah mengajukan bukti apapun tentang adanya dugaan tergugat

mengalihkan tanah dan bangunan tersebut, maka Majlis Hakim berpendapat

provinsional para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam hal ini pihak penulis berpendapat mengenai pendapat Majlis

Hakim diatas, yaitu menurut penulis semestinya pihak majlis hakim

menerima gugatan mengenai Sita jaminan (conservatoir beslag) apa dasar

dari pendapat penulis salah satunya pada Pasal 25 ayat 2 butir a dan b UUPK

adalah

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas

tuntutan ganti rugi dan /atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha

tersebut; a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau

fasilitas perbaikan b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau

garansi yang diperjanjikan

Selanjutnya, dalam memberikan Sita jaminan ini para penggugat pun

melakukan tindakan preventif (pencegahan) apabila pihak Tergugat dilain

waktu tidak melaksanakan keputusan Majlis Hakim pada Pengadilan negeri

Selatan. Pada Pasal 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen memiliki landasan

dalam memberikan perlindungan bagi konsumen diantaranya :

a. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan ialah agar pelaku usaha maupun si konsumen sendiri

menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan

perlindungan monsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.10

Dengan asas diatas penulis setuju apabila pihak Penggugat dalam

Gugatannya meminta untuk mengabulkan mengenai sita jaminannya dalam

hal bangunan dan tanah pihak travel PT. Assuryaniyah Cipta Prima. Karena

agar ada kepastian hukum apabila dilain waktu pihak Tergugat tidak menepati

10

Badan Perlindungan Konsumen Nasional, “Perlindungan Konsumen Indonesia”,

(Jakarta : 2005, Cet. 2), hlm. 5.

Page 81: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

68

janjinya dalam membayar segala ganti rugi kepada para Penggugat dalam

Kerugian Materil dan Immateril.

Kemudian dasar hukum selanjutnya yang menguatkan menurut

penulis bagi Majlis Hakim mengabulkan gugutan Penggugta. Yang dimana

terdapat dalam “kewajiban pelaku usaha” dalam UUPK dalam Pasal 7 yang

isinya sebagai berikut :

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi

jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan

penggunaan perbaikan, dan pemeliharaan ;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur,

secara tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan/atau jasa

yang berlaku;

e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang

dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai

dengan perjanjian.

Pada isi Pasal di atas sangat jelas ada penjelasan mengenai pihak

travel dalam memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat

dan/atau diperdagangkan. Menurut penulis ada dasar Majlis Hakim dalam

mengabulkan Gugatan para Penggugat, yaitu tergugat dalam menjalankan

kegiatan usahanya tidak ada itikad baik selama para Penggugat dalam

mencari informasi kejelasan keberangkatannya seperti memberi kepastiaan

Page 82: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

69

yang hanya menyenangkan sesaat saja untuk para Penggugat, hingga sampai

pihak Direktur pun susah ditemukan hanya sekedar para Penggugat

menanyakan kepastiaan berangkat serta disini pihak Tergugat tidak ada rasa

beritikad baik kepada para calon jemaah haji sampai mau ditemukan saja

susah sekali.

Sebagaimana, Majlis Hakim katakan dalam pertimbangannya

mengenai Sita Jaminan (conservatoir beslag) selama persidangan Penggugat

tidak pernah mengajukan bukti apapun tentang adanya dugaan tergugat akan

mengalihkan tanah dan bangunan. Menurut penulis memang selama

persidangan tidak ada bukti dari penggugat bahwa Tergugat melakukan

tindakan yang sebagaimana Majlis Hakim katakan, tetapi semestinya Majlis

Hakim Melihat dari sudut pandang lain berupa tindakan preventif apabila

dilain waktu pihak Tergugat ada indikasi mengalihkan tanah dan

bangunannya, adanya tindakan tidak beritikad baik selam para Penggugat

mencari kejelasan keberangkatan hajinya sampai-sampai direktur PT

Assuryaniyah Cipta Prima sulit ditemui.Oleh karena itu, semestinya Majlis

Hakim menerima gugatan para Penggugat yaitu adanya Sita Jaminan

(conservatoir beslag).

Selanjutnya, Majlis Hakim yang menyatakan Tergugat telah

melakukan melawan hukum terhadap para Penggugat. Menurut penulis pihak

Tergugat semestinya menjalankan prinsip-prinsip tanggung jawab , yang

mana didalam kasus ini pihak Tergugat harus menjalankan salah satu prinsip

tanggung jawab sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan11

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung

jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dialakukannya.

Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan

melawan hukum, menyatakan mesti memenuhi 4 unsur pokok, yaitu:

a. Adanya perbuatan;

11

Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”, hlm. 92-98.

Page 83: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

70

b. Adanya unsur kesalahan;

c. Adanya kerugian yang diderita;

d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Istilah “kesalahan” disini ialah unsur yang bertentangan dengan

hukum. Adapun pengertian “hukum’, tidak hanya bertentangan dengan

undang-undang akan tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Pada asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 Herziene Indonesische

Reglement (HIR) atau Pasal 283 Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) dan

Pasal 1856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Serta ketentuan yang

telah dipaparkan di atas sejalan dengan teori umum dalam hukum acara yakni

asas audi et altern partem atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak

yang berkara.

Selanjutnya, atas keputusan Majlis Hakim terhadap Penggugat yang

mengabulkan beberapa gugatanya antara lain: Pertama, pembayaran ganti

rugi dalam hal materil yang berupa pengembalian segala uang yang

digunakan selama mendaftarkan dirinya kepada Tergugat, pembelian tiket

untuk pelaksanaan manasik haji, pembelian perlengkapan haji, dll. Selain

pembayaran ganti rugi dalam materiil, Majlis Hakim mengabulkan gugatan

para Penggugat yang berupa ganti rugi immateriil artinya ganti rugi dalam hal

rasa kecewaan, malu, serta rasa yang menimbulkan depresi setelah tahu tidak

jadi berangkat pergi haji.

Ganti rugi materiil bagi para penggugat, merupakan hak bagi

konsumen itu sendiri yang mana tertuang dalam Undang-Undang No. 8

Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, sebagai berikut:12

a) Hak Konsumen Mendapatkan Keamanan;

b) Hak untuk Mendapatkan Informasi yang Benar;

c) Hak untuk Didengar;

d) Hak untuk Memilih;

12

Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”, hlm. 32-40.

Page 84: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

71

e) Hak untuk Mendapatkan Produk Barang dan/atau Jasa Sesuai

dengan Nilai Tukar yang Diberikan;

f) Hak untuk Mendapatkan Ganti Rugi;

g) Hak untuk Mendapatkan Penyelesaian Hukum;

h) Hak untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat;

i) Hak untuk Dilindungi dari Akibat Negatif Persaingan Curang;

j) Hak untuk Mendapatkan Pendidikan Konsumen.

Atas dasar Pasal 4 UUPK diatas maka pihak Tegugat memiliki

kewajiban untuk menjalankan keputusan Majlis Hakim dalam membayaran

ganti rugi materiil maupun immateril. Karena didalam Undang-Undang

Perlindungan Konsumen yang mana sebagai landasan hukum bagi setiap

subyek hukum, maka konsekuensi dari hak konsumen yaitu “kewajiban

pelaku usaha” yang diatur dalam UUPK dalam Pasal 7 yang isinya sebagai

berikut:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi

jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan

penggunaan perbaikan, dan pemeliharaan ;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur,

secara tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan/atau jasa

yang berlaku;

e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang

dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Page 85: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

72

g. Memberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai

dengan perjanjian.

Selanjutnya, mengenai putusan Majlis Hakim mengenai biaya perkara

maka dari itu apa yang Majlis Hakim putuskan sudah sangatlah adil. Bahwa

biaya perkara ditanggung oleh si Tergugat, karena gugutan Penggugat

dikabulkan sebagian dan para Tergugat sebagai pihak yang kalah. Hal ini,

sebagaimana sesuai ketentuan pasal 181 HIR biaya perkara haruslah

dibebankan kepada Tergugat.

Maka dari itu, pihak Tergugat disini setelah keputusan yang telah

berkekuatan hukum tetep ini diwajibkan untuk menjalankan hasil Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Serta memiliki itikad baik juga dalam

menjalankan hasil Putusan, karena Kewajiban si pelaku usaha yang beritikad

baik dalam kegiatan usahanya merupakan salah satu bagian hukum

perjanjian. Yang dimana ketentuan tentang beritikad baik ini dalam Pasal

1338 ayat (3) BW bahwa perjanjian dalam kegiatannya dengan itikad baik.

Beritikad baik yang dimaksud disini sebagaimana hasil putusan ini,

yaitu: Pertama, pembayaraan ganti rugi dalam hal materil maupun immaterii.

Kedua, membayar biaya perkara selama bersidangan persidangan

berlangsung. Ketiga, menerima segala hasil putusan yang mana menolak

eksepsi-eksepsi Tergugat.

Maka dari itu, dari hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

yang dalam kasus ini antara para calon jemaah haji PT Assuryaniyah Cipta

Prima disini sebagai Penggugat dan PT Assuryaniyah Cipta Prima disini

sebagai Tergugat. Menurut penulis sudah cukuplah adil bagi penggugat yang

telah mendapatkan rasa kekecewaan dari pihak travel, akan tetapi menurut

penulis untuk kedepannya Majlis Hakim dalam memberikan putusan agar

lebih berat karena agar tidak ada kedepannya para pelaku usaha yang

bergerak di bidang jasa travel haji melakukan tindakan yang sama seperti

kasus ini.

Page 86: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

73

Selanjutnya, dengan hasil yang sudah cukup adil ini walaupun masih

ada yang menurut penulis masih kurang dalam menjatuhkan sanksi-sanksi

didalam putusan ini. Agar putusan ini dihormati oleh beberapa pihak dan

juga bisa sebagai pengetahuan bagi setiap masyarakat dalam mencari travel

biro perjalanan haji.

Selain itu, pihak yang terkait dalam mengurusi masalah

penyelenggaran haji di indonesia kedepannya agar lebih bisa selektif dan

berani dalam memberikan sanksi-sanksi bagi biro perjalanan haji yang

terindikasi dan terbukti melakukan perlanggaran. Kedepannya pula untuk PT

Assuryaniyah Cipta Prima khususnya dan umumnya travel haji lainnya agar

meresapi dalam praktek menjalankan penyelenggara haji berdasarkan asas-

asas perlindungan konsumen di Pasal 2 UUPK, sebagaimana berikut:

a. Asas Manfaat

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa setiap upaya dalam

menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku

usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Dimaksudkan segala partisipasi rakyat dapat diwujudkan secara

maksimal dan dapat memberikan kesempatan serta perlakuan kepada

konsumen dan pelaku usaha untuk memeperoleh haknya dan

melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Maksudnya ialah memberikan kemerataan ataupun keseimbangan

antara keperluan ataupun kepentingan si konsumen itu sendiri,

pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Dimaksudkan si konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan

pemanfaat atas barang dan/atau jasa yang dimana dikonsumsi

Page 87: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

74

maupun digunakan mendapatkan jaminan atas keselamatan dan

keamanannya.

e. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan ialah agar pelaku usaha maupun si konsumen sendiri

menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan

perlindungan monsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.13

13

Badan Perlindungan Konsumen Nasional, “Perlindungan Konsumen Indonesia”,

(Jakarta : 2005, Cet. 2), hlm. 5.

Page 88: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

75

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Perlindungan Hukum Bagi Jemaah Haji

Khusus PT. Assuryaniyah Cipta Prima (Analisis Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan No. 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel), maka dapat penulis

simpulkan di antaranya:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan sudah adil, akan tetapi masih ada

menurut penulis yang masih kurang dalam mengambil keputusan.

Menurut penulis masih kurang sesuai dengan Undang-Undang yang

yang ada, semestinya Majlis Hakim selain menjatuhkan sanksi Materil

dan immateriil sebagaimana Penggugat layangkan dalam gugatannya.

Majlis Hakim pun jatuhkan sita jaminan atas harta benda Tergugat agar

ada jaminan apabila Tergugat tidak menepati segala apa yang Majlis

Hakim Putuskan. Dan juga masih kurangnya sanksi menurut penulis

yaitu sanksi administratif sebagaimana yang ada dalam Undang-

Undang haji yang di antaranya: peringatan, pembekuan, pencabutan izin

penyelenggara haji.

2. Atas putusan ini memiliki dampak bagi beberapa pihak salah satunya

untuk si Tergugat yaitu keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap

ini bisa dijalankan dan melaksanakan putusan pengadilan dalam ganti

rugi materiil dan immateriil. Selanjutnya untuk masyarakat agar

menjadi pengetahuan dalam mencari travel haji agar melihat secara

mendalam sebelum mendaftarkan dirinya kesuatu travel haji.

B. Saran

1. Menurut saya semestinya pihak travel PT Assuryaniyah Cipta Prima

menjalankan beberapa asas dalam perlindungan konsumen, yang

dimana salah satu asas didalamnya yaitu asas Manfaat yang dimana

semestinya pihak travel disini yang sebagai salah satu subyek yang ada

Page 89: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

76

didalam perlindungan konsumen maka mesti memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya bagi kepentingan para calon jemaah haji ataupun

pihak travel PT Assuryaniyah Cipta Prima sendiri serta travel yang

lainnya;

2. Pelaku usaha Travel biro perjalanan haji khusus yaitu PT Assuryaniyah

Cipta Prima melakukan tinjauan ulang terhadap kinerja pelayanan

kepada para calon jemaah haji selanjutnya, agar kejadian seperti ini

tidak terulang lagi dan tidak menimbulkan kerugian bagi para calon

jemaah haji yang mendaftarkan kepada PT Assuryaniyah Cipta Prima

serta kerugian juga bagi perusahaan anda dan Para calon jemaah haji

yang ingin mendaftar, dalam memilih Travel Biro perjalanan haji

khusus atau umroh maka harus berhati-hati dan juga melihat apakah

biro perjalanan haji khususnya dalam memberikan pelayanan benar-

benar prima dengan menanyakan secara detail kepada para

penyelenggara swasta.

Page 90: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

77

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, Ikhwan, dkk, Ensiklopedi Haji & Umrah, PT Raja Grafindo Persada:

Jakarta, 2002.

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta :

Rineka Cipta, 2006, Cetakan-13.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Perlindungan Konsumen Indonesia,

Jakarta : 2005, Cetakan-II.

Bintang, Sanusi dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis, Bandung :

Citra Aditya Bakti, 2000.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Fiqih

Haji, Departemen Agama RI : Jakarta, 2002.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji,

Bunga Rampai-Perhajian II, Departemen Agama RI : Jakarta, 2001.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji,

“Kebijaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji”, (Jakarta: Departemen Agama Republik

Indonesia, 2004.

Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, Haji Dari Masa Ke Masa,

Jakarta : DirJen Penyelenggara haji dan Umrah Kementrian Agama, 2012.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umroh, “Petunjuk Teknis

Penyelenggaraan Ibadah Haji (Pendaftaran Haji, Dokumen Dan Perlengkapan Haji,

Akomodasi Da Katering Haji Serta Transportasi Dan Perlindungan Jemaah Haji)”,

(Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji Dan Umroh, Intisari Langkah-Langkah

Haji, Jakarta : Ditjen PHU, 2010.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan

Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Page 91: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

78

Fathurahman, A. Machfudz, Profesionalisme Dan Kualitas Pelayanan-Telaah

Implementasi Dalam Penyelenggaran Ibadah Haji Di Arab Saudi Tahun 2002 S.D Tahun

2005, Jakarta : BALITBANGH Dan DIKLAT Departemen Agama, 2006.

Gayo, M. Iwan, Buku Pintar (Haji Dan Umroh), Jakarta : Pustaka Warga Negara,

2003.

Hadi, Sutrisno, Metodelogi Research, Yogyakarta : Andi Offset, 1990.

Harahap, Sumuran, Kamus Istilah Haji Dan Umroh, Mitra Abadi Prees : Jakarta,

2008.

Hartono, Sunaryati, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung : Bina

Cipta, 1982.

Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai

Pustaka, 2002, Cetakan Ke-12.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Sinar

Grafika, 2011.

Kusumaatmadja, Mochtar, Pengantar Hukum Internasional, Bandung : Bina Cipta,

1977.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010, Cetakan-VI.

Miru, Ahmad Dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : PT.

Raja Grafindo Persada, 2004.

Nasution, Az (Ed.), 2005, Pedoman Standar Interpensi UU No. 8/ 1999 L.N 1999

NO. 42 T.L.N 1999 No. 3821, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Nasution, Az, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta : Daya

Widya, 2001.

Nasution, Az., Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Diadit Media, 2001.

Nidjam, Achmad Dan Alatief, Manajemen Haji, Studi Kasus Dan Telaah

Implementasi Knowledge Worke, Jakarta : Zikrul Hakim, 2001.

Page 92: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

79

Permadi, Pola Sikap Masyarakat Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen,

Dalam Makalah Simposium Aspek-Aspek Masalah Perlindungan Konsumen, Jakarta :

BPHN, 1980.

Rakhman, Edy Aulia, “Efektivitas Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada

Konsumen Haji (Studi Di Kabupaten Sidoarjo), Tesis S-2 Fakultas Hukum, Universitas

Diponegoro, Semarang, 2005.

Rohman, Abdul dkk, Pendidikan agama Islam, Purwokerto : Universitas Jenderal

Soedirman, 2006.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta : PT Grasindo, 2006.

Shofie, Yusuf, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya,

Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.

Sholeh, Asrorun Ni’am, Fikih Haji (Ajaran, Praktek, Dan Pengalaman), Jakarta :

Fakultas Hukum Dan Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesi”, Bandung : PT

Citra Aditiya Bakti, 2010, Cetakan ke -2.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, Peran dan Pengguna Kepustakan di Dalam

Penelitian Hukum, Jakarta : Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1986.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta,

2011.

Wirawan, Profesi Dan Standar Evaluasi, Jakarta : Yayasana Bangun Indonesia &

UHAMKA Press, 2002.

Media Massa dan lain-lain

http://www.daftarhajiumroh.com/travel-umroh-haji-assuryaniyah-cipta-prima/ .

http://www.tempo.co/read/news/2014/03/28/173565998/Daftar-Biro-Haji-dan-

Umrah-Bodong .

Page 93: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

80

LAMPIRAN

Page 94: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

UNDANG­UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANGPERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang             : a. bahwa   pembangunan   nasional   bertujuan   untuk   mewujudkan suatu  masyarakat  adil  dan makmur  yang merata  materiil   dan spiritual  dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang­Undang Dasar 1945;

b. bahwa   pembangunan   perekonomian   nasional   opada   era globalisasi   harus   dapat   mendukung   tumbuhnya   dunia   usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang memiliki   kandungan   teknologi   yang   dapat   meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian   atas   barang   dan/jasa   yang   diperoleh   dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;

c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi  ekonomi harus  tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar;

d. bahwa   untuk   meningkatkan   harkat   dan   martabat   konsumen perlu   meningkatkan   kesadaran,   pengetahuan,   kepedulian, kemampuan   dan   kemandirian   konsumen   untuk   melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;

e. bahwa   ketentuan   hukum   yang   melindungi   kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai

Halaman  1

Page 95: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

f. bahwa berdasarkan  pertimbangan   tersebut   di   atas  diperlukan perangkat   peraturan   perundang­undangan   untuk   mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;

g. bahwa   untuk   itu   perlu   dibentuk   undang­undang   tentang perlindungan konsumen.

Mengingat               : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang­Undang Dasar 1945

Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan            : UNDANG­UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam undang­undang ini yang dimaksud dengan : 1. Perlindungan   konsumen  adalah   segala   upaya   yang   menjamin   adanya   kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen2. Konsumen  adalah setiap orang pemakai barang dan/atau  jasa yang  tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,  keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

3. Pelaku   usaha  adalah   setiap   orang   perseorangan   atau   badan   usaha,   baik   yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun  bersama­sama melalui   perjanjian  menyelenggarakan   kegiatan  usaha  dalam berbagai bidang ekonomi. 

Halaman  2

Page 96: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

4. Barang  adalah   setiap   benda   baik   berwujud  maupun   tidak   berwujud,   baik   bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. 

5. Jasa  adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 

6. Promosi  adalah   kegiatan   pengenalan   atau   penyebarluasan   informasi   suatu   barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.8. Impor jasa  adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah 

Republik Indonesia. 9. Lembaga   Perlindungan   Konsumen   Swadaya   Masyarakat  adalah   lembaga   non­

pemerintah   yang   terdaftar   dan   diakui   oleh   pemerintah   yang   mempunyai   kegiatan menangani perlindungan konsumen. 

10. Klausula   Baku  adalah   setiap   aturan   atau   ketentuan   dan   syarat­syarat   yang   telah dipersiapkan dan ditetapkan  terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 

11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. 

12. Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional  adalah   badan   yang   dibentuk   untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. 

13. Menteri  adalah   menteri   yang   ruang   lingkup   tugas  dan   tanggung   jawabnya  meliputi bidang perdagangan. 

 BAB II

ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2

Halaman  3

Page 97: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan   konsumen   berasaskan   manfaat,   keadilan,   keseimbangan,   keamanan   dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.    

Pasal 3Perlindungan konsumen bertujuan : a. meningkatkan kesadaran,  kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi 

diri; b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses 

negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c. meningkatkan   pemberdayaan   konsumen  dalam  memilih,  menentukan   dan   menuntut 

hak­haknya sebagai konsumen; d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum 

dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen 

sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; f. meningkatkan   kualitas   barang   dan/atau   jasa   yang   menjamin   kelangsungan   usaha 

produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

 BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian PertamaHak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4Hak konsumen adalah : a. hak   atas   kenyamanan,   keamanan,   dan   keselamatan   dalam   mengkonsumsi   barang 

dan/atau jasa; b. hak   untuk   memilih   barang   dan/atau   jasa   serta   mendapatkan   barang   dan/atau   jasa 

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

Halaman  4

Page 98: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 

d. hak   untuk   didengar   pendapat   dan   keluhannya   atas   barang   dan/atau   jasa   yang digunakan; 

e. hak   untuk   mendapatkan   advokasi,   perlindungan,   dan   upaya  penyelesaian   sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang 

dan/atau  jasa yang diterima  tidak sesuai  dengan perjanjian atau  tidak  sebagaimana mestinya; 

i. hak­hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang­undangan lainnya.  

Pasal 5Kewajiban konsumen adalah : a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan 

barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.  

Bagian KeduaHak dan Kewajiban Pelaku Usaha

 Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah : a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi 

dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak 

baik; 

Halaman  5

Page 99: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

c. hak   untuk   melakukan   pembelaan   diri   sepatutnya   di   dalam   penyelesaian   hukum sengketa konsumen; 

d. hak   untuk   rehabilitasi   nama   baik   apabila   terbukti   secara   hukum   bahwa   kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

e. hak­hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang­undangan lainnya. 

Pasal 7Kewajiban pelaku usaha adalah : a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan   atau   melayani   konsumen   secara   benar   dan   jujur   serta   tidak 

diskriminatif; d. menjamin   mutu   barang   dan/atau   jasa   yang   diproduksi   dan/atau   diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. memberi   kesempatan   kepada   konsumen   untuk   menguji,   dan/atau   mencoba   barang 

dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 

f. memberi   kompensasi,   ganti   rugi   dan/atau   penggantian   atas   kerugian   akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

g. memberi  kompensasi,  ganti   rugi  dan/atau penggantian apabila  barang dan/atau  jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

   BAB IV

PERBUATAN YANG DILARANGBAGI PELAKU USAHA

Pasal 8 (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa 

yang: 

Halaman  6

Page 100: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

a. tidak   memenuhi   atau   tidak     sesuai   dengan   standar   yang   dipersyaratkan   dan ketentuan peraturan perundang­undangan; 

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; 

c. tidak   sesuai   dengan   ukuran,   takaran,   timbangan   dan   jumlah   dalam   hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

f. tidak sesuai  dengan  janji  yang dinyatakan dalam label,  etiket,  keterangan,  iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; 

g. tidak   mencantumkan   tanggal   kadaluwarsa   atau   jangka   waktu   penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 

h. tidak   mengikuti   ketentuan   berproduksi   secara   halal,   sebagaimana   pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

i. tidak   memasang   label   atau   membuat   penjelasan   barang   yang   memuat   nama barang,   ukuran,   berat/isi   bersih   atau   netto,   komposisi,   aturan   pakai,   tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat; 

j. tidak   mencantumkan   informasi   dan/atau   petunjuk   penggunaan   barang   dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang­undangan yang berlaku. 

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. 

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan  farmasi  dan pangan yang  rusak, cacat   atau   bekas   dan   tercemar,   dengan   atau   tanpa   memberikan   informasi   secara lengkap dan benar. 

(4) Pelaku   usaha   yang   melakukan   pelanggaran   pada   ayat   (1)   dan   ayat   (2)   dilarang memperdagangkan   barang   dan/atau   jasa   tersebut   serta   wajib   menariknya   dari peredaran. 

 

Halaman  7

Page 101: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 9 (1) Pelaku   usaha   dilarang   menawarkan,   memproduksikan,   mengiklankan   suatu   barang 

dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah­olah: a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, 

standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; 

b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; c. barang   dan/atau   jasa   tersebut   telah   mendapatkan   dan/atau   memiliki   sponsor, 

persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri­ciri kerja atau aksesori tertentu; 

d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi; 

e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia; f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu; i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain; j. menggunakan   kata­kata   yang   berlebihan,   seperti   aman,   tidak   berbahaya,   tidak 

mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap; k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. 

(2) Barang   dan/atau   jasa   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dilarang   untuk diperdagangkan. 

(3) Pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran   terhadap  ayat   (1)   dilarang  melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut. 

 

Halaman  8

Page 102: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 10 Pelaku   usaha   dalam   menawarkan   barang   dan/atau   jasa   yang   ditujukan   untuk diperdagangkan   dilarang   menawarkan,   mempromosikan,   mengiklankan   atau   membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa; c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.  

Pasal 11 Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan; a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah­olah telah memenuhi standar mutu 

tertentu;b. menyatakan   barang   dan/atau   jasa   tersebut   seolah­olah   tidak   mengandung   cacat 

tersembunyi; c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk 

menjual barang lain; d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan 

maksud menjual barang yang lain;e. tidak  menyediakan   jasa  dalam kapasitas   tertentu  atau  dalam  jumlah  cukup  dengan 

maksud menjual jasa yang lain; f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.  

Pasal 12 Pelaku   usaha   dilarang   menawarkan,   mempromosikan   atau   mengiklankan   suatu   barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku 

Halaman  9

Page 103: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.  

Pasal 13 (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang 

dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara   cuma­cuma   dengan   maksud   tidak   memberikannya   atau   memberikan   tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

(2) Pelaku  usaha  dilarang  menawarkan,  mempromosikan  atau  mengiklankan  obat,  obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. 

 Pasal 14

 Pelaku   usaha   dalam   menawarkan   barang   dan/atau   jasa   yang   ditujukan   untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk: a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan; b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa; c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. 

Pasal 15 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.    

Pasal 16 

Halaman  10

Page 104: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk: a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang 

dijanjikan; b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.  

Pasal 17 (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: 

a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa; 

b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau 

jasa; d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa; e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau 

persetujuan yang bersangkutan; f. melanggar   etika   dan/atau   ketentuan   peraturan   perundang­undangan   mengenai 

periklanan. (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran  iklan yang telah melanggar 

ketentuan pada ayat (1). 

BAB VKETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18 (1) Pelaku   usaha   dalam   menawarkan   barang   dan/atau   jasa   yang   ditujukan   untuk 

diperdagangkan   dilarang   membuat   atau   mencantumkan   klausula   baku   pada   setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

Halaman  11

Page 105: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

b. menyatakan  bahwa pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali   barang yang dibeli konsumen; 

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 

d. menyatakan pemberian kuasa dari  konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi   hak   kepada   pelaku   usaha   untuk   mengurangi   manfaat   jasa   atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; 

g. menyatakan   tunduknya   konsumen  kepada   peraturan   yang  berupa  aturan   baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

h. menyatakan   bahwa   konsumen   memberi   kuasa   kepada   pelaku   usaha   untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai,  atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang  letak atau bentuknya sulit terlihat   atau   tidak   dapat   dibaca   secara   jelas,   atau   yang   pengungkapannya   sulit dimengerti. 

(3) Setiap  klausula  baku  yang   telah  ditetapkan  oleh  pelaku  usaha pada  dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. 

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang­undang ini. 

 

Halaman  12

Page 106: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB VITANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

 Pasal 19

 (1) Pelaku   usaha   bertanggung   jawab   memberikan   ganti   rugi   atas   kerusakan, 

pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau   penggantian   barang   dan/atau   jasa   yang   sejenis   atau   setara   nilainya,   atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan yang berlaku. 

(3) Pemberian   gantirugi   dilaksanakan   dalam   tenggang   waktu   7   (tujuh)   hari   setelah tanggal transaksi. 

(4) Pemberian   ganti   rugi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dan   ayat   (2)   tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. 

 Pasal 20

 Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.  

Pasal 21 

Halaman  13

Page 107: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

(1) Importir   barang   bertanggung   jawab   sebagai   pembuat   barang   yang   diimpor   apabila importasi   barang   tersebut   tidak  dilakukan  oleh  agen  atau  perwakilan  produsen   luar negeri. 

(2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing. 

 Pasal 22

 Pembuktian   terhadap   ada   tidaknya   unsur   kesalahan   dalam   kasus   pidana   sebagaimana dimaksud   dalam   Pasal   19   ayat   (4),   Pasal   20,   dan   Pasal   21   merupakan   beban   dan tanggungjawab   pelaku   usaha   tanpa   menutup   kemungkinan   bagi   jaksa   untuk   melakukan pembuktian.  

Pasal 23 Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.  

Pasal 24 (1) Pelaku   usaha   yang   menjual   barang   dan   atau   jasa   kepada   pelaku   usaha   lain 

bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila: a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun 

atas barang dan/atau jasa tersebut; b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan 

barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi. 

Halaman  14

Page 108: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari  tanggung jawab atas  tuntutan ganti   rugi  dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha  lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut. 

 Pasal 25

 (1) Pelaku usaha yang memproduksi  barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam 

batas   waktu   sekurang­kurangnya   1   (satu)   tahun   wajib   menyediakan   suku   cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. 

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut: a. tidak   menyediakan   atau   lalai   menyediakan   suku   cadang   dan/atau   fasilitas 

perbaikan; b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan. 

 Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.  

Pasal 27 Pelaku usaha  yang memproduksi  barang dibebaskan dari   tanggung  jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila: a. barang   tersebut   terbukti   seharusnya   tidak   diedarkan   atau   tidak   dimaksudkan   untuk 

diedarkan; 

Halaman  15

Page 109: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

b. cacat barang timbul pada kemudian hari; c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya 

jangka waktu yang diperjanjikan.  

Pasal 28 Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha. 

BAB VIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 Bagian Pertama

Pembinaan 

Pasal 29 (1) Pemerintah   bertanggungjawab   atas   pembinaan   penyelenggaraan   perlindungan 

konsumen   yang   menjamin   diperolehnya   hak   konsumen   dan   pelaku   usaha   serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. 

(2) Pembinaan   oleh   pemerintah   atas   penyelenggaraan   perlindungan   konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait. 

(3) Menteri   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   melakukan   koordinasi   atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. 

(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk: 

a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen; 

Halaman  16

Page 110: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; c. meningkatnya   kualitas   sumberdaya   manusia   serta   meningkatnya   kegiatan 

penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian KeduaPengawasan

 Pasal 30

 (2) Pengawasan   terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen serta  penerapan 

ketentuan   peraturan   perundang­undangannya   diselenggarakan   oleh   pemerintah, masyarakat,dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 

(3) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

(4) Pengawasan   oleh   masyarakat   dan   lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. 

(5) Apabila   hasil   pengawasan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3)   ternyata menyimpang dari peraturan perundang­undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen,   Menteri   dan/atau   menteri   teknis   mengambil   tindakan   sesuai   dengan peraturan perundang­undangan yang berlaku. 

(6) Hasil   pengawasan   yang   diselenggarakan   masyarakat   dan   lembaga   perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis. 

(7) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

 BAB VIII

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL 

Bagian Pertama

Halaman  17

Page 111: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas 

Pasal 31

Dalam   rangka   mengembangkan   upaya   perlindungan   konsumen   dibentuk   Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 

Pasal 32 Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional   berkedudukan   di   Ibu   Kota   Negara   Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.  

Pasal 33 Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional   mempunyai   fungsi   memberikan   saran   dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. 

Pasal 34 (1) Untuk   menjalankan   fungsi   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   33,   Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas: a. memberikan   saran   dan   rekomendasi   kepada   pemerintah   dalam   rangka 

penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen; b. melakukan   penelitian   dan   pengkajian   terhadap   peraturan   perundang­undangan 

yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; c. melakukan   penelitian   terhadap   barang   dan/atau   jasa   yang   menyangkut 

keselamatan konsumen;d. mendorong   berkembangnya   lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya 

masyarakat; e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan 

memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen; 

Halaman  18

Page 112: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; 

g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. (2) Dalam   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1),   Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional. 

 Bagian Kedua

Susunan Organisasi dan Keanggotaan 

Pasal 35 (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiriatas seorang ketua merangkap anggota, 

seorang  wakil   ketua merangkap  anggota,   serta  sekurang­kurangnya  15  (lima belas) orang   dan   sebanyak­banyaknya   25   (duapuluh   lima)   orang   anggota   yang   mewakili semua unsur. 

(2) Anggota   Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional   diangkat   dan   diberhentikan   oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia. 

(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama (3)   tiga  tahun dan dapat  diangkat kembali  untuk 1   (satu)  kali  masa  jabatan berikutnya. 

(4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota. 

Pasal 36 Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur: a. pemerintah; 

Halaman  19

Page 113: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

b. pelaku usaha; c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; d. akademis; dan e. tenaga ahli. 

Pasal 37 Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah: a. warga negara Republik Indonesia; b. berbadan sehat;c. berkelakuan baik; d. tidak pernah dihukum karena kejahatan; e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan f. berusia sekurang­kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.  

Pasal 38 Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena: a. meninggaldunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia; d. sakit secara terus menerus; e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau f. diberhentikan.

Pasal 39 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional dibantu 

oleh sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang 

diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (3) Fungsi,  tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 

Halaman  20

Page 114: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

 Pasal 40

 (1) Apabila   diperlukan   Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional   dapat   membentuk 

perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut 

dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Pasal 41

 Dalam pelaksanaan  tugas,  Badan Perlindungan Konsumen Nasional  bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.  

Pasal 42 Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang­undangan yang berlaku.  

Pasal 43 Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   pembentukan   Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

BAB IXLEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

SWADAYA MASYARAKAT 

Pasal 44 (1) Pemerintah   mengakui   lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya   masyarakat   yang 

memenuhi syarat.

Halaman  21

Page 115: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

(2) Lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya   masyarakat   memiliki   kesempatan   untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. 

(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan: a. menyebarkan   informasi   dalam   rangka   meningkatkan   kesadaran   atas   hak   dan 

kewajiban   dan   kehati­hatian   konsumen   dalam   mengkonsumsi   barang   dan/atau jasa; 

b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; c. bekerja   sama   dengan   instansi   terkait   dalam   upaya   mewujudkan   perlindungan 

konsumen; d. membantu   konsumen   dalam   memperjuangkan   haknya,   termasuk   menerima 

keluhan atau pengaduan konsumen; e. melakukan   pengawasan   bersama   pemerintah   dan   masyarakat   terhadap 

pelaksanaan perlindungan konsumen. (4) Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   tugas   lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA 

Bagian PertamaUmum

 Pasal 45

 (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang 

bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen dan  pelaku usaha  atau  melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 

(2) Penyelesaian   sengketa   konsumen   dapat   ditempuh   melalui   pengadilan   atau   diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Halaman  22

Page 116: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang­undang. 

(4) Apabila   telah   dipilih   upaya   penyelesaian   sengketa   konsumen   di   luar   pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. 

 Pasal 46

 (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: 

a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; c. lembaga   perlindungan  konsumen  swadaya   masyarakat   yang  memenuhi   syarat, 

yaitu   berbentuk   badan   hukum   atau   yayasan,   yang   dalam   anggaran   dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk   kepentingan   perlindungan   konsumen   dan   telah   melaksanakan   kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; 

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi   yang besar  dan/atau korban yang tidak sedikit. 

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c,atau huruf d diajukan kepada peradilan umum. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   d   diatur   dengan   Peraturan Pemerintah. 

 

Bagian KeduaPenyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Halaman  23

Page 117: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

 Pasal 47

 Penyelesaian   sengketa   konsumen   di   luar   pengadilan   diselenggarakan   untuk   mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.  

Bagian KetigaPenyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

 Pasal 48

 Penyelesaian   sengketa   konsumen   melalui   pengadilan   mengacu   pada   ketentuan   tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.  

BAB XIBADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

 Pasal 49

 (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II 

untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. (2) Untuk   dapat   diangkat   menjadi   anggota   badan   penyelesaian   sengketa   konsumen, 

seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Republik Indonesia; b. berbadan sehat; c. berkelakuan baik; d. tidak pernah dihukum karena kejahatan; e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; f. berusia sekurang­kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. 

Halaman  24

Page 118: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

(3) Anggota   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (2)   terdiri  atas  unsur  pemerintah,  unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. 

(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit­dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak­banyaknya 5 (lima) orang. 

(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota  badan penyelesaian sengketa  konsumen ditetapkan oleh Menteri. 

 

Pasal 50 Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; c. anggota. 

Pasal 51 (1) Badan  penyelesaian sengketa   konsumen dalam menjalankan  tugasnya  dibantu  oleh 

sekretariat. (2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan 

anggota sekretariat. (3) Pengangkatan  dan pemberhentian  kepala  sekretariat  dan anggota  sekretariat  badan 

penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.  

Pasal 52 Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi: a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui 

mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 

Halaman  25

Page 119: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; d. melaporkan   kepada   penyidik   umum   apabila   terjadi   pelanggaran   ketentuan   dalam 

Undang­undang ini; e. menerima   pengaduan   baik   tertulis   maupun   tidak   tertulis,   dari   konsumen   tentang 

terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;g. memanggil   pelaku   usaha   yang   diduga   telah   melakukan   pelanggaran   terhadap 

perlindungan konsumen;h. memanggil  dan menghadirkan saksi, saksi ahli  dan/atau setiap orang yang dianggap 

mengetahui pelanggaran terhadap Undang­undang ini; i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli,  atau 

setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf  g dan huruf  h,  yang  tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

j. mendapatkan,   meneliti   dan/atau   menilai   surat,   dokumen,   atau   alat   bukti   lain   guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 

k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap 

perlindungan konsumen; m. menjatuhkan   sanksi   administratif   kepada   pelaku   usaha   yang   melanggar   ketentuan 

Undang­undang ini. Pasal 53

 Ketentuan   lebih   lanjut  mengenai  pelaksanaan   tugas  dan  wewenang  badan  penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.  

Pasal 54 (1) Untuk   menangani   dan   menyelesaikan   sengketa   konsumen,   badan   penyelesaian 

sengketa konsumen membentuk majelis. 

Halaman  26

Page 120: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

(2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit­sedikitnya 3  (tiga)  orang yang mewakili  semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera. 

(3) Putusan majelis final dan mengikat. (4) Ketantuan teknis  lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat 

keputusan menteri.  

Pasal 55 Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.  

Pasal 56 (1) Dalam   waktu   paling   lambat   7   (tujuh)   hari   kerja   sejak   menerima   putusan   badan 

penyelesaian   sengketa   konsumen   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   55   pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut. 

(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. 

(3) Pelaku   usaha  yang   tidak   mengajukan   keberatan   dalam   jangka   waktu   sebagaimana dimaksud  pada  ayat   (2)   dianggap  menerima putusan  badan  penyelesaian  sengketa konsumen.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh   pelaku   usaha,   badan   penyelesaian   sengketa   konsumen   menyerahkan   putusan tersebut   kepada   penyidik   untuk   melakukan   penyidikan   sesuai   dengan   ketentuan perundang­undangan yang berlaku. 

(5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. 

 Pasal 57

 

Halaman  27

Page 121: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Putusan  majelis   sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  54  ayat   (3)   dimintakan  penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan. 

 Pasal 58 (1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal   56  ayat   (2)   dalam waktu  paling   lambat   21   (duapuluh   satu)   hari   sejak diterimanya keberatan. 

(2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

(3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi. 

 BAB XII

PENYIDIKAN 

Pasal 59 (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 

dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang­undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

(2) Penyidik   Pejabat   Pegawai   Negeri   Sipil   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) berwenang: a. melakukan   pemeriksaan   atas   kebenaran   laporan   atau   keterangan   berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; b. melakukan   pemeriksaan   terhadap   orang   lain   atau   badan   hukm   yang   diduga 

melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan 

dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan konsumen; 

Halaman  28

Page 122: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; 

e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan   penyitaan   terhadap   barang   hasil   pelanggaran   yang   dapat   dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. 

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. 

(3) Penyidik   Pejabat   Pegawai   Negeri   Sipil   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) memberitahukan   dimulainya   penyidikan   dan   hasil   penyidikannya   kepada   Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

(4) Penyidik   Pejabat   Pegawai   Negeri   Sipil   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

 BAB XIII

S A N K S I 

Bagian PertamaSanksi Administratif

 Pasal 60

 (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif 

terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26. 

(2) Sanksi   administratif   berupa   penetapan   ganti   rugi   paling   banyak   Rp   200.000.000,00 (duaratus juta rupiah). 

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang­undangan. 

 Bagian Kedua

Halaman  29

Page 123: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Sanksi Pidana 

Pasal 61 Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.  

Pasal 62 (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 

9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana   penjara   paling   lama   2   (dua)   tahun   atau   pidana   denda   paling   banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan  luka berat,  sakit  berat,  cacat   tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. 

 Pasal 63

 Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: a. perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pembayaran ganti rugi; d. perintah   penghentian   kegiatan   tertentu   yang   menyebabkan   timbulnya   kerugian 

konsumen; e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha.  

Halaman  30

Page 124: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB XIVKETENTUAN PERALIHAN

 Pasal 64

 Segala   ketentuan   peraturan   perundang­undangan   yang   bertujuan   melindungi   konsumen yang   telah   ada   pada   saat   undang­undang   ini   diundangkan,   dinyatakan   tetap   berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang­undang ini.    

BAB XVKETENTUAN PENUTUP

 Pasal 65

Undang­undang  ini  mulai  berlaku setelah 1   (satu)   tahun sejak diundangkan.  Agar  setiap orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan   undang­undang   ini   dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.    

 Disahkan di JakartaPada tanggal 20 April 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd. 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE                                                                                                         

Diundangkan di JakartaPada tanggal 20 April 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA

Halaman  31

Page 125: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

ttd. 

AKBAR TANDJUNGLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999

NOMOR 42

PENJELASANATAS

UNDANG­UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANGPERLINDUNGAN KONSUMEN

 I. UMUM  Pembangunan   dan   perkembangan   perekonomian   umumnya   dan   khususnya   di   bidang perindustrian   dan   perdagangan   nasional   telah   menghasilkan   berbagai   variasi   barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi  telekomunikasi dan informatika  telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas­batas wilayah suatu negara, sehingga  barang  dan/jasa   yang  ditawarkan  bervariasi   baik   produksi   luar   negeri   maupun produksi dalam negeri. 

Kondisi   yang   demikian   pada   satu   pihak   mempunyai   manfaat   bagi   konsumen   karena kebutuhan  konsumen  akan   barang   dan/atau   jasa   yang   diinginkan  dapat   terpenuhi   serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. 

Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi   tidak  seimbang dan konsumen berada pada   posisi   yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar­besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. 

Halaman  32

Page 126: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan   konsumen. Oleh karena  itu,  Undang­undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi  landasan hukum   yang   kuat   bagi   pemerintah   dan   lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya masyarakat   untuk   melakukan   upaya   pemberdayaan   konsumen   melalui   pembinaan   dan pendidikan konsumen.  

Upaya   pemberdayaan   ini   penting   karena   tidak   mudah   mengharapkan   kesadaran   pelaku usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang­undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. 

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku   usaha,   tetapi   justru   sebaliknya   perlindungan   konsumen   dapat   mendorong   iklim berusaha   yang   sehat   yang   mendorong   lahirnya   perusahaan   yang   tangguh   dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Disamping itu, Undang­undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap   memberikan  perhatian   khusus   kepada   pelaku   usaha  kecil   dan   menengah.  Hal   itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya. 

Undang­undang   tentang  Perlindungan  Konsumen   ini   dirumuskan  dengan   mengacu   pada filosofi   pembangunan   nasional   bahwa   pembangunan   nasional   termasuk   pembangunan hukum   yang   memberikan   perlindungan   terhadap   konsumen   adalah   dalam   rangka membangun manusia  Indonesia  seutuhnya yang berlandaskan pada  falsafah kenegaraan Republik   Indonesia   yaitu  dasar  negara  Pancasila  dan   konstitusi   negara  Undang­Undang Dasar 1945. 

Disamping   itu,   Undang­undang   tentang   Perlindungan   Konsumen   pada   dasarnya   bukan merupakan   awal   dan   akhir   dari   hukum  yang  mengatur   tentang  perlindungan  konsumen, 

Halaman  33

Page 127: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

sebab sampai pada terbentuknya Undang­undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang­undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti: a. Undang­undang   Nomor   10   Tahun   1961   tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah 

Pengganti  Undang­undang  Nomor  1  Tahun  1961   tentang  Barang,  menjadi  Undang­undang; 

b. Undang­undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene; c. Undang­undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok­pokok Pemerintahan di Daerah; d. Undang­undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;e. Undang­undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; f. Undang­undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; g. Undang­undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan; h. Undang­undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri; i. Undang­undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; j. Undang­undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); k. Undang­undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; l. Undang­undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; m. Undang­undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; n. Undang­undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Undang­undang Hak 

Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang­undang Nomor 7 Tahun 1987; o. Undang­undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang­undang Nomor 

6 Tahun 1989 tentang Paten; p. Undang­undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang­undang Nomor 

19 Tahun 1989 tentang Merek; q. Undang­undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; r. Undang­undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran; s. Undang­undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan; t. Undang­undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang­undang Nomor 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAK) tidak diatur dalam Undang­undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah 

Halaman  34

Page 128: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

diatur  dalam Undang­undang Nomor 12 Tahun 1997  tentang Hak Cipta,  Undang­undang Nomor 13 Tahun 97 tentang Paten, dan Undang­undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau  jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI. 

Demikian   juga   perlindungan   konsumen   di   bidang   lingkungan   hidup   tidak   diatur   dalam Undang­undang   tentang  Perlindungan  Konsumen   ini   karena   telah  diatur   dalam  Undang­undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap  orang  untuk  memelihara  kelestarian  fungsi   lingkungan hidup serta  mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 

Dikemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang­undang baru yang pada dasarnya   memuat   ketentuan­ketentuan   yang   melindungi   konsumen.   Dengan   demikian, Undang­undang   tentang   Perlindungan   Konsumen   ini   merupakan   payung   yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. 

II. PASAL DEMI PASAL  Pasal 1 Angka 1 

Cukup jelas Angka 2 

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari   proses   suatu   produk   lainnya.   Pengertian   konsumen   dalam   undang­undang   ini adalah konsumen akhir.

Angka 3 Pelaku   usaha   yang   termasuk   dalam   pengertian   ini   adalah   perusahaan,   korporasi, koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain­lain.

Angka 4 Cukup jelas

Angka 5 

Halaman  35

Page 129: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Cukup jelasAngka 6 

Cukup jelasAngka 7 

Cukup jelas Angka 8 

Cukup jelas Angka 9 

Lembaga   ini   dibentuk   untuk   meningkatkan   partisipasi   masyarakat   dalam   upaya perlindungan   konsumen  serta   menunjukkan   bahwa  perlindungan   konsumen  menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Angka 10 Cukup jelas 

Angka 11 Badan  ini  dibentuk untuk menangani  penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional.

Angka 12 Cukup jelas 

Angka 13 Cukup jelas 

 Pasal 2 

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:1. Asas manfaat  dimaksudkan untuk  mengamanatkan bahwa segala  upaya dalam 

penyelenggaraan   perlindungan   konsumen   harus   memberikan   manfaat   sebesar­besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

2. Asas   keadilan   dimaksudkan   agar   partisipasi   seluruh   rakyat   dapat   diwujudkan secara   maksimal   dan   memberikan   kesempatan   kepada   konsumen   dan   pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 

Halaman  36

Page 130: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

3. Asas   keseimbangan   dimaksudkan   untuk   memberikan   keseimbangan   antara kepentingan  konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. 

4. Asas   keamanan   dan   keselamatan   konsumen   dimaksudkan   untuk   memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian   dan   pemanfaatan   barang   dan/atau   jasa   yang   dikonsumsi   atau digunakan. 

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati  hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 

 Pasal 3

Cukup jelas  

Pasal 4 Huruf a 

Cukup jelas Huruf b 

Cukup jelas Huruf c 

Cukup jelas Huruf d 

Cukup jelas Huruf e 

Cukup jelas Huruf f 

Cukup jelas Huruf g 

Hak   untuk   diperlukan   atau   dilayani   secara   benar   dan   jujur   serta   tidak   diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

Halaman  37

Page 131: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Huruf h Cukup jelas 

Huruf i Cukup jelas 

 Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal 6 Cukup jelas 

 Pasal 7 Huruf a 

Cukup jelas Huruf b 

Cukup jelas Huruf c 

Pelaku usaha dilarang membeda­bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda­bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

Huruf d Cukup jelas 

Huruf e Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

 Huruf f 

Cukup jelas Huruf g 

Cukup jelas  Pasal 8 Ayat (1) 

Halaman  38

Page 132: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Huruf a Cukup jelas 

Huruf b Cukup jelas 

Huruf c Cukup jelas 

Huruf d Cukup jelas 

Huruf e Cukup jelas 

Huruf f Cukup jelas 

Huruf g Jangka waktu penggunaan/ pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata ‘best before’ yang biasa digunakan dalam label produk  makanan.

Huruf h Cukup jelas 

 Huruf i 

Cukup jelas  Huruf j 

Cukup jelas  Ayat (2) 

Barang­barang   yang   dimaksud   adalah   barang­barang   yang   tidak   membahayakan konsumen menurut peraturan perundang­undangan yang berlaku.

 Ayat (3) 

Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang­undangan yang berlaku.

 

Halaman  39

Page 133: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ayat (4) Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

 Pasal 9 Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) Cukup jelas 

Ayat (3) Cukup jelas 

 Pasal 10 

Cukup jelas  Pasal 11 Huruf a 

Cukup jelas Huruf b 

Cukup jelas Huruf c 

Cukup  jelas Huruf d 

Yang dimaksud dengan  jumlah  tertentu dan  jumlah yang cukup adalah  jumlah yang memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.

Huruf e Cukup jelas 

Huruf f Cukup jelas 

 Pasal 14 

Halaman  40

Page 134: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Cukup jelas  Pasal 15 

Cukup jelas  Pasal 16 

Cukup jelas  Pasal 17 Ayat (1) 

Cukup jelas Ayat (2) 

Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) 

Larangan  ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. 

Huruf a Cukup jelas 

Huruf b Cukup jelas 

Huruf c Cukup jelas 

Huruf d Cukup jelas 

Huruf e Cukup jelas 

Huruf f Cukup jelas 

Huruf g Cukup jelas 

Huruf h 

Halaman  41

Page 135: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Cukup jelas 

Ayat (2) Cukup jelas 

Ayat (3) Cukup jelas 

 Ayat (4) Cukup jelas 

 Pasal 19 Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) Cukup jelas 

Ayat (3) Cukup jelas 

Ayat (4) Cukup jelas 

Ayat (5) Cukup jelas 

Pasal 20 Cukup jelas 

 Pasal 21 Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) Cukup jelas 

 

Halaman  42

Page 136: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 22 Ketentuan  ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

 Pasal 23 

Cukup jelas  Pasal 24 Ayat (1) 

Cukup jelas  Ayat (2) 

Cukup jelas  Pasal 25 Ayat (1) 

Cukup jelas  Ayat (2) 

Cukup jelas  Pasal 26  

Cukup jelas 

Pasal 27 Huruf a 

Cukup jelas Huruf b 

Cacat  timbul di  kemudian hari  adalah sesudah  tanggal yang mendapat  jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

Huruf cYang dimaksud dengan kualifikasi  barang adalah ketentuan standardisasi  yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak. 

Halaman  43

Page 137: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Huruf dCukup jelas

Huruf eJangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi

Pasal 28Cukup jelas 

Pasal 29 Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) Cukup jelas 

 Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) Cukup jelas 

Ayat (5) Cukup jelas  

Pasal 30 Ayat (1) 

Cukup jelas  Ayat (2) 

Yang   bertanggung   jawab   dengan   menteri   teknis   adalah   menteri   yang   bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.

 

Halaman  44

Page 138: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ayat (3) Pengawasan yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dan   lembaga perlindungan  konsumen swadaya   masyarakat   dilakukan   atas   barang   dan/atau   jasa   yang   beredar   di   pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei. 

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain­lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang­undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

 

Ayat (4) Cukup jelas 

Ayat (5) Cukup jelas 

 Ayat (6) 

Cukup jelas  Pasal 31 

Cukup jelas  Pasal 32 

Cukup jelas  Pasal 33 

Cukup jelas  Pasal 34 Ayat (1) Huruf a 

Cukup jelas 

Halaman  45

Page 139: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Huruf b Cukup jelas 

Huruf c Cukup jelas 

Huruf d Cukup jelas 

Huruf e Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (wise consumerism).

Huruf f Cukup jelas 

Huruf g Cukup jelas 

 Ayat (2) 

Cukup jelas  Pasal 35 Ayat (1) 

Jumlah  wakil setiap unsur tidak harus sama.Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) Cukup jelas 

 Ayat (4) 

Cukup jelas  Pasal 36 Huruf a 

Cukup jelas 

Halaman  46

Page 140: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Huruf b Cukup jelas 

Huruf c Cukup jelas 

Huruf d Akademis adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.

Huruf e Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

 Pasal 37 

Cukup jelas  Pasal 38 Huruf a 

Cukup jelas Huruf b 

Cukup jelas Huruf c 

Cukup jelas Huruf d 

Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.Huruf e 

Cukup jelas Huruf f 

Cukup jelas  Pasal 39 Ayat (1) 

Cukup jelas  Ayat (2) 

Cukup jelas 

Halaman  47

Page 141: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

 Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 40 Ayat (1) 

Cukup jelas  Ayat (2) 

Yang   dimaksud   dengan   keputusan   Ketua   Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

 Pasal 41 

Yang   dimaksud   dengan   keputusan   Ketua   Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional adalahkeputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

 Pasal 42 

Cukup jelas  Pasal 43 

Cukup jelas  Pasal 44 Ayat (1) 

Yang   dimaksud   dengan   memenuhi   syarat,   antara   lain,   terdaftar   dan   diakui   serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.

 Ayat (2) 

Cukup jelas  Ayat (3) 

Cukup jelas 

Halaman  48

Page 142: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

 Ayat (4) 

Cukup  jelas  Pasal 45 Ayat (1) 

Cukup jelas  Ayat (2) 

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan  untuk   menggunakan   penyelesaian   damai   oleh   kedua   belah  pihak   yang bersengketa. 

Yang   dimaksud   dengan   penyelesaian   secara   damai   adalah   penyelesaian   yang dilakukan  oleh   kedua  belah  pihak  yang  bersengketa   (pelaku  usaha  dan  konsumen) tanpa   melalui   pengadilan   atau   badan   penyelesaian   sengketa   konsumen   dan   tidak bertentangan dengan undang­undang ini. 

Ayat (3) Cukup jelas 

Ayat (4) Cukup jelas 

 Pasal 46 Ayat (1) Huruf a 

Cukup jelas Huruf b 

Undang­undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar­benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

Halaman  49

Page 143: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Huruf c Cukup jelas 

Huruf d Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ayat (2) Cukup jelas 

Ayat (3) Cukup jelas 

Pasal 47 Bentuk   jaminan   yang   dimaksud   dalam   hal   ini   berupa   pernyataan   tertulis   yang menerangkan   bahwa   tidak   akan   terulang   kembali   perbuatan   yang   telah   merugikan konsumen tersebut.

 Pasal 48 

Cukup jelas Pasal 49 Ayat (1) 

Cukup jelas 

 Ayat (2) Cukup jelas 

Ayat (3) Unsur konsumen adalah  lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen.

Ayat (4) Cukup jelas 

Ayat (5) Cukup jelas 

Halaman  50

Page 144: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

 Pasal 50 Cukup jelas 

Pasal 51 Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) Cukup jelas 

Ayat (3) Cukup jelas 

 Pasal 52 

Cukup jelas 

Pasal 53 Cukup jelas 

Pasal 54 Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) Cukup jelas 

Ayat (3) Yang   dimaksud   dengan   putusan   majelis   bersifat   final   adalah   bahwa   dalam   badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

 Ayat (4) Cukup jelas 

Pasal 55 Cukup jelas 

Halaman  51

Page 145: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 56 Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) Cukup jelas 

Ayat (3) Cukup jelas 

Ayat (4) Cukup jelas 

Ayat (5) Cukup jelas 

 Pasal 57 

Cukup jelas 

Pasal 58 Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) Cukup jelas 

Ayat (3) Cukup jelas 

Pasal 59 Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) Cukup jelas 

Ayat (3) 

Halaman  52

Page 146: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Cukup jelas 

 Ayat (4) Cukup jelas 

Pasal 60 Ayat (1) 

Cukup jelas  Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) Cukup jelas 

Pasal 61Cukup jelas 

Pasal 62 Ayat (1) 

Cukup jelas  Ayat (2) 

Cukup jelas  Ayat (3) 

Cukup jelas  Pasal 63 

Cukup jelas  Pasal 64 

Cukup jelas 

Halaman  53

Page 147: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

 Pasal 65 

Cukup jelas 

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANOMOR 3821

 

Halaman  54

Page 148: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing;

b. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;

c. bahwa upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 20 A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

Page 149: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.

2. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.

3. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

4. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia.

5. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Komisi Pengawas Haji Indonesia, yang selanjutnya disebut KPHI, adalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji.

8. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.

9. Pembinaan Ibadah Haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi Jemaah Haji.

10. Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan Jemaah Haji.

11. Paspor Haji adalah dokumen perjalanan resmi yang diberikan kepada Jemaah Haji untuk menunaikan Ibadah Haji.

12. Akomodasi adalah perumahan atau pemondokan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama di embarkasi atau di debarkasi dan di Arab Saudi.

13. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji.

14. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.

15. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.

Page 150: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

3

16. Ibadah Umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.

17. Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut DAU, adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

18. Badan Pengelola Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut BP DAU, adalah badan untuk menghimpun, mengelola, dan mengembangkan Dana Abadi Umat.

19. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang agama.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 4

(1) Setiap Warga Negara yang beragama Islam berhak untuk menunaikan Ibadah Haji dengan syarat:

a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan

b. mampu membayar BPIH.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji berkewajiban sebagai berikut:

Page 151: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

4

a. mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji kantor Departemen Agama kabupaten/kota setempat;

b. membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran; dan

c. memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah

Pasal 6

Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji.

Bagian Ketiga

Hak Jemaah Haji

Pasal 7

Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi:

a. pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;

b. pelayanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan Pelayanan Kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;

c. perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;

d. penggunaan Paspor Haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan

e. pemberian kenyamanan Transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Page 152: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

5

(2) Kebijakan dan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mengoordinasikannya dan/atau bekerja sama dengan masyarakat, departemen/instansi terkait, dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

(4) Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

(5) Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah membentuk satuan kerja di bawah Menteri.

(6) Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas dan tanggung jawab KPHI.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Penyelenggaraan Ibadah Haji dikoordinasi oleh:

a. Menteri di tingkat pusat;

b. Gubernur di tingkat provinsi;

c. Bupati/Wali Kota di tingkat kabupaten/kota; dan

d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi.

Pasal 10

(1) Pemerintah sebagai penyelenggara Ibadah Haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(2) Pelaksana Penyelenggaraan Ibadah Haji berkewajiban menyiapkan dan menyediakan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan Ibadah Haji sebagai berikut:

a. penetapan BPIH;

b. pembinaan Ibadah Haji;

c. penyediaan Akomodasi yang layak;

d. penyediaan Transportasi;

e. penyediaan konsumsi;

f. Pelayanan Kesehatan; dan/atau

g. pelayanan administrasi dan dokumen.

Page 153: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

6

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Penyelenggara Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji

Pasal 11

(1) Menteri membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di tingkat pusat, di daerah yang memiliki embarkasi, dan di Arab Saudi.

(2) Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji, Menteri menunjuk petugas yang menyertai Jemaah Haji, yang terdiri atas:

a. Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI);

b. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI); dan

c. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).

(3) Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengangkat petugas yang menyertai Jemaah Haji, yang terdiri atas:

a. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD); dan

b. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).

(4) Biaya operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan petugas operasional pusat dan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Komisi Pengawas Haji Indonesia

Pasal 12

(1) KPHI dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.

(2) KPHI bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) KPHI bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.

(4) KPHI memiliki fungsi:

a. memantau dan menganalisis kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia;

Page 154: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

7

b. menganalisis hasil pengawasan dari berbagai lembaga pengawas dan masyarakat;

c. menerima masukan dan saran masyarakat mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan

d. merumuskan pertimbangan dan saran penyempurnaan kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPHI dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) KPHI melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden dan DPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

KPHI dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri.

Pasal 14

(1) KPHI terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur masyarakat 6 (enam) orang dan unsur Pemerintah 3 (tiga) orang.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.

(4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk dari departemen/instansi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(5) KPHI dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

(6) Ketua dan Wakil Ketua KPHI dipilih dari dan oleh anggota Komisi.

Pasal 15

Masa kerja anggota KPHI dijabat selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 16

Anggota KPHI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan DPR.

Pasal 17

Page 155: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

8

Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPHI, calon anggota harus memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Indonesia;

b. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

c. mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji;

d. mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas dan mendalam tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan;

f. mampu secara rohani dan jasmani; dan

g. bersedia bekerja sepenuh waktu.

Pasal 18

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KPHI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugasnya KPHI dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas pertimbangan KPHI.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan KPHI.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota KPHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 21

(1) Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR.

(2) BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Page 156: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

9

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BPIH diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

(1) BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Penerimaan setoran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuota yang telah ditetapkan.

Pasal 23

(1) BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat.

(2) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 24

(1) Jemaah Haji menerima pengembalian BPIH dalam hal:

a. meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji; atau

b. batal keberangkatannya karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian dan jumlah BPIH yang dikembalikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25

(1) Laporan keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji disampaikan kepada Presiden dan DPR paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Penyelenggaraan Ibadah Haji selesai.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat sisa dimasukkan dalam DAU.

BAB VI

PENDAFTARAN DAN KUOTA

Pasal 26

(1) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Page 157: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

10

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Warga Negara di luar negeri yang akan menunaikan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

(1) Menteri menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota provinsi dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional.

(2) Gubernur dapat menetapkan kuota provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam kuota kabupaten/kota.

(3) Dalam hal kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi pada hari penutupan pendaftaran, Menteri dapat memperpanjang masa pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuota diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 29

(1) Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, Menteri menetapkan:

a. mekanisme dan prosedur Pembinaan Ibadah Haji; dan

b. pedoman pembinaan, tuntunan manasik, dan panduan perjalanan Ibadah Haji.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan.

Pasal 30

(1) Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan Ibadah Haji oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII

Page 158: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

11

KESEHATAN

Pasal 31

(1) Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Ibadah Haji, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji, dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Menteri.

BAB IX

KEIMIGRASIAN

Pasal 32

(1) Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji menggunakan Paspor Haji yang dikeluarkan oleh Menteri.

(2) Menteri dapat menunjuk pejabat untuk dan/atau atas namanya menandatangani Paspor Haji.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X

TRANSPORTASI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Transportasi

Pasal 33

(1) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji ke Arab Saudi dan pemulangannya ke tempat embarkasi asal di Indonesia menjadi tanggung jawab Menteri dan berkoordinasi dengan menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Penunjukan pelaksana Transportasi Jemaah Haji dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.

Pasal 35

Page 159: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

12

(1) Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Barang Bawaan

Pasal 36

(1) Jemaah Haji dapat membawa barang bawaan ke dan dari Arab Saudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemeriksaan atas barang bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan.

BAB XI

AKOMODASI

Pasal 37

(1) Menteri wajib menyediakan Akomodasi bagi Jemaah Haji tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan.

(2) Akomodasi bagi Jemaah Haji harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Akomodasi bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XII

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

Pasal 38

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat diselenggarakan Ibadah Haji Khusus yang pengelolaan dan pembiayaannya bersifat khusus.

(2) Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

Page 160: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

13

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, yang akan diberi izin oleh Menteri, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan umrah;

b. memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus; dan

c. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Haji.

Pasal 40

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. menerima pendaftaran dan melayani Jemaah Haji hanya yang menggunakan Paspor Haji;

b. memberikan bimbingan Ibadah Haji;

c. memberikan layanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan Pelayanan Kesehatan secara khusus; dan

d. memberangkatkan, memulangkan, dan melayani Jemaah Haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan Jemaah Haji.

Pasal 41

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang berupa:

a. peringatan;

b. pembekuan izin penyelenggaraan; atau

c. pencabutan izin penyelenggaraan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH

Pasal 43

(1) Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau rombongan melalui penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah.

Page 161: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

14

(2) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 44

Biro perjalanan wisata dapat ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;

b. memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah; dan

c. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Umrah.

Pasal 45

(1) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan;

b. memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah; dan

d. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 46

(1) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang berupa:

a. peringatan;

b. pembekuan izin penyelenggaraan; atau

c. pencabutan izin penyelenggaraan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

PENGELOLAAN DANA ABADI UMAT

Page 162: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

15

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

(1) Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan DAU secara lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemaslahatan umat Islam, Pemerintah membentuk BP DAU.

(2) BP DAU terdiri atas ketua/penanggung jawab, dewan pengawas, dan dewan pelaksana.

(3) Pengelolaan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan Ibadah Haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Bagian kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 48

(1) BP DAU bertugas menghimpun, mengelola, mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan DAU.

(2) BP DAU memiliki fungsi:

a. menghimpun dan mengembangkan DAU sesuai dengan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. merencanakan, mengorganisasikan, mengelola, dan memanfaatkan DAU; dan

c. melaporkan pengelolaan DAU kepada Presiden dan DPR.

Pasal 49

(1) Dewan pengawas memiliki fungsi:

a. menyusun sistem pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengawasan DAU;

b. melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran tahunan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan DAU;

c. melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan DAU; dan

d. menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan tahunan yang disiapkan oleh dewan pelaksana sebelum ditetapkan menjadi laporan BP DAU.

Page 163: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

16

(2) Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan, dewan pengawas dapat menggunakan jasa tenaga profesional.

Pasal 50

Dewan pelaksana memiliki fungsi:

a. menyiapkan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja serta anggaran tahunan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan DAU;

b. melaksanakan program pemanfaatan dan pengembangan DAU yang telah ditetapkan;

c. melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset DAU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melakukan penilaian atas kelayakan usul pemanfaatan DAU yang diajukan oleh masyarakat;

e. melaporkan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan DAU secara periodik kepada dewan pengawas; dan

f. menyiapkan laporan tahunan BP DAU kepada Presiden dan DPR.

Bagian Ketiga

Struktur dan Pengorganisasian

Pasal 51

Ketua/Penanggung Jawab BP DAU adalah Menteri.

Pasal 52

(1) Dewan Pengawas BP DAU terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur masyarakat 6 (enam) orang dan unsur Pemerintah 3 (tiga) orang.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.

(4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari departemen yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang agama.

(5) Dewan Pengawas BP DAU dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

(6) Ketua dan wakil ketua dewan pengawas dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengawas.

Page 164: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

17

Pasal 53

(1) Dewan Pelaksana BP DAU terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan ditunjuk oleh Menteri.

(3) Dewan Pelaksana dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Menteri dari anggota Dewan Pelaksana.

Pasal 54

(1) Masa kerja anggota dewan pengawas dan dewan pelaksana dijabat selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan anggota dewan pengawas dan dewan pelaksana, hubungan kerja, dan mekanisme kerja masing-masing diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 55

Pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota dewan pengawas serta ketua dan anggota dewan pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 56

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BP DAU dibantu oleh sekretariat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat BP DAU diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Pengembangan dan Pembiayaan

Pasal 57

Pengembangan DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi usaha produktif dan investasi yang sesuai dengan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat digunakan langsung sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 59

Page 165: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

18

BP DAU dapat memperoleh hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 60

(1) Biaya operasional BP DAU dibebankan pada hasil pengelolaan dan pengembangan DAU.

(2) Dalam hal tertentu, biaya operasional BP DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri sebagai Ketua/Penanggung Jawab BP DAU.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan DAU diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 62

Ketua/Penanggung Jawab BP DAU menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan DAU kepada Presiden dan DPR setiap tahun.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan/atau sebagai penerima pendaftaran Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 64

Page 166: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

19

(1) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

(1) KPHI sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Pemerintah menjalankan tugas dan fungsi KPHI sampai dengan terbentuknya KPHI.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 67

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Page 167: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

20

Pasal 69

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 28 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 60

Page 168: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

21

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

I. UMUM

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental, sekali seumur hidup. Di samping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Di samping itu, Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Di sisi lain adanya upaya untuk melakukan peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji dengan prinsip nirlaba.

Untuk menjamin Penyelenggaraan Ibadah Haji yang adil, profesional, dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah, diperlukan adanya lembaga pengawas mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.

Upaya penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji secara terus-menerus dan berkesinambungan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji sejak mendaftar sampai kembali ke tanah air. Pembinaan haji diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat dan jemaah haji. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan

Page 169: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

22

dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah haji.

Karena penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Partisipasi masyarakat tersebut direpresentasikan dalam penyelenggaran ibadah haji khusus dan bimbingan ibadah haji yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Untuk terlaksananya partisipasi masyarakat dengan baik, diperlukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah haji.

Di samping menunaikan ibadah haji, setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dianjurkan menunaikan ibadah umrah bagi yang mampu dalam rangka meningkatkan kualitas keimanannya. Ibadah umrah juga dianjurkan bagi mereka yang telah menunaikan kewajiban ibadah haji. Karena minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah sangat tinggi, perlu pengaturan agar masyarakat dapat menunaikan ibadah umrah dengan aman dan baik serta terlindungi kepentingannya. Pengaturan tersebut meliputi pembinaan, pelayanan administrasi, pengawasan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah, dan perlindungan terhadap jemaah umrah.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan hasil efisiensi BPIH dalam bentuk dana abadi umat (DAU) dilaksanakan dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna dengan mengedepankan asas manfaat dan kemaslahatan umat. Agar DAU dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemaslahatan umat, pengelolaan DAU juga dilakukan secara bersama oleh Pemerintah dan masyarakat yang direpresentasikan oleh Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji dipandang perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji perlu diganti agar lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Page 170: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

23

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para penyelenggaranya.

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas dengan prinsip nirlaba" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak untuk mencari keuntungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kenyamanan" adalah tersedianya Transportasi dan pemondokan yang layak dan manusiawi.

Page 171: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

24

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "satuan kerja di bawah Menteri" adalah satuan kerja yang mendukung operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji yang bersifat permanen dan sistemik di tingkat pusat, di tingkat daerah, dan di Arab Saudi.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi" adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Page 172: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

25

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penetapan" adalah penetapan BPIH setelah mendapat persetujuan DPR.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Page 173: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

26

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengelolaan BPIH dilakukan berdasarkan siklus Penyelenggaraan Ibadah Haji sesuai dengan kalender Hijriah.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Menteri" dalam hal BPIH disetorkan ke rekening Menteri" adalah menteri sebagai lembaga yang dalam pelaksanaannya Menteri dapat menunjuk pejabat di lingkungan tugas dan wewenangnya bertindak untuk dan/atau atas namanya.

Bank umum nasional yang dapat ditunjuk menjadi bank penerima setoran BPIH adalah bank umum yang memiliki layanan yang bersifat nasional dan memiliki layanan syariah.

Page 174: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

27

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kuota bebas secara nasional" adalah sisa kuota yang disediakan bagi Jemaah Haji yang sudah terdaftar dalam daftar tunggu dengan memperhatikan proporsionalitas kuota provinsi dan kuota Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Page 175: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

28

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Transportasi" termasuk Transportasi selama di Arab Saudi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dilakukan oleh Menteri Keuangan" adalah pelaksanaan pemeriksaan atas barang bawaan oleh pejabat yang diberi otorisasi oleh Menteri Keuangan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Page 176: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

29

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah meliputi, antara lain, persyaratan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan sanksi.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan "biro perjalanan wisata yang sah" adalah biro perjalanan wisata yang telah terdaftar pada lembaga/instansi yang lingkup dan tugasnya di bidang pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Page 177: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

30

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur pemerintah" dapat terdiri atas instansi yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengembangan DAU.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Page 178: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

31

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Page 179: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

32

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4845.

Page 180: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada

tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

gugatan antara :

1. HUSNI AZIZ,BA, Umur 60 tahun, Agama Islam, Laki-laki, Pensiunan, WNI

beralamat di Jl. Mawar Merah III/9/39 Rt.001/012, Kelurahan Malaka Jaya,

Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya mohon disebut

sebagai : PENGGUGAT I ;

2. SUHAIBAH, umur 50 tahun, Agama Islam, perempuan, mengurus Rumah

Tangga, WNI, beralamat di Jl. Mawar Merah III/9/39 Rt.001/012,Kelurahan

Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya mohon

disebut sebagai ; PENGGUGAT II ;

3. NELMAN BT CHATIB DARUSAM, Umur 47 tahun, Agama Islam,

Perempuan, pekerjaan mengurus rumah Tangga, WNI beralamat di Jl.

Swadaya 1 No. 12 Rt.005/009 Kelurahan Pejaten, Kecamatan Pasar

Minggu, Jakarta Timur, selanjutnya mohon disebut sebagai ; PENGGUGAT

III ;

4. DARTO SUPRAPTO, Umur 58 tahun, Agama Islam, laki-laki, WNI,

beralamat di Kota Bambu Utara Rt.012/005, Kelurahan Bambu

Utara,mKecamatan Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya mohon disebut

sebagai ;TERGUGAT IV ;

5. RUSMINIATI, Umur 52 tahun, Agama Islam, Perempuam, pekerjaan

mengurus rumah tangga, WNI beralamat di Kota Bambu Utara Rt.012

Rw.005 Kelurahan Bambu Utara, Kecamatan Palmerah,Jakarta Barat,

selanjutnya mohon disebut sebagai ; PENGGUGAT V ;

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai Para Penggugat ;

Dalam perkara ini telah menunjuk ABU AHMADI,SH., dan ASEP RUHIAT,

S.Ag., SH.MH., kesemuanyan adalah Advokat pada kantor ABU AHMADI &

Associates yang beralamat di Jl. Raya Pasar Kemis KM. 5,5 Sukamantri, Pasar

Kemis, Tangerang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Para

Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup No.03/SK/

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Page 181: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

AA&A/II/2013 tertanggal 01 Februari 20112, selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA, yang berkedudukan di Jl. KH.

Abdullah Syafii No.68 Bukit Duri, Tebet Jakarta Selatan, untuk

selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berkara ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat dan mendengar

keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal Mei

2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

pada tanggal 8 Mei 2013, Register Perkara No. 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dan

telah dilakukan perubahan surat gugatan pada tanggal 22 Agustus 2013 telah

mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah calon jemaah haji ONH PLUS agen

Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMAnTour & Travel – Haji &

Umroh yang berkedudukan Jl. KH.Abdullah Syafii No. 68 Bukit Duri,

Tebet Jakarta Selatan.

2. Bahwa agen Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA ( Tour & Travel

– Haji & Umroh) menurut informasi yang Para Penggugat terima agen

Travel tersebut adalah agen yang sudah cukup lama bergerak dibidang

haji dan Umroh, Agen tersebut beroperasi sudah cukup lama, sehingga

para Penggugat mencoba untuk mendaftarkan diri menjadi calon Haji.

3. Bahwa keinginan para Penggugat mendaftarkan diri menjadi Calon Haji

melalui Travel tersebut dikarenakan menjanjikan bisa memberangkatkan

calon jema’ah haji dalam daftar tunggu setahun, oleh karenanya para

Penggugat mau mendaftarkan serta mengingat umur para Penggugat

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Page 182: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup tua dan dirasa tidak terlalu lama menunggu namun dengan

konsekuwensi biayanya cukup mahal, akan tetapi tidak menjadi masalah

kalau memang benar-benar dapat segera diberangkatkan.

4. Bahwa dari penawaran yang disampaikan, akhirnya Penggugat I dan

Penggugat II (suami Isteri) pada awal April 2011 mencoba mendaftarkan

untuk ibadah haji ONH PLUS melalui agen Travel PT. ASSURYANIYAH

CIPTA PRIMA Tour & Travel – Haji & Umroh yang berkedudukan Jl. KH.

Abdullah Syafii No. 68 Bukti Duri, Tebet Jakarta Selatan.

Bahwa pada saat pendaftaran Penggugat I dan Penggugat II membayar

uang sebesar US $ 6,700. Dan uang Rp.3.300.000,- per calon haji. Oleh

karenanya untuk total pembayaran Penggugat 1 dan 2 adalah US $

13.400,- dan Rp.6,600,000,- serta sudah dibayar penuh secara tunai

pada tanggal 19 April 2011, dan Tanda terima pembayaran telah lunas

berupa kuintansi, (terlampir).

Bahwa secara keseluruhan Penggugat I dan Penggugat II telah

mengeluarkan uang pendaftaran, uang Passport serta uang DAM adalah

sebesar US $ 13,400 dan Rp.6.600.000,-

5. Bahwa begitupun Penggugat III pada tanggal 10 Agustus 2011 bersama

anaknya datang ke agen Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA

Tour & Travel – Haji & Umroh untuk menanyakan proses pendaftaran

haji, karena Penggugat III ingin sekali berangkat di tahun 2012,

kemudian dijelaskan oleh pihak Travel bahwa Penggugat III bisa

berangkat dengan catatan biaya pendaftarannya mahal.

Bahwa setelah menanyakan segala persyaratan-persyaratannya pada

tanggal 12 Agustus 2011 Penggugat III resmi mendaftarkan diri dan

langsung membayar administrasi tersebut dengan 2 tahap, yaitu tahap

pertama sebesar US $ 5,000, (Rp.43.800.000,- ) diterima oleh kasirnya

yang bernama Ibu Rina, ditambah uang Passport sebesar Rp.750.000,-

dan menurut penjelasan ibu RINA BASYIR “pemberangkatan pada bulan

Oktober 2012” serta membayar uang DAM sebesar Rp.6.900.000,-

Bahwa secara keseluruhan Penggugat III telah mengeluarkan uang

pendaftaran, uang Passport serta uang DAM adalah sebesar

Rp.50.650.000,-

6. Bahwa begitupun Penggugat IV dan Penggugat V (suami Isteri) pada

tanggal 15 Agustus 2011 telah pula mendaftarkan untuk menjadi calon

haji ONH PLUS yang ditawarkan oleh agen Travel PT. ASSURYANIYAH

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

Page 183: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

CIPTA PRIMA Tour & Travel – Haji & Umroh yang telah memberikan

jaminan bisa berangkat pada tahun 2012 ;

Bahwa oleh karenanya Penggugat IV dan Penggugat V pada tanggal 15

Agustus 2011 membayar biaya ONH PLUS tersebut tahap pertama

sebesar Rp.86.500.000,- dan tahap kedua tanggal 27 September 2011

sebesar US $ 230 (RP.2.116,000,-). Yang kwitansinya diterima langsung

oleh RIZA BASRI.

Bahwa secara keseluruhan Penggugat IV dan Penggugat V telah

mengeluarkan uang pendaftaran, uang Passport serta uang DAM adalah

sebesar Rp.88.500.000,-

7. Bahwa para Penggugat I dan Penggugat II sewaktu melakukan

pendaftaran, telah bertemu bapak Semmi, salah satu Direktur PT.

Assuryaniyah. Bapak SEMMI menjelaskan bahwa para Penggugat bisa

berangkat pada musim haji tahun 2011. Akan tetapi harus dengan

menambah biaya ekstra Rp.10,000,000,- per orang.

8. Bahwa menjelang musim haji tahun 2012, Penggugat I dan Penggugat II

akhirnya pulang ke kampungnya di Sumatera yaitu di Medan dengan

maksud untuk silaturahmi dengan sanak keluarga lainnya untuk

memohon doa restunya dikarenakan akan berangkat haji pada tahun

2012, selain itu Penggugat I dan Penggugat II akhirnya mempersiapkan

segala kebutuhan ibadah tersebut baik pakaian,kerudung,sarung dan

lain sebagainya.

9. Bahwa setiap saat Penggugat I dan Penggugat II menghubungi pihak

Travel menanyakan perkembangan keberangkatan Para Penggugat,

satu dan lain hal pada Bulan Agustus 2012, Penggugat I dan Penggugat

II dihubungi oleh kantor Travel agar menyerahkan Pasport yang asli, dan

keesokan harinya passport tersebut Penggugat I dan Penggugat II

serahkan kepihak agen.

Bahwa pihak agen Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA Tour &

Travel-Haji & Umroh pada saat Penggugat I dan Penggugat II datang

kekantornya, pihak agen menginformasikan bahwa pada tanggal 30

September 2012 akan diadakan pengarahan MANASIK HAJI yang

bertempat di Hotel Sofyan Jakarta, oleh karenanya Penggugat I s/d

Penggugat V serta pihak calon haji yang lainnya pun merasa senang

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

Page 184: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi tersebut, karena merasa yakin akan segera

diberangkatkan.

10. Bahwa selang beberapa hari Penggugat I s/d Penggugat V,

mendapatkan SMS dari pihak agen bahwa “ para Penggugat gagal

berangkat karena Visa tidak bisa diperoleh” oleh karenanya setelah

menerima SMS tersebut para Penggugat mendatangi Agen Travel PT.

ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA, dan ditempat tersebut telah kumpul

para calon jama,ah yang lainnya yang sama-sama mau menanyakan

kebenaran SMS tersebut kepada pihak Agen.

Bahwa pihak petugas Agen Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA

pada saat itu telah menjelaskan bahwa Calon Jama’ah Haji agar datang

kembali pada tanggal 6 Oktober 2012 karena proses pengurusan Visa

akan selesai pada tanggal tersebut, satu dan lain hal pihak Direktur

sama sekali tidak ditempat dan tidak bisa menjelaskan secara detail atas

janji yang telah disampaikan kepada para Penggugat.

11. Bahwa atas penjelasan yang telah disampaikan hanya melalui SMS hal

ini sangat-sangat menyinggung perasaan kami,karena selaku pihak

Agen yang cukup terkenal dan bonafid tidak memberitahukan secara

resmi melalui surat akan tetapi hanya melalui SMS.

12. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2012, Penggugat I dan Penggugat II

mendatangi petugas Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA

meminta ditemukan dengan pak ZAHIR langsung selaku Direktur yang

bertanggung jawab dan meminta penjelasan pembatalan Para

Penggugat.

Pada saat pak Zahir mau ditemui oleh Penggugat I dan Penggugat II dan

bertemu direstoran dekat Kantornya, saat itu Pak Zahir menyampaikan

akan tetap mengusahakan untuk mendapatkan VISA, namun apabila

visa tersebut tidak bisa keluar maka pihak Travel akan mengembalikan

uang yang sudah disetor ditambah umroh gratis atau diberikan

konpensasi Rp.20.000.000,- per calon haji yang batal.

Atas penjelasan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II menolak,

karena atas informasi tersebut Para Penggugat banyak yang stress dan

jatuh sakit, karena merasa malu terhadap lingkungan yang sudah tahu

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

Page 185: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

akan keberangkatannya ke tanah suci, oleh karenanya Penggugat I dan

Penggugat II minta dikembalikan 100 %.

13. Bahwa sejak pertemuan tersebut, TERGUGAT sama sekali tidak bisa

temui dan atau dihubungi oleh para Penggugat, oleh karenanya para

Penggugat beserta jamaah lainnya mencoba untuk mendatangi Ibu

kandungnya yang bernama DR. HS. SURYANI THAHER karena selaku

Komisaris PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA dengan maksud untuk

minta bantuannya agar diselesaikan mengenai pengembalian uang yang

sudah masuk ke pihak Travel yang di pimpin oleh TERGUGAT.

Bahwa setelah Ibu Kandungnya Tergugat Menelphon Tergugat,akhirnya

Tergugat datang dan menyampaikan minta waktu untuk mengembalikan,

akan tetapi para Penggugat dengan teman-teman lainnya menolak,

harus dikembalikan pada saat itu juga, oleh karenanya melalui

perdebatan, pihak TERGUGAT bersedia menerbitkan Cheque Mundur

sebesar Rp.998.000.000,- dengan tanggal 15 November 2012;

Bahwa setelah itu cheque tersebut dicek kebenarannya di Bank Mandiri

dan hasilnya cheque tersebut valid dan bisa diuangkan, namun tanpa

disadari tanggal cheque tersebut jatuh pada hari libur sehingga tidak

bisa dicairkan, kemudian Para Penggugat menelpon TERGUGAT

tentang tanggal Cheque yang jatuh pada hari libur, lalu dijawab oleh

TERGUGAT cheque tersebut bisa dicairkan lagi pada tanggal 22

November 2012 atau paling lambat akhir bulan November 2012;

Bahwa Cheque tersebut pada tanggal 30 November 2012 dicairkan

melalui Bank BCA atas anjuran Bank Mandiri tetapi ditolak karena

dananya tidak cukup, akhirnya Bank BCA mengeluarkan Dokumen gagal

kliring, pada saat itu juga para Penggugat Menghubungi TERGUGAT

namun sejak saat itu No Handphone Tergugat mati hingga Gugatan a-

quo ini diajukan.

14. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang telah membohongi

Penggugat I s/d Penggugat V yang nyata-nyata telah membayar

sejumlah uang untuk melaksanakan ibadah haji yang telah dijanjikan

berangkat pada tahun 2012 namun pada kenyataannya tidak berangkat

serta tidak mengembalikan seluruh uang milik para Penggugat serta

telah mengeluarkan Cheque kosong sehingga para Penggugat tersebut

percaya adalah merupakan perbuatan yang dikatagorikan sebagai

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

Page 186: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya kami mohonkan

kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat nyata-nyata

telah melakukan perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap

Para Penggugat adalah sebagaimana diatur pada pasal 1365 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan “ tiap perbuatan

yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya

untuk mengganti kerugian tersebut “ serta telah memenuhi 5 (lima)

syarat perbuatan melawan hukum, yaitu :

15..a Perbuatan itu melawan Hukum, yaitu Tergugat telah

menjanjikan dengan janji-janji manis sehingga para Penggugat

terperdaya dan mengikuti serta mengeluarkan sejumlah uang agar

bisa diberangkatkan ibadah haji akan tetapi pada kenyataan

bohong dan hanyalah melakukan penipuan belaka, hanya untuk

mendapatkan uang dengan kedok memberangkatkan haji.

15..b Melanggar hak subyektif orang lain, yaitu Tergugat nyata-

nyata telah melanggar hak-hak diri Para Penggugat yang sekian

bulan menunggu dan mengharapkan segera diberangkatkan akan

tetapi hasilnya nihil.

15..c Ada kesalahan/kelalaian, yaitu Tergugat telah menjanjikan

kepada Para Penggugat untuk berangkat haji, mengeluarkan

cheque bodong,membuat para Penggugat malu, dirugikan baik

material maupun immaterial.

15..d Ada kerugian, yaitu kerugian materiil dikarenakan dengan

tidak diberangkatkan Para Penggugat telah dirugikan, telah

membayar lunas, selain itu telah pula mempersiapkan segala

kebutuhan untuk ibadah haji, mengadakan syukuran dll. Selain itu

kerugian immaterial Para Penggugat merasa malu yang tidak

terhingga dengan teman sejawat, tetangga,saudara-saudaranya

atas informasi keberangkatan haji namun ternyata tidak

berangkat, oleh karenanya berakibat psikis/psikologis para

Penggugat I merasa tergoncang bathinnya.

15..e Ada hubungan causal antara kerugian dan kesalahan, yaitu

dengan adanya sikap Tergugat yang telah menjanjikan sesuatu

kepada Para Penggugat akan tetapi nihil, mengeluarkan cheque

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

Page 187: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

bodong nyata-nyata telah menimbulkan kerugian pada diri

Penggugat.

16. Bahwa dengan demikian kami mohonkan pula kepada Majelis Hakim

yang terhormat agar menyatakan menurut hukum bahwa Para

Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun

immaterial.

17. Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat I s/d Penggugat V

adalah sebagai berikut :

Penggugat I dan Penggugat II

• Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan US $ 13,400 dan

Rp.6.600.000,-

• Biaya Pembelian Perlengkapan : Rp. 1.500.000,-

• Biaya Tasyakuran di Kampung : Rp. 4.000.000,-

• Biaya Transportasi Ke Medan (2x) : Rp. 8.400.000,-

• Biaya Akomodasi : Rp. 1.800.000,-

• Biaya Rental Mobil dan bahan Bakar : Rp. 3.000.000,-

• Biaya Pembuatan Passport : Rp. 1.000.000,-

Jumlah kerugian dalam US $ dolar US $ 13,400

Jumlah kerugian dalam rupiah Rp. 6.600.000,-

Jumlah kerugian materiil pra keberangkatan Rp.19.700.000,-

Total kerugian Penggugat I dan II adalah sebesar US $ 13,400 dan

Rp.26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)

Penggugat III :

• Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan;

Cicilan tahap ke Rp. 43.800.000,-

Cicilan tahap ke II Rp. 20.400.000,-

Pembayaran Pasport Rp. 750.000,-

Pembayaran uang DAM Rp. 6.900.000,-

• Biaya pembelian perlengkapan ibadah haji Rp. 13.000.000,-

• Biaya Selamatan di Depok Rp. 21.300.000,-

• Biaya Selamatan di Padang Rp. 7.000.000,-

• Biaya Tiket pesawat 2 @ Rp.800.000 x 3 Rp. 2.400.000,-

• Beli Perlengkapan dari Travel Rp. 3.960.000,-

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

Page 188: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian Penggugat III adalah sebesar Rp.119.510.000,- (seratus

Sembilan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Penggugat IV dan Penggugat V

• Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan Rp.88.500.000,-

• Biaya pembelian perlengkapan ibadah haji Rp.5.500.000,-

• Biaya Selamatan dikampung Rp.29.000.000,-

• Biaya Selamatan di Jakarta Rp. 2.500.000,-

• Biaya Beli Oleh-oleh Rp. 1.000.000,-

• Biaya Tiket Kereta 2 Ke Semarang Rp. 1.500.000,-

Total kerugian Penggugat IV dan V adalah sebesar Rp.128.000.000,-

(seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

18. Bahwa kerugian immaterial yang dialami Penggugat I s/d Penggugat V,

yaitu tekanan batin dan psikis/psikologis sebagai akibat dari perbuatan

Tergugat yang telah melakukan penipuan sejumlah uang untuk

menjanjikan akan memberangkatkan ibadah haji khusus pada tahun

2012 namun kenyataannya bohong, menanggung malu yang tidak

terhingga, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar

Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

19. Bahwa kerugian materiil maupun immaterial tersebut wajib dibayar

secara tunai,seketika,sekaligus dan tanpa syarat oleh Tergugat kepada

Para Penggugat dengan menerima tanda pembayaran yang sah dari

para Penggugat pada saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan

hukum tetap.

20. Bahwa di samping itu Tergugat wajib pula dihukum untuk membayar

uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

untuk setiap harinya apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara

ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum

tetap.

21. Bahwa guna menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia

(illusoir), maka Kami mohonkan dengan hormat kepada Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan agar harta kekayaan milik

Tergugat diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag), berupa sebidang

tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, kantor Agen Travel PT.

ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA Tour & Travel_Haji & Umroh yang

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

Page 189: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan Jl. KH. Abdullah Syafii No.68 Bukit Duri, Tebet, Jakarta

Selatan.

22. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan atas fakta-fakta

yang dijamin kebenarannya serta didukung oleh Akta Otentik, maka

Kami mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

dahulu (Uitvoerbaar bij Vorraad) walaupun ada upaya Verzet, Banding

dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Kami kemukakan di atas, maka Para

Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang memeriksa dan

mengadili perkara ini serta memberi putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan agar meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas

harta kekayaan Tergugat, berupa sebidang tanah dan bangunan yang

berdiri di atasnya agen Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA Tour

& Travel-Haji & Umroh yang berkedudukan Jl. KH. Abdullah Syafeii No.

68 Bukit Duri, Tebet Jakarta Selatan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk

keseluruhan ;

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag)

terhadap harta kekayaan milik Tergugat, berupa sebidang tanah dan

bangunan yang berdiri di atasnya agen Travel PT. ASSURYANIYAH

CIPTA PRIMA Tour & Travel – Haji & Umroh yang berkedudukan Jl. KH.

Abdullah Syafii No. 68 Bukit Duri, Tebet Jakarta Selatan.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat telah mengalami

kerugian materiil sebagai akibat dari perbuatan Tergugat, yang jika dirinci

adalah sebagai berikut :

Penggugat I dan Penggugat II

• Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan US $ 13,400 dan

Rp.6.600.000,-

• Biaya Pembelian Perlengkapan : Rp. 1.500.000,-

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

Page 190: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Tasyakuran di Kampung : Rp. 4.000.000,-

• Biaya Transportasi Ke Medan (2x) : Rp. 8.400.000,-

• Biaya Akomodasi : Rp. 1.800.000,-

• Biaya Rental Mobil dan bahan Bakar : Rp. 3.000.000,-

• Biaya Pembuatan Passport : Rp. 1.000.000,-

Jumlah kerugian dalam US $ dolar US $ 13,400

Jumlah kerugian dalam rupiah Rp. 6.600.000,-

Jumlah kerugian materiil pra keberangkatan Rp.19.700.000,-

Total kerugian Penggugat I dan II adalah sebesar US $ 13,400 dan

Rp.26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)

Penggugat III :

• Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan;

Cicilan tahap ke Rp. 43.800.000,-

Cicilan tahap ke II Rp. 20.400.000,-

Pembayaran Pasport Rp. 750.000,-

Pembayaran uang DAM Rp. 6.900.000,-

• Biaya pembelian perlengkapan ibadah haji Rp. 13.000.000,-

• Biaya Selamatan di Depok Rp. 21.300.000,-

• Biaya Selamatan di Padang Rp. 7.000.000,-

• Biaya Tiket pesawat 2 @ Rp.800.000 x 3 Rp. 2.400.000,-

• Beli Perlengkapan dari Travel Rp. 3.960.000,-

Total kerugian Penggugat III adalah sebesar Rp.119.510.000,- (seratus

Sembilan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Penggugat IV dan Penggugat V

• Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan Rp.88.500.000,-

• Biaya pembelian perlengkapan ibadah haji Rp.5.500.000,-

• Biaya Selamatan dikampung Rp.29.000.000,-

• Biaya Selamatan di Jakarta Rp. 2.500.000,-

• Biaya Beli Oleh-oleh Rp. 1.000.000,-

• Biaya Tiket Kereta 2 Ke Semarang Rp. 1.500.000,-

Total kerugian Penggugat IV dan V adalah sebesar Rp.128.000.000,-

(seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

Page 191: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa selain kerugian materiil tersebut di

atas, Para Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yang dialami

Penggugat I sa/d Penggugat V, yaitu tekanan batin dan psikis/psikologis

sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan penipuan

sejumlah uang untuk menjanjikan akan memberangkatkan ibadah haji

Khusus pada tahun 2012 namun kenyataannya bohong, menanggung

malu yang tidak terhingga, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar

Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

5. Menghukum kepada Tergugat untuk wajib membayar kerugian

immaterial kepada Para Penggugat sejumlah Rp.5.000.000.000,- (tiga

milyar rupiah) secara tunai, seketika,sekaligus dan tanpa syarat pada

saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk wajib pula membayar uang paksa

(dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap

harinya apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung

sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan ini dapat dijalankan

terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya Verset,

banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam perkara ini ;

9. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan

dalam perkara ini ;

A T A U

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang adil berdasarkan

Peradilan yang baik (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan perubahan Gugatan

Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 22 Agustus 2013 yang menjadi sebagai

berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah calon jemaah haji ONH PLUS yang akan

diberangkatkan ke Mekah melalui bantuan Tergugat ;

2. Bahwa tentang Tergugat, Para Penggugat ketahui sebagai perusahaan

jasa pemberangkatan jemaah haji ONH PLUS yang sudah cukup lama

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

Page 192: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

bergerak di bidang haji dan Umroh, sehingga berdasarkan hal tersebut

para Penggugat mendaftarkan diri menjadi calon jemaah haji ONH

PLUS dengan maksud supaya Para Penggugat diberangkatkan ke

Mekah untuk menunaikan ibadah haji.

3. Bahwa disaat para Penggugat mendatangi Tergugat, Tergugat

menjanjikan menyanggupi memberangkatkan para Penggugat dalam

jangka waktu setahun, oleh penjelasan Tergugat tersebut, para

Penggugat mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji ONH PLUS

dengan menggunakan jasa Tergugat.

4. Bahwa dari penawaran Tergugat yang disampaikannya, akhirnya

Penggugat I dan Penggugat II (suami Isteri) pada awal April 2011

mendaftar untuk melakukan ibadah haji ONH PLUS kepada Tergugat.

Bahwa pada saat mendaftar, Penggugat I dan Penggugat II membayar

uang kepada Tergugat masing-masingnya sebesar US $ 6,700 dan

Rp.3.300.000,- Oleh karenanya untuk total pembayaran Penggugat I dan

II adalah US $ 13.400. dan Rp.6.600,000,- serta sudah dibayar penuh

secara tunai pada tanggal 19 April 2011, dan Tanda terima pembayaran

telah lunas berupa kwitansi. (terlampir).

Bahwa secara keseluruhan Penggugat I dan Penggugat II telah

membayar kepada Tergugat uang pendaftaran, uang Passport serta

uang DAM sebesar US $ 13.400 dan Rp.6.600.000,- . Selain itu,

Penggugat I dan Penggugat II juga sudah mengeluarkan biaya persiapan

pemberangkatan haji sebesar Rp.19.700.000,- seperti diuraikan di

halaman 8 gugatan ini.

5. Bahwa Penggugat III pada tanggal 10 Agustus 2011 bersama anaknya

datang ke Tergugat untuk menanyakan proses pendaftaran haji, karena

Penggugat III ingin sekali berangkat di tahun 2012;

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011 Penggugat III mendaftar untuk

melakukan ibadah haji ONH PLUS di tahun 2012 kepada Tergugat dan

membayar administrasi tersebut dengan 2 tahap, yaitu tahap pertama

sebesar US $ 5,000 yang diterima oleh kasir Tergugat yang bernama

RINA BASYIR, ditambah uang passport sebesar Rp.750.000,- menurut

penjelasan ibu RINA BASYIR “ pemberangkatan pada bulan Oktober

2012.” Penggugat III juga sudah membayar uang perlengkapan haji dan

uang DAM kepada Tergugat sebesar Rp.3.960.000,- Cicilan tahap ke II

sebesar Rp.20.000.000,- selain itu Penggugat III juga sudah

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

Page 193: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan biaya untuk kebutuhan pemberangkatan ibadah Haji

sebesar Rp.39.900.000,- seperti diuraikan di halaman 9 gugatan ini.

Bahwa secara keseluruhan Penggugat III telah mengeluarkan uang

sebesar Rp.108.810.000,- (seratus delapan juta delapan ratus sepuluh

ribu rupiah);

6. Bahwa Penggugat IV dan Penggugat V (suami isteri) pada tanggal 15

Agustus 2011 mendaftar untuk melakukan ibadah haji ONH PLUS

pemberangkatan tahun 2012 kepada Tergugat dan membayar biaya

kepada Tergugat tahap pertama sebesar Rp.86.500.000,- dan tahap

kedua tanggal 27 September 2011 sebesar US $ 230 yang kwitansinya

diberikan langsung oleh RIZA BASYIR sebagai kasir Tergugat.

Bahwa secara keseluruhan Penggugat IV dan Penggugat V telah

membayar uang sebesar Rp.90.000.000,- kepada Tergugat untuk biaya

ibadah haji ONH PLUS dan pembuatan passport. Selain itu, Penggugat

IV dan Penggugat V juga sudah mengeluarkan biaya persiapan naik haji

sebesar Rp.28.000.000,-. Oleh karenanya total yang dikeluarkan oleh

Penggugat IV dan V adalah sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan

belas juta rupiah) seperti diuraikan di halaman 9 gugatan ini.

7. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sewaktu melakukan pendaftaran,

telahbertemu Bapak Semmi, salah satu Direktur Tergugat. Bapak

SEMMI menjelaskan bahwa para Penggugat bisa berangkat pada

musim haji tahun 2012. Bapak Semmi juga memberitahukan bahwa jika

Penggugat I dan Penggugat II ingin berangkat haji ONH Plus tahun 2011

maka perlu biaya tambahan (extra) sebesar Rp.10,000,000, (Sepuluh

juta rupiah) per orang ;

8. Bahwa menjelang musim haji tahun 2012, Penggugat I dan Penggugat II

akhirnya pulang ke kampungnya di Sumatera yaitu di Medan dengan

maksud untuk silaturahmi dengan sanak keluarga lainnya untuk

memohon untuk memohon doa restunya dikarenakan akan berangkat

haji pada tahun 2012,selain itu Penggugat I dan Penggugat II akhirnya

mempersiapkan segala kebutuhan ibadah tersebut baik pakain,

kerudung, sarung dan lain sebagainya;

9. Bahwa pada saat Penggugat I dan Penggugat II datang ke kantor

Tergugat, Tergugat menginformasikan bahwa pada tanggal 30

September 2012 akan diadakan pengarahan MANASIK HAJI yang

berttempat di Hotel Sofyan Jakarta, oleh karenanya Para Penggugat

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

Page 194: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

serta pihak calon haji yang lainnya pun merasa senang mendapatkan

informasi tersebut, karena merasa yakin akan segera diberangkatkan.

10. Bahwa selang beberapa hari, Para Penggugat,mendapatkan SMS dari

pihak agan bahwa “ para Penggugat gagal berangkat karena Visa tidak

bisa diperoleh” oleh karenanya setelah menerima SMS tersebut para

Penggugat mendatangi kantor Tergugat .

Bahwa Tergugat pada saat itu telah menjelaskan bahwa Calon Jama’ah

Haji agar datang kembali pada tanggal 6 Oktober 2012 karena proses

pengurusan Visa akan selesai pada tanggal tersebut dan pada saat itu

pihak Direktur Tergugat sama sekali tidak berada ditempat dan tidak bisa

menjelaskan secara detail atas janji yang telah disampaikan kepada para

Penggugat.

11. Bahwa atas penjelasan yang telah disampaikan hanya melalui SMS hal

ini sangat-sangat menyinggung perasaan Para Penggugat, karena

selaku perusahaan jasa yang cukup terkenal tidak memberitahukan

secara resmi melalui surat akan tetapi hanya melalui SMS.

12. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2012, Penggugat I dan Penggugat II

mendatangi Kantor Tergugat dan meminta ditemukan dengan Direktur

Tergugat dan meminta penjelesan pembatalan Para Penggugat.

Pada saat itu Tergugat melalui direkturnya mau ditemui oleh Penggugat

I dan Penggugat II dan bertemu ditrestoran dekat Kantornya, saat itu

direktur Tergugat yang bernama Zahir menyampaikan akan tetap

mengusahakan untuk mendapatkan VISA,namun apabila visa tersebut

tidak bisa keluar maka pihak Tergugat akan mengwmbalikan uang yang

sudah disetor ditambah umroh gratis atau diberikan kompensasi

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per calon haji yang batal;

Atas penjelasan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II menolak,

karena bila keberangkatan haji dibatalkan maka Para Penggugat merasa

malu terhadap lingkungan, sanak famili dan lingkungan sekitar tempat

tinggal yang sudah terlanjur diberitahukan atas keberangkatan haji ONH

Plus tersebut. Para Penggugat banyak yang stress dan jatuh sakit. Oleh

karenanya Penggugat I dan Penggugat II minta dikembalikan seluruh

biaya yang sudah dibayarkan kepada Tergugat ditambah ganti kerugian

yang dialami Penggugat atas batalnya keberangkatan haji tersebut.

13. Bahwa sejak pertemuan tersebut, TERGUGAT sama sekali tidak bisa

temui dan atau dihubungi oleh Para Penggugat, oleh karenanya para

Penggugat beserta jamaah lainnya mencoba untuk mendatangi

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

Page 195: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Tergugat dengan maksud untuk minta bantuannya agar

diselesaikan mengenai pengembalian uang yang sudah masuk ke

Tergugat.

Bahwa setelah Komisaris Tergugat menghubungi Tergugat, akhirnya

Tergugat menyampaikan minta waktu untuk mengembalikan, akan tetapi

para Penggugat dengan teman-teman lainnya menolak, harus

dikembalikan pada saat itu juga, oleh karenanya melalui perdebatan,

pihak TERGUGAT bersedia menerbitkan Cheque Mundur sebesar

Rp.998.000.000,- yang terdiri dari 2 lembar cheque yang masing-masing

jatuh tempo pada tanggal 15 November 2012. Nilai nominal yang tertulis

dalam cheque tersebut adalah jumlah uang yang sudah dibayarkan

kepada Tergugat oleh 16 orang calon jemaah haji ditambah uang

kompensasi Rp.20.000.000,- per orang. Dari 16 orang calon jemaah haji

tersebut, dalam perjalanan kasus ini, 11 orang calon jemaah haji memilih

untuk menerima tawaran Tergugat untuk diberangkatkan naik haji pada

tahun-tahun berikutnya sehingga tinggal 5 orang calon jemaah haji saja

yang tetapm menuntut pengembalian uang yang sudah dibayarkan

kepada Tergugat berikut uang kompensasi dan ditambah uang ganti

rugi.

Bahwa setelah itu Cheque tersebut dicek kebenarannya di bank mandiri

dan hasilnya Cheque tersebut valid dan bisa diuangkan, namun tanpa

disadari tanggal Cheque tersebut jatuh pada hari libur sehingga tidak

bisa dicairkan, kemudian Para Penggugat menelpon TERGUGAT

tentang tanggal cheque yang jatuh pada hari libur, lalu dijawab oleh

TERGUGAT Cheque tersebut bisa dicairkan lagi pada tanggal 22

November 2012 atau paling lambat akhir bulan November 2012;

Bahwa Cheque tersebut pada tanggal 30 November 2012 dicairkan

melalui Bank BCA atas anjuran Bank Mandiri tetapi ditolak karena

dananya tidak cukup, akhirnya Bank BCA mengeluarkan Dokumen gagal

Kliring, pada saat itu juga para Penggugat Menghubungi TERGUGAT

namun sejak saat itu No. Handphone Tergugat mati hingga Gugatan a-

quo ini diajukan.

14. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat terhadap para Penggugat

yang nyata-nyata telah membayar sejumlah uang untuk melaksanakan

ibadah haji yang telah dijanjikan berangkat pada tahun 2012 namun

pada kenyataannya tidak berangkat serta tidak mengembalikan seluruh

uang milik para Penggugat serta telah mengeluarkan Cheque kosong

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

Page 196: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para Penggugat tersebut percaya adalah merupakan

perbuatan yang dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dan

oleh karenanya kami mohonkan kepada Majelis Hakim untuk

menyatakan bahwa Tergugat nyata-nyata telah melakukan perbuatan

melawan hukum.

15. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap

para Penggugat adalah sebagaimana diatur pada Pasal 1365 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan “tiap perbuatan yang

melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya

untuk mengganti kerugian tersebut “ serta telah memenuhi 5 (lima)

syarat perbuatan melawan hukum, yaitu :

15..a Perbuatan itu melawan Hukum, yaitu Tergugat telah menjanjikan

dengan janji-janji manis sehingga para Penggugat terperdaya dan

mengikuti serta mengeluarkan sejumlah uang agar bisa

diberangkatkan ibadah haji akan tetapi pada kenyataan bohong dan

hanyalah melakukan penipuan belaka, hanya untuk mendapatkan

uang dengan kedok memberangkatkan haji.

15..b Melanggar hak subyektif orang lain, yaitu Tergugat nyata-nyata

telah melanggar hak-hak diri Para Penggugat yang sekian bulan

menunggu dan mengharapkan segera diberangkatkan akan tetapi

hasilnya nihil;

15..c Ada kesalahan/kelalaian, yaitu Tergugat telah menjanjikan kepada

Para Penggugat untuk berangkat haji, mengeluarkan cheque

bodong,membuat para Penggugat malu, dirugikan baik material

maupun immaterial.

Ada kerugian, yaitu kerugian materiil dikarenakan dengan tidak

diberangkatkan Para Penggugat telah dirugikan, telah membayar

lunas, selain itu telah pula mempersiapkan segala kebutuhan untuk

ibadah haji, mengadakan syukuran dll. Selain itu kerugian immaterial

Para Penggugat merasa malu yang tidak terhingga dengan teman

sejawat, tetangga, saudara-saudaranya atas informasi keberangkatan

haji namun ternyata tidak berangkat, oleh karenanya berakibat psikis/

psikologis para Penggugat merasa tergonjang batinnya.

15..d Ada hubungan causal antara kerugian dan kesalahan, yaitu

dengan adanya sikap Tergugat yang telah menjanjikan sesuatu

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

Page 197: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat akan tetapi nihil, mengeluarkan cheque

bodong nyata-nyata telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;

16. Bahwa dengan demikian Kami mohonkan pula kepada Majelis Hakim

yang terhormat agar menyatakan menurut baha Para Penggugat telah

mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial.

17. Bahwa kerugian materiil yang diderita Para Penggugat adalah sebagai

berikut :

Penggugat I dan Penggugat II :

• Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan US $ 13,400 dan

Rp.6.600.000,-

• Biaya Pembelian Perlengkapan : Rp.1.500.000,-

• Biaya Tasyakuran di Kampung : Rp.4.000.000,-

• Biaya Transportasi Ke Medan (2x) : Rp.8.000.000,-

• Biaya Akomodasi : Rp.1.800.000,-

• Biaya Rental Mobil dan Bahan Bakar : Rp.3.000.000,-

• Biaya Pembuatan Passport : Rp.1.000.000,-

• Jumlah kerugian dalam US $ dollar US $ 13,400,-

• Jumlah kerugian dalam rupiah : Rp.6.600.000,-

• Jumlah kerugian materiil pra keberangkatan Rp.19.700.000,-

• Total kerugian Penggugat I dan II adalah sebesar US $ 13,400

(tiga belas ribu empat ratus dollar US) dan Rp.26.300.000,- (dua

puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Penggugat III :

• Biaya pendaftaran yang sudah dikeluarkan:

• Cicilan tahap ke 1 Rp. 43.800.000,-

• Cicilan tahap ke II Rp. 20.400.000,-

• Pembayaran passport Rp. 750.000,-

• Pembayaran uang DAM dan perlengkapan Rp. 3.960.000,-

• Biaya pembelian perlengkapan ibadah haji Rp. 13.000.000,-

• Biaya selamat di Depok Rp. 17.500.000,-

• Biaya selamatan di Padang Rp. 7.000.000,-

• Biaya Tiket pesawat 2 a Rp.800.000,-x 3 Rp. 2.400.000,-

Total kerugian Penggugat III adalah sebesar Rp.108.810.000,-

(seratus delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Penggugat IV dan Penggugat V

• Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan Rp. 88.500.000,-

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

Page 198: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya pembelian perlengkapan ibadah haji Rp. 5.500.000,-

• Biaya pembuatan passport Rp. 1.500.000,-

• Biaya selamatan di kampung Rp. 17.500.000,-

• Biaya selamatan di Jakarta Rp. 2.500.000,-

• Biaya beli Oleh-oleh Rp. 1.000.000,-

• Biaya Tiket Kereta 2 ke Semarang Rp 1.500.000,-

Total kerugian Penggugat IV dan V adalah sebesar Rp.118.000.000,-

(seratus delapan belas juta rupiah) ;

18. Bahwa kerugian immaterial yang dialami Para Penggugat, yaitu tekanan

batin dan psikis/psikologis sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang

telah melakukan menerima sejumlah uang dan menjanjikan akan

memberangkatkan ibadah haji khusus pada tahun 2012 akan tetapi tidak

dilakukan,menanggung malu yang tidak terhingga, yang jika dinilai

dengan uang adalah sebesar masing-masing Penggugat

Rp.1.000.000.000,- sehingga totalnya adalah Rp.5.000.000.000,- (lima

milyar rupiah) ;

19. Bahwa kerugian materiil maupun immateriil tersebut wajib dibayar secara

tunai,sektika,sekaligus dan tanpa syarat oleh Tergugat kepada Para

Penggugat dengan menerima tanda pembayaran yang sah dari Para

Penggugat pada saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum

tetap.

20. Bahwa disamping itu Tergugat wajib pula dihukum untuk membayar

uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

untuk setiap harinya kepada masing-masing Penggugat apabila lalai

untuk mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan

perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

21. Bahwa guna menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia

(illusoir), maka Kami mohonkan dengan hormat kepada Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan agar harta kekayaan milik

Tergugat diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag), berupa sebidang

tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, kantor Agen Travel PT.

ASSURYANIYAH CIPTAN PRIMA Tour & Travel Haji & Umroh yang

berkedudukan Jl. KH. Abdullah Syafii No.68 Bukit Duri, Tebet Jakarta

Selatan.

22. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan atas fakta-fakta

yang dijamin kebenarannya serta didukung oleh Akta Otentik, maka

Kami mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

Page 199: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada upaya Verzet, Banding

dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Kami kemukakan di atas, maka Para

Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan

mengadili perkara ini serta memberi putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;

1. Memerintahkan agar meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas

harta kekayaan Tergugat, berupa sebidang tanah dan bangunan yang

berdiri di atasnya agen Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA Tour

& Travel – Haji & Umroh yang berkedudukan Jl. KH. Abdullah Syafii

No.68 Bukti Duri, Tebet Jakarta Selatan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk

keseluruhan;

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

kepada Para Tergugat ;

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag)

terhadap harta kekayaan milik Tergugat, berupa sebidang tanah dan

bangunan yang berdiri di atasnya agen Travel PT. ASSURYANIYAH

CIPTA PRIMA Tour & Travel – Haji & Umroh yang berkedudukan Jl.

KH.Abdullah Syafii No. 68 Bukit Duri, Tebet Jakarta Selatan.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat telah mengalami

kerugian materiil sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang

dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat, yang jika dirinci adalah

sebagai berikut :

Penggugat I dan Penggugat II :

• Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan US $ 13,400 dan

Rp.6.600.000,-

• Biaya Pembelian Perlengkapan : Rp.1.500.000,-

• Biaya Tasyakuran di Kampung : Rp.4.000.000,-

• Biaya Transportasi Ke Medan (2x) : Rp.8.000.000,-

• Biaya Akomodasi : Rp.1.800.000,-

• Biaya Rental Mobil dan Bahan Bakar : Rp.3.000.000,-

• Biaya Pembuatan Passport : Rp.1.000.000,-

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

Page 200: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Jumlah kerugian dalam US $ dollar US $ 13,400,-

• Jumlah kerugian dalam rupiah : Rp.6.600.000,-

• Jumlah kerugian materiil pra keberangkatan Rp.19.700.000,-

• Total kerugian Penggugat I dan II adalah sebesar US $ 13,400

(tiga belas ribu empat ratus dollar US) dan Rp.26.300.000,- (dua

puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Penggugat III :

• Biaya pendaftaran yang sudah dikeluarkan:

• Cicilan tahap ke 1 Rp. 43.800.000,-

• Cicilan tahap ke II Rp. 20.400.000,-

• Pembayaran passport Rp. 750.000,-

• Pembayaran uang DAM dan perlengkapan Rp. 3.960.000,-

• Biaya pembelian perlengkapan ibadah haji Rp. 13.000.000,-

• Biaya selamat di Depok Rp. 17.500.000,-

• Biaya selamatan di Padang Rp. 7.000.000,-

• Biaya Tiket pesawat 2 a Rp.800.000,-x 3 Rp. 2.400.000,-

Total kerugian Penggugat III adalah sebesar Rp.108.810.000,-

(seratus delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Penggugat IV dan Penggugat V

• Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan Rp. 88.500.000,-

• Biaya pembelian perlengkapan ibadah haji Rp. 5.500.000,-

• Biaya pembuatan passport Rp. 1.500.000,-

• Biaya selamatan di kampung Rp. 17.500.000,-

• Biaya selamatan di Jakarta Rp. 2.500.000,-

• Biaya beli Oleh-oleh Rp. 1.000.000,-

• Biaya Tiket Kereta 2 ke Semarang Rp 1.500.000,-

Total kerugian Penggugat IV dan V adalah sebesar Rp.118.000.000,-

(seratus delapan belas juta rupiah) ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa selain kerugian materiil tersebut di

atas, Para Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yang dialami,

yaitu tekanan batin dan psikis/psikologis sebagai akibat dari perbuatan

Tergugat berupa menerima sejumlah uang dengan menjanjikan akan

memberangkatkan Para Penggugat melaksanakan ibadah haji Khusus

pada tahun 2012 namun kenyataannya tidak dilakukan oleh Tergugat

kepada Para Penggugat, menanggung malu yang tidak terhingga, yang

jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- masing-

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

Page 201: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

masing Penggugat yang ditotalkan berjumlah Rp.5.000.000.000,- (lima

milyar rupiah) ;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk wajib membayar kerugian

immaterial kepada Para Penggugat sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima

milyar rupiah) secara tunai,seketika,sekaligus dan tanpa syarat pada

saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Menghukum kepada Tergugat untuk wajib pula membayar uang paksa

(dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap

harinya kepada masing-masing Penggugat apabila lalai untuk mentaati

putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai

kekuatan hukum tetap.

7. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan ini dapat dijalankan

terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya Verzet,

Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam perkara ini;

9. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan

dalam perkara ini ;

A T A U

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang adil berdasarkan

peradilan yang baik (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk

Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan ABU AHMADI,

SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/SK/AA&A/II/2013 tanggal 1

Februari 2013, dan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya di

persidangan M. ALI MUKTI SIMAMORA, SH., berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 27 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua

belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi sesuai Peraturan

Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk

M.RAZZAD SH.M.H., sebagai Mediator sesuai Penetapan Nomor : 295/

Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Juli 2013 akan tetapi ternyata upaya

perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi

tanggal 18 Juli 2013, maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan

membacakan Surat Gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, yang atas

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

Page 202: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya

sebagaimana perubahan gugatan tanggal 22 Agustus 2013 telah termuat

diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan

jawabannya tertanggal 4 September 2013 yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Para Penggugat menambah dan mengubah Surat Gugatannya.

Bahwa perubahan atau penambahan Gugatan tidak diperbolehkan

apabila perubahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi Tergugat atau

Penggugat (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Maret 1971,

No.209 K/Sip/1970)

1.1.. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat a quo, identitas Tergugat

dirubah dari Direktur Utama menjadi Badan Hukum yakni PT.

Assuryaniyah Cipta Prima.

1.2.. Gugatan Para Penggugat dalam petitumnya sebelum dirubah a

quo tidak memohon “Tergugat telah melakukan PerbuatanHukum”

akan tetapi di Gugatan perubahan Para Penggugat memohonkan

kepada Majelis agar Tergugat dinyatakan telah melakukan

perbuatan melawan hukum ;

Dengan demikian sudah jelas dan terang perubahan gugatan dari

Para Penggugat sudah mengakibatkan kerugian pada Tergugat.

“Perubahan Gugatan dilarang apabila berdasar atas keadaan

hukum yang sama dimohon pelaksanaan suatu hak yang lain,

atau apabila Penggugat mengemukakan keadaan baru sehingga

dengan demikian mohon putusan Hakim tentang suatu

perhubungan hukum antara kedua belah pihak yang lain daripada

yang semula telah dikemukakan “ Hukum Acara Perdata Dalam

Teori dan Praktek, Cetakan ke- VII, hal 47, Ny. Retnowulan

Sutanto,SH., Iskandar Oeripkartawinata,SH.,Penerbit CV Mandar

Maju.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

Page 203: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscurum

Libellum/Obscuur Libel) Karena Gugatan Penggugat

Mencampuradukkan Perbuatan Hukum dan Wanprestasi ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, teori dan praktek hukum acara yang

berlaku, maka suatu gugatan dapat dikatagorikan sebagai “gugatan yang

kabur dan tidak jelas (obsecur libel)” apabila posita gugatan tersebut

tidak relevan dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung

Petitum gugatan (vide : Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember

1982 No.1075/K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuki

melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri.

2.1.. Bahwa dalam gugatan a quo, posita Gugatan sama sekali tidak

relevan dan tidak mendukung petitum gugatan karena :

1.a. Di dalam petitum Gugatan, Penggugat menuntut agar

pengadilan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan

Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para

Penggugat namun disisi lain;

1.b. Dalam posita Gugatan, penggugat secara jelas-jelas

mendasarkan gugatannya pada dalil-dalil mengenai suatu

perbuatan wanprestasi;

2.2.. Untuk membuktikan bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya

pada suatu perbuatan wanprestasi, berikut dikutip posita Gugatan

Penggugat, antara lain :

• menyatakan :

“13….. adalah jumlah uang yang sudah dibayarkan kepada

Tergugat oleh 16 orang calon jemaah haji ditambah uang

kompensasi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per

orang…………………………………………………………….

“14 ……… yang nyata-nyata telah membayar sejumlah

uang untuk melaksanakan ibadah haji yang telah dijanjikan

berangkat pada tahun 2012 namun kenyataannya tidak

berangkat serta tidak mengembalikan seluruh uang milik

Para Penggugat ………………………………………………….

Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa konstruksi yuridis

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bertumpu

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

Page 204: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dan bersandar pada perbuatan Wanprestasi, dengan

demikian inti dasar Gugatan dari Penggugat adalah terkait

dengan perbuatan wanprestasi, walaupun Tergugat

mengakui gagal memberangkatkan jemaah haji untuk tahun

2012 dikarenakan adanya regulasi ditubuh Departemen

Agama RI.

Maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim sependapat

dengan Tergugat bahwa Penggugat telah mengakui bahwa

Gugatan a quo didasarkan pada perbuatan wanprestasi dan

bukan berdasarkan pada perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa Gugatan Diajukan Para Penggugat Tanpa Dasar Hukum

(Onrechmatig Ongegrond) Mengada-ada Serta Bertujuan Hanya Untuk

mendapatkan Keuntungan Finansial Semata ;

Bahwa inti dari Gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan

gagalnya Tergugat memberangkatkan beberapa jemaah haji ONH Plus

untuk tahun 2012.

Adapun gagalnya keberangkatan Para Penggugat diluar dari prediksi

Tergugat, sedangkan gugatan Para Penggugat membangun suatu dalil-

dalil seperti mendapatkan keuntungan walaupun Tergugat sudah

memberikan konpensasi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

per jemaah, hingga mencapai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),

bahwa dalil-dalil tersebut sesungguhnya tidak benar dan tidak berdasar

serta bersifat manipulatif, menyesatkan dan secara licik ingin

menyesatkan Majelis Hakim Yang Terhormat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah selayaknya apa bila

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Terhormat

menolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan

Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari

terjadinya suatu proses peradilan yang tidak memenuhi syarat dan

dilaksanakan atas dasar adanya manipulasi hukum (law manipulation)

dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Hal seperti ini dalam

doktrin hukum yang berkembang dikenal dengan istilah Vexatious

Proceeding dan istilah Vexatious Litigation, yaitu suatu gugatan yang

dilakukan penuh dengan kecurangan.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

Page 205: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil-dalil, fakta-fakta dan dasar

hukum yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas

dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari

dalil-dalil, argument-argument, fakta-fakta dan dasar hukum dari Jawaban

Tergugat dalam Pokok Perkara yang diuraikan dibawah ini.

2. Bahwa Tergugat dengan ini menyangkal, menolak dalil-dalil Penggugat

dan membantah secara tegas segala tuduhan dalam Gugatan yang

disampaikan dan diajukan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas

diakui oleh Tergugat I dan II. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR

Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan

dalil-dalil Gugatannya.

3. Bahwa benar dalil Para Penggugat butir 1 dan 2 dalam Gugatannya,

karena Tergugat tidak saja sudah lama berkecimpung di bidang

pemberangkatan haji Plus, tetapi jaringan ditanah suci Mekkah dan

Pelayanan Tergugat sudah tidak perlu lagi diragukan;

4. Bahwa sebagian benar dalil-dalil Para Penggugat pada butir 3,4,5,6 dan

7 Gugatannya, untuk kami tidak akan membantahnya.

5. Bahwa dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya butir 10 dan 11, adalah

tidak benar dan sangat menyesatkan, karena Penggugat I dan II, dapat

berkomunikasi dengan staff (Riza Basri) baik pada jam kantor maupun

diluar jam kantor dan Tergugat selalu buka dan terbuka buat umum;

6. Bahwa Tergugat secara tegas keberatan dan menolak dalil Penggugat

butir 12, karena tidak benar dan tidak beralasan karena pada tanggal 6

Oktober 2012 itu, semua jemaah yang Visanya tidak keluar dikumpulkan

dan diberi keterangan secara terbuka dan diberi waktu untuk bertanya

secara langsung ;

Pada pertemuan terbuka tersebut Tergugat melalui Direktur Utamanya

menyampaikan apabila Tergugat batal memberangkatkan haji untuk

tahun 2012, Tergugat bersedia mengembalikan 100 % (seratus persen)

dana yang sudah disetorkan kepada Tergugat.

Adapun tuntutan ganti kerugian yang dimaksud Penggugat I dan

Penggugat II terhadap Tergugat tidak didukung dengan bukti-bukti yang

akurat dan otentik, untuk itu tuntutan Penggugat patut dan beralasan

untuk ditolak, sesuai dengan Yurisprudensi Tatap Mahkamah Agung RI.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

Page 206: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

.a No.550K/Sip/1997, tertanggal 8 Mei 1980, yang pada pokoknya

berbunyi “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat

diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-

kerugian yang dituntut.

.b No.492K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 dan Putusan

Mahkamah Agung RI No.1720K/Pdt/1986, tertanggal 18 Agustus

1980, yang intinya berbunyi “Setiap tuntutan ganti rugi harus

disertai perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar

tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi

tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan

tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”

7. Bahwa dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya butir 13, adalah tidak

benar dan sangat menyesatkan, karena sekali lagi Tergugat sampaikan

bahwa Tergugat adalah perusahaan yang sudah lama berdiri dan

keberadaannya sangat jelas jadi tidak benar dalil Penggugat tersebut ;

Adapun rumah yang para Penggugat datangi adalah rumah orang tua dari

Direktur Utama yakni rumah kediaman Ibu DR.Suryani Thahir. Sedangkan

ibu DR. Suryani Thahir bukanlah sebagai Komisaris pada Tergugat.

Cek.No.FN.055052, tanggal 15 Nopember 2012 dan Cek No. FN 055053,

diperuntukan untuk pengembalian dana setoran haji tahun 2012 untuk

jemaah 16 (enam belas) orang, 11 (sebelas) dari 16 (enam belas) jemaah

tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Pengurus Tergugat dan telah

lunas 100 % sedangkan Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan

membuat Laporan Polisi LP/4190/XII/2012/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 5

Desember 2012, dengan atas nama Penggugat V.

8. Bahwa Tergugat secara tegas keberatan dan menolak dalil Penggugat

butir 14 dan 15 sebab tidak benar dan tidak beralasan karena Direktur

Utama Tergugat telah menyanggupi untuk membayar pengembalian uang

yang sudah disetor ke Tergugat, namun Para Tergugat menolak dengan

alasan harus disertai dengan uang ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) ;

9. Bahwa Tergugat secara tegas keberatan dan menolak dalil Penggugat

butir 16,17, 18 dan 19, karena tidak benar dan tidak beralasan serta

hanya mencari keuntungan yang tidak berdasar hukum, karena itu

haruslah ditolak.

10. Bahwa Tergugat secara tegas keberatan dan menolak dalil Penggugat

butir 20 Gugatannya, karena tidak benar dan tidak berdasar menurut

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27

Page 207: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

hukum, mengenai tuntutan Penggugat yang meminta uang paksa

(dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap

hari harus ditolak, sebab bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap

Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972, tertanggal 26 Pebruari 1973;

11. Bahwa Tergugat secara tegas keberatan dan menolak dalil Para

Penggugat butir 21, karena tidak benar dan tidak beralasan menurut

hukum, karena mengenai tuntutan Para Penggugat yang meminta sita

jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya kantor

dan usaha milik Tergugat di Jalan KH. Abdullah Syafii No.68, Bukit Duri

Tebet, harus ditolak, karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan

dalam ketentuan Pasal 227 HIR, yang kutipannya sebagai berikut : “ Sita

Jaminan hanya dapat dilakukan jika ada dugaan kuat bahwa seorang

yang berhutang berusaha menggelapkan atau membawa pergi barang

bergerak atau tetap dengan maksud agar tidak terjangkau oleh yang

berpiutang”.

12. Bahwa Tergugat secara tegas keberatan dan menolak dalil Penggugat

butir 22 Gugatannya, karena putusan tersebut tidak ada kepentingan

yang mendesak, karena Tergugat telah menyediakan pembayaran

dimuka Penyidik Polda Metro Jaya, namun Para Penggugat menolak dan

meminta tambahan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

sebagai ganti rugi.

A. DALAM EKSEPSI :

A..1 Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan

Tergugat ;

A..2 Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet

Ontvankelijke Verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

C. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban yang diajukan oleh

Tergugat;

D. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk

seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat

tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

E. Menyatakan bahwa Tergugat untuk mengembalikan semua biaya

yang sudah diterimanya dari Para Tergugat sebesar

Rp.141.086.000,- (Seratus empat puluh satu juta delapan puluh

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28

Page 208: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan secara tunai,

untuk selebihnya harus ditolak;

F. Menyatakan batal demi hukum uang konpensasi yang akan

diberikan Tergugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta

rupiah) kepada setiap Para Penggugat ;

G. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak

sah dan tidak berharga.

H. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain maka :

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon

putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, selanjutnya

Penggugat telah menanggapi sebagaimana tersebut dalam Replik Penggugat

tertanggal 10 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat a quo, lebih lanjut telah

ditanggapi oleh Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 17 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang bermaterai cukup dan telah

dileges sebagai berikut :

1. P – I : Copy Tanda Terima No.07019411 pembayaran haji Khusus

Rp.600.000,- atas nama SUHAIBAH Datuk Sulaiman dan HUSNI

AZIS tertanggal 19 April 2012 ;

2. P-II : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.072891 ONH atas nama

SUHAIBAH Datuk Sulaiman dan HUSNI AZIS sebesar

Rp.6.000.000,-

3.P-III : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.072890 ONH atas nama

SUHAIBAH Datuk Sulaiman dan HUSNI AZIS sebesar $ USD

13.400 tertanggal 12 Mei 2011 ;

4.P-IV : Copy surat pernyataan yang dibuat olehDirektur PT. Assuryaniyah

tertanggal 08 Oktober 2012 untuk Bapak SUHAIBAH;

5.P-V : Copy surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur PT.

ASSURYANIYAH tertanggal 08 Oktober 2012 untuk HUSNI AZIS;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29

Page 209: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

6.P-VI : Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh A. ZAKA AL FARABI

jabatan bagian Umum PT. ASSURYANIYAH tertanggal 08

Oktober 2012 ;

7. P-VII : Copy Cek No.FN 055052 tanggal 15 November 2012 sebesar

Rp.678.086.000,-

8.P-VIII : Copy Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri untuk Cek

No.FN 055052 tanggal 15 November 2012 sebesar

Rp.678.086.000,;

9.P-IX : Copy Cek No. FN 055053 tanggal 15 November 2012 sebesar

Rp.320.000.000,-

10.P-X : Copy Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri untuk Cek

No. FN 055053 tanggal 15 November 2012 sebesar

Rp.320.000.000,-

11.P-XI : Copy Setoran awal BPIH dari PT. ASSURYANIYAH sebesar $

USD 4.000.00 untuk atas nama HUSNI AZIZ tertanggal 25

Januari 2012 melalui Bank Bukopin;

12.P-XII : Copy Setoran awal BPIH dari PT. ASSURYANIYAH sebesar $

USD 4.000.00 untuk atas nama SUHAIBAH Datuk SULAIMAN

tertanggal 25 Januari 2012 melalui Bank Bukopin;

13.P-XIII : Copy Tanda Bukti Laporan No.TBL/4190/XII/2012/PMJ/

Ditreskrimum Polda Metro Jaya ;

14.P-XIV : Copy Berita Penyitaan barang bukti dari Polda Metro Jaya

tertanggal 24 Mei 2013 ;

Bukti Penggugat III :

15.P-XV : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.0729062 ONH atas nama

NELMAN CHATIB DARUSMAN sebesar Rp.43.800.000,-

tertanggal 12 Agustus 2011 ;

16.P-XVI : Copy Kwitnasi Pembayaran Haji No.07280876 ONH atas nama

NELMA CHATIB DARUSMAN sebesar Rp.20.000.000,- tertanggal

23 Mei 2012 ;

17.P-XVII : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.7280771 ONH untuk

pembuatan passport atas nama NELMA CHATIB DARUSMAN

sebesar Rp.750.000,- tertanggal 27 Oktober 2011 ;

18.P-XVIII: Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.7280937 ONH atas nama

NELMA CHATIB DARUSMAN untuk Pembayaran Perlengkapan

haji sebesar Rp.3.960.000,- tertanggal 10 Agustus 2012 ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30

Page 210: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

19.P-XIX : Copy surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur PT.

ASSURYANIYAH tertanggal 04 Oktober 2012 untuk NELMAN

CHATIB ;

20.P-XX : Copy Cek No.FN 055052 tanggal 15 November 2012 sebesar

Rp.678.086.000,-

21.P-XXI : Copy Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri untuk Cek

No.FN 055052 tanggal 15 November 2012 sebesar

Rp.678.086.000,-

22.P-XXII: Copy Cek No. FN 055053 tanggal 15 November 2012 sebesar

Rp.320.000.000,-

23.P-XXIII: Copy Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri untuk Cek

No. FN 055053 tanggal 15 November 2012 sebesar

Rp.320.000.000,-

24.P-XXIV : Surat Pernyataan pengembalian dan konpensasi sebesar Rp.

20.000.000,- tertanggal 8 Oktober 2012 ;

25.P-XXV : Copy Setoran awal BPIH dari PT. ASSURYANIYAH sebesar $

USD 4.000.00 untuk atas nama NELMAN CHATIB tertanggal 31

Januari 2013 melalui Bank BUKOPIN.

26.P-XXVI : Copy Tanda Bukti Laporan No. TBL/4190/XII/2012/PMJ/

Ditreskrimum Polda Metro Jaya ;

27.P-XXVII: Copy Berita Penyitaan barang Bukti dari Polda Metro Jaya

tertanggal 27 Mei 2013;

Bukti Penggugat IV dan Penggugat V :

28.P-XXVIII: Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.0729069 ONH atas nama

Darto Suprapto dan Rusminiati sebesar Rp.86.500.000,-

tertanggal 15 Agustus 2011 ;

29.P-XXIX: Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.07280689 ONH atas nama

Darto Suprato dan Rusminiati sebesar Rp.2.116.000, tertanggal

27 September 2011 ;

30. P-XXX: Copy Cek No.FN 055052 tanggal 15 November 2012 sebesar

Rp.678.086.000,-

31.P-XXXI : Copy surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur PT.

ASSURYANIYAH tertanggal 04 Oktober 2012 untuk Ibu

Rusminiati ;

32.P-XXXII: Copy Cek No.FN 055052 tanggal 15 November 2012 sebesar

Rp.678.086.000,-

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31

Page 211: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

33.P-XXXIII: Copy Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri untuk Cek

No. FN 055052 tanggal 15 November 2012 sebesar

Rp.678,086.000,-

34.P-XXXIV: Copy Cek No.FN 055053 tanggal 15 November 2012 sebesar

Rp.320.000.000,-

35.P-XXXV : Copy Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri untuk Cek

No. FN 055053 tanggal 15 November 2012 sebesar

Rp.320.000.000,-

36.P-XXXVI: Copy Setoran awal BPIH dari PT. ASSURYANIYAH sebesar $

USD 4.000.00 untuk atas nama DARTO SUPRAPTO tertanggal

27 November 2013 melalui Bank Mandiri.

37.P-XXXVII:Copy Setoran awal BPIH dari PT. ASSURYANIYAH sebesar $

USD 4.000.00 untuk atas nama RUSMINIATI tertanggal 27

November 2013 melalui Bank Mandiri.

38.P-XXXVIII:Copy Tanda Bukti Laporan No.TBL/4190/XII/2012/PMJ/

Ditreskrimum Polda Metro Jaya;

39.P-XXXIX: Copy Berita Penyitaan Barang Bukti dari Polda Metro Jaya

tertanggal 27 Mei 2013 ;

40.P-XXXX: Copy Surat Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati

namun belum ditandatangani tapi pernah direalisasi.

Bukti P-XXVII, P-XXXIX, P-XXXX sesuai dengan aslinya sedangkan lainnya

sesuai dengan foto copy (tidak ada aslinya).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat Penggugat juga

mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah/berjanji menurut

agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya, masing-masing

adalah sebagai berikut :

1. CIHO DARMAWAN BANGUN.

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

• Bahwa saksi Tahu Para Penggugat telah mendaftar haji ONH Plus di

Biro perjalanan Umum Umrah dan Haji Plus melalui Assuryaniyah;

• Bahwa direktur Biro Perjalanan Umum PT.Assuryaniyah Cipta Prima

adalah Bapak H.M. Zahir SA;

• Bahwa Para Penggugat telah mendaftar Haji Plus pada bulan April 2011

dan sudah lunas yang masing-masing sebesar $USD 7000.00;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32

Page 212: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Para Penggugat akan diberangkatkan pada musim haji tahun

2012 namun tidak jadi ;

• Bahwa sudah mengkonfirmasi kepada PT. Assuryaniyah dan bertemu

dengan stafnya yang bernama Zaki Alfarabi Para Penggugat tidak bisa

berangkat atau dibatalkan pemberangkatannya karena tidak mendapat

Visa ;

• Bahwa saksi dan Para Penggugat sudah menghubungi Direktur maupun

Komisarisnya namun tidak ada penyelesaian ;

• Bahwa jamaah yang tidak bisa diberangkatkan ada sekitar 16 orang dan

akan diberikan uang konpensasi sebesar Rp.20.000.000,- per orang ;

• Bahwa yang belum diselesaikan adalah 5 orang jamaah sedangkan

yang lainnya dijanjikan akan diberangkatkan pada tahun berikutnya ;

• Bahwa Para Penggugat sudah diberikan cek namun cek tersebut setelah

dicairkan tidak ada dananya ;

• Bahwa Saksi pernah menghubungi Ibunya Bapak Zahir SA dan akan

diselesaikan namun hingga sekarang belum selesai juga ;

2 FATMAWATI

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

anak kandung Penggugat I dan Penggugat II;

• Bahwa saksi tahu kalau orang tua saksi mendaftar haji ONH Plus di PT.

Assuryaniyah untuk pemberangkatan tahun 2012 ;

• Bahwa Para Penggugat sudah membayar ONH Plus tersebut lunas

sebesar 7500 $ USD ;

• Bahwa Para Penggugat tidak bisa berangkat ke Tanah Suci dengan

alasan tidak dapat Visa ;

• Bahwa Para Penggugat mendaftar untuk berangkat Haji Plus ke PT.

Assuryaniyah karena percaya dengan nama besar Atahiriyah yang

merupakan milik dari Ibunya Bapak H.M. Zahir SA;

• Bahwa Para Penggugat sudah berusaha untuk mencari penyelesaian

dengan pemilik PT. Assuryaniyah namun sampai sekarang belum ada

penyelesaian;

• Bahwa Para Penggugat sudah pernah diberikan Cek pengembalian dan

uang kompensasi namun setelah mau dicairkan dananya tidak ada ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33

Page 213: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya,

Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang diberi materai

cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya yaitu T.1 sampai dengan

T-12 sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 : Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan

Umrah, No.D/596 Tahun 2010;

2.Bukti T – 2 : Akta Notaris Pendirian dan Perubahannya;

3.Bukti T – 3 : KEPMEN Hukum dan Asasi Manusia tentang Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;

4.Bukti T – 4 : Akreditasi;

5.Bukti T – 5 : Surat Keterangan Domicili;

6.Bukti T – 6 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

7.Bukti T – 7 : Tanda Setoran BPIH atas nama Penggugat I ;

8. Bukti T – 8 : Tanda Setoran BPIH atas nama Penggugat II;

9.Bukti T – 9 : Tanda Setoran BPIH atas nama Penggugat III ;

10.Bukti T -10 : Tanda Setoran BPIH atas nama Penggugat IV ;

11.Bukti T -11 : Tanda Setoran BPIH atas nama Penggugat V ;

12.Bukti T – 12 : Cek No.FN 055052 dan Cek No.FN 055053, keduanya

tanggal 15 November 2012 ;

Menimbang, bahwa bukti T- 1, T-2, T-3,T-5, T-6, sesuai dengan aslinya

sedangkan untuk bukti T-4, T-7,T-8,T-9,T-10,T-11 dan T-12 tidak ada aslinya

sesuai foto copy dan Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak, baik Penggugat,

dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 30

Januari 2014, dan akhirnya kedua belah pihak memohon Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi di

persidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara

Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ditunjuk kepada Berita

Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan

dengan putusan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut

dipertimbangkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34

Page 214: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas ;

TENTANG PROVISI :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat ada tuntutan

provisi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan

provisi tersebut.

Menimbang, adapan tuntutan provisi Penggugat yaitu :

Memerintahkan agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta

kekayaan Tergugat, berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri

diatasnya agen travel PT.Assuryaniyah Cipta Prima Tour & Travel – Haji &

Umroh yang berkedudukan Jl. KH.Abdullah Syafii No.68 Bukit Duri, Tebet

Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi Penggugat tersebut di atas,

selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti apapun tentang

adanya dugaan Tergugat akan mengalihkan tanah dan bangunan tersebut dan

hingga saat ini Majelis Hakim belum pernah melakukan penyitaan atas tanah

dan bangunan tersebut.

Menimbang, berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut diatas

Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisional para Penggugat

tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat

telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

.1 Gugatan para Penggugat menambah dan mengubah surat gugatannya,

bahwa dalam gugatan para Penggugat aquo, identitas Tergugat dirubah dari

Direktur Utama menjadi Badan Hukum yakni PT. Assuryaniyah Cipta Prima.

Dan dalam petitum sebelum dirubah aquo tidak memohon Tergugat

melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi digugatan perubahan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35

Page 215: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan

perbuatan melawan hukum;

.2 Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena Penggugat

mencampuradukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Bahwa

dalam gugatan aquo, posita gugatan sama sekali tidak relevan dan tidak

mendukung petitum gugatan karena di dalam petitum gugatan Penggugat

menuntut agar pengadilan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan

perbuatan melawan hukum. Disisi lain posita gugatan Penggugat secara

jelas-jelas mendasarkan gugatannya pada dalil-dalil mengenai suatu

perbuatan wanprestasi.

.3 Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tanpa dasar hukum,mengada-

ada serta bertujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan financial semata.

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat,

Penggugat didalam Repliknya memberikan tanggapan sebagai berikut :

.3..1 Bahwa dalam hukum acara perdata, Penggugat boleh dan

diperkenankan melakukan perubahan selama belum ada masuk kepada

pokok perkara, oleh karenanya alasan Tergugat menolak adalah alasan

yang mengada-ada serta salah tafsir sebagaimana dalil yang disampaikan

oleh Tergugat.

.3..2 Bahwa perbuatan Tergugat telah menjanjikan akan melakukan dan bisa

memberangkatkan haji kepada para Penggugat, namun ternyata Penggugat

hanya dibohongi, oleh karenanya perbuatan tersebut sebagai perbuatan

melawan hukum;

.3..3 Bahwa Tergugatlah yang telah melakukan penipuan malah membalikkan

fakta;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa eksepsi dengan materi yang mengemukakan bahwa Gugatan

para Penggugat menambah dan mengubah surat gugatannya, bahwa dalam

gugatan para Penggugat aquo, identitas Tergugat dirubah dari Direktur Utama

menjadi Badan Hukum yakni PT. Assuryaniyah Cipta Prima. Dan dalam petitum

sebelum dirubah aquo tidak memohon Tergugat melakukan perbuatan melawan

hukum akan tetapi digugatan perubahan para Penggugat memohon agar

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36

Page 216: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis

Hakim berpendapat bahwa oleh karena perubahan gugatan tersebut diajukan

sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dan perubahan atau tambahan

dari gugatan dan hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan

Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri, maka perubahan

gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang mengemukakan

bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena Penggugat

mencampuradukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Bahwa dalam gugatan a quo, posita gugatan sama sekali tidak relevan dan

tidak mendukung petitum gugatan karena di dalam petitum gugatan Penggugat

menuntut agar pengadilan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan

perbuatan melawan hukum. Di sisi lain posita gugatan Penggugat secara jelas-

jelas mendasarkan gugatannya pada dalil-dalil mengenai suatu perbuatan

wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan

para Penggugat khususnya mengenai dasar tuntutan (fundamentum petendi)

dimana dalam gugatan tersebut telah menguraikan tentang kejadian-kejadian

atau peristiwa-peristiwa dan juga mengenai tentang hukum yaitu tentang

adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada

tuntutan, serta identitas para Penggugat dan juga identitas Tergugat juga telah

dicantumkan dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa meskipun hubungan hukum antara para Penggugat

dengan Tergugat diawali dengan perjanjian, namun dalam perjalanannya

hubungan antara para Penggugat dan Tergugat terjadi perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat telah menyerahkan cek

dalam pemenuhan kewajiban Tergugat namun cek tersebut tidak dapat

dicairkan oleh para Penggugat.

Menimbang, dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut

Majelis Hakim gugatan para Penggugat telah memenuhi syarat sebagai suatu

surat Gugatan karena dalam surat gugatannya telah menyebutkan identitas

para pihak, dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37

Page 217: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dasar serta alasan dari pada tuntutan dan juga telah

mencantumkan tuntutan atau petitum.

Dengan demikian uraian surat gugatan para Penggugat telah jelas dan tidak

kabur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi eksepsi

yang mengemukakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat

tanpa dasar hukum, mengada-ada serta bertujuan hanya untuk mendapatkan

keuntungan financial semata.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim

materi eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara dan oleh karena

materi eksepsi tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam

pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi Tergugat haruslah

dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah

diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para pihak Majelis

Hakim menarik kesimpulan ada hal yang diakui dan tidak disangkal oleh

Tergugat.

Menimbang, bahwa hal yang diakui dan tidak perlu dibuktikan lagi

adalah :

• Bahwa Tergugat adalah suatu badan hukum yang bergerak dibidang tour

& travel – haji dan umroh.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38

Page 218: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa para Penggugat adalah para pengguna jasa dari Tergugat,

dimana para Penggugat telah mendaftarkan diri menjadi calon haji dan

pihak Tergugat menjanjikan para Penggugat akan diberangkatkan haji

pada bulan Oktober 2012;

• Bahwa para Penggugat telah melakukan pembayaran biaya haji kepada

Tergugat dan kenyataannya sampai saat ini para Penggugat tidak

diberangkatkan haji oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara para

Penggugat dengan Tergugat adalah apakah pengembalian uang ongkos naik

haji yang telah disetorkan oleh para Penggugat kepada Tergugat telah

dikembalikan oleh Tergugat kepada para Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memenuhi kewajibannya untuk

mengembalikan uang para Penggugat, maka Tergugat telah menerbitkan

Cheque mundur sebesar Rp.998.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh

delapan juta rupiah), dan uang tersebut telah diserahkan kepada para

Penggugat namun kenyataannya Cheque tersebut tidak dapat diuangkan oleh

para Penggugat karena dananya tidak cukup pada Bank yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka

menurut Majelis Hakim Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan

oleh para Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan ganti rugi yang

diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II yaitu :

• Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan US $ 13.400 dan Rp.6.600.000,-

• Biaya Pembelian Perlengkapan : Rp. 1.500.000,-

• Biaya Tasyakuran di Kampung : Rp. 4.000.000,-

• Biaya Transportasi Ke Medan (2x) : Rp. 8.000.000,-

• Biaya Akomodasi : Rp. 1.800.000,-

• Biaya Rental Mobil dan Bahan Bakar : Rp. 3.000.000,-

• Biaya Pembuatan Passport : Rp. 1.000.000,-

• Jumlah kerugian dalam US $ dollar : Rp. US $ 13.400,-

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39

Page 219: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Jumlah kerugian rupiah : Rp. 6.600.000,-

• Jumlah kerugian materiil pra keberangkatan Rp.19.700.000,-

• Total kerugian Penggugat I dan II adalah sebesar US $ 13.400 (tiga belas

ribu empat ratus dollar US) dan Rp.26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga

ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bukti kwitansi yang diajukan oleh Penggugat I

dan Penggugat II yaitu :

1. P – 1 : Copy Tanda Terima No.07019411 pembayaran haji khusus

Rp.600.000,- atas nama SUHAIBAH Datuk Sulaiman dan HUSNI

AZIS tertanggal 19 April 2012;

2.P – II : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.072891 ONH atas nama

SUHAIBAH Datuk Sulaiman dan HUSNI AZIS sebesar

Rp.6.000.000,-

3.P – III : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.072890 ONH atas nama

SUHAIBAH Datuk Sulaiman dan HUSNI AZIS sebesar $ USD

13.400 tertanggal 12 Mei 2011;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I dan

Penggugat II terbukti bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah menyetorkan

sejumlah uang kepada Tergugat yaitu pembayaran haji khusus sebesar

Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Uang pembayaran haji khusus sebesar

Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Pembayaran ongkos naik haji khusus

sebesar $ USD 13.400,- (tiga belas ribu empat ratus Dollar AS).

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat I dan

Penggugat II terbukti bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah menyetorkan

ongkos naik haji sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan

$ USD 13.400,- (tiga belas ribu empat ratus Dollar AS) hingga saat ini Tergugat

belum mengembalikan uang Penggugat I dan Penggugat II, sehingga oleh

karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat haruslah dihukum untuk membayar

kerugian materiil kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.

6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan $ USD 13.400,- (tiga belas

ribu empat ratus Dollar AS), secara tunai dan sekaligus.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan ganti rugi materiil

yang diajukan oleh Penggugat III yaitu :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40

Page 220: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya pendaftaran yang sudah dikeluarkan :

• Cicilan tahap ke 1 : Rp. 43.800.000,-

• Cicilan tahap ke II : Rp. 20.400.000,-

• Pembayaran passport : Rp. 750.000,-

• Pembayaran uang DAM dan perlengkapan : Rp. 3.960.000,-

• Biaya pembelian perlengkapan ibadah haji : Rp.13.000.000,-

• Biaya selamatan di Depok : Rp.17.500.000,-

• Biaya selamatan di Padang : Rp. 7.000.000,-

• Biaya Tiket pesawat 2 a Rp.800.000,- x 3 : Rp. 2.400.000,-

Total kerugian Penggugat III adalah sebesar Rp.108.810.000,- (seratus delapan

juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukt-bukti kwitansi yang diajukan oleh

Penggugat III yaitu :

1.P-XV : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.0729062 ONH atas nama

NELMAN CHATIB DARUSMAN sebesar Rp.43.800.000,-

tertanggal 12 Agustus 2011;

2.P-XVI : Copy Kwitnasi Pembayaran Haji No.07280876 ONH atas nama

NELMA CHATIB DARUSMAN sebesar Rp.20.000.000,- tertanggal

23 Mei 2012;

3.P-XVII : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.7280771 ONH untuk

pembuatan passport atas nama NELMA CHATIB DARUSMAN

sebesar Rp.750.000,- tertanggal 27 Oktober 2011 ;

4.P-XVIII : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.7280937 ONH atas nama

NELMA CHATIB DARUSMAN untuk Pembayaran Perlengkapanb

haji sebesar Rp.3.960.000,- tertanggal 10 Agustus 2012;

5.P-XXV : Copy Setoran awal BPIH dari PT.ASSURYANIYAH sebesar $

USD 4.000.000,- untuk atas nama NELMAN CHATIB tertanggal

31 Januari 2013 melalui Bank BUKOPIN.

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat III

terbukti bahwa Penggugat III telah menyetorkan sejumlah uang kepada

Tergugat yaitu pembayaran haji khusus sebesar Rp.43.800.000,- ( empat puluh

tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Uang pembayaran haji khusus sebesar

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pembayaran ongkos naik haji khusus

sebesar Rp.750.000,-. Pembayaran perlengkapan haji sebesar Rp.3.960.000,-;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41

Page 221: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh

Penggugat III terbukti bahwa Penggugat III telah menyetorkan ongkos naik haji

jumlahnya sebesar Rp.68.510.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus

sepuluh ribu rupiah) dan hingga saat ini Tergugat belum mengembalikan uang

Penggugat III, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat

haruslah dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat III

sebesar Rp.68.510.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu

rupiah), secara tunai dan sekaligus.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan ganti rugi

materiil yang diajukan oleh Penggugat IV dan Penggugat V yaitu :

• Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan Rp.88.500.000,-

• Biaya pembelian perlengkapan ibadah haji Rp. 5.500.000,-

• Biaya pembuatan passport Rp. 1.500.000,-

• Biaya selamatan di Kampung Rp. 17.500.000,-

• Biaya selamatan di Jakarta Rp. 2.500.000,-

• Biaya beli Oleh-oleh Rp. 1.000.000,-

• Biaya Tiket Kereta 2 ke Semarang Rp. 1.500.000,-

Total kerugian Penggugat IV dan V adalah sebesar Rp.118.000.000,- (seratus

delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti kwitansi yang diajukan oleh

Penggugat IV dan Penggugat V yaitu :

1.P-XXVIII : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.0729069 ONH atas nama

Darto Suprapto dan Rusminiati sebesar Rp.86.500.000,-

tertanggal 15 Agustus 2011 ;

2.P-XXIX : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.07280689 ONH atas nama

Darto Suprapto dan Rusminiati sebesar Rp.2.116.000,- tertanggal

27 September 2011 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti kwitansi yang diajukan oleh

Penggugat IV dan Penggugat V terbukti bahwa Penggugat IV dan Penggugat

V telah menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat yaitu pembayaran haji

khusus sebesar Rp.86.500.000,-. Uang pembayaran haji khusus sebesar

Rp.2.116.000,-

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42

Page 222: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat IV dan

Penggugat V terbukti bahwa Penggugat IV dan Penggugat V telah menyetorkan

ongkos naik haji jumlahnya sebesar Rp.87.616.000,- dan hingga saat ini

Tergugat belum mengembalikan uang Penggugat IV dan Penggugat V,

sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat haruslah dihukum

untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat IV dan Penggugat V

sebesar Rp.87.616.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu

rupiah), secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian-kerugian materiil lainnya dari

Para Penggugat tidak dapat dibuktikan dipersidangan baik bukti surat maupun

saksi maka kerugian selebihnya tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai kerugian immaterial, menurut Majelis

Hakim oleh karena para Penggugat gagal berangkat haji, sehingga para

Penggugat mengalami tekanan bathin dan menanggung rasa malu kepada

keluarga dan masyarakat sekitar, maka wajar dan pantas untuk menghukum

Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000,-

(seratus juta rupiah) kepada masing-masing Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dalam angka 7 untuk mohon agar

Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada masing-

masing Penggugat apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini,

terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tuntutan tersebut

tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang untuk menjatuhkan

uang paksa, sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pada angka 8 mengenai putusan

dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi (uitvoerbaar

bij voorraad), karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 180

HIR, sehingga oleh karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah berhasil

membuktikan sebagian dalil gugatannya, sebagaimana yang dipertimbangkan

di atas sehingga oleh karenanya gugatan para Penggugat haruslah dikabulkan

untuk sebagian dan menolak selebihnya.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43

Page 223: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan

sebagian dan para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan

pasal 181 HIR biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan

yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :

• Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI ;

• Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

terhadap para Penggugat ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil terhadap :

• Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta

enam ratus ribu rupiah) dan $ USD 13.400,- (tiga belas ribu empat

ratus Dollar AS), secara tunai dan sekaligus;

• Penggugat III sebesar Rp.68.510.000,- (enam puluh delapan juta lima

ratus sepuluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

• Penggugat IV dan Penggugat V sebesar Rp.87.616.000,- (delapan

puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah), secara tunai dan

sekaligus;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada para

Penggugat masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta

rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44

Page 224: repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45006/1/MAZDA HAMDI...repository.uinjkt.ac.id

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Kamis, tanggal 20 Maret 2014,

oleh H. SYAMSUL EDY, SH.M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan

SOEHARTONO, SH.M.Hum., dan SUWANTO, SH., masing-masing selaku

Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka

untuk umum pada hari ; Senin, tanggal ; 24 Maret 2014, oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh EDI

SUWITNO, SH.MH., Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Kuasa para

PENGGUGAT dan Kuasa TERGUGAT.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

SOEHARTONO,SH.M.Hum. H. SYAMSUL EDY,SH.M.Hum.

S U W A N T O , S. H.

PANITERA PENGGANTI,

EDI SUWITNO, SH.MH.

Biaya-biaya :

Meterai Rp. 6.000,-Redaksi Rp. 5.000,-Pencatatan Rp. 30.000,-ATK Rp. 75.000,-Panggilan Rp. . 400.000,-Jumlah Rp. 516.000,-

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45