Web viewTim dokter menghadapi dilema etika dan hukum dalam menyelesaikan kasus ditemukan 2 ... Selama tindakan berbahaya yang dilakukan dokter sudah sesuai dengan SPM,

SKENARIO 1

Pada suatu kecelakaan kereta api, dua orang pasien, Tn. Mannerberumur 55 tahun dan Nn. Bonny berumur 22 tahun, ditemukan dalam kondisi tertusuk logam besi yang sama sehingga tubuh mereka saling merapat. Kedua pasien dibawa ke IGD RS dengan kondisi sadar. Hasil pemeriksaan tim dokter menemukan bahwa hanya aka nada satu pasien yang dapat diselamatkan sedang satu orang lainnya harus dikorbankan. Tim dokter menghadapi dilemma etika dan hokum dalam menyelesaikan kasus kedua pasien tersebut. Untuk itu tim dokter berdiskusi dengan menggunakan ethical method of reasoning yang terdiri dari tiga langkah yaitu fact deliberation, value deliberation, dan dity deliberation dalam mengambil keputusan penatalaksanaan yang tepat. Dengan memperhatikan aspek hokum ddan prinsip-prinsip bioetika (harm, health benefit, autonomy, dan vulnerability), tim dokter akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan tn. Manner yang memiliki peluang terbesar untuk sembuh dibandingkan Nn. Bonny yang mengalami kerusakan organ tubuh yang sangat luas. Setelah diterangkan mengenai prosedur dan resiko operasi, keduanya bersedia menandatangani lembar informed consent. Pada akhirnya Tn. Manner berhasil diselamatkan sedang Nn. Bonny meninggal dunia.

I KLARIFIKASI ISTILAH

IGD : tempat perawatan pasien gawat darurat di rumah sakit Etika : ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan tentang hak dan

kewajiban moral. Hukum : kumpulan peraturan yang berisi kaidah-kaidah hukum Ethical method of reasoning : metode yang digunakan dalam mengambil keputusan yang

paling tepat dari suatu masalah moral/etika. Fact deliberation : pertimbangan fakta Value deliberation : pertimbangan terhadap nilai Duty deliberation : pertimbangan langkah yang akan diambil Bioetika : studi interdisipliner mengenai masalah yang muncul akibat

perkembangan ilmu biologi dan kedokteran baik skala mikro maupun makro, pada masa sekarang dan masa mendatang.

Harm : bahaya Health benefit : manfaat dari pelanan kesehatan Autonomy : hak seseorang untuk mengambil suatu keputusan atas dasar

kehendaknya sendiri Vulnerability : kerapuhan, kerentanan Informed consent :persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter setelah diberi

penjelasan.

II IDENTIFIKASI MASALAH

1. Tim dokter menghadapi dilema etika dan hukum dalam menyelesaikan kasus ditemukan 2 orang dalam kondisi tertusuk logam besi dimana setelah dilakukan pemeriksaan tim dokter menemukan hanya akan ada 1 pasien yang dapat diselamatkan dan yang lainnya harus dikorbankan.

2. Untuk itu, tim dokter berdiskusi dengan menggunakan ethical method of reasoning yang terdiri dari tiga langkah, yaitu fact deliberation, value deliberation, dan duty deliberation dalam mengambil keputusan penatalaksanaan yang tepat.

3. Dengan memperhatikan aspek hukum dan prinsip-prinsip bioetika (harm, health benefit, autonomy, dan vulnerability), tim dokter akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Tn. Manner yang memiliki peluang terbesar untuk sembuh dibandingkan Nn. Bonny yang mengalami kerusakan organ tubuh luas.

4. Setelah diterangkan mengenai prosedur dan resiko operasi, keduanya bersedia menandatangani lembar informed consent.

III. ANALISIS MASALAH

1. Tim dokter menghadapi dilema etika dan hukum dalam menyelesaikan kasus ditemukan 2 orang dalam kondisi tertusuk logam besi dimana setelah dilakukan pemeriksaan tim dokter menemukan hanya akan ada 1 pasien yang dapat diselamatkan dan yang lainnya harus dikorbankan.a. Apa pengertian etika dan hukum ?

Etika adalah kumpulan peraturan yang berisi kaidah-kaidah hukum yaitu kaidah-kaidah tingkah laku (DR.Willa Chandrawilla, S.H)

Etika adalah sistem nilai atau consensus social tentang perilaku atau tindakan manusia yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak. 4

Etika adalah bagian ilmu filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia dan tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak dan tindakan manusia ini ditentukan bermacam-macam norma, yaitu norma hukum, norma moral, norma agama, dan norma sopan santun. (Martin, 1993 )

Hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa dan berlaku dalam suatu Negara (Rudolfh Von Jhering, 1877-1882)

Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. (Simorangkir dan Woerjono Sastropronoto, 1925)

b. Apa persamaan etika dan hukum ? Sama-sama membahas nilai-nilai perorangan dan nilai-nilai dalam masyarakat Membahas keseimbangan dua kelompok nilai-nilai tersebut Membahas asas-asas fundamental yang mendasari nilai-nilai tersebut.4

Alat untuk mengukur tertibnya hidup masyarakat Sebagai objeknya adalah tingkah laku manusia Mengandung hak dan kewajiban anggota masyakat agar tidak saling merugikan Menggugah kesadaran manusia untuk bersikap manusia. Sumbernya adalah hasil pemikiran para pakar dan pengalaman anggotan senior.3

Keduanya berisi ukuran atau pedoman Keduanya mempunyai sanksi Mengatur tingkah laku manusia6

c. Apa perbedaan etika dan hukum ?

ETIKA HUKUM

Berlaku untuk lingkungan profesi

Berlaku untuk umum

Disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi

Disusun oleh badan pemerintah

Tidak seluruhnya tertulis Tercantum secara terinci dalam kitab undang-undang dan lembaran/ berita Negara

Sanksi berupa tuntunan Sanksi berupa tuntutan

Pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik

Pelanggaran hukum memerlukan bukti fisik3

d. Apa dasar etika dan hukum dari tindakan dokter tersebut?- UU 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran - KODEKI pasal 7d, pasal 2, - Pasal 48 KUHP- Permenkes No 29 tahun 2008- Standar profesi- Permenkes No 585 tahun 2009 tentang Persetujuan Tindakan Medik

2. Untuk itu, tim dokter berdiskusi dengan menggunakan ethical method of reasoning yang terdiri dari tiga langkah, yaitu fact deliberation, value deliberation, dan duty deliberation dalam mengambil keputusan penatalaksanaan yang tepat.a. Apa yang dimaksud ethical method of reasoning ?

- Metode yang digunakan untuk dapat mengambil keputusan yang paling tepat dalam menyelesaikan suatu kasus etika ataupun konflik moral yang terjadi.

b. Apa sajakah langkah-langkah dalam ethical method of reasoning ?- Fact deliberation- Value deliberation - Duty deliberation- Test of consistence- Final decision

c. Apa tujuan ethical method of reasoning ?Tujuan nya adalah untuk dapat mengambil keputusan yang paling tepat ketika menghadapi suatu masalah moral

3. Dengan memperhatikan aspek hukum dan prinsip-prinsip bioetika (harm, health benefit, autonomy, dan vulnerability), tim dokter akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Tn. Manner yang memiliki peluang terbesar untuk sembuh dibandingkan Nn. Bonny yang mengalami kerusakan organ tubuh luas. a. Apakah yang dimaksud dengan bioetika ?

Bioetika adalah studi interdisipliner tentang problem-problem yang ditimbulkan oleh perkembangan dibidang biologi dan ilmu kedokteran baik pada skala mikro maupun pada skala makro, lagi pula tentang dampaknya atas masyarakat luas serta sistim nilainya kini serta sistim nilainya dimasa yang akan dating (Fransese Abel, 4 November 2008)

b. Bagaimana sejarah perkembangan bioetika ?1. Telah terjadi revolusi biomedis dimulai di AS dan berkembang ke Negara-negara industry

lain sejak tahun 1960 an, dan perubahan social2. Telah timbul dampak, isu, atau masalah etika, soosial, hukum, ekonomi, agama,

kependudukan, dan lain-lain sebagai akibat penerapan produk revolusi biomedis itu pada kehidupan dan pelayanan kesehatan manusia.

3. Asas-asas etikak medis tradisional tidak memadai lagi untuk menangani dampak isu atau masalah baru tersebut.

4. Oleh karena itu lahirlah ilmu baru untuk mengakji tentang hal-hal tersebut. Ilmu atau kajian baru tersebut disebut Bioetika.4

c. Apa sajakah prinsip-prinsip bioetika ?- Human dignity and human right- Benefit and harm- Autonomy and individual responsibility - Consent- Person without the capacity to consent- Respect for human vulnerability and personal integrity- Privacy and confidentiality - Equality, justice, and equity - Non discrimination and non stigmatization - Respect for cultural diversity and pluralism- Solidarity and cooperation - Social responsibility and health - Sharing of benefit- Protecting future generation - Protection of the environment, the biosphere, and biodiversity.

d. Sebutkan Kaidah Dasar Bioetika kesehatan ?- Benefit- Non-malefecence- Autonomy- Justice

e. Apakah tindakan tim dokter tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip bioetika (harm, health benefit, autonomy, dan vulnerability)?

- Tindakan tim dokter tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip bioetika.

4. Setelah diterangkan mengenai prosedur dan resiko operasi, keduanya bersedia menandatangani lembar informed consent.a. Apakah pengertian informed consent ?

Informed: artinya telah diberitahukan Consent: persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatudengan demikian informed consent adalahpersetujuan yang diberikan pasien atau keluarga passien kepada dokter setelah diberi penjelasan.

b. Siapa sajakah yang berhak menandatangani informed consent ?- Secara umum pasien itu sendiri- Pasien dewasa (berdasarkan KUH Perdata, dewasa > 21 tahun atau yang sudah

menikah), berfikiran sehat dan tidak dibawah pengampuan (onder curatele)- Orang tua/ wali bagi yang belum dewasa 2

c. Apa tujuan pembuatan informed consent ?- Memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya

tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya.

- Memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena prosedur medik modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko ( Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Pasal 3 ).10

d. Apa manfaat pembuatan informed consent ? Melindungi pasien terhadap segala tindakan medic yang dilakukan tanpa sepengetahuan

pasien. Memberikan perlindungan hukum bagi dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan

bersifat negative.9,10

e. Apa bentuk-bentuk informed consent1. Tersirat atau dianggap telah diberikan (implied consent)- Keadaan normal- Keadaan darurat2. dinyatakan (expressed consent)- lisan- tulisan2

f. Apa saja komponen informed consent?Informed consent mengandung 4 komponen:

1. Pasien harus mempunyai kemampuan, untuk mengambl keputusan2. Dokter harus memberi informasi mengenai tindakan yang hendak dilakukan,

pengetesan atau prosedur, termasuk juga manfaat dan resikonya yang mungkin terjadi.3. Pasien harus dapat memahami informasi yang diberikan4. Pasien harus secara sukarela memberikan izinnya, tanpa ada paksaan atau tekanan.2

g. Apa sajakah landasan hukum tentang informed consent ?- Permenkes No.585 tahun 1989 tentang PTM- PerMenKes no 290/MenKes/Per/III/2008 dan UU no 29 th 2004 Pasal 45 serta- Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2008. - Lampiran SKB IDI No. 319/P/BA./88 - KUH Pidana pasal 351

h. Apakah informasi yang harus disampaikan dokter sebelum memberikan informed consent ?1. Diagnosa 2. tindakan medis yang akan dilakukan.3. Manfaat dan urgensi dari tindakan tersebut.4. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi 5. Konsekwensinya bila tidak dilakukan tindakan tersebut dan alternatif cara pengobatan lain6. Kadangkala biaya yang menyangkut tindakan kedokteran tersebut.8

i. Bagaimanakah format informed consent 9?

Persetujuan tindakan medic

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:Nama :Umur/jenis kelamin :Alamat :Bukti dari/KTP :Menyatakan dengan sesungguhnya telah memberikan

PERSETUJUAN ATAU PENOLAKANUntuk dilakukan tindakan medik berupa:

Terhadp diri saya sendiri/anak/istri/suami/ayah/ibu saya denganNama :Umur/jenis kelamin :Alamat :Dirawat di :No. rekam medik :

Yang tujuan, sifat dan perlunya tindakan medik tersebut diatas, serta resiko yangt ditimbulkan dan uapaya mengatasinya telah cukup dijelaskan oleh dokter dan telah saya mengerti sepenuhnya.Demikian persetujuan ini saya buat dengan penuh kesedaran dan tanpa paksaan.

Yogyakarta. Tgl…..bulan….tahun….

DokterBertanda tangan

yang membuat pernyataan Tanda tangan

Nama lengkap

Saksi dan kelurga pasien

Tanda tangan

nama lengkap

IV. KERANGKA KONSEP

V. HIPOTESIS

Keputusan tim dokter untuk memperioritaskan penyelamatan Tn. Manner dapat dibenarkan dari segi hukum dan bioetik.

VI. LEARNING ISSUE

POKOK BAHASAN

WHAT I KNOW WHAT I DON’T KNOW WHAT I HAVE TO PROVE HOW WILL I LEARN

Etika Defenisi Etika yang mengatur para medis

Pemahaman mengenai KODEKI

Buku Kuliah

dosenHukum kedokteran

Beberapa macam hukum kedokteran

Hukum kedokteran yang mengatur tentang praktik kedokteran

Pemahaman mengenai hukum kedokteran

Buku Kuliah

dosen

Bioetika Pengertian Prinsip-

prinsip

Pngertin harm, health benefit, autonomy, vulnerability

Ethical method of reasoning

Pemahaman mengenai prinsip-prinsip bioetika

Buku Intern

et Kuliah

dosen

Informed consent

Defenisi Tujuan Bentuk

Syarat penandatanganan

Aturan hukum yang melandasi

Format

Pemahaman tentang informed consent

Buku Kuliah

dosen

VII. SINTESIS

Pengertian Etika Kedokteran, Bioetika, dan Hukum Kedokteran, dan Informed Consent

A. Etika Kedokteran

Etik (ethics) berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti akhlak, adat kebiasaan, perasaan, sikap yang baik, yang layak. Menurut KBBI dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1889), etika adalah ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, dak tentang akhlak dan kewajiban moral.

Dua hal yang perlu diingat bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari tentang akhlak manusia sedangkan etik adalah seperangkat asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak tersebut.3

Untuk pekerjaan-pekerjaan profesi (kedokteran, hukum), sangat diperlukan etik profesi. Untuk dunia kedokteran, etik profesi kedokteran merupakan seperangkat perilaku para dokter dan dokter gigi dalam hubungannya dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, dan mitra kerja. Secara nyata pedoman etik kedokteran di Indonesia tergambar pada Kode Etika Kedokteran Indonesia (KODEKI). Selain itu penyelenggaraan etika kedokteran juga didasarkan atas lafal sumpah dan berbagai deklarasi dunia.

B. Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapan hak dan kewajiban baik bagi perseorangan maupun sebagai pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medis, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum, serta sumber-sumber hukum lain.

Hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan itu sendiri.

Perbedaan dan persamaan etika dan hukum adalah sbb:

1. Persamaan - Sama-sama membahas nilai-nilai perorangan dan nilai-nilai dalam masyarakat- Membahas keseimbangan dua kelompok nilai-nilai tersebut- Membahas asas-asas fundamental yang mendasari nilai-nilai tersebut.6

- Alat untuk mengukur tertibnya hidup masyarakat- Sebagai objeknya adalah tingkah laku manusia- Mengandung hak dan kewajiban anggota masyakat agar tidak saling merugikan- Menggugah kesadaran manusia untuk bersikap manusia.- Sumbernya adalah hasil pemikiran para pakar dan pengalaman anggotan senior.3

- Keduanya berisi ukuran atau pedoman- Keduanya mempunyai sanksi- Mengatur tingkah laku manusia 6

2. Perbedaan3

ETIKA HUKUM

Berlaku untuk lingkungan profesi Berlaku untuk umum

Disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi

Disusun oleh badan pemerintah

Tidak seluruhnya tertulis Tercantum secara terinci dalam kitab undang-undang dan lembaran/ berita Negara

Sanksi berupa tuntunan Sanksi berupa tuntutan

Pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik

Pelanggaran hukum memerlukan bukti fisik

Beberapa dasar hukum dalam dunia kedokteran antara lain- UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan- Permenkes No 585 tahun 2009 tentang Persetujuan Tindakan Medik

C. Informed consent

Kata informed consent berasal dari akar kata “informed”, telah diberitahukan dan “consent”, persetujuan yang diberikan seseorang untuk berbuat sesuatu. Jadi dapat diartikan bahwa informed consent adalah persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter untuk melakukan sesuatu.

Di Indonesia sendiri konteks informed consent yang digunakan adalah (PTM) Persetujuan Tindakan Medik (berdasarkan Permenkes 585 tahun 1989).

Pandangan lain mengenai informed consent disampaikan oleh Appelbaum, et.al. yaitu “….. consent as a process, not an event”. Dari pendapat tersebut jelas lah bahwa selainsebagai suatu perjanjian, informed consent juga merupakan suatu proses untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Maka proses sampai terjadinya penandatanganan informed consent dapat dibagi ekdalam 3 fase yaitu:

1. Fase pertama. Dimulai saat pasien datang dengan sukarela ke tempat praktek dokter. Ini telah menunjukan suatu bentuk persetujuan pasien untuk dilakukannya berbagai pemeriksaan yang biasa dan umum dilakukan oleh dokter.

2. Fase kedua. Saat pasien mulai menceritakan keluhannya dalam proses anamnesis. Terjadi persetujuan bahwa dokter boleh mengetahui rahasia kesehatannya.

3. Fase ketiga. Saat dokter mulai melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap pasien.2

Tujuan pembuatan informed consent menurut Permenkes No 29 tahun 2008 pasal 3, yaitu:- Memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak

diperlukan dan secara medic tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien.

- Memberikan perlindungan kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negative, karena prosedur medic modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan medic ada melekat suatu resiko.

Perlu diingat bahwa dasar pembuatan informed consent yang dapat berupa perjanjian tertulis harus memenuhi syarat yaitu:

- Diberikan secara bebas- Diberikan oleh orang yang sanggup membuat perjanjian- Telah dijelaskan bentuk tindakan yang akan dilakukan sehingga pasien dapat memahami tindakan

tersebut perlu dilakukan- Tindakan itu juga dilakukan pada situasi yang sama 7

PTM/informed consent memiliki beberapa bentuk yaitu:

Implied consent Merupakan persetujuan yang diberikan pasien secara tersirat, tanpa pernyataan tegas. Isyarat persetujuan ini ditangkap dokter dari sikap dan tindakan pasien. Biasanya menyangkut tindakan-tindaakan dokter yang telah diketahui secara umum (mengukur tensi, menyuntik, mengambil darah,dll) dan tanpa penjelasan awal. Implied consent lainnya adalah bila pasien dalam keadaan gawat darurat. Untuk pasien dalam keadaan tidak sadar, atau pingsan serta tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medic berada dalam keadaan gawat darurat yang memerlukan tindakan medic segera, tidak diperlukan persetujuan dari siapapun (pasal 11 bab IV)7. Pada keadaan seperti ini berlaku presumed consent, artinya bila pasien dalam keadaan sadar, dianggap akan menyetujui tindakan yang akan dilakukan dokter.2,3

Expressed consent Pernyataan yang dinyatakan secara lisan ataupun tulisan, bila yang dilakukan lebih dari sekedar prosedur pemeriksaan dan tindakan biasa. Khusus persetujuan tertulis adalah untuk tindakan-tindakan yang mengandung resiko tinggi (pasal 3), seperti tindakan pembedahan, tindakan invasive (dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh) lain, tindakan-tindakan non-invasif yang mengandung resiko-resiko tertentu.7

Siapa yang berhak menandatangani informed consent ?

Yang berhak memberikan persetujuan dalam informed consent adalah pasien yang sudah dewasa (diatas 21 tahun atau sudah menikah) dan dalam keadaan sehat mental. Untuk pasien dibawah 21 tahun dan pasien gangguan jiwa yang menandatanginya adlaah orang tua/wali/keluarga/induk semang. Untuk pasien dalam keadaan tidak sadar dan gawat darurat yang memerlukan tindakan medic segera, tidak diperlukan PTM dari siapapun.3

Informasi minimal yang perlu disampaikan oleh seorang dokter sebelum melakukan persetujuan dengan pasien ataupun keluarganya adalah:

- Diagnosis dan tata cara tindakan medis- Tujuan tindakan medis yang akan dilakukan- Alternative tindakan lain dan risikonya- Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi- Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan8

D. Bioetika

Kata bioetika berasal dari kata bios ( kehidupan) dan ethos (nilai moral/akhlak).

Bioetika merupakan studi interdisipliner tentang masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan di bidang biologi dan ilmu kedokteran baik skala mikro maupun makro, masa kini dan masa mendatang (Bertens, 2001)

Perbincangan mengenai bioetika mulai muncul setelah terjadinya berbagai dampak negative akibat perubahan-perubahan besar di banyak bagian dunia sejak tahun 1950an. Perubahan-perubahan tersebut mencakup perubahan dalam lingkungan umum dan lingkungan khusus kesehatan.

a. Perubahan dalam lingkungan umum global - Prombakan tatanan dunia yang berakibat menguatnya tuntutan akan hak-hak social,

ekonomi, dan politik.- Pemaduan ilmu, teknologi, dan bisnis global. Hal ini lambat laun menyebapkan

kecendrungan ilmu dan teknologi juga dipakai sebagai alat dan kekuatan bisnis global- Perkembangan komunikasi, informasi, dan transportasi- Revolusi demografi. Makin banyak penduduk dunia sehingga masalah-maslah menyangkut

masyarakat juga makin bertambah- Dominasi budaya tertentu akibat penguasaan media masa oleh kelompok-kelompok

tertentu.- Krisis moral- Situasi konflik - Degenerasi lingkungan hidup yang banyak menimbulkan masalah global. 4

b. Perubahan dalam lingkungan kesehatan- Perkembangan biologi baru- Perkembangan ilmu kedokteran baru. Hal ini berdampak negative yaitu terjadi pergeseran

system nilai oleh dokter tentang penyakit yang mulai mereduksi konsep manusia seutuhnya menjadi hanya sekumpulan sel dan molekull semata

- Perkembangan teknologi dan alat-alat medis. Hal ini ditakutkan dapat menggeser peran dokter sebagai profesional yang peduli dan merawat pasien menjadi hanya sekedar ahli teknik yang mengoperasikan mesin-mesin kesehatan.

- Perkembangan bioteknologi modern. Menyangkut rekayasa genetika, bayi tabung, dll. 4

Untuk mengatasi permasalah diatas maka dilahirkanlah Universal Declaration on Bioethics and Human Rights pada tanggal 19 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh 191 anggota UNESCO pada waktu itu.

Ada 15 prinsip dasar yang menjadi patokan dasar untuk memutuskan apakah suatu tindakan dapat dilaksanakn atau tidak berdasarkan deklarasi ini. Kelima belas prinsip tersebut yaitu:

1. Human dignity and human right2. Benefit and harm3. Autonomy and human responsibelity4. Consent5. Person without the capacity to consent6. Respect for human vulnerability and personal integrity7. Privacy and confidentially8. Equality, justice, and equity9. Non-discrimination and non-stigmatiitation10. Respect for cultural diversity and pluralism11. Solidarity and cooperation12. Social responsibility and health13. Sharing of benefit14. Protecting future generation15. Protection of the environment, the biosphere, and biodiversity

Tiga dari ke 15 prinsip-prinsip bioetika tersebut yaitu:

- Harm and health benefitHealth benefit merupakan manfaat yang bisa didapat oleh pasien dari tindakan medis tenaga kesehatan. Menurut WHO, sehat memiliki arti tidak hanya sehat fisik dan mental namun juga sehat secara social. Health benefit bisa mencakup pemberian pengobatan sebagai upaya perawatan dan penghilangan ataupun pengurangan penderitaan pasien, perlindungan atupun pencegahan dari suatu penyakit, pengobatan luka-luka non-infection, penanggulangi disability (kecacatan), menyelesaikan masalah kejiawaan atau mental pasien. Harm merupakan dampak negative/ bahaya yang bisa diperoleh pasien dari suatu tindakan medis tenaga kesehatan. Bahaya tersebut dapat berupa bahaya fisik, mental, moral, dan bahaya social/ekonomi.Dalam menjalankan praktik kedokteran, seorang dokter diharuskan untuk memaksimalkan benefit dan meminimalkan harm yang bisa diperoleh pasien dari tindakan medic yang akan dilakukannya.

- AutonomyAutonomi merupakan hak setiap manusia untuk memutuskan hal terbaik bagi dirinya sendiri. Pelaksanaan autonomy sebenarnya amat sejalan dengan tanggung jawab (responsibility). Ketika seseorang telah memutuskan hal yang dianggap terbaik bagi dirinya sendiri, pada saat yang bersamaan iapun harus mulai untuk bertanggung jawab terhadap keputusannya tersebut. Dalam deklarasi bioetik internasional dikatakan bahwa “the

autonomy of person to make decision, while taking responsibility for those decisions and respecting the autonomy of others, is to be respected. For person who are not capable of exercising autonomy, special measures are to be taken to protect their right and interests”. Jadi jelas bahwa setiap orang harus menghormati autonomi orang lain serta memberikan perlindungan pada mereka yang belum dan/ tidak dapat menggunakan autonomi nya karena sebab-sebab tertentu.

- VurnerabilityVulnerability diartikan sebagai sifat mudah serang atau luka3. Secara harafiah vulnerability berarti kerentanan tubuh sesorang karena berbagai sebab terhadap gangguan-gangguan yang bisa berdampak negative bagi diri orang tersebut. Berdasarkan penyebab kerentanan tubuh sesorang dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

Biological or corporeal vulnerabilityBerupa ancaman dari tubuh kita sendiri seperti proses penuaan, penyakit bawaan, dan kematian

Social vulnerabilityBerupa ancaman yang datangnya dari ketidak mampuan seseorang untuk membendung perang dan kriminalitas, prasangka buruk dan diskrimisasi, kekerasan dan perbedaan

Cultural vulnerabilityKerentanan seseorang akibat budaya yang melekat pada lingkungan dimana ia tinggal.

E. Ethical Method of Reasoning

Dalam menangani kasus-kasus atau isu-isu terkait bioetika dapat digunakan metode Ethical Method of Reasoning. Metode ini digunakan untuk dapat mengambil keputusan yang paling tepat dalam menyelesaikan suatu kasus etik yang dilihat dari berbagai disiplin ilmu. Tahap-tahat metode ini adalah sbb:

2. Fact deliberationPertama tentukan masalah utama (konflik moral) dalam suatu kasus lalu indentifikasi semua facta-facta yang ada terkait masalah tersebut.

3. Value deliberationSetelah semua facta-facta terkait masalah moral tersebut diidentifikasi, hal selanjutnya yang dilakukan adalah menentukan fakta utama dari kasus tersebut dan identifikasi semua nilai-nilai (moral, agama, hukum, kesopanan, susila) yang terkait kasus tersebut.

4. Duty deliberationLangkah selanjutnya adalah identifikasi semua langkah yang bisa diambil untuk menyelesaikan permaslahan moral tersebut dengan selalu berusaha untuk tidak mengorbankan salah satu nilai manapun.

5. Test of consistencePada tahap ini, langkah-langkah yang sudah kita identifikasi akan di test apakah benar-benar sesuai dengan hati nurani dan juga hukum yang berlaku.

6. Final decision

Menetapkan langkah terbaik yang akan diambil dalam menghadapi masalah moral tersebut.

F. Isu Etik

Pada suatu kecelakaan kereta api, dua orang pasien, Tn. Manner berumur 55 tahun dan Nn. Bonny berumur 22 tahun, ditemukan dalam kondisi tertusuk logam besi yang sama sehingga tubuh mereka saling merapat. Kedua pasien dibawa ke IGD RS dengan kondisi sadar. Hasil pemeriksaan tim dokter menemukan bahwa hanya akan ada satu pasien yang dapat diselamatkan sedang satu orang lainnya harus dikorbankan. Tim dokter akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Tn. Manner yang memiliki peluang terbesar untuk sembuh dibandingkan Nn. Bonny yang mengalami kerusakan organ tubuh yang sangat luas. Setelah diterangkan mengenai prosedur dan resiko operasi, keduanya bersedia menandatangani lembar informed consent. Pada akhirnya Tn. Manner berhasil diselamatkan sedang Nn. Bonny meninggal dunia.

Apakah tindakan tim dokter tersebut tidak melanggar etika dan hukum?, bagaimana dengan prinsip-prinsip bioetika (harm and benefit, autonomy, dan vulnerability), apakah sudah sesuai?

Pertanyaan tersebutlah yang akan muncul pertama kali untuk menyikapi masalah tersebut.

Dari sisi etika, tim dokter tentunya akan berpegang teguh pada sumpah kedokterannya dan kode etik yang mendasari perilaku mereka dalam mengambil keputusan tersebut. Jika dilihat dari KODEKI adalah sbb:

Pasal 2, seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.

Menurut Leenan, SPM minimal meliputi hal-hal sbb:

- Bekerja secara teliti dan cermat- Sesuai ukuran medis- Sesuai kemampuan rata-rata dibandingkan dokter darii katergori keahlian medis yang sama- Dalam situasi yang sebanding- sarana dan upaya yang memenuhi perbandingan wajar dibandingkan dengan tujuan konkrit

tindakan medik itu.

Pasal 7d, setiap dokter harus senantiasa mengingat kewajiban melindungi hidup makhluk insani.

Dunia praktik kedokteran penuh dengan hal-hal yang tidak terduga dan tidak dapat dihindari. Ketika seorang dokter ditempatkan pada pilhan yang sulit antara mengorbankan seseorang untuk menyelamatkan yang lainnya ataukah mengambil resiko menyelamatkan keduanya namun disisi lain juga meningkatkan resiko kehilangan nyawa kedua pasien, maka pertentangan etika, batin dan hukum akan terjadi. Tidak jarang dokter terpaksa harus melakukan operasi/ cara pengobatan tertentu yang membahayakan karena desakan situasi bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan jiwa pasien. Selama tindakan berbahaya yang dilakukan dokter sudah sesuai dengan SPM, telah memenuhi informed consent, dan dengan tujuan yang luhur untuk menyelamatkan jiwa pasien maka tindakan tersebut tidak dapat dipersalahkan.

Jika dilihat dari segi hukum. Tidak ada satu tuntutan atau pelanggaran hukum yang dapat dikenakan menyangkut masalah Tn. Manner dan Nn.Bonni tersebut. Ada beberapa dasar peniadaan hukuman atau kesalah khusus bidang medic menurut Guwandi, yaitu:

1. Risiko pengobatan (risk of treatment)o Risiko yang inheren atau melekato Reaksi alergiko Komplikasi dalam tubuh pasien

2. Kecelakaan medic3. Kekeliruan penilaian klinis4. Volenti non fit iniura5. Contributory negligence

Selain itu ada pasal-pasal KUHP yang juga dapat meniadakan kukuman dalam praktik kedokteran yaitu :

- Pasal 48 (adanya unsure daya paksa / overmacht)- Pasal 49 (pembelaan diri terpaksa)- Pasal 50 (melaksanakan ketentuan undang-undang)- Pasal 51 (melaksanakan perintah jabatan yang sah)

Jika diperhatikan secara seksama, tindakan tim dokter untuk mengorbankan Nn. Bonny adalah berkaitan dengan adanya daya paksa/ overmacht. Daya paksa tersebut berupa ketiadaan jalan lain yang lebih efektif untuk menyelamatkan hidup kedua pasien tersebut, luka yang dapat menimbulkan infeksi jika tidak segera dioperasi, dan fakta bahwa Tn. Bonny memiliki peluang survive yang lebih besar dari Nn. Bonny. Ditambah lagi bahwa Nn. Bonny (22 tahun) pun menyetujui tindakan yang akan dilakukan tim dokter dalam informed consent sehingga berdasarkan doktrin Volenti Non fit Iniura yang menyatakan bahwa bila seseorang telah mengetahui adanya suatu risiko dan secara sukarela bersedia menanggung risiko tersebut (dalam suatu persetujuan), jika risiko itu benar-benar terjadi maka ia tidak lagi dapat menuntut9.

Menurut prinsip-prinsip bioetika.

Harm and benefitDalam Universal Declaration of Bioethic and Human Right disebutkan bahwa “ in applyingand advancing scientific knowledge, medical practice and associated technologis, direct and indirect benefit to the patients and other affected individuals should be maximized and any possible harm to such individual should be minimized”. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa ketika benefit yang diperoleh lebih besar dari pada harm (bahaya) maka suatu tindakan medis dapat dilakukan. Tindakan operasi dengan memprioritaskan keselamatan Tn. Manner tersebut memiliki benefit yang lebih besar dari pada harm yaitu kemungkinan salah satu dapat bertahan hidup (Tn.Manner) lebih besar dari pada jika tindakan operasi yang dilakukan tanpa mengorbankan Nn. Bonny maka kemungkinan salah satunya dapat survive akan sangat kecil.

Tindakan medis Catatan Prognosis

Operasi dengan fokus pada pengeluaran besi dari kedua tubuh pasien

Tidak mengorbankan salah satu pasien

Tingkat survive kedua pasien akan sangat kecil dan resiko pendarahan hebat akibat kontak besi dan organ tubuh

dapat terjadiOperasi dengan focus pada pengeluaran salah satu pasien dari batang besi

Nn. Bonny dikorbankan karena tingkat survive yang lebih kecil (akibat kerusakan organ tubuh yang lebih parah) dari Tn. Manner

Tingkat survive Tn. Manner menjadi lebih besar. Artinya kemungkinan salah satu pasien selamat menjadi lebih tinggi.

Autonomi Hak-hak pasien untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya sudah dijalankan tim dokter sebagaimana seharusnya. Penjelasan mengenai diagnosis, tindakan medic yang akan dilakukan dan prognosis telah membuahkan suatu persetujuan dalam bentuk informed consent.

Vulnerability Dalam Universal Declaration on Bioethic and Human Right dikatakan bahwa “…. Individuals and group of special vulnerability should be protected and the personal integrity of such individuals respected”. Kerentanan seorang pasien teerhadap bahaya bisa datang dari berbagai sumber. Dalam kasus Tn. Manner dan Nn. Bonny, kedua pasien tersebut dalam posisi vulnerable akibat factor biologi. Mereka rentan oleh infeksi yang akan terjadi dan kerusakan organ yang lebih parah sebagai akibat perlawanan tubuh akan luka yang mereka derita. Jika hal dibiarkan maka mereka bisa mengalami kematian.

Mempertimbangkan aspek vulnerability dari factor biologis itulah maka tim dokter pun akhirnya segera melakukan operasi agar infeksi dan kerusakan oragan tubuh tersebut tidak semakin besar.

Kesimpulan Dari penjelasan tersebut, tindakan tim dokter tidak dapat dipersalahkan dari segi etika dan hukum. Dari segi etika tindakan tim dokter tersebut adalah atas dasar kewajiban dokter untuk menyelamatkan pasien dari kondisi buruk kesehatannya dan tidka menyalahi KODEKI. Dari segi hukum, selama suatu tindakan tidak melenceng dari SPM dan sudah mendapatkan persetujuan pihak-pihak terkait maka tindakan tersebut tidak dapat dituntut. Dari bidang bioetik, pertimbangan bahwa benefit akan lebih besar dari pada harm yang akan muncul, selain itu penghormatan terhadap autonomi pasien dan mempertimbangkan vulnerability pasien yang akan semakin besar maka tindakan tim dokter tersebut pun dapat dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Achadiat, Chrisdiono M. 2007. Dinamika Etika dan Hukum kedokteran dalam Tantangan Zaman. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC

2. Guwandi, Johanes. 2008. Informed Consent. Jakarta: Balai Penerbit FKUI3. Hanafiah, M Jusuf dan Amri Amir. 2009. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 4.

Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC4. Jacobalis, Samsi. 2005. Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bioetika. Jakarta:

CV. Jagung Seto5. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 1998

6. Supriadi, Wila Chandrawila. 2001. Hukum Kedokteran. Bandung : Mandar Maju7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 554/menkes/Per/XII/1982 tentang Panitia Pertimbangan

dan Pembinaan Etika Kedokteran8. Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran9. www.ilunikfk83.com/t143-informed-consent 10. www.scrib.com