PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan keprotokolan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA SALINAN
38
Embed
SALINANjdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1548068689__nomor__tahun... · Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan keprotokolan di
lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Keprotokolan di Lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 13);
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
- 2 -
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan
dengan aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi
yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata
Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada
seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau
kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau
masyarakat.
2. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan
dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat
Negara dan undangan lainnya.
3. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan
oleh Kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsi
tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau
Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
4. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat
Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing
dan/atau Organisasi Internasional, serta Tokoh
Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi di Kementerian.
- 3 -
5. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan
upacara dalam Acara Resmi di Kementerian.
6. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan
pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat
Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau
Organisasi Internasional dan Tokoh Masyarakat Tertentu
dalam Acara Resmi di Kementerian.
7. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat
Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-
Undang.
8. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki
jabatan tertentu dalam pemerintahan Kementerian.
9. Tokoh Masyarakat adalah tokoh masyarakat yang
berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan
Keprotokolan di Kementerian.
10. Tamu adalah tamu dinas Kementerian yang diatur secara
Keprotokolan.
11. Pasangan adalah isteri atau suami dari Tamu Negara,
Tamu Pemerintah, Tamu Lembaga Negara Asing, Pejabat
Negara atau Pejabat Pemerintahan, dan Tokoh Masyarakat
Tertentu.
12. Inspektur Upacara adalah pejabat tertinggi dalam upacara
yang bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya
disampaikan penghormatan oleh barisan yang
mengikuti/melaksanakan upacara.
13. Komandan Upacara adalah pejabat dalam upacara yang
memimpin seluruh barisan upacara termasuk memimpin
penghormatan kepada Inspektur Upacara.
14. Penanggung Jawab Upacara adalah seseorang yang
bertanggung jawab terhadap kegiatan upacara.
15. Pembawa Acara adalah seseorang yang melakukan tugas
untuk mengantarkan jalannya suatu upacara (acara)
sehingga upacara tersebut dapat berlangsung dengan baik
dan lancar.
- 4 -
16. Peserta Upacara adalah kelompok yang mengikuti upacara
sebagai barisan upacara.
17. Petugas Keprotokolan adalah petugas yang melaksanakan
Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi sesuai dengan
aturan Keprotokolan.
18. Protokol Kementerian adalah bagian yang menangani
Keprotokolan yang mengoordinasikan penyelenggaraan
kegiatan Menteri.
19. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah
Putih.
20. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa
resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
21. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah
Indonesia Raya.
22. Kunjungan Kenegaraan adalah kunjungan yang dilakukan
oleh Menteri dalam suatu periode masa jabatan dan baru
pertama kali diadakan dengan tujuan memperkenalkan
diri atau mengawali suatu perjanjian kerja sama kedua
negara dalam bidang tertentu.
23. Kunjungan Resmi adalah kunjungan yang dilakukan oleh
Menteri untuk pertama kalinya atau kunjungan Menteri
untuk kedua kalinya atau lebih dengan tujuan
menindaklanjuti atau mengembangkan suatu perjanjian
kerja sama yang disepakati sebelumnya atau berdasarkan
undangan negara yang bersangkutan.
24. Kunjungan Kerja adalah kunjungan yang ketiga kali atau
lebih oleh Menteri ke negara yang sama atau dalam rangka
menghadiri pertemuan internasional, seperti konferensi
tingkat tinggi.
25. Kunjungan Pribadi adalah kunjungan yang dilakukan
karena keperluan pribadi/khusus dan semaksimal
mungkin mengurangi hal-hal yang bersifat keprotokolan.
- 5 -
26. Undang-Undang Keprotokolan adalah ketentuan
Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan
Tata Penghormatan sebagaimana diatur Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2010, selanjutnya disebut Undang-
Undang Keprotokolan.
27. Organisasi Internasional adalah organisasi antar
pemerintah yang diakui sebagai subyek hukum
internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat
perjanjian internasional.
28. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan
kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa,
percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan
transmigrasi.
29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan
perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
30. Very Important Person yang selanjutnya disingkat VIP
adalah orang yang sangat penting karena kedudukan,
jabatan, atau tingkat sosialnya sehingga mendapat
perlakuan khusus.
BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Petugas Keprotokolan dalam penyelenggaraan kegiatan di
lingkungan Kementerian.
Pasal 3
Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:
a. memberikan penghormatan bagi Pejabat Negara, Pejabat
Pemerintahan, perwakilan negara asing, dan/atau
Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat
Tertentu dan/atau Tamu Negara sesuai dengan
- 6 -
kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat
di lingkungan Kementerian;
b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar
berjalan aman, tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai
dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik
secara nasional maupun internasional di lingkungan
Kementerian; dan
c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar
kelembagaan dan bangsa.
Pasal 4
(1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini,
meliputi:
a. Tata Tempat;
b. Tata Upacara; dan
c. Tata Penghormatan.
(2) Penyelenggaraan Keprotokolan yang menyangkut kegiatan
Menteri dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.
dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh unit
organisasi dibebankan pada anggaran masing-masing
unit organisasi.
BAB XII
PENUTUP
Pasal 60
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Keprotokoleran di
Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi yang tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
- 28 -
Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
Undang Mugopal
Pasal 61
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018
MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
EKO PUTRO SANDJOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1913
- 29 -
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
KEPROTOKOLAN DI KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
A. Tata Tata Upacara di Lingkungan Kementerian
Keterangan:
1. Tiang Bendera 2. Inspektur Upacara 3. Komandan Upacara
4. Kelompok Pengkibar Bendera 5. Pembaca Naskah / Penerima Piagam Penghargaan
6. Korps Musik / Kelompok Paduan Suara 7. Pembawa Acara / Penanggung Jawab Upacara
8. Cadangan PENJAUP, DANUP, dan Petugas lainnya 9. Pejabat Eselon I dan Ibu 10. Pejabat Eselon II dan Kelompok Dharma Wanita
11. Unit Sekretariat Jenderal 12. Unit Inspektorat Jenderal
5
4
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
2
6
7
9 10
3
1
- 30 -
13. Unit Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa 14. Unit Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan
15. Unit Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal 16. Unit Ditjen Pembangunan Daerah Tertentu 17. Unit Ditjen Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi 18. Unit Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi
19. Unit Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi
- 31 -
B. Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil
- 32 -
- 33 -
- 34 -
- 35 -
C. TATA TEMPAT UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI KEMENTERIAN
- 36 -
D. TATA TEMPAT UPACARA PENYAMBUTAN JENAZAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN
- 37 -
E. TATA TEMPAT UPACARA PERSEMAYAMAN JENAZAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN
- 38 -
Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
Undang Mugopal
F. TATA TEMPAT UPACARA PEMAKAMAN JENAZAH DI LINGKUNGAN