PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN NARKOTI KA NAS1ONAL PROVI NSI SU LAWESI TENGGARA DENCaAN KANTOR WLAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA NOMOR NOMOR Pada hari ini Senin, tanggal Delapan belas, bertempat di Kota Kendari, yang 1 Drs. IMRON KORRY : BRIGADIR JENDERAL POLISI 2. SOFYAN, S.Sos., S.H., M.H. PEMBINA UTAMA MADYA PKSl07/lll/Ka/Bu. 02.04/20 1 9/BNNP W25-1 9. HH.05.02 Tahun 201 I TENTANG UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN, LEMBAGA PEMB I NAAN KHUSUS ANAK, DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI WILAYAH SULAWESI TENGGARA belas bulan Maret tahun Dua ribu sembilan bertanda tangan di bawah ini: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, berkedudukan di Jalan Haluoleo Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya di sebut PIHAKKESATU; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, berkedudukan di Jalan Abunawas Nomor 7 Kendari, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 1 { fr
8
Embed
DENCaANlayanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/uploads/12d9f1361fd675...Alamat : Jalan Abunawas Nomor 7 Kendari HP : 0812 4583 5111 Email : [email protected] b. Badan Narkotika
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN NARKOTI KA NAS1ONAL PROVI NSI SU LAWESI TENGGARA
DENCaAN
KANTOR WLAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI TENGGARA
NOMOR
NOMOR
Pada hari ini Senin, tanggal Delapan
belas, bertempat di Kota Kendari, yang
1 Drs. IMRON KORRY :
BRIGADIR JENDERALPOLISI
2. SOFYAN, S.Sos., S.H., M.H.
PEMBINA UTAMA MADYA
PKSl07/lll/Ka/Bu. 02.04/20 1 9/BNNP
W25-1 9. HH.05.02 Tahun 201 I
TENTANG
UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN, LEMBAGA PEMB I NAAN
KHUSUS ANAK, DAN RUMAH TAHANAN NEGARA
DI WILAYAH SULAWESI TENGGARA
belas bulan Maret tahun Dua ribu sembilan
bertanda tangan di bawah ini:
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
Sulawesi Tenggara, berkedudukan di Jalan
Haluoleo Kompleks Bumi Praja Anduonohu
Kendari, karena jabatannya bertindak untuk
dan atas nama Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya di
sebut PIHAKKESATU;
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara,
berkedudukan di Jalan Abunawas Nomor 7
Kendari, karena jabatannya bertindak untuk
dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi
Tenggara untuk selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.
1
{
fr
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut
sebagai PARA PIHAK.
PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut:
1. bahwa untuk melaksanakan lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor 6
Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun
2018-20'19, pada Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak
dan Rumah Tahanan Negara perlu memperhatikan situasi kondisi keamanan dan
ketertiban;
2. bahwa untuk mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan
Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara yang bebas dan bersih dari
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
merupakan tanggung jawab bersama PARA PIHAK, maka perlu dilaksanakan
koordinasi dan kerjasama,
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan
angka 2, perlu dilakukan Perjanjian Kerjasama tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika yang disingkat P4GN, pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah
Tahanan Negara di Wilayah Sulawesi Tenggara.
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 5332);
2
{
5. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang
Prekursor (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5126);
6. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional;
7. lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana
Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-20't9;
8. Perjanjian Kerjasama Antara Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional
dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik lndonesia.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan
Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
Ketentuan Umum
Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:
1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,
baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam
golongan-golongan;
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat
digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel;
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah Unit
Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tempat melaksanakan pembinaan
Narapidana;
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA adalah Unit
Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tempat Anak menjalani masa pidananya;
5. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah Unit Pelaksana
Teknis Pemasyarakatan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Sidang Pengadilan;
3 W
6. Petugas Pemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang
melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan
Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di
Lapas/Rutan;
8. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan
belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
9. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam
Rutan/Lapas untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
Sidang Pengadilan;
10. Sosialiasi adalah penyebarluasan informasi tentang bahaya, sanksi dan dampak
penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
1't. Tes Urine adalah pengambilan sampel urine guna mengevaluasi hrbagai
komponen dalam urine;
12. Penggiat Anti Narkoba adalah orang yang mempunyai inisiatif untuk memberikan
semangat kepada orang lain, kelompok atau komunitas sekitamya untuk
melakukan suatu kegiatan Anti Narkoba;
13. Relawan adalah seseorang yang bersedia mengabdi secara ikhlas, tanpa pamrih
dan tanpa diberi imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai
penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.
Pasal2Maksud dan Tujuan
(1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK dalam
melakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Lapas, LPKA dan
Rutan di Wilayah Sulawesi Tenggara.
(2) Perjanjian Kerjasama ini berlujuan untuk:
a. mewujudkan situasi dan kondisi yang bebas dari penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada Lapas, LPI(A dan
Rutan;
4
{
b. sebagai acuan dalam melaksanakan koordinasi dan kerjasama pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan
prekursor narkotika pada Lapas, LPKA dan Rutan;
c. memudahkan PARA PIHAK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
d. mengefektifl<an sosialisasi dan tes urine bagi petugas pemasyarakatan,
Narapidana, Tahanan dan Anak di Lapas, LPI(A dan Rutan;
e. membentuk relawanlpenggiat anti narkoba pada Lapas, LpKA dan Rutan.
Pasal 3
Ruang Lingkup
Ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika dan prekursor narkotika pada Lapas, LPI(A dan Rutan dilakukan
dalam bentuk sosialisasi, tes urine dan pembentukan relawanlpenggiat anti narkoba
yang dilakukan bersama oleh PARA PIHAK sesuai tingkatan koordinasi.
Pasal 4
Sosialisasi
(1) Sasaran Sosialisasi dilakukan terhadap Petugas Pemasyarakatan, Narapidana,
Tahanan dan Anak;
(2) Waktu pelaksanaan Sosialisasi diselenggarakan pada jam kerja dan dilakukan
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
(3) Tempat penyelenggaraan Sosialisasi di aula, masjid atau tempat lain yang
berada di dalam lingkungan Lapas/LPKA,/Rutan dengan pengawasan petugas
LapaVLPKA/Rutan;
(4) Narasumber Sosialisasi berasal dari Badan Narkotika Nasional.
Pasal 5
Tes Urine
(1) Sasaran Tes Urine dilakukan terhadap Petugas Pemasyarakatan, Narapidana,
Tahanan dan Anak;
t'I
(2) Waktu pelaksanaan Tes Urine diselenggarakan pada jam keda dan dilakukan
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
(3) Tempat penyelenggaraan Tes Urine di aula atau tempat lain yang berada di
dalam lingkungan LapasllPKAlRutan dengan pengawasan petugas
Lapas/LPKA/Rutan;
(4) Petugas Tes Urine berasal dari Badan Narkotika Nasional dan dibantu oleh
petugas medis Lapas/LPKA/Rutan.
Pasal 6
Relawan/Penggiat Anti Narkoba
(1) PIHAK KEDUA menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam
pelaksanaan pembentukan Relawan/Penggiat Anti Narkoba;
(2) PIHAK KEDUA menyiapkan Person ln Charge (PlC) pada Lapas, LPKA, dan
Rutan untuk menginput kegiatan yang telah dilaksanakan melalui aplikasi;
(3) PARA PIHAK mempublikasikan kegiatan tentang bahaya narkoba ke media yang
dimiliki.
Pasal 7
Monitoring Dan Evaluasi
PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 8
Ketentuan Lain
(1) PARA PIHAK pada saat melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Tes Urine
memakai tanda pengenal;
(2) PARA PIHAK dapat mengikutsertakan wartawan dalam pelaksanaan kegiatan
Sosialisasi dan Tes Urine.
6 fra
Pasal 9
Jangka Waktu
(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak ditandatangi PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri
dengan persetujuan PARA PIHAK;
(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama
ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka
pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya,
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini;
(3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan atau diakhiri
sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud ayat (2), maka
pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung
jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat
pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
(4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini, dalam hal
terjadi keadaan force majeurelkeadaan kahar yang tidak dapat diatasi, maka
PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
Pasal 10
Korespondesi
(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian
Kerjasama, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan yang bertanggung
jawab sebagai penghubung yang di tetapkan sebagai berikut;
a. Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara