Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016 1 LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tanah Bumbu dibentuk berdasarkan undang- undang nomor 2 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Tanah Bumbu dan kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan dan peraturan Bupati nomor 25 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata cara unsur-unsur organiasai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Tanah Bumbu. B. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tanah Bumbu sebagi berikut : a. Perumuasan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-udangan yang berlaku. b. Pembinaan teknis, pengawasan, pengaturan, pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dalam kegiatan perindustrian. c. Pembinaan teknis, pengawasan, pengaturan kegiatan perdagangan d. Pembinaan teknis, pengawasan, pengaturan kegiatan koperasi dan usaha kecil menegah
50
Embed
BABsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/Disperindagkop-2016.pdf · a. UUD 1945 pasal 4 ayat 1 b. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
1LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
BAB I.PENDAHULUAN
A. Latar BelakangDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Tanah Bumbu dibentuk berdasarkan undang-
undang nomor 2 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Tanah
Bumbu dan kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan dan
peraturan Bupati nomor 25 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi,
uraian tugas dan tata cara unsur-unsur organiasai Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
kabupaten Tanah Bumbu.
B. Tugas Pokok dan FungsiTugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tanah Bumbu sebagi berikut :
a. Perumuasan kebijakan teknis dibidang Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
peraturan perundang-udangan yang berlaku.
b. Pembinaan teknis, pengawasan, pengaturan, pelaksanaan
penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dalam
kegiatan perindustrian.
c. Pembinaan teknis, pengawasan, pengaturan kegiatan
perdagangan
d. Pembinaan teknis, pengawasan, pengaturan kegiatan koperasi
dan usaha kecil menegah
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
2LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
e. Pemberian rekomendasi
f. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
C. Visi dan MisiVisiTerwujudnya Perekonomian Dan Kemakmuran Masyarakat Tanah
Bumbu Berbasis Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.
Misi
a. Meningkatkan koordinasi program pembinaan, pengembangan
dan pengawasan di bidang Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
b. Mewujudkan industri yang berbasis sumber daya lokal,
berwawasan lingkungan yang produktif, kompetitif dan
marketable.
c. Mewujudkan perdagangan yang sehat, menumbuhkan
kepercayaan pasar, menjaga stabilitas harga dan distribusi
barang.
d. Mewujudkan koperasi berkualitas yang didukung partisipasi
aktif anggota perekonomian yang berbasis ekonomi
kerakyatan.
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
3LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
D. Struktur OrganisasiSusunan struktur organisasi Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten
Tanah Bumbu adalaha sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan
c. Kapala Bidang Perindustrian
- Kepala Seksi Pengembangan Industri dan Teknologi
- Kepala Seksi Bina Produksi
d. Kepala Bidang Perdagangan
- Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan
Konsumen
- Kepala Seksi Bina Informasi dan Promosi
e. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Kepala Seksi Usaha Kecil Menengah
- Kepala Seksi Bina Koperasi
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Tanah Bumbu memiliki pegawai sebanyak 44 orang yang
terdiri dari :
Golongan IV : 6 Orang
Golongan III : 18 Orang
Golongan II : 6 Orang
PTT Umum : 6 Orang
PTT Khusus : 8 Orang
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
4LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
E. Dasar HukumDasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :
a. UUD 1945 pasal 4 ayat 1
b. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas KKN
c. UU Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas KKN
d. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang LAKIP
e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keuangan
Daerah
f. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
g. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi
Kalimantan Selatan
h. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah pengganti
undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan
undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah menjadi undang-undang.
i. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
j. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga
k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
5LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional
n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
o. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah
p. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang
tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa
r. Peraturan daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang rencana
pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD)
s. Peraturan daerah nomor 17 tahun 2011 tentang rencana
pembangunan jangaka menengah daerah (RPJMD)
t. Peraturan daerah kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 tahun
2007 tentang Pembentukan kedudukan tugas pokok dan
susunan organisasi Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD
kabupaten Tanah Bumbu
u. Peraturan daerah kabupaten Tanah Bumbu nomor 16 tahun
2007 tetang Struktur Organiasi Satuan Kerja (SOTK)
pemerintah kabupaten Tanah Bumbu
v. Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 25 tahun 2008 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Cara Kerja
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
6LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Unsur-unsur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tanah
Bumbu
w. Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 28 tahun 2014 tentang
Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu
x. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
F. Isu-isu StrategisPosisi Isu Strategis ada 5 ( lima ) Isu pokok atau Primer, yang
mempunyai korelasi dengan kegiatan Disperindagkop & UKM
Kabupaten Tanah Bumbu berisikan mengenai :
a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan dampak
yang terkait dengan pelayanan SKPD
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD
c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM
dan MDGs (Millenium Development Goals)
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
e. Formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis prioritas tahun yang direncanakan.
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
7LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
dan Usaha Kecil Menegah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada
masyarakat dan pelaku usaha di bidang Perindustrian, Perdagangan,
maupun Pengembangan Koperasi dan UKM. Penyelenggaraan
Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Kabupaten Tanah Bumbu
kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan
kepastian pelayanan.
Pembangunan dalam bidang Industri secara umum diarahkan
untuk peningkatan produktifitas, efesiensi dan penyerapan tenaga
kerja dan secara khusus memfokuskan terhadap pembinaan Industri
Kecil dan Menengah untuk mendorong terciptanya klaster-klaster
industri yang memiliki skala ekonomis, dan pengembangan industri
berbasis potensi sumberdaya lokal. Fungsi bidang industri adalah
untuk :
1. Menyusun rencana kegiatan bidang Industri sebagai acuan
pelaksanaan tugas untuk pelayanan masyarakat;
2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan
pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Industri;
3. Melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan dan
pengembangan kemampuan serta ketrampilan bagi pengusaha
industri;
4. Memberikan pelayanan dan bimbingan terhadap kelancaran
pengadaan barang modal peralatan, bahan baku, bahan penolong
serta penerapan standar mutu, pengawasan mutu, diversifikasi
produk dan inovasi teknologi Industri;
5. Membina hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah,instansi
pemerintah/lembaga-lembaga/asosiasi terkait lainnya dalam rangka
kegiatan promosi dan investasi di bidang Industri;
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
8LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
pelaksanaan kebijaksanaan, pembinaan dan pengembangan usaha
Industri;
7. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
dibidang tugasnya.
Dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD pada Dinas
Perindagkop dan UKM dimana orientasi dan fokus pelayanan di
bidang perdagangan adalah tumbuh dan berkembangnya peluang
usaha perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Fokus
tugas layanan bidang perdagangan sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kegiatan bidang usaha perdagangan sebagai
acuan pelaksanaan tugas kepada masyarakat;
2. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan tugas / kegiatan bidang
perdagangan;
3. Melaksanakan pelayanan umum / penerbitan surat rekomendasi
dan register BBM;
4. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan
usaha;
5. Menyiapkan data pendaftaran data usaha perdagangan sesuai
ketentuan yang berlaku;
6. Menyiapkan dan menyusun bahan penyuluhan dan memberikan
bimbingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha;
7. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengusaha terutama
pengusaha sektor formal dan informal dalam melaksanakan
kegiatan perdagangan;
8. Menyiapkan bahan, menganalisa dan mengevaluasi data /
informasi serta bahan pengendalian kegiatan penyediaan dan
penyaluran barang dan jasa dibidang usaha perdagangan;
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
9LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
9. Melaksanakan pembinaan, koordinasi maupun pengawasan
pendaftaran perusahaan pemantauan penyediaan dan penyaluran
barang dan jasa, dan bimbingan usaha promosi;
10. Menyiapkan dan menyusun bahan bimbingan teknis pembinaan
pendaftaran perusahaan;
11. Menyiapkan bahan untuk penyajian buku induk perusahaan dalam
rangka meningkatkan kemampuan pengusaha untuk
memanfaatkan buku daftar perusahaan;
12. Memonitor, mengevaluasi rencana dan program pembinaan dan
pengendalian kegiatan usaha perdagangan yang antara lain
meliputi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya serta
menyusun perbaikan atau pemecahan masalah;
13.Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
dibidang tugasnya.
Untuk menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, dan
pengawasan di bidang koperasi dan UKM, maka Bidang Koperasi dan
UKM mempunyai tugas :
1. Menyusun program pembinaan dan pengawasan di bidang
koperasi dan usaha kecil menengah
2. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan kegiatan pembinaan
koperasi dan usaha kecil menengah
3. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan serta
koordinasi dan pengawasan koperasi dan usaha kecil menengah
4. Kerjasama dan koordinasi antar instansi tentang pembinaan dan
pengembangan peserta pengawasan koperasi dan usaha kecil
menengah
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
10LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil
Menegahdalam pelaksanaan tugas fungsinya sebagai Pembinaan
teknis, pengawasan, koordinasi, pengaturan pengembangan kegiatan
di bidang perindustrian, perdagangan koperasi dan UKM tidak dapat
secara maksimal menjalankan fungsinya apabila tanpa adanya
koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain. Hal ini disebabkan
banyak faktor yang mempengaruhi baik secara teknis, kebijakan, fungsi
maupun fasilitas.
Adapun isu-isu Strategis yang terbangun sebagai landasan
pelaksanaan program kegiatan Bidang Perindustrian adalah :
a. Peningkatan produktivitas dari segi kualitas dan kuantitas produk-
produk IKM
b. Peningkatan daya saing produk lokal
c. Terciptanya SDM yang mandiri dan Unggul
d. Pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat desa
e. Penciptaan lapangan kerja dalam rangka penuntasan
pengangguran dan kemiskinan
Sedangkan dalam bidang perdagangan Isu-isu yang dilaksanakan dan
dikembangkan adalah sebagai berikut :
a. Pengentasan pengangguran dan kemiskinan
b. Produktifitas dan tingkat pendapatan merata
c. Pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal
d. Kualitas SDM di bidang pengelola usaha / wirausaha
e. Daya saing produk lokal
f. Akses layanan informasi / promosi dan sarana prasarana
perdagangan
g. Pengembangan sentra perdagangan menjadi gerbang dan
pusat niaga terdepan di kalimantan selatan.
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
11LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Berdasar target yang ingin dicapai maka arah pembangunan
harus dimulai dari kondisi riil dilapangan untuk dievaluasi dan dianalisis
sehingga didapat ISU STRATEGIS yang akan dilaksanakan dan
dikembangkan. Bidang Koperasi dan UKM dalam program kegiatannya
yang berorientasi pada isu sebagai berikut :
a. Meningkatkan produktifitas pendapatan masyarakat melalui
ekonomi kerakyatan ( Usaha Koperasi dan UMKM ).
b. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati
diri koperasi
c. Menumbuh kembangkan koperasi berkualitas dan UMKM yang
profesional
d. Pengembangan kualitas SDM pengelolaan administrasi
manajemen koperasi dan UKM.
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
12LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
B A B. IIPERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGISRencana Strategis merupakan perencanaan yang memuat
gambaran keadaan yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten
Tanah Bumbu priode 2016
B. VISI DAN MISIVisiTerwujudnya Perekonomian Dan Kemakmuran Masyarakat Tanah
Bumbu Berbasis Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.
Misi
a. Meningkatkan koordinasi program pembinaan, pengembangan
dan pengawasan di bidang Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
b. Mewujudkan industri yang berbasis sumber daya lokal,
berwawasan lingkungan yang produktif, kompetitif dan
marketable.
c. Mewujudkan perdagangan yang sehat, menumbuhkan
kepercayaan pasar, menjaga stabilitas harga dan distribusi
barang.
d. Mewujudkan koperasi berkualitas yang didukung partisipasi
aktif anggota perekonomian yang berbasis ekonomi
kerakyatan.
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
13LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
C. TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGIAdapun Tujuan, Sasaran Kebijakan dan Strategi dari Misi yang
pertama Meningkatkan Koordinasi Program Pembinaan,Pengembangan Dan Pengawasan Di Bidang Perindustrian,Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah adalah :
Tujuan :
Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dibidang
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam
melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Kebijakan
Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan perekonomian
lokal sesuai arah kebijakan Pemerintah Pusat
Sasaran :
Terwujudnya laporan analisis potensi produk unggulan
daerah
Adanya penyediaan dan perjanjian kredit usaha
Terlakasananya pengawasan peredaran barang dan jasa
Terlaksananya pembinaan pengembangan usaha
Strategi :
Menumbuhkembangkan rasa kekeluargaan antar karyawan
sehingga pekerjaan terselesaikan dengan saling
melengkapi
Kebijakan :
Melakukan silang pekerjaan lintas bidang untuk melengkapi
kekurangan karyawan
Tujuan, Sasaran Kebijakan dan Strategi Misi yang kedua
Mewujudkan Industri Yang Berbasis Sumber Daya Lokal,Berwawasan Lingkungan Yang Produktif, Kompetitif DanMarketable adalah :
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
14LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Tujuan :
Peningkatan inovasi produk kreatif dengan menciptakan
sentra industri lokal
Sasaran :
Terlaksananya Diklat aneka produk kreatif
Meningkatnya kualitas SDM di bidang pengembangan
usaha dan produksi
Terwujudnya sentra industri (Klaster Industri) berbasis lokal
dengan pengembangan One Village One Product (OVOP)
Terwujudnya KAWASAN INDUSTRI BATULICIN
Strategi :
Menumbuhkan dan mengembangkan industri, khususnya
industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis potensi
sumber daya lokal
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di
bidang industri
Mengitrodusir teknologi industri tepat guna yang produktif
marketable
Meningkatkan bantuan perkuatan dan perluasan pangsa
industri
Meningkatkan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak
lanjut pengembagan IKM
Kebijakan :
Menumbuhkan dan mengembangkan sentra-sentra usaha
industri skala kecil dan menegah yang produktif dan efesien
yang mengutamakan pemanfaatan potensi sumber daya
setempat.
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
15LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Tujuan, Sasaran Kebijakan dan Strategi misi yang ketiga,
Mewujudkan Perdagangan Yang Sehat, MenumbuhkanKepercayaan Pasar, Menjaga Stabilitas Harga Dan DistribusiBarang, adalah :
Tujuan :
Menciptakan iklim usaha perdagangan yang kondussif
dalam rangka pemanfaatan potensi lokal yang kompetitif.
Sasaran :
Terbangunnya sarana promosi/showroom produk lokal
unggulan.
Terlaksananya Promosi/Expo tingkat lokal, regional,
nasional dan internasional
Terwujudnya kontrak kerjasama dengan mitra usaha
Meningkatnya kualitas/kuantitas produk dan peluang pasar
dalam negeri maupun ekspor
Terwujudnya kontrak kerjasama dagang Mitra Usaha
Meningkatnya kualitas/kuantitas produk dan peluang pasar