Sub Bagian Humas {anlTata Usaha BPK Rl Perwakilan Frovinsi Bali 'h'*-Iil#*,tj I fW$ Bali i Pnst (q /4" lr l'-\ f:'i' -- ili. q;i: &;iiiEt 'tt;l*/ \E-=\-?a Prioritas Program Sandang, Pangan, dan Papan,, Ke a DPRD dan Bupati Teken OU RPJMD 2016-2027 KETUA DPRf, Putu Parwata da Badung Nyoman meuandatangani epahaman (MotD cangan Pemba Menengah Daerah 20L6-202L. Acara ung pati kes- Ran- ) ebut digelar di lantai ti Dewarl Selasa Nyoman Karyana Sunartha, seda Badirng didampi Ketut Suiasa. Acz juga dihadiri han anggotaDewanse SKPD diPemkab PutuParwata tannya mengatakarl awal RPJMD 2016- memuat kebijakan dan program prioritas y tai kebutuhan anggi disampaikan dan Bupati Badung, 16 Beranjakdari latif dan politis, melaksanakan membahas secala malaton kerja Pansus RP, SKPD terkait pada Mei, sehinggaMoU datangani oleh danKetuaDPRD diatur dalam pasal Perpres No. 54 "Dengan begitu, gananMoUinidapat kan jauh lebih awal waktu yang r dua minggu kepala daerah," Usai pati Giri Prasta terima kasih Badung karena jalankan amanat Menurutnya, RP, gram, pihaknya memastikan pmgram tersebut komprehensif dari sektor hulu, tengah dan hilir. Soal pakaian, Bupati me- mastikan sudah mencukupi. Terkait papan, katanya, masih ada 15.000 warga miskin yang perlu mendapat perhatian di sektor hunian ini Untuk itu. masyarakat ditanggung mela- lui satu kartu ini, hanva harus di kelas III sesuai ketentuan. Terkait infrastruktur, Bupati juga menyatakan telah me- mikirkan. Pembangunan nng rood, shnrtcut danuruderposs dt Badung Sel4tan menghabiskar Rp 900 miliar. (ad1l22) 4 0. 1 MOU - Ketua DPRD Bad.ung Putu Parwato don Bupati Giri Prasta rnenyepohati RPJMD 201&2021. Kesep-aha- man ini d.itand,ai dengan penand.atangonan Mo(J. plLan roh dalam mengol4h pihaknya akan menerapkan APBD. Setelah penandatan- dua pola yakni bedah rumah ganan RPJMD, baru masuk ke dan rehab mmah. Bedah rumah rencana keda tahunan. 'Ada akan dianggarkan Rp b0 juta program yang harus selesai dan tiap nrmah me-;hLi dua pada 2017, 2018 atau 2020 kamartidq,satukamartamu, melalui tahapan musrenbang satu ruangibebas, dapur serta datre-nstra," katanya. kamar nt+di. Jika dirancang * Pada kesempatan itu, Giri b00 unit tiap tahun, .nggarai Prasta menekan\an program yangdibutqhkanRp2b6iliar. yan-g menjadi skala priori- "Pemkab pasih mampu un- tas berupa sandang, pangan, tuk melaksanakan," tegasnya dan papan. Saat ini, Bupati iembari menambahkan]rehal pengqku sudah melakukan rumah tentu saja menyangkut konsolidasi untuk memper- bagian-bagian rnmah y"arrg oleh.data valid. Soal pangan, rusak seperti plafon, atap dai pihaknya sudah mulai menghi- sebagarnya. tung produksi beras per hari, Di sektor kesehatan. minggnrdanpertahun.Apakah pihaknya akan menerapkan sudahme_ncukupi,kurangatau Kartu Badung Sehat (KBS). surplw. Dalam bembuat pro- Semua kebutuhan kesehatan Kan Bu- n- usr. Edisi : Hal : Rob', ,lo4 $^ei Bot6 3ll il ry
7
Embed
-?akonsolidasi untuk memper- bagian-bagian rnmah y"arrg oleh.data valid. Soal pangan, rusak seperti plafon, atap dai pihaknya sudah mulai menghi- sebagarnya. tung produksi beras per
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Sub Bagian Humas {anlTata Usaha BPK Rl Perwakilan Frovinsi Bali
'h'*-Iil#*,tj IfW$ Bali i Pnst
(q/4" lr l'-\
f:'i' -- ili.q;i: &;iiiEt'tt;l*/
\E-=\-?a
Prioritas Program Sandang, Pangan, dan Papan,,
Ke a DPRD dan BupatiTeken OU RPJMD 2016-2027
KETUA DPRf,Putu Parwata daBadung Nyomanmeuandatanganiepahaman (MotDcangan PembaMenengah Daerah20L6-202L. Acara
gram, pihaknya memastikanpmgram tersebut komprehensifdari sektor hulu, tengah danhilir. Soal pakaian, Bupati me-mastikan sudah mencukupi.
Terkait papan, katanya,masih ada 15.000 warga miskinyang perlu mendapat perhatiandi sektor hunian ini Untuk itu.
masyarakat ditanggung mela-lui satu kartu ini, hanva harusdi kelas III sesuai ketentuan.Terkait infrastruktur, Bupatijuga menyatakan telah me-mikirkan. Pembangunan nngrood, shnrtcut danuruderposs dtBadung Sel4tan menghabiskarRp 900 miliar. (ad1l22)
40.1
MOU - Ketua DPRD Bad.ung Putu Parwato don BupatiGiri Prasta rnenyepohati RPJMD 201&2021. Kesep-aha-man ini d.itand,ai dengan penand.atangonan Mo(J.
plLan roh dalam mengol4h pihaknya akan menerapkanAPBD. Setelah penandatan- dua pola yakni bedah rumahganan RPJMD, baru masuk ke dan rehab mmah. Bedah rumahrencana keda tahunan. 'Ada akan dianggarkan Rp b0 jutaprogram yang harus selesai dan tiap nrmah me-;hLi duapada 2017, 2018 atau 2020 kamartidq,satukamartamu,melalui tahapan musrenbang satu ruangibebas, dapur sertadatre-nstra," katanya. kamar nt+di. Jika dirancang* Pada kesempatan itu, Giri b00 unit tiap tahun, .nggaraiPrasta menekan\an program yangdibutqhkanRp2b6iliar.yan-g menjadi skala priori- "Pemkab pasih mampu un-tas berupa sandang, pangan, tuk melaksanakan," tegasnyadan papan. Saat ini, Bupati iembari menambahkan]rehalpengqku sudah melakukan rumah tentu saja menyangkutkonsolidasi untuk memper- bagian-bagian rnmah y"arrgoleh.data valid. Soal pangan, rusak seperti plafon, atap daipihaknya sudah mulai menghi- sebagarnya.tung produksi beras per hari, Di sektor kesehatan.minggnrdanpertahun.Apakah pihaknya akan menerapkansudahme_ncukupi,kurangatau Kartu Badung Sehat (KBS).surplw. Dalam bembuat pro- Semua kebutuhan kesehatan
Kan
Bu-
n-usr.
Edisi :
Hal :
Rob', ,lo4 $^ei Bot6
3ll
ilry
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK tll Perwakitan provinsi Balim
/:" I :1"':\ll ^t -- ili.
qii, 1s,Ll;F\*i.;i/i
)'.4: i a
'q +',lr J'ra ,r
,ji; ,fl,F:.'r':'i+.i,{-'+*21'
Bali Post
KPI( Minta MasyarakatIkut Awasi Dana Desa
pengavfasalr. Khusus untuk BaLi,Alexanfier fnenilai pelaksanaanserta pbnydrapan dana desa su-dah,termasuk sangat bagus.
Sementara itu, Dirjen Pem-bangurfan pan PemberdayaanMasyafakalt Desa, Kementerianoesarprl, S-l ut."'1*-
tika, mengaku sudah membuatregulasi mehgenai, pemanfaa-tan dana desa. Asalkan desamemanfaatkan dana desa ber-dasarkan Peraturan MenteriDesa No.21 tahun 2015 itu,pihaknya memastikan tidakakan ada masalah.(kmb32)
Edisi
Hal
, Pobu, 4, l{\'la' AolL
, 7ll
Denpasar (BaliSejak tahun
pengawalan terkaft pengelolaan dana. des3. Hasilnya,^KPi{ meiemukao b"b"""p,kelemahan yang b,jerpptensi menimbulkan \orupsi. Aniara lain terkait dengan per-kelemahan yang bfrpOtensi menimbulkan korupsi. Antara lairencanaan serta pelapdran dan pertanggungiawaban dana desa.
"Kan belum ada sthnddrdis-asi pelaporan dan pert[ng$ung-;awaban. Dalam per{ncafraanmisalnya itu juga masfh llmah.ltu yang nanti kita benahi lersa-ma-sama dengan KernenterianDesa dan Kemendagli tepkaitregulasinya, terkait defrgarl pen-gaVasan dan pemerikgaanpya,"ujar Wakil Ketua KPI{. Al{xan-der Marwata, usai membukaacara Sosialisasi PengawalanB ersam a-?bri gelolaA"n ilanaDesa di Wiswa Sabha KantorGubernur Bali, Selafa (palS)Kemarrn.
Alexander tak mfnafupikadanya kemungkinanl pedyinr-pangan dalam penggurlaan [anadesa. Hal ini tidak lepasl dariketerbatasan kapasitas pDMyang rnengelola dana,terspbut.Namun, pihaknya [er{amaaparat penegak huldumilaindan juga pemerintah dabrahtidak serta merta lfng$ung
menindak penyimpang"n' rr,r."Karena hal itu pasti akan men-imbulkan ketakutan dan ketikaada ketakutan, kepala desa itutakut menggunakan. Akhirnyakan berhenti pembangunan desaitu," jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Alex-ander, KPK berinisiatif melaku-kan koordinasi dengan aparatpenegak hukum yang lain,khus.qsnya untuk menyikapikalau liiijadi penyimpangan.KPK sendiri lebih mendorongpada satu penyelesaian yangsifatnya administratif.
"Kecuali kalau memang pe-nyimlangannya itu kebangetan.Dana desa diamrbil semua, diba-wa kabur. Nah itu baru kitatindak," tegasnya.
Alexander menambahkan,partisipasi masyarakat harusdidorong agar penggunaan danadesa lebih efektif. Di antaranyadalam perencanaan, pelaksa-
naan, maupun pengawasan-nya karena bagaimanapunmasyarakat setempat yangmengetahui penggunaan danadesa itui Terlebih, aparat pene-gak hukum maupun pemerintahdaerah tidak mungkin setiapsaat melakukan pengawasansecara langsung. "Sama jugaKPK sebetulnya melakukanpenindakan itu berdasarkaninforpaEi dari masyarakat. Itu-lah yangi kita dorong pertama;"jelasnya.
Namun, Alexander memintakepala desa agar tidak perlukhawatir menyalahi aturan.Sepanjang penggunaan danadesa direncanakan dengan baikdan mepang digunakan un-tuk kepentingan masyarakat.Terpenting lagi, kepala desamemang tidak mencari keun-tungan pribadi dan sepenuhnyamelibatkan masyarakat dalamperencanaan, pelaksanaan, dan
Sub Bagian Humas dlnlTata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bal I Post
Edisi t ilU,{, FiHal : lol
I
fnei cfol$.
+W$
misi I DPRD Ktungkung
k Kejelasan Statusnah di Nusa Penida
I
igaaml
ATUS tanah di Desa Sakti.daa Funga Mekar yingmasyarakat Nusa Penida belum"ada t"juflrui
sekarang. Tanah itu masih meniad-i surrsk"i;u"tur"l$!,!i"lq Penida dan Balai pehantap"un KawusunIBjKH),Wilayah.VlflO"np^."r.U"i'"f.-J"-."eut,lahan terus meluas, Xo*i"i i lin-D
-Kl;;;ffi ;;
la n gs uns-ke Nu s a p e n ida, Sela s a iz-atit d;;r.1;,mbong-a!r_Komisi I DPRD Klungkung yung Jipimpi"anya I. Komang Suantara atias Otil -I"lun"tu"-^^r-^- l_r-lahan masyarakat di Desa Sakti yr"Ji"rt"""
_- - Ikawasan hutan- lindrrng. Dalam .ornd*g'u; h"Ai,ua D,|RD I Wayan Baiu mewakiU
"*"1'pir"pl"""ai koordinator.I lantauan di la.pangan.diketahui banyak lahan yang1flt^c"rll Tn qttu.tnpqti masyarakat b_elum memilikialias abu-abu. Untul itu, Dewan -""ail""ei"-t"U$u1g untuk. mgpperjql?g lahan-lahan yufrg ua" ai
Penida. Sebab, tldat< seaiht lahan yan! di"m,i-fraatkanrrakat kini diklaim sehagai hutan lin"clune.uoorti'JiP*rSe Mekar dan Desa Sakti. Di sisi lain-, sejumlahkesirita;;-;mbuttd;ii"i:liriiJliilXll;E:#&1miliknya karena tidak memiliki sirtifikai.rah negara yang ada di Nusa penida barrvuk yane dle-rasyarakat sejak lama. Bila ini diliarkan. t.rt^ii"l,?r di mlsyarakat akibat permasalahan status tanah;inggi. Seperti penolakansejumlah masyarakat yang,g.Titllil^ terkena patok hutan li-ndung. ,'pemta66qLayatrttyd utrrKe-rla paloK nutan lrndung. ..pemkab.ung narus memedrasr agar permasalahan bisa segefa. Sementara untuk mencegah te4adinya kasus seruDarb. Klungkung mesti mendata lahan-lahan ai Nri"r dan membuatkan sertifikat," kata Wayan Bar.,,
,rmbah lagi investasipan-wlsata di Nusa ireniJ"."Ui, namun banyak_terkendala lahan tanpa status araut tanah negara (TNf "Perlu peran pemlrintah untuk::L"^ti::t*'!T lahan yang ada. di Nusa penida dengan
.k1n P:gng dan penyErtifikatan tanah t;;t;;I"";
,gqpl! terpisah. Kepala Bagian pemerintahan LuhAn Urtrawati menjelaskan, pihaknya masih mem_lltg}"lu p-ematokan lahan yan'g digaiap masyaratatPKH Perbekel setempat ten*guh" -;g;;p;kJ;'ut[r Kepemrltkan Iahan yang dipegang masyarakalt.telah berkoordinasi dengan perU-etei a".i .ei"ril-tuk m_e_nguurpulkan lulii tepemilitan lafian tl&r'akat. Kami masih menrhnggu semuanya terkumpuli;rnya. (adl124)
Sub Bagian Humas dpn Tata Usaha BPK Rt Perwakilan provinsi Bali
Bal i Post
Edisi
Hal
i R"bq, F. ttto' &t6
2
,ri*{aduS,Perd{n di DPRD DenPasar
ersangka Pekan DepanDenpasar SKPD lainnya. Walau penyelidikan hingga
penyidikan mcmakan waktu cukup lama.Lahkal sudah benalan setahur lebih, namunhingga saat ini be[um ada yang dit€tapkan se-bagai tersangka. Informasi temnyar, t€myatapenyidik Kejari Denprrsar mengembangkankasus perdin itu splama setahun. yakni padaperiod; tahun 2014. Awalnya yang ditemukanadanya penyimpangan $enilai Rp 300 jutalebi}, sekarang sudah ditemulan kerugiankeuangan negara di Pemkot Denpas:u men-capai mfiaran rupiah dari anggaran Rp 6miliar lebih.
Meuurut Kasi Intel Kejari Denpasar Syah'rir Sagi, khr.rsu^s untuk perkara perdin XotaDenpasai, penghitungan kerugian keuangannesara sudah diketalui. "Bukan Lagi Rp 30Ojuta (rupiah) sekjan, tetapi akumulaii sela-matahun 2014 kerugian negaranya miliaran(rupiah). Angka pastinyg saya tidak ha{al,"ungkap Syalrir Sagu.
Saat didesak berapa pastinya. Sharirmen-gatalan bahwa anggaran perdin itu seLitarRp 6 miliar lebih. Sedangkan yang men-jadi tenuan setengahnya. Apaka} itu arti.nyasekitar Rp 3 miliar? "Ya,rkira-kira seperti itugambarannya," ungkap Syahrir tanpa maulIIerlncr.
Sementara soal Rp 30O jutaan yang sebe-lumnya menjadi temuan, walau sudah adapengembaliar: sekjtar Rp 265 juta. menurut-nva, itu tidak masalah bagi penyidik. DenganDenunggu turunnya hasll audit secara resmlpihaknya bakal menentukan t€rsangkanya.&tnb37)
Setelahnegarajaksaan Negeri Denpasar dalam waktudekat yakni
kemurgkinan yang
tersangka, pihaknyadari Badan Pen-
Pembangunan @PKP)kerugian keuan.
didesak siapa calonir belum mau membula.calon tersangka adalah
Lu dan bertanggrurg jawabagenda perdin anggotaalau suda.h Dengerucut,da.h Dengerucut,
ekspos di Kejak-Bali sehingga jelas dudul
kasus perdinterus berkembarg fundinas di instansi atau
diharapkan sudah1 sebagai tei'angka
dalam kasus korupsi perjalanan dinas(perdia) dipihak keidentitas
asih menyembunyikandimaksud. "Secepatnyami." ielas Kasi Intel Ke-dalam waktu ini," jelas Kasi Intel Ke-rir Sagir. Selasa (2415)jirri Denpasar
kemarin.Informasi
diharapkan
gan negara vite|sangkanya,
a. penetapan tersangkabisa mengerucut pekan
ldepan. "Ya" ka$iini kasus
Er!-E
I
Sub Bagian Humas darl Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Balii
Bati i Posts
/-r r';\
q$s#-
Jadi ULP Percontohan
Bupati iwawancarai Kanal KPKKEBERH I Unit
(ULP):bagai
Layanan PelelaKabupaten Badpercontohanoleh lembaga Pen-gadaan Barang/Jamenarik perhatiPemberantasanRepublik Indo(2415)kemarin,kanempatorang untuk
husus.n Giritmen-
mewawancaraiBupati Baflung IPrasta mengenainya dalam prosespengadaan barainelalui ULP sebi
gan staf IIPK akan ditampi lka ndi kanal KPK. KPK, menu-rutnya, tertarik menamPil-kan profil Pemkab Badungkhususnya mengenai ULPyang telah ditetapkan sebagaipercontohan tingkat nasionaloleh LKPP, '?(PK tertarik me-nampilkan testimoni BuPatimengenai.upaya penyeleng-garaan pengadaan barang danjasa secafa profesional, kredibeldan akurrtabel, yang selamafuri telah [ilaksanakan mel:aluiIJLP," k4tanya. Setiap tahunanggarad tlLP Kabupaten Ba-dung rata-rata memproses 500paket kegiatan. (adl 120)
mengatakan ULP . cen-laan
kan, saat ini ULP di sampingmelaksanakan pelelangan den-gan memanfaatkan SPSE dariLKPP, juga sudah mengem-bangkan manajemen onlinesystenx. Di mana pada prosespelelangan paket kegiatan saatini, pemohon pelelangan tidaklagi memerlukan dokumen'lelang secara manual. "Semuaproses by ozline system. Hal inibertujuan untuk efisiensi danmenjaga akuntabilitas prosespelelangan secara keseluru-han," terang Bupati.
Ketua ULP Badung A.A.Bayu Kumara menjelaskan,wawancara khusus Bupati den-
ter of excellentpengadaan baradibebankan tanl
jasa,jawab
yang besar untukgan diri dalam r
simalkan tata prosespemilihan penytharapan mampu
an
kan efektivitas,:kat-dantataakuntabilitas.
kelola yang baik, peyang bergerak da[ampengadaan bisa bfdengan profesionallpatkan perlakuanlkata Bupati.'
adil,"
BupatiGiriPrr
Edisi
Hal
: Rabu FEltvtet 9016
3.
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Ftl Perwakilan Provinsi Bali
Bal i Posl
Edisi
Hal
: kur, $v lrei ^otf,
,
/n,. t\J
W. iiil.,'.: :, 1,-
.-:,.. I i.. :r, ,i.,,l, | ,- ; rlrr-,.ilE-..i-..
"i V' ;lt
',.'r I ,{;':l'.:' ,...ii.::ii
GORta Penidak Bisa'
iguna,kan
ang menghabiskan anggaran hingga Rp 2,2 miliarhukum yang masih berjalan di Kejari Klungkung
kan GOR yangmemiliki fasilitas lapangan bola
blahraga. Seperti beberapawaktu lalu masyarakat setenf -
pat tidak dapat mengadakankejuaraan voli di dalam GORkarena masih terbelit kasrlshukum. Oleh karenanya. la
mendorong Kejari Klungkungmempercepat penyelesaianmasalah ini. "Kasus GORNusa Penida sudah mema-kan waktu setahun, namuntanpa ada kejelasan siapayang menjadi tersangka,"katanya dihubungi, Selasa(2415) kemarin.
sus GOR Nusa Penida padaawal 2015. Penyelidikan di-Iakukan sampai ke tingkatpenyidikanJuni 2015. Hal inimembuat GOR Nusa Penidamangkrak dan tidak terawat.Menurut Wayan Baru, GORharus memiliki kepastianhukum agar bisa dianggar-
.kan untuk pembangunanselanjutnya. Apalaei GOR
Semarapura (BaliKasus tindak
belum juga ada perkmelihat kondisi baritu. Pasalnya, akimasyarakat tidakvoli di dalamnya te
Ketua DPRD n.,r,*il,r.rJ tWayan Baru merasakarena GOR Nusa Ptidak bisa dimanfaatuk melaksanakan.kegfia
satu-s{tun}a di Nusa Penida Proyek GOR Nusa Penidaini sar[gatl dibutuhkan oleh yang dilaksanakan sec{ramasyafakaft. -. swakelola melalui dana hi-
Ketua fomisi I DPRD Klung- nyebabkan kerugian negarakung l{omang Suantara yang Rp 1,5 miliar. Untuk mendap-Kung rlomang Duanrara yang rtp I,b mular. untuk mendap-melakrika4 pengecekan kon- atkanangkapasti,diperlukandisi GpR [llusa Penida. Ia hasil pemeriksaan BPKP
jutkanl pembanguna-n_ GOR. nann-ya tidhk hanya meDB-
dan APBD Klungkung den-gan total dana sekitar Rp 2,2miliar. Pemkab Klungkgngmenggelontorkan dana seki-
500 i
Sub Bagian Humas dpn Tata Usaha BPK tll Perwakilan provinsi Bali\1. +rlt ltr; ,{If.u..riiiis${r
Q#ic Bal Posti
Dan Desa Termin Pertamaaru Cair 42 Persen
Denpasar (Bali Post) MPD) Bali, I Ketut Lihad-nyana, di Denpasar, Selasa(24l5) kemarit.
Keterlambatan tersebut,kata Lihadnyana, akibatadanya perubahan tahapanpencairan dari tiga terminmenjadi dua termin. Bu-pati dan wali kota harusmengubah Peraturan Bu-pati/Wali Kota sebelumnyakarena pengalokasiari danauntuk masing-masing desa/kelurahan menjadi berbeda.
'Desa juga harus membawa,menyiapkan dokumen-doku-men yang diper{ukan misalnyaAPBDesa-nya, setelah itu pera-turan desanya," imbuhnya.
Menurut Lihadnyana, danadesa harus sudah ditransfer kedesa dalam walttu 7 hari setelahdana desa ditrJansfer oleh pe-merintah pusaf ke kabupaten/kota. Sejauh [ni, 85 persendana desa di Bali dimanfaatkan
'untuk infrastruktur di desa.
jalan desa, jalan ekonomi didesa. serta rehabilitasi pasar.Selanjutnya, dana desa terminkedua sebesar 40 persen akandicairkan mulai bulan Agu.stusmendatang. Masing-masingdesa kini menerima dana desaantara Rp 600 juta sampai Rp800 juta.
Sementara itu, GubernurBali Made Mangku Pastikamengatakan, kriteria pem-bagian dana desa dari pemer-intah pusat belum mencer-minkan beban desa dan kondisidesa yang sesungguhnya.
Pihaknya kini memper-juangkan agar Bali bisamendapatkan otonomi asim-etris sehingga dapat memilikikewenangan untuk mengaturbesaran dana desa.
"Minimal ngatur itu, kitayang kasi tahu desa ini dapat-nya sekian. Jangan diatur darisana tpusat). semuanya. Tolongberi kesempatan Bali untukmengatur," ujarnya. (kmb32)
Tahun ini, Baligelontoran dana desa 416miliar untuk 636tersebut dicairkantermin, masing-persen pada term
duang 60
madan 40 persenkedua. Namun
rmin
gahan bulan Meid.ana desa hingga ningKasDesapadabaru mencapai 42 . Pa-dahal, seluruh da pusat
nrngKas Umum DaeraTarget awal pun, desatahap pertama untasdisalurkan April la