Hal. 1 of 9 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 ) TELP : (0361) 4715259, Fax : (0361) 4715258 Email : [email protected]Website : http://dpmptsp.badungkab.go.id NOMOR SOP 069.2 / 01 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Administrasi Surat Masuk DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah. 1. Mampu mengolah administrasi surat menyurat. 2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan. KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Ruang Kerja 2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Akan berpengaruh pada kelancaran proses selanjutnya. 1. Buku Agenda
184
Embed
dpmptsp.badungkab.go.id...2020/11/16 · DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. UU RI No mor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No mor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Hal. 1 of 9
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 ) TELP : (0361) 4715259, Fax : (0361) 4715258
NOMOR SOP 069.2 / 02 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pembuatan Laporan Absensi Pegawai
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung. 4. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundangan mengenai kepegawaian. 2. Mampu mengolah administrasi surat menyurat. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN - 1. Ruang Kerja
2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Akan berpengaruh pada kelancaran proses selanjutnya. Daftar Absensi
NOMOR SOP 069.2 / 03 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pembuatan Usulan Cuti
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. 3. Surat Edaran Nomor SE – 3559 /MK.1/2009 4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung. 5. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundangan mengenai kepegawaian. 2. Mampu mengolah administrasi surat menyurat. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN - 1. Ruang Kerja
2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Akan berpengaruh pada kelancaran proses selanjutnya. Surat Pengajuan Cuti
NOMOR SOP 069.2 / 04 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pembuatan Usulan Kartu Kepegawaian dan
Rekomendasi Ijin Belajar
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung. 3. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundangan mengenai kepegawaian. 2. Mampu mengolah administrasi surat menyurat. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN - 1. Ruang Kerja
2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Akan berpengaruh pada kelancaran proses selanjutnya. Data pegawai yang belum mempunyai kartu kepegawaian dan akan ijin belajar
NOMOR SOP 069.2 / 05 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat,
Pensiun, Gaji Berkala, dan Pemberian Tanda Jasa
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS 3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung. 4. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundangan mengenai kepegawaian. 2. Mampu mengolah administrasi surat menyurat. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN - 1. Ruang Kerja
2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Akan berpengaruh pada kelancaran proses selanjutnya. DUK (Daftar Urut Kepangkatan)
NOMOR SOP 069.2 / 06 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan Daftar Nominatif Pegawai
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung. 3. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundangan mengenai kepegawaian. 2. Mampu mengolah administrasi surat menyurat. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN - 1. Ruang Kerja
2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Akan berpengaruh pada kelancaran proses selanjutnya. Surat Permintaan Daftar Nominatif Pegawai untuk Golongan III sampai Golongan
NOMOR SOP 069.2 / 07 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. UU RI Nomir 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung. 3. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundangan mengenai kepegawaian. 2. Mampu mengolah administrasi surat menyurat. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN - 1. Ruang Kerja
2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Akan berpengaruh pada kelancaran proses selanjutnya. Buku Register Kepegawaian
1Menerima dan mengagendakan naskah dinas dan menyerahkan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian.
Naskah dinas 10 menit Naskah dinas dicatat dalam Buku Agenda
2Meneliti kebenaran serta kelengkapan naskah dinas, memberikan paraf pada Lembar Disposisi untuk meminta petunjuk/arahan Kepala Dinas.
Naskah dinas dicatat dalam Buku Agenda 10 menit Naskah dinas,
Lembar Disposisi
3Meneliti kebenaran serta kelengkapan naskah dinas, memberikan paraf pada Lembar Disposisi untuk meminta petunjuk/arahan Kepala Dinas.
Naskah dinas, Lembar Disposisi 5 menit Naskah dinas dan
disposisi
4Meneliti kebenaran dan kelengkapan naskah dinas dan memerintahkan Sekretaris Dinas untuk mendistribusikan sesuai petunjuk/arahan.
Naskah dinas dan disposisi 10 menit Naskah dinas dan
disposisi
5
Menindaklanjuti petunjuk/arahan dari Kepala Dinas dan memerintah Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk mendistribusikan sesuai tujuan dan maksud naskah dinas.
Naskah dinas dan disposisi 5 menit Naskah dinas dan
disposisi
6Memerintahkan JFU untuk mencatat dan mendistribusikan naskah dinas sesuai arahan/petunjuk pimpinan.
Naskah dinas dan disposisi 5 menit Naskah dinas dan
disposisi
7Mencatat ke dalam Lembar Pengantar dan mendistribusikan ke bagian terkait sesuai arahan/petunjuk pimpinan.
Naskah dinas dan disposisi 5 menit Naskah dinas dan
Lembar Pengantar
SOP berlaku dalam kondisi normal
Jumlah 50 menit
KeteranganNo. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Waktu
Y
T
T
Y
T
Y
Hal. 1 of 3
LAMPIRAN 1 CHECKLIST PERSYARATAN BERKAS USUL
NOMOR SOP 069.2 / 04 / DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020
NAMA SOP SOP Pembuatan Usulan Kartu Kepegawaian dan Rekomendasi Ijin Belajar
Persyaratan pengajuan berkas usul, meliputi:
1. Karpeg (Kartu Pegawai) 1.1. Kartu Pegawai (Karpeg)
No. Persyaratan Cek (v) 1. Fotocopy sah SK CPNS/dilegalisir Kepala SKPD 2. Fotocopy sah SK PNS/ dilegalisir Kepala SKPD 3. Pas foto hitam putih ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar 4. Fotocopy sah SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas) dilegalisir Kepala SKPD 5. Surat Pengantar dari SKPD
1.2. Kartu Pegawai (Karpeg) yang Hilang
No. Persyaratan Cek (v) 1. Fotocopy sah SK CPNS/dilegalisir Kepala SKPD 2. Fotocopy sah SK PNS/dilegalisir Kepala SKPD 3. Pas foto hitam putih ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar 4. Fotocopy sah SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas) 5. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian RI (yang Asli) 6. Surat Pengantar dari SKPD
Keterangan:
a. Usulan dibuat 1 (satu) rangkap
b. Jika usulan lebih dari satu, maka dibuat rekapitulasi usulan
c. Pengantar dan rekapitulasi usulan dibuat 1 (satu) rangkap
d. Diusulkan secara kolektif dari masing-masing SKPD
e. Untuk Sekolah diusulkan secara kolektif oleh UPT. Disdikpora
2. Karis/Karsu
2.1. Karis (Kartu Istri) No. Persyaratan Cek (v) 1. Fotocopy KK 2. Pas foto berwarna 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar 3. Surat keterangan dari Dinas
Hal. 2 of 3
No. Persyaratan Cek (v) 4. Fotocopy akte perkawinan 5. SK CPNS dan PNS 6. Kartu Pegawai 7. Mengisi daftar keluarga 8. Mengisi blanko laporan perkawinan
2.2. Karsu (Kartu Suami)
No. Persyaratan Cek (v) 1. Fotocopy KK 2. Fotocopy akte perkawinan 3. SK CPNS dan PNS 4. Pas foto berwarna 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar 5. Surat rekomendasi dari Dinas
3. Tunjangan Keluarga No. Persyaratan Cek (v) 1. Petikan daftar gaji 2. Akte kelahiran anak 3. Kartu KK 4. Model C 5.
4. CPNS Menjadi PNS
No. Persyaratan Cek (v) 1. Surat keterangan sehat 2. Surat keterangan penjabatan 3. Surat kelakuan baik 4. Fotocopy KTP dan ijazah 5. Surat keterangan tidak menjadi pengurus satu partai
5. Taspen (Tabungan Pensiun)
No. Persyaratan Cek (v) 1. Kartu pegawai 2. SK CPNS dan PNS 3. Fotocopy kenaikan gaji berkala dang pangkat terakhir 4. Fotocopy surat pernyataan melaksanakan tugas 5. Fotocopy gaji terakhir 6. Surat pengantar dari unit kerja
6. Kartu ASKES
No. Persyaratan Cek (v) 1. Fotocopy pangkat terakhir 2. Fotocopy slip gaji 3. Fotocopy surat nikah
Hal. 3 of 3
No. Persyaratan Cek (v) 4. Fotocopy KTP 5. Fotocopy KK 6. Pas foto 2x3 berwarna putih sebanyak 3 (tiga) lembar
7. Rekomendasi Ijin Belajar
No. Persyaratan Cek (v) 1. Fotocopy SK CPNS dan PNS 2. Fotocopy SKP 2 tahun terakhir 3. Surat keterangan dari kampus 4. Jadwal kuliah asli 5. Fotocopy kartu mahasiswa 6. Surat pernyataan dan rekomendasi dari Kepala Dinas
Hal. 1 of 2
LAMPIRAN 1 CHECKLIST PERSYARATAN BERKAS USUL
NOMOR SOP 069.2 / 05 / DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020
NAMA SOP SOP Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat, Pensiun, Gaji Berkala, dan Pemberian Tanda Jasa
No. Persyaratan Cek (v) 1. SK CPNS 2. SK PNS 3. SK Kenaikan Pangkat Terakhir 4. SKP 2 (dua) tahun terakhir 5. SK Pengangkatan dalam Jabatan 6. Surat Pernyataan Pelantikan 7. Sertifikat Penjenjangan
1.2. Kenaikan Pangkat Fungsional
No. Persyaratan Cek (v) 1. SK CPNS 2. SK PNS 3. SK kenaikan Pangkat Terakhir 4. SKP 2 (dua) tahun terakhir 5. Pangkat asli yang tercantum dari SK Pangkat Terakhir sampai dengan Desember
tahun sebelumnya
6. SK Kenaikan Jabatan Fungsional 2. Pensiun
2.1. Pensiun Mendahului/Pensiun Muda PNS No. Persyaratan Cek (v) 1. Permohonan Pensiun diajukan kepada Bupati Badung Cq. Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Badung (bagi PNS Golongan I, II, dan III) dengan materai Rp. 6000 (1 Buah)
2. Permohonan Pensiun diajukan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali (Bagi PNS Golongan IV) dengan materai Rp. 6000 (1 Buah)
3. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) 4. Salinan/fotocopy sah Keputusan Pengangkatan Pertama Sebagai CPNS dan PNS 5. Salinan/fotocopy sah Surat Keputusan Dalam Pangkat Terakhir 6. Surat Rekomendasi dari instansi yang bersangkutan 7. Pas foto hitam putih ukuran 4x6 Cm sebanyak 5 (lima) lembar 8. DP-3 tahun terakhir 9. Fotocopy Karpeg 10. Akta Perkawinan 11. Akta anak yang masih dapat tanggungan
Hal. 2 of 2
No. Persyaratan Cek (v) 12. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat atau Tingkat
Sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir
13. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Sementara dari Bendahara instansi bersangkutan
14. Semua bahan diajukan dalam rangkap 4, disahkan Kepala Unit bersangkutan
Hal. 1 of 2
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 )
NOMOR SOP 069.2 / 09 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penerimaan Retribusi Harian
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Memahami perhitungan retribusi daerah. 3. Mampu mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Pemrosesan Perizinan 1. Ruang Kerja
3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktivitas yang telah
ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana. 3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,
maka akan berpengaruh pada kelancaran proses pengelolaan keuangan dan proses selanjutnya.
1. Bukti Pembayaran 2. Buku Kas Umum Manual 3. Buku Kas Penerimaan per Obyek 4. STS 5. Input data Bukti Pembayaran dan STS di Aplikasi Keuangan (SIMDA) 6. Rekapitulasi Penerimaan Harian yang telah direkonsiliasi dengan Bank
Page 1 of 1
Uraian Aktivitas
JFU (FO) Loket
Pengambilan Berkas
Bendahara Penerimaan
Kasubbag Keuangan PPK-SKPD Persyaratan/
Perlengkapan Output
1
Menerima bukti pembayaran retribusi dari JFU FO (Loket Pengambilan Berkas) dan mencatat bukti penerimaan per obyek (jenis ijin) ke dalam Buku Kas Umum Manual dan Buku Kas per Obyek penerimaan dan meneruskan ke Bendahara Penerimaan.
Bukti Pembayaran 5 Menit
Buku Kas Umum Manual dan Buku Kas Penerimaan per Obyek
2
Menerima dan menginput Bukti Pembayaran, STS ke Aplikasi SIMDA Keuangan, membuat rekapitulasi Penerimaan Harian dan meneruskan ke Kasubbag Keuangan.
Buku Kas Umum Manual dan Buku Kas Penerimaan per Obyek
15 Menit
Bukti Pembayaran dan STS yang telah terinput ke Aplikasi Keuangan (SIMDA) dan Rekapitulasi Penerimaan Harian
3Meneliti kebenaran Rekapitulasi Bukti Pembayaran dengan SKRD serta memberikan paraf dan meneruskan kepada PPK-SKPD untuk ditandatangani.
Bukti Pembayaran dan STS yang telah terinput ke Aplikasi Keuangan (SIMDA) dan Rekapitulasi Penerimaan Harian
10 Menit Rekapitulasi yang telah diparaf
4
Meneliti kebenaran Rekapitulasi Bukti Pembayaran dengan SKRD serta menandatangani Rekapitulasi Penerimaan Harian dan menyerahkan kepada Bendahara untuk ditindaklanjuti.
Rekapitulasi yang telah diparaf 10 Menit
Rekapitulasi Penerimaan Harian yang telah ditandatangani
5
Menindaklanjuti petunjuk/arahan dan melakukan rekonsiliasi dengan Bank, kemudian menerima STS sebagai bukti bahwa rekapitulasi penerimaan telah benar.
Rekapitulasi Penerimaan Harian yang telah ditandatangani
10 Menit
Rekapitulasi Penerimaan Harian yang telah direkonsiliasi dengan Bank, STS
6 Mengarsipkan Bukti pembayaran, Rekapitulasi, dan STS.
Rekapitulasi Penerimaan Harian yang telah direkonsiliasi dengan Bank, STS
3 Menit
Rekapitulasi Penerimaan Harian yang telah direkonsiliasi dengan Bank, STS
SOP berlaku dalam kondisi normal
Jumlah 53 Menit
KeteranganNo. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Waktu
T Y
T
Y
Hal. 1 of 2
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 )
NOMOR SOP 069.2 / 10 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Penerima
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Memahami perhitungan retribusi daerah. 3. Mampu mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Penerimaan Retribusi Harian 1. Ruang Kerja
Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima beserta kelengkapannya yang telah diverifikasi oleh Bendahara
3Memeriksa, memberikan Lembar Disposisi disertai pertimbangan dan diparaf pada LPJ, serta meneruskan kepada PPK-SKPD untuk diperiksa/diteliti dan diparaf.
Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima beserta kelengkapannya yang telah diverifikasi oleh Bendahara
30 Menit
Laporan Pertanggungjawaban dan kelengkapannya yang telah didisposisi, diperiksa dan diparaf
4Memeriksa, memberikan pertimbangan pada Lembar Disposisi dan diparaf pada LPJ, serta meneruskan kepada PA untuk diotorisasi dan ditandatangani.
Laporan Pertanggungjawaban dan kelengkapannya yang telah didisposisi, diperiksa dan diparaf
30 Menit
Laporan Pertanggungjawaban dan kelengkapannya yang telah diperiksa/teliti dan diparaf
5Mengotorisasi dan menandatangani Laporan Pertanggung jawaban dan memerintahkan untuk ditindaklanjuti.
Laporan Pertanggungjawaban dan kelengkapannya yang telah diperiksa/teliti dan diparaf
30 Menit
Laporan Pertanggungjawaban dan kelengkapannya yang telah ditandatangani
Sesuai kewenangan yang dimiliki dapat menandatangani naskah dinas
6 Memerintahkan Kasubag Keuangan untuk menindaklanjuti perintah pimpinan.
Laporan Pertanggungjawaban dan kelengkapannya yang telah ditandatangani
5 Menit Perintah
7
Menerima SPJ yang telah ditanda tangani dan memerintahkan bendahara mengirim Laporan Pertanggung jawaban ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah).
Perintah 5 Menit Perintah
8 Menerima, mengirim dan mengarsipkan Laporan Pertanggungjawaban. Perintah 120 Menit
SPJ yang sudah diarsipkan dan dikirim ke PD terkait
Tanda terima SPJ di BPKAD dan Bapenda
Jumlah 265 Menit
KeteranganNo. Uraian ProsedurPelaksana Mutu Baku
Waktu
YT
YT
T
Y
Hal. 1 of 2
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 ) TELP : (0361) 4715259, Fax : (0361) 4715258 Email : [email protected]
Website : http://dpmptsp.badungkab.go.id
NOMOR SOP 069.2 / 11 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pembuatan Anggaran Kas
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Mampu mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Penyusunan LRA 1. Ruang Kerja
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktivitas yang telah
ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana. 3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,
maka akan berpengaruh pada kelancaran proses pengelolaan keuangan dan proses selanjutnya.
1. Data Laporan Keuangan 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Uraian Aktivitas
Pembantu Bendahara Bendahara Kasubag
Umum PPK-SKPD PA/KPA Persyaratan/ Perlengkapan Output
1 Di awal tahun anggaran di induk dan perubahan, menerima Surat dari BPKAD untuk membuat anggaran Kas
Data Laporan Keuangan 15 menit
Laporan Keuangan yang telah diinput dan direkonsiliasi
SOP Penyusunan LRA
2 Menyampaikan kepada PPTK untuk membuat anggaran kas
Laporan Keuangan yang telah diinput dan direkonsiliasi
10 menit Lapoaran Keuangan yang telah dicetak
3 Membuat anggaran kas dan mengumpulkan ke ka Sub Bag Keuangan
Laporan Keuangan yang telah tercetak 60 menit Laporan Keuangan
yang telah diperiksa
4 Memverifikasi dan mengklarifikasi Laporan Keuangan dan kelengkapannya 30 menit
Laporan keuangan yang telah diperiksa dan diberi paraf
5 Menginput ke AplikasiLaporan keuangan yang telah diperiksa dan diberi paraf
30 menitLaporan keuangan yang telah diperiksa dan diberi paraf
6 MencetakLaporan keuangan yang telah diperiksa dan diberi paraf
30 menitLaporan Keuangan yang sudah ditandatangani
7 Menandatangani Anggaran kas dan memerintahkan untuk ditindak lanjuti
Laporan Keuangan yang sudah ditandatangani
30 menit
LRA yang sudah didistribusikan dan diarsipkan dengan baik dan benar
keterkaitan : Inspektorat BPKAD
Jumlah 205 menit
KeteranganNo. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Waktu
T
YT
Y
Y
T
Hal. 1 of 2
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 ) TELP : (0361) 4715259, Fax : (0361) 4715258 Email : [email protected]
Website : http://dpmptsp.badungkab.go.id
NOMOR SOP 069.2 / 12 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pencatatan Transaksi Non Tunai
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Mampu mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Register SP2D 1. Ruang Kerja
1 Menerima kelengkapan bukti transaksi valid dari PPTK dan menyerahkan kepada Bendahara
Kelengkapan bukti transaksi valid 5 menit
Bukti transaksi valid beserta kelengkapannya
2 Menginput kelengkapan bukti transaksi ke aplikasi internet banking BPD
Bukti transaksi valid beserta kelengkapannya
15 menit
Bukti transaksi valid beserta kelengkapannya yang telah dinput ke dalam aplikasi
3Memeriksa dan melakukan otorisasi terhadap transaksi non tunai yang di input oleh bendahara (maker) dan mencetak bukti checker
Bukti transaksi valid beserta kelengkapannya yang telah dinput ke dalam aplikasi
5 menit
Bukti transaksi yang telah diotorisasi dan dicetak sebagai bukti checker
4
Memeriksa dan melakukan otorisasi bukti transaksi yang telah diotorisasi oleh Ka Sub Bag (checker) dan mencetak bukti tansaksi yang telah diotorisasi sebagai bukti leaser
Bukti transaksi yang telah diotorisasi dan dicetak sebagai bukti checker
60 menit
Bukti transaksi yang telah diotorisasi dan dicetak sebagai bukti leaser
5 Mencetak bukti transaksi non tunai dan menyerahkan bukti tersebut kepada PPTK
Bukti transaksi yang telah diotorisasi dan dicetak sebagai bukti leaser
30 menit Bukti transaksi non tunai
6 Menyerahkan bukti transaksi kepada PPTK sebagai bukti pembayaran
Bukti transaksi non tunai 30 menit
Bukti Pembayaran yang sudah didistribusikan dan diarsipkan dengan baik dan benar
Keterkaitan: Inspektorat, BPKAD
Jumlah 145 menit
KeteranganNo. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Waktu
T
Y
YT
Hal. 1 of 2
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 ) TELP : (0361) 4715259, Fax : (0361) 4715258 Email : [email protected]
Website : http://dpmptsp.badungkab.go.id
NOMOR SOP 069.2 / 13 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Verifikasi Bukti Transaksi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Mampu mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN - 1. Ruang Kerja
3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktivitas yang telah
ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana. 3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,
maka akan berpengaruh pada kelancaran proses pengelolaan keuangan dan proses selanjutnya.
1. Bukti transaksi dari PPTK 2. Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran
Uraian Aktivitas
Bendahara Kasubbag Keuangan
Sekretaris Dinas Kepala Dinas Persyaratan/
Perlengkapan Output
1
Menerima kelengkapan bukti pengeluaran dari PPTK dan menyerahkan kepada pembantu bendahara (verifikasi) untuk diverifikasi, setelah diverifikasi diserahkan kepada bendahara
Bukti transaksi dari PPTK 5 menit
Kelengkapan bukti transaksi yang telah diverifikasi
2 Menandatangani kwitansi dan menyampaikan kepada Ka Sub Bag Keuangan
Kelengkapan bukti transaksi yang telah diverifikasi
5 menit
Kelengkapan bukti transaksi yang telah diverifikasi oleh Ka Sub bag keuangan
3 Memeriksa dan menyerahkan kepada PPK-SKPD untuk di paraf
Kelengkapan bukti transaksi yang telah diverifikasi oleh Ka Sub bag keuangan
30 menit
Kelengkapan bukti transaksi yang telah diverifikasi oleh Ka Sub bag keuangan dan diparaf
4 Memeriksa dan memparaf kwitansi dan menyerahkan kepada PA/KPA untuk diotorisasi/ditandatangani
Kelengkapan bukti transaksi yang telah diverifikasi oleh Ka Sub bag keuangan dan diparaf
30 menit
Kelengkapan bukti transaksi yang telah diverifikasi oleh PPK SKPD dan diparaf
5 Memeriksa, menandatangani dan memerintahkan Sekretaris Dinas untuk menindaklanjuti
Kelengkapan bukti transaksi yang telah diverifikasi oleh PPK SKPD dan diparaf
15 menit
Kelengkapan bukti transaksi yang telah diverifikasi dan ditandatangani
6 Memerintahkan Kasubbag Keuangan untuk menindakalnjuti perintah pimpinan
Kelengkapan bukti transaksi yang telah diverifikasi dan ditandatangani
5 menit Perintah
7
Memerintahkan Bendahara untuk menginput bukti transaksi dan mencetak laporan Pertanggungjawaban untuk ditandatangani menstempel, mengarsipkan dan mengirim Laporan
Perintah 5 menit Perintah
8 Menstempel, mengarsipkan dan mengirim laporan ke BPKAD Perintah 30 menit
Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran yang sudah final
Jumlah 125 menit
KeteranganNo. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Waktu
T
YT
Y
Y
T
Hal. 1 of 2
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 )
NOMOR SOP 069.2 / 14 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pengajuan SPP GU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Mampu mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Register SP2D 1. Ruang Kerja
NOMOR SOP 069.2 / 15 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pengajuan SPP UP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Mampu mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Register SP2D 1. Ruang Kerja
3 Menyerahkan SPP-UP beserta kelengkapan kepada pembantu bendahara (verifikasi)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 30 Menit
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang sudah diperiksa
4 Memverifikasi, mengisi cek lis dan memparaf dan menyerahkan kepada bendahara
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang sudah diperiksa
15 Menit
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang sudah diperiksa dan diberi paraf
5 Memeriksa, menandatangani kelengkapan SPP UP, serta menandatangani SPP-UP
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang sudah diperiksa dan diberi paraf
15 Menit
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang sudah diperiksa dan diberi paraf
6 Mengajukan SPP-UP ke PA untuk diotorisasi
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang sudah diperiksa dan diberi paraf
15 MenitLaporan Realisasi Anggaran (LRA) yang sudah ditandatangani
7 Memeriksa SPP-UP
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang sudah ditandatangani
15 Menit
LRA yang sudah didistribusikan dan diarsipkan dengan baik dan benar
Jumlah 165 Menit
Uraian Aktivitas
KeteranganNo. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Waktu
YT
YT
T
Y
Hal. 1 of 2
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 ) TELP : (0361) 4715259, Fax : (0361) 4715258 Email : [email protected]
Website : http://dpmptsp.badungkab.go.id
NOMOR SOP 069.2 / 16 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pengajuan SPM
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Mampu mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Pengajuan SPP-UP/GU/TU/LS 1. Ruang Kerja
Keuangan PPK-SKPD PA Persyaratan/ Perlengkapan Output
1 Memerintahkan bendahara untuk menyiapkan SPM DPA, SPP dan kelengkapan 60 Menit perintah
SOP Pengajuan SPP-UP/GU/TU/LS
2 Memerintahkan pembantu bendahara unutk meninput dan mencetak SPM
DPA, SPP dan kelengkapan 60 Menit perintah
3 Menginput dan mencetak SPM serta menyerahkan kepada bendahara
DPA, SPP dan kelengkapan 30 Menit SPM yang sudah
dicetak
4 Memeriksa SPM, dan menyerahkan kepada Ka. Sub Bag Keuangan
SPM yang sudah dicetak 15 Menit SPM yang sudah
dicetak
5 Memeriksa SPM, memberi disposisi, paraf dan menyerahkan kepada PPK-SKPD
SPM yang sudah dicetak 15 Menit
SPM yang telah diperiksa dan diberi paraf
6 Memeriksa SPM dan memberi paraf serta menyerahkan kepada PA
SPM yang telah diperiksa dan diberi paraf
15 MenitSPM yang telah diperiksa dan diberi paraf
7 Memeriksa dan menandatangani SPM dan memerintahkan PPK-SKPD untuk ditindaklanjuti
SPM yang telah diperiksa dan diberi paraf
15 Menit SPM yang sudah ditandatangani
8 SPM yang sudah ditandatangani, dan distempel untuk dikirim ke BUD untuk diterbitkan SP2D
SPM dan kelengkapan yang sudah ditandatangani
15 Menit Tanda terima SPM yang sudah dikirim
SOP Register SP2D keterkaitan : BPKAD
Jumlah 225 Menit
KeteranganNo. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Waktu
T
YT
YT
Y
Hal. 1 of 2
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 ) TELP : (0361) 4715259, Fax : (0361) 4715258 Email : [email protected]
Website : http://dpmptsp.badungkab.go.id
NOMOR SOP 069.2 / 17 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Register SP2D
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Mampu mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Pengajuan SPP-SPM 1. Ruang Kerja
3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktivitas yang telah
ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana. 3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,
maka akan berpengaruh pada kelancaran proses pengelolaan keuangan dan proses selanjutnya.
1. Arsip SP2D 2. Input data SP2D di aplikasi
Uraian Aktivitas
Pembantu Bendahara Bendahara Persyaratan/
Perlengkapan Output
1Menerima Arsip SP2D dari BUD (Bendahara Umum Daerah) dan menyerahkan kepada pembanru Bendahara (Pembukuan)
NOMOR SOP 069.2 / 18 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyampaian SPJ Bendahara Pengeluaran
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Mampu mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Verifikasi Bukti Transaksi 1. Ruang Kerja
NOMOR SOP 069.2 / 19 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
(LRA)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Mampu mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Register SP2D 1. Ruang Kerja
NOMOR SOP 069.2 / 20 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Laporan Keuangan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Mampu mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Penyusunan LRA 1. Ruang Kerja
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana.
3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka akan menyebabkan keterlambatan pengajuan usulan program dan kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas.
3. RENSTRA
Page 1 of 1
Uraian Aktivitas
JFUKasubbag
Perencanaan dan Pelaporan
Sekretaris Dinas Kepala Dinas Persyaratan/
Perlengkapan Output
1
Mengumpulkan program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan RENSTRA, kemudian menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan.
Jadwal kegiatan 45 Menit
Program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya dari Bidang
2 Menganalisa dan menyusun konsep RENSTRA bersama dengan Tim RENSTRA.
Program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya dari Bidang
30 Menit Konsep RENSTRA
3Mengetik konsep RENSTRA, memberi Lembar Disposisi dan menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan.
Konsep RENSTRA 25 Menit Konsep RENSTRA yang sudah diketik
4 Memeriksa konsep RENSTRA, memberi pertimbangan dan paraf pada Lembar Disposisi.
Konsep RENSTRA yang sudah diketik 20 Menit Disposisi Konsep
RENSTRA
5 Memeriksa konsep RENSTRA, memberi pertimbangan dan paraf pada Lembar Disposisi.
Disposisi Konsep RENSTRA 15 Menit Disposisi Konsep
RENSTRA
6Memeriksa konsep RENSTRA, memberi pertimbangan dan paraf pada Lembar Disposisi, serta menandatangani Renja.
Disposisi Konsep RENSTRA 20 Menit RENSTRA
7 Memerintahkan Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan untuk menindaklanjuti sesuai arahan Kepala Dinas. RENSTRA 15 Menit RENSTRA
8Memerintahkan JFU untuk menggandakan, menstempel, mengarsip dan mendistribusikan kepada Sekretaris Dinas untuk didistribusikan sesuai peruntukan.
RENSTRA 20 Menit RENSTRA
9Menggandakan, menstempel, membuat daftar pengantar, mengarsip dan mendistribusikan kepada Sekretaris Dinas.
RENSTRA 15 Menit RENSTRA SOP berlaku dalam kondisi normal
Jumlah 205 Menit
No. Uraian Prosedur
Pelaksana
Keterangan
Mutu Baku
Waktu
Y
Y
Y
Y
T
T
T
T
Hal. 1 of 2
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 )
NOMOR SOP 069.2 / 22 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
(RENJA)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
5. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang penyusunan rencana kerja perangkat daerah.
2. Memahami peraturan tentang tata naskah dinas.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN - 1. Ruang Kerja
2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK 7. Stempel Dinas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktivitas yang telah
ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana. 3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka
akan menyebabkan keterlambatan pengajuan usulan program dan kegiatan 1 (satu) tahunan Dinas.
1. Program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya dari Bidang 2. Lembar Disposisi 3. RENJA
Page 1 of 1
Uraian Aktivitas
JFUKasubbag
Perencanaan dan Pelaporan
Sekretaris Dinas Kepala Dinas Persyaratan/
Perlengkapan Output
1
Mengumpulkan program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan Renja, kemudian menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan.
Jadwal kegiatan 45 Menit
Program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya dari Bidang
2 Menganalisa dan menyusun konsep Renja bersama dengan Tim Renja.
Program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya dari Bidang
30 Menit Konsep RENJA
3Mengetik konsep Renja, memberi Lembar Disposisi dan menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan.
Konsep RENJA 25 Menit Konsep RENJA yang sudah diketik
4 Memeriksa konsep Renja, memberi pertimbangan dan paraf pada Lembar Disposisi.
Konsep RENJA yang sudah diketik 20 Menit Disposisi Konsep
RENJA
5 Memeriksa konsep Renja, memberi pertimbangan dan paraf pada Lembar Disposisi.
Disposisi Konsep RENJA 15 Menit Disposisi Konsep
RENJA
6Memeriksa konsep Renja, memberi pertimbangan dan paraf pada Lembar Disposisi, serta menandatangani Renja.
Disposisi Konsep RENJA 20 Menit RENJA
7 Memerintahkan Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan untuk menindaklanjuti sesuai arahan Kepala Dinas. RENJA 15 Menit RENJA
8Memerintahkan JFU untuk menggandakan, menstempel, mengarsip dan mendistribusikan kepada Sekretaris Dinas untuk didistribusikan sesuai peruntukan.
RENJA 20 Menit RENJA
9Menggandakan, menstempel, membuat daftar pengantar, mengarsip dan mendistribusikan kepada Sekretaris Dinas.
RENJA 15 Menit RENJASOP berlaku dalam kondisi normal
Jumlah 205 Menit
KeteranganNo. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Waktu
Y
Y
Y
T
T
T
Y
Y
Hal. 1 of 1
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 ) TELP : (0361) 4715259, Fax : (0361) 4715258 Email : [email protected]
Website : http://dpmptsp.badungkab.go.id
NOMOR SOP 069.2 / 23 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
1. Memahami Visi dan Misi Kabupaten Badung; 2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan
keuangan daerah; 3. Memahami Analisa Standar Biaya; 4. Memahami Rencana Kerja dan Rencana Strategis Pembangunan
Daerah; 5. Memahami Standar Harga Barang dan Jasa.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Administrasi Surat Masuk 1. Ruang Kerja
2. Meja, kursi 3. Komputer 4. Printer 5. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktivitas yang telah
ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana. 3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka
1 Memerintahkan Sekretaris untuk menyusun RKA PD berdasarkan surat dari Bappeda
Surat dan peraturan perundang-undangan
5 Menit PerintahSOP berlaku dalam kondisi normal
2 Memerintahkan Kasubag berkoordinasi ke masing-masing bidang untuk menyusun RKA PD
Perintah 5 Menit Koordinasi Penyusunan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang tidak terlepas dari Visi, Misi dan hasil Musrenbang
3 Mengkordinasikan pada masing masing bidang supaya membuat dan mengumpulkan RKA pada Subbag Perencanaan dan Pelaporan
Koordinasi 180 Menit Penyusunan RKA PD didasari hasil Musrenbang
4 Memerintahkan JFU untuk mengumpulkan RKA pada masing masing bidang dan mengetik RKA pada subag perencanaan dan pelaporan
Lembar RKA Perangkat Daerah
60 Menit Lembar RKA Perangkat Daerah
5 Memeriksa, memberikan paraf pada lembar disposisi untuk mohon koreksi kepada Sekretaris
Lembar RKA Perangkat Daerah
60 Menit Lembar Disposisi, Lembar RKA Perangkat Daerah
6 Memeriksa, memberikan paraf pada lembar penandatangan serta lembar disposisi untuk mohon koreksi kepada Kepala Dinas
Lembar Disposisi, Lembar RKA Perangkat Daerah
60 Menit Lembar RKA Perangkat Daerah, disposisi
7 Memeriksa, memberikan tanda tangan pada lembar penandatanganan serta lembar disposisi untuk memerintahkan sekretaris untuk tindak tanjut ke Bappeda
Lembar RKA Perangkat Daerah, disposisi
60 Menit Lembar RKA Perangkat Daerah, disposisi
8 Memerintahkan Kasubag berkoordinasi ke masing-masing bidang untuk menyiapkan dan memberitahukan pelaksanaan desk RKA PD ke Bappeda berdasarkan surat dari bappeda
Lembar RKA Perangkat Daerah, disposisi
5 Menit Lembar RKA Perangkat Daerah, disposisi
9 Memerintahkan JFU untuk mempersiapkan RKA semua bidang untuk data dukung pelaksanaan desk pada Bappeda
Lembar RKA Perangkat Daerah, disposisi
5 Menit Lembar RKA Perangkat Daerah, disposisi
10 Menyiapkan dokumen RKA PD soft Copy dan hard copy untuk pelaksanaan desk di Bappeda
Lembar RKA Perangkat Daerah, disposisi
60 Menit Lembar RKA Perangkat Daerah
Mutu Baku
KeteranganNo Uraian Kegiatan
Pelaksana
Waktu
Y
T
TY
T
Y
Y
11 Melakukan evaluasi hasil desk Bappeda memberi paraf dan menyerahkan kepada sekretaris untuk mohon koreksi dan paraf
Lembar RKA Perangkat Daerah
60 Menit Lembar RKA Perangkat Daerah
12 Melakukan Koreksi pada RKA PD dan paraf pada lembar tandatangan selanjutnya diteruskan pada Kepala Dinas untuk mohon tandatangan
Lembar RKA Perangkat Daerah
60 Menit Lembar RKA Perangkat Daerah
13 Memeriksa RKA PD dan menandatangani selanjutnya memerintahkan sekretaris untuk tindak lanjut ke Bappeda
Lembar RKA Perangkat Daerah
60 Menit Lembar RKA Perangkat Daerah
14 Memerintahkan Kasubag untuk berkoordinasi pada masing masing bidang untuk tindak lanjut input data pada SIMDA
Lembar RKA Perangkat Daerah
5 Menit Lembar RKA Perangkat Daerah
15 Memerintahkan JFU untuk koordinasi ke masing masing bidang dan selanjutnya input data pada SIMDA
Lembar RKA Perangkat Daerah
5 Menit Lembar RKA Perangkat Daerah
16 Melakukan input data RKA PD pada SIMDA Lembar RKA Perangkat Daerah
120 Menit Lembar RKA Perangkat Daerah
Lembar RKA Perangkat Daerah dari SIMDA
Jumlah 810 Menit
T Y
T Y
T
Uraian Aktivitas
JFU Kasi Verifikasi Tim Teknis
Kabid Pelayanan Perizinan
Kasi Penerbitan Kepala Dinas Persyaratan/
Perlengkapan Output
1 Permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah terupload dalam aplikasi LAPERON
10 Menit Permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah diperiksa sesuai ketentuan diterima Kasi Verifikasi
2 Permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah diperiksa sesuai ketentuan diterima Kasi Verifikasi
15 Menit Permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang telah diverifikasi, dan perintah
Keterkaitan dengan SOP Penyusunan Surat Tugas
3 Surat permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang telah diverifikasi, dan perintah
5 Menit Jadwal survei lapangan yang telah diterima petugas lapangan
4 Surat tugas, jadwal survei lapangan yang telah diterima petugas lapangan
30 Menit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani petugas lapangan dan pemohon diterima Kasi Verifikasi Pelayanan perizinan
5 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani petugas lapangan dan pemohon diterima Kasi Verifikasi Pelayanan Perizinan
5 Menit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah diparaf dan didisposisikan diterima Kabid Pelayanan Perizinan
6 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah diparaf dan didisposisikan diterima Kabid Pelayanan Perizinan
5 Menit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah ditandatangani dan perintah
7 Konsep izin dan non izin dan perintah
15 Menit Konsep Izin dan Non Izin yang telah termuat dalam aplikasi LAPERON diterima Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan
8 Konsep Izin dan Non Izin yang telah termuat dalam aplikasi LAPERON diterima Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan
5 Menit Konsep Izin dan Non Izin telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan
9 Konsep Izin dan Non Izin telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan
5 Menit Konsep Izin dan Non Izin telah diterima Kepala Dinas
Menginput konsep izin dan non izin ke dalam aplikasi LAPERON dan meneruskan kepada Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan
Memeriksa dan meneruskan konsep izin dan non izin kepada Kabid Pelayanan Perizinan melalui aplikasi LAPERON
Memeriksa dan meneruskan konsep izin dan non izin kepada Kepala Dinas melalui aplikasi LAPERON
Memparaf dan mendisposisikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan kepada Kabid Pelayanan Perizinan untuk ditandatangani
Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dan memerintahkan Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan
KeteranganWaktu
Melaksanakan survei lapangan, menerbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dan menyerahkan kepada Kasi Verifikasi Pelayanan Perizinan untuk dimohonkan tanda tangan kepada Kabid Pelayanan Perizinan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Menerima, memeriksa kelengkapan surat permohonan beserta berkas pendukungnya yang sudah terupload ke dalam aplikasi LAPERON sesuai ketentuan dan meneruskan kepada Kasi Verifikasi Pelayanan Perizinan
Memverifikasi surat permohonan beserta berkas pendukungnya yang diperiksa dan memerintahkan JFU untuk menerbitkan jadwal survei lapangan berdasarkan aplikasi LAPERON, menyusun Surat Tugas serta meneruskan kepada petugas lapangan
Menyusun jadwal survei lapangan berdasarkan aplikasi LAPERON dan meneruskan kepada petugas lapangan
T
Y
T
Y
T
10 Konsep Izin dan Non Izin telah diterima Kepala Dinas
5 Menit Izin dan non izin yang telah ditandatangani secara elektronik yang telah diterima melalui aplikasi LAPERON
SOP berlaku dalam kondisi normal
100 Menit
Memeriksa, menandatangani izin dan non izin serta meneruskan kepada pemohon melalui aplikasi LAPERON Y
Uraian Aktivitas
JFU Kasi Verifikasi Tim Teknis
Kabid Pelayanan Perizinan
Kasi Penerbitan Kepala Dinas Persyaratan/
Perlengkapan Output
1 Surat permohonan Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah terupload dalam aplikasi LAPERON
10 Menit Surat permohonan Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah diperiksa sesuai ketentuan diterima Kasi Verifikasi
2 Surat permohonan Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah diperiksa sesuai ketentuan diterima Kasi Verifikasi
15 Menit Surat permohonan Izin beserta berkas pendukungnya yang telah diverifikasi, dan perintah
Keterkaitan dengan SOP Penyusunan Surat Tugas
3 Surat permohonan Izin beserta berkas pendukungnya yang telah diverifikasi, dan perintah
10 Menit Jadwal survei lapangan yang telah diterima petugas lapangan
4 Surat tugas, jadwal survei lapangan yang telah diterima petugas lapangan
60 Menit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani petugas lapangan dan pemohon diterima Kasi Verifikasi
5 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani petugas lapangan dan pemohon diterima Kasi Verifikasi
5 Menit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah diparaf dan didisposisikan diterima Kabid Pelayanan Perizinan
6 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah diparaf dan didisposisikan diterima Kabid Pelayanan Perizinan
5 Menit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah ditandatangani dan perintah
7 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah ditandatangani dan perintah
15 Menit Perintah
8 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah ditandatangani dan perintah
10 Menit Konsep SKRD yang telah diterima Kasi Penerbitan
9 Konsep SKRD yang telah diterima Kasi Penerbitan
5 Menit Konsep SKRD yang telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan
10 Konsep SKRD yang telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan
5 Menit Konsep SKRD yang telah diterima Kepala Dinas
KeteranganWaktu
Melaksanakan survei lapangan, menerbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dan menyerahkan kepada Kasi Verifikasi untuk dimohonkan tanda tangan kepada Kabid Pelayanan Perizinan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Menerima, memeriksa kelengkapan surat permohonan Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah terupload ke dalam aplikasi LAPERON sesuai ketentuan dan meneruskan kepada Kasi Verifikasi
Memverifikasi surat permohonan Izin beserta berkas pendukungnya yang diperiksa dan memerintahkan JFU untuk menerbitkan jadwal survei lapangan berdasarkan aplikasi LAPERON, menyusun Surat Tugas serta meneruskan kepada petugas lapangan
Menyusun jadwal survei lapangan berdasarkan aplikasi LAPERON dan meneruskan kepada petugas lapangan
Memparaf dan mendisposisikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan kepada Kabid Pelayanan Perizinan untuk ditandatangani
Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dan memerintahkan Kasi Penerbitan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan
Memerintahkan JFU untuk menyusun konsep SKRD sesuai ketentuan dalam aplikasi LAPERON
Menyusun konsep SKRD sesuai ketentuan dalam aplikasi LAPERON dan meneruskan kepada Kasi Penerbitan
Memeriksa dan meneruskan konsep SKRD dalam aplikasi LAPERON kepada Kabid Pelayanan Perizinan
Memeriksa dan meneruskan konsep SKRD dalam aplikasi LAPERON kepada Kepala Dinas
T
Y
T
Y
Y
T
11 Konsep SKRD yang telah diterima Kepala Dinas
5 Menit SKRD yang sudah ditandatangani diterima pemohon dalam aplikasi
12 Notifikasi pembayaran berdasarkan SKRD yang telah diterbitkan
5 Menit Konsep Izin dan perintah
13 Konsep Izin dan perintah 5 Menit Konsep Izin yang telah termuat dalam aplikasi LAPERON diterima Kasi Penerbita.
14 Konsep Izin yang telah termuat dalam aplikasi LAPERON diterima Kasi Penerbitan
5 Menit Konsep Izin telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan
15 Konsep Izin telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan
5 Menit Konsep Izin telah diterima Kepala Dinas
16 Konsep Izin telah diterima Kepala Dinas
5 Menit Izin yang telah ditandatangani secara elektronik yang telah diterima melalui aplikasi LAPERON
SOP berlaku dalam kondisi normal
170 Menit
Memeriksa, menandatangani Izin dan dan meneruskan kepada pemohon melalui aplikasi LAPERON
Memeriksa, menandatangani SKRD dan meneruskan kepada pemohon melalui aplikasi LAPERON.
Menerima notifikasi pembayaran oleh pemohon melalui aplikasi LAPERON, menyusun konsep Izin dan memerintahkan JFU untuk menginput ke dalam aplikasi LAPERON Menginput konsep Izin ke dalam aplikasi LAPERON dan meneruskan kepada Kasi Penerbitan
Memeriksa dan meneruskan konsep Izin kepada Kabid Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan melalui aplikasi LAPERON
Memeriksa dan meneruskan konsep Izin kepada Kepala Dinas melalui aplikasi LAPERON
T
T
Y
T
Y
Uraian Aktivitas
JFU Kasi Verifikasi
Kabid Pelayanan Perizinan
Kasi Penerbitan Kepala Dinas Persyaratan/
Perlengkapan Output
1 Permohonan IMB/SIUP MB/Reklame beserta berkas pendukungnya yang sudah terupload dalam aplikasi LAPERON
10 Menit Permohonan IMB/SIUP MB/Reklame beserta berkas pendukungnya yang sudah diperiksa sesuai ketentuan diterima Kasi Verifikasi
2 Permohonan IMB/SIUP MB/Reklame beserta berkas pendukungnya yang sudah diperiksa sesuai ketentuan diterima Kasi Verifikasi
10 Menit Permohonan IMB/SIUP MB/Reklame beserta berkas pendukungnya yang telah diverifikasi, dan perintah
Keterkaitan dengan SOP Penyusunan Surat Tugas
3 Permohonan IMB/SIUP MB/Reklame beserta berkas pendukungnya yang sudah diklarifikasi/Validasi sesuai ketentuan diterima Kadis
5 Menit Permohonan IMB/SIUP MB/Reklame beserta berkas pendukungnya yang sudah diklarifikasi/Validasi
4 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah ditandatangani dan perintah
5 Menit Perintah
5 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah ditandatangani dan perintah
15 Menit Konsep SKRD yang telah diterima Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan.
6 Konsep SKRD yang telah diterima Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan.
5 Menit Konsep SKRD yang telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan.
7 Konsep SKRD yang telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan.
5 Menit Konsep SKRD yang telah diterima Kepala Dinas
8 Konsep SKRD yang telah diterima Kepala Dinas
5 Menit SKRD yang sudah ditandatangani diterima pemohon dalam aplikasi
9 Notifikasi pembayaran berdasarkan SKRD yang telah diterbitkan
5 Menit Konsep IMB/SIUP MB/Rekame dan perintah
10 Konsep IMB/SIUP MB/Reklam 10 Menit Konsep IMB/SIUP MB/Reklame yang telah termuat dalam aplikasi LAPERON diterima Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan.
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KeteranganWaktu
Permohonan yang sudah diklarifikasi/validasi didisposisikan kepada kepala dinas untuk mendapat persetujuan.
Memerintahkan JFU untuk menyusun konsep SKRD sesuai ketentuan dalam aplikasi LAPERON
Menyusun konsep SKRD sesuai ketentuan dalam aplikasi LAPERON dan meneruskan kepada Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan
Memeriksa dan meneruskan konsep SKRD dalam aplikasi LAPERON kepada Kabid Pelayanan Perizinan
Memeriksa dan meneruskan konsep SKRD dalam aplikasi LAPERON kepada Kepala Dinas
Memeriksa, menandatangani SKRD dan meneruskan kepada pemohon melalui aplikasi LAPERON.
Menerima notifikasi pembayaran oleh pemohon melalui aplikasi LAPERON, menyusun konsep IMB dan memerintahkan JFU untuk menginput ke dalam aplikasi LAPERON Menginput konsep IMB ke dalam aplikasi LAPERON dan meneruskan kepada Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan
Menerima, memeriksa kelengkapan surat permohonan IMB/SIUP MB/Reklame beserta berkas pendukungnya yang sudah terupload ke dalam aplikasi LAPERON sesuai ketentuan dan meneruskan kepada Kasi Verifikasi Pelayanan Perizinan.
Memeriksa dan memverifikasi dokumen permohonan dan SKRD T
Y
T
Y
Y
T
11 Konsep IMB/SIUP MB/Reklame yang telah termuat dalam aplikasi LAPERON diterima Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan
5 Menit Konsep IMB/SIUP MB/Reklame telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan
12 Konsep IMB/SIUP MB/Reklame telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan
5 Menit Konsep IMB/SIUP MB/Reklame telah diterima Kepala Dinas
13 Konsep IMB/SIUP MB/Reklame telah diterima Kepala Dinas
5 Menit IMB/SIUP MB/Reklame yang telah ditandatangani secara elektronik yang telah diterima melalui aplikasi LAPERON
SOP berlaku dalam kondisi normal
90 Menit
Memeriksa dan meneruskan konsep IMB/SIUP MB/Reklame kepada Kepala Dinas melalui aplikasi LAPERON
Memeriksa, menandatangani IMB/SIUP MB/Reklame dan dan meneruskan kepada pemohon melalui aplikasi LAPERON
Memeriksa dan meneruskan konsep IMB/SIUP MB/Reklame kepada Kabid Pelayanan Perizinan melalui aplikasi LAPERON
T
Y
T
Y
Uraian Aktivitas
JFU Kasi Verifikasi Tim Teknis
Kabid Pelayanan Perizinan
Kasi Penerbitan Kepala Dinas Persyaratan/
Perlengkapan Output
1 Permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah terupload dalam aplikasi LAPERON
10 Menit Permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah diperiksa sesuai ketentuan diterima Kasi Verifikasi
2 Permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah diperiksa sesuai ketentuan diterima Kasi Verifikasi
15 Menit Permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang telah diverifikasi, dan perintah
Keterkaitan dengan SOP Penyusunan Surat Tugas
3 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah diparaf dan didisposisikan diterima Kabid Pelayanan Perizinan
5 Menit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah ditandatangani dan perintah
4 Konsep Izin dan Non Izin yang telah termuat dalam aplikasi LAPERON diterima Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan
5 Menit Konsep Izin dan Non Izin telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan
5 Konsep Izin dan Non Izin telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan
5 Menit Konsep Izin dan Non Izin telah diterima Kepala Dinas
6 Konsep Izin dan Non Izin telah diterima Kepala Dinas
5 Menit Izin dan Non Izin yang telah ditandatangani secara elektronik yang telah diterima melalui aplikasi LAPERON
SOP berlaku dalam kondisi normal
45 Menit
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KeteranganWaktu
Memeriksa, menandatangani Izin dan Non Izin dan dan meneruskan kepada pemohon melalui aplikasi LAPERON
Menerima, memeriksa kelengkapan surat permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah terupload ke dalam aplikasi LAPERON sesuai ketentuan dan meneruskan kepada Kasi Verifikasi Pelayanan Perizinan
Memverifikasi surat permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang diperiksa dan memerintahkan JFU Menginput konsep Izin dan Non Izin ke dalam aplikasi LAPERON dan meneruskan kepada Kabid
Memeriksa dan meneruskan konsep Izin dan Non Izin kepada Kasi Penerbitan melalui aplikasi LAPERON
Mencetak Izin dan Non Izin dan meneruskan kepada Kabid Pelayanan Perizinan melalui aplikasi LAPERON
Memeriksa dan meneruskan Izin dan Non Izin kepada Kepala Dinas melalui aplikasi LAPERON
1 Permohonan Informasi layanan perizinan berusaha melalui OSS Nomor Antrian 5 Menit Informasi Layanan
2 Pendampingan pembuatan Akun bagi pemohon langsung atau pemohon prioritas KTP dan Email 5 Menit Akun Pemohon (Username
dan Password)
3 NPWP, Akte Perusahaan, Data Usaha 10 Menit Notifikasi melalui Email
Pemohon
4 Pendampingan Input Data permohonan Usaha bagi pemohon langsung atau pemohon prioritas
Akte Perusahaan dan Data Usaha 30 Menit
NIB, Izin Usaha, Izin Operasional/Komersial serta izin lainnya
5 Penerbitan NIB, Izin Usaha, Izin Operasional/Komersial serta izin lainnya 5 Menit
Dokumen NIB, Izin Usaha, Izin Operasional/Komersial serta izin lainnya
SOP berlaku dalam kondisi normal
55 Menit
Memvalidasi data identitas pemohon dan memeriksa dokumen permohonan yang diupload.
KeteranganNo. Uraian ProsedurMutu BakuPelaksana
Waktu
Uraian Aktivitas
JFU Kasi Verifikasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Survei/Pengecekan Lapangan, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan mendisposisikan dokumen permohonan dan BAP kepada Kasi Verifikasi
Membuat Draft Persetujuan Penyelenggaraan Reklame
Membuat Draft Izin dan non izin untuk didisposisikan kepada Kepala Dinas.
No. Uraian Prosedur
Memeriksa Dokumen Permohonan dan BAP dan apabila dokumen dan BAP lengkap dan benar, maka Kepala Dinas menetapkan ACC proses.
Memeriksa dan memverifikasi dokumen permohonan dan hasil BAP dan mendisposisikan dokumen permohonan dan BAP kepada Kepala Dinas .
Memvalidasi data identitas pemohon dan memeriksa dokumen permohonan yang diupload.
Memeriksa dan memverifikasi dokumen permohonan dan Hasil BAP dan mendisposisikan dokumen permohonan dan BAP kepada Kepala Bidang .
Memeriksa dan menandatangani Persetujuan Penyelenggaraan Reklame secara elektronik dan mengirimkan ke Bapenda untuk dibuatkan SKPD dan proses penerimaaan pembayaran pajak dilanjutkan dengan pembuatan SSPD, selanjutnya memerintahkan Kasi Penerbitan untk membuat Draf Izin.
Memeriksa dan menandatangani Izin dan non izin secara elektronik dan mengirimkan kepada pmohon
Kasi Penerbitan
Kepala Bidang
PelayananTim Teknis Kepala Dinas Persyaratan/
Perlengkapan
Data Identitas Pemohon (Foto diri, KTP, Nomor Telp/Hp, dan email),
20 Menit
Dokumen permohonan dan BAP serta Draft SKRD
30 Menit
Dokumen permohonan dan BAP serta Draft SKRD
30 Menit
Dokumen permohonan dan BAP serta SKRD
20 Menit
Dokumen permohonan dan BAP
15 Menit
Dokumen permohonan, BAP dan nomor surat keluar.
10 Menit
Draft Persetujuan Penyelenggaraan Reklame
5 Menit
Dokumen permohonan, BAP, SSPD, Nomor Izin / Non Izin.
15 Menit
Draft Izin / non izin 5 Menit
Jumlah 150 Menit
Waktu
Mutu BakuPelaksana
Y
T
Output
Notifikasi Jadwal Survei/Pengecekan Lapangan melalui akun pemohon, email BAP, Peta, Foto Lokasi, Draft SKRD
Untuk 1 (Satu) permohonan izin dan non izin
Disposisi dan BAP serta Draft SKRD
Disposisi dan BAP hasil klarifikasi/validasi serta SKRD
Disposisi dan ACC Proses
Draft Persetujuan Penyelenggaraan Reklame
Surat Persetujuan Penyelenggaraan Reklame
Draft Izin / non izin
Izin / non izin
Keterangan
Hal. 1 of 12
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi Mengwi, Kabupaten Badung (80351) Telp. (0361) 9009333 Faks. (0361) 9009316
Website. www.badungkab.go.id
NOMOR SOP 069.2 / 40 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pemrosesan Izin – Dengan Survei Dengan Retribusi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman
Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perijinan, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya.
2. Memahami perhitungan retribusi daerah. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN - 1. Ruang Kerja
2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK 7. Barcode 8. Mobil operasional kantor
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,
maka akan menyebabkan keterlambatan penerbitan Izin. 1. Plat 2. Izin dan Non Izin
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi Mengwi, Kabupaten Badung (80351) Telp. (0361) 9009333 Faks. (0361) 9009316
Website. www.badungkab.go.id
NOMOR SOP 069.2 / 41 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pemrosesan Izin – Tanpa Survei Dengan Retribusi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman
Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perijinan, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya.
2. Memahami perhitungan retribusi daerah. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN - 1. Ruang Kerja
2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK 7. Barcode 8. Mobil operasional kantor
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,
maka akan menyebabkan keterlambatan penerbitan Izin. 1. Izin dan Non Izin
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi Mengwi, Kabupaten Badung (80351) Telp. (0361) 9009333 Faks. (0361) 9009316
Website. www.badungkab.go.id
NOMOR SOP 069.2 / 42 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Perizinan – Tanpa Survei Tanpa Retribusi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan. 2. Surat Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
Dalam Negeri No. KEP-131/DPPTKDN/XI/2004. 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 21 Tahun
1994 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
5. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perijinan, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya.
2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN - 1. Ruang Kerja
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi Mengwi, Kabupaten Badung (80351) Telp. (0361) 9009333 Faks. (0361) 9009316
Website. www.badungkab.go.id
NOMOR SOP 069.2 / 43 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pemrosesan Izin – Dengan Survei Tanpa Retribusi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perijinan, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya.
2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Ijin Usaha Industri. 16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/ M-IND/ PER/ 10/ 2014 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/ M-IND/ PER/ 7/ 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri.
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber
Daya Air. 20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. 21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan.
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air.
23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perijinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/ Menkes/ SK/ X/ 99 tentang Wewenang Penetapan Izin dibidang Kesehatan.
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/ Menkes RI/ SK/ X/ 2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
Hal. 7 of 12
27. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan.
30. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
31. Peraturan Bupati Badung Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
32. Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan/ atau Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah.
33. Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
34. Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Mandat dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
35. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah.
36. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
37. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit.
38. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
39. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek. 40. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1424/MENKES/SK/XI/2002 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Optikal. 41. Peraturan Menteri Kesehatan 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan
Pengobatan Tradisional. 42. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2014 Tentang Ijin Klinik.
Hal. 8 of 12
43. Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No.889 /MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
45. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis.
46. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi.
47. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.
48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.
49. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.
50. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer.
51. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN - 1. Ruang Kerja
2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK 7. Barcode 8. Mobil operasional kantor
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,
maka akan menyebabkan keterlambatan penerbitan Izin. 1. Izin dan Non Izin
Hal. 9 of 12
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi Mengwi, Kabupaten Badung (80351) Telp. (0361) 9009333 Faks. (0361) 9009316
Website. www.badungkab.go.id
NOMOR SOP 069.2 / 51 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pemenuhan Komitmen OSS (Online Single
Submission)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1. Memperoleh Bimbingan Teknis OSS (Online Single Submission)
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN - 1. Ruang Kerja
NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF NAMA SOP SOP Pemrosesan Izin – Dengan Survei Dengan Retribusi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman
Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perijinan, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya.
2. Memahami perhitungan retribusi daerah. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN - 1. Ruang Kerja
2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. SIM Perijinan 5. Komputer 6. Printer 7. ATK 8. Stempel Dinas 9. Mobil operasional kantor
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan keterlambatan penerbitan Izin. Berkas permohonan penerbitan Izin dan Non Perizinan beserta berkas pendukungnya,
1 Pemohon mengupload berkas menggunakan aplikasi LAPERON (www.laperon.badungkab.go.id) secara Mandiri atau dibantu oleh petugas layanan.
2 Memvalidasi data identitas pemohon dan memeriksa dokumen permohonan yang diupload. a. Apabila permohonan sudah lengkap maka dapat diproses lebih lanjut serta diberikan jadwal survei/ pengecekan lapangan. b. Apabila berkas permohonan belum lengkap maka permohonan ditolak dan pemohon akan menerima notifikasi penolakan melalui akun pemohon, email dan SMS.
3 a. Survei/Pengecekan Lapangan, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan mendisposisikan dokumen permohonan dan BAP kepada Kasi Verifikasi b. Membuat Draft SKRD
4 Memeriksa dan memverifikasi dokumen permohonan dan BAP serta SKRD a. Apabila dokumen permohonan dan BAP serta SKRD lengkap dan benar didisposisi kepada Kepala Bidang. b. Apabila dokumen permohonan dan BAP serta SKRD belum sesuai dikembalikan kepada Tim Teknis. c. Apabila pemohon melengkapi dokumen sesuai revisi selanjutnya mendisposisikan kepada kabid.
5 Memeriksa dan memverifikasi dokumen dan BAP serta SKRD. a. Apabila dokumen dan BAP serta SKRD lengkap dan benar akan didisposisi kepada Kepala Dinas. b. Apabila ada revisi dokumen dan BAP serta SKRD, akan didisposisi kembali kepada Kasi Verifikasi. c. Apabila terdapat ketidaksesuain antara data permohonan dengan kondisi lapangan yang dituangkan dalam BAP maka dokumen dikembalikan kepada pemohon dan pemohon akan menerima notifikasi melalui akun pemohon, email dan SMS. d. Permohonan yang sudah direvisi oleh pemohon didisposisikan kepada kepala dinas untuk mendapat persetujuan. e. Permohonan yang sudah diklarifikasi/validasi didisposisikan kepada kepala dinas untuk mendapat persetujuan.
SOP
No. Uraian Prosedur
T
T
R
6 Memeriksa Dokumen dan BAP serta SKRD a. Apabila dokumen dan BAP lengkap dan benar, maka Kepala Dinas menerbitkan SKRD untuk dibayarkan retribusi oleh pemohon . b. Apabila pemohon sudah melakukan pembayaran SKRD, maka Kepala Dinas menetapkan ACC proses untuk ditindaklankjuti oleh Kasi Penerbitan. c. Apabila ada revisi dokumen, maka didisposisikan kepada Kepala Bidang. d. Apabila dokumen dan BAP tidak sesuai dengan ketentuan maka permohonan ditolak dan ditindaklanjuti oleh Kasi Penerbitan. e. Apabila diperlukan klarifikasi/validasi maka didisposisi kepada Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti
7 Membuat Draft Izin dan non izin untuk didisposisikan kepada Kepala Dinas.
8 Memeriksa dan menandatangani Izin dan non izin secara elektronik
9 Menerima notifikasi izin dan non izin terbit serta SKRD melalui akun pemohon, email dan SMS.
SSRD
Kode DokRevisiTgl. Terbit
Kasi Verifikasi
Kasi Penerbitan
Kepala Bidang
PelayananTim Teknis Kepala Dinas Persyaratan/
Perlengkapan
Dokumen permohonan beserta pendukungnya
Data Identitas Pemohon (Foto diri, KTP, Nomor Telp/Hp, dan email), Dokumen Permohonan
Dokumen permohonan dan BAP serta Draft SKRD
Dokumen permohonan dan BAP serta Draft SKRD
Dokumen permohonan dan BAP serta SKRD
Pemrosesan Izin - Dengan Survei Dengan Retribusi
Pelaksana
T
Y
T
Y
Y
T
Dokumen permohonan dan BAP serta Draft SKRD
Dokumen permohonan, BAP, SKRD, Nomor Izin dan Non Izin.Draft Izin dan non izin
Notifikasi melalui Akun pemohon.
Jumlah
:::
Output
5 Menit Tanda Bukti Pendaftaran Dikirim secara online melalui akun pemohon
20 Menit Notifikasi Jadwal Survei/Pengecekan Lapangan melalui akun pemohon, email dan SMS
30 Menit BAP, Peta, Foto Lokasi, Draft SKRD
Untuk 1 (Satu) permohonan izin dan non izin
30 Menit Disposisi dan BAP serta Draft SKRD
20 Menit Disposisi dan BAP hasil klarifikasi/validasi serta SKRD
KeteranganWaktu
Mutu Baku
15 Menit Disposisi dan ACC Proses serta SKRD
15 Menit Draft Izin dan non izin
5 Menit Draft Izin dan non izin
5 Menit Izin dan Non Izin serta SKRD
145 Menit
Page 1 of 2
Kode Dok :Revisi :Tgl. Terbit :
Pemohon JFU Kasi Verifikasi
Kasi Penerbitan
Kepala Bidang
PelayananTim Teknis Kepala
Dinas Persyaratan/
Perlengkapan Output
1 Pemohon mengupload berkas menggunakan aplikasi LAPERON (www.laperon.badungkab.go.id) secara Mandiri atau dibantu oleh petugas layanan.
Dokumen permohonan beserta pendukungnya
5 Menit Tanda Bukti Pendaftaran Dikirim secara online melalui akun pemohon
2 Memvalidasi data identitas pemohon dan memeriksa dokumen permohonan yang diupload. a. Apabila permohonan sudah lengkap maka dapat diproses lebih lanjut serta diberikan jadwal survei/ pengecekan lapangan. b. Apabila berkas permohonan belum lengkap maka permohonan ditolak dan pemohon akan menerima notifikasi penolakan melalui akun pemohon, email dan SMS.
Data Identitas Pemohon (Foto diri, KTP, Nomor Telp/Hp, dan email), Dokumen Permohonan
20 Menit Notifikasi Jadwal Survei/Pengecekan Lapangan melalui akun pemohon, email dan SMS
3 Survei/Pengecekan Lapangan, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan mendisposisikan dokumen permohonan dan BAP kepada Kasi Verifikasi
Dokumen permohonan dan BAP
30 Menit BAP, Peta, Foto Lokasi Untuk 1 (Satu) permohonan izin dan non izin
4 Memeriksa dan memverifikasi dokumen permohonan dan BAP a. Apabila dokumen permohonan dan BAP lengkap dan benar didisposisi kepada Kepala Bidang. b. Apabila dokumen permohonan dan BAP belum sesuai dikembalikan kepada Tim Teknis. c. Apabila pemohon melengkapi dokumen sesuai revisi selanjutnya mendisposisikan kepada kabid.
Dokumen permohonan dan BAP
30 Menit Disposisi dan BAP
5 Memeriksa dan memverifikasi dokumen dan BAP. a. Apabila dokumen lengkap dan benar akan didisposisi kepada Kepala Dinas. b. Apabila ada revisi dokumen dan BAP, akan didisposisi kembali kepada Kasi Verifikasi. c. Apabila terdapat ketidaksesuain antara data permohonan dengan kondisi lapangan yang dituangkan dalam BAP maka dokumen dikembalikan kepada pemohon dan pemohon akan menerima notifikasi melalui akun pemohon, email dan SMS. d. Permohonan yang sudah direvisi oleh pemohon didisposisikan kepada kepala dinas untuk mendapat persetujuan.
f /
Dokumen permohonan dan BAP
20 Menit Disposisi dan BAP hasil klarifikasi/validasi
6 Memeriksa Dokumen dan BAP a. Apabila dokumen dan BAP lengkap dan benar, maka Kepala Dinas menetapkan ACC proses untuk ditindaklankjuti oleh Kasi Penerbitan. b. Apabila ada revisi dokumen, maka didisposisikan kepada Kepala Bidang. c. Apabila dokumen dan BAP tidak sesuai dengan ketentuan maka permohonan ditolak dan ditindaklanjuti oleh Kasi Penerbitan. d. Apabila diperlukan klarifikasi/validasi maka didisposisi kepada Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti
Dokumen permohonan dan BAP
15 Menit Disposisi dan ACC Proses
Keterangan
SOP Pemrosesan Izin - Dengan Survei Tanpa Retribusi
No. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Waktu
T
T
T
Y
Y
TY
R
Y
T
Page 2 of 2
Kode Dok :Revisi :Tgl. Terbit :
Pemohon JFU Kasi Verifikasi
Kasi Penerbitan
Kepala Bidang
PelayananTim Teknis Kepala
Dinas Persyaratan/
Perlengkapan OutputKeterangan
SOP Pemrosesan Izin - Dengan Survei Tanpa Retribusi
No. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Waktu
7 Membuat Draft Izin dan non izin untuk didisposisikan kepada Kepala Dinas.
Dokumen permohonan, BAP, Nomor Izin dan Non Izin.
15 Menit Draft Izin dan non izin
8 Memeriksa dan menandatangani Izin dan non izin secara elektronik
Draft Izin dan non izin 5 Menit Izin dan Non Izin
9 Menerima notifikasi izin dan non izin terbit melalui akun pemohon, email dan SMS.
Notifikasi melalui Akun 5 Menit Izin dan Non Izin
Jumlah 145 Menit
Pemohon JFU
1 Pemohon mengupload berkas menggunakan aplikasi LAPERON (www.laperon.badungkab.go.id) secara Mandiri atau dibantu oleh petugas layanan.
2 Memvalidasi data identitas pemohon dan memeriksa dokumen permohonan yang diupload. a. Apabila permohonan sudah lengkap maka dapat diproses lebih lanjut serta diberikan jadwal survei/ pengecekan lapangan. b. Apabila berkas permohonan belum lengkap maka permohonan ditolak dan pemohon akan menerima notifikasi penolakan melalui akun pemohon, email dan SMS.
3 a. Survei/Pengecekan Lapangan, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan mendisposisikan dokumen permohonan dan BAP kepada Kasi Verifikasi b. Membuat Draft SKRD
4 Memeriksa dan memverifikasi dokumen permohonan dan BAP serta SKRD a. Apabila dokumen permohonan dan BAP serta SKRD lengkap dan benar didisposisi kepada Kepala Bidang. b. Apabila dokumen permohonan dan BAP serta SKRD belum sesuai dikembalikan kepada Tim Teknis. c. Apabila pemohon melengkapi dokumen sesuai revisi selanjutnya mendisposisikan kepada kabid.
SOP
No. Uraian Prosedur
T
Y
R
5 Memeriksa dan memverifikasi dokumen dan BAP serta SKRD. a. Apabila dokumen dan BAP serta SKRD lengkap dan benar akan didisposisi kepada Kepala Dinas. b. Apabila ada revisi dokumen dan BAP serta SKRD, akan didisposisi kembali kepada Kasi Verifikasi. c. Apabila terdapat ketidaksesuain antara data permohonan dengan kondisi lapangan yang dituangkan dalam BAP maka dokumen dikembalikan kepada pemohon dan pemohon akan menerima notifikasi melalui akun pemohon, email dan SMS. d. Permohonan yang sudah direvisi oleh pemohon didisposisikan kepada kepala dinas untuk mendapat persetujuan. e. Permohonan yang sudah diklarifikasi/validasi didisposisikan kepada kepala dinas untuk mendapat persetujuan.
6 Memeriksa Dokumen dan BAP serta SKRD a. Apabila dokumen dan BAP lengkap dan benar, maka Kepala Dinas menerbitkan SKRD untuk dibayarkan retribusi oleh pemohon . b. Apabila pemohon sudah melakukan pembayaran SKRD, maka Kepala Dinas menetapkan ACC proses untuk ditindaklankjuti oleh Kasi Penerbitan. c. Apabila ada revisi dokumen, maka didisposisikan kepada Kepala Bidang. d. Apabila dokumen dan BAP tidak sesuai dengan ketentuan maka permohonan ditolak dan ditindaklanjuti oleh Kasi Penerbitan. e. Apabila diperlukan klarifikasi/validasi maka didisposisi kepada Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti
7 Membuat Draft Izin dan non izin untuk didisposisikan kepada Kepala Dinas.
8 Memeriksa dan menandatangani Izin dan non izin secara elektronik
9 Menerima notifikasi izin dan non izin terbit serta SKRD melalui akun pemohon, email dan SMS.
T
SSRD
Kode DokRevisiTgl. Terbit
Kasi Verifikasi
Kasi Penerbitan
Kepala Bidang
PelayananTim Teknis Kepala Dinas Persyaratan/
Perlengkapan
Dokumen permohonan beserta pendukungnya
Data Identitas Pemohon (Foto diri, KTP, Nomor Telp/Hp, dan email), Dokumen Permohonan
Dokumen permohonan dan BAP serta Draft SKRD
Dokumen permohonan dan BAP serta Draft SKRD
Pemrosesan Izin - Dengan Survei Dengan Retribusi
Pelaksana
Y
T
Y
Dokumen permohonan dan BAP serta SKRD
Dokumen permohonan dan BAP serta Draft SKRD
Dokumen permohonan, BAP, SKRD, Nomor Izin dan Non Izin.
Draft Izin dan non izin
Notifikasi melalui Akun pemohon.
Jumlah
T
Y
T
:::
Output
5 Menit Tanda Bukti Pendaftaran Dikirim secara online melalui akun pemohon
20 Menit Notifikasi Jadwal Survei/Pengecekan Lapangan melalui akun pemohon, email dan SMS
30 Menit BAP, Peta, Foto Lokasi, Draft SKRD
Untuk 1 (Satu) permohonan izin dan non izin
30 Menit Disposisi dan BAP serta Draft SKRD
KeteranganWaktu
Mutu Baku
20 Menit Disposisi dan BAP hasil klarifikasi/validasi serta SKRD
15 Menit Disposisi dan ACC Proses serta SKRD
15 Menit Draft Izin dan non izin
5 Menit Draft Izin dan non izin
5 Menit Izin dan Non Izin serta SKRD
145 Menit
Hal. 1 of 5
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 ) TELP : (0361) 4715259, Fax : (0361) 4715258
NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF NAMA SOP SOP Pemrosesan Izin – Dengan Survei Tanpa
Retribusi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu. 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata
Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata
Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perijinan, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya.
2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Ijin Usaha Industri. 16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/ M-IND/ PER/ 10/ 2014 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/ M-IND/ PER/ 7/ 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri.
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya
Air. 20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata
Laksana Pengendalian Pencemaran Air. 21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan.
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air.
23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perijinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/ Menkes/ SK/ X/ 99 tentang Wewenang Penetapan Izin dibidang Kesehatan.
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/ Menkes RI/ SK/ X/ 2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
Hal. 3 of 5
28. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan.
30. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
31. Peraturan Bupati Badung Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
32. Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan/ atau Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah.
33. Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
34. Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Mandat dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
35. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah.
36. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
37. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit.
38. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
39. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek. 40. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1424/MENKES/SK/XI/2002 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Optikal. 41. Peraturan Menteri Kesehatan 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan
Pengobatan Tradisional. 42. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2014 Tentang Ijin Klinik.
Hal. 4 of 5
43. Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No.889 /MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
45. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis.
46. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi.
47. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.
48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.
49. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.
50. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN - 1. Ruang Kerja
2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. SIM Perijinan 5. Komputer 6. Printer 7. ATK 8. Stempel Dinas 9. Mobil operasional kantor
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan keterlambatan penerbitan Izin. Berkas permohonan penerbitan Izin dan Non Perizinan beserta berkas
pendukungnya, Daftar Tetap, Plat dan Izin
Pemohon JFU
1 Pemohon mengupload berkas menggunakan aplikasi LAPERON (www.laperon.badungkab.go.id) secara Mandiri atau dibantu oleh petugas layanan.
2 Memvalidasi data identitas pemohon dan memeriksa dokumen permohonan yang diupload. a. Apabila permohonan sudah lengkap maka dapat diproses lebih lanjut serta diberikan jadwal survei/ pengecekan lapangan. b. Apabila berkas permohonan belum lengkap maka permohonan ditolak dan pemohon akan menerima notifikasi penolakan melalui akun pemohon, email dan SMS.
3 Survei/Pengecekan Lapangan, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan mendisposisikan dokumen permohonan dan BAP kepada Kasi Verifikasi
4 Memeriksa dan memverifikasi dokumen permohonan dan BAP a. Apabila dokumen permohonan dan BAP lengkap dan benar didisposisi kepada Kepala Bidang. b. Apabila dokumen permohonan dan BAP belum sesuai dikembalikan kepada Tim Teknis. c. Apabila pemohon melengkapi dokumen sesuai revisi selanjutnya mendisposisikan kepada kabid.
5 Memeriksa dan memverifikasi dokumen dan BAP. a. Apabila dokumen lengkap dan benar akan didisposisi kepada Kepala Dinas. b. Apabila ada revisi dokumen dan BAP, akan didisposisi kembali kepada Kasi Verifikasi. c. Apabila terdapat ketidaksesuain antara data permohonan dengan kondisi lapangan yang dituangkan dalam BAP maka dokumen dikembalikan kepada pemohon dan pemohon akan menerima notifikasi melalui akun pemohon, email dan SMS. d. Permohonan yang sudah direvisi oleh pemohon didisposisikan kepada kepala dinas untuk mendapat persetujuan. e. Permohonan yang sudah diklarifikasi/validasi didisposisikan kepada kepala dinas untuk mendapat persetujuan.
SOP Pe
No. Uraian Prosedur
T
T
Y
R
6 Memeriksa Dokumen dan BAP a. Apabila dokumen dan BAP lengkap dan benar, maka Kepala Dinas menetapkan ACC proses untuk ditindaklankjuti oleh Kasi Penerbitan. b. Apabila ada revisi dokumen, maka didisposisikan kepada Kepala Bidang. c. Apabila dokumen dan BAP tidak sesuai dengan ketentuan maka permohonan ditolak dan ditindaklanjuti oleh Kasi Penerbitan. d. Apabila diperlukan klarifikasi/validasi maka didisposisi kepada Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti
7 Membuat Draft Izin dan non izin untuk didisposisikan kepada Kepala Dinas.
8 Memeriksa dan menandatangani Izin dan non izin secara elektronik
9 Menerima notifikasi izin dan non izin terbit melalui akun pemohon, email dan SMS.
Kode DokRevisiTgl. Terbit
Kasi Verifikasi
Kasi Penerbitan
Kepala Bidang
PelayananTim Teknis Kepala Dinas Persyaratan/
Perlengkapan
Dokumen permohonan beserta pendukungnya
5
Data Identitas Pemohon (Foto diri, KTP, Nomor Telp/Hp, dan email), Dokumen Permohonan
20
Dokumen permohonan dan BAP
30
Dokumen permohonan dan BAP
30
Dokumen permohonan dan BAP
20
W
emrosesan Izin - Dengan Survei Tanpa Retribusi
Pelaksana M
T
Y
T
Y
T
Dokumen permohonan dan BAP
15
Dokumen permohonan, BAP, Nomor Izin dan Non Izin.
15
Draft Izin dan non izin 5
Notifikasi melalui Akun 5
Jumlah 145
:::
Output
Menit Tanda Bukti Pendaftaran Dikirim secara online melalui akun pemohon
Menit Notifikasi Jadwal Survei/Pengecekan Lapangan melalui akun pemohon, email dan SMS
Menit BAP, Peta, Foto Lokasi Untuk 1 (Satu) permohonan izin dan non izin
Menit Disposisi dan BAP
Menit Disposisi dan BAP hasil klarifikasi/validasi
KeteranganWaktu
Mutu Baku
Menit Disposisi dan ACC Proses
Menit Draft Izin dan non izin
Menit Izin dan Non Izin
Menit Izin dan Non Izin
Menit
Hal. 1 of 2
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 ) TELP : (0361) 4715259, Fax : (0361) 4715258
1 Pemohon mengupload berkas menggunakan aplikasi LAPERON (www.laperon.badungkab.go.id) secara Mandiri atau dibantu oleh petugas layanan.
2 Memvalidasi data identitas pemohon dan memeriksa dokumen permohonan yang diupload. a. Apabila permohonan sudah lengkap maka dapat diproses lebih lanjut serta diberikan jadwal survei/ pengecekan lapangan. b. Apabila berkas permohonan belum lengkap maka permohonan ditolak dan pemohon akan menerima notifikasi penolakan melalui akun pemohon, email dan SMS.
3 a. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan mendisposisikan dokumen permohonan dan BAP kepada Kasi Verifikasi b. Membuat Draft SKRD
4 Memeriksa dan memverifikasi dokumen permohonan dan BAP serta SKRD a. Apabila dokumen permohonan dan BAP serta SKRD lengkap dan benar didisposisi kepada Kepala Bidang. b. Apabila dokumen permohonan dan BAP serta SKRD belum sesuai dikembalikan kepada Tim Teknis. c. Apabila pemohon melengkapi dokumen sesuai revisi selanjutnya mendisposisikan kepada kabid.
5 Memeriksa dan memverifikasi dokumen dan BAP serta SKRD. a. Apabila dokumen dan BAP serta SKRD lengkap dan benar akan didisposisi kepada Kepala Dinas. b. Apabila ada revisi dokumen dan BAP serta SKRD, akan didisposisi kembali kepada Kasi Verifikasi. c. Apabila terdapat ketidaksesuain antara data permohonan dengan kondisi lapangan yang dituangkan dalam BAP maka dokumen dikembalikan kepada pemohon dan pemohon akan menerima notifikasi melalui akun pemohon, email dan SMS. d. Permohonan yang sudah direvisi oleh pemohon didisposisikan kepada kepala dinas untuk mendapat persetujuan. e. Permohonan yang sudah diklarifikasi/validasi didisposisikan kepada kepala dinas untuk mendapat persetujuan.
SOP
No. Uraian Prosedur
T
T
R
6 Memeriksa Dokumen dan BAP serta SKRD a. Apabila dokumen dan BAP lengkap dan benar, maka Kepala Dinas menerbitkan SKRD untuk dibayarkan retribusi oleh pemohon . b. Apabila pemohon sudah melakukan pembayaran SKRD, maka Kepala Dinas menetapkan ACC proses untuk ditindaklankjuti oleh Kasi Penerbitan. c. Apabila ada revisi dokumen, maka didisposisikan kepada Kepala Bidang. d. Apabila dokumen dan BAP tidak sesuai dengan ketentuan maka permohonan ditolak dan ditindaklanjuti oleh Kasi Penerbitan. e. Apabila diperlukan klarifikasi/validasi maka didisposisi kepada Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti
7 Membuat Draft Izin dan non izin untuk didisposisikan kepada Kepala Dinas.
8 Memeriksa dan menandatangani Izin dan non izin secara elektronik
9 Menerima notifikasi izin dan non izin terbit serta SKRD melalui akun pemohon, email dan SMS.
SSRD
Kode DokRevisiTgl. Terbit
Kasi Verifikasi
Kasi Penerbitan
Kepala Bidang
PelayananTim Teknis Kepala Dinas Persyaratan/
Perlengkapan
Dokumen permohonan beserta pendukungnya
Data Identitas Pemohon (Foto diri, KTP, Nomor Telp/Hp, dan email), Dokumen Permohonan
Dokumen permohonan dan BAP serta Draft SKRD
Dokumen permohonan dan BAP serta Draft SKRD
Dokumen permohonan dan BAP serta SKRD
P Pemrosesan Izin - Tanpa Survei Dengan Retribusi
Pelaksana
T
Y
T
Y
T
Dokumen permohonan dan BAP serta Draft SKRD
Dokumen permohonan, BAP, SKRD, Nomor Izin dan Non Izin.Draft Izin dan non izin
Notifikasi melalui Akun pe
Jumlah
:::
Output
5 Menit Tanda Bukti Pendaftaran Dikirim secara online melalui akun pemohon
20 Menit Notifikasi Jadwal Survei/Pengecekan Lapangan melalui akun pemohon, email dan SMS
20 Menit BAP dan Draft SKRD Untuk 1 (Satu) permohonan izin dan non izin
15 Menit Disposisi dan BAP serta Draft SKRD
10 Menit Disposisi dan BAP hasil klarifikasi/validasi serta SKRD
KeteranganWaktu
Mutu Baku
10 Menit Disposisi dan ACC Proses serta SKRD
15 Menit Draft Izin dan non izin
5 Menit Draft Izin dan non izin
5 Menit Izin dan Non Izin serta SKRD
105 Menit
Hal. 1 of 1
LAMPIRAN 1 RUANG LINGKUP PERIZINAN
NOMOR SOP : SOP-BPEL.1.2.3-01
TGL. PEMBUATAN : 18-07-2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 18-07-2020
NAMA SOP SOP Pemrosesan Izin – Dengan Survei Dengan Retribusi
Pemrosesan perizinan yang dilakukan Dengan Survei dan Dengan Retribusi, mencakup:
No. Izin Waktu Pemrosesan (hari kerja)
Bidang Perekonomian
1. SIUP-MB 7
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
2. IMB 7
Bidang Kesra
-
Hal. 1 of 2
LAMPIRAN 1 RUANG LINGKUP PERIZINAN
NOMOR SOP : SOP-BPEL.1.2.3-02
TGL. PEMBUATAN : 18-07-2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 18-07-2020
NAMA SOP SOP Pemrosesan Izin – Dengan Survei Tanpa Retribusi
Pemrosesan perizinan yang dilakukan Dengan Survei Tanpa Retribusi, mencakup:
No. Izin Waktu Pemrosesan (hari kerja)
Bidang Perekonomian
1. TDUP 7
2. IUTM 7
3. IUPP 7
4. IUP2T 7
5. TDG 7
6. TDI 7
7. IUI 7
8. Persetujuan Penggunaan Bangunan (PBB) 7
9. Izin Penyelenggaraan Medik Dasar (Klinik Pratama) 7
10. Izin Penyelenggaraan Medik Dasar (Klinik Utama) 7
11. Izin Pelayanan Medik Spesialis (RS Tipe C) 7
12. Izin Pelayanan Medik Spesialis (RS Tipe D) 7
13. Izin Pelayanan Medik Penunjang (Laboratorium Klinik) 7
14. Izin Pelayanan Medik Penunjang (Laboratorium Kesehatan Masyarakat) 7
15. Surat Izin Apotik 7
16. Izin Toko Obat 7
17. Izin Penyelenggaraan Optikal 7
18. Umot (Usaha Mikro Obat Tradisional) 7
19. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) 7
20. Izin Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah Tanah 7
21. Izin Penyimpanan/Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
7
22. Menara Telekomunikasi 7
23. Warnet, Izin Perfilman, Warung Seluler 7
24. Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum 7
25. Izin Trayek Angkutan Umum 7
Hal. 2 of 2
No. Izin Waktu Pemrosesan (hari kerja)
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
26. SIUJK 7
27. Ijin Penempatan Jaringan Utilitas 7
Bidang Kesra
28. Informasi Tata Ruang (ITR) 7
29. Pendaftaran Penanaman Modal (PPM) 3
30. Ijin Penyelenggaraan Reklame Insidentil 7
31. Rekomendasi PMA (Penanaman Modal Asing) 7
Hal. 1 of 1
LAMPIRAN 1 RUANG LINGKUP PERIZINAN
NOMOR SOP : SOP-BPEL.1.2.3-03
TGL. PEMBUATAN : 18-07-2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 18-07-2020
NAMA SOP SOP Pemrosesan Izin – Tanpa Survei Tanpa Retribusi
Pemrosesan perizinan yang dilakukan Tanpa Survei Tanpa Retribusi, mencakup:
No. Izin Waktu Pemrosesan (hari kerja)
Bidang Perekonomian
1. SIUP 3
2. SIUP CABANG 7
3. TDP 3
4. Izin Pemotongan Ternak 7
5. Izin Usaha Daging 7
6. Izin Penampungan, Penggaraman, Pengeringan Kulit, Tulang, Bulu, Ternak
7
7. Izin Angkutan Daging 7
8. Surat Keterangan Tanda Pendaftaran Kegiatan Usaha Perikanan 7
9. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat 7
10. Sertifikat Laik Sehat Hotel/Penginapan, Restoran/Rumah Makan 7
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
-
Bidang Kesra
-
Page 1 of 2
Kode Dok :Revisi :Tgl. Terbit :
Pemohon JFU Kasi Verifikasi
Kasi Penerbitan
Kepala Bidang
PelayananTim Teknis Kepala
Dinas Persyaratan/
Perlengkapan Output
1 Pemohon mengupload berkas menggunakan aplikasi LAPERON (www.laperon.badungkab.go.id) secara Mandiri atau dibantu oleh petugas layanan.
Dokumen permohonan beserta pendukungnya
5 Menit Tanda Bukti Pendaftaran Dikirim secara online melalui akun pemohon
2 Memvalidasi data identitas pemohon dan memeriksa dokumen permohonan yang diupload. a. Apabila permohonan sudah lengkap maka dapat diproses lebih lanjut serta diberikan jadwal survei/ pengecekan lapangan. b. Apabila berkas permohonan belum lengkap maka permohonan ditolak dan pemohon akan menerima notifikasi penolakan melalui akun pemohon, email dan SMS.
Data Identitas Pemohon (Foto diri, KTP, Nomor Telp/Hp, dan email), Dokumen Permohonan
20 Menit Notifikasi Jadwal Survei/Pengecekan Lapangan melalui akun pemohon, email dan SMS
3 Survei/Pengecekan Lapangan, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan mendisposisikan dokumen permohonan dan BAP kepada Kasi Verifikasi
Dokumen permohonan dan BAP
30 Menit BAP, Peta, Foto Lokasi Untuk 1 (Satu) permohonan izin dan non izin
4 Memeriksa dan memverifikasi dokumen permohonan dan BAP a. Apabila dokumen permohonan dan BAP lengkap dan benar didisposisi kepada Kepala Bidang. b. Apabila dokumen permohonan dan BAP belum sesuai dikembalikan kepada Tim Teknis. c. Apabila pemohon melengkapi dokumen sesuai revisi selanjutnya mendisposisikan kepada kabid.
Dokumen permohonan dan BAP
30 Menit Disposisi dan BAP
5 Memeriksa dan memverifikasi dokumen dan BAP. a. Apabila dokumen lengkap dan benar akan didisposisi kepada Kepala Dinas. b. Apabila ada revisi dokumen dan BAP, akan didisposisi kembali kepada Kasi Verifikasi. c. Apabila terdapat ketidaksesuain antara data permohonan dengan kondisi lapangan yang dituangkan dalam BAP maka dokumen dikembalikan kepada pemohon dan pemohon akan menerima notifikasi melalui akun pemohon, email dan SMS. d. Permohonan yang sudah direvisi oleh pemohon didisposisikan kepada kepala dinas untuk mendapat persetujuan.
f /
Dokumen permohonan dan BAP
20 Menit Disposisi dan BAP hasil klarifikasi/validasi
6 Memeriksa Dokumen dan BAP a. Apabila dokumen dan BAP lengkap dan benar, maka Kepala Dinas menetapkan ACC proses untuk ditindaklankjuti oleh Kasi Penerbitan. b. Apabila ada revisi dokumen, maka didisposisikan kepada Kepala Bidang. c. Apabila dokumen dan BAP tidak sesuai dengan ketentuan maka permohonan ditolak dan ditindaklanjuti oleh Kasi Penerbitan. d. Apabila diperlukan klarifikasi/validasi maka didisposisi kepada Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti
Dokumen permohonan dan BAP
15 Menit Disposisi dan ACC Proses
Keterangan
SOP Pemrosesan Izin - Dengan Survei Tanpa Retribusi
No. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Waktu
T
T
T
Y
Y
TY
R
Y
T
Page 2 of 2
Kode Dok :Revisi :Tgl. Terbit :
Pemohon JFU Kasi Verifikasi
Kasi Penerbitan
Kepala Bidang
PelayananTim Teknis Kepala
Dinas Persyaratan/
Perlengkapan OutputKeterangan
SOP Pemrosesan Izin - Dengan Survei Tanpa Retribusi
No. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Waktu
7 Membuat Draft Izin dan non izin untuk didisposisikan kepada Kepala Dinas.
Dokumen permohonan, BAP, Nomor Izin dan Non Izin.
15 Menit Draft Izin dan non izin
8 Memeriksa dan menandatangani Izin dan non izin secara elektronik
Draft Izin dan non izin 5 Menit Izin dan Non Izin
9 Menerima notifikasi izin dan non izin terbit melalui akun pemohon, email dan SMS.
Notifikasi melalui Akun 5 Menit Izin dan Non Izin
Jumlah 145 Menit
Hal. 1 of 1
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 )
NOMOR SOP 069.2 / 24 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami Visi dan Misi Kabupaten Badung. 2. Memahami Rencana Kerja dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah. 3. Memahami Rencana Kerja dan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Badung. 4. Memahami peraturan perundangan tentang penyusunan dokumen perencanaan
1Memerintahkan JFU untuk mengumpulkan program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan RKT PD.
Jadwal kegiatan 5 menit PerintahPenyusunan RKT PD didasari RPJMD
2
Mengumpulkan program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan RKT PD serta menyerahkan kepada Kasi Pendataan dan Perencanaan.
Perintah 15 menit
Program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan IKU dari Bidang
3 Menganalisa dan menyusun konsep RKT PD.
Program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan RKT PD dari Bidang
10 menit Konsep IKU PD
4 Mengetik konsep RKT PD dilampiri Lembar Disposisi dan menyerahkan kepada Kasi Pendataan dan Perencanaan. Konsep RKT PD 10 menit Konsep IKU PD yang
sudah diketik
5Memeriksa dan memberikan pertimbangan pada Lembar Disposisi dan diparaf, kemudian memberikan kepada Kabid Program dan Informasi untuk diperiksa dan diparaf.
Konsep RKT PD yang sudah diketik 5 menit Konsep RKT PD yang
sudah didisposisi
6Memeriksa dan memberikan pertimbangan pada Lembar Disposisi dan diparaf, kemudian memberikan kepada Sekretaris Dinas untuk diperiksa dan diparaf.
Konsep RKT PD yang sudah didisposisi
10 menit Konsep RKT PD yang sudah didisposisi
7Memeriksa dan memberikan pertimbangan pada Lembar Disposisi dan diparaf, kemudian memberikan kepada Kepala Dinas untuk diperiksa dan ditandatangani.
Konsep RKT PD yang sudah didisposisi
10 menit Konsep RKT PD yang sudah didisposisi
8 Memeriksa dan menandatangani RKT PD serta memerintahkan Sekretaris Dinas untuk menindaklanjuti.
Konsep RKT PD yang sudah didisposisi
15 menitRKT PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
9 Memerintahkan Kabid Program dan Informasi untuk menindaklanjuti sesuai arahan Kepala Dinas.
RKT PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
5 menitRKT PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
10 Memerintahkan Kasi Pendataan dan Perencanaan untuk menindaklanjuti sesuai dengan arahan Kepala Dinas.
RKT PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
5 menitRKT PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
KeteranganNo. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Waktu
T
Y
T Y
Y
T
T
Y
Uraian Aktivitas
JFUKasi Pendataan
dan Perencanaan
Kabid Program dan
Informasi
Sekretaris Dinas Kepala Dinas Persyaratan/
Perlengkapan OutputKeteranganNo. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Waktu
11Memerintahkan kepada JFU untuk menggandakan, menstempel, mengarsipkan dan mendistribusikan kepada Sekretaris Dinas untuk didistribusikan sesuai peruntukan.
RKT PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
5 menitIKU PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
12Menggandakan, memberi stempel, membuat daftar pengantar, mengarsipkan dan mendistribusikan kepada Sekretaris Dinas.
IKU PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
10 menit
RKT PD yang sudah digandakan, distempel, diarsipkan dan didistribusikan
SOP berlaku dalam kondisi normal
Jumlah 105 menit
Hal. 1 of 1
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 ) TELP : (0361) 4715259, Fax : (0361) 4715258
NOMOR SOP 069.2 / 25 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami Visi dan Misi Kabupaten Badung. 2. Memahami Rencana Kerja dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah. 3. Memahami Rencana Kerja dan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Badung. 4. Memahami peraturan perundangan tentang penyusunan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah. KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Penyusunan LAKIP 2. SOP Pengumpulan Data Akuntabilitas Kinerja 3. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 4. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
1. Ruang Kerja 2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan indikator kinerja PD belum ditetapkan. Laporan PK PD
1Memerintahkan JFU untuk mengumpulkan program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan PK PD.
Jadwal kegiatan 5 menit Perintah Penyusunan PK PD didasari RPJMD
2
Mengumpulkan program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan PK PD serta menyerahkan kepada Kasi Pendataan dan Perencanaan.
Perintah pengumpulan bahan untuk penyusunan PK PD didasari RPJMD
15 menit
Program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan PK dari Bidang
3 Menganalisa dan menyusun konsep PK PD.
Program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan PK dari Bidang
10 menit Konsep PK PD
4 Mengetik konsep PK PD dilampiri Lembar Disposisi dan menyerahkan kepada Kasi Pendataan dan Perencanaan. Konsep PK PD 10 menit Konsep PK PD yang
sudah diketik
5Memeriksa dan memberikan pertimbangan pada Lembar Disposisi dan diparaf, kemudian memberikan kepada Kabid Program dan Informasi untuk diperiksa dan diparaf.
Konsep PK PD yang sudah diketik 5 menit Konsep PK PD yang
sudah didisposisi
6Memeriksa dan memberikan pertimbangan pada Lembar Disposisi dan diparaf, kemudian memberikan kepada Sekretaris Dinas untuk diperiksa dan diparaf.
Konsep PK PD yang sudah didisposisi 10 menit Konsep PK PD yang
sudah didisposisi
7Memeriksa dan memberikan pertimbangan pada Lembar Disposisi dan diparaf, kemudian memberikan kepada Kepala Dinas untuk diperiksa dan ditandatangani.
Konsep PK PD yang sudah didisposisi 10 menit Konsep PK PD yang
sudah didisposisi
8 Memeriksa dan menandatangani PK PD serta memerintahkan Sekretaris Dinas untuk menindaklanjuti.
Konsep PK PD yang sudah didisposisi 15 menit Konsep PK PD yang
sudah didisposisi
9 Memerintahkan Kabid Program dan Informasi untuk menindaklanjuti sesuai arahan Kepala Dinas.
PK PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
5 menitPK PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
10 Memerintahkan Kasi Pendataan dan Perencanaan untuk menindaklanjuti sesuai dengan arahan Kepala Dinas.
PK PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
5 menitPK PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
KeteranganNo. Uraian Prosedur
Mutu BakuPelaksana
Waktu
Y
T
Y
T Y
Y
T
T
Y
Page 2 of 2
Uraian Aktivitas
JFUKasi
Pendataan dan Perencanaan
Kabid Program dan
Informasi
Sekretaris Dinas Kepala Dinas Persyaratan/
Perlengkapan OutputKeteranganNo. Uraian Prosedur
Mutu BakuPelaksana
Waktu
11Memerintahkan kepada JFU untuk menggandakan, menstempel, mengarsipkan dan mendistribusikan kepada Sekretaris Dinas untuk didistribusikan sesuai peruntukan.
PK PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
5 menitPK PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
12Menggandakan, memberi stempel, membuat daftar pengantar, mengarsipkan dan mendistribusikan kepada Sekretaris Dinas.
PK PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
10 menit
PK PD yang sudah digandakan, distempel, diarsipkan dan didistribusikan
SOP berlaku dalam kondisi normal
Jumlah 105 menit
Hal. 1 of 1
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 )
NOMOR SOP 069.2 / 26 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami Visi dan Misi Kabupaten Badung. 2. Memahami Rencana Kerja dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah. 3. Memahami Rencana Kerja dan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Badung. 4. Memahami peraturan perundangan tentang penyusunan dokumen perencanaan
1Setiap akhir tahun, memerintahkan JFU untuk menghimpun seluruh program dan kegiatan PD tahun berikutnya sebagai bahan penyusunan IKU.
Jadwal kegiatan 5 Menit Perintah
IKU: Indikator Kinerja Utama, adalah indikator keberhasilan dari suatu tujuan.
2Meminta data RPJMD dan Renstra ke Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai dasar penyusunan IKU.
Perintah 15 Menit
Program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan IKU dari Bidang
3
Berdasarkan program dan kegiatan yang tertera dalam RPJMD dan Renstra, maka Kasi menganalisa dan menyusun konsep IKU PD.
Analisa data dilakukan dengan cara menentukan formula dan target dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra.
Program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan IKU PD dari Bidang
10 Menit Konsep IKU PD
4 Mengetik konsep IKU PD dan menyerahkan kepada Kasi. Konsep IKU PD 10 Menit Konsep IKU PD yang
sudah diketik
5
Memeriksa dan memberikan pertimbangan pada Lembar Disposisi dan diparaf, kemudian memberikan kepada Kabid Program dan Informasi untuk diperiksa dan diparaf.
Konsep IKU PD yang sudah diketik 5 Menit Konsep IKU PD yang
sudah didisposisi
6Memeriksa dan memberikan pertimbangan pada Lembar Disposisi dan diparaf, kemudian memberikan kepada Sekretaris Dinas untuk diperiksa dan diparaf.
Konsep IKU PD yang sudah didisposisi
10 Menit Konsep IKU PD yang sudah didisposisi
7
Memeriksa dan memberikan pertimbangan pada Lembar Disposisi dan diparaf, kemudian memberikan kepada Kepala Dinas untuk diperiksa dan ditandatangani.
Konsep IKU PD yang sudah didisposisi
10 Menit Konsep IKU PD yang sudah didisposisi
8Memeriksa dan menandatangani PK PD serta memerintahkan Sekretaris Dinas untuk menindaklanjuti.
Konsep IKU PD yang sudah didisposisi
15 MenitIKU PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
KeteranganNo. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Waktu
YT
YT
YT
T
Y
Page 2 of 2
Uraian Aktivitas
JFU
Kasi Pendataan
dan Perencanaan
Kabid Program dan
Informasi
Sekretaris Dinas Kepala Dinas Persyaratan/
Perlengkapan OutputKeteranganNo. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Waktu
9 Memerintahkan Kabid Program dan Informasi untuk menindaklanjuti sesuai arahan Kepala Dinas.
IKU PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
5 MenitIKU PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
10Memerintahkan Kasi Pendataan dan Perencanaan untuk menindaklanjuti sesuai dengan arahan Kepala Dinas.
IKU PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
5 MenitIKU PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
11
Memerintahkan kepada JFU untuk menggandakan, menstempel, mengarsipkan dan mendistribusikan kepada Sekretaris Dinas untuk didistribusikan sesuai peruntukan.
IKU PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
5 MenitIKU PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
12Menggandakan, memberi stempel, membuat daftar pengantar, mengarsipkan dan mendistribusikan kepada Sekretaris Dinas.
IKU PD yang sudah ditandatangani dan disposisi
10 Menit
IKU PD yang sudah digandakan, distempel, diarsipkan dan didistribusikan
SOP berlaku dalam kondisi normal
Jumlah 105 Menit
Hal. 1 of 1
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 )
NOMOR SOP 069.2 / 27 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pengumpulan Data Akuntabilitas Kinerja
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun
2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
3. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami Visi dan Misi Kabupaten Badung. 2. Memahami Rencana Kerja dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah. 3. Memahami Rencana Kerja dan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten
NOMOR SOP 069.2 / 28 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan LAKIP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun
2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
3. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami Visi dan Misi Kabupaten Badung. 2. Memahami Rencana Kerja dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah. 3. Memahami Rencana Kerja dan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten
Badung. 4. Memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan
daerah. 5. Memahami Analisa Standar Biaya. 6. Memahami Standar Harga Barang dan Jasa.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Pengumpulan Data Akuntabilitas Kinerja 2. SOP Pengumpulan Data Akuntabilitas Kinerja 3. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 4. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
1. Ruang Kerja 2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan keterlambatan penetapan DPA. Laporan SAKIP
2Mengetik konsep LAKIP dan menyerahkan konsep LAKIP yang dilampiri dengan Lembar Disposisi kepada Kasi Pelaporan dan Evaluasi.
Konsep LAKIP 20 MenitKonsep LAKIP dilampiri Lembar Disposisi
3
Memeriksa konsep LAKIP, memberikan hasil pemeriksaan berupa pertimbangan dan paraf pada Lembar Disposisi, dan menyerahkan konsep LAKIP kepada Kabid Program dan Informasi.
Konsep LAKIP dilampiri Lembar Disposisi
10 Menit Konsep LAKIP dan disposisi
4
Memeriksa konsep LAKIP, memberikan hasil pemeriksaan berupa pertimbangan dan paraf pada Lembar Disposisi, dan menyerahkan konsep LAKIP kepada Sekretaris Dinas.
Konsep LAKIP dan disposisi 10 Menit Konsep LAKIP dan
disposisi
5
Memeriksa konsep LAKIP, memberikan hasil pemeriksaan berupa pertimbangan dan paraf pada Lembar Disposisi, dan menyerahkan LAKIP kepada Kepala Dinas.
Konsep LAKIP dan disposisi 10 Menit Konsep LAKIP dan
disposisi
6
Memeriksa konsep LAKIP, memberikan hasil pemeriksaan berupa pertimbangan dan paraf pada Lembar Disposisi, menandatangani LAKIP dan menyerahkan LAKIP kepada Sekretaris Dinas.
Konsep LAKIP dan disposisi 15 Menit Konsep LAKIP dan
disposisi
7 Menyerahkan LAKIP kepada Kabid Program dan Informasi.
Konsep LAKIP dan disposisi 5 Menit LAKIP dan disposisi
8 Memerintahkan Kasi Pelaporan dan Evaluasi untuk menggandakan LAKIP sesuai peruntukan. LAKIP dan disposisi 5 Menit LAKIP dan disposisi
9 Memerintahkan JFU untuk menggandakan LAKIP sesuai peruntukan. LAKIP dan disposisi 5 Menit LAKIP dan disposisi
10Menggandakan LAKIP, menstempel LAKIP, mengarsip LAKIP dan mendistribusikan LAKIP sesuai peruntukan melalui Sub Bagian Umum.
LAKIP dan disposisi 5 Menit LAKIPSOP berlaku dalam kondisi normal
Jumlah 100 Menit
KeteranganNo. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Waktu
Y
T
Y
T
Y
T
T
Y
Hal. 1 of 1
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 )
NOMOR SOP 069.2 / 29 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pengelolaan Informasi Publikasi Pelayanan
Perizinan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung. 4. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami Visi dan Misi PD. 2. Memahami peraturan perundangan tentang perizinan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Perbaikan SIM Perizinan 2. Ruang Kerja
3. Meja, kursi 4. Tempat Arsip/Almari 5. Komputer 6. Printer 7. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan informasi pelayanan perizinan tidak mudah didapat oleh masyarakat.
Laporan Pelaksanaan publikasi informasi pelayanan perizinan
1Melakukan inventarisasi permasalahan dan kekurangan informasi pelayanan perizinan yang dipublikasikan untuk masyarakat.
Jadwal kegiatan 15 menit
Rekap permasalahan dan kekurangan publikasi informasi pelayanan perizinan
2Mengklasifikasikan masalah berdasarkan urgensi dan prediksi kebutuhan dana, waktu, personil dan spesifikasi teknis.
Rekap permasalahan dan kekurangan publikasi informasi pelayanan perizinan
10 menit Klasifikasi permasalahan
3Memeriksa klasifikasi permasalahan dan membuat usulan penanganan hasil klasifikasi permasalahan beserta rincian anggaran yang diperlukan.
Klasifikasi permasalahan 5 menit
Usulan penanganan hasil klasifikasi permasalahan beserta rincian anggaran yang diperlukan
4 Mengajukan usulan penanganan hasil klasifikasi permasalahan kepada Sekretaris Dinas.
Usulan penanganan hasil klasifikasi permasalahan beserta rincian anggaran yang diperlukan
5 menit
Usulan kebutuhan dana penanganan hasil klasifikasi permasalahan yang diperlukan
5Memeriksa dan memberikan paraf selanjutnya menyampaikan kepala Dinas untuk direvisi dan ditanda tangani.
Usulan penanganan hasil klasifikasi permasalahan beserta rincian anggaran yang diperlukan
5 menit Disposisi
6Memeriksa dan memberikan persetujuan/penolakan selnjutnya ditanda tangani dan memerintahkan tindak lanjut.
Disposisi 10 menit Perintah
7 Memerintahkan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran kegiatan yang telah disetujui. Disposisi 5 menit Disposisi
8 Menyusun, melaksanakan, dan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan. Disposisi 15 menit Laporan Pelaksanaan
Kegiatan
9
Membantu Kasi Pendataan dan Perencanaan dalam menyusun, melaksanakan, dan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan, serta mengarsip Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
25 menit Laporan Pelaksanaan Kegiatan
SOP berlaku dalam kondisi normal
Uraian Aktivitas
WaktuKeteranganNo. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Y
Y
T
Y
T
T
JFU Kasi SIM
Kabid Program
dan Informasi
Sekretaris Dinas Kepala Dinas Persyaratan/
Perlengkapan Output
Uraian Aktivitas
WaktuKeteranganNo. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Jumlah 95 menit
Hal. 1 of 1
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 )
1 Inventarisasi permasalahan dan kelemahan SIM dari Operator dan masyarakat.
Informasi dari Petugas/Operator aplikasi (catatan/lisan), dan dari masyarakat pengguna
25 menit Data Rekap Permasalahan SIM
2 Membuat draft Usulan Perbaikan SIM dengan klasifikasi masalah berdasarkan urgensi dan prediksi kebutuhan dana, waktu, personil, dan spesifikasi teknis.
NOMOR SOP 069.2 / 47 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Layanan Pengaduan secara Manual
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Perpres Nomor 76 Tahun 2013 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 3. Permenpan-RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. 4. Permen PAN-RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). 5. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perijinan, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya.
2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Layanan Mediasi 2. SOP Monitoring Pengaduan
1. Ruang Kerja 2. Meja, kursi 3. Komputer 4. Printer 5. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan layanan pengaduan tidak tertangani dengan baik. 1. Buku Agenda Pengaduan
1 Menerima pengaduan dari masyarakat berupa surat atau mengisi formulir pengaduan.
2 Mencatat ke buku agenda pengaduan dan mendisposisi kepada Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.
3 Memeriksa kelengkapan pengaduan dan selanjutnya melaporkan kepada Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan.
4 Menerima kelengkapan pengaduan, menganalisis permasalahan, kemudian memerintahkan kasi pengaduan untuk mengevaluasi, cek lapangan, dan merumuskan tanggapan bersama tim Pengaduan.
5 Menerima disposisi dari Kepala Bidang selanjutnya mengagendakan koordinasi dengan tim pengaduan untuk merumuskan dan menentukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan.
6 Berkoordinasi, mengumpulkan data, survey lapangan, pemanggilan pemohon sampai merumuskan tanggapan, selanjutnya menyerahkan hasil penanganan masalah berupa konsep tanggapan ke kasi Pengaduan dan pelaporan
7 Memeriksa hasil penyelesaian masalah dari tim pengaduan berupa konsep tanggapan selanjutnya mohon paraf ke Kepala Bidang sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas.
8 Memeriksa hasil penyelesaian masalah dari tim pengaduan berupa konsep tanggapan yang dinaikan oleh Kasi, memberi paraf selanjutnya mendisposisi mohon koreksi dan tandatangan ke Kepala Dinas.
9 Mengkoreksi dan menandatangani surat tanggapan dan dokumen-dokumen penunjang lainnya terkait penyelesaian permasalahan, selanjutnya memerintahkan kepala bidang untuk mengirim tanggapan ke pemohon.
10 Menugaskan kepala seksi untuk memerintahkan staf menggandakan, mengarsip dan mengirim surat tanggapan dan dokumen lainnya ke masyarakat/pemohon layanan pengaduan
No. Uraian Prosedur
T
11 Memerintahkan staf untuk menggandakan, mengarsip, serta mengirim surat tanggapan beserta dokumen-dokumen yang terkait kepada Masyarakat/Pemohon Layanan Pengaduan
12 Menggandakan, mengarsip, dan mengirim surat tanggapan beserta dokumen-dokumen yang terkait kepada Pemohon.
Kasi Pengaduan
dan Informasi Layanan
Tim Pengaduan
Kabid Pengaduan
dan Informasi
Kepala Dinas
Persyaratan/ Perlengkapan
Surat pengaduan, Formulir Pengaduan, Kartu Identitas
10 Menit
Buku Agenda Pengaduan
5 Menit
Surat pengaduan, Formulir Pengaduan, Kartu Identitas
10 Menit
Surat pengaduan, Formulir Pengaduan, Kartu Identitas
15 Menit
Surat pengaduan, Formulir Pengaduan, Kartu Identitas
5 Menit
Surat pengaduan, Formulir Pengaduan, Kartu Identitas,
60 Menit
Berkas-berkas terkait permasalahan
30 Menit
Berkas-berkas terkait permasalahan
15 Menit
Berkas-berkas terkait permasalahan
20 Menit
Berkas-berkas terkait permasalahan
15 Menit
Waktu
Pelaksana Mutu Baku
Y
T
Y
Y
T
Berkas-berkas terkait permasalahan
5 Menit
Berkas-berkas terkait permasalahan
10 Menit
Jumlah 200 Menit
Output
Formulir Pengaduan
Disposisi tentang pengaduan
Disposisi tentang pengaduan
Disposisi tentang pengaduan
Disposisi tentang pengaduan
Data-data terkait yang bersumber dari dinas dan pemohon, Surat Undangan rapat, konsep tanggapan ke pemohon
Konsep tanggapan dan dokumen-dokumen lainnya
Konsep tanggapan dan dokumen-dokumen lainnya
Konsep tanggapan dan dokumen-dokumen lainnya
Konsep tanggapan dan dokumen-dokumen lainnya yang sudah di ACC Kadis
Keterangan
u
Tanggapan dan dokumen-dokumen lainnya
Surat tanggapan dan dokumen-dokumen lainnya
Hal. 1 of 1
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 ) TELP : (0361) 4715259, Fax : (0361) 4715258
NOMOR SOP 069.2 / 48 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Layanan Pengaduan secara Online
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Perpres Nomor 76 Tahun 2013 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 3. Permenpan-RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. 4. Permen PAN-RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). 5. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perijinan, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya.
2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Layanan Mediasi 2. SOP Monitoring Pengaduan
1. Ruang Kerja 2. Meja, kursi 3. Komputer 4. Printer 5. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan layanan pengaduan tidak tertangani dengan baik. 1. Buku Agenda Pengaduan
1 Menerima pengaduan dari masyarakat/pemohon melalui Web, SP4N, Call Centre, talk twoo, omny chanel, fb, telepon.
2 Merekam, dan mencatat data dan isi pengaduan pada sistem, selanjutnya menanggapi langsung jika permasalahan dapat diatasi atau mentransfer ke Tim Pengaduan di bidang terkait, sesuai topik pengaduan
3 Tim pengaduan di bidang terkait menerima transfer pengaduan, selanjutnya kontak langsung dengan pemohon. tim pengaduan berkoordinasi sekaligus mohon izin ke kepala bidang sebelum menanggapi pengaduan.
4 Menerima dan mengevaluasi draf tanggapan dari Tim Pengaduan, selanjutnya mohon koreksi, dan petunjuk kepada Kepala Dinas sebelum ditanggapi kepada pemohon
5 Memberi koreksi dan menyetujui draf tanggapan yang akan disampaikan ke pemohon
6 Kepala Bidang memerintahkan Tim pengaduan untuk menyampaikan tanggapan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas
7 Tim pengaduan di bidang terkait menanggapi pengaduan pemohon yang telah mendapat koreksi dan persetujuan pimpinan.
No. Uraian Prosedur
Pelaks
T
Kepala Bidang Terkait
Kepala Dinas Persyaratan/ Perlengkapan Output
mencantumkan Identitas dan isi pengaduan pada sistem.
5 Menit Data Pengaduan secara On Line
Identitas dan isi pengaduan
5 Menit Data Pengaduan secara On Line
Draf Tanggapan Pengaduan
20 Menit Draf Tanggapan Pengaduan
Draf tanggapan 10 Menit Draf Tanggapan Pengaduan yang telah dikoreksi Kabid
draf tanggapan yang telah disetujui
10 Menit Draf Tanggapan Pengaduan yang telah dikoreksi dan disetujui oleh Kadis
Isi Tanggapan yang telah mendapat persetujuan pimpinan
5 Menit Tanggapan Pengaduan yang telah disetujui oleh Kadis
Isi Tanggapan yang telah mendapat persetujuan pimpinan
5 Menit Tanggapan Pengaduan yang telah disetujui oleh Kadis
Jumlah 60 Menit
KeteranganWaktu
sana Mutu Baku
Y
T
Y
Hal. 1 of 1
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 )
NOMOR SOP 069.2 / 49 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Layanan Mediasi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Perpres Nomor 76 Tahun 2013 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 3. Permenpan-RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. 4. Permen PAN-RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). 5. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perijinan, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya.
2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Layanan Pengaduan 2. SOP Monitoring Pengaduan
1. Ruang Kerja 2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK 7. Stempel Dinas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan pelaksanaan layanan mediasi tidak terlaksana dengan baik. Berita Acara Hasil Mediasi Pengaduan
NOMOR SOP 069.2 / 50 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Monitoring Pengaduan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Perpres Nomor 76 Tahun 2013 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 3. Permenpan-RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. 4. Permen PAN-RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). 5. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perijinan, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya.
2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Layanan Pengaduan 2. SOP Layanan Mediasi
1. Ruang Kerja 2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK 7. Stempel Dinas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan pemantauan dan monitoring pengaduan tidak tertangani dengan baik. Laporan Monitoring Pengaduan
NAMA SOP SOP Penyusunan Rencana Informasi Penanaman Modal
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 86 Tahun 2015 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten Badung. 3. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan tentang penanaman modal. 2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
NOMOR SOP 069.2 / 32 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan Rencana Usulan Potensi
Penanaman Modal
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 86 Tahun 2015 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten Badung. 3. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan tentang penanaman modal. 2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
Berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah 4. SOP Penyusunan Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal 5. SOP Penyusunan Potensi Investasi Unggulan 6. SOP Penyusunan Rencana Informasi Penanaman Modal
1. Ruang Kerja 2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK 7. Stempel Dinas
NOMOR SOP 069.2 / 33 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pembuatan Deregulasi/ Kebijakan Penanaman Modal
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 86 Tahun 2015 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten Badung. 3. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan tentang perizinan dan penanaman modal. 2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
NOMOR SOP 069.2 / 35 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan Database dan Peta Potensi Investasi
Penanaman Modal
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 86 Tahun 2015 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten Badung. 3. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan tentang perizinan dan penanaman modal. 2. Memiliki kemampuan pengolahan data. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
NOMOR SOP 069.2 / 36 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan Buku Potensi Investasi Unggulan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 86 Tahun 2015 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten Badung. 3. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami peraturan tentang perizinan dan penanaman modal. 2. Memiliki kemampuan pengolahan data. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 86 Tahun 2015 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten Badung. 3. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami Peraturan tentang tata cara Rencana Umum Penanaman Modal. 2. Memiliki kemampuan pengolahan data. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal 2. SOP Analisa Dampak Promosi Penanaman Modal
1. Ruang Kerja 2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tidak terlaksananya promosi Sebagai Laporan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
NAMA SOP SOP Analisa Dampak Promosi Penanaman Modal
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 86 Tahun 2015 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten Badung. 3. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami Peraturan tentang tata cara Rencana Umum Penanaman Modal. 2. Memiliki kemampuan pengolahan data. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal 2. SOP Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal
1. Ruang Kerja 2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Dampak dari Promosi Penanaman Modal tidak dapat dievaluasi.
NAMA SOP SOP Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. 3. Peraturan Bupati Badung Nomor 86 Tahun 2015 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten Badung. 4. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Memahami Peraturan tentang tata cara Rencana Umum Penanaman Modal. 2. Memiliki kemampuan pengolahan data. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.