© 2020, Tim Riset PPATK · 2020. 8. 7. · Negara Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam memitigasi risiko utama yang teridentifikasi dalam “Penilaian Risiko Sektoral

Sectoral Risk Assessment on Banking Crimes i

© 2020, Tim Riset PPATK

PENILAIAN RISIKO SEKTORAL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

HASIL TINDAK PIDANA PERBANKAN

ISBN : 978-602-9285-39-0

Ukuran Buku : 295 x 210 mm

Jumlah Halaman : v + 28 Halaman

Naskah : Tim Riset PPATK dan Bareskrim POLRI

Diterbitkan Oleh : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia

Cetakan Pertama : Maret 2020

INFORMASI LEBIH LANJUT:

Tim Penyusun

Jl. Trunojoyo No.3, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru,

Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110

Telepon: (021) 7220802

website: www.polri.go.id dan www.ppatk.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.

Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun tanpa izin

penerbit, kecuali untuk pengutipan dalam penulisan artikel atau karangan ilmiah.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

https://www.polri.go.id/

Sectoral Risk Assessment on Banking Crimes ii

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena

berkat rahmat dan hidayah–Nya sehingga pada akhirnya

Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama dengan

PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, Kejaksaan Agung RI

dan Mahkamah Agung RI telah melakukan Penilaian

Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil

Tindak Pidana Perbankan tahun 2020.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tindak

pidana perbankan merupakan salah satu tindak pidana

asal pencucian uang yang berisiko tinggi. Dalam dokumen

strategi nasional upaya pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tahun 2019 dimandatkan untuk

dilakukannya penilaian risiko sektoral untuk memahami risiko utama secara komprehensif

serta langkah mitigasi risiko yang efektif terhadap pencucian uang hasil tindak pidana

perbankan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyambut baik penyusunan Penilaian Risiko

Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Perbankan ini. Kami berharap

bahwa dokumen ini dapat bermanfaat dalam perumusan kebijakan internal dalam

penanganan perkara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Otoritas

Jasa Keuangan serta memperkuat pengawasan sektor perbankan oleh seluruh pihak

stakeholders terkait.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang

telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana

Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Perbankan ini. Semoga amal usaha kita diridai Allah

SWT. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Maret 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DRS. IDHAM AZIS, M.SI

JENDRAL POLISI

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat

rahmat dan hidayah-NYA, maka PPATK bersama

stakeholders rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) yang tergabung dalam

Komite TPPU dapat menyelesaikan penyusunan dokumen

“Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang

Hasil Tindak Pidana Perbankan tahun 2020”.

Melalui hasil penilaian tersebut, diharapkan dapat menjadikan

dasar dalam perumusan kebijakan strategis dan prioritas bagi

pihak pemangku kepentingan utama diantaranya Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam memitigasi risiko utama

yang teridentifikasi dalam “Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil

Tindak Pidana Perbankan tahun 2020”. Dokumen ini menjadi bukti komitmen Pemerintah

Indonesia dalam memitigasi risiko utama pada tindak pidana asal (predicate crime) yang

berisiko tinggi terhadap pencucian uang di Indonesia sesuai pada Indonesia’s Risk

Assessment on ML Updated 2019.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang

telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana

Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Perbankan ini. Semoga amal usaha kita diridai Allah

SWT. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta Maret 2020 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Sectoral Risk Assessment on Banking Crimes iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia terhadap Pencucian Uang Tahun 2015

telah memetakan risiko pencucian uang berdasarkan tindak pidana asal yang

menunjukan bahwa adanya 5 (lima) Tindak Pidana Asal yang memiliki risiko tinggi,

diantaranya Tindak Pidana Narkotika, Korupsi Perbankan, Kehutanan dan Pasar

Modal.

Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyusun Strategi

Nasional Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang dan Pendanaan Terorisme Tahun 2019 yang menyatakan bahwa aksi priotitas

untuk memitigasi risiko tersebut diantaranya melalui penyusunan Penilaian Risiko

Sektoral Penanganan Perkara Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Perbankan

atau Sectoral Risk Assessment on Banking Crime. Pemangku kepentingan dalam

tindak lanjut Aksi Strategi Nasional (Stranas) tersebut diantaranya Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan.

Penilaian Sektoral ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif selama periode

2017 s.d. 2019 dari berbagai sumber yang diperoleh oleh anggota tim. Sumber data

dan informasi ini termasuk Laporan Transaksi Keuangan Mencrigakan, Hasil

Analisis atau Hasil Pemeriksaan PPATK, Penyidikan, Penuntutan dan Putusan

Pengadilan, Studi Kasus. Pelaksanaan Indepth Study dalam Penilaian ini juga

dilakukan bersama Pihak Penegak Hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur serta

PPATK untuk melakukan self-assessment dan identifikasi tipologi dan indikator

transaksi keuangan mencurigakan yang berlaku.

Hasil analisis 3 faktor risiko (ancaman, kerentanan, dan dampak) terhadap 4 jenis

delik pidana perbankan, ditemukan bahwa Tindak Pidana berkaitan dengan

Kegiatan Usaha Bank merupakan Risiko Tinggi, Tindak Pidana berkaitan dengan

Perizininan memiliki risiko menengah dan Tindak Pidana berkaitan dengan Rahasia

Bank serta Tindak Pidana berkaitan Pengawasan Bank memiliki tingkat risiko

rendah. Berdasarkan profil pelaku kejahatan diketahui bahwa Pengusaha atau

Wiraswasta dan Pegawai Bank memiliki Risiko Tinggi. Selanjutnya berdasarkan

sebaran wilayah, diketahui bahwa DKI Jakarta dan Jawa Barat memiliki tingkat

risiko tinggi terjadinya pencucian uang hasil tindak pidana perbankan.

Sectoral Risk Assessment on Banking Crimes

v v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................. i

KATA PENGANTAR ........................................................................................................... iii

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................. iv

DAFTAR ISI .......................................................................................................................... v

PENDAHULUAN .................................................................................................................. 1

LATAR BELAKANG ......................................................................................................... 1

RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI .......................................................................... 2

KLASIFIKASI RISIKO ....................................................................................................... 3

FRAMEWORK PENILAIAN RISIKO ................................................................................. 4

PENILAIAN RISIKO, TIPOLOGI DAN STUDI KASUS ......................................................... 5

REGULASI PENANGANAN PERKARA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA

PERBANKAN ................................................................................................................... 5

TINDAK PIDANA PERBANKAN ....................................................................................... 6

HASIL PENILAIAN RISIKO SEKTORAL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL

TINDAK PIDANA PERBANKAN ........................................................................................ 14

PENILAIAN RISIKO BERDASARKAN JENIS TINDAK PIDANA PERBANKAN ............ 14

PENILAIAN RISIKO BERDASARKAN PROFIL PELAKU KEJAHATAN ....................... 17

PENILAIAN RISIKO BERDASARKAN WILAYAH .......................................................... 18

TANTANGAN DAN STRATEGI MITIGASI RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

HASIL TINDAK PIDANA PERBANKAN ............................................................................. 24

A. Bidang Pencegahan ............................................................................................ 24

B. Bidang Pemberantasan ...................................................................................... 25

C. Bidang Kerjasama ............................................................................................... 25

LAMPIRAN 1 ...................................................................................................................... 26

METODOLOGI PENELITIAN .......................................................................................... 26

LAMPIRAN 2 ...................................................................................................................... 27

MATRIKS PENILAIAN RISIKO SEKTORAL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

HASIL TINDAK PIDANA PERBANKAN ......................................................................... 27

Sectoral Risk Assessment on Banking Crimes 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Hasil Pengkinian Penilaian Risiko

Indonesia terhadap Pencucian Uang

Tahun 2015 telah memetakan risiko

pencucian uang berdasarkan tindak

pidana asal yang menunjukan bahwa

adanya 5 (lima) Tindak Pidana Asal yang

memiliki risiko tinggi, diantaranya Tindak

Pidana Narkotika, Korupsi Perbankan,

Kehutanan dan Pasar Modal.

Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah

Indonesia telah menyusun Strategi

Nasional Dalam Upaya Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang dan Pendanaan Terorisme Tahun

2019 yang menyatakan bahwa aksi

priotitas untuk memitigasi risiko tersebut

diantaranya melalui penyusunan Penilaian

Risiko Sektoral Penanganan Perkara

Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana

Perbankan atau Sectoral Risk

Assessment on Banking Crime.

Pemangku kepentingan dalam tindak

lanjut Aksi Strategi Nasional (Stranas)

tersebut diantaranya Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Otoritas Jasa

Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan.

Penilaian Risiko Sektoral Penanganan

Perkara Pencucian Uang Hasil Tindak

Pidana Perbankan ini bertujuan untuk

mencapai pemahaman penanganan

perkara pencucian uang hasil tindak

pidana perbankan yang lebih baik,

mengidentifikasi risiko utama dan

mengeksplorasi strategi mitigasi untuk

mencegah dan memberantas tindak

pidana pencucian uang dari hasil tindak

pidana perbankan.

Capaian atau Outcomes dari penilaian ini

akan menjadi dasar untuk pengembangan

koordinasi domestik antara Penegak

Hukum, Lembaga Pengawas dan

Pengatur, dan Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan dalam

mencegah dan memberantas tindak

pidana pencucian uang dari hasil tindak

pidana perbankan, khususnya bagi

penyidik Polri agar menjadi dasar

penyusunan kebijakan strategis

penanganan perkara pencucian yang

berbasis risiko terkait tindak pidana

perbankan di Bareskrim Polri di Pusat dan

Penyidik Polri di daerah serta memperkuat

kerentanan yang telah terindentifikasi.

Tim Penyusun Penilianan Risiko Sektoral

Tindak Pidana Perbankan ini melibatkan

para penegak hukum, lembaga pengawas

dan pengatur serta lembaga intelijen

keuangan, sebagai berikut:

a. Grup Penanganan APUPPT, Otoritas

Jasa Keuangan.


b. Departemen Pengawasan Perbankan

2, Otoritas Jasa Keuangan.

c. Depatemen Penyidikan Sektor Jasa

Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan.

d. Departemen Pemeriksaan Khusus

dan Investigasi Perbankan, Otoritas

Jasa Keuangan.

e. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi

Khusus (Dittipideksus) Bareskrim

Polri.

f. Direktorat Pemeriksaan, Riset dan

Pengembangan, Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan.

g. Direktorat Analisis Transaksi, Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan.

h. Direktorat Kerjasama dan Humas,

Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan.

i. Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan

dan Analisis Transaksi Keuangan.

j. Direktorat Pengawas Kepatuhan,

Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan.

k. Kejaksaan Agung RI.

l. Mahkamah Agung RI.

Anggota tim masing-masing berkontribusi

memberikan input dan pengalaman

bersama berdasarkan keahlian mereka

untuk memberikan penilaian risiko sektoral

ini.

RUANG LINGKUP DAN

METODOLOGI

Lingkup Tindak Pidana Perbankan dalam

penilaian risiko sektoral ini merujuk pada

Undang-Undang Perbankan Nomor 7

Tahun 1992 sebagaimana yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998.

Penilaian ini berfokus pada penanganan

perkara pada tindak pidana perbankan

dan hasil pencucian uang dari tindak

pidana perbankan. Adapun struktur dalam

penilaian ini terdiri dari beberapa bagian,

diantaranya:

a. Identifikasi dan analisis risiko

pencucian uang pada tindak pidana

perbankan berdasarkan karakteristik

jenis tindak pidana Perbankan;

b. Identifikasi dan analisis risiko


perbankan berdasarkan profil pelaku

tindak pidana Perbankan;

c. Identifikasi dan analisis risiko


perbankan berdasarkan wilayah

terjadinya tindak pidana perbankan;

d. Tipologi Pencucian Uang, termasuk

profil pelaku kejahatan, pihak pelapor,

pola transaksi atau instrument

transaksi dan jenis karakteristik tindak

pidana perbankan,

e. Redflag atau Indikator Transaksi

Keuangan Mencurigakan Indikasi

Tindak Pidana Perbankan.

Penilaian Sektoral ini menggunakan data

kuantitatif dan kualitatif selama periode

2017 s.d. 2019 dari berbagai sumber

yang diperoleh oleh anggota tim. Sumber

data dan informasi ini termasuk Laporan


Transaksi Keuangan Mencrigakan, Hasil

Analisis atau Hasil Pemeriksaan PPATK,

Penyidikan, Penuntutan dan Putusan

Pengadilan, Studi Kasus. Pelaksanaan

Indepth Study dalam Penilaian ini juga

dilakukan bersama Pihak Penegak

Hukum, Lembaga Pengawas dan

Pengatur serta PPATK untuk melakukan

self-assessment dan identifikasi tipologi

dan indikator transaksi keuangan

mencurigakan yang berlaku.

KLASIFIKASI RISIKO1

>7 - 9 TINGGI

Kecenderungan besar terjadi dan/atau

menyebabkan dampak yang signifikan.

Hal ini memerlukan penanganan

sesegera mungkin.

>5 - 7 MENENGAH

Kecenderungan cukup sering terjadi

dan/atau menyebabkan dampak yang

cukup signifikan. Hal ini perlu adanya

upaya perbaikan.

3 - 5 RENDAH

Kecenderungan rendah terjadi dan/atau

menyebabkan dampak yang rendah atau

minimum. Hal ini perlu dilakukan review

secara berkala.

1 Berdasarkan Best Practice International-FATF Guidance. National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment. Februari 2013.


FRAMEWORK PENILAIAN RISIKO

RISIKO (Risk)

DAMPAK

(Consequence)

KECENDERUNGAN

(Likelihood)

ANCAMAN

(Threat)

KERENTANAN

(Vulnerability)

X

+


PENILAIAN RISIKO, TIPOLOGI DAN

STUDI KASUS

REGULASI PENANGANAN PERKARA PENCUCIAN UANG HASIL

TINDAK PIDANA PERBANKAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang (UU

TPPU), hasil tindak pidana adalah Harta

Kekayaan yang diperoleh dari tindak

pidana:

1. korupsi;

2. penyuapan;

3. narkotika;

4. psikotropika;

5. penyelundupan tenaga

kerja;

6. penyelundupan migran;

7. di bidang perbankan;

8. di bidang pasar modal;

9. di bidang perasuransian;

10. kepabeanan;

11. cukai;

12. perdagangan orang;

13. perdagangan senjata gelap;

14. terorisme;

15. penculikan;

16. pencurian;

17. penggelapan;

18. penipuan;

19. pemalsuan uang;

20. perjudian;

21. prostitusi;

22. di bidang perpajakan;

23. di bidang kehutanan;

24. di bidang lingkungan hidup;

25. di bidang kelautan dan perikanan;

atau

26. tindak pidana lain yang diancam

dengan pidana penjara 4 (empat)

tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia atau di

luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan tindak pidana

tersebut juga merupakan tindak pidana

menurut hukum Indonesia.

Kewenangan untuk melakukan

penyidikan tindak pidana pencucian

uang dilakukan oleh penyidik tindak

pidana asal sebagaimana tersebut di

atas sesuai dengan ketentuan Pasal

74 UU TPPU. Dalam penjelasan Pasal

74 UU TPPU dinyatakan bahwa

Penyidik POLRI memiliki wewenang

untuk melakukan penyidikan tindak

pidana pencucian uang.


Wewenang Penyidik POLRI dalam

penyidikan tindak pidana pencucian

uang mencakup:

1. memerintahkan kepada Pihak

Pelapor untuk melakukan

penundaan transaksi terhadap

Harta Kekayaan yang diketahui

atau patut diduga merupakan hasil

tindak pidana;

2. memerintahkan kepada Pihak

Pelapor untuk melakukan

pemblokiran Harta Kekayaan yang

diketahui atau patut diduga

merupakan hasil tindak pidana

dari orang yang telah dilaporkan

oleh PPATK kepada Penyidik

dan/atau Tersangka;

3. meminta Pihak Pelapor untuk

memberikan keterangan secara

tertulis mengenai Harta Kekayaan

dari orang yang telah dilaporkan

oleh PPATK kepada Penyidik

dan/atau Tersangka.


Tindak pidana merupakan suatu

perbuatan yang pelakunya diancam

hukuman pidana berdasarkan Undang-

Undang. Tindak pidana perbankan

tentunya melibatkan dana masyarakat

yang disimpan di bank, oleh karenanya

tindak pidana perbankan merugikan

kepentingan berbagai pihak, baik bank itu

sendiri selaku badan usaha maupun

nasabah penyimpan dana, sistem

perbankan, otoritas perbankan,

pemerintah serta masyarakat luas.2

Penggunaan istilah tindak pidana di

bidang perbankan belum adanya

kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari

segi yuridis tidak ada satupun peraturan

perundang-undangan yang memberikan

pengertian tentang tindak pidana

perbankan dengan tindak pidana di

bidang perbankan.3

Berdasarkan Badan Pembinaan Hukum

Nasional (BPHN), Departemen

Kehakiman memberikan pengertian yang

berbeda untuk kedua Tindak Pidana

Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang

Perbankan, diantaranya:

a. Tindak Pidana Perbankan adalah:

1. Setiap perbuatan yang melanggar

peraturan perundang-undangan

sebagaimana telah diatur dalam

Undang-Undang No.7 Tahun 1992

tentang Perbankan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-

Undang No.10 Tahun 1998.

2. Tindak pidana yang dilakukan

dalam menjalankan fungsi dan

usahanya sebagai bank

berdasarkan Undang-Undang

Perbankan.

2 Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan. Otoritas Jasa Keuangan. hlm 5. 3 BPHN, Departemen Kehakiman, Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan, BPHN, Jakarta 1992, hlm.68.


b. Tindak Pidana di Bidang Perbankan

adalah:

1. Segala jenis perbuatan melanggar

hukum yang berhubungan dengan

kegiatan dalam menjalankan

usaha bank, baik bank sebagai

sasaran maupun sebagai sarana.

2. Tindak pidana yang tidak hanya

mencakup pelanggaran terhadap

Undang-Undang Perbankan,

melainkan mencakup peraturan-

peraturan yang mengatur kegiatan-

kegiatan perbankan yang memuat

ketentuan pidana maupun

peraturan hukum pidana

umum/khusus, selama belum ada

peraturan-peraturan hukum pidana

yang secara khusus dibuat untuk

mengancam dan menghukum

perbuatan tersebut.

Pengertian Tindak Pidana Perbankan

adalah tindak pidana yang memenuhi

unsur-unsur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50

A Undang-Undang Perbankan atau Pasal

59 sampai dengan Pasal 66 Undang-

Undang Perbankan Syariah.

Dalam Penilaian Risiko Sektoral ini

lingkup yang digunakan berdasarkan

rumusan tindak pidana perbankan yang

telah dikelompokan menjadi empat (4),

diantaranya:

1. Tindak Pidana berkaitan dengan

Perizininan;


Rahasia Bank;

3. Tindak Pidana berkaitan Pengawasan

Bank


Kegiatan Usaha Bank.

Delik Pidana Pasal Description

Perizinan Pasal 46 Ayat 1

Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari

Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya

Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan



paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar

rupiah)

Pasal 46 Ayat 2

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk

perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau

koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan

dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang

memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang

bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau

terhadap kedua-duanya

Rahasia

Bank

Pasal 40 Ayat 1

Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai

Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam

hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal

41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A

Pasal 40 Ayat 2 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi

Pasal 41 Ayat 1

Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank

Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan

berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada

bank agar memberikan keterangan dan

memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat

mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan

tertentu kepada pejabat pajak

Pasal 41A Ayat 1

Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah

diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang

Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan

Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia

Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan

dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur

Pasal 42 Ayat 1

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana,

Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin

kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh

keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka



atau terdakwa pada bank

Pasal 42 Ayat 2

Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan

secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala

Kepolisisan Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau

Ketua Mahkamah Agung

Pasal 42 Ayat 3

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa,

atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan

diperlukannya keterangan dan hubungan perkara

pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang

diperlukan

Pasal 47 Ayat 1

Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau

izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42,

dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi

untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4

(empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling

banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar

rupiah)

Pasal 47 Ayat 2

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau

Pihak Terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan

keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40,

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya

2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp

4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling

banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

Pasal 47 Ayat A

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank

yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan

yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42A dan Pasal 44a, diancam dengan pidana

penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling



lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya

Rp4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah) dan paling

banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Pengawasan

dan

Pembinaan

Bank

Pasal 30 Ayat 1

Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia,

segala keterangan, dan penjelasan mengenai

usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia

Pasal 30 Ayat 2

Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib

memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku

dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib

memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka

memperoleh kebenaran dari segala keterangan,

dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank

yang bersangkutan

Pasal 34 Ayat 1

Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia

neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta

penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam

waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia

Pasal 34 Ayat 2

Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih

dahulu diaudit oleh akuntan publik

Pasal 48 Ayat 1


yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan

yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1)

dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10

(sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling

banyak Rp100.000.000,000,00 (seratus miliar rupiah).



Pasal 48 Ayat 2


yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib

dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2),

diancam dengan pidana kurungan sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua)

tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling

banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kegiatan

Usaha Bank Pasal 49 Ayat 1

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai

bank yang dengan sengaja:

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan

palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan,

maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,

laporan transaksi atau rekening suatu bank;

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau

menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam

pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam

dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan

transaksi atau rekening suatu bank;

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan,

menghapus, atau menghilangkan adanya suatu

pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,

maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,

laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau

dengan sengaja mengubah, mengaburkan,

menghilangkan, menyembunyikan atau merusak

catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana

penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling

lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-

kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua

ratus miliar rupiah).



Pasal 49 Ayat 2


yang dengan sengaja:

a. meminta atau menerima, mengizinkan atau

menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi,

uang tambahan, pelayanan, uang atau barang

berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk

keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan

atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam

memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas

kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau

pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat

promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban

lainnya, ataupun dalam rangka memberikan

persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan

penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada

bank;

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang

diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap

ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan

peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku

bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan)

tahun serta denda sekurang-kurangnya

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling

banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

Pasal 50

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak

melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk

memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam

Undang-undang ini dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam

dengan pidana penjara sekurang-kurang 3 (tiga) tahun

dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda

sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00



(seratus miliar rupiah)

Pasal 50A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh

Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk

melakukan atau tidak melakukan tindakan yang

mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-

langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan

bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini

dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana

penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling

lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-

kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua

ratus miliar rupiah)


HASIL PENILAIAN RISIKO SEKTORAL TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK

PIDANA PERBANKAN

PENILAIAN RISIKO

BERDASARKAN JENIS


Berdasarkan hasil penilaian risiko

berdasarkan jenis tindak pidana

perbankan diketahui bahwa kegiatan

usaha bank merupakan jenis tindak

pidana perbankan yang berisiko tinggi.

Kategori Tingkat

Risiko

Perizinan

Rahasia Bank

Pengawasan Bank

Kegiatan Usaha Bank

Selama periode penilaian tahun 2017-

2019 secara tingkat ancaman tindak

pidana perbankan mengalami peningkatan

mulai dari Laporan Transaksi Keuangan

Mencurigakan, Laporan Intelijen

Keuangan dan Hasil Putusan Perkara

Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana

Perbankan maupun Tindak Pidana

Perbankan.

Kategori 2017 2018 2019

LTKM* 369 902 571

Laporan

Intelijen

29 4 9

Kategori 2017 2018 2019

keuangan*

Penyidikan

TPA Polri**

323 481 138

Penyidikan

TPPU

Perbankan

Polri

12 15 25

Penuntutan

TPA

271 191 ****

Penuntan

TPPU

9 5 ****

Putusan TP

Perbankan***

26 26 14

Putusan TPPU

hasil TP

Perbankan

3 3 ****

Keterangan:

*Buletin Statistik PPATK Tahun 2017-2019

**Data Penanganan Perkara Polri dan

Kejaksaan Agung RI Tahun 2019

***Data Putusan melalui akses Website

Mahkamah Agung RI.

****Masih dalam proses konsolidasi.

STUDI KASUS 1

GAN4 merupakan seorang Pegawai Bank X

selaku Funding Officer yang berperan

untuk penghimpunan dana atau mencari

nasabah atau pihak ketiga untuk

menginvestasikan dana di Bank X dalam

bentuk Deposito, Tabungan dan Giro atau

memberi produk yang ditawarkan oleh

Bank X. Pada tahun 2017, GAN

4 827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk


menawarkan pada Koperasi A untuk

menempatkan dana dengan fasilitas yang

menjanjikan, dari tawaran tersebut,

Koperasi A memindahkan dana dari

beberapa Bank dengan total sebesar

Rp70 Miliar, ditempatkan dalam 8

Rekening Bank X, diantaranya 4 Rekening

Tabungan dan 4 Rekening Giro di Bank X.

GAN menawarkan diri untuk melakukan

print out terhadap 8 buku tabungan

tersebut dengan cara terdakwa setiap

bulannya mengambil buku tabungan ke

Bank X untuk diprint out selanjutnya di

kembalikan ke Koperasi A.

Kemudian, GAN melakukan perubahan

data pada 2 rekening milik Koperasi A di

Bank X, kemudian membuka rekening

yang serupa milik Koperasi A di Bank Y

dengan melibatkan kakak kandung Sdr.

GAN pada saat pembukaan rekening di

Bank Y. Selanjutnya, GAN melakukan

transfer RTGS sebesar Rp15 Miliar dan

Transfer via ATM sebanyak 6 kali dengan

total sebesar Rp100,2 juta ke Rekening

Koperasi A yang telah dikuasai oleh GAN

dan PSE selaku Kakak Kandungnya.

Selanjutnya, PSE melakukan penarikan

tunai pada Rekening Koperasi yang

dikuasai oleh GAN dan PSE sebanyak 10

kali transaksi di kantor cabang bukan

pembuka rekening, total sejumlah Rp15

Miliar. Pencucian uang yang dilakukan

dalam bentuk pembelian asset property,

kendaraan bermotor, dan barang mewah

lainnya dengan menggunakan pihak lain.

Atas perbuatan tersebut, GAN telah

dipidana pencucian uang selama 8 tahun

penjara dan denda sebesar Rp10 Miliar.

TIPOLOGI

Category

Jenis Tindak Pidana Perbankan

Tindak Pidana berkaitan dengan

Kegiatan Usaha Bank

Profil

Karyawan BUMN (Funding Officer)

Pihak Pelapor

Bank Milik Negara

Perusahaan Kendaraan Bermotor

Perusahaan Properti

Instrumen Transaksi

Transaksi Tunai

Transfer

Aset

Cash

Kendaraan Bermotor

Properti

INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN

MENCURIGAKAN

1. Transaksi pada rekening yang baru

dibuka dengan saldo awal minimum

kemudian menerima transfer dana

masuk dalam jumlah signifikan untuk

penampungan hasil kejahatan.

2. Transaksi bersifat pass by dan

penarikan tunai dalam jumlah

signifikan secara bertahap.

3. Transaksi penarikan tunai dalam

jumlah signifikan di kantor cabang

saat jam operasional kantor

menjelang tutup.

4. Permintaan penarikan tunai dalam

jumlah signifikan sebesar Rp15 Miliar


di kawasan pusat bisnis dan diluar

wilayah domisili atau lokasi

pembukaan awal rekening nasabah.

STUDI KASUS 2

Kredit yang diajukan oleh 4 debitur

berbeda dengan nilai total sebesar Rp13

Miliar yang disetujui oleh BS5 selaku

Direktur Utama di Bank X tanpa adanya

pemenuhan agunan kredit dari para

debitur dan kelengkapan berkas

persyaratan dokumen kredit. Pengajuan

kredit itu dikendalikan oleh BS dan GTM

dengan menggunakan Korporasi berupa

PT dan CV. Selain itu, dana kredit yang

sudah cair tidak digunakan sesuai dengan

permohonan kredit yang telah diajukan

namun telah ditampung pada salah satu

rekening milik GTM sebagai salah satu

debitur untuk digunakan sebagai

investasi trading saham, pembayaran

pembelian tanah, pembayaran Dana

Alokasi Khusus (DAK), pembelian mobil,

bus dan keperluan pribadi debitur.

Terlebih lagi, BS juga mengambil Rp400

juta dari uang pelunasan debitur sebesar

Rp2 Miliar yang ditransfer ke rekening

pribadi BS yang seharusnya diserahkan ke

Bank X.

Atas perbuatan tersebut, BS telah

dipidana pencucian uang selama 6 bulan

penjara dan denda sebesar Rp10 juta.

TIPOLOGI

Category



Kegiatan Usaha Bank

5 253/Pid.Sus/2017/Pn.Kbm

Category

Profil

Pegawai Swasta (Mantan Direktur

Utama Bank Perkreditan Rakyat)

Pihak Pelapor

Bank Perkreditan Rakyat

Pasar Modal

Perusahaan Kendaraan Bermotor

Instrumen Transaksi

Cash

Transfer

Aset

Cash

Tanah

Saham

Kendaraan Bermotor


MENCURIGAKAN

1. Nilai jaminan atas nasabah kredit

tidak mencukupi nilai platfom kredit

yang telah dicairkan.

2. Petugas memutuskan dan menyetujui

pemberian kredit tanpa adanya

berkas persyaratan dokumen.

3. Pencairan kredit ditempatkan pada

satu pihak nasabah kredit dari multi

applicant nasabah kredit.

4. Aset hasil kejahatan digunakan

sebagai agunan dalam pengajuan

kredit.


PENILAIAN RISIKO

BERDASARKAN PROFIL

PELAKU KEJAHATAN

Kategori Tingkat

Risiko

Perseorangan

Pegawai Swasta

Pengusaha

PNS

Pedagang

Ibu Rumah Tangga

Pelajar

PEP (Politically

Exposed Person)

Pegawai

BI/BUMN/BUMD

Profesional

TNI/Polri

Pengajar

Petani/Nelayan

Pegawai Bank

Buruh

Pengurus Parpol

Pengurus Yayasan

Pemuka Agama

Pengurus Lembaga

Swadaya Msyarakat

atau Ormas/NPO

Kategori Tingkat

Risiko

Pengrajin

Pegawai Pedagang

Valuta Asing

Badan Usaha atau Korporasi

Perseroan Terbatas

(PT)

Koperasi

Commanditaire

Vennootschap (CV)

Perusahaan Dagang

(PD) atau Usaha

Dagang (UD)

Firma

Yayasan

Perkumpulan

STUDI KASUS 3

Diketahui terdapat 52 debitur terkait

dengan indikasi tindakan

penyimpangan/fraud yang dilakukan oleh

CRR6 selaku Branch Manager (BM)

bersama Petugas Cabang (Credit Officer)

di Bank X. CRR melakukan kecurangan

dengan cara meminjam data identitas

debitur untuk mengajukan permohonan

pinjaman, mengikutsertakan usaha fiktif

sebagai salah satu persyaratan yang

dimiliki dari debitur, pemalsuan dokumen

identitas debitur, rekayasa jual beli aset

jaminan untuk permohonan pinjaman ke

bank serta melakukan mark – up atas

6 499 K/Pid.Sus/2017


hasil pendapatan usaha dan nilai jaminan

debitur, sehingga pinjaman dapat

disetujui. Kemudian, CRR memberikan

sejumlah uang kepada pihak yang

dipinjam identitasnya sebesar Rp2,5 juta

hingga Rp5 juta sebagai fee atas

penggunaan identitas pihak tersebut

untuk melakukan pengajuan pinjaman

kredit ke Bank X. CRR memperoleh uang

hasil tindak pidana perbankan sebesar

Rp931.300.000. Pencucian uang yang

dilakukan melalui pembelian aset berupa

tanah dengan menggunakan identitas

orang lain.

Atas perbuatan tersebut, CRR dipidana

pencucian uang selama 8 tahun penjara

dan denda sebesar Rp200 Juta.

TIPOLOGI

Category



Kegiatan Usaha Bank

Profil

Wiraswasta (Mantan Branch

Manager Bank)

Pihak Pelapor

Bank Swasta

Instrumen Transaksi

Cash

Aset

Tanah


MENCURIGAKAN

1. Adanya pemalsuan tandatangan pada

Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan

Rekening.

2. Pembelian asset berupa tanah

menggunakan nama pihak lain.

3. Pemberian Pinjaman pada debitur

yang tidak memiliki usaha (usaha

fiktif).

4. Petugas kantor cabang (Credit Officer

dan Branch Manager) bekerjasama

dengan debitur untuk melakukan

pemalsuan dokumen identitas dan

jaminan dengan imbalan sejumlah fee

yang bersumber dari dana pencairan

pinjaman.

5. Petugas cabang (Credit Officer)

melakukan rekayasa jual beli jaminan,

dimana jaminan sebenarnya adalah

milik petugas cabang, namun seakan-

akan telah dijual kepada debitur untuk

digunakan jaminan atas permohonan

pinjaman ke Bank.

6. Petugas cabang (Credit Officer)

melakukan mark up atas hasil

pendapatan usaha dan nilai jaminan

debitur.

7. Adanya transaksi pencairan kredit di

luar jam operasional kantor cabang

bank.

PENILAIAN RISIKO

BERDASARKAN WILAYAH

Kategori Tingkat

Risiko

Bali


Kategori Tingkat

Risiko

Bangka Belitung

Banten

Bengkulu

DI. Yogyakarta

DKI Jakarta

Gorontalo

Jambi

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Kep. Riau

Lampung

Maluku

Maluku Utara

Nanggroe Aceh Darussalam

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Papua

Papua Barat

Kategori Tingkat

Risiko

Riau

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sumatera Barat

Sumatera Selatan

Sumatera Utara

STUDI KASUS 4

IUN7 selaku sebagai Head of Corporate

Banking di Bank Z memanfaatkan

posisinya untuk melancarkan proses

pengajuan kredit dari PT. RCA sebesar

Rp150 Miliar. Diketahui bahwa BO dari PT

RCA yaitu HS yang tengah membobol 7

bank lainnya. Terdakwa IUN

menggunakan wewenangnya untuk

mengubah proposal pengajuan

permohonan kredit PT. RCA yang

sebelum sebelumnya ditolak oleh Divisi

Corporate Credit Risk. Salah satu agunan

atau jaminan kredit yang digunakan oleh

PT. RCA sebagai underlying berupa

piutang PT. RCA ke PT. PTR ternyata

bersifat fiktif dimana PT KLM tidak

pernah mempunyai hutang ke PT. RCA.

Dari tindakannya ini, terdakwa menerima

imbalan sebesar Rp1,5 Miliar yang

ditransfer oleh PT. RCA ke rekening

7 51/Pid.Sus/2018/PT.DKI


pribadi milik IUN dengan tujuan transaksi

untuk “operasional kantor”. Dana

tersebut selanjutnya terdakwa transfer ke

1 rekening lain milik IUN dan 4 rekening

atas nama pihak lain. Selain itu juga

digunakaan untuk membayar biaya

pengobatan rumah sakit, pembelian

mobil, tagihan kartu kredit untuk biaya

jalan – jalan keluar negeri, pembelian

mata uang asing dalam bentuk USD dan

SGD dan penyewaan rumah.

Atas perbuatan tersebut, Bank Z telah

mengalami kerugian sebesar IUN telah



TIPOLOGI

Category



Kegiatan Usaha Bank

Profil

Wiraswasta (Mantan Branch

Manager Bank)

Pihak Pelapor

Bank Swasta

Instrumen Transaksi

Cash

Transfer

Aset

Kendaraan Bermotor

Cash

Foreign Currency (USD and SGD)

Credit Card


MENCURIGAKAN

1. Debitur (Korporasi) tidak memiliki

usaha yang sesuai dalam dokumen

pengajuan kredit.

2. Debitur telah menerima fasilitas kredit

yang serupa yang telah diberikan oleh

Pihak Bank lain.

3. Jaminan “Piutang Dagang” yang

diajukan oleh debitur kepada Bank,

jangka waktu pembayarannya

melebihi dari batas waktu

pembayaran yang sudah diterima

oleh debitur dari pihak pembeli.

4. Rekening pengguna jasa menerima

setoran/transfer masuk dengan

frekuensi tinggi dari pihak yang tidak

memiliki hubungan dengan pengguna

jasa.

5. Adanya transaksi dengan pihak yang

tidak memiliki hubungan usaha

dengan memberikan underlying

transaction “operasional kantor”.

STUDI KASUS 5

NL8 adalah Direktur Utama dari Lembaga

Kredit Finansial (LKF) XYZ yang bertujuan

untuk menghimpun dana masyarakat

tanpa izin usaha dari regulator kemudian

meminjamkan dana kepada masyarakat

dengan ketentuan bunga sebesar 10%.

Selama 5 tahun beroperasi LKF tersebut

berhasil menghimpun dana sebesar

Rp413 Miliar dari 16.155 nasabah. Namun

di lain hal, LKF XYZ ternyata tidak

memperoleh izin usaha dari pimpinan

8 67/Pid/2018/PT.KPG


Bank Indonesia.

Untuk setiap dana yang berhasil

terkumpul sejumlah sekitar Rp7 Miliar

hingga Rp10 Miliar di rekening LKF XYZ,

akan dipindahkan oleh NL ke rekening

pribadi yang selanjutnya ditransfer

kembali ke banyak rekening, diantaranya

rekening milik NL, istri NL, anak NL

maupun karyawan. Selain itu, NL juga

menggunakan uang tersebut untuk

membeli aset berupa tanah, bangunan,

pembayaran proyek, mobil dan 3 polis

asuransi senilai masing – masing Rp500

Juta. Atas perbuatan tersebut, NL telah



TIPOLOGI

Category



Perizininan

Profil

Wiraswasta

Pihak Pelapor

Perusahaan Pembiayaan

Polis Asuransi

Instrumen Transaksi

Cash

Transfer

Pemindahbukuan

Aset

Cash

Tanah

Kendaraan Bermotor


MENCURIGAKAN

1. Pengguna jasa melakukan beberapa

kali pembukaan rekening baru

dengan saldo awal hasil

pemindahbukuan dari beberapa

rekening lainnya dengan nilai

signifikan.

2. Pengguna jasa melakukan

pembukaan dan menguasai rekening

atas nama pihak lain seperti istri,

anak dan karyawan.

3. Penyetoran transaksi keuangan tunai

dalam jumlah Rp500 Juta tanpa

Underlying Transaction.

COUNTRY EXPERIENCE

Pada tahun 2018, Pihak Otoritas Jasa

Keuangan melakukan pengungkapan kasus

tindak pidana perbankan yang telah

dilakukan oleh Komisaris Bank Perkreditan

Rakyat (BPR) MAMS dengan nilai sebesar

Rp6,8 Miliar yang digunakan untuk

kepentingan pribadi.

Modus Operandi yang digunakan oleh

Komisaris Bank BPR MAMS tersebut adalah

dengan sengaja tidak melakukan

pencatatan dalam pembukuan atau dalam

laporan maupun dalam dokumen atau

laporan kegiatan usaha, laporan transaksi

atau rekening bank BPR MAMS tersebut.

Pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan

telah melakukan Penyidikan Perkara

Perbankan sejumlah 17 Perkara.

Pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan

mempertegas kebijakan konsolidasi

perbankan melalui skema penggabungan,

peleburan atau integrasi antarbank serta

pengambilalihan yang diikutidengan

pembentukan kelompok usaha bank.

Selama periode 2018-2019, Pihak Otoritas


Jasa Keuangan telah melakukan

pencabutan ijin usaha Bank kepada 11

entitas dikarenakan kelemahan

pengelolaan oleh manajemen BPR (Bank

Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan

Rakyat) yang tidak memperhatikan prinsip

kehati-hatian dan pemenuhan asas

perbankan yang sehat maupun tidak

memenuhi standar yang ditetapkan sesuai

ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2019, Pihak Kepolisian RI telah

menangani kasus perkara perbankan dan

pencucian uang yang melibatkan

pembobolan 7 bank milik negara, bank

asing dan bank swasta senilai Rp836 Miliar

melalui modus Kredit Modal Kerja (KMK).9

Pada tahun 2019, telah melakukan

penyitaan asset atas kasus kredit fiktif yang

melibatkan Direktur Utama Bank

Pembangunan Daerah sebesar Rp548

Miliar.10

INDIKATOR ATAU REDFLAG

TRANSAKSI KEUANGAN

MENCURIGAKAN INDIKASI


Indikator Transaksi Keuangan

Mencurigakan ini merupakan tambahan

dari kasus-kasus pencucian uang yang

telah divonis oleh pengadilan terkait tindak

pidana perbankan. Berikut ini uraian

indikator transaksi keuangan

mencurigakan lainnya yang berindikasi

tindak pidana pencucian uang hasil tindak

9https://www.beritasatu.com/nasional/418413/bareskrim-bekuk-pembobol-bank-rp-836-m diakses pada 22 Februari 2020. 10https://kabar24.bisnis.com/read/20190425/16/915383/kasus-kredit-fiktif-dua-pejabat-bank-bjb-syariah-jadi-tersangka- diakses pada 22 Februari 2020.

pidana perbankan berdasarkan laporan

transaksi keuangan mencurigakan dan

hasil laporan intelijen keuangan.

A. Transaksi yang menyimpang dari

profil, karakteristik atau kebiasaan

pola transaksi pengguna jasa yang

berangkutan.

1. Adanya instruksi transaksi keuangan

tidak wajar dalam berita transaksi

“Koreksi Hapus Buku”.

2. Adanya transaksi penggunaan hasil

fasilitas kredit modal kerja yang tidak

sesuai dengan tujuan atau

peruntukan seperti untuk kebutuhan

konsumtif serta penempatan

investasi.

3. Adanya transaksi hasil pemberian

fasilitas kredit kepada petugas bank

diduga berpotensi terjadinya conflic of

interest.

4. Para Pihak yang menerima hasil

pencairan fasilitas kredit modal kerja

termasuk dalam Daftar Hitam/Blacklist

terkait Pengadaan Barang atau Jasa.

5. Adanya penggunaan rekening

pengurus dan/atau karyawan bank

sebagai penampungan

penghimpunan dana masyarakat atau

operasional perusahaan agar tidak

tercatat dalam pembukuan.

6. Adanya permintaan petugas bank

kepada pengguna jasa untuk

menandatangani slip kosong yang

digunakan pemindahan dana

pengguna jasa.

7. Adanya transaksi pemindahbukuan

oleh pihak ketiga yang terafiliasi

https://www.beritasatu.com/nasional/418413/bareskrim-bekuk-pembobol-bank-rp-836-m

https://www.beritasatu.com/nasional/418413/bareskrim-bekuk-pembobol-bank-rp-836-m

https://kabar24.bisnis.com/read/20190425/16/915383/kasus-kredit-fiktif-dua-pejabat-bank-bjb-syariah-jadi-tersangka-




dengan debitur kepada pengurus

dan/atau karyawan bank.

8. Pola transaksi bersifat pass-by pada

waktu transaksi yang berdekatan.

9. Adanya transaksi yang siginifikan

pada beberapa rekening yang baru

dibuka dan memiliki tujuan

penggunaan rekening yang beda-

beda.

10. Penggunaan rekening pihak lain yang

tidak sesuai profil untuk melakukan

penampungan dana dengan

keterangan berita atau instruksi

transaksi “sewa ATM”, “sewa lahan

ATM”, “PKS-ATM”.

11. Adanya pengalihan dana perusahaan

ke rekening pribadi pengurus

dan/atau karyawan melalui transaksi

koreksi rekening titipan angsuran

kredit dan rekening pinjaman kredit

pegawai eksternal.

12. Adanya transaksi penarikan tunai

sebagian besar dengan underlying

“dana operasional BPR” yang

dilakukan oleh pengurus dan/atau

karyawan bank.

13. Adanya penerimaan dana dari

nasabah bank (debitur) kepada

pengurus dan/atau karyawan bank

(kick-back) setelah mendapatkan

fasilitas pinjaman.

14. Adanya pencairan deposito

dipercepat.

15. Adanya setoran tunai dari pihak

karyawan atau pramubakti kepada

pengurus perusahaan bank.

16. Adanya transaksi yang melibatkan

banyak pihak (many to one) dan tidak

memiliki keterkaitan hubungan

dengan profesi pengguna jasa.

17. Adanya penggunaan pihak ketiga

(nominee) untuk menampung dana

dalam jumlah signifikan sekaligus

melakukan penarikan tunai.

18. Pola structuring melalui aktivitas

penarikan tunai berkali-kali pada hari

yang sama.

19. Adanya pencampuran dana (mingling)

yang bersumber dari rekening

perusahaan dengan rekening milik

pribadi pengurus.

20. Penyedia jasa mendapatkan informasi

dari sumber yang dapat dipercaya

(PPATK, Lembaga Pengawas dan

Pengatur, Aparat Penegak Hukum,

Media Massa atau Sumber Lainnya)

bahwa Pengguna Jasa diduga terlibat

dalam aktivitas kejahatan dan/atau

memiliki latar belakang tindak

kriminal.


TANTANGAN DAN STRATEGI MITIGASI RISIKO

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL


TANTANGAN PENANGANAN

PERKARA PENCUCIAN UANG HASIL


Dalam penanganan perkara pencucian

uang hasil tindak pidana perbankan

memiliki beberapa tantangan yang

dihadapi oleh Regulator maupun Aparat

Penegak Hukum, diantaranya:

a. Perolehan informasi data lebih sulit

jika terduga merupakan pegawai atau

pengurus aktif.

b. Penelusuran asset pelaku kejahatan

yang berada di lur negeri.

c. Kemauan Bank untuk mengungkap

kasus.

d. Perkembangan pelaku kejahatan

dalam memanfaatkan produk-produk

baru dan kompeks dari penyedia jasa

keuangan bank.

e. Pada tahap penyelidikan, penyelidik

tidak dapat meminta data harta

kekayaan pengguna jasa kepada

pihak bank.

f. Adanya penggunaan nominee yang

mempersulit penyidik untuk

menemukan Pemilik Manfaat

Sebenarnya (Beneficial Ownership).

g. Penyitaan asset terhadap asset yang

telah dipindahtangankan kepada

pihak ketiga.

h. Adanya beberapa kasus tindak

pidana kasus perbankan yang tidak

terbukti tindak pidana pencucian

uangnya.

STRATEGI MITIGASI RISIKO TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL


A. Bidang Pencegahan

1. Melakukan sosialisasi mengenai buku

saku pahami dan hindari tindak

pidana perbankan serta upaya

pencegahan bagi sektor industri

perbankan terkait tindak pidana

perbankan.

2. Melakukan sosialisasi penanganan

dugaan tindak pidana perbankan

antara Otoritas Jasa Keuangan dan

Forum Anti Fraud.

3. Melakukan sosialisasi atas Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor

39/POJK.03/2019 tentang Penerapan

Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.

4. Melakukan koordinasi dengan

stakeholders terkait mengenai

pencegahan terjadinya dugaan tindak


pidana perbankan maupun proses

penanganan perkara dugaan tindak

pidana perbankan.

5. Meningkatkan alokasi sumber daya

berbasis risiko pada satuan kerja

pengawas di lingkungan Otoritas Jasa

Keuangan.

6. Bagi pihak perbankan perlu adanya

pemantauan terhadap perubahan

kekayaan pada pihak management

Bank.

7. Bagi Pihak Perbankan perlu adanya

penguatan Sistem Anti Fraud dan

Sistem Pengendalian Internal.

8. Bagi Pihak Perbankan perlu

melaporkan transaksi keuangan

mencurigakan terkait tindak pidana

perbankan, baik yang terjadi di

internal atau di bank lain.

B. Bidang Pemberantasan

1. Optimalisasi Satuan Tugas

Penanganan Dugaan Tindakan

Melawan Hukum di Bidang

Penghimpunan Dana Masyarakat dan

Pengelolaan Investasi berdasarkan

Keputusan Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

04/KDK.01/2019 yang melibatkan

multi stakeholders diantaranya

Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian

Perdagangan Republik Indonesia,

Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Republik

Indonesia, Kementerian Komunikasi

dan Informasi Republik Indonesia,

Kejaksaan RI, Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan PPATK.

2. Optimalisasi Departemen Penyidikan

Sektor Jasa Keuangan (DPJK) dan

Departemen Pemeriksaan Khusus

dan Investigasi Perbankan (DKIP)

Otoritas Jasa Keuangan.

3. Meningkatkan alokasi sumber daya

berbasis risiko tindak perbankan pada

Penyidik Polri.

4. Peningkatan peran serta PPATK

dalam asset tracing dan asset

recovery dalam kasus pencucian

uang hasil tindak pidana perbankan.

C. Bidang Kerjasama

1. Meningkatkan koordinasi dengan

pihak Kepolisian Negara Republik

Indonesia untuk melakukan

penindakan dan penanganan perkara

pencucian uang hasil tindak pidana

perbankan.

2. Melakukan joint training bersama

pihak penyidik dari Otoritas Jasa

Keuangan, Kepolisian dan Analis

PPATK serta Pihak Industri

Perbankan terkait penanganan kasus

perkara pencucian uang hasil tindak

pidana perbankan dan indikator

transaksi keuangan mencurigakan

terkait tindak pidana perbankan.


LAMPIRAN 1

METODOLOGI PENELITIAN

Risk Factors dalam Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang

Hasil Tindak Pidana Perbankan

ANCAMAN

Ancaman Riil

•Jumlah LTKM dengan Indikasi TP Perbankan

•Jumlah Hasil Intelijen Keuangan PPATK pada Jenis Pidana TP Perbankan

•Jumlah Penyidikan TPA TP Perbankan (Polri & OJK)

•Jumlah Penyidikan TPPU TP Perbankan

•Jumlah Putusan TPA dan TPPU Terkait TP perbankan

Ancaman Potensial

•Self Assessment PPATK, POLRI & OJK, Penuntut, Hakim

KERENTANAN

•Tingkat Kesulitan dalam Analisis Transaksi Keuangan Terkait TP Perbankan

•Tingkat Kesulitan dalam Penyidikan TPA TP Perbankan

•Tingkat Kesulitan dalam Penyidikan TPPU Terkait TP Perbankan

•Tingkat Kesulitan dalam Penuntutan TPPU Terkait TP Perbankan

•Tingkat Kesulitan dalam Pemeriksaan Perkara TPPU Terkait TP Perbankan di Persidangan

DAMPAK

Dampak Riil

•Nilai Rata-Rata Indikasi TPPU berdasarkan LTKM Terindikasi TP Perbankan

•Nilai Rata-Rata Indikasi TPPU berdasarkan HA

•Nilai Rata-Rata Indikasi TPPU berdasarkan HP

•Nilai Rata-Rata Indikasi TPPU berdasarkan Penyidikan TPA (POLRI & OJK)

•Nilai Rata-Rata Indikasi TPPU berdasarkan Penyidikan TPPU (POLRI)

•Nilai Rata-Rata Indikasi TPPU berdasarkan Putusan TPPU TP Perbankan

Dampak Potensial

•Self Assessment PPATK, POLRI & OJK, Penuntut, Hakim


LAMPIRAN 2

MATRIKS PENILAIAN RISIKO SEKTORAL TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA PERBANKAN

POC Category Threat Vulnerability Likelihood Consequence Risk

Score

Level

Risk

Risk

Category

DELIK PIDANA 01_TP_BANK-PERIZINAN 4,53 5,00 9,53 7,00 66,73157

128

5,49 Menengah

DELIK PIDANA 02_TP_BANK-RAHASIA BANK 4,65 4,00 8,65 3,06 26,44500

211

3,00 Rendah

DELIK PIDANA 03_TP_BANK-PENGAWASAN

DAN PEMBINAAN BANK

5,32 3,00 8,32 6,65 55,29076

753

4,78 Rendah

DELIK PIDANA 04_TP_BANK-USAHA BANK 6,73 7,00 13,73 9,00 123,6028

419

9,00 Tinggi

PELAKU 01_PERORANGAN-Peg. Swasta 5,54 5,57 11,12 6,67 74,11271

375

5,75 Menengah

PELAKU 02_PERORANGAN-Pengusaha 6,09 5,57 11,66 8,85 103,2387

757

7,23 Tinggi

PELAKU 03_PERORANGAN-PNS 4,48 5,99 10,47 4,28 44,82879

11

4,25 Rendah

PELAKU 04_PERORANGAN-Pedagang 4,53 4,57 9,09 4,41 40,13138

468

4,01 Rendah

PELAKU 05_PERORANGAN-IRT 3,96 3,55 7,51 3,57 26,83781

29

3,33 Rendah

PELAKU 06_PERORANGAN-Pelajar 3,94 3,55 7,49 3,42 25,62363

986

3,27 Rendah

PELAKU 07_PERORANGAN-PEPs 4,86 5,45 10,31 4,22 43,54022

778

4,18 Rendah

PELAKU 08_PERORANGAN-Peg.

BI/BUMN/D

6,06 7,35 13,41 6,83 91,54235

514

6,64 Menengah

PELAKU 09_PERORANGAN-Profesional 5,85 8,06 13,91 6,20 86,22261

606

6,37 Menengah

PELAKU 10_PERORANGAN-TNI/Polri 4,22 6,45 10,68 3,42 36,50057

97

3,82 Rendah

PELAKU 11_PERORANGAN-Pengajar 3,89 3,55 7,45 3,33 24,82359

967

3,23 Rendah

PELAKU 12_PERORANGAN-Petani/Nelayan 3,97 3,00 6,97 3,00 20,90107

618

3,03 Rendah

PELAKU 13_PERORANGAN-Peg. Bank 6,31 9,00 15,31 9,00 137,7916

018

9,00 Tinggi

PELAKU 14_PERORANGAN-Buruh 3,79 3,00 6,79 3,00 20,36552

368

3,00 Rendah

PELAKU 15_PERORANGAN-Pengurus

Parpol

4,48 7,41 11,88 5,36 63,68754

707

5,21 Menengah

PELAKU 16_PERORANGAN-Pengurus

Yayasan

4,52 6,08 10,59 4,66 49,41543

741

4,48 Rendah

PELAKU 17_PERORANGAN-Pemuka Agama 3,56 3,35 6,91 3,39 23,43255

609

3,16 Rendah

PELAKU 18_PERORANGAN-Pengurus LSM 4,13 4,45 8,58 4,62 39,61247

956

3,98 Rendah

PELAKU 19_PERORANGAN-Pengrajin 3,58 3,86 7,44 3,11 23,15569

696

3,14 Rendah

PELAKU 20_PERORANGAN-Peg. PVA 4,02 6,57 10,59 4,97 52,59335

983

4,65 Rendah

PELAKU 21_PERORANGAN-Lain-Lain 4,34 5,22 9,56 3,85 36,83085

158

3,84 Rendah

PELAKU 22_NONPERORANGAN-PT 6,27 7,43 13,71 7,13 97,66050

161

6,95 Menengah

PELAKU 23_NONPERORANGAN-Koperasi 5,32 7,29 12,61 6,93 87,43594

962

6,43 Menengah

PELAKU 24_NONPERORANGAN-CV 5,31 6,24 11,55 5,30 61,16063

643

5,08 Menengah

PELAKU 25_NONPERORANGAN-PD/UD 4,30 6,08 10,37 4,22 43,82041

711

4,20 Rendah

PELAKU 26_NONPERORANGAN-Firma 4,20 6,57 10,77 4,59 49,47013

704

4,49 Rendah

PELAKU 27_NONPERORANGAN-Yayasan 4,55 6,84 11,38 4,43 50,45072

397

4,54 Rendah

PELAKU 28_NONPERORANGAN-

Perkumpulan

4,28 5,90 10,18 4,22 42,97846

742

4,16 Rendah

PELAKU 29_NONPERORANGAN-Ormas

Tidak Berbadan Hukum

4,26 6,84 11,10 3,74 41,47208

695

4,08 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

01_BALI 6,43 5,05 11,48 6,04 69,29679

443

5,30 Menengah


POC Category Threat Vulnerability Likelihood Consequence Risk

Score

Level

Risk

Risk

Category

WILAYAH

KEJADIAN

02_BANGKA BELITUNG 4,08 3,00 7,08 3,00 21,22714

286

3,00 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

03_BANTEN 5,56 3,68 9,24 5,16 47,66569

48

4,27 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

04_BENGKULU 4,18 5,48 9,66 3,31 31,93899

968

3,51 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

05_D.I. YOGYAKARTA 4,17 4,02 8,19 3,44 28,18107

314

3,33 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

06_DKI JAKARTA 7,28 9,00 16,28 9,00 146,5535

617

9,00 Tinggi

WILAYAH

KEJADIAN

07_GORONTALO 3,95 4,15 8,10 3,00 24,30744

079

3,15 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

08_JAMBI 4,41 5,05 9,47 4,19 39,70111

448

3,88 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

09_JAWA BARAT 6,18 8,00 14,18 7,74 109,8103

5

7,24 Tinggi

WILAYAH

KEJADIAN

10_JAWA TENGAH 6,55 6,86 13,40 7,25 97,20650

57

6,64 Menengah

WILAYAH

KEJADIAN

11_JAWA TIMUR 6,57 6,27 12,84 7,03 90,23339

729

6,30 Menengah

WILAYAH

KEJADIAN

12_KALIMANTAN BARAT 4,95 4,15 9,10 3,60 32,73590

157

3,55 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

13_KALIMANTAN SELATAN 4,66 4,15 8,81 4,19 36,94092

105

3,75 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

14_KALIMANTAN TENGAH 4,86 4,15 9,02 5,39 48,57219

989

4,31 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

15_KALIMANTAN TIMUR 4,98 4,48 9,46 6,04 57,09444

273

4,72 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

16_KALIMANTAN UTARA 4,34 5,05 9,39 3,60 33,78100

42

3,60 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

17_KEPULAUAN RIAU 5,20 4,48 9,68 4,48 43,36176

387

4,06 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

18_LAMPUNG 5,33 4,48 9,81 4,19 41,13736

406

3,95 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

19_MALUKU 4,70 5,05 9,75 3,60 35,06466

571

3,66 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

20_MALUKU UTARA 4,34 5,05 9,39 3,60 33,78100

42

3,60 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

21_NANGGROE ACEH

DARUSSALAM

3,74 5,05 8,80 3,00 26,39334

762

3,25 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

22_NUSA TENGGARA BARAT 4,58 4,15 8,73 3,49 30,45794

743

3,44 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

23_NUSA TENGGARA TIMUR 4,51 5,95 10,46 4,79 50,12700

599

4,38 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

24_PAPUA 5,31 6,06 11,38 5,52 62,76800

546

4,99 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

25_PAPUA BARAT 4,99 5,95 10,95 4,79 52,44210

387

4,49 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

26_RIAU 4,82 5,05 9,87 4,19 41,38999

736

3,97 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

27_SULAWESI BARAT 4,34 5,05 9,39 3,60 33,78100

42

3,60 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

28_SULAWESI SELATAN 5,83 7,56 13,39 5,43 72,69367

125

5,46 Menengah

WILAYAH

KEJADIAN

29_SULAWESI TENGAH 4,03 5,05 9,08 3,60 32,66675

995

3,55 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

30_SULAWESI TENGGARA 4,07 5,05 9,13 3,00 27,37988

608

3,29 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

31_SULAWESI UTARA 3,95 3,68 7,64 3,44 26,27820

084

3,24 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

32_SUMATERA BARAT 4,08 4,15 8,24 3,60 29,62147

338

3,40 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

33_SUMATERA SELATAN 4,89 4,15 9,04 4,48 40,51052

494

3,92 Rendah

WILAYAH

KEJADIAN

34_SUMATERA UTARA 5,05 4,90 9,95 4,79 47,66226

381

4,27 Rendah

Badan Reserse dan Kriminal - POLRI Jl. Trunojoyo No.3, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru,

Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110

Telepon: (021) 7220802

website : https://www.polri.go.id/

https://www.polri.go.id/

© 2020, Tim Riset PPATK · 2020. 8. 7. · Negara Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam memitigasi risiko utama yang teridentifikasi dalam “Penilaian Risiko Sektoral

Documents