KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DI REKTORAT J EN DERAL PENGEN DALIAN PERU BAHAN I KLIM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TENTANG PENETAPAN FOREST REFERENCE EMISSION LEYEI. (FREL) SUB.NASIONAT (PROVINSI) DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESI& M en im bang bahwa berdasarkan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan lklim, target Kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) lndonesia adalah mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerjasama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (buslness as usuoll pada tahun 2030; bahwa indonesia telah melakukan submisi Forest Reference Emission fevel (FREL) nasional ke sekretariat UNFCCC sebagai persyaratan suatu negara dalam implementasi secara penuh mekanisme untuk mengurangi emisi GRK dalam konteks REDD+; bahwa prinsip yang digunakan dalam penerapan REDD+ sebagaimana dimaksud pada butir (b) yaitu "notionol opprooch" dan "sub notionoI implementotion"; bahwa lndonesia telah menetapkan Forest Reference Emission tevel (FREL) yang kemudian dijadikan acuan bagi penetapan FREL Sub Nasional; bahwa Peraturan Menteri LHK Nomor: P.70/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/L2/2O17 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+ pasal 8 ayat (11) menyatakan bahwa FREL Sub-Nasional (Provinsi) ditetapkan oleh Direktur Jenderal selaku Notional Focol Point UNFCCC. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada butir c), d), dan e) perlu ditetapkan Forest Reference Emission feuel (FREL) Sub-Nasional (Provinsi). a b d e I Yxax Komite Akreditasi Nasional Lembaga S6.lifta5i Sistem Mutu LSSM.002-tDN NoMoR: sK. g/??t / DOr+st wt." ( z (*ot4 c. Cerrificate No. QSC 01469
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DI REKTORAT J EN DERAL PENGEN DALIAN PERU BAHAN I KLIM
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESI&
M en im bang bahwa berdasarkan Persetujuan Paris Atas Konvensi
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai
Perubahan lklim, target Kontribusi yang ditetapkan secara
nasional (NDC) lndonesia adalah mengurangi emisi sebesar29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada
kerjasama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (buslness
as usuoll pada tahun 2030;
bahwa indonesia telah melakukan submisi Forest Reference
Emission fevel (FREL) nasional ke sekretariat UNFCCC
sebagai persyaratan suatu negara dalam implementasisecara penuh mekanisme untuk mengurangi emisi GRK
dalam konteks REDD+;
bahwa prinsip yang digunakan dalam penerapan REDD+
sebagaimana dimaksud pada butir (b) yaitu "notionolopprooch" dan "sub notionoI implementotion";
bahwa lndonesia telah menetapkan Forest Reference
Emission tevel (FREL) yang kemudian dijadikan acuan bagipenetapan FREL Sub Nasional;
bahwa Peraturan Menteri LHK Nomor: P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/L2/2O17 tahun 2017 tentang Tata Cara
Pelaksanaan REDD+ pasal 8 ayat (11) menyatakan bahwaFREL Sub-Nasional (Provinsi) ditetapkan oleh DirekturJenderal selaku Notional Focol Point UNFCCC.
bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksudpada butir c), d), dan e) perlu ditetapkan Forest ReferenceEmission feuel (FREL) Sub-Nasional (Provinsi).
a
b
d
e
I
YxaxKomite Akreditasi NasionalLembaga S6.lifta5i Sistem Mutu
LSSM.002-tDN
NoMoR: sK. g/??t / DOr+st wt." ( z (*ot4
c.
Cerrificate No. QSC 01469
1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3419);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan
lJnited Nations Framework Convention on Climote Chonge
(Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa
Mengenai Perubahan lklim) (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3557);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara republik lndonesia Tahun 1999 Nomor
167, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4412l,;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
sos9);
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana
Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK);
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan lnventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik lndonesia Nomor: P.70lM EN LH K/SETJ EN/
KUM.1|72/2OL7 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reducing
Emissions from Deforestotion ond Forest Degradotion, Role
of ConseNotion, Sustoinable Monagement of Forest and
Enhoncement of Forest Corbon Stocks;
2
3
4
6
7
8
Mengingat
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan
Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan