MENTE KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTEI�I KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA NOM OR 110/PMK.02/2015 TENTANG STANDAR BIAYA I-IONOEARIUM OPERAS! PATROLI LAUT DAI/ATAU UDAI�A _, DAN PENGAMANAN/PENYELAMATAN INSTALASI/SARANA OPERASl DI LINGKUNGAN DIEEKTOl�AT JENDEAAL BEA DAN CUKAI KEMENTEEIAN KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, .Menimbang a. bahwa berasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) clan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nornor 71/PMK.02/2013 tentang Pecloman Stanclar Biaya, Stanclar Struktur Biaya, Dan Incleksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah iubah clengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK. 02/2014, satuan biaya masukan yang berlaku untuk satu Kementerian Negara/Len1baga tertentu an bersit menambah penghasilan bagi pegawai harus itetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan atau persetujuan Menteri Keuangan berclasarkan usulan clari menteri/pipinan lembaga atau pejabat yang berwenang atas nama menteri/pimpinan lembaga; DISTRIBUSI II b. bahwa clalam rangka menclukung ektifitas pelaksanaan tugas pengawasan kepabeanan di lingkungan Direktorat Jeneral Bea clan Cukai Kementerian Keuangan, Sekretaris Jencleral atas nama Menteri Keuangan melalui Surat Nomor: S-171/MK.1/2015 tanggal 23 April 2015 telah mengusulkan biaya operasi patroli laut clan/a tau udara clan pengamanan/penyelamatan instalasi/sarana operasi sebagai pengganti uang pengamanan clan penyelarnatan instalasi atau sarana pemberantasan penyelunclupan di lingkungan Direktorat Jencleral Bea clan Cukai yang sebelumnya clitetapkan n1elalui Keputusan Menteri Keuangan Noor 284/KMK.02/2012; c. bahwa berasarkan pertimbangan sebagaimana climaksucl clalam huruf a clan huruf b, perl u menetapk an Per atur an Ment eri Keuangan tentang Stanclar Biaya Fionorarium Operasi Patroli Laut Dan/Atau Uclara Dan Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi Di Lingkungan Direktorat Jencleral Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id
12
Embed
· 2015-12-31 · instalasi/ sarana operasi sebagai ... ticlak diberikan uang harian perjalanan dinas selama ... Kepala Kamar 20.000 18.600 17.300 16.000 13.500 10.900
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERl KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALIN AN
PERATURAN MENTEI�I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/PMK.02/2015
TENTANG
STANDAR BIAYA I-IONOEARIUM OPERAS! PATROLI LAUT DA I\T/ATAU UDAI�A _,
DAN PENGAMANAN/PENYELAMATAN INSTALASI/SARANA OPERASl
DI LINGKUNGAN DIEEKTOl�AT JENDEAAL BEA DAN CUKAI KEMENTEEIAN KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
.Menimbang a. bahwa berclasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) clan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nornor 71/PMK.02/2013 tentang Pecloman Stanclar Biaya, Stanclar Struktur Biaya, Dan Incleksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah cliubah clengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK. 02/2014, satuan biaya masukan yang berlaku untuk satu Kementerian Negara/Len1baga tertentu clan bersifat menambah penghasilan bagi pegawai harus clitetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan atau persetujuan Menteri Keuangan berclasarkan u.sulan clari menteri/pirnpinan lembaga atau pejabat yang berwenang atas nama menteri/pimpinan lembaga;
DISTRIBUSI II
b. bahwa clalam rangka menclukung efektifitas pelaksanaan tugas pengawasan kepabeanan di lingkungan Direktorat Jencleral Bea clan Cukai Kementerian Keuangan, Sekretaris Jencleral atas nama Menteri Keuangan melalui Surat Nomor: S-171/MK.1/2015 tanggal 23 April 2015 telah mengusulkan biaya operasi patroli laut clan/ a tau udara clan pengamanan/penyelamatan instalasi/ sarana operasi sebagai pengganti uang pengamanan clan penyelarnatan instalasi atau sarana pemberantasan penyelunclupan di lingkungan Direktorat Jencleral Bea clan Cukai yang sebelumnya clitetapkan n1elalui Keputusan Menteri Keuangan Nornor 284/KMK.02/2012;
c. bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana climaksucl
clalam huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Stanclar Biaya Fionorarium.
Operasi Patroli Laut Dan/ Atau Uclara Dan
Pengamanan/ Penyelamatan Instalasi/ Sarana Operasi Di
Lingkungan Direktorat Jencleral Bea Dan Cukai Kementerian
Keuangan;
www.jdih.kemenkeu.go.id
Mengingat
Menetapkan
DISTRIBUSI II
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-2-
: Peraturan Menteri �(eu0-1�gan Nomor 71/PMK.02/2013 tentangPedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan IndeksasiDalam Penyusunan Rencana Ke1ja Dan Anggaran .Ken1enterianNegara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM OPERAS! PATROL! LAUT DAN/ ATAU UDARA DAN PENGAMANAN/PENYELAMATAN INSTALASI/SARANA OPERAS! DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAJKEMENTERIAN KEUANGAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
i. Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut dan/ atau Udai�a adalah satuan biaya honorarium yang diberikan kepada awak kapal patroli laut dan/ atau udara dalam rangka pelaksanaan operasi patroli laut dan/ a tau udara · di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
2. Standar Biaya Honorarium Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/ Sarana Operasi adalah satuan biaya honorarium yang diberikan dalam rangka pengamanan dan penyelamatan serta penyiagaari kesiapan instalasi/ sarana di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
3. Operasi Patroli Laut dan/ atau Udara adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan pelanggaran kepabeanaii. dan/ atau cukai, koordinasi dengan administrasi pabean negara lainnya, kegiatan pertahanan dan keamanan laut, kegiatan penegakan hukum, perbantuan dalam kegiatan Search and Rescue (SAR) berkenaan dengan keadaan darurat,perbantuan dalam kegiatan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara.
4. fr1stalasi/Sarana Operasi adalah sarana penunjang teknis dalarti rangka penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan GLikai Kementerian Keuangan yang meliputi instalasi kapal patroli, instalasi stasiun radio, instalasi stasiun radar pantai, instalasi bengkel induk dan bengkel bantu, instalasi gudang logistik induk clan guclang
logistik bantu, serta unit anjing pelacak narkotika.
(1) Jenis dan besaran StaJ:'1dar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut dan/ a tau Udara diberikan kepada pegawai yang cliberi tugas melaksanakan Operasi Patrbli Laut dan/ atau Uclara pacla instalasi kapal patroli clan sesuai clengari surat perintah pejabat yang berwenang.
·
(2) Besaran Stanclar Biaya Honorariu1n Operasi Patroli Laut clan/atau Uclara . sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 1nerupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui baik clalam perencanaan 1naupun pelaksanaan anggaran.
(3) Kepacla pegawai yang diberi tugas melaksanakan Operasi Patroli Laut clan/ atau Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ticlak diberikan uang harian perjalanan dinas selama pelaksanaan penugasan dimaksucl.
(4) Jenis clan besaran Stanclar Biaya Honorariu1n Operasi Patroli Laut clan/ atau Uclara sebagai1nana clin1aksud pacla ayat ( 1) tercantu1n clalmn Lampiran I yang 1nerupakan bagian ticlak terpisahkan clari Peraturan Menteri ini.
( 1)
(2)
(3)
Pasal ;3
J enis clan be saran Stanclar Bia ya Honorarium Perigamanan/ Penyelamatan Instalasi/ Sarana Operasi cliberikan kepacla pegawai yang diberi tugas rnelaksanakan pengamanan/ penyela1natan Instalasi/ Sarana Operasi sesuai clengan surat perintah pejabat yang berwenang.
Be saran Standar Biaya Honorarium Pengmnanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang ticlak dajmt clilampaui baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
Jenis clan be saran Stanclar Bia ya Honorariu1n Pengmn�nan/ Penyelamatan Instalasi/ Sarana Operasi sebagain1ana di1naksud pad a ayat ( 1) · tercan tu1n clalmn Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan clari Peraturan Menteri ini.
· Pasal 4
Pacla saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuapgan Nomor 284/KMK. 02/2012 ten.tang Uang Pengamanan Dan Penyelatnatan Instalasi/ Sarana Pe1nberantasan Penyelundupan Di Lingkungan Direktorat Jenclei-al Bea Dan Cukai Kementerian Keuangaii., clicabilt clan clinyatakan ticlak berlaku ..
www.jdih.kemenkeu.go.id
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diunclangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, niemerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya· dalarn Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
Diundangkan di Jakarta Pada tangg� 9 Juni 2015
MENTERI I-IUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Salin.an sesuai clcngan aslinya KEPALA B��U��M /�' l.l.b. ' KEPf,�' . . . . KEMENTERIAN
�f>,, .v ) ,\UM ) I \ · • .J__-, I
GIA���p ( � . NIP l 9ssf<142f> l,9·s,4c(J2 100 l ,. '
DISTRIBUSI II
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
www.jdih.kemenkeu.go.id
MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAMP!RAN lJ PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK JNDONESI/\ ·�����011O/PMK.02I2015 STANDAR BIAYA HONORARIUM OPERAS! P/\TROLf LAUT DAN/ATAU UDARA DAN PENGAMANAN/PENYEL/\M/\1'/\N lNSTALASl/SARANA OPERAS! DI LINGKUNGAN DIREICTORAT JENDERAL BEA 01\N CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN
STANDAR BIAYA HONORARIUM PENGAMANAN/PENYELAMATAN INSTALASI/SARANA OPERASI
1. Standar Biaya Honorarium Pengamanan/Penyelamatat1 Operasi Pada Instalasi Kapal Patroli Laut