1 PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 16 TAHUN 2008 T E N T A N G ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN SRAGEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA B U P A T I S R A G E N, Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan kemasyarakatan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka susunan organisasi Kecamatan di Kabupaten Sragen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dan susunan organisasi Kelurahan di Kabupaten Sragen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 21 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan perlu dicabut dan disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sragen; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384); 1
27
Embed
jdihukum.sragenkab.go.idjdihukum.sragenkab.go.id/adm/file/No. 16 Tahun 2008.doc · Web viewRANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 16 TAHUN 2008 T E N T A N G ORGANISASI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGENRANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGENNOMOR 16 TAHUN 2008
T E N T A N G
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN SRAGEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I S R A G E N,
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan kemasyarakatan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka susunan organisasi Kecamatan di Kabupaten Sragen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dan susunan organisasi Kelurahan di Kabupaten Sragen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 21 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan perlu dicabut dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sragen;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undandang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
1
84
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 02; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2008 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 );
Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
danBUPATI SRAGEN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN SRAGEN.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2
85
3
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar 1945.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Sragen.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sragen.
7. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Sragen.
8. Lurah adalah lurah di wilayah Kabupaten Sragen.
BAB IIPEMBENTUKAN
Pasal 2Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah
Kelurahan Kabupaten Sragen.
BAB IIIKEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian KesatuPemerintah Kecamatan
Pasal 3Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dipimpin oleh
Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Pasal 4(1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas umum
pemerintahan, meliputi :
a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat
kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan dan / atau
kelurahan;
3
4
h. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
4
86
5
Bagian Kedua Pemerintah Kelurahan
Pasal 5Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dipimpin oleh Lurah
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
Pasal 6(1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan.
(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Lurah menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. pelayanan masyarakat;
d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
BAB IVSUSUNAN ORGANISASI
Bagian KesatuPemerintah Kecamatan
Pasal 7(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan, terdiri dari :
a. Camat;
b. Sekretariat;
c. Seksi;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. Seksi Pemerintahan;
b. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.
c. Seksi Ekonomi Pembangunan;
d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
e. Seksi Pelayanan Umum.
(4) Bagan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
587
6
Bagian KeduaPemerintah Kelurahan
Pasal 8(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan, terdiri dari :
a. Lurah;
b. Sekretariat Lurah;
c. Seksi;
d. Kepala Lingkungan.
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
a. Seksi Pemerintahan;
b. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.
c. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
d. Seksi Pelayanan Umum.
(3) Bagan Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran II
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VTATA KERJA
Bagian KesatuPemerintah Kecamatan
Pasal 9Camat dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 10Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala
Urusan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal didalam lingkungan masing-masing dan
antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian KeduaPemerintah Kelurahan
Pasal 11Lurah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 12Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris, para Kepala Seksi dan para Kepala
Lingkungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing masing-masing maupun antar Satuan Organisasi dalam
Kelurahan sesuai dengan tugas masing-masing.
688
7
Pasal 13
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
BAB VIKETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13(1) Penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja Camat, Sekretariat, dan Seksi di
Pemerintah Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.(2) Penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja Lurah, Sekretaris, Seksi, Kepala
Lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 14(1) Camat merupakan jabatan Struktural eselon III / a.(2) Sekretaris Camat merupakan jabatan Struktural eselon III / b.(3) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan Struktural eselon IV / a.(4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala
Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan Struktural eselon IV / b.(5) Kepala Lingkungan pada Kelurahan disetarakan dengan eselon V / a.
BAB VIIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Pejabat yang lama tetap menduduki Jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.
Pasal 16Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.
BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 17(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
a. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 29 Seri D Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 62 Seri D Nomor 51);
b. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 21 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 21; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 13);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib
mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
7
89
8
Pasal 18Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.
Ditetapkan di Sragenpada tanggal 15 Desember 2008
B U P A T I S R A G E N,
UNTUNG WIYONODiundangkan di Sragenpada tanggal 15 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
KUSHARDJONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 NOMOR 16
8
83
90
9
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJAPEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN
KABUPATEN SRAGEN
I. PENJELASAN UMUMDalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18, 19, 20, dan 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sragen dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 21 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kelurahan perlu dicabut dan disesuaikan.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1 : Cukup jelasPasal 2 : Cukup jelasPasal 3 : Kecamatan yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten
Sragen terdiri dari 20 Kecamatan yang meliputi 12 Kelurahan dan 196 Desa.Nama Kecamatan dan Kelurahan / Desa dalam wilayah Kabupaten Sragen, seperti tersebut dalam daftar sebagai berikut :
NAMA KECAMATAN DAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN SRAGEN
NO KECAMATAN KELURAHAN / DESA KETERANGAN1 2 3 41 SRAGEN 1. Sragen Tengah
1. Desa2. Desa3. Desa4. Desa 5. Desa 6. Desa 7. Desa
Pasal 4 : Cukup jelasPasal 5 : Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah, di Kabupaten Sragen
ada 12 Kelurahan yang tercakup dalam 3 wilayah Kecamatan, sebagai berikut :1. Kecamatan Sragen
a. Kelurahan Sragen Tengah b. Kelurahan Sragen Wetanc. Kelurahan Sragen Kulond. Kelurahan Sinee. Kelurahan Nglorogf. Kelurahan Karangtengah
2. Kecamatan Karangmalang a. Kelurahan Kroyab. Kelurahan Plumbungan
3. Kecamatan Gemolong a. Kelurahan Gemolong b. Kelurahan Ngembatpadasc. Kelurahan Kragiland. Kelurahan Kwangen
Pasal 6 : Cukup jelasPasal 7 : Cukup jelasPasal 8 : Cukup jelasPasal 9 : Cukup jelasPasal 10 : Cukup jelasPasal 11 : Cukup jelasPasal 12 : Cukup jelasPasal 13 : Cukup jelasPasal 14 : Cukup jelasPasal 15 : Cukup jelasPasal 16 : Cukup jelasPasal 17 : Cukup jelasPasal 18 : Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 NOMOR 13
14
15
15
96
16
BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN
16
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGENNOMOR : 16 TAHUN 2008 TANGGAL : 15 Desember 2008 .
SUB BAGIANKEUANGAN
C A M A T
SUB BAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIANPERENCANAAN, EVALUASI, DAN
PELAPORAN
SEKRETARIAT
SEKSIEKONOMI PEMBANGUNAN
SEKSIKESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKSIPELAYANAN UMUM
KELURAHANDESA
SEKSIPEMERINTAHAN
SEKSIKETENTRAMAN, KETERTIBAN,
DAN PERLINDUNGAN MASAYARAKAT
DRAFT
BUPATI SRAGEN,
UNTUNG WIYONO
III/A
III/B
IV/A
IV/A
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGENNOMOR : 16 TAHUN 2008TANGGAL : 15 Desember 2008
.
17
BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN
17
LURAH
SEKRETARIAT
SEKSIEKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKSIPELAYANAN UMUM
KEPALA LINGKUNGAN
SEKSIPEMERINTAHAN
SEKSIKEAMANAN, KETERTIBAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT