PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Menimbang : a. bahwa budaya daerah merupakan aset bangsa, maka keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan sehingga berperan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal; b. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya kebudayaan daerah dan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan upaya dan langkah nyata agar berdayaguna dan berhasilguna bagi masyarakat melalui pelestarian kebudayaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
28
Embed
- 1 - PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2015/P_SUMSEL_4_2015.pdfIstiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; 7. ... dan kehidupan manusia
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
- 1 -
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
Menimbang : a. bahwa budaya daerah merupakan aset bangsa, maka
keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina,
dilestarikan, dan dikembangkan sehingga berperan dalam
upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri,
berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi
pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara
maksimal;
b. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya kebudayaan
daerah dan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan upaya dan
langkah nyata agar berdayaguna dan berhasilguna bagi
masyarakat melalui pelestarian kebudayaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5060);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5168);
- 2 -
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007
tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat
Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan
Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian
Kebudayaan;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN
DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian dan Istilah
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di
Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi adalah Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.
- 3 -
6. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil
karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat
fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar
dan adaptasi terhadap lingkungannya.
7. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan
pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
8. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan
terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan,
kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berupa
gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan
martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan
manusia ataupun proses alam.
9. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya,
memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan,
perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan,
atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada
komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
10. Jati diri bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial
yang menjadi ciri pengenal bangsa tertentu.
11. Budaya daerah adalah budaya asli masyarakat Sumatera
Selatan dan budaya etnik suku lainnya yang hidup dan
berkembang yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat
Sumatera Selatan.
12. Kesenian adalah kesenian tradisional berupa nilai estetika
hasil perwujudan kreativitas daya cipta, rasa, karsa dan
karya yang hidup secara turun-temurun dalam masyarakat
etnis Sumatera Selatan.
13. Kepurbakalaan adalah semua peninggalan budaya
masyarakat masa lalu yang bercorak Prasejarah, Hindu-
Budha, Islam maupun kolonial.
14. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa yang terjadi di masa
lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi
peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan masa lalu
dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis, tidak tertulis
dan tradisi lisan.
15. Permuseuman adalah segala seluk beluk atau hal yang
menyangkut museum.
16. Nilai tradisi adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar
kemanusiaan yang amat penting dan berguna dalam hidup
dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan
perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat.
- 4 -
17. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-
temurun oleh warga masyarakat etnik di Sumatera Selatan
dan etnik Daerah lain yang tumbuh dan berkembang di
wilayah Sumatera Selatan.
18. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis,
karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional
dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan
pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi
para pustakawan.
19. Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan
dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan,
pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film
dokumenter.
20. Tinggalan Budaya Daerah adalah warisan budaya daerah
Sumatera Selatan yang berwujud gagasan-gagasan/ide,
perilaku/aktivitas dan benda-benda budaya.
21. Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk
melindungi karya budaya yang dimiliki individu, kelompok,
atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan dan
kemusnahan.
22. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek
kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti bersertifikat
atau unsur perguruan tinggi menggunakan metode yang
dapat dipertanggungjawabkan.
23. Organisasi kebudayaan dan/atau forum komunikasi
kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi
kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian
kebudayaan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan
secara sukarela serta telah terdaftar di Pemerintah Daerah
dan bukan merupakan afiliasi sayap organisasi partai
politik.
24. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau
badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
25. Rencana Aksi Daerah adalah program kegiatan pelestarian
kebudayaan di daerah dalam kurun waktu lima tahunan.
Bagian Kedua
Tujuan dan Prinsip
Pasal 2
Pelestarian kebudayaan bertujuan untuk:
a. melindungi dan mengamankan peninggalan budaya daerah
agar tidak punah atau diakui sebagai budaya oleh
negara/daerah lain;
- 5 -
b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang
merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan
masyarakat daerah dalam masyarakat Sumatera Selatan
yang multikultural;
c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat
terhadap kebudayaan;
d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi
masyarakat terhadap peninggalan budaya daerah;
e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan
patriotisme;
f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan
memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di
bidang kebudayaan; dan
g. mengembangkan kebudayaan untuk memperkuat jatidiri
kebudayaan nasional.
Pasal 3
Pelestarian kebudayaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:
a. keterbukaan;
b. akuntabilitas;
c. kepastian hukum;
d. keberpihakan; dan
e. keberlanjutan.
BAB II
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 4
Tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi dalam pelestarian
kebudayaan sebagai berikut:
a. melaksanakan pendataan terhadap aset budaya yang berasal
dari Sumatera Selatan;
b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan
pelestarian kebudayaan;
c. melaksanakan pelestarian budaya daerah dan memfasilitasi
budaya daerah lain yang ada di daerah;
d. melakukan koordinasi antar pemerintah provinsi,
kabupaten/kota, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya
pelestarian kebudayaan; dan
e. melakukan koordinasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan
dengan daerah sekitarnya.
f. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi
pelestarian kebudayaan berdasarkan kebijakan nasional;
- 6 -
g. menyelenggarakan pelestarian kebudayaan sesuai dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah;
h. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring
dalam pelestarian kebudayaan;
i. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
pelestarian kebudayaan;
j. menetapkan kawasan budaya daerah; dan
k. memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan dalam
pelestarian kebudayaan di daerah.
Pasal 5
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Provinsi menyusun
Rencana Aksi Daerah untuk pelestarian kebudayaan dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun.
(2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya memuat:
a. arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target
penyelenggaraan pelestarian kebudayaan;
b. target yang ingin dicapai dalam upaya pelestarian
kebudayaan;
c. pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi
aktif masyarakat; dan
d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh
Pemerintah Provinsi dan masyarakat.
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah
Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 7
Dalam pelestarian kebudayaan daerah, masyarakat berhak:
a. menggunakan seluruh aspek kebudayaan sesuai fungsinya;
b. memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi dalam
upaya pelestarian kebudayaan dan penentuan kebijakan
yang berkenaan dengan budaya daerah;
c. memilih aspek kebudayaan tertentu untuk kepentingan
pengungkapan pengalaman estetisnya.
- 7 -
Pasal 8
(1) Masyarakat wajib turut serta dalam penyelenggaraan
pelestarian aspek-aspek kebudayaan.
(2) Bentuk kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diutamakan pada:
a. turut serta pada kegiatan inventarisasi aktivitas budaya
daerah;
b. turut serta pada kegiatan inventarisasi aset kekayaan
budaya daerah dan penggalian sejarah daerah;
c. turut serta pada kegiatan peningkatan kegiatan
pelestarian kebudayaan;
d. turut serta pada kegiatan sosialisasi dan publikasi nilai-
nilai budaya daerah kepada masyarakat; dan
e. turut serta pada kegiatan fasilitasi pengembangan