appgis.menlhk.go.idappgis.menlhk.go.id/appgis/PIAPS/SK-PIAPS.pdf! " #$% &# '&(&)*# +, &# -./ 0 # 12&3 445 678 98 :& ; ? ? @ a 3b cde fg &, &# h#& >i jk a 3l# mn

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTER! LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK. 3511/MENLHK-PKTL/SETDIT/KUM.1/5/2018

TENT ANG PETA INDIKATIF DAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL

(REVIS! II)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER! LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2016 , diatur

Mengingat

bahwa pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa, Izin

Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan clan Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Tanaman Rakyat berdasarkan Peta Indikatif Areal

Perhutanan Sosial (PIAPS);

b. bahwa Peta lndikatif dan Areal Perhutanan Sosial

dimaksud pada huruf a direvisi setiap 6 (enam)

bulan sekali oleh Direktorat Jenderal yang

membidangi Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan atas nama Menteri;

c. bahwa Peta lndikatif dan Areal Perhutanan Sosial

(Revisi I) sesuai Keputusan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4865/MENLHK

PKT/REN/PLA.0/9/2017 perlu dilakukan revisi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan tentang Peta lndikatif dan Areal

Perhutanan Sosial (Revisi 11 ) ;

1 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 4 1 T a h u n 1999 tentang

Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; 3. Undang . . .

-2-

3. Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

4 . Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;


Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;


Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 ;


Konservasi Tanah dan Air;

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang

Perencanaan Kehutanan;

1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004

tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2009;

1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah


Tahun 2008;

14 . Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 ;

15 . Peraturan . . .

-3-

15 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010

tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 ;

16 . Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2 0 1 1

tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan

Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah


Tahun 2015 ;

17 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2014

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem

Gambut sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016;

18 . Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

RPJMN Tahun 2 0 1 5 - 2019 ;

19 . Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 ten tang

Organisasi Kementerian Negara;

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2 1 . Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 58 Tahun 2017 ;

22. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola

Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan

Gambut;

23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut

I I / 2 0 1 1 tentang Rencana Kehutanan Tingkat

Nasional (RKTN) Tahun 2011 -2030 ;

24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-11/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan;

25. Peraturan . . .

-4-

Lingkungan Hidup dan

P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/ Kehutanan Nomor

25 . Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015

tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional

Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka

Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata

Alam;

26. Peraturan Menteri

6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan

Hu tan;


Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/

KUM. I / 10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan

dan Pemanfaatan Kawasan Hu tan Untuk

Mendukung Ketahanan Pangan;


Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/ SETJEN/

KUM.I/ 10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

29. Peraturan Menteri Lingkungan Hid up dan

Kehutanan Nomor P.39 /MENLHK/SETJEN/

KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di

Wilayah Kerja Perum Perhutani;


Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.

1 / 6 / 2 0 1 7 tentang Pemberdayaan Masyarakat Di

Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan

Pelestarian Alam;

3 1 . Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.

1 / 9 / 2 0 1 7 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan

Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;

Memperhatikan 1 . Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/

HPL .0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arahan

Pemanfaatan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani

Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan;

2 . Keputusan . . .

-5-

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor SK. 129 /MENLHK/SETJEN

/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan

Hidrologis Gambut Nasional;


Kehutanan Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/

PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi

Ekosistem Gambut Nasional;


Kehutanan Nomor SK.6559/MENLHK-PKTL/

IPSDH/PLA . 1 / 12/2017 tentang Penetapan Peta

Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan

Dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan

Areal Penggunaan Lain (Revisi XIII);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTER! LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN TENTANG PETA INDIKATIF DAN AREAL

PERHUTANAN SOSIAL (REVIS! II).

Menetapkan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial

(Revisi II) seluas ± 13.638.049,54 (tiga belas juta enam

ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh sembilan dan

lima puluh em pat perseratus) hektar skala 1 :250.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi II)

seluas ± 13.638.049,54 (tiga belas juta enam ratus tiga

puluh delapan ribu empat puluh sembilan dan lima

puluh empat perseratus) hektar sebagaimana dimaksud

dalam AMAR KESATU terdiri dari:

a. areal Indikatif Perhutanan Sosial yang berada di

Hutan Produksi seluas ± 7 .071 .631 (tujuh juta tujuh

puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu) hektar;

b. areal . . .

KETIGA

KEEMPAT

KELI MA

-6-

b. areal Indikatif Perhutanan Sosial yang berada di

Hutan Lindung seluas ± 2 .331 .857 (dua juta tiga

ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh

tujuh) hektar;

c. areal Indikatif Perhutanan Sosial yang berada di

lahan gambut seluas ± 2.733.862 (dua juta tujuh

ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh

dua) hektar; dan

d. areal Perhutanan Sosial yang definitif seluas

± 1 .500 .699,54 (satu juta lima ratus ribu enam ratus

sembilan puluh sembilan dan lima puluh empat

perseratus) hektar.

Areal dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial

(Revisi II) yang berada pada Hutan Produksi

sebagaimana dimaksud dalam AMAR KEDUA huruf a,

menjadi dasar permohonan untuk Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat

(IUPHHK-HTR), Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD),

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan

(IUPHKm), dan Kemitraan dengan KPH.


(Revisi 11) yang berada pada Hutan Lindung sebagaimana

dimaksud dalam AMAR KEDUA huruf b, menjadi dasar

permohonan untuk Hak Pengelolaan Hutan Desa

(HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan

(IUPHKm), dan Kemitraan dengan KPH.


(Revisi 11) yang berada pada lahan gambut sebagaimana

dimaksud dalam AMAR KEDUA huruf c, hanya dapat

diberikan untuk Perhutanan Sosial dengan pemanfaatan

hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa

lingkungan.

KEENAM . . .

KEEN AM

-7-

Potensi Perhutanan Sosial yang tidak dan/ atau belum

dipetakan dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan

Sosial (Revisi 11) seluas ± 3.852.438 (tiga juta delapan

ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh

delapan) hektar yaitu :

a. Potensi Kemitraan Perhutanan Sosial yang berada di

wilayah 20% Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Hutan Tanaman Industri seluas ± 2 . 195 .281

(dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus

delapan puluh satu) hektar;

b. Potensi Kemitraan Perhutanan Sosial yang berada di

wilayah kerja Perum Perhutani seluas ± 512 .382

(lima ratus dua belas ribu tiga ratus delapan puluh

dua) hektar;

c . Potensi Kemitraan Perhutanan Sosial yang berada di

Zona/Blok Tradisional Hutan Konservasi seluas ±

922 .713 (sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh

ratus tiga belas) hektar; dan

d. Areal Indikatif Perhutanan Sosial yang berada di

wilayah kerja Perum Perhutani untuk Izin

Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial sesuai arahan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017

KETUJUH

KEDELAPAN

seluas ± 222.062 (dua ratus dua puluh dua ribu

enam puluh dua) hektar.

Potensi Areal Indikatif Perhutanan Sosial yang berada di

wilayah kerja Perum Perhutani sebagaimana dimaksud

dalam Amar KEENAM huruf d, menjadi dasar pengajuan

Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial.

a. Areal Indikatif Perhutanan Sosial sebagaimana

dimaksud dalam Amar KEDUA huruf a, huruf b, dan

huruf c, dapat diberikan untuk penggunaan kawasan

hutan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan

kawasan hutan.

b. Areal . . .

KESEMBILAN

-8-

b. Areal Indikatif Perhutanan Sosial sebagaimana


huruf c yang masuk dalam Peta Indikatif Penundaan

Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hu tan,

Penggunaan Kawasan Hutan Dan Perubahan

Peruntukan Kawasan Hutan Dan Areal Penggunaan

Lain (Revisi XIII) tidak dapat diberikan untuk

penggunaan kawasan hutan kecuali penggunaan

kawasan hutan untuk pelaksanaan pembangunan

nasional yang bersifat vital, yaitu panas bumi, minyak

dan gas bumi, ketenagalistrikan, dan lahan untuk

program kedaulatan pangan nasional antara lain padi,

tebu, jagung, sagu, dan kedelai.

c. Areal Indikatif Perhutanan Sosial sebagaimana


huruf c yang tidak masuk dalam Peta Indikatif

Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan,

Penggunaan Kawasan Hutan Dan Perubahan

Peruntukan Kawasan Hutan Dan Areal Penggunaan

Lain (Revisi XIII) dapat diberikan untuk penggunaan

kawasan hutan kecuali penggunaan kawasan hutan

untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

d. Areal Perhutanan Sosial yang definitif sebagaimana

dimaksud dalam Amar KEDUA huruf d, dapat

diberikan untuk penggunaan kawasan hutan kecuali

penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan

pertambangan mineral dan batubara.

a. Dalam hal terdapat permohonan Perhutanan Sosial

tidak sesuai PIAPS (Revisi II ) , dapat diproses lebih

lanjut apabila telah dilakukan verifikasi dan disetujui

oleh instansi yang berwenang.

b. Tata cara verifikasi diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan

Kemitraan Lingkungan.

KESEPULUH . . .

[email protected]

Highlight

[email protected]

Highlight

-9-

KESEPULUH a. PIAPS direvisi secara berkala setiap 6 (enam) bulan

sekali.

b. Revisi PIAPS sebagaimana dimaksud pada huruf a

dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Planologi

Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Direktur

dan Kemitraan Sosial Jenderal Perhutanan

Lingkungan.

c. Penetapan PIAPS hasil revisi sebagaimana dimaksud

pada huruf b dilakukan oleh Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KESEBELAS Revisi PIAPS dilakukan dengan memperhatikan:

a. hasil survey kondisi fisik lapangan;

b. perubahan tata ruang;

c. data dan informasi penutupan lahan terkini;

d. masukan dari masyarakat; dan

e. pem baharuan data perizinan.

KEDUA BELAS

KETIGA BELAS

Arahan Perhutanan Sosial yang diterbitkan melalui

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor SK.4 732/MenLHK-PHPL/KPHP /HPL.O /9/2017

tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan

Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha

Pemanfaatan Hutan, masih berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Keputusan ini.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.

4865/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2017 tentang Peta

Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi I) dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT BELAS . . .

KEEMPAT BELAS

- 1 0 -

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian H ukum Dan Kerjasama Teknik,

ENDI SUGANDI NIP. 1 9 6 5 1 1 2 3 199803 1 005

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2018

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

SIGIT HARDWINARTO NIP . 19610202 198603 1 003

. Tembusan: 1 . Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2 . Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan; 5. Gubernur seluruh Indonesia; 6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia; 7. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang

kehutanan di seluruh Indonesia; 8. Kepala Balai Besar / Balai Taman Nasional di seluruh Indonesia; 9 . Kepala Balai Besar / Balai Konservasi Sumber Daya Alam di seluruh Indonesia; 10 . Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I s/d XXII; 1 1 . Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung di seluruh Indonesia; 12 . Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s/d XVI; 13 . Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di seluruh

Indonesia.

appgis.menlhk.go.idappgis.menlhk.go.id/appgis/PIAPS/SK-PIAPS.pdf! " #$% &# '&(&)*# +, &# -./ 0 # 12&3 445 678 98 :& ; ? ? @ a 3b cde fg &, &# h#& >i jk a 3l# mn

Documents