educationnresearch.files.wordpress.com€¦ · Web viewTiga petunjuk yang diberikan allah kepada umat manusia melalui Rasul-Nya adalah akidah, akhlak, dan syariah. Syariah islam
Post on 12-Aug-2020
1 Views
Preview:
Transcript
Dept. Science and Academic
Study Community of Islamic Economics
Univ. Pendidikan Indonesia
2013 M / 1434 H
ModulBank & Lembaga Keuangan Syariah
Tim Penyusun:
Alif Rahman HakimSiti LatifahKoswara
PJ & Editor:
Irni Inayah Rahman
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
PERBANKAN SYARIAH
Pandangan Harta dan Ekonomi dalam Islam
Tiga petunjuk yang diberikan allah kepada umat manusia melalui Rasul-Nya
adalah akidah, akhlak, dan syariah. Syariah islam sebagai suatu syariah yang dibawa
oleh rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan hanya menyeluruh
atau komprehensif, tetapi juga universal. Komprehensif maksudnya syariah islam
yang merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial
(muamalah). Universal maksudnya syariah islam dapat diterapkan dalam setiap waktu
dan tempat sampai akhir nanti.
Bagaimana sebenarnya pandangan harta dan ekonomi dalam islam? Untuk
mengetahuinya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sebenarnya tugas utama kita
diciptakan. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi Khalifah-Nya di muka bumi.
Tugas kekhalifanhan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan
dalam hidup dan kehidupan (Al-An’am: 165) serta tugas pengabdian atau ibadah dalam
arti luas (Adz-Dzariat: 56). Untuk menunaikan tugas tersebut allah memberi dua
anugerah nikmat utama yaitu manhaj al hayat dan wasilah al hayat.
Manhaj al hayat adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber dari
Al-Qur’an dan Assunah, aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan sesuatu atau
sebaiknya meninggalkan sesuatu. Juga dalam bentuk larangan melakukan atau
sebaiknya meninggalkan sesuatu. Aturan tersebut dikenal dengan hukum lima yaitu
wajib, sunah, mubah, makruh dan haram.
Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia
sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri,
keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan. Jika
menolak aturan itu atau sama sekali tidak memiliki keinginan mengaplikasikannya
dalam kehidupan, akan melahirkan kekacauan dalam kehidupan sekarang, ma’isyatan
danka atau kehidupan yang sempit, dan kecelakaan di akhirat nanti.
Aturan-aturan itu juga diperlukan untuk mengelolah wasilah al hayat atau segala
sarana dan prasarana kahidupan yang diciptakan allah swt untuk kepentingan hidup
manusia secara keseluruhan. Wasilah al hayat ini dalam bentuk udara, air, tumbuh-
tumbuhan, hewan ternak, dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan.
2
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
Sebagaimana keterangan diatas islam mempunyai pandangan yang jelas dengan
mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Pandangan tersebut diuraikan sebagai berikut :
Pertama : pemilik mutlak terhadap Sesuatu yang ada di muka bumi, termasuk
harta benda adalah Allah swt. Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas untuk
melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.
Kedua : status harta yang di miliki manusia adalah sebagai berikut :
1. Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT. Manusia hanya pemegang
amanah karena memang tidak mampu mengadakn benda dari tiada. Bak kata
Einstein, manusia tidak mampu mencipkan energy, yang mampu manusia
lakukan adalah mengubah dari satu bentuk energy ke bentuk energi
lain.pencipta awal energi adalah Allah swt.
2. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa
menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Sebagai perhiasan
hidup, harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta
kebanggaan diri.
3. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara mendapatkan
dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran islam atau tidak (Al-
Alaq : 6-7)
4. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan
melaksanakan muamalat kegiatan manusia, melalui kegiatan akat, infak, dan
sedekah. (At-Taubah; 41, 60; ali Imran: 133-134)
Ketiga : pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha atau mata
pencaharian yang halal dan sesuai dengana aturan-Nya. Sesungguhnya Allah mencintai
hamba-Nya yang bekerja. Seperti yang tertera pada hadist ini “sesungguhnya Allah
mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah
yang halal untuk keluarga maka sama seperti mujahid di jalan Allah” (HR Ahmad)
Keempat : dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan
kematian (At-Takaatsur : 1-2), melupakan dzikruallah (al-munaafiqun: 9), melupakan
segalat dan zakat (an-Nuur: 37), dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok
orang kaya saja (Al-Hasyr: 7)
Kelima : dilarang menempuh usaha yang haram, seoerti melalui kegiatan riba
(al-baqarah: 273-281), perjudian, jual beli barang yang dilarang atau haram (al-Maidah:
3
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
90-91), mencuri, merampok, pengasaban (al-Maidah: 38), curna dalam takaran dan
timbangan (al-baqarah: 188), dan melalui suap-menyuap (HR. Imam Ahmad)
Perkembangan system perbankan syariah
Pada awal abad ke-20, bank Islam hanya merupakan obsesi dan diskusi teoritis
para akademisi baik dari bidang hukum (fiqh) maupun bidang ekonomi. Kesadaran
bahwa bank Islam adalah solusi masalah ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial
telah muncul, Namun upaya nyata yang memungkinkan implementasi praktis gagasan
tersebut nyaris tenggelam dalam lautan sistem ekonomi dunia yang tidak bisa
melepaskan diri dari bunga.
Beroperasinya Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963
merupakan tonggak sejarah perkembangan sistem perbankan Islam. Mit Ghamr yang
merupakan binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar menyediakan pelayanan dasar perbankan
seperti simpanan, pinjaman, penyertaan modal, investasi langsung, dan pelayanan
sosial. Namun sangat disayangkan, karena munculnya kekacauan politik pada masa itu,
Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran. Operasionalnya diambil alih oleh National
bank of Egypt dan bank sentral Mesir pada pertengahan akhir 1967. Hasilnya, prinsip
dasar peniadaan bunga dalam setiap transaksi bank mulai diabaikan. Pada tahun 1971,
di bawah pemerintahan Anwar Sadat, keinginan yang kuat untuk mewujudkan sistem
perbankan yang bebas bunga kembali menggelora. Hal ini ditandai dengan didirikannya
Nasser Social Bank yang mengambil alih bisnis yang bebas bunga yang dulu
dilaksanakan oleh Mit Ghamr. Bank Islam atau yang lazim disebut dengan bank syariah,
keberadaannya relatif baru di Indonesia.
Menurut catatan, bank syariah yang pertama kali memperoleh ijin usaha
sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
adalah BPRS Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19
Agustus 1991, BPRS Amanah Rabbaniah pada tanggal 24 Oktober 1991, ketiganya
beroperasi di Bandung dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 Nopember 1991, beroperasi
di Aceh. Menyusul diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang
Perbankan yang telah memberikan ruang terhadap keberadaan bank syariah, maka
berdirilah Bank Umum Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia
(BMI) pada tahun yang sama yaitu tahun 1992. Kemudian bermunculan Bank Umum
4
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
Syariah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM)1 dan Bank Umum yang membentuk unit
usaha syariah seperti bank IFI, Bank BNI, Bank Jabar, Bank BRI, Bank Mega dst.
Pembentukan Bank-bank Syariah
Pada sidang menteri keuangan OKI di Jeddah 1975, yang menyetujui rancangan
pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB), telah
memotivasi Negara islam untuk mendirikan bank islam. Akhirnya pada akhir periode
1970an dan awal decade 1980an bank-bank syariah bermunculan. Secara garis besar,
lembaga-lenbaga tersebut dapat dimasukan kedalam dua kategori.
Bank-bank islam yang masuk kategori pertama (Islamic comersial bank) :
a. Faisal Islamic bank (di mesir dan sudan)
b. Kuwait finance house
c. Dubai Islamic bank
d. Jordan Islamic bank for finance and investment
e. Bahrain Islamic bank
f. Islamic international bank for investment and development (mesir)
Adapun yang termausk kategori kedua (international holding companies) :
a. Daar al-maal al-islami (jewena)
b. Islamic investment company of the gulf
c. Islamic investment company (bahama)
d. Islamic investment company (sudan)
e. Bahrain Islamic investment bank (manama).
f. Islamic investment house (amman)
Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional
Rukun-rukun dalam akad transaksi syariah :
a. Penjual
b. Pembeli
c. Barang
d. Harga
e. Akad/ijab Kabul
Syarat-syarat dalam akad transaksi syariah :
1 Secara structural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti
5
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
a. Barang/jasa halal
b. Harga barang/jasa jelas
c. Tempat penyerahan jelas
d. Barang transaksi sepenuhnya dalam kepemilikan
Struktur Organisasi :
Bank syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah yang bertugas membuat
pernyataan berkala/tahunan mengenai bank yang diawasinya dan meneliti serta
membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.
Dewan Syariah Nasional (DSN), yang dibentuk tahun 1997 dipimpin oleh ketua
umum MUI. Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga
keuangan syariah agar sesuai dengan syariah islam. Fungsi lainnya adalah
meneliti dan member fatwa bagi-bagi produk-produk yang dikembangkan oleh
lembaga keuangan syariah.
Perbedaan2 Bank Syariah dan Bank Konvesional :
Bank Syariah Bank Konvensional
a. Melakukan investasi-investasi yang
halal saja.
b. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual
beli atau sewa.
c. Profit dan falah3 oriented
d. Hubungan dengan nasabah dalam
bentuk hubungan kemitraaan
e. Penghimpunan dan penyaluran
dana harus sesuai dengan fatwa
DPS
a. Investasi yang halal dan haram
b. Memakai perangkat bunga
c. Profit oriented
d. Hubungan dengan nasabah dlam
bentuk hubungan (debitor-
kreditor)
e. Tidak terdapat dewan sejenis
2 Perbedaan menabung di bank syariah dan di bank konvensional adalah terletak pada akad, imbalan yang diberikan, dan sasaran kredit/pembiayaan.3 Falah : Mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan akhirat
6
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
Riba/Bunga Bank :
Tiga makna riba secara bahasa adalah tambahan, tumbuh, dan membesar. Makna
riba secara terminology adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal
secara batil. Larangan memakan harta dengan jalan yang batil tertera dalam Al-Qur’an
surat An-Nisaa : 29. Riba tidak hanya dilarang dalam agama islam, yahudi dan kristiani
pun melarangnya. Larangan riba dalam kitab suci yahudi yaitu dalam Perjanjian Lama :
a. Kitab Exodus (keluaran) pasal 22 ayat 25
b. Kitab Duetoronomy (ulangan) pasal 23 ayat 19
c. Kitab Levicitus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37
Sedangkan larangan riba dalam kitab suci kristiani tertuang dalam Perjanjian Baru yaitu
Lukas 6: 34-35. Sementara pelarangan bunga dalam bentuk undang-undang (canon)
pada masa awal Kristen yaitu :
a. Council of Elvira
b. Council of Arles
c. First counsil of Nicea
d. Coucil of vienne
Para ahli filsafat Yunani pun mencela praktik bunga antara lain : Plato,
Aristoteles, Cato, dan Cicero. Para pendeta Kristen yang melarang riba :
a. St. basil
b. St. Gregory dari Nyssa
c. St. john Chrysostom
d. St. ambrose
e. St. Augustine
f. St. anselm dari Centerbury
Sementara dalam al-qur’an terdapat tahapan-tahapan pelerangan riba, yaitu :
a. Tahap I : menolak pandangan riba = menolong (Ar-Rum : 39)
b. Tahap II : riba = buruk (An-nisaa : 160-161)
c. Tahap III : riba = tambahan yang berlipat ganda (Ali-Imran : 130)
d. Tahap IV : mengharamkan riba secara tegas (Al-baqarah : 278-279)
7
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
Para ulama dari berbagai mahzab yang mengharamkan riba :
a. Badr ad-din al-ayni, pengarang umdatul qari syarah shahih al-bukhari
b. Imam sarakhsi dari mahzab hanafi
c. Raghib al-nawawi dari mahzab syafi’i
d. Qatadah
e. Zaid bin salaam
f. Mujahid
g. Ja’far ash-shadiq dari kalangan syi’ah
h. Imam ahmad bin hambal, pendiri mahzab hanbali
Lembaga-lembaga nasional dan internasional yang mengeluarkan fatwa bahwa
bunga itu haram :
a. Majelis tarjih muhammadiyah
b. Lajnah bahsul masa’il nahdatul ulama
c. Sidang organisasi konferensi islam (OKI)
d. Mufti Negara mesir
e. Konsul kajian islam dunia
f. Akademi fiqih liga muslim dunia
g. Piminan pusat dakwah, penyuluhan, kajian islam, fatwah kerajaan arab Saudi
Kerugian riba menurut peringatan Imam Ar-Razi :
a. Meramps kekeyaan orang lain
b. Merusak moralitas
c. Melahirkan benih kebencian
d. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin
Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil :
Bunga Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada
waktu akad dengan asumsi harus
selalu untung
b. Besarnya persentase berdasarkan
a. Penentuan besarnya rasio/nisbah
bagi hasil dibuat pada saat waktu
akad dengan berpedoman pada
kemungkina untung rugi
8
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
pada jumlah uang (modal) yang
dipinjamkan
c. Pembayaran bunga tetap seperti
yang dijanjikan tanpa
pertimbangan apakah proyek yang
dijalankan oleh pihak nasabah
untung atau rugi
d. Jumlah pembayaran bunga tidak
mengingkat sekalipun jumlah
keuntungan berlipat atau keadaan
ekonomi sedang “booming”
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau
tidak dikecam) oleh semua agama,
termasuk islam.
b. Besarnya rasio bagi hasil
berdasarkan pada jumlah
keuntungn yang diperoleh
c. Bagi hasil yang bergantung pada
yang dijalankan. Bila usaha
merugi, kerugian akan ditanggung
bersama oleh kedua belah pihak
d. Jumlah pembagian laba meningkat
sesuai dengan peningkatan jumlah
pendapatan
e. Tidak ada yang meragukan
keabsahan bagi hasil
Note : perbedaan antara investasi dan membungakan uang adalah investasi = kegiatan
usaha yang mengandung resiko, membungakan uang = kurang mengandung resiko
Produk Penghimpun Dana Bank Syariah
a. Giro
Menggunakan akad : Wadi’ah ad dhomanah dan Mudharabah =>operasionalnya
terdapat penentuan nisbah bagi hasil diawal perjanjian.
b. Deposito
Menggunakan akad : Mudharabah
c. Sertifikan Deposito
d. Tabungan
Menggunakan akad : Wadi’ah dan Mudharabah
Produk Penyaluran Dana Bank Syariah
a. Pembiayaan : akad jual beli, yaitu Murabahah, salam, istisnha
b. Pembiayaan : akad sewa-menyewa, yaitu Ijarah dan IMBT
c. Pembiayaan : akad bagi hasil, yaitu Mudharabah dan Musyarakah
9
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
d. Pembiayaan : akad pinjam-meminjam, yaitu Qard, Qard al-hasan
Produk jasa Bank Syari’ah
Menggunakan akad : wakalah, hiwalah, kafalah, rahn, sharf
Wakalah : Kliring, Inkaso, jasa transfer, Letter of Credit
Hiwalah : factoring
Kafalah : fasilitas Bank garansi
a. Letter of Credit (L/C) Impor Bank Syari’ah
Adalah surat pernyataan yang akan membayar kepada eksportir, yang diterbitkan
oleh Bank atas permintaan importer dengan pemenuhan persyaratan tertentu.
Menggunakan akad : Wakalah bil ujrah dan kafalah. Wakalha bil ujrah adalah
akad wakalah dengan memberikan fee atau imbalan kepada wakil.
b. Bank Garansi Syari’ah
Adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan
atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin
kepada pihak ketiga dimaksud. Menggunakan akad : kafalah
c. Transfer dan Inkaso
Adalah jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan
dana dari rekening nasabah (transfer) atau melakukan penagihan untuk rekening
nasabah (inkaso)
e. Gadai Syari’ah
Adalah penyerahan barang dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahun) dengan
jaminan untuk mendapatkan utang. Menggunakan akad : Rahn, Qard, Ijarah
f. Syari’ah Change Card
Adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk
melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan
ekonomi, termasuk transaksi pembelajaan dan atau untuk melakukan penarikan
tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu berkewajiban melakukan
pelunasan kewajiban pembayaran tersebut secara sekaligus pada waktu yang
telah ditetapkan. Menggunakan akad : kafalah, qardh, ijarah
10
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
g. Penukaran valuta asing (sharf)
Adalah jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valas yang
sama(single currency) maupun berbeda (multy currency) yang hendak
ditukarkan atau dikehendaki nasabsh. Menggunakan akad: shaft
h. Jasa pembayaran
Adalah fasilitas yang diberikan bank syariah kepada pemegang rekening
simpanan dan atau investasi dalam rangka mempermudah transaksi pembayaran
atas beban rekening dimaksud. Menggunakan akad : wakalah dan ijarah. Bentuk
fasilitas : Automatic payment standing intraction debit (ATM) card dan
electronic banking.
11
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
LEMBAGA KEUANGAN ISLAM NONBANK
A. Asuransi Syari’ah
Dalam bahasa arab asuransi dikenal dengan istilah Al-Ta’min yang berarti
perjanjian antara dua pihak untuk menanggung resiko dengan memperoleh
imbalan berupa premi serta merupakan pengalihan financial untuk
menagantisipasi berbagai bahaya yang mungkin terjadi. Asuransi dapat dibagi
menjadi 3 macam, yaitu :
1. Asuransi yang bersifat bisnis
Asuransi jenis ini tidak diperbolehkan. Keberatan terhadap jenis asuransi
ini dapat dikemukakan berdasarkan alasan antara lain bahwa :
a. Mengandung unsur untung-untungan (maysir) dan ketidakjelasan
(gharar)
b. Mengandung riba fadhl dan riba nasi’ah
c. Bertentangan dengan QS. An-Nisaa : 29
تكون أن إ�ال �ب�الباط�ل بينكم أموالكم تأكلوا ال آمنوا الذ�ين أيها يايما �رح ب�كم كان الله إ�ن أنفسكم تقتلوا وال نكم �م تراض عن ت�جارة
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”. (QS. An-Nisa : 29)
2. Asuransi yang bersifat kolektif
Asuransi jenis ini diperbolehkan berdasarkan ketetepan secara mufakat
dari Ha’ah kibrar al-Ulama di Saudi Arabia No. 51 tanggal 4/4/1397 H
dengan pertimbangan :
a. Adanya perjanjian amal kebajikan berdasarkan gotong royong dalam
menghadapi bahaya, serta bekerja sama memikul tanggung jawab ketika
terjadi musibah.
12
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
b. Tidak mengandung unsur riba, baik riba fadhl ataupun riba nasi’ah
(perjanjian orang-orang yang memeberikan saham uang itu bukanlah
riba)
c. Kelompok pemberi saham (orang yang mewakili mereka) berusaha
melakukan pengembangan modal dari semua saham yang terkumpul
untuk merealisasikan tujuan dari kerja sama tersebut.
3. Asuransi sosial
Asuransi jenis ini biasanya dilakukan oleh pemerintah. Misalnya :
asuransi dana pension, asuransi kesehatan, keselamatan kerja, dll. Asuransi
jenis ini diperbolehkan karena pemotongan gaji dimuka untuk diambil pada
saat pegawai pension atau meninggal disamakan dengan tabungan hari tua.
Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum
asuransi syariah (ta’min, takful, atau tahdamun) adalah usaha saling
melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui
investasi/assets dan tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk
mengahadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.
Keputusan Menteri Keuangan yang menjadi dasar dalam pendirian asuransi
syariah adalah tertuang dalam pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003yang menyebutkan bahwa :
“Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi
berdasarkan Prinsip Syariah….”
Adapun ketentuan mengenai akad dalam asuransi adalah sebagai
berikut :
1. Akad dalam asuransi
a. Akad yang dilakukan antara peserta dan pengusaha terdiri atas akad
tijarah dan/atau akad tabarru.
b. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah,
sedangkan akad tabarru adalah hibah.
c. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
Cara dan waktu pembayaran premi
13
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
Jenis akad tijarah dan/atau akad tabarru serta syarat-syarat yang
disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
2. Kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan tabarru adalah sebagai
berikut:
a. Dalam akad tijarah (mudharabah) perusahaan bertindak sebagai
mudharib (pengelola)dan peserta bentindak sebagai shahibul maal
(pemegang polis)
b. Dalam akad tabarru (hibah), peserta memberikan hibah yang akan
digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah,
sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.
Pertumbuhan dan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia
Asuransi syariah di Indonesia baru muncul pada paruh akhir tahun 1994. yaitu
dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994,
dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menkeu No.
Kep-385/KMK.017/1994. Pendirian Asuransi Takaful Indonesia diprakarsai oleh
Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipelopori oleh ICMI
melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu
Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia.
Melalui berbagai seminar nasional dan setelah mengadakan studi banding
dengan Takaful Malaysia, akhirnya berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia (PT
STI) sebagai Holding Company pada tanggal 24 Februari 1994. Kemudian PT STI
mendirikan 2 anak perusahaan, yakni PT Asuransi Takaful Keluarga (Life
Insurance) dan PT Asuransi Takaful Umum (General Insurance). PT Asuransi
Takaful Keluarga diresmikan lebih awal pada tanggal 25 Agustus 1994 oleh Bapak
Mar’ie Muhammad selaku Menteri Keuangan saat itu. Setelah keluarnya izin
operasional perusahaan pada tanggal 4 Agustus 1994.
Sistem Operasional Asuransi Syariah
Pada umumnya, dalam operasional perusahaan asuransi terdapat fungsi-fungsi
meiputi penentuan rate, underwriting, produksi, penyelesaian klaim, reasuransi, dan
investasi.
14
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
Penentuan rate bertujuan untuk menghitung premi yang sekiranya akan
menguntungkan perusahaan, karena pada dasarnya perusahaan asuransi juga
perusahaan komersial yang bertujuan mendapat keuntungan disamping tujuan
sosialnya. Proses ini dilakukan seorang ahli yang bersertifikasi, istilahnya aktuaris.
Penenetuan rate initidak mudah karena industri asuransi diliputi ketidakpastian
seperti yang telah dipaparkan di atas. Untuk itu, dibutuhkan alat bantu untuk
mengestimasi, misalnya pada asuransi jiwa menggunakan tabel mortalita dan
morbidita. Pengalaman aktuaris juga dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan
rate. Seorang aktuaris juga perlu mempertimbangkan biaya-biaya operasional yang
akan terjadi.
Underwriting merupakan proses seleksi risiko. Jadi, setiap ada pengajuan polis,
aktuaris akan mengelompokkan risiko tersebut, mana yang bisa dicover oleh
perusahaan asuransi sesuai batas kemampuannya, dan apakah risiko tersebut
tergolong tinggi atau rendah. Misalnya, orang yang berusia lebih tua tentu risiko
kematiannya akan lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih muda. Jadi, belum
tentu setiap aplikasi yang masuk akan disetujui. Seorang aktuaris bisa menerima,
menerima dengan beberapa modifikasi atau pembatasan, atau menolak sama sekali.
Dalam penentuan risiko, aktuaris dapat menggunakan informasi dari berbagai
sumber. Kita ambil contoh pada asuransi jiwa, informasi dapat diperoleh dari form
aplikasi. laporan inspeksi, juga dari laporan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh
dokter. Sedangkan pada asuransi jiwa, biasanya dilakukan survei terlebih dahulu
pada subjek pertanggungan.
Yang dimaksud dengan proses produksi adalah proses pemasaran polis asuransi.
Seorang agen haruslah profesional, tidak semata mengejar target penjualan semata,
tetapi juga harus dilandasi niat yang tulus untuk membantu calon nasabah. Seorang
agen harus mampu mengidentifikasi risiko yang potensial dialami calon nasabah dan
memilihkan produk yang tepat untuknya.
Ketika terdapat klaim dari nasabah, perusahaan harus memverifikasinya.
Istilahnya, harus diinvestigasi terlebih dahulu. Jangan sampai musibah tersebut
sifatnya disengaja, misalnya, sengaja membakar gedung untuk mendapat uang
pertanggungan. Ketika kejadian tersebut telah terverifikasi, perusahaan harus segera
15
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
meninjau polis dan tidak dperkenankan menunda-nunda pembayaran dan
penyelesaian klaim.
Reasuransi merupakan proses memindahkan asuransi kepada asuransi lain agar
cakupan identifiksi risknya bisa lebih luas. Perusahaan asuransi memiliki batas
kemampuan dalam menanggung risiko, yang disebut batas retensi, sehingga risiko
yang tidak tercover harus dialihkan. Perusahaan reasuransi juga dapat
mereasuransikan kembali. Proses ini disebut retrosesi.
B. Pegadaian Syariah
Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang
diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah kebawah yang
membutuhkan dana dalam waktu segera.
Rukun Gadai Syariah:
1) Ar_Rahin (yang menggadaikan)
Orang yang telah dewasa,berakal, bias dipercaya, dan memiliki barang yang
akan digadaikan.
2) Al- Murtahin (yang menerima gadai)
Oarng, bank atau lembaga yang dipercaya
3) Al-Marhun)/rahn (barang yang digadaikan)
Barang yang digunakan untuk jaminan dalam mendapatkan uang
4) Al-Marhun bih (utang)
Sejumlah dana ynag diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya
tafsiran marhun
5) Sighat, Ijab dan Qabul
Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.
Syarat Gadai Syariah:
1) rahin dan Murtahin
16
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
harus mengikuti syarat-syarat maupun kemammpuan, yaitu berakal sehat dan
layak untuk melakukan transaksi pemilikan.
2) Sighat
Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu
tertentu di masa depan.
Rahn juga tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dengan suatu waktu di masa
yang akan datang.
3) Marhun bih
Harus merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya.
Memumgkinkan pemanfaatan.
Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.
4) Marhun (barang)
Harus dapat diperjualbelikan
Harus beruapa harta yang bernilai
Dapat dimanfaatkan secara syariah
Harus dapat diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk
digadaikan.
Harus dimiliki oleh rahin (peminjam atau gadai) setidaknya harus seijin
pemiliknya.
Akad Perjanjian Gadai
Menurut Ulama Salafi’iyah, penggada bisa sah bila memiliki 3 syarat:
1) Harus beruapa barang, karrena utang tidak bisa digadaikan
2) Penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak
terhalang, seperti mushaf.
3) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah masa pelunasan utang
gadai.
Dari ketiga hal tersebut dapat ditentukan mekanisme perjanjian gadai, yaitu:
1) Akad al-Qardul Hasan
17
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk
keperluan konsumtif. Dengan demikian rahin akan memberikan biaya upah
kepada pegadaian (murtahin) yang tellah menjaga dan merawat marhum
2) Akad ai-Mudharabah
Akad dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan barang untuk menambah
modal usaha. Dengan demikian rahin akan memberikan bagi hasil kepada
murtahin sesuai kesepakatan sampai modal yang dipinjam terlunasi.
3) Akad Bai’ al-Muqayadah
Akad ini dapat dilakukan jika rahin yang ingin menggadaikan barangnya untuk
keperluan produktif, artinya dalam menggadaiakan rahin tersebut menginginkan
modal kerja berupa pembelian barang. Barang yang dapat dijaminkan untuk
akad ini adalah barang-barang yang dapat dimnfaatkan atau tidak oleh rahin atau
murtahin. Dengan demikian murtahin akan membelikan barang yang sesuai
dengan keinginan rahin atau rahin akan memberikan mark-up kepada murtahin
sesuai kesepakatan saat akad dan sampai batas waktu yang telah ditentukan.
Terkait mengenai pegadaian syariah, ada beberapa aspek yang penting untuk dikaji.
Penjelasan mngenai aspek-aspek yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Aspek Legalitas
Berdasarkan misi perum pegadaian, umat islam mempunyai dua pilihan, yaitu
sebagai berikut:
a. Membantu perum pegadaian menerapkan konsep operasional lembaga gadai
yang sesuai dengan prinsip syariah islam serta tidak menerapkan prinsip
bunga atau serupa dengan itu.
b. Membantu perum pegadaian menghilangkan beban moral dengan
mengusulkan perubahan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990, yaitu
menghapus kata “riba” pada pasal 5 ayat (2) b dan kata-kata “badan usaha
tunggal” pada pasal 3 ayat (1) a.
Dengan usul ini maka umat islam mempunyai peluang untuk berdirinya
suatu lembaga gadai dalam bentuk perusahaan yang dioperasikan sesuai
dengan prinsip syariah.
18
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
2. Aspek Permodalan
Dengan asumsi bentuk perusahaan gadai syariah yang dikehendaki adalah
perseroan terbatas, maka perlu diupayakan saham yang dijual kepada
masyarakat dalam bentuk pecahan yang terjangkau lapisan masyarakat sehingga
saham dimiliki secara luas.
3. Aspek Sumber Daya Manusia
Kualitas sumber daya manusia yang memadai, khususnya untuk mengganti
penaksiran barang obyek gadai, sangat menentukan keberhasilan suatu
perusahaan pegadaian. Penaksiran obyek gadai adalah ujung tombak operasional
perusahaan pegadaian, oleh karena itu mereka perlu dididik, dilatih, dan
digemblang pengetahuan dan keterampilannya. Selain penaksiran barang, pada
perusahaan pegadaian syariah diperlukan juga analisis kelayakan usaha yang
andal untuk menilai usaha yang diajukan pada perjanjian utang piutang gadai
dalam bentuk mudharabah.
4. Aspek kelembagaan
Untuk meyakini tidak ada penyimpangan terhadap ketentuan syariah diperlukan
adanya suatu dewan pengawas syariah yang selalu memonitoring kegiatan
perusahaan. Oleh kerena itu organisasi perusahaan gadai syariah sangat unik
karena harus melibatkan unsure-unsur ulama yang cukup dikenal.
5. Aspek system dan prosedur
Menyandang nama syariah pada kegiatan utang piutang dengan jaminan gadai
membawa konsekuensi harus efektif dan efesiensinya kegiatan operasional
perusahaan gadai syariah yang dimaksud. Oleh karena itu, system dan
prosedurnya dibuat sedemikan rupa sehingga tidak menyulitkan calon nasabah
yang akan meminjamkan uang baik dalam perjanjian utang-piutang gadai dalam
bentuk al-qardhul hasan maupun utang piutang dalam bentuk al-mudharabah.
6. Aspek pengawasan
Aspek pengawasan dari suatu perusahaan gadai syariah sangat penting karena
dalam pengertian pengawasan itu termasuk didalamnya pengawasan oleh Yang
Maha Kuasa melalui malaikat-Nya. Organ pengawas internal perusahaan yang
disebut Satuaan Pengawasan Intern (SPI) adalah merupakan pelaksanaan
amanah.
19
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
Operasionalisasi Pegadaian Syariah
Jenis barang yang digadaikan
Yang penting dari barang untuk jaminan gadai adalah harus dihasilkan dari sumber yang
sesuai dengan syariah (tidak mengandung riba, gharar, maysir). Selain dari alasan
syariah, keterbasan tempat penyimpanan barang jaminan, kesulitan penaksiran, jenis
barang mudah rusak dan jenis jaminan berbahaya juga menjadi pertimbangan untuk
kriteria barang jaminan. Barang tersebut antara lain: barang perhiasan, barang rumah
tangga, barang elektronik, kendaraan, dsb.
Penaksiran barang gadai
Besarnya pinjaman dari pegadaian syariah yang diberikan pada nasabah tergantung dari
besarnya nilai barang yang akan digadaikan yang akan ditaksir oleh petugas penaksir.
So, pegadaian syriah dituntut punya petugas penaksir yang memiliki kriteria:
Memiliki pengetahuan jenis barang gadai yang sesuai dengan syariah ato tidak.
Mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai barang gadai
Memiliki sarana prasarana penunjang dalam memperoleh keakuratan penilaian
barang gadai.
Pelunasan
Pelunasa banyak macamnya, pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran dan tebus
sebagian. Prosedur pelunasan dilaksanakan dengan cara nasabah membayar pokok
pinjaman dan jasa pinjaman sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
Penjualan barang gadai
Barang gadai dijual jika nasabah tidak melunasi pinjaman sampai batas waktu tertetu.
Penjualan dilakukan setelah pemberitahuan dilakukan paling lambat 5 hari sebelum
tanggal panjualan.
Jika setelah penjualan dilakukan dan ada kelebihan hasil penjualan barang gadai maka:
Unag kelebihan penjualan dimiliki nasabah
20
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
Nasabah dapat meminta uang kelebihan ke kantor cabang unit layanan gadai
syariah setempat
Bila dalan 1 tahun tidak diambil, uang tersebut dapat disalurkan ke lembaga
ZIS.
Pemanfaatan Barang Gadai
Menurut Madzab Hanafi dan Hambali, penerima pegadaian boleh memanfaatkan
barang yang menjadi jaminan untuk utang atas ijin pemiliknya. Hal ini sesuai dengan
sabda Rasul dari Abu Hurairah bahwa, ” gadaian dikendarai oleh sebab nafkahnya,
apabila ia digadaikan dan susunya diminum oleh sebab nafkahnya, apabila digadaikan
atas orang yang mengendarai dan meminumnya susunya wajib nafkahnya”
Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik, manfaat barang jaminan secara mutlak adalah
hak bagi yang menggadaikan barang. Demikian pula, biaya pembiayaan adalah
kewajiban yang menggadaikan barang. Sabda Rasul dr abu Hurairah ” gadaian itu tidak
menutup akan yang punyanya, dari manfaat barang itu, kaidahnya kepunyaan dia wajib
mempertanggungjawabkan segala resikonya.
C. Reksa Dana Syariah
Salah satu lembaga yang berperan penting dalam kegiatan pasar modal adalah
perusahaan Reksa Dana. Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran
yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola
oleh Manajer Investasi.
Dalam konteks Reksa Dana Syariah, Manajer Investasi menawarkan produk-
produk dari Reksa Dana Syariah kepada Investor yang berminat, sementara dana
yang diperoleh dari investor tersebut dikelolah oleh Manajer Investasi untuk
ditanamkan dalam saham dan obligasi syriah yang dinilai menguntungkan. Dengan
demikian, Reksa Dana Syariah merupakan cara mudah bagi investor untuk
berinvestasi karena dikelola berdasarkan prinsip syariah.
Dasar transaksi yang mendasari pembentukan Reksa Dana Syariah pertama kali
adalah adanya kontrak. Kontrak terjadi antara investor selaku pemilik harta (shahibul
maal) dengan Manajer Investasi (mudharib). Dalam hal reksa dana syariah tersebut
berbentuk perseroan maka kontrak juga dilakukan antara pihak direksi dan manajer
21
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
investasi sebagai pihak pengelola dan Bank Kustodian sebagai pihak penyimpan
kekayaan milik reksa dana syariah. Lain hal nya dengan reksa dana syariah berbetuk
Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang pembentukannya hanya didasarkan pada
adanya kontrak antara manajer investasi dengan Bank Kustodian. Adapun akad yang
dipakai dalam Reksa Dana Syariah adalah akad Wakalah dan akad Mudharabah.
D. Dana Pensiun
Dana pensiun adalah dana yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk
memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat,
atau meninggal dunia. Dana pensiun yang dihimpun itu dikelola oleh Trust, badan
hukum sejenis lembaga keuangan, atau perusahaan asuransi, atau badan khusus
lainnya yang dibentuk untuk mengelola Dana Pensiun. Pengelola Trust disebut
Trustee.
Penerapan prinsip syariah dalam lembaga Dana Pensiun sangat dimungkinkan,
yaitu bahwa menggunakan skema yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam
islam yaitu unsur maisyir, gharar, riba, ryswah, dan bathil. Dengan demikian dana
yang terkumpul dari iuran yang dibayar oleh peserta, harus diinvestasikan pada
instrument investasi yang dibenarkan secara syariah.
E. Pasar Modal Syariah
Kegiatan pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun
1995 tentang pasar modal (UUPM). Pasal 1 angka 13 UUPM menyatakan bahwa
Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran Umum dan
Perdagangan Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif
untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank
yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang
berlaku. Dengan demikian obyek transaksi di pasar modal adalah berupa Efek.
Di Indonesia, perkembangan instrument syariah di pasar modal sudah terjadi
sejak tahun 1997. Di awali dengan lahirnya Reksa Dana Syariah yang diprakarsai
Dana Reksa. Selanjutnya PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT. Dana
reksa Instrument Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang
22
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
mencakup 30 jenis saham dari emiten-emiten yang kegiatan usahanya memenuhi
ketentuan tentang hukum syariah.
Prinsip Syariah dalam pembiayaan dan investasi keuangan pada dasarnya sama
dengan pada kegiatan usaha lainnya yaitu prinsip kehalalan dan keadilan. Secara
umum prinsip tersebut adalah :
1. Pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan
usaha yang halal, dimana kegiatan usaha tersebut adalah spesifik dan
bermanfaat sehingga atas manfaat yang timbul dapat dilakukan bagi hasil.
2. Karena uang adalah alat bantu pertukaran nilai dan Pemilik Harta akan
menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka
pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan
pembukuan kegiatan usaha.
3. Aqad yang terjadi antara Pemilik Harta (Investor) dengan Pemilik Usaha
(Emiten), dan tindakan maupun informasi yang diberikan Pemilik Usaha
(Emiten) serta mekanisme pasar (Bursa dan Self Regulating Organization
lainnya) tidak boleh menimbul kondisi keraguan yang dapat menyebabkan
kerugian (gharar).
4. Pemilik Harta (Investor) dan Pemilik Usaha (Emiten) tidak boleh mengambil
resiko yang melebihi kemampuan (maysir) yang dapat menimbulkan
kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.
5. Pemilik Harta (Investor), Pemilik Usaha (Emiten) maupun Bursa dan Self
Regulating Organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang
menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi
penawaran (supply) maupun dari segi permintaan (demand).
23
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
Pembiayaan dan Investasi Emiten Syariah
Pembiayaan dan investasi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip
Syariah hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang kegiatan usahanya
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Kegiatan perdagangan
dan usaha yang sesuai dengan syariah Islam adalah kegiatan yang tidak
berkaitan dengan produk atau jasa yang haram (misalnya makanan haram,
perjudian, maksiat) dan menghindari cara perdagangan dan usaha yang
dilarang (termasuk riba, gharar, maysir). Karena itu tidak semua perusahaan
dapat memenuhi kualifikasi sebagai emiten syariah, sehingga diperlukan
fatwa ulama untuk memastikan pemenuhan kualifikasi tersebut.
Secara umum dapat dikatakan bahwa Syariah menghendaki kegiatan
ekonomi yang halal, baik dari produk yang menjadi obyek, dari cara
perolehannya, serta dari cara penggunaannya. Sehingga ketentuan umum
mengenai Emiten yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah adalah:
1. Halal Produk (dan jasa),
Emiten dilarang mempunyai obyek usaha berupa makanan-minuman yang
tergolong haram, hal-hal yang berkaitan dengan maksiat dan pornografi,
narkoba, sampai hal-hal yang lebih banyak mudharat dibanding dengan
manfaatnya misalnya senjata dan rokok. Bahkan Emiten yang bergerak dunia
hiburan serta perusahaan jasa hospitality yang memudahkan terjadinya maksiat
juga umumnya dihindari oleh Investor. Setelah menerbitkan efek syariah dan
selama efek syariah tersebut masih efektif, Emiten dilarang melakukan
penggabungan, peleburan atau pengambil alihan usaha yang mengakibatkan
produk (dan jasa) Emiten tidak lagi memenuhi ketentuan halal.
2. Halal Cara Perolehan – Pendapatan Riba,
Emiten harus mendapat penghasilan usaha dari usaha ekonomi secara ridho
sama ridho serta tidak bertindak zholim dan tidak boleh diperlakukan zholim.
Riba adalah salah satu hal yang dilarang oleh Syariah, karena bunga bank adalah
salah satu bentuk riba, maka bank umum konvensional tidak bisa menjadi
Emiten. Tetapi mengingat kondisi riil dari kegiatan usaha di Indonesia, maka
24
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
perusahaan non lembaga keuangan yang memiliki pendapatan bunga dalam
prosentase yang marjinal terhadap pendapatan usaha masih dapat menjadi
Emiten.
3. Halal Cara Perolehan – Prinsip Keterbukaan,
Emiten harus menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang baik, memenuhi
prinsip keterbukaan dan dilarang menciptakan keraguan yang dapat merugikan
(gharar). Dalam penawaran perdana, Emiten harus menyatakan dengan jelas
pada kegiatan usaha spesifik yang mana hasil emisi akan digunakan. Kemudian
Emiten harus memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan –baik
dalam bentuk prospektus ataupun bentuk lainnya mengenai fakta material
termasuk peluang hasil dan kemungkinan resiko yang ada, sehingga Investor
dapat mengadakan analisis dan menentukan apakah peluang hasil sesuai dengan
harapannya dan kemungkinan resiko masih dalam batas kemampuannya untuk
mengatasi.
4. Halal Cara Pemakaian – Manajemen Usaha,
Emiten harus mempunyai manajemen yang berperilaku Islami, menghormati hak
asasi manusia, menjaga lingkungan hidup, melaksanakan good corporate
governance, serta tidak spekulatif dan memegang teguh prinsip kehatihatian.
Emiten dilarang melakukan tindakan yang mengganggu mekanisme pasar dalam
memasarkan produknya, baik gangguan dalam penawaran (ikhtikar) maupun
dalam permintaan (najasy). Emiten juga harus mencegah adanya benturan antara
kepentingan Emiten dengan kepentingan pribadi pengurus dan pemegang saham
mayoritas. Emiten juga dilarang mengambil resiko yang berlebihan (maysir),
termasuk resiko mengambil pembiayaan eksternal terhadap modal maupun rasio
piutang terhadap pendapatan, yang berlebihan dibandingkan dengan kelayakan
pada industri.
5. Halal Cara Pemakaian – Hubungan dengan Investor,
Emiten harus mempunyai pembukuan yang jelas dan sebaiknya terpisah
mengenai kegiatan usaha yang dibiayai, sehingga dapat dinyatakan dengan
transparan dan adil manfaat atau hasil usaha yang diperoleh pada kegiatan usaha
yang dibiayai. Emiten juga tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang dapat
25
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
mengganggu mekanisme pembentukan harga dari efek yang diterbitkannya, baik
dari segi penawaran maupun permintaan. Juga dilarang membuat gangguan pada
pengambilan keputusan para pemegang efek dalam rapat umum pemegang efek.
Mekanisme Bursa Efek
Secara umum mekanisme Bursa Efek yang wajar menurut Syariah meliputi
aspek-aspek sebagai berikut :
1. Kewajaran Penawaran – menjual Efek yang Belum Dimiliki.
Prinsip Syariah melarang suatu pihak untuk menjual barang (Efek) yang belum
dimiliki. Akibatnya short selling dengan menjual Efek yang belum dimiliki
untuk kemudian (berusaha) membeli Efek yang sama pada hari yang sama untuk
memenuhi kewajiban yang terbentuk pada saat menjual Efek, menjadi dilarang.
Demikian juga short-selling dengan share lending, hal ini dilarang karena Efek
yang menjadi obyek penjualan tidak benar benar dimiliki oleh Investor penjual.
Yang ada hanyalah jaminan dari pihak lain untuk meminjamkan Efek yang sama
bila Investor tersebut tidak bisa mendapatkannya di pasar. Namun hal ini
dibolehkan bila pihak ketiga tersebut menjual dahulu Efek yang dimaksud
sebelum Investor tersebut menjualnya, dan pihak ketiga tersebut berjanji untuk
membelinya kembali pada harga tertentu dan hari yang sama bila Investor
tersebut dapat membeli Efek yang diperlukan melalui mekanisme pasar.
2. Kewajaran Penawaran – mengganggu Jumlah Efek yang Beredar.
Prinsip Syariah melarang gangguan pada penawaran yang dicontohkan dengan
praktek menimbun barang dan praktek membeli hasil pertanian dari petani
sebelum petani tersebut sampai di pasar. Dalam hal mekanisme bursa efek,
kondisi penawaran dalam pasar adalah fungsi dari jumlah Efek yang beredar
(free float), distribusi kepemilikan, jumlah Investor dan likuiditas perdagangan.
Oleh karena itu praktek yang mengganggu penawaran, misalnya kepemilikan
oleh pihak terafiliasi yang terselubung dan praktek cornering, tentunya dilarang.
3. Kewajaran Permintaan – adanya Permintaan Palsu
26
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
Prinsip Syariah melarang suatu pihak membeli atau mengajukan permintaan
untuk membeli tanpa memiliki kebutuhan dan daya beli. Karena itu transaksi
marjin dilarang karena Investor pembeli sebenarnya tidak memiliki uang yang
cukup untuk membeli Efek tersebut. Memang ada pihak ketiga yang berjanji
memberikan pembiayaan untuk melunasi kewajiban (dengan menimbulkan
kewajiban baru), sehingga berarti Investor mengambil resiko yang berlebihan.
Karena takdir yang terjadi atas harga Efek berada di tangan Tuhan YME.
Apalagi kalau atas pinjaman tersebut dikenakan beban yang tidak sesuai dengan
manfaat yang timbul, misalnya dikenakan bunga. Demikian juga halnya dengan
short buying, karena pada saat membeli kemungkinan besar Investor tidak
memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembelian. Atau karena tujuan
(niat) melakukan pembelian adalah bukan untuk melakukan investasi yang wajar
dan berhati-hati. Prinsip Syariah juga melarang gangguan pada permintaan,
misalnya dengan menempatkan permintaan beli pada suatu harga tertentu namun
kemudian segera menarik
4. Kewajaran Kekuatan Pasar – Likuiditas Perdagangan
Pasar yang wajar akan menghasilkan harga transaksi yang wajar sehingga
disebut sebagai harga pasar wajar. Oleh karena itu prinsip Syariah menginginkan
adanya kegiatan pasar yang wajar, termasuk dalam hal likuiditas perdagangan.
Sehingga harga yang terbentuk dalam transaksi di Bursa Efek merefleksikan
kekuatan tawar menawar pasar yang sebenarnya. Karena itu harga pasar yang
diakui sebagai acuan harus memenuhi persyaratan likuditas tertentu. Syariah
tidak melarang untuk memperoleh capital gain, karena hal itu adalah
konsekwensi yang wajar atas suatu investasi. Namun ‘day trading’ harus
dihindari. Sebelum melakukan investasi, investor dianjurkan untuk melakukan
analisa dan menentukan batas harga jual dan batas harga beli atas efek yang
menjadi obyek investasi. Karena itu membeli efek untuk dijual kembali pada
hari yang sama dianggap sebagai tindakan spekulasi yang tidak sesuai dengan
niat investasi. Tetapi bila investor telah memiliki suatu efek dan harga di bursa
telah melampaui batas harga jual, maka investor dapat saja menjual efek yang
telah dimilikinya itu. Kemudian bila pada hari yang sama harga saham ternyata
27
Modul Bank & Lemb. Keuangan Non BankBy Dep. Science and Academic
jatuh sehingga berada di bawah batas harga beli, sementara investor tidak
merasa adanya perubahan fundamental dari sisi emiten. Maka investor dapat saja
membeli kembali efek tersebut pada hari yang sama.
28
top related