UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAAN PENGADAAN … · PPT file · Web view · 2011-06-17lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah selamat datang peserta ujian nasional sertifikasi

SELAMAT DATANG PESERTA UJIAN NASIONAL SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALALEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTIBIDANG PENGEMB.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

SEKRETARIS UTAMA

DIREKTORAT

DEPUTIBIDANG MONEV DAN

PENGEMB.ANGAN SISTEM INFORMASI

DEPUTIBIDANG PENGEM-

BANGAN DAN PEMBINAAN SDM

DEPUTIBIDANG HUKUM DAN

PENYELESAIAN SANGGAH

DIREKTORAT

DIREKTORAT

DIREKTORAT

DIREKTORAT

DIREKTORAT

DIREKTORAT

DIREKTORAT

STRUKTUR ORGANISASI

PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Direktorat Bina Sertifikasi ProfesiDeputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan SDM

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Gedung SMESCO UKM Lt.7; Jl. Gatot Subroto Kav 94 Jakarta 12780

Telepon : 021 – 7974321, 7991025 (ext.137)Fax. : 021 - 79181137

DASAR PELAKSANAAN

1. Pasal 12 Perpres No. 54 Tahun 2010 Ayat (2) Butir (g) mengenai ketentuan persyaratan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK

2. Pasal 127 Perpres No. 54 Tahun 2010 Ayat (1) Butir (a), (b), dan (c):- PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi lain wajib memiliki Sertifikat

Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sejak Peraturan Presiden ini berlaku;- PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi lain yang ditugaskan di Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kabupaten/Kota, wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012; dan

- PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012

3. Pasal 17 Ayat (1) Butir (f) Perpres No. 54 Tahun 2010 mengenai ketentuan persyaratan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai kompetensi yang dipersyaratkan bagi Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan

PEMBIAYAAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Fasilitasi Ujian Atas Permintaan Instansi : Pembiayaan penyelenggaraan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dibebankan pada Dana DIPA LKPP meliputi :

1. Penggandaan Soal Ujian2. Pencetakan Lembar Jawaban Komputer3. Evaluasi Lembar Jawaban Komputer4. Pencetakan dan pengiriman sertifikat kepada instansi penyelenggara.

KEWAJIBAN SURVEILEN

Dasar Hukum : Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Nomor 4/SE/D.3/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal Surveilen Pemegang Sertifikat Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Surveilen dilaksanakan dengan pengisian buku kerja (log book) secara on-line melalui situs resmi LKPP (www.lkpp.go.id)

Pemegang sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa tingkat pertama/dasar wajib mengisi data kegiatan pengadaan barang/jasa pada buku kerja (log book) dan memberi informasi sesuai yang diminta oleh asesor surveilen.

Pemegang sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang tidak bersedia mengisi buku kerja (log book) dan/atau tidak memberikan informasi dan/atau sengaja memberikan informasi yang salah dapat dikenakan sanki pencabutan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

PEMBIAYAAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pembiayaan Ujian Sertifikasi PBJ di Badiklat Provinsi ditanggung DIPA LKPP, meliputi komponen :

1. Penggandaan Soal ujian dan Pencetakan Lembar Jawaban Komputer

2. Evaluasi Lembar Jawaban Komputer3. Pencetakan dan pengiriman Sertifikat kepada Penyelenggara4. Biaya Perjalanan Dinas & Akomodasi Pengawas Pusat5. Honorarium Narasumber/Pengawas Pusat6. Honorarium Panitia dan Pengawas Ujian Daerah7. Biaya Sewa Ruangan Tempat Penyelenggaraan Ujian8. Biaya ATK, Konsumsi (snack & makan siang) untuk peserta,

panitia dan pengawas ujian9. Biaya komunikasi panitia daerah

PEMBIAYAAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pembiayaan Ujian Sertifikasi PBJ di Kab/Kota (yang jumlah tenaga ahli pengadaannya masih kurang) ditanggung DIPA LKPP, meliputi komponen :

1. Penggandaan Soal Ujian dan Pencetakan Lembar Jawaban Komputer

2. Evaluasi Lembar Jawaban Komputer3. Pencetakan dan Pengiriman Sertifikat Kepada Penyelenggara4. Biaya Perjalanan Dinas & Akomodasi Pengawas Pusat5. Honorarium Narasumber/Pengawas Pusat6. Honorarium Panitia dan Pengawas Ujian Daerah7. Biaya Sewa Ruangan Tempat Penyelenggaraan Ujian8. Biaya Pengadaan ATK.

PEMERIKSAAN LEMBAR UJIAN

Pemeriksaan Ujian Menggunakan Sistem Komputer (Computerize).

Lembar Jawaban Tidak Boleh Kotor, Terlipat, dan Basah

Hanya Menggunakan Pensil 2B

BENTUK DAN JUMLAH SOAL, SERTA WAKTU UJIAN

BENTUK BENAR/SALAH : 25 SOAL

BENTUK PILIHAN GANDA : 65 SOAL

WAKTU PELAKSANAAN UJIAN : 120 MENIT (2 JAM)

PEMBOBOTAN NILAI SOAL

NO. 1 S.D 25 : BENTUK SOAL BENAR/SALAH - JIKA JAWABAN BENAR (+2) - JIKA JAWABAN SALAH /TIDAK DIJAWAB (0) NO. 26 S.D 80 : BENTUK SOAL PILIHAN GANDA - JIKA JAWABAN BENAR (+3) - JIKA JAWABAN SALAH /TIDAK DIJAWAB (0)

NO. 81 S.D 90 : BENTUK SOAL PILIHAN GANDA(KASUS) - JIKA JAWABAN BENAR (+4) - JIKA JAWABAN SALAH/ TIDAK DIJAWAB (0)

KELULUSAN

Nilai Ambang Batas

Masa Berlaku

> 65 % => 167

4 Tahun

PENGUMUMAN HASIL UJIAN

SEKURANG-KURANGNYA 1 BULAN SEJAK TANGGAL UJIAN

DI WEBSITE :

www.lkpp.go.id

Buka www.lkpp.go.idkemudian klik Sub Judul Informasi Ujian Sertifikasi

Kemudian klik Informasi Ujian Sertifikasi

Kemudian klik Hasil ujian 2011

Kemudian pilih Bulan Penyelenggaraan Ujian

Kemudian pilih tanggal dan tempat penyelenggaraan ujian

PENGIRIMAN SERTIFIKAT

PENGIRIMAN SERTIFIKAT SEKURANG-KURANGNYA 1 BULAN SEJAK TANGGAL PENGUMUMAN

DIKIRIMKAN KEPADA INSTANSI PENYELENGGARA

TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN

1. Ujian bersifat buka buku (open book) khusus Perpres No. 54 Tahun 2010 dan atau Modul Pelatihan PBJ tingkat dasar LKPP.

2. Dilarang saling bekerjasama;

3. Tidak diperkenankan menggunakan alat bantu seperti : kertas tambahan, hand phone, kamera, dan kalkulator. Untuk keperluan corat-coret silahkan gunakan naskah soal;

4. Peserta ujian yang telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya sebelum batas akhir waktu ujian diwajibkan meninggalkan ruang ujian. Lembar jawaban dimasukkan/diselipkan pada lembar soal dan diletakkan di atas meja/kursi peserta ujian yang bersangkutan;

TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN

5. Tidak diperkenankan menggandakan, mengambil atau membawa naskah soal dan jawaban keluar ruangan ujian. Apabila terjadi kehilangan dan atau terdapat bukti-bukti penggandaan naskah soal dan jawaban, maka ujian dinyatakan batal (didiskualifikasi).

6. Peserta dan Pengawas tidak diperkenankan merokok selama ujian berlangsung.

7. Peserta dan Pengawas harus mematikan Handphone (bukan silent). Selama Ujian berlangsung peserta dilarang melakukan percakapan melalui handphone, mengirim dan menerima SMS.

Peserta akan dinyatakan gugur apabila :

Peserta tidak terdaftar dalam Data Lengkap Peserta yang ditetapkan panitia/penyelenggara

Peserta tidak menandatangani Daftar Hadir Melakukan praktek Perjokian, setiap peserta

wajib menunjukkan kartu identitas (KTP, SIM) kepada pengawas LKPP saat ujian berlangsung

Melanggar tata tertib Mengikuti Ujian sebelum Masa Tenggang 15

hari kalender

Direktorat Bina Sertifikasi ProfesiDeputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDMLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Ujian Nasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Gedung Smesco UKM Lt.7 ;Jl. Gatot Subroto Kav 94 Jakarta 12780Telepon : 021 – 7974321, 7991025 (ext.137)Fax. : 021 – 79181137Email : sertifikasi@lkpp.go.id

SELAMAT BEKERJA DAN SEMOGA SUKSES

Direktorat Bina Sertifikasi Profesi