TM2-Proses Pembangunan Jalan
Post on 06-Jan-2016
35 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
Jalan umumnya adalah milik pemerintah, dan menjadi kewenangan pemerintah
Ada prosedur-prosedur tertentu yang perlu dilakukan agar proses pembangunan infrastruktur (jalan) dapat dilakukan BIROKRASI
Pertimbangan teknis, anggaran, sosial dan politik
Setiap mahasiswa Sipil perlu mengetahui proses-proses dan sebelum jalan dibangun
Telah dibahas dan disetujui dalam Musrenbang, atau
Menjadi bagian dalam RTRW (N/P/K) Disetujui dalam proses pembahasan
antara DPR (D) dan pemerintah kaitan anggaran
Melalui proses tender Tersedia studi kelayakan Tersedia dokumen perencanaan teknis
terinci (DED)
Agenda tahunan di masyarakat untuk mendiskusikan dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek.
Musrenbang di kelurahan umumnya dilaksanakan selama bulan Januari
Diusulkan kepada pemerintah melalui badan perencanaan (BAPPEDA)
www.musrenbang.surabaya.go.id http://v2.app.sippd-jatim.net/cms/
adalah dokumen pemerintah yang berisi rencana tata ruang:
Tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah,
Rencana struktur ruang wilayah, Rencana pola ruang wilayah, Penetapan kawasan strategis, Arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah
Rencana Jalan Lingkar Timur
Prosedur Penganggaran dan persetujuan Pembangunan Jalan Antara Pemerintah dan DPR (D)
Melalui Penyusunan dan Pembahasan APB (N/D)
15
PEMDA
Kebijakan Umum APBD dan PPAS DPRD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
SE Penyusunan RKA-SKPD
Satuan Kerja Perangkat Daerah
kesepakatan
Prestasi kerja yg akan dicapai & prakiraan belanja
Rencana Kerja dan Anggaran
Rancangan Peraturan Daerah (RPD) tentang RAPBD
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pembahasan Tim Anggaran
Konsistensi dengan KUA
Januari April Mei - Agustus September - Desember
Depdagri/ Propinsi
DPRD
KDH
Sekda
PPKD
SKPD RENSTRA
SKPD
RPJMD
RENJA SKPD
PemutaKhiran Data & Proyeksi
Ekonomi & Fiskal
Rancangan Awal Kerangka
Ekonomi Daerah
SE Prioritas Program &
Indikasi Pagu
Pembahasan Rancangan Kebijakan
Umum APBD
Nota Kesepakatan, KUA, Prioritas
Dan Plafon
RKPD
Rancangan Kebijakan Umum APBD
Pedoman Penyusunan RKASKPD, KUA, Prioritas dan Plafon
RKA- SKPD
Evaluasi Mendagri/ Gubernur
RAPBD Dan
Lampiran
Ra Perkada Rincian APBD
Perda APBD
Perkada Rincian APBD
Konsep Dokumen Anggaran
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pengesahan
Lampiran APBD (Himpunan RKA-SKPD)
Pembahasan Tim Anggaran
Konsistensi dengan Perkada Rincian APBD
Pembahasan RAPBD
Draft Perda APBD
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
atau disebut dengan Rancangan kerangka ekonomi daerah
Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah
Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya
Memuat :
Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi: Rencana pendapatan, Rencana belanja program dan
kegiatan SKPD Sebagai dasar penyusunan RAPBD
berdasarkan
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
Kepala SKPD
menyusun RKA-SKPD memuat rencana pendapatan,
belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanj, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya
1. Kerangka pengeluaran jangka mene-ngah daerah
2. Penganggaran terpadu 3. Penganggaran berdasarkan prestasi
kerja
Pendekatan penyusunan
20
Kepala SKPD/SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)
RKA-SKPD/ RKA-PPKD Disampaikan
RKA-SKPD/RKA-PPKD
RKA-SKPD/ PPKD
Dibahas
kebijakan umum APBD prioritas dan plafon
anggaran sementara prakiraan maju yang telah
disetujui tahun anggaran sebelumnya
dokumen perencanaan lainnya
capaian kinerja indikator kinerja analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal
penelaahan kesesuaian dengan
Raperda tentang APBD
Nota Keuangan
Rancangan APBD
dokumen pendukung
RKA-SKPD/PPKD
yang telah ditelaah
APBD
Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pembiayaan Daerah
PAD Dana Perimbangan Lain-lain
pendapatan daerah yang sah
Klasifikasi belanja menurut organisasi
Klasifikasi belanja menurut fungsi
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan
Klasifikasi belanja menurut jenis belanja
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
menyampaikan
kepada
minggu pertama Oktober tahun sebelumnya
dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama
Menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD
yang telah dievaluasi
menetapkan
menjadi
Disampaikan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah ditetapkan
selambat-lambatnya 31 Desember
Harus dilandasi dengan perubahan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), yang disepakati bersama antara Pimpinan
DPRD dan Kepala Daerah.
Hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
Perkembangan yang terjadi tidak sesuai dengan asumsi KUA
Adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
Keadaan darurat Keadaan luar biasa
Perpres No 54 Tahun 2010 Perpres No 70 Tahun 2012
KEBUTUHAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DIPERLUKAN KEGIATAN
PENGADAAN
BAGAIMANA CARA
PENGADAANNYA
PERATURAN PERUNDANG
AN YANG TERKAIT
RENCANA UMUM
PENGADAAN
MELALUI PENYEDIA
BARANG/JASA
MELALUI SWAKELOLA
KEGIATAN PENGADAAN
TATA NILAI (PRINSIP dan PROSEDUR) PARA PIHAK
PENGGUNAAN PRODUK DALAM
NEGERI USAHA KECIL
PELELANGAN INTERNASIONAL
PINJAMAN/HIBAH
KEIKUTSERTAAN USAHA ASING
KONSEP RAMAH LINGKUNGAN
PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK
PEPRES NO 54 TAHUN 2010
Prinsip Pengadaan
Akuntabel
Efektif
Adil / tidak diskriminatif
Bersaing
Terbuka
Transparan
Efisien
Prinsip Pengadaan
Ruang Lingkup Pemberlakuan
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I)
Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi dilingkungan Bank Indonesia, BHMN, BUMN/BUMD
Kriteria Pembiayaan
Sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD (termasuk PHLN)
Sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD (termasuk PHLN)
ORGANISASI PENGADAAN B/J MELALUI PENYEDIA
PA
KPA
ULP/PEJABAT PENGADAAN
KPA
PPK
KPA
PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL
PEKERJAAN
Keterangan : PA Pengguna anggaran KPA Kuasa Pengguna Anggaran PPK Pejabat Pembuat Komitmen ULP Unit Layanan Pengadaan
ORGANISASI PENGADAAN B/J MELALUI SWAKELOLA
Keterangan : PA Pengguna anggaran KPA Kuasa Pengguna Anggaran PPK Pejabat Pembuat Komitmen ULP Unit Layanan Pengadaan
Unit Kerja Panitia Lelang Penyedia Jasa (Konsultan/Kontraktor)
Pengguna Jasa (PPK)
Ya
Unit Kerja Panitia Lelang Penyedia Jasa (Konsultan/Kontraktor)
Pengguna Jasa (PPK)
Ya
Unit Kerja Panitia Lelang Penyedia Jasa (Konsultan/Kontraktor)
Pengguna Jasa (PPK)
top related