TARU-06-21 TARU-06-22 TARU-06-23 TARU-06-24 TARU-06-2S ... · KERANGKA ACUAN KERJA ... Meningkatkan koordinasi antar sektor/instansi terkait dan lintas wilayah untuk ... mengoptimalkan
Post on 09-Jul-2019
243 Views
Preview:
Transcript
KODE:
TARU-06-21
TARU-06-22
TARU-06-23
TARU-06-24
TARU-06-2S
TARU-06-27
Asisten Deputi Penataan Ruang danPembangunan Daerah Tertinggal
Tenaga Pendukung Ahli AnalisPemanfaatan Ruang Bidang Penataan
Ruangpada
Keasdepan Penataan Ruang danPembangunan Daerah Tertinggal
I(ERANGI<A ACUAN I(ERJA
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
@
A. Pendahuluan
Pentingnya aspek kewilayaban dalam pembangunan nasional di Indonesia diisyaratkan
dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025 yang mengamanatkan bahwa aspek spasial haruslah diintegrasikan ke
dalam kerangka perencanaan pembangunan, dan juga dalam UU No. 26 Tabun 2007 tentang
Penataan Ruang yang mengamanatkan pentingnya integrasi dan keterpaduan an tara Rencana
Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang di semua tingkatan pemerintahan.
Namun, kegiatan penataan ruang adalah kegiatan yang multi sektor di mana berbagai
kepentingan sektor membutuhkan ruang dalam skala besar sedangkan ketersediaan ruang
sangat terbatas. Dengan dernikian dalam proses penataan ruang kerap kali terjadi konflik
pemanfaatan ruang antar sektor. Beberapa konflik tata ruang yang sudah terjadi antara lain:
konflik antara kawasan hutan dengan ijin pertarnbangan, kawasan hutan dengan lahan
perkebunan, kawasan hutan dengan permukiman transrnigrasi, kawasan pertambangan
dengan permukiman transmigrasi, dan lain sebagainya, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi di bidang penataan
ruang dan pembangunan daerah tertinggal dalam rangka mengurangi terjadinya benturan
benturan kepentingan antar sektor dalam pemanfaatan ruang tersebut demi mewujudkan
kelancaran pembangunan yang berkelanjutan.
Penataan Ruang menu rut UU 26/2007 adalah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pernanfaatan ruang, sedangkan penyelenggaraan
penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan
pengawasan penataan ruang. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang
diperlukan pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk rneningkatkan kinerja
penyelenggaraan penataan ruang.
Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang
yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah
melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah
daerah kabupaten/kota, dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan penataan ruang salah
satunya dilaksanakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penataan ruang.
KERANGKA ACUAN KERJATenaqa Pendukunq Ahli Anahs PemanFCl'lt'ln RU"lng Biqang Penataan Ruang pacla
Keasdepan Penataan Ruang dan Pembanqunan Daerah Tettinggal
2
3
B.2 Sasaran
1) Terpantaunya kebijakan perencanaan antar-wilayah bidang perencanaan penataan
ruang wUayah;
2) Terkumpul dan tersusunnya bahan perencanaan untuk penyelesaiaan permasalahan
penataan ruang wilayah;
3) Terkumpul dan tersusunnya analisis kebijakan perencanaan penataan ruang wilayah;
4) Terkumpulnya data lapangan mengenai kebijakan perencanaan guna evaluasi
pelaksanaan kebijakan perencanaan penataan ruang wilayah;
rekornendasi kebijakan bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal.
Adapun Keppres NO.4 Tahun 2009 telah rnenunjuk Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian sebagai Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) yang
bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan penataan ruang nasional.
B. Tujuan dan Sasaran
B.1 Tujuan
1) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang penataan ruang,
percepatan pembangunan wilayah dan kawasan ekonomi lainnya (FTZ, Kawasan
Industri, Kapet, Koridor Ekonomi).
2) Meningkatkan koordinasi antar sektor/instansi terkait dan lintas wilayah untuk
menghasilkan rekomendasi kebijakan bidang penataan ruang yang terintegrasi dan
mendorong percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
mengakomodasi penyelesaian konflik penataan ruang, seperti misalnya tumpang
tindih kawasan hutan dan kegiatan budi daya lainnya.
3) Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkeJanjutan dengan
meningkatkan kualitas rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan, dan
diacunya rencana tata ruang dalam pelaksanaan pernbangunan.
4) Memastikan berbagai kebijakan bidang penataan ruang dan pembangunan daerah
tertinggal yang menjadi tanggung jawab Kernenterian Koordinator Bidang
Perekonornian dapat dipahami oleh seluruh pernangku kepentingan.
5) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implernentasi kebijakan penataan
KERANGKA ACVAN KERJATenaqa Pendukung Ahli Anahs PemanFaatan Ruang Bidang Penataan Ruang pada
Keasdepan Penataan Ruang dan Pernbanqunan Daerah Tertinggal
perumusandalamdasarruang dan pembangunan daerah tertinggal sebagai
D. Kebutuhan Iasa Individual dan Kualifikasi
Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan suatu Tenaga Pendukung Ahli Analis
pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruang dan
Pembangunan Daerah TertinggaJ yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan
hasil kerja. Kualifikasinya terdiri dari:
a. KualifikasiTeknis
1. Jurusan S1Teknik Perencanaan WHayah dan Kota;
2. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS),dengan IPK minimal 2,75 (skala 4,00);
3. Memiliki pengalaman kerja minimall tahun ataufresh qraduate;
4. Mampu mengoperasikan seluruh program MS Office;
C. Ruang Lingkup Pel<erjaan
1) Melakukan pemantauan kebijakan perencanaan antar-wilayah bidang perencanaan
penataan ruang wilayah;
2) Mengumpulkan dan menyusun bahan perencanaan untuk penyelesaiaan
permasalahan penataan ruang wilayah;
3) Mengurnpulkan dan menyusun analisis kebijakan perencanaan penataan ruang
wilayah;
4) Mengumpulkan data lapangan mengenai kebijakan perencanaan guna evaluasi
pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang perencanaan penataan ruang wilayah;
5) Menyusun perencanaan (Kerangka Acuan) pelaksanaan kegiatan perencanaan
perencanaan penataan ruang wilayah;
6) Menyusun laporan basil kegiatan di bidang perencanaan penataan ruang wilayah.
B.3 Keluaran
Ke1uaran yang dihasilkan berupa laporan perencanaan penataan ruang wilayah yang
menjadi bagian dari kegiatan bidang penataan ruang dan pembangunan daerab tertinggal.
5) Tersusunnya perencanaan (Kerangka Acuan) pelaksanaan kegiatan perencanaan
penataan ruang bidang perencanaan penataan ruang wilayah;
6) Tersusunnya laporan hasil kegiatan di bidang perencanaan penataan ruang wilayah.
KERANGKA ACVAN KERJATenaqa Penqukung Ahli Analts Pemanfaatan Ruang Bic.iang Penataan Ruang pada
Keasdepan Penataan RUClngdan Pernbanqunan Daerah Tertinggal
4
-Asisten Deputi Penataan Ruang danPernbangunan Daerah Terringgal
Januari 2015Jakarta,
F. Pembebanan Biaya
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analis
pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruang dan
Pembangunan Daerah Tertinggal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kernenterian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
bulan.
E. DurasiLPelaksanaan Pekerjaan
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalab selama 11 (sebelas)
b. KualifikasiAdrninistrasi
Tenaga Pendukung Ahli Analis pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang pada
Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal harus memiliki NPWP
sesuai dengan Keppres no. 80 tahun 2003.
5. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik;
6. Marnpu bekerja mandiri maupun tim;
7. Pernah bekerja pada Instansi di bidang Penataan Ruang;
KERANGKA ACVAN KERJATenaqa Pencluhmg Ahli Analis Pernantaa+an Ruang Bid<lng Penataan Ruang PClq<l
Keasdepan Penataan Ruang clan Pembanqunan Daerah Ternnqqa]
5
Asisten Deputi Penataan Ruang danPembangunan Daerah Tertinggal
Tahun Anggaran 2015
Tenaga Pendukung Ahli AnalisPemanfaatan Ruang Bidang Pembangunan
Daerah Tertinggalpada
Keasdepan Penataan Ruang danPembangunan Daerah Tertinggal
I(ERANGI<A ACUAN I(ER}A
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Pentingnya aspek kewilayahan dalam pernbangunan nasional di Indonesia diisyaratkan
dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang NasionaJ
(RPJPN) 2005-2025 yang mengarnanatkan bahwa aspek spasial haruslah diintegrasikan ke
dalam kerangka perencanaan pernbangunan, dan juga dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang yang mengamanatkan pentingnya integrasi dan keterpaduan antara Rencana
Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang di semua tingkatan pernerintahan.
Namun, kegiatan penataan ruang adalah kegiatan yang multi sektor di mana berbagai
kepentingan sektor mernbutuhkan ruang dalam skala besar sedangkan ketersediaan ruang
sangat terbatas. Dengan demikian dalam proses penataan ruang kerap kali terjadi konflik
pemanfaatan ruang antar sektor. Beberapa konflik tata ruang yang sudah terjadi antara lain:
konflik antara kawasan hutan dengan ijin pertambangan, kawasan hutan dengan lahan
perke bun an , kawasan hutan dengan permukiman transmigrasi, kawasan pertambangan
dengan permukiman transmigrasi, dan lain sebagainya. Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian mempunyai tugas dan fungsi rnelaksanakan koordinasi di bidang penataan
ruang dan pembangunan daerah tertinggal dalarn rangka mengurangi terjadinya benturan
benturan kepentingan antar sektor dalam pemanfaatan mang tersebut demi mewujudkan
kelancaran pembangunan yang berkelanjutan.
Penataan Ruang menurut UU 26/2007 adalah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan penyelenggaraan
penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan
pengawasan penataan ruang. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang
diperlukan pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja
penyelenggaraan penataan mang.
Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan mang
yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah
melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah
daerab kabupaten/kota, dan rnasyarakat. Pelaksanaan pembinaan penataan ruang salah
satunya dilaksanakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penataan ruang.
KERANGKA ACVAN KERJATenaqa Penclukung Ahli Analis PemanFaat;~n Ru<mgBid<mgPernbanqunan Daerah Tertinggal pada
Keasdepan Penataan Rucmg clan Pembanqunan Daerah Terl:inggal
A. Pendahuluan
B.2 Sasaran
1) Tersusunnya bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan
pengernbangan kawasan khusus dan pembangunan daerah tertinggal;
2) Terkumpulnya analisis kebijakan dan rekomendasi terkait pengembangan kawasan
khusus dan daerah tertinggal;
3) Tersusunnya bahan sosialisasi kebijakan perencanaan pengembangan wilayah dan
daerah tertinggal;
4) Terkumpulnya data lapangan untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal;
B. Tujuan dan Sasaran
B.l Tujuan
1) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang penataan ruang dan
percepatan pembangunan daerah tertinggal.
2) Meningkatkan koordinasi antar sektor/instansi terkait dan lintas wilayah untuk
menghasilkan rekornendasi kebijakan bidang penataan ruang yang terintegrasi dan
mendorong percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
mengakomodasi penyelesaian konflik penataan ruang, seperti misalnya tumpang
tindih kawasan hutan dan kegiatan budi daya lainnya.
3) Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan
meningkatkan kualitas rencana tata ruang, rnengoptimalkan peran kelembagaan, dan
diacunya rencana tata ruang dalarn pelaksanaan pembangunan.
4) Memastikan berbagai kebijakan bidang penataan ruang dan pembangunan daerah
tertinggal yang menjadi tanggung jawab Kernenterian Koordinator Bidang
Perekonomian dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.
5) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implernentasi kebijakan penataan
ruang dan pernbangunan daerah tertinggal sebagai dasar dalam perumusan
rekomendasi kebijakan bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal.
Adapun Keppres NO.4 Tahun 2009 telah menunjuk Menteri Koorclinator Bidang
Perekonornian sebagai Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) yang
bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan penataan ruang nasional.
KERANGKA AClJAN KERJATenaqa Pendukunq Ahli Analts Pemanfaatan Ruang Bid,mg Pembanqunan Daerah Tertinggal pada
Keasdepan Penataan Ruanq dan Pernbanqunan Daerah Tertinggcd
3
D. Kebutuhan lasa Individual dan Kua.Lifikasi
Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan suatu Tenaga Pendukung Ahli Analis
Pemanfaatan Ruang Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal pada Keasdepan Penataan
C. Ruang Linglmp Pekerjaan
1) Menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan pengembangan
wilayah dan pembangunan daerah tertinggal;
2) Mengumpulkan analisis kebijakan dan menyusun draft rekomendasi terkait
pengembangan wilayah dan pembangunan daerah tertinggal:
3) Menyusun bahan sosialisasi kebijakan perencanaan pengernbangan wilayah dan
daerah tertinggal;
4) Mengumpulkan data lapangan untuk evaJuasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal;
5) Menyusun perencanaan kerangka acuan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan
wilayah dan daerah tertinggal;
6) Menyusun laporan kegiatan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
7) Membantu menyusun analisis terkait penataan ruang untuk perryelesaikan
permasalahan pemanfaatan ruang
8) Membantu penyusunan lndeks Daerah Tertinggal
8.3 Keluaran
Keluaran yang dihasilkan berupa hasil analisa bidang perencanaan pengembangan
wilayah & daerah tertinggal yang menjadi bagian dari laporan kegiatan bidang penataan ruang
dan pembangunan daerah tertinggal.
5) Tersusunnya perencanaan kerangka acuan pelaksanaan kegiatan bidang
pengembangan wilayab dan daerah tertinggal;
6) Tersusunnya laporan kegiatan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
7) Tersusunnya analisis terkait penataan ruang untuk penyelesaikan permasalahan
pemanfaatan ruang
8) Tersusunnya Indeks Daerah Tertinggal
KER.f\NGKA ACVAN KERJATenaqa Pendukunq Ahh Analis PemanFa(ltan Ruanq Bid<lng Pembanqunan Dael'"(lh Terl:ingg<ll pada
Keasdepan Penataan Ruanq dan Pernbanqunan Daerah Terl:ingg<ll
4
bulan.
E. DurasilPelaksanaan Pekerjaan
Waklu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama 11 (sebelas)
h. Kualifikasi Administrasi
Tenaga Pendukung Ahli Analis Pemanfaatan Ruang Bidang Pembangunan
Daerah Tertinggal pada Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal
harus merniliki NPWP sesuai dengan Keppres no. 80 tahun 2003.
1. Jurusan 51Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota;
2. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS),dengan IPKminimal z.vy (skala 4,00);
3. Memiliki pengalaman kerja minimall tahun;
4. Mampu mengoperasikan seluruh program MS Office;
5. Merniliki kemampuan berbahasa inggris dengan baik;
6. Marnpu bekerja rnandiri rnaupun tim;
7. Diutamakan memiliki pengalaman kerja di Instansi Pernerintah;
8. Pernah bekerja pada Instansi eli bidang Penataan Ruang;
a. Kualifikasi Teknis
Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang bertanggung jawab penuh terhadap
pelaksanaan dan hasil kerja. Kualifikasinya terdiri dari:
KERANGKA ACVAN KERJATenaqa Pendukunq Ahli Analts Pemanfaatan Ruang BiclangPernbanqunan Daerah Tertinggal pada
Keasdepan Penataan Ruang clan Pernbanqunan Daerah Tertinggal
5
Jakarta, Januari 2015
Asisten Deputi Penataan Ruang danPembangunan Daerah Tertinggal
F. Pembebanan Biaya
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analis
Pemanfaatan Ruang Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal pada Keasdepan Penataan
Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
KERANGKA ACUAN KERJATenaqa Pendukung Ahli Analis Pemanfq<lt<ln RU<lngBid<lng Pembanqunan Daerah Tertinqqa] pada
Keasdepan Penataan RU<lngdan Pembanqunan D<ler<lhTertingg<ll
" .
6
Asisten Deputi Penataan Ruang danPembangunan Daerah Tertinggal
Tenaga Pendukung Ahli Analis HukumBidang KebijakanPenataan Ruang
padaKeasdepan Penataan Ruang danPembangunan Daerah Tertinggal
I(ERANGI<A ACUAN I(ERIA
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
A. Pendahuluan
Pentingnya aspek kewilayahan dalam pembangunan nasional di Indonesia diisyaratkan
dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025 yang mengamanatkan bahwa aspek spasial haruslah diintegrasikan ke
dalam kerangka perencanaan pembangunan, dan juga dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang yang mengamanatkan pentingnya integrasi dan keterpaduan an tara Rencana
Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang di semua tingkatan pemerintahan.
Namun, kegiatan penataan ruang adalah kegiatan yang multi sektor di mana berbagai
kepentingan sektor membutuhkan mang dalam skala besar sedangkan ketersediaan ruang
sangat terbatas. Dengan dernikian dalam proses penataan ruang kerap kali terjadi konflik
pemanfaatan ruang antar sektor. Beberapa konflik tata ruang yang sudah terjadi antara lain:
konflik antara kawasan hutan dengan ijin pertarnbangan, kawasan hutan dengan lahan
perkebunan, kawasan hutan dengan permukirnan transmigrasi, kawasan pertambangan
dengan permukiman transrnigrasi, dan lain sebagainya. Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi di bidang penataan
ruang dan pembangunan daerah tertinggal dalam rangka mengurangi terjadinya benturan
benturan kepentingan antar sektor daJam pemanfaatan ruang terse but demi mewujudkan
kelancaran pembangunan yang berkelanjutan.
Penataan Ruang menurut UU 26/2007 adalah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan penyelenggaraan
penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan
pengawasan penataan ruang. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang
diperlukan pembinaan penataan mang rnelalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja
penyelenggaraan penataan ruang.
Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang
yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pernerintah
melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah
daerah kabupaten/kota, dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan penataan ruang salah
satunya dilaksanakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penataan ruang.
Tahun Anggaran 2015
KERANGKA ACUAN KERJATenaqa Pendukung Ahli Anahs Hukum Bidang Penataan Ruanq pada
Keasdepan Penataan Ruang dan Pembanqunan Daerah Ternnqqa]
2
B.2 Sasaran1) Tersusunnya hasil studi peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang;
2) Tersusunnya rekomendasi kebijakan pernanfaatan ruang yang rnengakomodasi
penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang;
3) Terkumpulnya data primer/survey lapangan untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan di
bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal;
4) Tersusunnya Standart Operating Procedure (SOP) Penyelesaian Konflik Pemanfaatan
Ruang;
5) Tersusunnya Indeks Daerah Tertinggal (IDT);
rekomendasi kebijakan bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal.
perumusandalamdasarruang dan pernbangunan daerah tertinggal sebagai
Adapun Keppres NO.4 Tahun 2009 telah rnenunjuk Menteri Koordinator Bidang
Perekonornian sebagai Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) yang
bertugas untuk rnengkoordinasikan kegiatan penataan ruang nasional.
B. Tujuan dan Sasaran
B.» Tujuan
1) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang penataan ruang,
percepatan pernbangunan wilayah dan kawasan ekonorni lainnya (FTZ, Kawasan
Industri, Kapet, Koridor Ekonomi).
2) Meningkatkan kocrdinasi antar sektor/instansi terkait dan lintas wilayah untuk
menghasilkan rekornendasi kebijakan bidang penataan ruang yang terintegrasi dan
mendorong percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
mengakomodasi penyelesaian konflik penataan ruang, seperti misalnya tumpang
tindih kawasan hutan dan kegiatan budi daya lainnya.
3) Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan
meningkatkan kualitas rencana tata ruang, rnengoptirnalkan peran kelernbagaan, dan
diacunya rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan.
4) Memastikan berbagai kebijakan bidang penataan ruang dan pernbangunan daerah
tertinggal yang menjadi tanggung jawab Kernenterian Koordinator Bidang
Perekonomian dapat dipaharni oleh seluruh pemangku kepentingan.
5) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan penataan
KERANGKA ACVAN KERJATenaqa Pendukunq Ahli Analis Hukum Bic!<lngPenataan RU'lng pada
Keasdepan Penataan RU<lngclan Pernbanqunan Daerah Tertinggal
3
D. Kebutuhan Iasa Individual dan Kualifikasi
Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan suatu Tenaga Pendukung Ahli Analis
Hukum Bidang Kebijakan Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruang dan
Pembangunan Daerah Tertinggal yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan
dan hasil kerja. Kualifikasinya terdiri dad:
a, Kualifikasi Teknis
1. S1Fakultas Hukum;
2. LuJusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS)terakreditasi, dengan IPKminimal z.vgfskala 4,00);
3. Memiliki pengalaman kerja minimall tahun dalarn bidang Penataan Ruang danPernbangunan Daerah Tertinggal;
4. Mampu mengoperasikan seluruh program MS Office;
S. Memiliki kernampuan berbahasa inggris dengan baik;
6. Mampu bekerja mandiri maupun tim;
C. Ruang Lingkup Pekerjaan
1) Menyusun desk study peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang;
2) Melakukan kajian kebijakan pemanfaatan ruang untuk penyelesaian perrnasalahan
pemanfaatan ruang;
3) Mengumpulkan data lapangan untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal;
4) Mernbantu Penyusunan Standort Operating Procedure (SOP) Penyelesaian Konflik
Pemanfaatan Ruang;
5) Membantu Penyusunan Indeks Daerah Tertinggal (IDT);
6) Menyusun laporan kegiatan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
6) Tersusunnya laporan hasil Workshop, Seminar, Perjalanan Dinas, dan makalah
makalah yang dibutuhkan untuk Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan
Daerah Tertinggal;
B.3 Keluaran
Keluaran yang dihasilkan berupa hasil analisa hukum terkait penataan ruang yang
menjadi bagian dari laporan kegiatan bidang penataan ruang dan pembangunan daerah
tertinggal.
KERANGKA ACUAN KERJATenaqa Pendukung Ahl! Analis Hukum Bicl<lngPenataan RU(lng pada
Keasdepan Penataan Ruanq clan Pembanqunan Daerah Tettinggal
4
Jakarta, [anuari 2015
Asisten Deputi Penataan Ruang danPernbangunan Daerah Tertinggal
F. Pembebanan Biaya
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analis
Hukurn Bidang Kebijakan Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruang dan
Pembangunan Daerah Tertinggal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
E. Durasi/Pelaksana.an Pekerjaan
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama 11 (sebelas)
bulan.
b. KualifikasiAdroinistrasi
Tenaga Pendukung AhU Analis Hukum Bidang Kebijakan Penataan Ruang pada
Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal barus merniliki NPWP
sesuai dengan Keppres no. 80 tahun 2003.
7. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait Penataan Ruang dan
Pembangunan Daerah Tertinggal;
8. Pernah bekerja pada instansi di bidang perundang-undangan Penataan Ruang dan
Daerah Tertinggal.
KERANGKA ACUAN KERJATenag<lPendukunq Ahli Analis Hukum Biclang Penataan Rucmg pada
Keasdepan Penataan Ruang clan Pernbanqunan Daerah Terl:ingga[
..
5
Asisten Deputi Penataan Ruang danPembangunan Daerah Tertinggal
Tahun Anggaran 2015
Tenaga Pendulrung Ahli Analis GeografiBidang Penataan Ruang
padaKeasdepan Penataan Ruang danPembangunan Daerah Tertinggal
I(ERANGI(A. ACUAN I(ER}A
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Pernbinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan
ruang yang dise1enggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Pcrncrintnh rnelakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah
ruang.
Pen tingnya aspek kewilayahan dalam pembangunan nasional di Indonesia
diisyaratkan dalam UU No. 17Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RP]PN) 2005-2025 yang mengamanatkan bahwa aspek spasiaI
haruslab cliintegrasikan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan, dan juga
dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan
pemingnya integrasi dan keterpaduan antara Rencana Pembangunan dengan Rencana
Tata Ruang di semua tingkatan pemerintahan.
Namu n, kegiatan penataan ruang adalah kegiatan yang multi sektor di mana
berbagai kcpentingan sektor mernbutuhkan ruang dalam skala besar sedangkan
ketcrsediaan ruang sangat terbatas. Dengan dernikian dalam proses penataan ruang
kerap kali terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Beberapa konflik tata ruang
yang sudah terjadi an tara lain: konflik antara kawasan hutan dengan ijin
pertarnbangan, kawasan hutan dengan lahan perkebunan, kawasan hutan dengan
perrnukiman transrnigrasi, kawasan pertambangan dengan perrnukiman transrnigrasi,
dan lain sebagainya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian rnempunyai
tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi di bidang penataan ruang dan
pcrnbangunan daerah tertinggal dalam rangka mengurangi terjadinya benturan
bcnturan kepentingan antar sektor dalam pemanfaatan ruang tersebut derni
mewujudkan kelancaran pembangunan yang berkelanjutan.
Penataan Ruang menurut UU 26/2007 adalah suatu sistem proses perencanaan
tata ruana, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan
penyclenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,
pcmbinaan. pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Dalam rangka mencapai
tujuan pcnyelenggaraan penataan ruang diperlukan pembinaan penataan ruang
rnelalui hcrbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan
A. Pendahuluan
KERANGKA ACVAN KERJATenaga Pendukunq Ahli Anahs GeograB Bidang Penataan Ruang pada
Keasdepan Penataan Ruang dan Pernbanqunan Daerah Tertinggal
2
B. Tujuan dan Sasaran
B.l Tujuan
1) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang penataan ruang.
percepatan pembangunan daerah tertinggal.
2) Meningkatkan koordinasi antar sektor/instansi terkait dan lintas wilayah untuk
menghasilkan rekomendasi kebijakan bidang penataan ruang yang terintegrasi
dan mendorong percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
dan mengakomodasi penyelesaian konflik penataan ruang, seperti misalnya
tumpang tindih kawasan hutan dan kegiatan budi daya lainnya.
3) Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan
meningkatkan kualitas rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelernbagaan,
dan diacunya rencana tata ruang dalarn pelaksanaan pembangunan.
4) Memastikan berbagai kebijakan bidang penataan ruang dan pernbangunan daerah
tertinggal yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang
Perekonornian dapat dipaharni oleh seluruh pemangku kepentingan.
5) Melakukan pernantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan penataan
ruang dan pembangunan daerah tertinggal sebagai dasar dalam perurnusan
rekomendasi kebijakan bidang penataan ruang dan pembangunan daerah
tertinggal.
provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan
penataan ruang salah satunya dilaksanakan rnelalui koordinasi dan sinkronisasi
penyelenggaraan penataan ruang.
Keppres NO.4 Tahun 2009 telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian sebagai Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)
yang bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan penataan ruang nasional. Untuk
itulah dalam rnelakukan koordinasi Penataan ruang, diperlukan pendekatan geografis
keruangan, kelingkungan, dan kompleks wiJayah. Terlebih dalam melakukan
penanganan tumpang tindih pemanfaatan ruang. Berbagai teknik geographical
diperlukan guna mengoptimalkan dayadukung bentang ekologis dan bentang kultural
dalam penataan ruang.
KERANGKA ACVAN KERJATenaqa Pendukunq Ahlj Anahs Geogt<lfi Bicl<lngPenataan Ruanq pada
Keasdepan Penataan RUClf1gclan Pernbanqunan Daerqh Tertinggal
3
C. Ruang Lingkup Pekerjaan1) Mengumpulkan studi kompilasi data, analisis wi layah , dan perumusan rencana
terkait dengan penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal.
2) Membantu penyajian peta-peta tematik terkait penataan ruang dan pembangunan
daerah tertinggal;
3) Mengumpulkan masukan terkait analisa geografis penataan ruang dan
pembangunan daerah tertinggal;
4) Merangkum laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan updating informasi
spasial terkait dengan Penataan Ruang dan Pembangunan daerah tertinggal;
5) Mernbantu me:mberikan masukan pananganan konflik pemanfaatan ruang
keruangan;
B.2 Sasaran
1) Terkumpulnya studi kompilasi data, analisis wilayah. perurnusan rencana, dan
penyajian peta terkait penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal;
2) Terkumpulnya masukan terkait analisa geografis penataan ruang dan
pembangunan daerah tertinggal;
3) Terangkumnya laporan pelaksanaan kegiatan terkait dengan pengembangan dan
updating informasi spasial terkait dengan Penataan Ruang dan Pembangunan
daerah tertinggal;
4) Terkumpulnya masukan pananganan konflik pemanfaatan ruang keruangan;
5) Tersusunya prototipe pengembangan Sistem lnforrnasi Geografi terkait pola dan
struktur keruangan nasional berbasis dekstop;
6) Terkumpulnya data primer/survey lapangan untuk pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang dan pembangunan daerah
tertinggal:
7) Tersusunnya laporan hasil Workshop, Seminar, Perjalanan Dinas, dan makalah
makalah yang clibutuhkan untuk Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan
Daerah Tertinggal.
B'3 KeLuaran
Keluaran yang clihasilkan berupa hasil analisa geografi yang menjadi bagian dari
laporan kegiatan bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal.
KERAI\!GKA ACUAN KERJATenaqa Pendukung Ahli Analis Geografi Bidang Penataan Rua.ng pada
Keasdepan Penataan Ruanq dan Pembanqunan Daerah Tertinggal
4
E. Durasi/Pelaksanaan Pekerjaan
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selarna 10
(sepuluh) buJan.
D. Kebutuhan Iasa Individual dan Kuali6kasi
Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan seorang Tenaga Pendukung Ahli
Analis Geografi Bidang Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruang dan
Pembangunan Daerah Tertinggal yang bertanggung jawab penuh terhadap
pelaksanaan dan hasil kerja.
Kualifikasinya terdiri dari:
a. Kualifikasi Teknis
1. Si Fakultas Geografi;
2. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS)terakreditasi, dengan LPKminimal 2.75 (skala 4.00);
3. Memiliki pengalaman kerja minimal a tahun;
4. Memiliki pengalaman dalam bidang penanganan konflik pemanfaatan ruang;
5. Mampu mengoperasikan seluruh program MSOffice;6. Memiliki kemampuan berbahasa inggris dengan baik;
7. Marnpu bekerja rnandiri maupun tim.
h. Kualifikasi Administrasi
Tenaga Pendukung Ahli Analis Geografi Bidang Penataan Ruang pada
Keasdepan Penataan Ruang dan Pernbangunan Daerah Tertinggal harus memiliki
NPWP sesuai dengan Keppres no. 80 tahun 2003.
6) Melakukan pengernbangan Sistem Inforrnasi Geografi terkait pola dan struktur
keruangan nasional berbasis dekstop;
7) Mengurnpulkan data primer/survey lapangan untuk pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang dan pembangunan daerah
tertinggal ;
8) Menyusun laporan hasil Workshop, Seminar, PerjaJanan Dinas, dan rnakalah
makalah yang dibutuhkan untuk Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan
Daerah Tertinggal.
KERANGKA ACVAN KERJATenaqa Pendukunq Ahli Analls Geoqraf Bidang Penataan R.u(lrJgpada
Keasdepan Penataan R.uang dan Pernbanqunan Daerah Tertlnqqa]
5
Asisten Deputi Penataan Ruang danPembangunan Daerah Tertinggal
[anuari 2015Jakarta,
F. Pembebanan Biaya
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli
Analis Geografi Bidang Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruang dan
Pembangunan Daerah TertinggaJ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonornian Tahun Anggaran 2015.
KERANGKA ACVAN KERJATenaqa Pendukunq Ahli Ana IrsGeogl"aH Bidang Penataan Ruang pada
Keasdepan Penataan Ruanq clan Pernbanqunan Daerah Tertingg'll
6
Asisten Deputi Penataan Ruang danPembangunan Daerah Tertinggal
Tahun Anggaran 2015
Tenaga Pendukung Ahli Analis EkonomiPembangunan Bidang Penataan Ruang
padaKeasdepan Penataan Ruang danPembangunan Daerah Tertinggal
I(ERANGI<A ACUAN I(ER]A
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
" .. -
A. Pendahuluan
Pentingnya aspek kewilayahan dalam pernbangunan nasional di Indonesia diisyaratkan
dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan ]angka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025 yang mengamanatkan bahwa aspek spasial haruslah diintegrasikan ke
dalam kerangka perencanaan pernbangunan, dan juga dalam UU No. 26 Tahun 2007 ten tang
Penataan Ruang yang mengamanatkan pentingnya integrasi dan keterpaduan antara Rencana
Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang di sernua tingkatan pernerintahan.
Namun, kegiatan penataan ruang adalah kegiatan yang multi sektor di mana berbagai
kepentingan sektor membutuhkan ruang dalam skala besar sedangkan ketersediaan ruang
sangat terbatas. Dengan dernikian dalam proses penataan ruang kerap kali terjadi konflik
pemanfaatan ruang antar sektor. Beberapa konflik tata ruang yang sudah terjadi antara lain:
konflik antara kawasan hutan dengan ijin pertambangan, kawasan hutan dengan lahan
perkebunan, kawasan hutan dengan permukiman transmigrasi, kawasan pertambangan
dengan permukiman transmigrasi, dan lain sebagainya. Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi di bidang penataan
ruang dan pembangunan daerah tertinggal dalam rangka mengurangi terjadinya benturan
benturan kepentingan antar sektor dalam pemanfaatan ruang terse but derni mewujudkan
kelancaran pembangunan yang berkelanjutan.
Penataan Ruang rnenurut UU 26/2007 adalah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan penyelenggaraan
penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pernbinaan, pelaksanaan dan
pengawasan penataan ruang. Dalam rangka rnencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang
diperlukan pernbinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja
penyelenggaraan penataan ruang.
Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kioerja penataan ruang
yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pernerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah
melakukan pernbinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah
daerah kabupaten/kota, dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan penataan ruang salah
satunya dilaksanakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penataan ruang.
KERANGKA ACVAN KERJATenaqa Pendukunq Ahli Analis Ekonorni Pernbanqunan Bidang Penataan Ruang pada
Keasdepan Penataan Ruanq dan Pembangunan Daerah TertinggClI
2
B.2 Sasaran
i) Tersusunnya bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan
pengembangan kawasan khusus dan pembangunan daerah tertinggal;
2) Terkumpulnya analisis kebijakan dan rekomendasi terkait pengernbangan kawasan
khusus dan daerah tertinggaJ;
3) Tersusunnya bahan sosialisasi kebijakan perencanaan pengembangan wilayah dan
daerah tertinggaI;
4) Terkumpulnya data lapangan untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal;
B. Tujuan dan Sasaran
B.l Tujuan
i) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang penataan ruang dan
percepatan pembangunan daerah tertinggal.
2) Meningkatkan koordinasi antar sektor/instansi terkait dan lintas wilayah untuk
menghasilkan rekomendasi kebijakan bidang penataan ruang yang terintegrasi dan
mendorong percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
rnengakornodasi penyelesaian konflik penataan ruang, seperti misalnya tumpang
tindih kawasan hutan dan kegiatan budi daya lainnya.
3) Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan
meningkatkan kualitas rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan, dan
diacunya rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan.
4) Memastikan berbagai kebijakan bidang penataan ruang dan pernbangunan daerah
tertinggal yang rnenjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang
Perekonornian dapat dipaharni oleh seluruh pemangku kepentingan.
5) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap irnplernentasi kebijakan penataan
ruang dan pembangunan daerah tertinggal sebagai dasar dalam perumusan
rekomendasi kebijakan bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal.
Adapun Keppres NO.4 Tahun 2009 telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang
Perekonornian sebagai Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) yang
bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan penataan ruang nasionaJ.
KERANGKA ACUAN KERJATenaqa Pendukunq Ahli Analis Ekonorni Pernbanqunan BiQilng Penataan Ruanq pada
Keasdepan Penataan Ruang d'ln Pernbanqunan Daerah Tertinqqal
3
D. Kebutuhan Jasa Individual dan Kualifikasi
Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan suatu Tenaga Pendukung AWi Analis
Ekonomi Pembangunan Bidang Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruang dan
C. Ruang Lingkup Pekerjaan
1) Menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan pengembangan
wilayah dan pembangunan daerah tertinggal;
2) Mengumpulkan analisis kebijakan dan menyusun draft rekomendasi te I'kait
pengembangan wilayah dan pembangunan daerah tertinggal;
3) Menyusun bahan sosialisasi kebijakan perencanaan pengembangan wilayah dan
daerah tertinggal;
4) Mengumpulkan data lapangan untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal;
5) Menyusun perencanaan kerangka acuan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan
wilayah dan daerah tertinggal;
6) Menyusun laporan kegiatan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
7) Membantu menyusun analisis terkait penataan ruang untuk penyelesaikan
permasalahan pemanfaatan ruang
8) Membantu penyusunan Indeks Daerah Tertinggal
B.3 Keluaran
Keluaran yang dihasilkan berupa hasil analisa bidang perencanaan pengernbangan
wilayah & daerah tertinggal yang menjadi bagian dari laporan kegiatan bidang penataan ruang
dan pembangunan daerah tertinggal.
5) Tersusunnya perencanaan kerangka acuan pelaksanaan kegiatan bidang
pengernbangan wilayah dan daerah tertinggal;
6) Tersusunnya laporan kegiatan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
7) Tersusunnya analisis terkait penataan ruang untuk penyelesaikan permasalahan
pemanfaatan ruang
8) Tersusunnya Indeks Daerah Tertinggal
KERANGKA ACVAN KERJATenaqa Pendukunq Ahh Analis Ekonomi Pernbanqunan Bidcmg Penataan RU<lng pada
Keasdepan Penataan Ruang dan Pembanqunan Daerah Tertinggal
4
bulan.
E. Durasi/PelaksanaanPekeIjaan
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama 11 (sebelas)
Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi Pembangunan Bidang Penataan Ruang
pada Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal harus memiliki NPWP
sesuai dengan Keppres no. 80 tahun 2003.
b. KualifikasiAdrninistrasi
9. Pemah bekerja pada Instansi di bidang Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah.
dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
8. Diutarnakan memiliki pengalaman kerja di Instansi Pemerintah;
7. Memaharni kebijakan Pembangunan Bidang Penataan Ruang;
6. Mampu bekerja mandiri maupun tim;
3. Merniliki pengalaman kerja minimall tahun;
4. Mampu mengoperasikan seluruh program MSOffice;
5. Memiliki kemarnpuan berbahasa Inggris dengan baik;
L Jurusan 51 Ekonorni Pembangunan;
2. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (P'I'S),
dengan IPKminimal 2.75(skala 400);
a. KualifikasiTeknis
Pembangunan Daerah Tertinggal yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan
hasil kerja. Kualifikasinyaterdiri dari:
KERANGKA ACVAN KERJATenaqa Pendukunq Ahl: Analis Ekonomi Pernbanqunan Bidaog Penataan RU<lOgpada
Keasdepan Penataan Ruang dan Pembanqunan Daerah Tertinqqal
, .
5
.-
Jakarta, Januari 2015Asisten Deputi Penataan Ruang danPembangunan Daerah Tertinggal
F. Pembebanan Biaya
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analis
Ekonomi Pembangunan Bidang Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruang dan
Pembangunan Daerah Tertinggal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara
Kementerian Koordinator BidangPerekonomian Tahun Anggaran 2015.
KERANGKA ACVAN KERJATenaqa Pendukunq Ahli Analis Ekonomi Pembanqunan BidClng Penataan Ruang pada
Keasdepan Penataan Ruanq dan Pernbanqunan Daerah Terti nggClI
. ,
6
Asisten Deputi Penataan Ruang danPembangunan Daerah Tertinggal
TahunAnggaran 2015
Tenaga Pendukung Ahli AnalisKomunikasi Publik Bidang Kebijakan
Penataan Ruangpada
Keasdepan Penataan Ruang danPembangunan Daerah Tertinggal
I(ERANGI<A ACUAN I(ERJA
Kementerian Koordinator BidangPerekonomian
A. PendahuLuan
Pentingnya aspek kewilayahan dalam pembangunan nasional di Indonesia diisyaratkan
dalarn UU No. 17 Tahun 2007 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025 yang mengamanatkan bahwa aspek spasial haruslah diintegrasikan ke
dalam kerangka perencanaan pembangunan, dan juga dalam UU No. 26 Tahun 2007 ten tang
Penataan Ruang yang mengarnanatkan pentingnya integrasi dan keterpaduan antara Rencana
Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang di sernua tingkatan pemerintahan.
Narnun, kegiatan penataan ruang adalah kegiatan yang multi sektor di mana berbagai
kepentingan sektor membutuhkan ruang dalarn skala besar sedangkan ketersediaan ruang
sangat terbatas. Dengan dernikian dalarn proses penataan ruang kerap kali terjadi konflik
pernanfaatan ruang antar sektor. Beberapa konflik tata ruang yang sudah terjadi antara lain:
konflik antara kawasan hutan dengan ijin pertambangan, kawasan hutan dengan lahan
perkebunan, kawasan hutan dengan permukiman transmigrasi, kawasan pertambangan
dengan permukiman transmigrasi, dan lain sebagainya. Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi di bidang penataan
ruang dan pembangunan daerah tertinggal dalam rangka mengurangi terjadinya benturan
benturan kepentingan antar sektor dalam pemanfaatan ruang terse but derni mewujudkan
kelancaran pembangunan yang berkelanjutan.
Penataan Ruang menurut UU 26/2007 adalah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan penyelenggaraan
penataan ruang adalah kegiatan yang rneliputi pengaturan, pernbinaan, pelaksanaan dan
pengawasan penataan ruang. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang
diperlukan pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja
penyelenggaraan penataan ruang.
Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk rneningkatkan kinerja penataan ruang
yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah
melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah
daerah kabupaten/kota, dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan penataan ruang salah
satunya dilaksanakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penataan ruang.
Adapun Keppres NO-4 Tahun 2009 telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian sebagai Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) yang
bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan penataan ruang nasional
KERANGKA ACVAN KERJATen<lg<lPendukunq Ahli Analis Komunikasl Publik Bidang Penataan Ruanq pada
Keasdepan Penataan Ruanq d(ln Pembanqunan Daerah Tertinqqal
2
1) Terdukungnya kelancaran tugas dan fungsi Kedeputian VI dan Asdep Penataan Ruang
dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam hal kornunikasi dan pelayanan publik;
2) Terfasilitasinya kegiatan Kedeputian VI dan Asdep Penataan Ruang dan Pembangunan
Daerah Tertinggal dalam hal desiminasi dokumen sosialisi kebijakan penataan ruang;
3) Terbantunya penyiapan bahan komunikasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi
antar instansi dengan daerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur
dan pengembangan wilayah;
4) Terbantunya kegiatan Asdep Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal
dalam hal yang terkait hubungan baik dalam maupun luar;
5) Terkumpulnya pemberkasan data secara spesifik terkait pelaksanaan kebijakan dan
pemberkasan terkait bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal;
B.2 Sasaran
rekomendasi kebijakan bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal,
perumusandalamdasarruang dan pembangunan daerah tertinggal sebagai
B. Tujuan dan Sasaran
B.1Tujuan
1) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang penataan ruang,
percepatan pembangunan wilayah dan kawasan ekonomi lainnya (FTZ, Kawasan
Industri, Kapet, Koridor Ekonomi).
2) Meningkatkan koordinasi antar sektor/instansi terkait dan lintas wilayah untuk
menghasilkan rekomendasi kebijakan bidang penataan ruang yang terintegrasi dan
mendorong percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
mengakomodasi penyelesaian konflik penataan ruang, seperti misalnya tumpang
tindih kawasan hutan dan kegiatan budi daya lainnya.
3) Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan
meningkatkan kualitas rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan, dan
diacunya rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan.
4) Memastikan berbagai kebijakan bidang penataan ruang dan pembangunan daerah
tertinggal yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.
5) Melakukan pernantauan dan evaluasi terhadap implernentasi kebijakan penataan
KERANGKA ACVAN KERJATenaqa Pendukunq Ahli Analis Komunikasi Publik BiclClngPenataan Ruanq pada
Keasdepan Penataan Ruang dan Pernbanqunan DaerClh Tertinggal
3
C. Ruang Lingkup Pekerjaan
i) Mendukung kelancaran tugas fungsi Kedeputian V1 dan Urusan Penataan Ruang dan
Pernbangunan Daerah Tertinggal dalam hal kornunikasi dan pelayanan publik;
2) Memfasilitasi kegiatan Asdep Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal
dalam hal desirninasi dokumen sosialisi kebijakan penataan ruang;
3) Membantu menyiapkan bahan komunikasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi
antar instansi dengan daerah dalarn rangka percepatan pembangunan infrastruktur
dan pengembangan wilayah;
4) Membantu kegiatan Asdep Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal
dalarn hal yang terkait hubungan baik dalarn maupun luar;
5) Mengumpulkan pemberkasan data secara spesifik terkait pelaksanaan kebijakan dan
pernberkasan terkait bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal;
6) Mengurnpulkan data primer/survey lapangan untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan di
bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal;
7) Menyusun laporan hasil Workshop, Seminar, Perjalanan Dinas, dan makalah-rnakalah
yang dibutuhkan untuk Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah
Tertinggal.
B·3l(eluaran
Keluaran yang dihasilkan berupa hasil Analisa Komunikasi Publik Bidang KebijakanPenataan Ruang yang menjadi bagian dari laporan kegiatan bidang penataan ruang danpembangunan daerah tertinggal.
6) Terkumpulnya data primer/survey lapangan untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan di
bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal;
7) Tersusunnya laporan hasil Workshop, Seminar, Perjalanan Dinas, dan makalah
makalah yang dibutuhkan untuk Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan
Daerah Tertinggal.
KERANGKA ACVAN KERJATenaqa Penc!ukung Ahli Analis Komunlkasi Publik Bic!ang Penataan Ruanq pac!a
Keasdepan Penataan Ruang clan Pembangunan Daerah Terl:inggal
4
bulan.
E. Durasi/Pelaksanaan Peket:jaan
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama II (sebelas)
b. Kualifikasi Administrasi
Tenaga Pendukung Ahli Analis Komunikasi Publik Bidang Kebijakan Penataan Ruang
pada Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal hams memiliki NPWP
sesuai dengan Keppres no. 80 tahun 2003.
1. Wanita;
2. S1Jurusan Komunikasi dan Penyiaran;
3. LuJusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS),dengan IPK minimal 2,75 (skala 4,00);
4. Marnpu mengoperasikan komputer (MS Office);
5. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik:
6. Merniliki kemampuan presentasi yang baik;
7. Mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim;
8. Pernah bekerja pada Instansi di bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan
Pem bangunan Infrastruktu r;
D. Kebutuhan Jasa Individual dan Kualifikasi
Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan seorang Tenaga Pendukung Ahli Analis
Analis Komunikasi Publik Bidang Kebijakan Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruang
dan Pembangunan Daerah TertinggaJ yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan
dan hasil kerja. Kualifikasinya terdiri dari:
a. Kualifikasi Teknis
KERANGKA ACVAN KERJATenaqa Pendukunq Ahli Analts Komunikasi Publik Bidang PenCitaan Ruanq pada
Keasdepan Penataan Ruang dan Pembanqunan Daetah Terl:inggal
5
Asisten Oeputi Penataan Ruang danPembangunan Daerah Tertinggal
[anuari 2015Jakarta,
F. Pembebanan Biaya
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analis
Komunikasi Publik Bidang Kebijakan Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruang dan
Pembangunan Daerah Tertinggal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
KERANGKA ACUAN KERJATel1qga Pendukung Ahli Analis Komunikasi Publik Bidang Penataan Ruang pada
Keasdepan Penataan Ruanq clan Pembanqunan Daerah Tertinggal
, .'
6
top related