Sukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desa
Post on 14-Jun-2015
583 Views
Preview:
Transcript
POTENSI PENYALAHGUNAAN DANA DESA DAN REKOMENDASI
Sukasmanto - IRE
MindSet
Asumsi: Tujuan dan Harapan dari Dana Desa
Risiko (Potensi Penyalahgunaan) Rekomendasi
Tujuan Pengelolaan Dana Desa
“Mewujudkan pemerintah desa yang baik dan bersih tanpa korupsi”
Trade off: Diskresi Keuangan Desa dan Potensi Penyalahgunaan Dana Desa (Risiko)
• Bagaimana mewujudkan kemandirian desa dengan alokasi APBN untuk desa (Dana Desa) dengan TIDAK……….• Mengabaikan potensi penyalahgunaan Dana Desa (risiko)• Menjadikan desa menjadi objek pembangunan• Melakukan sentralisasi program pembangunan desa.• Menegasikan perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) sebagai
pedoman implementasi dana desa.• Menggeneralisir bahwa pemerintah desa tidak mampu mengelola
dana desa dan akan banyak yang terjerat kasus korupsi?
• Bagaimana rumusan MITIGASI pencegahan penyalahgunaan dana desa.
Bukti Desa Mampu Mengelola Keuangan
Contoh……
Sumber: Hasil Riset IRE dan ACCESS
• Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa di Kabupaten Beltim, dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) 2014 tetap sama seperti tahun anggaran 2013, lanjutan dari program Rp 1 miliar setiap desa.
• Dana ADD ini bersumber dari APBD Kabupaten Beltim tahun anggaran 2014, dengan jumlah sekitar Rp 28 miliar untuk 39 desa. Ada rencana penambahan dalam anggaran APBD perubahan 2014.
• Bangka Pos, Selasa, 11 Maret 2014
Asumsi/Prasyarat/Tujuan• Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga
perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
• Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
• Pasal 4 UU No.6 Tahun 2014
a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
SKEMA SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA PASCA UU NO. 6 TAHUN 2014
ProvinsiDana Perimbangan
Ban
tuan
Keu
angan
Pembangunan Desa
Kabupaten/Kota
1. ADD2. Bagian dari hasil pajak
daerah dan retribusi daerah Kab/Kota
3. Bantuan keuangan
Pro
gra
m K
/L
Dana Transfer ke Daerah KL
KEUANGAN DESA
Alokasi APBN ke Desa (10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap
Penyelenggaraan Pemerintahan
Hibah
Hib
ah Desa
PADes
Lainnya
pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan
SKEMA SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
• Pendapatan Asli Desa (PAD)
• Alokasi APBN = 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top secara bertahap)
• Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
• Alokasi Dana Desa (ADD) = 10% dari DAU + DBH
• Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
• Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
• lain-lain pendapatan Desa yang sah
• Alokasi APBN ke Desa 10% dari bagian dari Pajak & Retribusi
Alokasi APBN
• Yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
• Dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:
• jumlah penduduk,
• angka kemiskinan,
• luas wilayah, dan
• tingkat kesulitan geografis
• Tujuan: dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.
TAHUN 2013 Transfer ke Daerah (TD) tahun 2013 =
528,6 T Alokasi APBN = 10% x TD = 10% x 528,6
T
Alokasi APBN = 52,86 T Jumlah Desa (Permendagri 18 tahun 2013)
= 72.944 Rata-rata Pendapatan Desa dari Alokasi
APBN on top dari Dana Transfer Daerah = Alokasi APBN : Jumlah Desa
= 52,86 T/72.944 = Rp 724.665.496.
Simulasi Pendapatan Desa dari Alokasi APBN(Berdasarkan APBN Tahun 2013 dan Tahun 2014)
TAHUN 2014
Transfer ke Daerah tahun 2014 = 592,5 T
Alokasi APBN = 10% x TD = 10% x 592,5 T
Alokasi APBN = 59,25 T Jumlah Desa (Permendagri 18 tahun
2013) = 72.944 Rata-rata Pendapatan Desa dari APBN
on top dari Dana Transfer ke Daerah = Alokasi APBN : Jumlah Desa
= 59,25 T : 72.944 = Rp 812.404.036
Total pendapatan Desa dari Alokasi APBN =
Rp 724.665.496
Total pendapatan Desa dari Alokasi APBN =
Rp 812.404.036
TAHUN 2013 Transfer ke Daerah tahun 2013 = 528,6 T DAU + DBH = 412 T ADD = 10% x (DAU + DBH)
= 10% x 412 T = 41,2 T Jumlah Desa (Permendagri 18 tahun 2013)
= 72.944 Rata-rata Pendapatan Desa dari ADD =
ADD : Jumlah Desa
= 41, 2 T : 72.944 = Rp 564,816,846.
• Perlu ditetapkan sanksi bagi daerah kabupaten/kota yang belum mengalokasikan ADD sesuai dengan prosentasi yang ditetapkan dalam UU Desa.
Simulasi Pendapatan Desa dari Alokasi Dana Desa (ADD)(Berdasarkan APBN Tahun 2013 dan Tahun 2014)
TAHUN 2014
Transfer ke Daerah tahun 2014 = 592,5 T
DAU + DBH = 454,9 T ADD = 10% x (DAU + DBH)
= 10% x 454,9 T = 45,49 T Jumlah Desa (Permendagri 18 tahun
2013) = 72.944 Rata-rata Pendapatan Desa dari ADD =
ADD : Jumlah Desa
= 45,49, 2 T : 72.944 = Rp 623.629.955.
Total pendapatan Desa dari ADD = Rp 564,816,846
Total pendapatan Desa dari ADD= Rp 623.629.955
TAHUN 2013 Transfer ke Daerah tahun 2013 =
528,6 T DAU + DBH = 412 T Total Pendapatan = Alokasi APBN +
ADD Total pendapatan Desa dari Alokasi
APBN = Rp 724.665.496 Total pendapatan Desa dari ADD =
Rp 564,816,846
Simulasi Pendapatan Desa yang Bersumber dari APBN(Berdasarkan APBN Tahun 2013 dan Tahun 2014)
TAHUN 2014 Transfer ke Daerah tahun 2014 =
592,5 T DAU + DBH = 454,9 T Total Pendapatan = Alokasi APBN +
ADD Total pendapatan Desa dari Alokasi
APBN = Rp Rp 812.404.036 Total pendapatan Desa dari ADD =
Rp 623.629.955
Total pendapatan Desa yang bersumber dari APBNRp 1.290.990.349
Total pendapatan Desa yang bersumber dari APBNRp 1.436.033.121
PP No. 90 TAHUN 2010 TENTANGPENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
(Pasal 13)
LamaBagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN)
1. Kebutuhan Pemerintah Pusat 2. Transfer kepada daerah
DAU
DAK
DBH
Baru (Skema yang mungkin)Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN)
1. Kebutuhan Pemerintah Pusat 2. Transfer kepada daerah dan Desa
DAU
DAK
DBH
+++ Cadangan Dana Desa
Posisi Dana Desa dalam Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dialokasikan melalui Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (Chief Financial Officer)
1. Kebutuhan Pemerintah Pusat
2. Transfer kepada daerah dan Desa
++ Cadangan Dana Desa
Bagian anggaran kementerian negara/lembaga (BA K/L) dengan Menteri/Pimpinan lembaga selaku
Pengguna Anggaran (Chief Operational Officer)
10% On top Dana Transfer dari konsolidasi BA K/L ke desa
?
Dana Transfer ke Daerah Belanja Pusat K/L Berbasis Desa
Dana Desa (earmarked)
o Pemberdayaan Masyarakat Desao Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakato Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
dan Sarana Pertanian,o Dst.
Kewenangan Desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18) yang terkait dengan (Pasal 19):a. kewenangan berdasarkan hak asal usulb. kewenangan lokal berskala desa.
o Pengentasan kemiskinan/ pemberdayaan masyarakat (PNPM)
o Bantuan Operasional Kesehatano Infrastruktur Desa, Pertanian
UU No.6 Thn 2014:Implikasi Khusus kpd Realokasi Belanja Pusat
Sumber: DJPK-Kemenkeu (2014)
Bagaimana Dengan Aset Desa?
• KEKAYAAN DESA (Barang Milik Desa)• Dikelola;• Ditatausahakan;• Bukti Kepemilikan;• Menuntaskan amanat UU No. 6 Tahun 2014; BAB XV
Ketentuan Peralihan; Pasal 116: • Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang
ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa.
Apakah Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Termasuk Ruang Lingkup Perpres 54/2010 Jo. Perpres
70/2012 ?
KESIAPAN PEMDA DAN PEMDESMENYAMBUT DAD
Regulasi
Peraturan Pemerintah
Perda, Perbup.
Kelembagaan
Provinsi: Biro Pemerintahan, Setda, BPMPD, BPKD, Inspektorat
Kabupaten/Kota: Bag. Pem. Setda, BPMPD, BPKD, Inspektorat
Keuangan Daerah
Administrasi (Belanja, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban);
Kualitas Perencanaan Desa;
Pengelola Keuangan dan Kekayaan (Aset) Desa
Risiko (Potensi Penyalahgunaan) Dana Desa
Potensi Penyalahgunaan Dana Desa
• Dipengaruhi oleh:• Bagaimana Peraturan turunan dari UU No. 6 / 2014
• Transfer dana desa dari APBN ke Desa• Pengelolaan keuangan dan aset desa
• Tingkat Diskresi Keuangan Desa (Kemandirian)• Diskresi keuangan tinggi potensi penyalahgunaan (risiko) tinggi• Diskresi keuangan rendah potensi penyalahgunaan (risiko)
• Kualitas SDM di pemerintah desa• Kualitas SDM Tinggi potensi penyalahgunaan (risiko) rendah• Kualitas SDM rendah potensi penyalahgunaan (risiko) tinggi
• Pembinaan dan pengawasan
Penyalahgunaan Dana Desa
• Di tingkat:• Di Tingkat Pusat• Di Tingkat Daerah• Di Tingkat Desa
• Di tahap:• Transfer dana desa dari Pusat ke daerah• Transfer dana dari Kab./Kota ke Desa• Implementasi di desa• Pelaporan dan pertanggungjawaban
Jenis Penyalahgunaan• Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme)
• Tidak sesuai rencana tidak jelas peruntukannya / tidak sesuai spesifikasi
• Tidak sesuai Pedoman, Juklak, juknis khususnya pengadaan barang dan jasa
• Pengadministrasian laporan keuangan: Mar-kup dan mark-down, double counting
• Pengurangan alokasi Dana Desa, misalnya, dana desa dijadikan “pundi-pundi” kepala
desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi
• Tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan
• Penyelewengan aset desa: Penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa (Bengkok);
Penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya, untuk perumahan
bisnis properti; Penyalahgunaan Dana Hasil Pelepasan TKD
Penyebab Penyalahgunaan Dana Desa
• Potensi Penyalahgunaan Dana Desa jika hal-hal dibawah ini belum kuatnya:
• Mekanisme koordinasi dan pengawasan
• Sistem pengelolaan keuangan
• Kualitas SDM masih rendah dan belum merata
• Motif kepentingan politik tertentu
• Sistem perencanaan di pusat, daerah, dan desa.
• Sistem pengadaan dan pengelolaan aset di desa
• Bimbingan teknis dan pendampingan
• Penerapan prinsip kehati-hatian
• Sistem sanksi administrasi dan hukum
• Fungsi kontrol di desa (BPD dan masyarakat)
Modus Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa
• Beban sosial kemasyarakatan kepala desa (kepala desa sering terkondisikan ujung tombak dan lebih ujung tombok).
• Elektabilitas yang bagus, namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi.
• Kepentingan politik posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di desa.
• Political power dari elit desa Urusan pemerintahan, penganggaran, dan keuangan hanyalah milik elit desa kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa
(extraordinary crime)
Objek yang Dikorupsi di Desa
• Alokasi Dana Desa (ADD)
• Tanah Kas Desa (TKD) dan aset desa lainnya
• Program Sertifikasi Massal
• Dana Sosial atau Bantuan dari Provinsi, Kabupaten
• Dana Infrastruktur (irigasi, jalan).
• +++ Dana Desa dari APBN
Rekomendasi
Mengurangi risiko (potensi penyalahgunaan dana desa) tanpa mengorbankan amanat dari UU No. 6 Tahun 2014 yaitu kemandirian desa
Konsep pemberantasan korupsi harus menyeluruh. Mulai dari rakyat sampai pemegang kekuasaan, pengambil kebijakan harus bertekad bulat memberantas korupsi.
Rekomendasi1. Penyusunan PP yang didahului kajian yang cermat dan mendalam untuk menghindarkan
pemerintah desa dari jebakan korupsi dalam pengelolaan dana desa. • Aspek desentralisasi fiskal: transfer APBN ke Desa RPP tentang Dana DesaLead
agency: DJPK.• Aspek Penyelenggaraan: perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan desa bagian dalam RPP Penyelenggaraan Desa Lead agency: DJPMD.• Peraturan turunan untuk pengadaan barang dan jasa di desa• Jika diperlukan Permendagri dan Perda
2. PP yang merujuk pada:• UU No. 17/2013 tentang Keuangan Negara, • UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, • UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Kuangan (BPK), serta• UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
3. Persiapan implementasi: • Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan
(RPJMDes dan RKPDesa) oleh pemerintah pusat dan/ daerah serta OMS.• Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan
aset desa oleh pemerintah pusat dan/ daerah serta OMS.• Penyusunan Sistem keuangan desa• Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang layak dan
akuntanbel.• Penyusunan model pendampingan [Kab: BPMPD, BPKAD, Bappeda; Desa:
Pemdes, BPD, Musdes];
4. Pengawasan dan Monev• Pengembangan sistem pengawasan: auditor (BPK) dan Inspektorat
kabupaten (Pengawasan)• Pengembangan sitem Monitoring dan Evaluasi• Mengoptimalkan BPD dalam fungsi pengawasan internal pada pengelolaan
keuangan pemerintah desa.
top related