Transcript
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini merupakan revisi dari
statuta Universitas Muhammadiyah Sebelumnya pada tahun 2012. Revisi tahun
2019 ini terutama berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 12
Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun
2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012
tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Ketentuan Majelis Pendidikan
Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang
Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012
tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah melihat perkembangan Universitas
Muhammadiyah Bengkulu maka dipandang perlu mengadakan perubahan dan
penyesuaian Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Dengan revisi ini maka Statuta yang lama dinyatakan tidak berlaku.
Majelis Pendidikan Tinggi Litbang
Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
Prof. Dr. Lincolin Arsyad. M.Sc, Ph.D
Ketua
Bengkulu, September 2019
Universitas Muhammadiyah Bengkulu,
Dr. Sakroni, M.Pd.
Rektor
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi
Muqaddimah
BAB 1 Ketentuan Umum ......................................................................
BAB II Visi, Misi, dan Tujuan ..............................................................
BAB III Identitas .....................................................................................
BAB IV Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi .........................................
BAB V Kode Etik, Penghargaan, dan Sanksi ........................................
BAB VI Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan ....................................................................
BAB VII Gelar, Sebutan Lulusan, dan Penghargaan ................................
BAB VIII Tata Kelola Perguruan Tinggi ...................................................
BAB IX Dosen dan Tenaga Kependidikan .............................................
BAB X Mahasiswa dan Alumni .............................................................
BAB XI Kerjasama ..................................................................................
BAB XII Sarana dan Prasarana .................................................................
BAB XIII Keuangan dan Kekayaan ...........................................................
BAB XIV Sistem Penjaminan Mutu Internal .............................................
BAB XV Ketentuan Peralihan ..................................................................
BAB XVI Ketentuan Penutup ....................................................................
MUQADDIMAH
Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi dibawah naungan Persyarikatan
Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Bengkulu senantiasa bergerak
mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta dinamsiasi
kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Perkembangan IPTEKS harus
disesuaikan dengan telaah kurikulum secara kontinyu berkesinambungan, dan
perkembangan tata kelolanya harus disesuaikan dengan kebijakan politik pemerintah
yang terus bergerak menyesuaikan arus global yang tidak lagi bisa dicegah. Seiring
dengan perkembangan global dan tuntutan masyarakat untuk dinamis inilah
berbagai macam kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum, tata kelola,
manajemen keuangan dan manajemen SDM harus menjadi prioritas. Universitas
Muhammadiyah Bengkulu harus senantiasa menempatkan diri menjadi bagian dari
dinamisasi tersebut, untuk tetap eksis mengambil peran strategis turut mencerdaskan
kehidupan bangsa. Sebuah keharusan yang harus disikapi dengan prinsip dan
perilaku akademik yang dinamis pula, berikut berbagai instrumen pendukungnya.
Secara organisatoris, pengelolaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu
dibawah kendali Pimpinan Pusat Muhammadiyah Melalui Majlis Pendidikan
Tinggi, Penelitian dan Pengembangan. Oleh karena itu, berbagai aturan
pengelolaan perguruan tinggi diterbitkan baik oleh Pimpinan Pusat
Muhammadiyah maupun oleh Majlis Diktilitbang sebagai pedoman mengelola
Perguruan Tinggi sebagai amal usaha Muhammadiyah, dengan tetap menjadikan
kebijakan dan peraturan pemerintah sebagai dasar dalam menyusun pedoman
tersebut. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasional dan Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi menjadi acuan. Beradasarkan kedua UU inilah secara internal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan Surat Nomor.178/KET/I.3/D/2012
tentang Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Majelis Dikti
Litbang), dan selanjutnya Majelis Diktilitbang menyusun Pedoman Pengelolaan
Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam pedoman PP Muhammadiyah
Nomor.02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Dalam
rangka menyusaikan berbagai aturan oerundangan maupun kebijakan Pimmpinan
Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang tentang pedoman pengelolaan
perguruan tinggi Muhammadiyah, maka penting bagi Universitas Muhammadiyah
Bengkulu untuk menyesuaikan guna kepentingan penyelarasan tata kelola
kehidupan kampus secara sinergis antara kebijakan pemerintah, kebijakan
Pimpinan Pusat Muhamamdiyah melalui Majelis Diktilitbang dengan tata kelola di
internal Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dengan melakukan perubahan serta
penyusaian Statuta.
STATUTA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
TAHUN 2019
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Perguruan Tinggi Muhammadiyah selanjutnya disebut PTM adalah amal
usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi
nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-
fisiologis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk
kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai
tujuannya sebagai gerakan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar, tajdid yang
berkemajuan.
2. PTM dalam bentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi,
Politeknik, dan Diploma merupakan lembaga pendidikan tinggi untuk
menyiapkan sumberdaya manusia terdidik yang berakhlak mulia dan mampu
menangani berbagai bidang pekerjaan dan pengabdian secara cerdas dan
profesional, menyiapkan pemimpin masa depan Persyarikatan dan Bangsa,
dan membangun peradaban masa depan.
3. PTM mempunyai ikatan ideologis, struktural, fungsional, dan kultural dengan
misi Persyarikatan Muhammadiyah.
4. PTM berfungsi sebagai center of excellence within the region (uswah
hasanah, pusat keunggulan) di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian
pada masyarakat serta sebagai driving force (kekuatan penggerak) gerakan
dakwah amar ma’ruf nahi mungkar, tajdid Muhammadiyah yang
berkemajuan untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
5. PTM berbasis pada masyarakat, bersinergi dengan perjuangan umat, dan
merupakan investasi strategis sumberdaya manusia seutuhnya yang memberi
inspirasi dan kontribusi dalam mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan
bangsa.
6. PTM diselenggarakan berdasarkan peraturan Persyarikatan Muhammadiyah
dan peraturan perundangan pemerintah tentang pendidikan tinggi.
7. PTM diselenggarakan dengan prinsip terbuka, mandiri, akuntable dan tidak
terikat dengan pihak manapun.
8. Kerjasama yang dilakukan dan bantuan yang diterima bersifat saling
menguntungkan dan tidak mengikat.
Pasal 2
1. Universitas Muhammadiyah Bengkulu disingkat UMB adalah satuan
pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di lingkungan
Persyarikatan Muhammadiyah yang bertugas menyelenggarakan pembinaan
ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT, pendidikan pengajaran,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menurut tuntunan Islam.
2. Pemerintah adalah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Kementerian lain atau pimpinan lembaga negara adalah Pejabat yang
bertanggungjawab atas penyelenggaraan satuan Pendidikan Tinggi, Penelitian
dan Pengembangan di luar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi dan Kementerian Agama.
4. Pimpinan Persyarikatan adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang
selanjutnya disebut Pimpinan Pusat.
5. Majelis adalah Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan
sebagai Unsur Pembantu Pimpinan Pusat di bidang pendidikan tinggi.
6. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah adalah Pimpinan Persyarikatan dalam satu
provinsi yang memimpin Persyarikatan serta menjalankan kebijakan Pimpinan
Pusat di wilayahnya, dalam hal ini Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
Bengkulu.
7. Badan Pembina Harian disingkat BPH adalah badan yang dibentuk oleh dan
bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk
melaksanakan tugas memberi arah dan pertimbangan kepada Rektor
Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam pengelolaan Universitas
Muhammadiyah Bengkulu.
8. Rektor adalah pimpinan Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang
berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Universitas
Muhammadiyah Bengkulu.
9. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada
Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
10. Warga Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah civitas akademika dan
karyawan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
11. Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah seseorang yang
berdasarkan keahlian dan pendidikannya diangkat oleh Persyarikatan
Muhammadiyah dan/atau pemerintah RI dengan tugas utama Pendidikan
pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
12. Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi pada Universitas
Muhammadiyah Bengkulu yang diangkat oleh Persyarikatan Muhammadiyah
dan/atau pemerintah RI dengan tugas pelayanan administrasi.
13. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah peserta didik yang
terdaftar secara sah dan belajar pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
14. Alumni Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah seseorang yang telah
menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang
dibuktikan dengan surat tanda bukti kelulusan yang sah.
15. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan Tinggi yang diarahkan utamanya
pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta
pengembangannya.
16. Pendidikan profesional adalah Pendidikan Tinggi yang diutamakan pada
kesiapan dan penerapan keahlian tertentu.
17. Pendidikan vokasional adalah Pendidikan Tinggi yang diutamakan pada
kesiapan dan penerapan vokasi tertentu.
18. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai
acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan
kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Muhammadiyah
Bengkulu, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan
peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku
di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan baik mengenai tujuan,
isi dan bahan kajian serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tinggi.
20. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas
akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan
pengembagan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni secara
bertanggungjawab dan mandiri.
21. Kebebasan mimbar Akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang
memungkinkan civitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat secara
bebas di Universitas Muhammadiyah Bengkulu sesuai dengan morma dan
kaidah keilmuan.
22. Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah tugas utama
Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang terdiri atas pendidikan,
penelitian, pengabdian masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
23. Otonomi keilmuan adalah kewenangan civitas atau lembaga untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan tertentu secara mandiri sesuai dengan
kaidah-kaidah yang berlaku dalam bidang ilmu tersebut.
24. Otonomi Pengelolaan adalah kewenangan Universitas Muhammadiyah
Bengkulu untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan di Universitas
Muhammadiyah Bengkulu sesuai dengan fungsi dan tujuan secara mandiri.
25. Pola ilmiah pokok adalah arah kebijakan dan strategi pengembangan yang
dimanifestasikan dalam seluruh aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni sehingga menjadi unggulan dan karakteristik pembeda
antara UMB dengan perguruan tinggi lainnya.
BAB II
AZAS, VISI, MISI DAN TUJUAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
Azas
Pasal 3
Universitas Muhammadiyah Bengkulu berazaskan Islam yang bersumber pada Al-
Qur’an dan As-Sunnah.
Visi
Pasal 4
Visi Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah menjadi perguruan tinggi
terdepan dalam IPTEKS dan peradaban kampus yang Islami pada tahun 2028.
Misi
Pasal 5
Misi Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah :
1. Melaksanakan Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang
terdiri atas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan secara kompetitif dan sustainble.
2. Menciptakan iklim akademis yang islami sebagai pelopor pembaharuan
(Gerakan tajdid) amar ma’ruf nahi munhkar.
3. Meningkatkan kualitas civitas akademika Universitas Muhammadiyah
Bengkulu.
4. Meningkatkan kompetensi lulusan Universitas Muhammadiyah Bengkulu
melalui program-program akademik yang strategis dan komprehensif.
Tujuan
Pasal 6
Tujuan Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah :
1. Terwujudnya Universitas yang unggul dalam bidang IPTEK.
2. Menghasilkan kepribadian Islam, berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada
Allah SWT, berakhlaq mulia, memiliki kemampuan akademik, profesional
terampil dan inovatif serta mampu mengembangkan dan menerapkan IPTEKS.
3. Terciptanya karya kreatif dan inovatif dalam pengembangan IPTEKS yang
berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan nasional dan
memperbaiki kesejahteraan ummat.
4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka
mengaplikasikan IPTEKS.
5. Terwujudnya hubungan antar civitas akademika yang harmonis, kondusif dan
islami.
6. Terwujudnya pendidikan dan keterampilan tenaga edukatif dan administrasi
dalam rangka membarikan pelayanan yang prima.
7. Terciptanya Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai lembaga
Pendidikan Tinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat dan tantangan
pembangunan yang berubah dengan cepat baik secara nasional maupun global.
8. Terselenggaranya program akademik dan profesional, sesuai dengan tuntutan
dunia kerja dan dunia usaha (link dan match).
9. Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai kekuatan moral
dalam masyarakat Indonesia yang madani.
BAB III
IDENTITAS
Nama dan Tempat Kedudukan Penyelenggara
Pasal 7
1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah
1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan pendiri, pemilik, dan
penyelenggara PTM.
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan kebijakan penyelenggaraan
PTM.
3. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Berkedudukan di Yogyakarta
2. Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan
1. Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan membantu
Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan PTM.
2. Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan menetapkan
Ketentuan tentang pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
dalam penyelenggaraan PTM.
3. Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta.
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
a. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dalam hal ini Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Bengkulu melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah dalam penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah
Bengkulu.
b. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu berkedudukan di Provinsi
Bengkulu
4. Badan Pembina Harian
1. Badan Pembina Harian (BPH) dibentuk oleh dan bertanggung jawab
kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Badan Pembina Harian berfungsi mewakili Pimpinan Pusat
Muhammadiyah di Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
Nama dan Tempat Kedudukan Perguruan Tinggi
Pasal 8
1. Perguruan Tinggi ini bernama Universitas Muhammadiyah Bengkulu
disingkat UM BENGKULU yang berkedudukan di Kota Bengkulu Provinsi
Bengkulu.
2. Universitas Muhammadiyah Bengkulu didirikan tanggal 20 Juni 1991 dengan
SK. Mendikbud nomor : 0367/O/1991 tentang perubahan bentuk STKIP
Muhammadiyah Bengkulu yang didirikan pada tanggal 29 Desember 1970
dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan
dan Pengajaran dan Kebudayaan Nomor : E-1/180/1970.
Lambang dan Logo
Pasal 9
1. Lambang Universitas Muhammadiyah Bengkulu mengambil unsur-unsur
lambang Persyarikatan Muhammadiyah seperti termuat dalam Anggaran
Rumah Tangga Muhammdiyah.
2. Arti lambang Universitas Muhammadiyah Bengkulu:
a. Warna hijau yang menjadi warna dasar melambangkan kedamaian, kuning
melambangkan kesejahteraan dan putih melambangkan kesucian dan
keikhlasan
b. Segi lima teratai, bermakna:
1) Pelaksanaan rukun Islam;
2) Kewajiban shalat lima waktu; dan
3) Pengamalan Pancasila.
c. Dua garis bingkai, bermakna:
1) Kelima sudut menonjol keluar dan kelima sudut lekuk kedalam secara
serasi dan seimbang mengingatkan pemenuhan tuntutan
kesinambungan antara menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan
memperdalam keimanan; dan
2) Jumlah tonjolan dan lekukan yang ditemukan pada bingkai (garis tebal
dan tipis) berjumlah 20, mengingatkan sifat keagungan Allah SWT.
3) Lukisan padi dan kapas terdiri dari 19 dan 12 tangkai gabungan,
keduanya menunjukkan tahun berdirinya Persyarikatan
Muhammadiyah di Indonesia yang juga berarti lambang kemakmuran
dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.
d. Matahari yang diapit dua kalimat syahadat yang bersinar kesegenap
penjuru, bermakna:
1) Merupakan lambang persyarikatan Muhammadiyah; dan
2) Meningkatkan keharusan pengembangan dunia dan ilmu pengetahuan
sebagai amal usaha Muhammadiyah yang mengutamakan tujuan akhir
ilmu pengetahuan, harus mendatangkan manfaat bagi seluruh umat,
karena Allah SWT semata.
e. Padi dan kapas, bermakna:
Mengingatkan kerja Muhammadiyah dalam amal usahanya selalu menuju
terwujudnya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.
Bendera
Pasal 10
1. Bendera Universitas Muhammadiyah Bengkulu berukuran 100 cm x 150 cm
di tengahnya terletak lambang Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan
warna dasar hijau dan warna grafis kuning.
2. Bendera Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, terdiri
dari:
a. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berukuran 100 cm x 150
cm di tengahnya terletak lambang Universitas Muhammadiyah Bengkulu
dengan warna dasar merah dan warna grafis kuning;
b. Bendera Fakultas Ekonomi berukuran 100 cm x 150 cm di tengahnya
terletak lambang Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan warna
dasar kuning dan warna grafis biru;
c. Bendera Fakultas Pertanian berukuran 100 cm x 150 cm di tengahnya
terletak lambang Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan warna
dasar hijau muda dan warna grafis kuning;
d. Bendera Fakultas Agama Islam berukuran 100 cm x 150 cm di tengahnya
terletak lambang Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan warna
dasar putih dan warna grafis biru;
e. Bendera Fakultas Ilmu Kesehatan berukuran 100 cm x 150 cm di
tengahnya terletak lambang Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan
warna dasar ungu dan warna grafis kuning;
f. Bendera Fakultas Teknik berukuran 100 cm x 150 cm di tengahnya
terletak lambang Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan warna
dasar silver dan warna grafis kuning;
g. Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berukuran 100 cm x 150 cm
di tengahnya terletak lambang Universitas Muhammadiyah Bengkulu
dengan warna dasar orange dan warna grafis biru.
h. Bendera Fakultas Hukum berukuran 100 cm x 150 cm di tengahnya
terletak lambang Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan warna
dasar merah hati dan warna grafis biru.
i. Bendera Pascasarjana berukuran 100 cm x 150 cm di tengahnya terletak
lambang Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan warna dasar biru
laut dan warna grafis biru tua.
Hymne
Pasal 11
Hymne Universitas Muhammadiyah Bengkulu bernama Hymne Universitas
Muhammadiyah Bengkulu. Syairnya adalah sebagai berikut :
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Universitas bernafaskan Islam
Namamu sungguh harum serta mulia
Berguna di seluruh wilayah Nusantara
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Tugas terbentang menghadang dihadapanmu
Ciptakan insan berilmu dan bertaqwa
Melahirkan kader yang taat pada Allah
Dalam derap langkah kemajuan zaman
Dalam anggunnya ilmu dan teknologi
Kau tetap berlandaskan Pancasila
Berjasa bagi nusa, bangsa dan agama
Mars
Pasal 12
Mars Universitas Muhammadiyah Bengkulu bernama Mars Universitas
Muhammadiyah Bengkulu, syairnya adalah:
Dengar-dengarlah suara derap yang mantap
Langkah kami yang tegap putra-putri utama
Tegakkan selalu ilmu amal dan budi
Citra Universitas Muhammadiyah
Capai bintang di langit meraih cita-cita
Namun kami tak lupa
Bumi tempat berpijak
Citra keteladanan cinta kebersamaan
Lakukan kesungguhan menuju masa depan
Citaku cintamu berbaur dalam
Jaya dan sejahtera Indonesia negeriku
Toga dan Selempang
Pasal 13
1. Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan,
Guru Besar dan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Toga jabatan digunakan pada upacara-upacara akademik seperti upacara Dies
natalis, Penerimaan Mahasiswa Baru, Wisuda, Pengukuhan Guru Besar,
Promosi Doktor/Doktor Kehormatan.
3. Bentuk busana dasar, kelengkapan toga jabatan (topi jabatan, kalung jabatan,
atribut pengenal) diatur tersendiri oleh senat Universitas Muhammadiyah
Bengkulu.
4. Toga wisudawan adalah jubah yang dikenakan oleh lulusan Universitas
Muhammadiyah Bengkulu pada acara wisuda.
5. Bentuk dan jenis, serta kelengkapan toga wisudawan diatur tersendiri oleh
senat Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Sedangkan warna disesuaikan
dengan warna bendera fakultas.
Pola Ilmiah Pokok
Pasal 14
1. Pola Ilmiah Pokok Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah aktualisasi
ajaran Islam dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni,
sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Pengertian pola ilmiah pokok Universitas Muhammadiyah Bengkulu dapat
dijabarkan oleh unsur-unsur pelaksana akademik.
BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI
Jenis dan Bentuk
Pasal 15
1. Bentuk Perguruan Tinggi adalah Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang
terdiri atas program-program pendidikan akademik sejumlah disiplin ilmu dan
atau profesi yang bernaung di bawah fakultas-fakultas terkait.
2. Program pendidikan : jenjang-jenjang pendidikan yang diselenggarakan
Universitas Muhammadiyah Bengkulu meliputi program-program pendidikan
akademik (program sarjana dan pascasarjana) dan pendidikan profesi serta
vokasi.
Caturdharma Perguruan Tinggi
Pasal 16
1. Pendidikan dan Pengajaran
a. Pendidikan di Univeritas Muhammadiyah Bengkulu terdiri atas
pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan vokasi yang bertujuan
untuk menghasilkan manusia terdidik menjadi anggota masyarakat yang
memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan,
mengembangan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni.
b. Pelaksanaan pendidikan dikembangkan dengan menggunakan metode-
metode tertentu yang mengedepankan kemampuan belajar mandiri.
2. Penelitian
a. Program penelitian Universitas Muhammadiyah Bengkulu
diselenggarakan dalam jenis-jenis penelitian murni, penelitian terapan
untuk menunjang pengembangan institusi serta mendukung kemajuan
masyarakat.
b. Penelitian dilaksanakan di tingkat Universitas Muhammadiyah Bengkulu
dan atau antar program studi yang dikoordinasikan oleh unit tertentu.
3. Pengabdian kepada Masyarakat
a. Program Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka ikut meningkatkan
kecerdasan dan keterampilan masyarakat, membina keswadayaan dan
kemandirian masyarakat serta aktif meningkatkan kesadaran dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memelihara nilai-nilai
kejuangan bangsa.
b. Kegiatan-kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah
Bengkulu.
4. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
a. Penyelenggaraan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Universitas
Muhammadiyah Bengkulu dalam rangka penanaman sikap kepada
mahasiswa: sikap religius, sikap moderat, bersikap kritis terbuka dalam
memandang perbedaan, sikap cerdas dan berilmu, sikap mandiri dan
mampu bekerjasama.
b. Penyelenggaraan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Universitas
Muhammadiyah Bengkulu merupakan kegiatan dalam upaya
menghasilkan manusia terdidik sebagai pelopor pembaharuan (Tajdid)
Amar Ma’ruf Nahi Munkar.
c. Penyelenggaraan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dikelola oleh Wakil
Rektor Bidang Kemahasiswaan, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
bersama Badan Pengkajian dan Pengamalan Islam (BP2I).
Pendidikan dan Pengajaran
Pasal 17
1. Kalender akademik
a. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang
disusun secara rinci setiap semester. Kalender akademik Universitas
Muhammadiyah Bengkulu disusun oleh Kepala Biro Administrasi
Akademik sebagai dasar penyusunan kalender akademik di fakultas dan
jadwal kegiatan akademik oleh program studi.
b. Tujuan kalender akademik adalah sebagai pedoman bagi seluruh civitas
akademik perguruan tinggi dalam menjadwalkan semua kegiatan
akademik selama 1 (satu) tahun akademik, sehingga seluruh kegiatan
dapat terlaksana sesuai dengan rencana.
2. Penerimaan Mahasiswa
a. Universitas Muhammadiyah Bengkulu mengatur dan menyelenggarakan
seleksi penerimaan mahasiswa baru.
b. Penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Bengkulu
diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku,
ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dilakukan
dengan tetap memperhatikan kekhususan Universitas Muhammadiyah
Bengkulu.
c. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Bengkulu.
3. Kurikulum
a. Penyelenggaraan pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu
dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum dengan
mengacu pada standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
dan sistem pendidikan Muhammadiyah.
b. Kurikulum di Universitas Muhammadiyah Bengkulu dikembangkan oleh
setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan
intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan dengan mengacu pada Standar
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan ketentuan
perundang-undangan lain yang terkait.
c. Universitas Muhammadiyah Bengkulu memiliki ciri khas kurikulum Al-
Islam dan Kemuhammadiyah yang diatur lebih lanjut dengan Ketentuan
Majelis Pendidikan Tinggi.
d. Ketentuan mengenai implementasi kurikulum pendidikan yang berlaku di
Universitas Muhammadiyah Bengkulu diatur dalam surat keputusan
Rektor.
4. Cara Penyelenggaraan Perkuliahan
a. Administrasi Akademik
1) Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan
menerapkan sistem kredit semester.
2) Dalam sistem kredit semester, mahasiswa harus dibimbing oleh
seorang dosen pembimbing akademik.
b. Tahun Akademik
1) Tahun akademik pengelenggaraan pendidikan ditetapkan sesuai
peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan waktu penerimaan
mahasiswa baru.
2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing
terdiri atas 16-18 minggu.
3) Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam butir (1), dan (2)
ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
c. Masa studi atau waktu tempuh setiap program dan jenjang pendidikan
(diploma/D-III, sarjana/S-1, pascasarjana/S-2 dan S-3, serta profesi diatur
dalam peraturan tersendiri setelah mendapat pertimbangan senat
akademik.
5. Beban Studi
Beban studi untuk menyelesaikan setiap program, jenjang studi diatur sesuai
dengan ketentuan pada peraturan yang berlaku:
a. Program Diploma (D-III) sekurang-kurangnya 108 sks
b. Program Diploma (D-IV) dan Program Sarjana (S-1) sekurang-kurangnya
144 sks.
c. Ketentuan jumlah beban studi tersebut pada masing-masing program studi,
ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
6. Penilaian Hasil Belajar
a. Untuk mengetahui kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara
berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan
dosen.
b. Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa diselenggarakan
sesuai dengan jenis dan strata program studi.
7. Kelulusan
a. Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah
sks yang disyaratkan, indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum dan mata
kuliah kompetensi.
b. Indeks prestasi kumulatif sebagai dasar penentuan predikat kelulusan
program Sarjana dan Pascasarjana adalah :
1) IPK 2,76-3,00 Memuaskan
2) IPK 3,01-3,50 Sangat Memuaskan
3) IPK 3,51-4,00 Dengan Pujian
c. Predikat kelulusan untuk program Doktor diatur oleh Univeritas
Muhammadiyah Bengkulu sesuai dengan surat keputusan Rektor.
8. Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
9. Penggantian Ijazah dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)
a. Penggantian Ijazah
1) Surat keterangan penggantian ijazah diterbitkan apabila ijazah asli
hilang atau rusak.
2) Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah diterbitkan oleh Rektor
atas permintaan Dekan.
b. Penggantian KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)
1) KTM pengganti diterbitkan apabila KTM hilang atau rusak
2) KTM pengganti diterbitkan oleh Bagian Administrasi Akademik atas
usulan Dekan/Ketua Program Studi.
Penelitian
Pasal 18
1. Ruang Lingkup Penelitian
a. Kegiatan penelitian Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada dasarnya
dilakukan untuk peningkatan kualitas dan kemampuan diri tenaga pendidik
dalam bidang ilmunya secara umum ataupun kelompok bidang
keahliannya.
b. Ruang lingkup penelitian mencakup ahli teknologi, penelitian dan
pengembangan yang dapat dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah
Bengkulu sendiri atau bekerja sama dengan lembaga lain baik di dalam
ataupun di luar negeri.
2. Kepemilikan
a. Kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan
yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan oleh
perguruan tinggi dan lembaga litbang yang dibiayai sepenuhnya atau
sebagian oleh sumber-sumber di luar Unviersitas Muhammadiyah
Bengkulu diatur dalam ketentuan khusus atau naskah kerjasama dengan
sumber-sumber pendanaan tersebut.
b. Pemilikan secara bersama atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan
penelitian dan pengembangan dilaksanakan melalui perjanjian bersama
perguruan tinggi dan lembaga litbang dengan pihak lain yang membiayai
sebagian kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan
kesepakatan kedua belah pihak.
Asas dan Tujuan Penelitian
Pasal 19
1. Universitas Muhammadiyah Bengkulu wajib mendukung, memfasilitasi, dan
mendorong kegiatan penelitian sebagai bentuk kebebasan berpikir, kebebasan
akademik, dan tanggung jawab akademik sivitas akademika.
2. Universitas Muhammadiyah Bengkulu menyelenggarakan penelitian secara
terpadu dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat.
Tatakelola Penelitian
Pasal 20
1. Penelitian di Univeritas Muhammadiyah Bengkulu dilaksanakan dalam bentuk
program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.
2. Ketentuan lanjut mengenai kebijakan penelitian diatur dalam surat keputusan
Rektor.
Kelembagaan Penelitian
Pasal 21
1. Rektor membentuk pusat atau lembaga yang mengelola penelitian bidang ilmu
tertentu atau kajian strategis yang berkesinambungan sesuai dengan visi dan
misi Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Pusat atau lembaga penelitian dibentuk dengan mempertimbangkan
ketersediaan sumberdaya penelitian di Universitas Muhammadiyah Bengkulu,
memperhatiakan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta
ditujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan.
3. Kebijakan dan pembentukan pusat atau lembaga penelitian ditetapkan dengan
surat keputusan Rektor.
Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 22
1. Keterlibatan tenaga pendidik dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
merupakan kewajiban sebagai bagian dari pelaksanaan Caturdharma
Perguruan Tinggi.
2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diusahakan sejauh
mungkin melalui pendanaan pihak luar, pribadi ataupun penerima manfaat
(beneficiaries), sedangkan tenaga pendidik diarahkan memberikan kontribusi
kepakaran.
Asas Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 23
1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu implementasi misi
Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam bentuk layanan dan/atau kerja
sama dengan masyarakat, sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan
kegiatan pendidikan dan penelitian.
Tata Kelola Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 24
1. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai kegiatan sesuai
budaya akademik, keahlian, dan otonomi sivitas akademika serta kondisi
sosial budaya masyarakat, dengan memegang prinsip tatakelola Universitas
Muhammadiyah Bengkulu yang baik.
2. Ketentuan lanjut mengenai kebijakan pengabdian kepada masyarakat diatur
dengan surat keputusan Rektor.
BAB V
KODE ETIK , PENGHARGAAN, DAN SANKSI
Kode Etik Desen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan
Pasal 25
1. Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi ilmu
dan melaksanakan kode etik sebagai berikut:
a. Bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata’ala serta berperilaku yang sesuai
dengan keluhuran nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
b. Menjunjung tinggi serta menjaga nama baik Universitas Muhammadiyah
Bengkulu.
c. Mengutamakan kepentingan Universitas dari pada kepentingan pribadi
atau golongan.
d. Berpikir, bersikap dan berprilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah,
berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari
perbuatan tercela.
e. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta
menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
f. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai
pendapat orang lain.
g. Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu
wajib memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak
menyalahgunakan jabatan.
h. Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu
tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berhubungan
dengan tugas, fungsi, dan profesinya.
i. Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu memperhatikan tugas
pokok dan fungsi dalam menggunakan kebebasan mimbar dan kebebasan
akademik.
j. Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu menghormati sesama dosen
maupun Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya.
k. Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu membimbing dan memberi
kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan
mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
l. Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu membimbing dan mendidik
mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang
mandiri dan bertanggung jawab.
m. Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu
bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
n. Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu mengikuti,
mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan
kesenian sesuai dengan bidangnya serta Al-Islam Kemuhammadiyaan
o. Dosen, mahasiswa dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah
Bengkulu mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku.
Penghargaan Terhadap Civitas Akademika
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Pasal 26
1. Penghargaan diberikan kepada civitas akademika yang berprestasi dan jasa
pengabdian.
2. Tata cara pelaksanaan sebagaimana ayat (1) di atas, diatur tersendiri oleh
Rektor dengan persetujuan senat Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
Bentuk Penghargaan
Pasal 27
Penghargaan dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, umroh, haji, atau
kenaikan pangkat istimewa sesuai prestasi dan jasa pengabdian yang telah
diberikan kepada universitas.
Sanksi
Pasal 28
1. Setiap dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar kode etik, disiplin,
tata tertib dan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas
Muhammadiyah Bengkulu dapat dikenakan sanksi :
a. Teguran
b. Peringatan tertulis
c. Pemberhentian dengan hormat (PDH) dan/atau Pemberhentian tidak
dengan hormat (PTDH).
2. Setiap mahasiswa yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan
peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah
Bengkulu dapat dikenakan sanksi:
a. Teguran
b. Peringatan tertulis
c. Pemberhentian
3. Penetapan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1), dan (2) diatur oleh Rektor
setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas Muhammadiyah
Bengkulu.
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 29
1. Perselisihan yang dimaksudkan dalam pasal 30 ini adalah perselisihan para
pihak.
2. Para pihak yang dimaksud ayat (1) adalah pejabat struktural, dosen, dan
tenaga kependidikan.
3. Apabila terjadi perselisihan para pihak, maka pejabat di atasnya akan
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
4. Apabila ayat (3) tidak mencapai kata mufakat, maka akan diselesaikan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN
OTONOMI KEILMUAN
Pasal 30
(1). Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki civitas akademika
untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
(2). Pimpinan Universitas Muhammadiyah Bengkulu menjamin agar setiap civitas
akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik.
(3). Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi
keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika
untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan penelitian, dan
pengabdian masyarakat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
(4). Pimpinan Universitas Muhammadiyah Bengkulu dapat mengijinkan
penggunaan sumberdaya yang dimiliki untuk kepentingan caturdharma
perguruan tinggi, dengan syarat kegiatan tersebut tidak merugikan
Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan pihak lain.
(5). Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik,
setiap anggota civitas akademika:
a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu
akademik Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat,
bangsa, negara, dan kemanusiaan;
c. bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan hasilnya, serta
akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama,
nilai etika dan kaidah akademik; dan
e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.
Pasal 31
(1). Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan
akademik yang memungkinkan civitas akademika menyampaikan pikiran
dan pendapat secara bebas di Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam
kerangka caturdharma perguruan tinggi.
(2). Universitas Muhammadiyah Bengkulu dapat mengundang tenaga ahli dari
luar Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk menyampaikan pikiran
dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam kerangka
caturdharma perguruan tinggi.
BAB VII
GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN
Pasal 32
Lulusan Universitas Muhammadiyah Bengkulu berhak menggunakan gelar
akademik bagi peserta program sarjana dan pascasarjana serta sebutan profesi
bagi mahasiswa profesi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 33
(1). Gelar akademik sarjana dan magister ditempatkan di belakang nama pemilik
hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S
untuk Sarjana dan huruf M untuk Magister disertai singkatan nama kelompok
bidang ilmu.
(2). Gelar akademik doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas
penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.
(3). Sebutan profesi bagi lulusan program Profesi dengan mencantumkan gelar
Profesi ditempatkan di depan atau belakang nama pemilik hak atas
penggunaan sebutan yang bersangkutan.
(4). Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama
yang berhak dengan mencantumkan singkatan bidang profesinya.
(5). Gelar untuk lulusan bidang spesialis ditulis di belakang nama yang berhak
dengan mencantumkan singkatan Sp. dan diikuti dengan singkatan bidang
spesialisasinya.
(6). Rektor berhak mencabut gelar akademik, sebutan profesi, maupun sebutan
vokasi yang dicapai secara tidak sah setelah melalui pertimbangan Senat
Universitas dan atau Senat Fakultas.
(7). Jenis sebutan, singkatan, dan penggunaan gelar, diberikan pada lulusan
Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sesuai ketentuan yang berlaku dan
akan menyesuaikan bila ada kebijakan baru dari Kementerian Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Pasal 34
Syarat pemberian gelar akademik atau profesi meliputi:
(1). Menyelesaikan pendidikan akademik dan atau profesi pada suatu program
studi.
(2). Menyelesaikan kewajiban administrasi akademik dan keuangan selama
mengikuti program studi.
Pasal 35
(1). Gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) dapat diberikan kepada
seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi,
kesenian, kebudayaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan.
(2). Gelar doktor kehormatan diusulkan dan direkomendasikan oleh Senat
Universitas.
(3). Gelar doktor kehormatan diberikan dalam rapat senat terbuka.
Pasal 36
(1).Upacara akademik yang meliputi upacara Milad (Dies Natalis), Penerimaan
Mahasiswa Baru, Wisuda, Pengukuhan Guru Besar, Doctor Honoris Causa,
dan Pengukuhan Profesi diselenggarakan dalam rapat Senat Terbuka.
(2).Upacara milad diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun
Universitas Muhammadiyah Bengkulu setiap tanggal 21 Juni.
(3).Pada upacara milad Rektor menyampaikan pidato laporan tahunan
perkembangan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
(4).Upacara wisuda diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan
(5).Upacara Pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dalam rangka pengukuhan
Guru Besar baru.
(6).Upacara pemberian gelar Doctor Honoris Causa diselenggarakan dalam
rangka penyerahan penghargaan kepada seseorang yang dinilai berjasa luar
biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kebudayaan,
kemasyarakatan, dan kemanusiaan.
Penghargaan Terhadap Warga Masyarakat
Pasal 37
1. Universitas Muhammadiyah Bengkulu dapat memberikan penghargaan
kepada anggota warga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh persyarikatan,
yang telah berjasa terhadap Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Tata cara pelaksanaan sebagaimana ayat (1) di atas, diatur tersendiri oleh
Rektor dengan persetujuan senat Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
BAB VIII
TATA KELOLA ORGANISASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
Pasal 38
1) Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Universitas
Muhammadiyah Bengkulu, bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan
Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan
Kementerian terkait.
2) Pelaksana kebijakan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan
Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ditingkat universitas
dilakukan oleh Badan Pembina Harian.
Pasal 39
Organisasi Tata kelola Universitas Muhammadiyah Bengkulu terdiri atas unsur
berikut:
(1). Badan Penyelenggara
(2). Senat Universitas
(3). Pimpinan Universitas
(4). Pelaksana Akademik, terdiri dari:
a. Senat Fakultas
b. Fakultas
c. Program Pascasarjana;
d. Program Studi; dan
e. Laboratorium.
(5). Pelaksana Administrasi dan Pendukung, terdiri dari:
a. Sekretariat Rektorat dan Protokoler;
b. Biro Humas dan Penerimaan Mahasiswa Baru
c. Biro Administrasi Akademik,
d. Biro Kemahasiswaan dan Alumni
e. Biro Perencanaan dan Sumber Daya Manusia
f. Biro Hukum dan Kerjasama
g. Biro Administrasi Keuangan;
h. Biro Sarana, Prasarana dan Inventaris;
i. UPT Perpustakaan;
j. UPT Teknologi dan Informasi;
k. UPT Pusat Bahasa;
l. Unit Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir
(6). Pelaksana Penelitian, Pengabdian dan AIK
a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
b. Balai Pengkajian dan Pegamalan Islami (BP2I);
c. Pusat Sentra HKI
(7). Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), terdiri dari:
a. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan
(LPMPP), di tingkat universitas
b. Gugus Penjamin Mutu (GPM), di tingkat fakultas
c. Unit Penjamin Mutu (UPM), di tingkat program studi
(8). Unit Usaha, meliputi kegiatan usaha yang dikelola oleh Universitas
a. PT. UMB Megah Bersinar
1. Jaringan Retail Waralaba
2. Kantin
3. Medical Center
4. Hotel
5. Katering
6. UMB Store (Toko Online)
7. UMBQU (Air Mineral)
8. UMBCOM (Toko Komputer)
9. Event Organizer (EO)
b. PT. Radio Jazirah
c. UMB Press
d. UMB TV
Badan Penyelenggara
Pasal 40
Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah Pimpinan
Pusat Muhammadiyah yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada
Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.
Badan Pembina Harian
Pasal 41
(1). Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Bengkulu dibentuk
oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat.
(2). Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Bengkulu mewakili
Pimpinan Pusat untuk melaksanakan tugas:
a. Memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan Universitas
Muhammadiyah Bengkulu dalam pengelolaan PTM;
b. Bersama pimpinan Universitas Muhammadiyah Bengkulu menyusun
rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan;
c. Bersama pimpinan Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan senat
meyusun RIP dan statuta;
d. Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
(3). Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Bengkulu berwenang:
a. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap dan tenaga kependidikan
tetap Universitas Muhammadiyah Bengkulu atas usul Rektor
Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
c. Melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
(4). Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Bengkulu terdiri atas:
a. Unsur pimpinan persyarikatan sebagai wakil persyarikatan;
b. Unsur tokoh persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia
pendidikan tinggi;
c. Unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan
dan memahami persyarikatan.
(5). Susunan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Bengkulu
sekurang-kurangnya 5 (lima) dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang
yang terdiri atas unsur ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
(6). Pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan anggota Badan Pembina
Harian Universitas Muhammadiyah Bengkulu ditetapkan oleh Pimpinan
Pusat atas usul pimpinan Universitas Muhammadiyah Bengkulu bersama
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang.
(7). Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) perlu memperhatikan pimpinan
persyarikatan di tempat/domisili PTM bersangkutan.
(8). Keanggotaan BPH Universitas Muhammadiyah Bengkulu berakhir karena
berakhirnya masa jabatan, diberhentikan, pengunduran diri, meninggal dunia,
atau berhalangan tetap.
(9). Pergantian antar waktu keanggotaan BPH Universitas Muhammadiyah
Bengkulu dapat dilakukan pada karena pengunduran diri, diberhentikan,
meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
(10). Jabatan BPH Universitas Muhammadiyah Bengkulu diatur sebagai berikut:
a. Masa jabatan (4) empat tahun;
b. Ketua tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Ketua
Pimpinan Persyarikatan di bawahnya;
c. Ketua dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan;
d. Ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota tidak boleh rangkap jabatan
sebagai unsur pimpinan pada perguruan tinggi Muhammadiyah atau Badan
Pembina Harian Amal Usaha Muhammadiyah lainnya.
(11). Pimpinan Pusat dapat mengambil kebijakan lain dalam hal tidak terpenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9),
dan ayat (10) demi kemaslahatan persyarikatan.
Senat Universitas
Pasal 42
(1). Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di
Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
(2). Senat Universitas dalam menjalankan tugas pokoknya berlandaskan pada
prinsip dan ideologi Muhammadiyah.
(3). Tugas pokok Senat Universitas sebagai berikut:
a. Merumuskan kebijaksanaan akademik dan pengembangan Universitas
Muhammadiyah Bengkulu;
b. Merumuskan kebijaksaan penilaian prestasi akademik dan kecakapan
serta kepribadian civitas akademika;
c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
d. Merumuskan peraturan kebebasan akademik, mimbar akademik dan
otonomi keilmuan pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
e. Memberikan pertimbangan aspek kepemimpinan terhadap Calon Rektor
dan Calon Wakil Rektor yang diusulkan oleh Rektor;
f. Memberikan pertimbangan dan persetujuan kenaikan jenjang jabatan
fungsional dosen;
g. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika;
h. Mengukuhkan guru besar dan pemberian gelar Doktor kehormatan
(doctor honoris causa);
i. Memberikan pertimbangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran etika
akademik dan aturan-aturan lain yang dapat mencemarkan nama baik
Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
j. Merekomendasikan jenis sanksi yang diberikan kepada civitas
akademika yang melanggar peraturan akademik dan etika disiplin
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 43
(1). Senat Universitas terdiri atas:
a. Rektor,
b. Wakil Rektor,
c. Dekan,
d. Guru besar, dan
(2). Anggota senat wakil dosen tetap fakultas yang bukan Guru Besar mewakili
unsur Fakultas dengan masa kerja sekurang-kurangya 15 (lima) tahun dan
memiliki jabatan fungsional
(3). Wakil Dosen Sebagaimana ayat (2) dipilih oleh senat fakultas
(4). Jumlah anggota senat wakil dosen tetap fakultas sebagai berikut:
a. Fakultas dengan kurang dari lima program studi, satu orang wakil
b. Fakultas dengan lebih dari atau sama dengan lima program studi, dua
orang wakil
c. Fakultas dengan lebih dari atau sama dengan sepuluh program studi, tiga
orang wakil.
d. Pascasarjana satu orang wakil.
(5). Senat Universitas diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang sekretaris
yang dipilih dari dan oleh anggota senat.
(6). Senat Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya
dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat.
(7). Komisi-komisi sebagaimana ayat (6) yaitu:
a. Komisi Etik
b. Komisi Akademik
c. Komisi Pengawasan
(8). Anggota senat ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor sesuai ketentuan
yang berlaku.
(9). Perubahan anggota senat dari unsur wakil dosen dapat dilakukan atas usul
dekan.
(10). Masa bakti anggota senat dari unsur wakil dosen Fakultas selama 4 (empat)
tahun dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa
jabatan berturut-turut.
(11). Keanggotaan senat mengikat terhadap orang dan jabatan yang tidak dapat
diwakilkan kepada orang lain.
(12). Kode etik anggota senat Universitas Muhammadiyah Bengkulu disusun dan
ditetapkan oleh senat.
(13). Sanksi terhadap pelanggaran kode etik anggota senat ditetapkan oleh senat.
(14). Rapat Senat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
bulan dan tata tertib rapat diatur tersendiri.
(15). Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil
kebijakan lain tentang pimpinan dan keputusan Senat Universitas demi
kemaslahatan Persyarikatan.
Pasal 44
Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Universitas sebagai berikut:
(1). Rapat senat dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah
jumlah anggota ditambah satu.
(2). Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat
(3). Apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil melalui suara
terbanyak.
Pimpinan Universitas
Pasal 45
(1). Universitas Muhammadiyah Bengkulu dipimpin oleh Rektor sebagai
penanggung jawab utama dan dibantu oleh Wakil Rektor, melaksanakan
arahan, kebijakan umum dan menetapkan peraturan serta norma dengan
pertimbangan Senat Universitas.
(2). Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.
Tugas dan Tanggung Jawab Rektor
Pasal 46
(1).Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu bertugas memimpin
menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,
pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan; membina tenaga edukatif,
mahasiswa dan tenaga administratif serta berhubungan dengan persyarikatan
dan masyarakat lingkungannya.
(2).Dalam melaksanakan tugasnya Rektor dibantu oleh Wakil Rektor bidang
akademik, bidang administasi dan keuangan, bidang kemahasiswaan dan
alumni, bidang humas dan kerjasama, dan bidang Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan.
(3).Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang Akademik
bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
(4).Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah
mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor definitif atas usul
Majelis Pendidikan Tinggi yang mekanismenya diatur dengan Ketentuan
Majelis Pendidikan Tinggi..
Pengangkatan Rektor
Pasal 47
Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu diangkat dan diberhentikan oleh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul senat melalui Majelis Pendidikan
Tinggi Litbang.
Proses dan Tata Cara Pengangkatan Rektor
Pasal 48
1. Senat Akademik Universitas Muhammadiyah Bengkulu mengadakan
penjaringan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang bakal calon Rektor.
2. Senat Universitas Muhammadiyah Bengkulu wajib meminta pertimbangan
kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah terhadap bakal calon Rektor.
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah harus memberikan pertimbangan
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima surat permintaan dari
Senat Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dengan dasar pertimbangan
aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
4. Senat Universitas Muhammadiyah Bengkulu melaksanakan pemilihan calon
Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya
pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu.
5. Setiap anggota Senat memilih 3 (tiga) nama dan bakal calon Rektor dan Senat
menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak.
6. Senat Universitas Muhammadiyah Bengkulu menyerahkan 3 (tiga) nama
berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai
kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis
Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan.
7. Majelis Pendidikan Tinggi meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon Rektor
kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan disertai pertimbangan.
8. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang
calon Rektor menjadi Rektor.
9. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon Rektor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pemilihan dan pengajuan
tetap dilanjutkan.
10. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil
kebijakan lain tentang penetapan Rektor demi kemaslahatan Persyarikatan.
11. Demi terpeliharanya stabilitas kelembagaan, pertumbuhan dan kemajuan
Universitas Muhammadiyah Bengkulu, proses penjaringan, pencalonan dan
pemilihan Rektor, dilarang melakukan fitnah, black compaign, sentimen etnik
dan diskriminatif.
12. Pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu dilakukan oleh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau Majelis Dikti.
Tugas dan Tanggung Jawab Wakil Rektor
Pasal 49
1. Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.
2. Wakil Rektor bidang akademik mewakili Rektor dalam memimpin
pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
3. Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan mewakili Rektor
dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan
keuangan.
4. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni mewakili Rektor dalam
memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan serta pelayanan
kesejahteraan mahasiswa.
5. Wakil Rektor bidang humas dan kerjasama mewakili Rektor dalam
pelaksanaan kegiatan dibidang humas dan kerjasama.
6. Wakil-wakil Rektor mempunyai tugas dan tanggungjawab mewakili Rektor
dalam pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
sesuai dengan bidangnya.
7. Jumlah Wakil Rektor disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan UMB.
Pengangkatan Wakil Rektor
Pasal 50
Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi
Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Rektor.
Proses dan Tata Cara Pengangkatan Wakil Rektor
Pasal 51
1. Rektor mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Wakil
Rektor untuk setiap bidang kepada PWM untuk mendapatkan pertimbangan.
2. PWM memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya surat permintaan dan Rektor;
3. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan
dan Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan
bakal Calon Wakil Rektor kepada Senat Akademik.
4. Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Senat Akademik
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan PWM.
5. Apabila bakal calon yang diajukan Rektor menurut PWM dianggap tidak
layak, Rektor dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada PWM.
6. Senat Akademik memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan
menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak
diterimanya surat permintaan dari Rektor .
7. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan
dari Rektor Senat Akademik tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor
mengajukan bakal Calon Wakil Rektor kepada Majelis.
8. Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Majelis selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan Senat Akademik.
9. Majelis menetapkan Wakil Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya permintaan dari Rektor .
10. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon atau calon
Wakil Rektor untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon atau calon
Wakil Rektor dapat diteruskan.
11. Majelis dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang
penetapan Wakil Rektor demi kemaslahatan Persyarikatan.
12. Pelantikan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu dilakukan
oleh Rektor disaksikan oleh Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah
diikuti dengan serah terima jabatan dari Wakil Rektor yang lama kepada yang
baru dengan disertai berita acara laporan pertanggungjawaban.
Masa Jabatan Rektor dan Wakil Rektor
Pasal 52
1. Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
adalah 4 (empat) tahun.
2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah
menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan
sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
3. Masa jabatan pergantian antar-waktu tidak dihitung sebagai masa jabatan.
4. Untuk kemaslahatan Persyarikatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan/atau
Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil
kebijaksanaan khusus tentang masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor.
Persyaratan Calon Rektor dan Calon Wakil Rektor
Pasal 53
Persyaratan menjadi Rektor dan Wakil Rektor di lingkungan Universitas
Muhammadiyah Bengkulu :
a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
c. menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
e. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
f. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan PTM dan
mengembangkan Persyarikatan;
g. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan
organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua
tingkat;
i. memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai.
Organisasi Fakultas
Pasal 54
Organisasi fakultas terdiri atas:
(1). Senat Fakultas.
(2). Pimpinan Fakultas terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan.
(3). Pelaksana akademik terdiri dari fakultas, program pascasarjana, program
studi, laboratorium, dan dosen.
(4). Pelaksana administrasi adalah bagian tata usaha.
Senat Fakultas
Pasal 55
1. Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada
Fakultas.
2. Senat Akademik dalam menjalankan tugas pokoknya berlandaskan pada
prinsip dan ideologi Muhammadiyah.
3. Senat Fakultas mempunyai tugas :
a. Merumuskan kebijaksanaan akademik dan pengembangan Fakultas;
b. Merumuskan kebijaksaan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta
kepribadian civitas akademika;
c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
d. Merumuskan peraturan kebebasan akademik, mimbar akademik dan
otonomi keilmuan pada Fakultas;
e. Mengadakan penjaringan sampai dengan pengusulan calon Dekan kepada
Rektor;
f. Memberikan pertimbangan aspek kepemimpinan terhadap Calon Wakil
Dekan yang diusulkan oleh Dekan kepada Rektor;
g. Memberikan pertimbangan kenaikan jenjang jabatan fungsional dosen;
h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika;
i. Memberikan pertimbangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran etika
akademik dan aturan-aturan lain yang dapat mencemarkan nama baik
Fakultas;
j. Merekomendasikan jenis sanksi yang diberikan kepada civitas akademika
yang melanggar peraturan akademik dan etika disiplin sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Senat Fakultas terdiri dari Dekan, Wakil Dekan, Guru Besar, Ketua Program
Studi dan 1 (satu) orang wakil dosen tetap program studi yang bukan Guru
Besar mewakili unsur Program Studi dengan masa kerja sekurang-kurangya
10 (sepuluh) tahun dan memiliki jabatan fungsional.
5. Anggota senat dari unsur wakil dosen tetap program studi dipilih dan
diusulkan oleh ketua program studi.
6. Senat Fakultas diketuai oleh Dekan didampingi oleh seorang sekretaris yang
dipilih diantara anggota senat.
7. Senat Fakultas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi-
komisi yang beranggotakan anggota senat dan bila dianggap perlu dapat
ditambah anggota lain di luar anggota senat.
8. Komisi-komisi sebagaimana ayat (7) terdiri atas:
a. Komisi Etik
b. Komisi Akademik
c. Komisi Pengawasan
9. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
10. apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil melalui suara
terbanyak.
11. Anggota Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Dekan. Perubahan
anggota senat hanya dimungkinkan apabila terjadi perubahan status yang
dimaksud ayat 4 (empat) pasal ini.
12. Rapat Senat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
bulan dan tata tertib rapat diatur tersendiri.
13. Masa bakti anggota senat dari unsur wakil dosen Program Studi selama 4
(empat) tahun dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali
masa jabatan berturut-turut.
14. Keanggotaan senat mengikat terhadap orang dan jabatan yang tidak dapat
diwakilkan kepada orang lain.
15. Kode etik anggota senat Fakultas disusun dan ditetapkan oleh senat.
16. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik anggota senat sebagaimana
dimaksudkan ayat (11) ditetapkan oleh senat.
17. Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang
pimpinan dan keputusan Senat Akademik demi kemaslahatan Persyarikatan.
Pimpinan Fakultas
Pasal 56
1. Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan
2. Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor Universitas
Muhammadiyah Bengkulu.
3. Dekan mengatur dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, pengembangan Al-Islam dan
KeMuhammadiyahan, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga
administrasi di tingkat Fakultas.
4. Dekan bertanggungjawab kepada Rektor.
5. Wakil Dekan bertanggungjawab kepada Dekan.
Tugas dan Tanggung Jawab Dekan dan Wakil Dekan
Pasal 57
1. Dekan bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, pengembangan Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan; membina tenaga edukatif, mahasiswa dan tenaga
administratif serta berhubungan dengan persyarikatan dan masyarakat
lingkungan fakultas.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Dekan dibantu oleh Wakil Dekan bidang:
akademik, administasi dan keuangan, kemahasiswaan dan alumni, humas dan
kerjasama serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3. Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, Wakil Dekan Bidang Akademik
bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan.
4. Dalam hal Dekan herhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Dekan
sebelum diangkat Dekan definitif.
5. Jumlah Wakil Dekan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan fakultas.
Masa Jabatan Dekan dan Wakil Dekan
Pasal 58
1. Dekan dan Wakil Dekan diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
2. Untuk kemaslahatan persyarikatan, Rektor Universitas Muhammadiyah
Bengkulu dapat mengambil kebijakan khusus tentang masa jabatan Dekan dan
Wakil Dekan.
Pengangkatan Dekan
Pasal 59
Prosedur Pengangkatan Dekan:
1. Senat Fakultas mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang
bakal calon Dekan.
2. Senat Fakultas mengajukan bakal calon Dekan kepada Rektor melalui Dekan.
3. Rektor meminta pertimbangan kepada PWM dalam aspek Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya
bakal calon Dekan dari Dekan.
4. PWM memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
terhadap bakal calon Dekan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
5. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan
dan Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan
bakal Calon Dekan kepada Dekan.
6. Rektor menyampaikan bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM.
7. Apabila bakal calon Dekan yang diajukan Rektor menurut PWM dianggap
tidak layak, Dekan dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke
PWM melalui proses penjaringan bakal calon Dekan.
8. Senat Fakultas memilih 2 (dua) orang bakal calon Dekan, selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari sejak diterimanya pengajuan dari Rektor.
9. Senat Fakultas menyerahkan 2 (dua) orang calon Dekan terpilih kepada
Rektor berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai
kelengkapan administrasinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
pemilihan.
10. Rektor menetapkan salah satu dan 2 (dua) orang calon Dekan menjadi Dekan
selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari
Senat Fakultas.
11. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon Dekan
untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon Dekan dapat diteruskan.
Prosedur Pengangkatan Wakil Dekan
Pasal 60
1. Dekan mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Wakil
Dekan untuk setiap bidang Wakil Dekan kepada Senat Fakultas untuk
mendapatkan pertimbangan.
2. Apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Dekan dianggap tidak layak,
Dekan dapat mengajukan calon pengganti kepada Senat Fakultas.
3. Dekan mengajukan bakal calon Wakil Dekan kepada Rektor disertai
pertimbangan Senat Fakultas.
4. Rektor meminta pertimbangan kepada Badan Pembina Harian dalam aspek
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya bakal calon Wakil Dekan dan Dekan.
5. Badan Pembina Harian memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan terhadap bakal calon Wakil Dekan dan menyampaikan
kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya
permintaan dan Rektor.
6. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat
permintaan dan Rektor, Badan Pembina Harian tidak menyampaikan
pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dan 2 (dua) orang
calon Wakil Dekan menjadi Wakil Dekan.
7. Rektor menetapkan salah satu dan 2 (dua) orang calon Wakil Dekan untuk
setiap bidang menjadi Wakil Dekan.
8. Apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Rektor menurut Badan
Pembina Harian dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan
mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke Badan Pembina Harian.
9. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Wakil
Dekan untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon Wakil Dekan dapat
diteruskan.
Persyaratan Calon Dekan dan Calon Wakil Dekan
Pasal 61
Persyaratan menjadi Calon Dekan dan Calon Wakil Dekan di lingkungan
Universitas Muhammadiyah Bengkulu :
a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
c. menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
e. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
f. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan PTM dan
mengembangkan Persyarikatan;
g. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan
organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua
tingkat;
i. memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai.
Ketua dan Sekretaris Program Studi
Pasal 62
1. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang
Sekretaris.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Fakultas diangkat dan diberhentikan
oleh Rektor.
3. Ketua Program Studi pada Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.
4. Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
Prosedur Pengangkatan Ketua Program Studi
Pasal 63
1. Ketua Program Studi mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal
calon Ketua Program Studi kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan
pertimbangan, dengan persyaratan:
a. Dosen tetap dengan bidang ilmu relevan dengan bidang studi yang
dipimpin
b. Masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
c. memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai.
2. Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan dianggap tidak layak,
Ketua Program Studi dapat mengajukan calon pengganti kepada Dekan
melalui Senat Fakultas.
3. Dekan mengajukan bakal calon Ketua Program Studi kepada Rektor disertai
pertimbangan Senat Fakultas.
4. Rektor meminta pertimbangan kepada Badan Pembina Harian dalam aspek
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya bakal calon Ketua Program Studi dari Dekan.
5. Badan Pembina Harian memberi pertimbangan aspek Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan terhadap bakal calon Ketua Program Studi dan
menyampaikannya kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
6. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan
dari Rektor, Badan Pembina Harian tidak menyampaikan pertimbangannya,
Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program
Studi menjadi Ketua Program Studi.
7. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi
menjadi Ketua Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
diterimanya permintaan dari Dekan.
8. Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan Rektor menurut
Badan Pembina Harian dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan
mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke Badan Pembina Harian
9. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Ketua
Program Studi, proses pengajuan bakal calon Ketua Program Studi dapat
diteruskan.
Prosedur Pengangkatan Sekretaris Program Studi
Pasal 64
1. Ketua Program Studi mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal
calon Sekretaris Program Studi kepada Senat Fakuitas untuk mendapatkan
pertimbangan, dengan persyaratan:
a. Dosen tetap dengan bidang ilmu relevan dengan bidang studi yang
dipimpin
b. Masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
c. memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai.
2. Apabila bakal calon Sekretaris Program Studi yang diajukan dianggap tidak
layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan calon pengganti kepada Dekan
melalui Senat Fakultas.
3. Dekan mengajukan bakal calon Sekretaris Program Studi kepada Rektor
disertai pertimbangan Senat Fakultas.
4. Rektor meminta pertimbangan kepada Badan Pembina Harian dalam aspek
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya bakal calon Sekretaris Program Studi dari Dekan.
5. Badan Pembina Harian memberi pertimbangan aspek Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan terhadap bakal calon Sekretaris Program Studi dan
menyampaikannya kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
6. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan
dari Rektor, Badan Pembina Harian tidak menyampaikan pertimbangannya,
Rektor dapat menetapkan salah satu dan 2 (dua) orang calon Sekretaris
Program Studi menjadi Sekretaris Program Studi.
7. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program
Studi menjadi Sekretaris Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya permintaan dari Dekan.
8. Apabila bakal calon Sekretaris Program Studi yang diajukan Rektor menurut
Badan Pembina Harian dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan
mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke Badan Pembina Harian.
9. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Sekretaris
Program Studi, proses pengajuan bakal calon Ketua Program Studi dapat
diteruskan.
Persyaratan Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana
Pasal 65
Persyaratan menjadi Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana di lingkungan
Universitas Muhammadiyah Bengkulu :
a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
c. menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
e. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
f. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan PTM dan
mengembangkan Persyarikatan;
g. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan
organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua
tingkat;
i. memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai.
Prosedur Pengangkatan Ketua Program Pascasarjana
Pasal 66
1. Dekan mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Ketua
Program Pascasarjana kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan
pertimbangan.
2. Apabila bakal calon Ketua Program Pascasarjana yang diajukan Dekan
dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan calon pengganti kepada Senat
Fakultas.
3. Dekan mengajukan bakal calon Ketua Program Pascasarjana kepada Rektor
disertai pertimbangan Senat Fakultas.
4. Rektor meminta pertimbangan kepada Badan Pembina Harian dalam aspek
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya bakal calon Ketua Program Pascasarjana.
5. Badan Pembina Harian memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan terhadap bakal calon Ketua Program Pascasarjana dan
menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak
diterimanya permintaan dan Rektor.
6. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan
dari Rektor, Badan Pembina Harian tidak menyampaikan pertimbangannya,
Rektor dapat menetapkan salah satu dan 2 (dua) orang calon Ketua Program
Pascasarjana menjadi Ketua Program Pascasarjana.
7. Rektor menetapkan salah satu dan 2 (dua) orang calon Ketua Program
Pascasarjana menjadi Ketua Program Pascasarjana.
8. Apabila bakal calon Ketua Program Pascasarjana yang diajukan Rektor
menurut Badan Pembina Harian dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta
Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke Badan Pembina Harian.
9. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Ketua
Program Pascasarjana, proses pengajuan bakal calon Ketua Program
Pascasarjana dapat diteruskan.
Prosedur Pengangkatan Sekretaris Program Pascasarjana
Pasal 67
1. Ketua Program Pascasarjana mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana kepada Senat Fakultas untuk
mendapatkan pertimbangan.
2. Apabila bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana yang diajukan Ketua
dianggap tidak layak, Ketua Program Pascasarjana dapat mengajukan calon
pengganti kepada Senat Fakultas.
3. Ketua Program Pascasarjana mengajukan bakal calon Sekretaris Program
Pascasarjana kepada Rektor melalui Dekan dengan pertimbangan senat.
4. Rektor meminta pertimbangan kepada Badan Pembina Harian dalam aspek
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana.
5. Badan Pembina Harian memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan terhadap bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana
dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
6. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan
dari Rektor, Badan Pembina Harian tidak menyampaikan pertimbangannya,
Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris
Program Pascasarjana menjadi Sekretaris Program Pascasarjana.
7. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program
Pascasarjana menjadi Sekretaris Program Pascasarjana.
8. Apabila bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana yang diajukan Rektor
menurut Badan Pembina Harian dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta
Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke Badan Pembina Harian.
9. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Sekretaris
Program Pascasarjana, proses pengajuan bakal calon Sekretaris Program
Pascasarjana dapat diteruskan.
Pelaksana Administrasi dan Pendukung
Pasal 68
(1) Pelaksana Administrasi dan Pendukung adalah unit kerja yang dibentuk
sebagai unsur pembantu pimpinan dalam bidang administrasi untuk
memberikan pelayanan guna mendukung penyelenggaraan perguruan tinggi.
(2) Pelaksana Administrasi, Pelayanan dan Pendukung di Universitas
Muhammadiyah Bengkulu antara lain :
a. Sekretariat Rektorat dan Protokoler;
b. Biro Humas dan Penerimaan Mahasiswa Baru
c. Biro Administrasi Akademik,
d. Biro Kemahasiswaan dan Alumni
e. Biro Perencanaan dan Sumber Daya Manusia
f. Biro Hukum dan Kerjasama
g. Biro Administrasi Keuangan;
h. Biro Sarana, Prasarana dan Inventaris;
i. UPT Perpustakaan;
j. UPT Teknologi dan Informasi;
k. UPT Pusat Bahasa;
l. Unit Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir
(3) Pelaksana Penelitian, Pengabdian, dan AIK antara lain: LPPM, BP2I, Pusat
Sentra HKI.
(4) Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), terdiri dari:
a. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP), di
tingkat universitas
b. Gugus Penjamin Mutu (GPM), di tingkat fakultas
c. Unit Penjamin Mutu (UPM), di tingkat program studi
Pasal 69
(1) Sekretariat Rektorat dan Protokoler adalah unsur pembantu pimpinan bidang
administrasi yang melaksanakan urusan di bidang administrasi
kesekretariatan, kearsipan, dan protokoler.
(2) Sekretariat Rektorat dipimpin oleh seorang kepala, yang diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Dalam menjalankan tugas, Kepala Sekretariat Rektor dibantu oleh tenaga
administrasi.
Pasal 70
1) Biro Humas dan Penerimaan Mahasiswa Baru adalah unsur pembantu
pimpinan yang bertugas di bidang humas dan penerimaan mahasiswa baru
2) Biro Humas dan Penerimaan Mahasiswa baru dipimpin oleh seorang kepala,
diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada
Rektor melalui wakil rektor 4 (Empat) bidang kerjasama dan perencanaan dan
Wakil Rektor 3 (tiga) bidang Kemahasiswaan dan Alumni
3) Dalam menjalankan tugas, Kepala Biro Humas dan Penerimaan Mahasiswa
Baru dibantu oleh tenaga adminstrasi
Pasal 71
(1) Biro Administrasi Akademik adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas
di bidang pelayanan administrasi akademik.
(2) Biro Administrasi Akademik dipimpin oleh seorang kepala, diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui
Wakil Rektor 1 (satu) bidang akademik
(3) Dalam menjalankan tugas, Kepala Biro Administrasi Akademik dibantu oleh
tenaga administrasi.
Pasal 72
(1) Biro Kemahasiswaan dan Alumni adalah unsur pembantu pimpinan yang
bertugas di bidang pelayanan kemahasiswaan dan alumni.
(2) Biro kemahasiswaan dan Alumni dipimpin oleh seorang kepala, diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui
Wakil Rektor 3 (tiga) bidang kemahasiswaan dan alumni.
(3) Dalam menjalankan tugas, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni dibantu
oleh tenaga administrasi.
Pasal 73
(1) Biro Perencanaan dan Sumber Daya Manusia adalah unsur pembantu
pimpinan yang bertugas di bidang perencanaan dan pengembangan sumber
daya manusia
(2) Biro Perencanaan dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang kepala,
diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada
Rektor melalui Wakil Rektor 2 (dua) bidang adminstrasi dan keuangan dan
Wakil Rektor 4 (empat) bidang kerjasama dan perencanaan.
(3) Dalam menjalankan tugas, Kepala Biro Perencanaan dan Sumber Daya
Manusia dibantu oleh tenaga administrasi.
Pasal 74
1) Biro Hukum dan Kerjasama adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas
di bidang pelayanan hukum dan kerjasama.
2) Biro Hukum dan Kerjasama dipimpin oleh seorang kepala, diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui
Wakil Rektor 4 (empat) bidang kerjasama dan perencanaan.
3) Dalam menjalankan tugas, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama dibantu oleh
tenaga administrasi.
Pasal 75
(1) Biro Administrasi Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas
di bidang pelayanan administrasi keuangan.
(2) Biro Administrasi Keuangan dipimpin oleh seorang kepala, diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui
Wakil Rektor II bidang administrasi dan keuangan.
(3) Dalam menjalankan tugas, Kepala Administrasi Keuangan dibantu oleh
tenaga administrasi.
Pasal 76
(1) Biro Sarana Prasarana dan Inventaris adalah unsur pembantu pimpinan yang
bertugas di bidang pelayanan sarana prasarana dan inventarisir.
(2) Biro Sarana Prasarana dan Inventaris dipimpin oleh seorang kepala, diangkat
dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui
Wakil Rektor II bidang administrasi dan keuangan.
(3) Dalam menjalankan tugas, Kepala Biro Sarana Prasarana dan Inventarisir
dibantu oleh tenaga administrasi.
Pasal 77
(1) UPT Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab di
bidang pelayanan kepustakaan.
(2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui
Wakil Rektor I bidang Akademik
(3) Dalam menjalankan tugas, kepala UPT perpustakaan dibantu oleh
pustakawan dan tenaga administrasi.
(4) UPT Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksana dan pengolahan pustaka.
b. Pemberi layanan dan pendayagunaan bahan pustaka.
c. Pemeliharaan bahan pustaka.
d. Pelaksana layanan referensi.
e. Pelaksana urusan administrasi perpustakaan.
Pasal 78
(1) UPTI adalah unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data.
(2) UPTI dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh
Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor 1 (satu)
dan Wakil Rektor II (dua).
(3) Dalam menjalankan tugas, Kepala UPTI dibantu oleh tenaga administrasi.
(4) UPTI mempunyai tugas pelayanan teknologi informasi.
Pasal 79
(1) UPT Pusat Bahasa adalah unit pelaksana teknis di bidang pelayanan bahasa.
(2) UPT Pusat Bahasa dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui
Wakil Rektor I.
(3) Dalam menjalankan tugas, Kepala UPT Pusat Bahasa dibantu oleh tenaga
administrasi.
(4) UPT Pusat Bahasa mempunyai tugas melakukan pelayanan bahasa.
Pasal 80
(1) UPBK-PK adalah unit pelaksana pelayanan Bimbingan Konseling dan
Pengembangan Karir Mahasiswa.
(2) UPBK-PK dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan
oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III
(tiga).
(3) Dalam menjalankan tugas, Kepala UPBK-PK dibantu oleh tenaga
administrasi.
(4) UPBK-PK mempunyai tugas pelayanan bimbingan konseling, pengembangan
potensi diri, pengembangan soft skill dan persiapan karir pada mahasiswa.
Pelaksana Penelitian, Pengabdian dan AIK
Pasal 81
(1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur
pelaksana di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang
menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan
penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibentuk sesuai
dengan keperluan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
kemampuan sumber daya manusia.
(3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas Ketua
dan sekretaris, tenaga peneliti dan tenaga administrasi.
(4) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor.
(5) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I (satu).
(6) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur
pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang mengkoordinasi, memantau,
dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang diselenggarakan serta ikut mengusahakan, mengendalikan
administrasi sumberdaya yang diperlukan.
(7) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat membentuk
pusat-pusat kajian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan UMB.
(8) Penelitian dilakukan oleh Dosen dan/atau Dosen bersama-sama mahasiswa
baik secara perorangan maupun kelompok.
(9) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan/atau Dosen
bersama-sama mahasiswa baik secara peorangan maupun kelompok.
Pasal 82
(1) Balai Pengkajian dan Pengamalan Islam (BP2I) adalah unit pelaksana teknis
di bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
(2) BP2I dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh
Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.
(3) Dalam menjalankan tugas, Kepala BP2I dibantu oleh tenaga administrasi.
(4) BP2I mempunyai tugas melakukan kajian dan pengembangan Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan.
Pasal 83
(1) Pusat Sentra HKI adalah unit pelaksana teknis di bidang kekayaan
intelektual untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang.
(2) Pusat Sentra HKI dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui
Wakil Rektor I.
(3) Dalam menjalankan tugas, Kepala Pusat Sentra HKI dibantu oleh tenaga
administrasi.
(4) Pusat Sentra HKI mempunyai tugas melakukan pelayanan pendaftaran
Kekayaan Intelektual.
Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Pasal 84
(1) Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah unit kerja yang berfungsi
sebagai pelaksana penjaminan mutu untuk meningkatkan mutu pendidikan
tinggi yang berencana dan berkelanjutan.
(2) Pelaksana penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah Bengkulu antara
lain Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP),
Gugus Penjaminan Mutu, dan Unit Penjamin Mutu.
Pasal 85
(1) LPMPP adalah unsur pelaksana penjaminan mutu yang melaksanakan tugas
pokok penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan Universitas yang
berada di bawah Rektor.
(2) LPMPP dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada
Rektor melalui Wakil Rektor I.
(3) Dalam menjalankan tugas, Kepala LPMPP dibantu tenaga administrasi.
(4) LPMPP melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Universitas
Muhammadiyah Bengkulu.
Pasal 86
(1) Gugus Penjamin Mutu, selanjutnya disingkat GPM, adalah unsur pelaksana
penjaminan mutu yang melaksanakan tugas pokok penjaminan mutu di
tingkat Fakultas.
(2) GPM dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan.
(3) GPM bertugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan
mengembangkan sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
Pasal 87
(1) Unit Penjamin Mutu, selanjutnya disingkat UPM, adalah unsur pelaksana
penjaminan mutu yang melaksanakan tugas pokok penjaminan mutu di
tingkat program studi.
(2) UPM dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua
Program Studi.
(3) UPM bertugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan
mengembangkan sistem penjaminan mutu di tingkat program studi.
Unit Usaha
Pasal 88
(1) Universitas Muhammadiyah Bengkulu dapat mendirikan unit usaha dalam
rangka menunjang penyelenggaraan perguruan tinggi
(2) Unit usaha dapat dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh Universitas
Muhammadiyah Bengkulu atau kerja sama dengan pihak ketiga dalam
bentuk Kerja Sama Operasional (KSO), Build Operate and Transfer (BOT),
Joint Venture (JV), atau bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan kebijakan Persyarikatan.
(3) Unit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) harus seijin Pimpinan
Pusat melalui Majelis Dikti.
BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 89
(1) Pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu terdiri atas
dosen dan tenaga kependidikan.
(2) Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu terdiri dari
dosen tetap yayasan, dosen Tetap Yayasan DPK, dosen PNSD.
(3) Dosen tetap yayasan diangkat oleh BPH atas usul Rektor Universitas
Muhammadiyah Bengkulu
(4) Dosen Tetap Yayasan DPK diangkat oleh BPH atas usul Rektor Universitas
Muhammadiyah Bengkulu.
(5) Dosen PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara akademik
oleh Pemerintah di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
(6) Tenaga kependidikan tetap yayasan diangkat oleh BPH atas usul Rektor
Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
(7) Tenaga kependidikan DPK diangkat oleh BPH atas usul Rektor Universitas
Muhammadiyah Bengkulu
Pasal 90
(1) Jenjang jabatan akademik terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala,
dan Guru Besar.
(2) Wewenang dan tata cara pemberian jabatan akademik diatur sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 91
Persyaratan menjadi dosen dan tenaga kependidikan tetap persyarikatan
Universitas Muhammadiyah Bengkulu:
a. Beragama Islam.
b. Anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan
Muhammadiyah.
c. Berkualifikasi akademik untuk dosen minimal berpendidikan S2 sesuai
dengan bidang tugasnya.
d. Kualifikasi pendidikan untuk tenaga kependidikan minimal S1/D3 sesuai
dengan bidang tugasnya.
e. Bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi
persyarikatan.
f. Sehat jasmani dan rohani.
g. Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi
politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan.
h. Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan organisasi kemasyarakatan
sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan.
i. Tidak merangkap sebagai Tenaga Kependidikan tetap pada instansi atau
lembaga lain, kecuali atas izin rektor.
Pasal 92
(1) Seseorang hanya dapat diusulkan menjadi Guru Besar atau Profesor di
lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu selama yang bersangkutan
masih aktif mengajar.
(2) Sebutan Guru Besar atau Profesor hanya dapat digunakan selama yang
bersangkutan melaksanakan tugas dosen.
(3) Guru Besar yang mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali
menjadi Guru Besar di Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai
penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
Pasal 93
(1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang
pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi sumber
belajar.
(2) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan wewenang tenaga penunjang
akademik diatur oleh BPH atas usul Rektor.
Pasal 94
(1) Setiap dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu berhak
memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Setiap dosen berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan darma
baktinya.
(3) Setiap dosen berhak menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan
lainnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(4) Setiap dosen berkewajiban menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban,
dan kelancaran pelaksanaan tugas universitas.
(5) Setiap dosen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas baik sebagai
pribadi maupun sebagai warga universitas dalam menjalankan fungsi dan
tujuan universitas.
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Pangkat/Golongan
Tenaga Kependidikan
Pasal 95
1) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan diatur
dalam Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah
Bengkulu.
2) Kepangkatan dan golongan Tenaga Kependidikan diatur dalam
Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
BAB X
MAHASISWA DAN ALUMNI
Mahasiswa
Pasal 96
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah peserta didik yang
terdaftar dan belajar di Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang ditetapkan
berdasarkan keputusan Rektor dengan persyaratan, hak, dan kewajiban yang
diatur oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
Pasal 97
Persyaratan untuk menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu
sebagai berikut:
a. Untuk menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu harus
memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan memiliki
kemampuan yang disyaratkan.
b. Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Bengkulu setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur
tertentu.
c. Syarat sebagaimana di atas dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur oleh
Rektor.
d. Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dikemukakan di atas diatur
dalam peraturan perundangan yang berlaku.
Kewajiban dan Hak Mahasiswa
Pasal 98
1. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
a. memenuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Universitas
Muhammadiyah Bengkulu;
b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan
keamanan Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi
mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai peraturan yang
berlaku;
d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
e. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Muhammadiyah
Bengkulu;
f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan lokal.
g. Bersikap sopan, santun, beretika dalam berinteraksi di kampus.
2. Mahasiswa mempunyai hak :
a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk
menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku
dalam lingkungan akademik;
b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik
sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
c. memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses
belajar;
d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program
studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang
diikutinya serta hasil belajarnya;
f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan
persyaratan yang berlaku;
g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
h. memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/
organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan,
minat dan tata kehidupan masyarakat;
i. pindah perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi
persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program
studi yang hendak dimasuki, dan bila mana daya tampung perguruan
tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
j. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi yang
bersangkutan;
k. memperoleh pelayanan khusus bilamana difabel.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur
dalam ketentuan tersendiri.
Atribut Mahasiswa
Pasal 99
Jaket Almamater mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu berwarna
dasar merah marun warna grafis kuning
Organisasi Mahasiswa;
Pasal 100
Organisasi Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu terdiri atas
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Dewan Perwakilan Mahasiswa
(DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Unit Kegiatan Mahasiswa
(UKM).
Alumni
Pasal 101
1. Alumni Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah mereka yang telah
menyelesaikan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Para alumni dihimpun dalam bentuk organisasi keluarga alumni Universitas
Muhammadiyah Bengkulu yang bertujuan menjalin hubungan dengan
Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam upaya mengembangkan dan
menunjang pencapaian tujuan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Universitas Muhammadiyah Bengkulu dapat membantu para alumni dalam
mendapatkan pekerjaan melalui pemberian informasi dan bentuk-bentuk lain.
BAB XI
KERJASAMA
Ketentuan Umum
Pasal 102
1. Kerja sama adalah kesepakatan yang berisi ikatan moral untuk melaksanakan
kegiatan bersama antara UMB dan/atau unit pemrakarsa di lingkungan UMB
dengan perguruan tinggi, pemerintah pusat ataupun daerah, dunia usaha,
ataupun pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang dituangkan
dalam bentuk tertulis.
2. Unit pemrakarsa adalah Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga dan UPT
yang berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Piagam kerjasama adalah kesepakatan awal antara pihak UMB dengan pihak
mitra yang berisi ruang lingkup secara umum yang tertulis dalam dokumen
yang di tandatangani bersama dalam bentuk Nota Kesepahaman atau
Memorandum of Understanding (MoU).
4. Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) adalah
kesepakatan operasional dan pelaksanaan kerja sama lanjutan dari MoU
dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara spesifik, dan
mencantumkan hak dan kewajiban serta yang tertulis dalam dokumen yang
ditandatangani bersama.
Tujuan Kerjasama
Pasal 103
Kerja sama UMB bertujuan untuk memfasilitasi dan menunjang peningkatan
kualitas penyelenggaraan Perguran Tinggi.
Prinsip
Pasal 104
Kerja sama UMB dilaksanakan dengan prinsip:
a. Kepastian Hukum;
b. Keuntungan;
c. Kemanfaatan;
d. Tranparansi;
e. Ajuntabilitas;
f. Itikad Baik;
g. Tanggung Jawab;
h. Berkelanjutan;
i. Kesetaraan.
Jenis Kerjasama
Pasal 105
(1) Jenis kerjasama terdiri atas:
a. Kerja sama Akademik, dan
b. Kerja sama Non Akademik.
(2) Jeniskerja sama Akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:
a. Kerja sama pendidikan, dengan mitra institusi/badan/lembaga dalam
negeri:
1. Program kembaran (twinning program),
2. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain
yang sejenis,
3. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau
4. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa
b. Kerja sama pendidikan, dengan mitra luar negeri:
1. Program kembaran (twinning program);
2. Program gelar bersama (joint degree);
3. Program gelar ganda (double degree);
4. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain
yang sejenis;
5. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau;
6. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa.
c. Kerja sama akademik lainnya dengan mitra dalam dan/atau luar negeri
berupa Kerja sama :
1. Pembinaan dengan perguruan tinggi /institusi lain;
2. Publikasi ilmiah;
3. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
4. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
5. Riset;
6. Pengabdian pada masyarakat, dan/atau;
7. Penjaminan Mutu Internal;
8. Kerja sama lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.
(3) Jenis kerja sama Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. Kerja sama Pendayagunaan aset,b. Kerja sama Penyertaan Modal,c. Kerja sama Kerja sama Bisnis,d. Kerja sama Penggalangan dana,e. Kerja sama Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual,f. Kerja sama Pengembangan sumberdaya, dan/ataug. Kerja sama lain yang ditetapkan oleh Rektor.
Para Pihak Dalam Kerjasama
Pasal 106
Kerja sama dilaksanakan dengan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja
Sama/PKS (MoA)
Pihak UMB
Pasal 107
(1) Rektor dalam Nota Kesepahaman (MoU) bertindak untuk dan atas nama
UMB.
(2) Rektor dalam hal PKS berwenang Melakukan kerja sama di bidang
Akademik, dan/atau non akademik
(3) Dalam PKS (MoA), Wakil Rektor, Dekan, Biro, Lembaga dan/atau UPT
bertindak untuk dan atas nama Rektor.
(4) Dekan dalam hal PKS berwenang melakukan kerja sama di bidang
akademik.
Mitra Kerja Sama
Pasal 108
Mitra kerja sama dapat dibangun dengan berbagai pihak antara lain:
a. Akademisi atau perguruan tinggi lain di dalam dan luar negeri
b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
c. Pemerintah Asing atau Institusi Asing sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
d. Korporasi dalam negeri
e. Korporasi luar negeri, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan/atau
f. Institusi atau pihak lain yang dapat mendukung kemitraan.
Penilaian Calon Mitra Kerja sama UMB
Pasal 109
(1) Penilaian terhadap calon mitra kerja sama dilakukan sebelum
ditandatanganinya naskah Nota Kesepahaman (MoU) dan PKS (MoA)
(2) Penilaian terhadap calon mitra meliputi:
a. Kejelasan status hukum calon mitra,
b. Rekam jejak calon mitra,
c. Nilai strategis calon mitra,
d. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra,
e. Kompatibilitas searah dengan aspirasi, tujuan dan minat pengembangan
UMB,
f. Kesediaan menanggung risiko akibat hukum dari perjanjian kerja sama,
g. Kesediaan dan kemudahan bertukar informasi,
h. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra,
i. Menghasilkan output/ outcome Akademik dan/atau Non-Akademik,
j. Memberikan impact dan/atau kemaslahatan untuk masyarakat, dan/atau
k. Nilai sinergi yang akan dihasilkan dari kerja sama dengan calon mitra.
Pengelolaan Kerja Sama
Pasal 110
(1) Pengelolaan kerjasama dilakukan dengan tahapan yang terdiri dari:
a. Pengusulan kerjasama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat
Universitas dan/atau Fakultas,
b. Negosiasi kerjasama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat
Universitas dan/atau Fakultas,
c. Formalisasi atau penandatangan Kerjasama dilakukan oleh Rektor atau
wakil rektor atau dekan,
d. Pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh unit kerja Fakultas dan/atau Biro,
Lembaga dan UPT yang terkait
e. Monitoring kerjasama dilakukan oleh dekan atau yang terkait dengan
pelaksanaan kerja sama dan hasil evaluasi disampaikan kepada Rektor
melalui Wakil Rektor yang membidangan Kerja sama,
f. Evaluasi kerja sama dapat berupa masukan bagi penyempurnaan kerja
sama selanjutnya atau meninjau ulang kerja sama apabila berpotensi
merugikan UMB, dan
g. Prosedur pengusulan, negosiasi, formalisasi, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Rektor.
(2) Kepala Bagian yang membidangi kerjasama melakukan perencanaan,
penilaian, fasilitasi, pendampingan, dan bertanggung jawab dalam proses
pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
penatausahaan kerja sama.
Dana Kerja Sama
Pasal 111
Dana kerja sama harus mencakup:
a. Dana operasional,
b. Dana pengembangan institusi, dan/atau
c. Dana jaminan risiko kerja sama.
Pasal 112
(1) Mekanisme dan pengelolaan dana kerja sama baik untuk dana operasional,
dana pengembangan institusi, dan dana jaminan risiko kerja sama diatur lebih
lanjut dengan keputusan rektor,
(2) Kebijakan untuk mengurangi atau menghapuskan dana kerja sama baik dana
operasional, dana pengembangan institusi, dan/atau dana jaminan risiko kerja
sama ditetapkan dengan keputusan rektor.
(3) Terhadap semua kerja sama, dikenakan dana kontribusi, diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Rektor.
Materi Kerja Sama
Pasal 113
(1) Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat materi:
a. Logo para pihak,
b. Nomor naskah kerja sama,
c. Waktu penandatanganan kerja sama,
d. Identitas para pihak yang membuat kerja sama,
e. Maksud dan tujuan kerja sama,
f. Ruang lingkup kerja sama,
g. Jangka waktu kerja sama,
h. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik,
i. Pelaksanaan kerja sama,
j. Biaya,
k. Keadaan kahar (force majeur),
l. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama,
m. Sanksi atas pelanggaran kerja sama.
(2) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing,
perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris,
bahasa asal pihak asing.
(3) Formalisasi perjanjian kerja sama dilaksanakan dengan menggunakan format
naskah perjanjian kerja sama yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan
memprioritaskan format naskah kerja sama dari UMB.
Pasal 114
(1) Kerja sama UMB dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri hanya dapat
dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pimpinan tertinggi
perguruan tinggi yang bersangkutan.
(2) Kerja sama UMB dengan pihak lain di dalam dan luar negeri hanya dapat
dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pimpinan tertinggi yang
bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pimpinan pihak lain di dalam dan
luar negeri.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat
dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh
lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan pihak lain di luar negeri
telah teregistrasi di negaranya.
(4) Perjanjian kerja sama yang bersifat implementatif dan merupakan kegiatan
bersama dengan hak dan kewajiban yang menyertainya yang dituangkan
dalam PKS (MOA), ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan, Biro,
Lembaga dan UPT yang melaksanakan kegiatan kerja sama tersebut.
BAB XII
SARANA DAN PRASARANA
Pengadaan, Pengelolaan, dan Pengawasan
Pasal 119
1. Semua sarana dan prasana yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah
Bengkulu adalah milik Persyarikatan.
2. Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian dan
Pimpinan Universitas Muhammadiyah Bengkulu berdasarkan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja.
3. Penggunaan, inventarisasi, dan pemeiiharaan sarana dan prasarana menjadi
tanggung jawab pimpinan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian
dan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Bengkulu sesuai dengan
peraturan Persyarikatan.
5. Prosedur dan tata cara pengadaan sarana dan prasarana diatur tersendiri
dalam peraturan pengelolaan keuangan Universitas Muhammadiyah
Bengkulu dengan mengacu kepada sistem tata kelola keuangan PTM.
BAB XIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 120
1. Keuangan dan kekayaan atau aset Universitas Muhammadiyah Bengkulu
secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Keuangan dan kekayaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu dapat
diperoleh atau bersumber dari sumbangan persyarikatan, Hasil Usaha BPH,
Bantuan pemerintah, Bantuan Luar Negeri, Unit Usaha, Pemasukan dari
Mahasiswa dan pihak lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah
Bengkulu disusun oleh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Bengkulu
bersama Badan Pembina Harian dan disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi
Litbang PP. Muhammadiyah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Pengelolaan keuangan dan kekayaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu
diatur dengan Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
5. Universitas Muhammadiyah Bengkulu dapat membentuk unit usaha dalam
bentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Commanditaire Vennootschap (CV),
yang diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.
6. Pembinaan dan pengawasan atas keuangan dan kekayaan Universitas
Muhammadiyah Bengkulu menjadi tanggung jawab Majelis Pendidikan
Tinggi Litbang dan lembaga yang ditunjuk oleh Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.
Pengelolaan Keuangan
Pasal 121
1. Rencana Anggaran dan Belanja (RAPB) UMB disusun oleh Rektor bersama
BPH UMB dan disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja oleh
Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Usul Pengesahan RAPB UMB dengan disertai Laporan Realisasi APB UMB
disampaikan kepada Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
minimal 3 bulan sebelum tahun anggaran berikutnya.
3. Pengelolaan keuangan UMB dilakukan oleh Rektor berdasarkan APB UMB
yang telah disahkan oleh Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat
Muhammadiyah dan dipertanggung jawabkan kepada Majelis Dikti Litbang
Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
4. Pengawasan keuangan di lingkungan UMB dilakukan oleh Majelis Dikti
Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dalam teknis operasionalnya
dilimpahkan kepada lembaga yang diserahi tugas pembinaan dan pengawasan
keuangan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
5. Laporan Tahunan Realisasi Anggaran dan Belanja Universitas
Muhammadiyah Bengkulu disampaikan oleh Rektor kepada Majelis Dikti
Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
BAB XIV
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Pasal 122
1) Universitas Muhammadiyah Bengkulu wajib menerapkan sistem penjaminan
mutu internal (SPMI) untuk mengendalikan dan meningkatkan
penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas.
2) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Muhammadiyah Bengkulu
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan dan Pedoman
Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan
Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
3) SPMI Universitas Muhammadiyah Bengkulu bertujuan untuk memberikan
kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasaan sivitas
akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan
mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.
4) Sistem penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Bengkulu dilakukan
secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga
Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP).
5) Untuk kelancaran pelaksanaan SPMI di Universitas Muhammadiyah
Bengkulu, Rektor menetapkan Auditor sebagai pelaksana Audit Mutu Internal.
6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu internal diatur
dengan Surat Keputusan Rektor.
Pasal 123
1) Lingkup kebijakan SPMI-Universitas Muhammadiyah Bengkulu mencakup
semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik
maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan
pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas, Fakultas,
maupun program studi.
2) Penerapan kebijakan SPMI wajib dilakukan oleh semua Sivitas akademika di
lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu baik dalam pelaksanaan
akreditasi dan komitmen menerapkan budaya mutu yang dikoordinasikan oleh
Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP),
meliputi:
a. Rektor, Wakil Rektor di lingkungan Universitas Muhammadiyah
Bengkulu
b. Senat Universitas Muhammadiyah Bengkulu
c. Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah
Bengkulu
d. Senat Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu
e. Biro
f. Badan
g. Lembaga
h. Unit Pelaksana Teknis
i. Fakultas
j. Program Pascasarjana
k. Program Studi
l. Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa
m. Unit-unit Pendukung pelaksanaan PBM
3) Pejabat khusus pelaksana SPMI adalah Rektor, Dekan/ Direktur, Ketua Prodi,
Kepala Biro, Lembaga dan Unit di lingkungan Universitas Muhammadiyah
Bengkulu.
4) Setiap pejabat khusus di Universitas Muhammadiyah Bengkulu bertanggung
jawab dalam pelaksanaan SPMI dengan menyampaikan laporan secara
periodik ke LPMPP (Satu Tahun sekali)
5) Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan setiap satu tahun sekali.
6) Hasil Audit pelaksanaan penjaminan mutu internal dilaporkan kepada Rektor.
7) Pelaksanaan akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pergantian Antar Waktu Pimpinan Universitas
Pasal 124
(1) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Pimpinan Pusat mengangkat Pejabat
Rektor sebelum diangkat Rektor Definitif.
(2) Rektor berhalangan tetap bilamana:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas berdasarkan
keterangan dokter;
c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap; atau
d. mengundurkan diri dan atau diberhentikan
(3) Calon Pejabat Rektor diusulkan oleh BPH bersama PWM kepada Pimpinan
Pusat melalui Majelis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Rektor
dinyatakan berhalangan tetap.
(4) Calon Pejabat Rektor yang diusulkan memenuhi kualifikasi sesuai dengan
persyaratan calon Rektor.
(5) Apabila Wakil Rektor berhalangan tetap, maka Rektor dengan pertimbangan
senat universitas mengusulkan kepada Majelis Dikti PPM untuk menentapkan
Wakil Rektor pengganti sampai habis masa jabatan.
Pergantian Antar Waktu Pimpinan Fakultas
Pasal 125
(1) Bilamana Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Dekan
sebelum diangkat Dekan Definitif.
(2) Dekan berhalangan tetap bilamana:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas berdasarkan
keterangan dokter;
c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap; atau
d. mengundurkan diri dan atau diberhentikan
(3) Senat Fakultas mengusulkan minimal 2 orang calon pejabat Dekan kepada
Rektor selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Dekan dinyatakan
berhalangan tetap.
(4) Calon Pejabat Dekan yang diusulkan memenuhi kualifikasi persyaratan sesuai
persyaratan calon Dekan.
(5) Rektor menetapkan 1 orang Pejabat Dekan.
(6) Apabila Wakil Dekan berhalangan tetap, maka Dekan dengan pertimbangan
senat fakultas mengusulkan kepada Rektor untuk menentapkan Wakil Dekan
pengganti sampai habis masa jabatan.
Penyesuaian Masa Jabatan Kepemimpinan
Pasal 126
(1) Penyesuaian masa jabatan kepemimpinan yang diakibatkan oleh perubahan
sistim pemilihan pimpinan akan diputuskan dalam rapat senat.
(2) Peralihan jabatan Rektor/Dekan lama ke Rektor/Dekan baru berlangsung
sebagaimana mestinya dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan
kemaslahatan.
Pasal 127
Semua peraturan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang ada pada saat
ditetapkan dan diberlakukannya statuta ini masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan belum diganti berdasarkan statuta ini.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 128
(1) Sejak ditetapkan statuta ini, statuta tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Statuta ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Majelis Dikti
Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Ditetapkan di :Bengkulu
Pada Tanggal : September 2019
Mengesahkan
Majelis Pendidikan Tinggi Litbang
Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
Prof. Dr. Lincolin Arsyad. M.Sc, Ph.D
Ketua
Universitas Muhammadiyah Bengkulu,
Dr. Sakroni, M.Pd.
Rektor
top related