Transcript
Kebijakan NasionalSistem Penjaminan MutuPerguruan Tinggi (SPM-PT)
Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH, LL.MSekretaris Majelis PendidikanDewan Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti, Depdiknas
Perubahan Peraturan Perundang-undangan
Pendidikan Tinggi
Perubahan Struktur Tanggung Jawab Pengawasan Pendidikan Tinggi
UU. No. 2 Tahun 1989 Tentang Sisdiknas UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas------ UU. No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ------ RUU. Tentang BHP
PP. No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi RPP. Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Kepmendiknas No. 232/U/2000 Tentang Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mengajar
PP. No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Kepmendiknas No. 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
PP. No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Kepmendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
PP. No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Kepmendiknas No. 184 Tahun 2001 Tentang Wasdalbin(EPSBED)
PP. No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
KPPT-JP III 1996 - 2005 HELTS 2003 - 2010
Masih berlaku untuk mencegah kekosongan hukum
Draft Landas Pijak (Platform)Dari WASDALBIN ke SPM-PT
Struktur Tanggung Jawab Pengawasan PendidikanTinggi Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1989 TentangSisdiknas (UU Sisdiknas Lama) 1
• Pasal 52 Bab XVI UU Sisdiknas Lama:Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan.
• Pasal 53 UU Sidiknas Lama: Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
• Penjelasan Pasal 53 UU Sisdiknas Lama: \Tindakan administratif berwujud pemberian peringatan sebagai tindakan yang paling ringan dan perintah penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan sebagai tindakan yang paling berat
Struktur Tanggung Jawab Pengawasan PendidikanTinggi Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1989 TentangSisdiknas (UU Sisdiknas Lama) 2
Kesimpulan• Pemerintah merupakan satu-satunya pemegang tanggungjawab
pengawasan atas pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Struktur pengawasan pendidikan tinggi seperti ini disebut pengawasan vertikal.
• Akibatnya peraturan pelaksanaan tentang pengawasan pendidikan tinggi yang ditetapkan pada masa UU.Sisdiknas Lama berlaku, berkarakter pengawasan vertikal, antara lain: - Kepmendiknas No. 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; - Kepmendiknas No. 184 Tahun 2001 Tentang Pedoman
Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma
Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (Wasdalbin), sebagai landasan EPSBED
Struktur Tanggung Jawab Pengawasan PendidikanTinggi Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 TentangSisdiknas (UU Sisdiknas Baru) 1
• Alinea keenam Penjelasan Umum UU.Sisdiknas: Strategi pembaharuan sistem pendidikan, antara lain: 13. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.
• Pasal 8 UU Sisdiknas:Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
• Pasal 66 Bab XIX UU Sisdiknas: (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan
komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik
Struktur Tanggung Jawab Pengawasan PendidikanTinggi Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 TentangSisdiknas (UU Sisdiknas Baru) 2
Selain itu, salah satu tonggak penting di dalam UU.Sisdiknas yangtidak dikenal di dalam UU.Sisdiknas Lama, adalah penetapanotonomi perguruan tinggi, yang diatur dalam: • Pasal 24 ayat (2) UU Sisdiknas:
Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
• Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas: Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
• Penjelasan Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas: Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.
Struktur Tanggung Jawab Pengawasan PendidikanTinggi Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 TentangSisdiknas (UU Sisdiknas Baru) 3
Kesimpulan• Terhadap perguruan tinggi yang otonom, tentu saja Pemerintah tidak berwenang lagi melakukan pengawasan seperti pada masa berlakunya UU.Sisdiknas Lama.
• Otonomi perguruan tinggi mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. • Pemerintah tetap memiliki wewenang mengawasi pendidikan tinggi, namun harus dilakukan secara transparan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas publik), artinya pengawasan adalah bukan untuk kepentingan Pemerintah melainkan Pemerintah melakukan pengawasan adalah demi melindungi kepentingan masyarakat (stakeholders) yang menggunakan hasil pendidikan tinggi.
• Dalam era otonomi perguruan tinggi, masyarakat diberi hak untuk mengawasi pendidikan tinggi. Struktur pengawasan pendidikan tinggi ini disebut pengawasan horisontal.
• Akibatnya, peraturan pelaksanaan tentang pengawasan atas pendidikan tinggi yang telah dan akan ditetapkan setelah berlakunya UU.Sisdiknas, semuanya harus berkarakter pengawasan horisontal, antara lain: - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan - Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan, serta - Rancangan Permendiknas Tentang Peyelenggaraan
Pendidikan Tinggi yang sedang dalam proses penyusunan
Struktur Tanggung Jawab Pengawasan PendidikanTinggi Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 TentangSisdiknas (UU Sisdiknas Baru) 4
Dampak pada Pengawasan Pendidikan Tinggi(Dari WASDALBIN ke SPM-PT) 1
• Struktur pengawasan vertikal bertujuan agar perguruan tinggi menaati semua persyaratan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan Pemerintah, sehingga pada hakekatnya bertujuan menjamin mutu perguruan tinggi.
• Dengan tujuan menjamin mutu perguruan tinggi, PP. No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan struktur pengawasan horisontal di dalam: - Pasal 91 ayat (1):
Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- Pasal 91 ayat (3):Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk
memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan
Dampak pada Pengawasan Pendidikan Tinggi(Dari WASDALBIN ke SPM-PT) 2
• Struktur pengawasan pendidikan tinggi melalui penjaminan mutu, memenuhi amanat UU. Sisdiknas yaitu menerapkan pengawasan horisontal yang dilaksanakan oleh tiga unsur, yaitu: a. perguruan tinggi;b. masyarakat/stakeholders;c. Pemerintah.
• Pada tahun 2006, dipandang perlu oleh Dirjen Dikti, dibentuk Komisi SPM-PT di bawah Dewan Pendidikan Tinggi untuk menyusun Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) yang berbasis institusi.
• Di dalam SPM-PT, Pemerintah, perguruan tinggi, dan masyara- kat/stakeholders diposisikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dalam menjalankan penjaminan mutu perguruan tinggi.
EvaluaEvaluasi Dirisi Diri
EvaluasiEvaluasiProgram StudiProgram Studi
BerbasisBerbasisEvaluasi DiriEvaluasi Diri
Penjaminan MutuPenjaminan MutuInternalInternal
Penjaminan MutuPenjaminan MutuEksternalEksternal
Perguruan TinggiPerguruan Tinggi
EPSEPSBEDBED
QAQA
AkrediAkreditasitasi
Sebelum SPM-PT
Kebijakan Nasional SPM-PT
Pangkalan Data
Perguruan Tinggi(PDPT)
Sistem Penjaminan Mutu
Eksternal(SPME)
Perguruan TinggiPerguruan Tinggi
Sistem Penjaminan Mutu
Internal(SPMI)
Pasal 50 ayat (2) UU. Sisdiknas:Pemerintah menentukan kebijakan nasional danSNP untuk menjamin mutu pendidikan nasional;
Pasal 1 butir 27 PP. SNP:Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
Pasal 4:SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasionaldalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa danmembentuk watak serta peradaban bangsa yangbermartabat.
SNP
SNP
SNP
SNP
8 Jenis SNP (Standar Minimal)
Standar Lain(Melampaui SNP)
Wajib
Internally driven
Insan IndonesiaCerdas &
Kompetitif
SPM-PT BerdasarkanPP. No.19 Tahun 2005 Tentang SNP
8 Jenis SNP(Standar Minimal)
Standar Lain(Melampaui SNP)
Wajib
Internally driven
Psl 2 ayat (1) PP No 19/20051. Standar Isi2. Sandar Proses3. Standar Kompetensi Lulusan4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan5. Standar Sarana dan Prasarana6. Standar Pengelolaan7. Standar Pembiayaan8. Standar Penilaian Pendidikan
Ditetapkan sendiri oleh PT :a. Penelitian dan publikasib. Pengabdian kepada masyarakat; c. Sistem informasi;d. Kerjasama institusional dalam dan luar negeri; e. Kemahasiswaan;f. Suasana akademik;g. Sumber pendanaan (revenue generating);h. Bidang lain sesuai ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.
Standar Mutu PP.No.19 Tahun 2005 Tentang SNP
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)Sebagai Bentuk Pengawasan Baru Pendidikan Tinggi
Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) NasionalKegiatan sistemik pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di semua perguruan tinggi oleh Ditjen Dikti, untuk mengawasi
penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 66 ayat (1) dan Ayat (2) UU. Sisdiknas (dahulu disebut EPSBED);
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (internally
driven), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi sendiri secara berkelanjutan (continuous improvement ), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 50 ayat (6) UU.Sisdiknas juncto Pasal 91 PP.No. 19 Tahun 2005 tentang SNP;
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)Sebagai Bentuk Pengawasan Baru Pendidikan Tinggi
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)Kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau
perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 60 ayat (2) UU.Sisdiknas dan Pasal 86 ayat (3) PP.No. 19 Tahun 2005 tentang SNP (disebut Akreditasi).
Mekanisme SPM-PT
1. Data dan informasi tentang kegiatan masing-masing perguruan tinggi wajib dikumpulkan, diolah, dan disimpan
oleh perguruan tinggi yang bersangkutan di dalam PDPT masing-masing dengan klasifikasi data dan informasi berdasarkan SNP. Kemudian data dan informasi tersebut dikirim, dikumpulkan dan disimpan di dalam PDPT Nasional yang dikelola oleh Ditjen.Dikti.
2. Dengan menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan dan disimpan di dalam PDPT masing-
masing, perguruan tinggi melakukan SPMI (internal quality assurance) melalui evaluasi diri dalam dua lingkup, yaitu pemenuhan SNP dan melampaui ke delapan standar di dalam SNP secara kuantitatif dan kualitatif, serta mengembangkan standar- standar tersebut di atas beserta pemenuhannya secara berkelanjutan (continuous quality improvement);
Mekanisme SPM-PT
3. Dengan menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan di dalam PDPT Nasional dan visitasi, BAN–
PT atau lembaga mandiri yang diakui Pemerintah melakukan akreditasi, yang disebut SPME (external quality assurance) dengan memberikan peringkat sebagai berikut:
Akreditasi C (Cukup)Perguruan tinggi memenuhi kedelapan standar dalam SNP. Apabila perguruan tinggi tidak memenuhi kedelapan macam standar dalam SNP, perguruan tinggi tersebut dinyatakan tidak terakreditasi.Aktreditasi B (Baik)Perguruan tinggi memenuhi dan melampaui kedelapan standar
dalam SNP dan mampu memenuhi standar rata-rata perguruan tinggi taraf Nasional.
Akreditasi A (Amat baik)Perguruan tinggi telah memenuhi dan melampaui kedelapan
standar dalam SNP dan mampu memenuhi standar rata-rata perguruan tinggi taraf Nasional, serta memenuhi standar rata-rata perguruan tinggi taraf Internasional.
Kelembagaan SPM-PT
• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bertanggungjawab atas pengelolaan PDPT Nasional;
• Setiap perguruan tinggi bertanggungjawab atas pengelolaan PDPT masing-masing dan pelaksanaan SPMI;
• BAN–PT atau lembaga mandiri yang diakui Pemerintah bertanggungjawab atas pelaksanaan SPME.
Sistem Penjaminan Mutu Internal (1)Sistem Penjaminan Mutu Internal (1)
Pengertian Mutu Perguruan TinggiPengertian Mutu Perguruan TinggiMutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan SNP, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pihak yang berkepentingan (stakeholders)Dengan demikian, terdapat standar mutu perguruan tinggi yang:• ditetapkan oleh Pemerintah (government);• disepakati bersama di dalam perguruan tinggi (vision) ;• dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).
Sistem Penjaminan Mutu Internal (2)Sistem Penjaminan Mutu Internal (2)
Pengertian Penjaminan Mutu InternalPengertian Penjaminan Mutu Internal
Penjaminan mutu internal di perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan SNP dan standar yang melampaui SNP secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan
Sistem Penjaminan Mutu Internal (3)Sistem Penjaminan Mutu Internal (3)
Konsep SPMIKonsep SPMI
Perguruan tinggi dinyatakan bermutu, apabila
1. Perguruan tinggi mampu memenuhi SNP (aspek imperatif)
2. Perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif)
3. Perguruan tinggi mampu memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif)
Sistem Penjaminan Mutu Internal (4)Sistem Penjaminan Mutu Internal (4)
Tujuan SPMI Tujuan SPMI
Memelihara dan meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement), yang dijalankan oleh perguruan tinggi secara internal untuk memenuhi SNP, mewujudkan visi dan misinya, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
Sistem Penjaminan Mutu Internal (5)
Strategi SPMIStrategi SPMI
a. Ditjen. Dikti. menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
b. Perguruan tinggi menggalang komitmen menjalankan penjaminan mutu internal perguruan tinggi
c. Perguruan tinggi memilih dan menetapkan sendiri standar mutu yang melampaui SNP berdasarkan visinya
d. Perguruan tinggi menetapkan dan menjalankan organisasi dan mekanisme kerja penjaminan mutu internal
e. Perguruan tinggi melakukan benchmarking mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan (dalam/luar negeri)
Sistem Penjaminan Mutu Internal (6)Sistem Penjaminan Mutu Internal (6)
ContohContoh Standar dalam SPMI Standar dalam SPMI • Standar Isi (kurikulum)• Standar Proses (proses pembelajaran)• Standar Kompetensi Lulusan• Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan• Standar Sarana dan Prasarana• Standar Pengelolaan• Standar Pembiayaan• Standar Penilaian Pendidikan• Standar Penelitian• Standar Pengabdian kepada masyarakat• Standar Kerjasama• Standar Kesejahteraan• Standar Kemahasiswaan
Sistem Penjaminan Mutu Internal (7)Sistem Penjaminan Mutu Internal (7)
Contoh Contoh Penetapan Standar Penetapan Standar Pendidik dan Pendidik dan Tenaga KependidikanTenaga Kependidikan
KebutuhanKebutuhanStakeholdersStakeholders
Visi PTVisi PTdandan
SNPSNPStandarStandar
Pendidik danPendidik danTenagaTenaga
KependidikanKependidikan
• RekrutasiRekrutasi• Masa ObservasiMasa Observasi• Pengangkatan Pegawai TetapPengangkatan Pegawai Tetap• Penilaian Prestasi KerjaPenilaian Prestasi Kerja• Mutasi, Promosi, DemosiMutasi, Promosi, Demosi• Waktu KerjaWaktu Kerja• Kerja Lembur & CutiKerja Lembur & Cuti• Penghasilan & PenghargaanPenghasilan & Penghargaan• Jaminan Sosial & KesejahteraanJaminan Sosial & Kesejahteraan• Pengembangan & PembinaanPengembangan & Pembinaan• Keselamatan & Kesehatan KerjaKeselamatan & Kesehatan Kerja• DisiplinDisiplin• Perjalanan DinasPerjalanan Dinas• Pengakhiran Hubungan KerjaPengakhiran Hubungan Kerja
Sistem Penjaminan Mutu Internal (8)Sistem Penjaminan Mutu Internal (8)
Manajemen Manajemen Kendali Mutu SPMIKendali Mutu SPMI
PenetapanStandar Mutu
Audit PelaksanaanStandar Mutu
Ada Gap antara
Standar MutuDan
Pelaksanaan? Identifikasi action untuk memenuhi
Standar Mutu
Laksanakanaction
Integrasikan padaproses SDCAberikutnya
Evaluasi Untuk PeningkatanStandar Mutu
Ya
Tidak
ContinuousImprovement
(Kaizen)
Penjaminan MutuBerkelanjutan
SustainableQuality Assurance
PelaksanaanStandar Mutu
Sistem Penjaminan Mutu Internal (9)Sistem Penjaminan Mutu Internal (9)
Manajemen Kendali Mutu SPMIManajemen Kendali Mutu SPMIPDCA (Plan, Do, Check, Action) yang akan menghasilkan kaizen atau peningkatan mutu berkelanjutan (continuous improvement) di perguruan tinggi
SDCA
SDCA
SDCA
SDCA
PDCA
PDCA
PDCA
PDCA
SDCA
S : Standard
Quality first
Stakeholder - in
The next process is our stakeholder
Speak with data
Upstream management
Kaizen / c
ontinuous im
provement
Sistem Penjaminan Mutu Internal (10)Sistem Penjaminan Mutu Internal (10)
TindakanPenjaminan
Mutu
Audit PelaksananPenjaminan
Mutu
PelaksanaanPenjaminan
Mutu
Garis Besar Proses Penyusunan SPMIGaris Besar Proses Penyusunan SPMI
KebijakanPenjaminan
Mutu
ManualPenjaminan
Mutu
StandarPenjaminan
Mutu
Kaizen
DokumenPenjaminan
Mutu
Sistem Penjaminan Mutu Internal (11)Sistem Penjaminan Mutu Internal (11)
Kebijakan dalam SPMI Kebijakan dalam SPMI • Kerangka SPMI
• Struktur SPMI
• Tujuan dan Strategi SPMI
• Prinsip Pelaksanaan SPMI
• Proses Implementasi SPMI
Thank you and see you
top related