SKRIPSI - SITEDI UHOsitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/B1A112022_sitedi_SKRIPSI TOTO... · adik-adik ku Rahmat Nur Tian, ... HALAMAN PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI ... BAB 3 METODE PENELITIAN
Post on 30-May-2018
231 Views
Preview:
Transcript
SKRIPSI
ANALISIS PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DI DESA MEKAR SARI KECAMATAN PALANGGA
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Oleh:
TOTO BUDIANTO
Stb. B1A1 12 022
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HALUOLEO
KENDARI
2016
ii
SKRIPSI
ANALISIS PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DI DESA MEKAR SARI KECAMATAN PALANGGA
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Oleh:
TOTO BUDIANTO
Stb. B1A1 12 022
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HALUOLEO
KENDARI
2016
iii
ANALISIS PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DI DESA MEKAR SARI KECAMATAN PALANGGA
KABUPATEN KONAWE SELATAN
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Pada Jurusan Ilmu Ekonomi
Oleh:
TOTO BUDIANTO
Stb. B1A1 12 022
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HALUOLEO
KENDARI
2016
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu‟alaikum Wr.Wb
Puji Syukur kehadirat Allah SWT berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-
Nya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian
yang berjudul ”Analisis Partisipatif Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa
Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan”. Meskipun
dalam bentuk yang sangat sederhana.
Harapan untuk menyajikan hasil penelitian ini dengan sebaik-baiknya
tentulah tidak diperoleh dengan mudah melainkan atas bantuan dari berbagai
pihak, baik bantuan moril maupun materil sehingga segala sesuatunya dapatlah
penulis atasi, yang pada akhirnya terwujud hasil penelitian ini sebagaimana
adanya.
Sebagaimana kata pepatah, Tak ada gading yang tak retak, seperti itulah
kiranya yang bisa penulis ungkapkan, jika dalam hasil penelitian ini terdapat
adanya kekurangan, baik dalam hal sistematika, pola penyampaian, bahasa,
maupun materi yang di luar kemampuan penulis. Hal itu tidak terlepas dari
keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Sehingga saran yang bersifat
konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan hasil penelitian ini.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih
sedalam-dalamnya kepada Bapak saya tercinta Prawidi dan Ibu Saya tercinta
Ismiyati yang telah memberikan kasih sayang, membesarkan, mengasuh,
mendidik, dan selalu mendoakan yang tidak pernah putus hingga sekarang dan
adik-adik ku Rahmat Nur Tian, dan Fitryia Nurma Ninggsi, (Quin), Kakak-
viii
Kakak ku Siti Ismawati., ST., Muhammad Nur., ST, Ahmad Faizal Saytno.,
SKM, yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Penulis juga
mengucapkan terimah kasih kepada Bapak Dr. Zainuddin Saenong, SE., M.Si
selaku pembimbing I dan Bapak Yohanes Boni, SE., M.Si selaku pembimbing II
yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :
1. Rektor Universitas Haluoleo Kendari.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Haluoleo Kendari.
3. Para pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Haluoleo
Kendari.
4. Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Haluoleo Kendari.
5. Penguji yang telah memberikan banyak pengetahuan serta memberikan
motivasi kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Haluoleo yang telah mendidik dan
membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak Kepala Desa Mekar Sari yang telah memberikan izin penelitian kepada
penulis.
8. Saudara-saudariku community 2012 kelas A yang selalu memberikan motivasi
kepada penulis yaitu ; Haryanto.S., SE, Uswan, Mursalim, La. Denda, Aris
Purwandi., SE, Idham idris Dena, SE, Muh. Salahuddin AA., SE, Mujahiddin.,
SE, Ahmad Iksan., SE, Ebey, Endah Haritsatul Hafidzoh., SE, Wilda Widia
ix
Ninggsi, SE., La Ode Manfar,. SE, Wahid Anugrah, Nurfaidah Jodding, Linda
Purnama Sari., SE, Hawaida., SE, Anisya Ardita. P., SE, Sri Ratna Sari., SE,
Tria Asih Wulandari., SE, Sarni., SE, Tri Oktaviani., SE, Fitria Helmiati. S,
Aisyah., SE, Jumriatin., SE,
9. Seluruh saudara-saudari seperjuangan Jurusan Ilmu Ekonomi Angkatan 2012
yang penulis tidak dapat sebutkan nama satu persatu.
10. Seluruh senior angkatan 2010, 2011 tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan
penelitian.
Akhir kata penulis mengucapkan semoga Allah SWT. senantiasa
memberikan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.
Kendari, 30 Desember 2016
Penulis
x
ABSTRAK
Toto Budianto B1A112022, Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Di Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe
Selatan. Program S1, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu
Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Di bimbing oleh Bapak Zainuddin
Saenong dan BapakYohanes Boni.
Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui bagaimana partisipasi
masyarakat dalam pembangunan di Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga
Kabupaten Konawe Selatan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menggumpulkan, menyusun, dan
menganalisis data yang diperoleh khususnya yang berkaitan dengan partisipasi
masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan metode
analisis kualitatif menyatakan bahwa secara umum partisipasi masyarakat Desa
Mekar Sari masih dalam kategori sedang di dalam pembangunan yang ada di Desa
karena diakibatkan oleh beberapa alasan masyarakat Desa Mekar Sari seperti;
tangapan negatif terhadap pembangunan desa, dan kekecewaan terhadap program
yang tidak berjalan. Pembangunan di Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga
Kabupaten Konawe Selatan adalah contoh Pembangunan dalam lingkup yang
kecil. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 bahwa
pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh
masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Berbagai hal diusahakan oleh
Pemerintahan Desa Mekar Sari diantaranya berupa penyediaan bantuan yang
menunjang kegiatan masyarakat, perumusan kebijakan yang dapat memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan desa,
pemberian kreatifitas dan motivasi bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.
Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa
xi
ABSTRACT
Toto Budianto B1A112022, Analysis of Public Participation in the
Implementation of Development In Mekar Sari subdi strict Konawe Palangga
South. S1 Program, Program Development Studi Ekonomi, Jurusan Ilmu
Economics, Faculty of Economics and Business, Guided by. Zainuddin Saenong
and Yohanes Boni.
This study aims to, knowing how participation and I in the implementation of
development in rural districts bloom sari Palangga Konsel. Methods of data
collection is done by using qualitative analysis methods that mengupulkan, collate
and analyze the data with that obtained in particular with regard to community
participation.
Based on the research results obtained by using the method of qualitative analysis
states that the general public participation Mekar Sari in the implementation of
development programs in their villages had been realized in full only Participation
of society towards development in the village of Mekar Sari still not running
because by comparing several reasons community Mekar Sari village like; In
answer negatif trural development, and disappoint ments of the program is not
running. Implementation of development in the village of Mekar Sari subdistrict
Palangga Konsel examples of the implementation of development within the
scope of the kecil. by Minister of the Interior No. 114 of 2014 that village
development carried out by the village government to involve whole community
in a spirit of mutual cooperation. Various terms sought by the Government of
Mekar Sari of which include the provision of assistance to support community
activities, formulation of policies that can give people an opportunity to
participate in the implementation of development programs, providing creativity
and motivation bagitu foster public participation in the implementation of
development programs
Keywords: Community Participation, Rural Development
xii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN .................................................................... i
HALAMAN SAMPUL DALAM ................................................................... ii
HALAMAN PERNYATAAN GELAR SARJANA ..................................... iii
HALAMAN PERSETUJUAN....................................................................... iv
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI ........................................ v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN ................................................ vi
KATA PENGANTAR .................................................................................... vii
ABSTRAK ...................................................................................................... x
ABSTRAK ...................................................................................................... xi
DAFTAR ISI ................................................................................................... xii
DAFTAR TABEL........................................................................................... xv
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xvi
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ....................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .................................................................. 4
1.3 Tujuan Penelitian ................................................................... 4
1.4 Manfaat Penelitian ................................................................. 4
1.5 Ruang Lingkup ...................................................................... 5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teoritik .................................................................. 6
2.1.1 Konsep Partisipasi Masyarakat ................................... 6
2.1.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat....................... 15
2.1.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan ............ 20
2.1.3.1 Tahap Perencanaan Pembangunan ............... 23
2.1.3.2 Tahap Pelaksanaan Pembangunan ............... 25
2.1.3.3 Tahap Evaluasi Pembangunan ..................... 26
2.1.4 Pentingnya Partisipasi Dalam Pembangunan ............. 27
2.1.5 Pembangunan .............................................................. 28
2.1.6 Pembangunan Desa ..................................................... 30
2.2 Tinjauan Empirik ................................................................... 34
2.3 Kerangka Pikir ....................................................................... 36
2.4 Hipotesis Penelitian ............................................................... 38
BAB 3 METODE PENELITIAN
3.1 Lokasidan Waktu Peneliti .................................................... 39
3.2 Jenis dan Sumber Data ......................................................... 39
3.2.1 Jenis data .................................................................... 39
3.2.2 Sumber data ................................................................ 40
3.3 Populasi dan Sampel ............................................................ 40
3.4 Teknik Pengambilan Data .................................................... 41
3.5 Metode Analisis Data ........................................................... 41
3.6 Definisi Oprasional danVariabel .......................................... 42
xiii
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ...................................... 43
4.1.1 Keadaan Geografis Desa Mekar Sari ........................... 43
4.1.2 Keadaan Demografis .................................................... 45
4.1.2.1 Jumlah penduduk ........................................... 45
4.1.2.2 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa
Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten
Konawe Selatan ............................................. 46
4.1.2.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Kelompok
Umur Di Desa Mekar Sari Kecamatan
Palangga Kabupaten Konawe Selatan ........... 47
4.2 Kondisi Sosial Masyarakat Desa Mekar Sari ........................ 47
4.2.1 Tingkat Pendidikan ...................................................... 47
4.2.2 Sarana dan Prasarana Infrastruktur Sosial Masyarakat
Desa Mekar Sari ........................................................... 48
4.2.2.1 Sarana dan Prasarana Pendidikan .................. 48
4.2.2.2 Prasarana Ibadah ............................................ 49
4.2.2.3 Prasarana Olahraga ........................................ 50
4.2.2.4 Prasarana Kesehatan ...................................... 51
4.3 Karakteristik Responden Masyarakat Desa Mekar Sari ........ 51
4.3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin . 51
4.3.2 Karakteristik Responden BerdasarkanUmur ................ 52
4.3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat
Pendidikan .................................................................... 53
4.3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan ........ 54
4.4 Rencana Pembangunan .......................................................... 55
4.4.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten
Konawe Selatan ............................................................ 55
4.4.2 Arah Pembangunan Desa Mekar Sari Kecamatan
Palangga Kabupaten Konawe Selatan .......................... 55
4.4.3 Program Pembangunan Desa Mekar Sari .................... 56
4.4.4 Strategi Pembangunan Desa Mekar Sari ...................... 56
4.5 Hasil Penelitian ...................................................................... 57
4.5.1 Pemahaman Masyarakat Terhadap Perencanaan
Pembangunan Partisipasi ............................................. 57
4.5.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe
Selatan .......................................................................... 61
4.6 Program pembangunan Desa Mekar Sari .............................. 64
4.7 Analisis Partisipasi Masyarakat Pada Program
Pembangunan Desa Mekar Sari ............................................. 65
4.7.1 Analisis Partisipasi Masyarakat Tahap Perencanaan ... 65
4.7.2 Analisis Partisipasi Masyarakat Tahap Pelaksanaan .... 66
4.7.3 Analisis Partisipasi Masyarakat Tahap Evaluasi .......... 67
4.8 Pembahasan Penelitian .......................................................... 68
4.8.1 Partisipasi Masyarakat Tahap Perencanaan ................. 68
4.8.2 Partisipasi Masyarakat Tahap Pelaksanaan .................. 70
xiv
4.8.3 Partisipasi Masyarakat Tahap Evaluasi ........................ 72
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ............................................................................ 76
5.2 Saran ...................................................................................... 76
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
xv
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
4.1. Luas Wilayah Menurut Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga ........... 44
4.2. Jumlah Penduduk Dusun di Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga
Kabupaten Konawe Selatan ................................................................. 45
4.3. Jenis mata pencaharian penduduk di Desa Mekar Sari Kecamatan
Palangga Kabupaten Konawe Selatan .................................................. 46
4.4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Desa Mekar
Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan ........................ 47
4.5. Distribusi Tingkat pendidikan Penduduk di Desa Mekar Sari
Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan ............................... 48
4.6. Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Mekar Sari
Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan ............................... 49
4.7. Prasarana Ibadah Yang Ada di Desa Mekar Sari Kecamatan
Palangga Kabupaten Konawe Selatan .................................................. 50
4.8. Prasarana Olahraga Yang Ada Di Desa Mekar Sari Kecamatan
Palangga Kabupaten Konawe Selatan .................................................. 50
4.9. Prasarana Kesehatan Yang Ada Di Desa Mekar Sari Kecamatan
Palangga Kabupaten Konawe Selatan .................................................. 51
4.10. Karakteristik Respoden Berdasarkan Jenis Kelamin ............................ 52
4.11. Karakteristik Respoden Berdasarkan Umur ......................................... 53
4.12. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................. 54
4.13. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan ................................. 54
4.14. Pemahaman Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan
Partisipasi .............................................................................................. 58
4.15. Pentingnya Perencanaan Pembangunan Partisipasi di Desa Mekar
Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan ........................ 59
4.16. Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Partisipasi di Desa Mekar
Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan ........................ 60
4.17. Jenis Kegiatan Prasarana Desa Mekar Sari Yang di Bangun
Melalui Dana Pembangunan Desa ........................................................ 65
4.18. Keikutsertaan Masyarakat Berpartisipasi Pada Tahap Perencanaan
Pembangunan Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten
Konawe Selatan .................................................................................... 66
4.19. Keikutsertaan Masyarakat Berpartisipasi Pada Tahap Pelaksanaan
Pembangunan Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten
Konawe Selatan .................................................................................... 67
4.20. Bentuk Partisipasi Responden Pada Tahap Evaluasi Pembangunan
Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe
Selatan .................................................................................................. 68
xvi
DAFTAR GAMBAR
Skema Halaman
1. Skema Kerangka Pikir ............................................................................. 37
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan adalah
untuk mensejahterakan masyarakat demikian halnya dengan Negara Indonesia.
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan
Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan
tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional.
Tujuan pembangunannya harus memaksimalkan segenap potensi alam
yang bisa digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu
pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus
ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali,
mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam tersebut. Berbagai rencana dan
program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan sebuah pemerintahan
telah dibuat di daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui
instansi-instansi vertikal di daerah, maupun pemerintah itu sendiri. Salah satu
program pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat
secara swadaya, atau oleh lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya yang
memiliki program-program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat.
Tujuan program pembangunan pada setiap lembaga termasuk pemerintah
dapat diwujudkan dengan menerapkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan
pembangunan. Pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan
2
program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati
manfaatnya oleh masyarakat. Dalam penerapannya, salah satu hal yang
dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam
menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga
diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing
masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan. Selain itu,
pelaksanaan program pembangunan ini harus pula melibatkan sektor swasta
sehingga terjadi sinergi yang baik antara ketiganya yaitu pemerintah, swasta, dan
masyarakat.
Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai
sasaran program pemerintah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan
dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata
didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan
upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan
mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam
pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.
Desa Mekar Sari merupakan salah satu desa yang berada di Wilayah
Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. Masyarakat di Desa Mekar Sari
masih menjunjung tinggi nilai adat istiadat dimana penduduk di desa tersebut
terdiri dari berbagai jenis suku diantaranya suku Jawa, Tolaki, dan Bugis, dan lain
sebagainya. Luas wilayah Desa Mekar Sari 588 km².Desa Mekar Sari dengan
jumlah penduduk sebanyak 4.209 jiwa yang terdiri atas 1.892 jiwa laki-laki dan
3
2.317 perempuan. Dihitung berdasarkan jumlah kepala keluarga, yang berada di
Desa Mekar Sari dimana dihuni oleh 480 kepala keluarga.
Sedemikian rupanya usaha yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Mekar
Sari pun dalam realitasnya tidak dapat membuat semua anggota masyarakat di
Desa Mekar Sari ikut berpartisipasi dalam pembangunan desanya dengan berbagai
macam alasan. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh beberapa warga Desa
Mekar Sari atas keengganannya berpartisipasi dalam program pembangunan
adalah karena belum dipenuhinya keinginan mereka untuk menikmati pengairan
sawah atau irigasi persawahan. Karena selama ini masyarakat masih melakukan
kegiatan pertanian hanya mengandalkan air hujan saja sehingga hasil dari
pertanian mereka pun masih kurang memuaskan. Mereka beranggapan bahwa
sebagian besar penduduk Desa Mekar Sari bermata pencaharian sebagai petani
sehingga irigasi persawahan adalah hal mendasaryang harusnya difasilitasi oleh
pemerintah Desa Mekar Sari.
Sekalipun Pemerintahan Desa Mekar Sari telah berupaya memprioritaskan
pembangunan desa sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat yang ada di
desa tersebut, akan tetapi masih ada saja faktor-faktor yang menyebabkan
kurangnya partisipasi masyarakat di Desa Mekar Sari dalam mendukung
pembangunan di Desa Mekar Sari. Berdasarkan uraian di atas, penulis
berkeinginan untuk melakukankan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul
“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Mekar Sari
Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan”
4
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang
akan diangkat pada penelitian ini adalah: Bagaimana Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Di Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten
Konawe Selatan
1.3 Tujuan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah yang hendak penulis akan diteliti tersebut
seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan
dilakukan yaitu: “Untuk Menganalisis Partisipasi Masyarakat Di Desa Mekar Sari
Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan”
1.4 Manfaat Penelitian
Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapakan memberi
manfaat sebagai berikut:
1. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa diharapkan dapat memberikan
masukan atau sumbangan bagi Pemerintah Desa Mekar Sari Serta Pemerintah
Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai aparatur pemerintah dalam
melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di berbagai
bidang, khususnya pada pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bagi penelitian lain dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dalam
melakukan penelitan yang ada kaitanya dengan Partisipatif Masyarakat dalam
Pembagunan.
5
1.5 Ruang Lingkup
Berdasarkan judul yang diangkat, maka ruang lingkup penelitian ini hanya
terbatas pada Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan
Evaluasi program pembangunan di Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga
Kabupaten Konawe Selatan.
6
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teoritik
2.1.1 Konsep Partisipasi Masyarakat
Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga
menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik.
Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa inggris „‟participation’‟ yang
berarti mengambil bagian atau keikutsertaan. Dalam kamus lengkap bahasa
indonesia dijelaskan „‟partisipasi‟ berarti : hal turut berperan serta dalam suatu
kegiatan, keikutsertaan, dan peran serta.
Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan
adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut
membuat keputusan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengolahan
pembangunan termasuk didalamnya memutuskan tentang rencana-rencana
kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimna
Pelaksanaannya.
Guna dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai kondisi
obyektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan
pembangunan merupakan suatu kebutuhan. Hal ini sejalan sebagaimana
dinyatakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo (1985:46) bahwa guna mencapai
keberhasilan pembangunan maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan
sangat penting yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan berikut: (1). Keterlibatan
dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan
pemerintah, (2). Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang
7
termasuk didalamnya adalah memikul beban dan tanggung jawab pembangunan,
yang dapat dilakukan dengan sumbangan memobilisasi pembiyayaan
pembangunan, melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalanya pembagunan
dan lain-lain, (3). Keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan
secara adil. Pandangan Tjokroamidjojo mencerminkan bahwa partisipasi
masyarakat dalam tahapan-tahapan pembangunan pada prinsipnya merupakan
tahapan pengambilan keputusan tentang rencana yang akan dilakukan. Tahap
selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan yaitu menerima manfaat
secara propesional dan mengawasi program pembangunan yang dilaksanakan.
Dengan perencanaan pembagunan yang melibatkan partisipasi
masyarakat, berarti sudah mempertimbangkan kebutuhan dan situasi lingkungan
masyarakat. Hal ini penting dalam tahapan pelaksanaan selanjutnya, dimana
masyarakat akan melaksanakan program yang direncanakan. Jika mereka merasa
ikut memiliki dan merasakan manfaat program tersebut maka diharapkan
masyarakat dapat secara aktif melakukan pengawasan terhadap program, sehingga
penyimpangan dapat lebih dihindarkan, guna untuk mencapai keberhasilan
pembangunan sesuai tujuan yang telah direncanakan.
Disamping itu mereka juga mempunyai berbagai keinginan yang selalu
mereka usahakan guna memuaskan apa yang mereka butuhkan. Psikolog
mengatakan bahwa individu mempunyai berbagai keinginan yang tidak terhingga
keinginan ini belum pernah dapat terpenuhi sepenuhnya, kenyataan yang ada
hanya memperlihatkan bahwa kebutuhan yang pertama menjadi penting sampai
dapat terpenuhi. Setelah itu akan muncul kebutuhan kedua, ketiga dan seterusnya.
Untuk memenuhi kebutuhann dan keinginan tersebut setiap individu selalu
8
akanterlibat dalam kehidupan bermasyarakat (live of society) ataupun kehidupan
berkelompok (live of group).
Nasdian (2004:87) memaknai partisipasi sebagai proses aktif, inisiatif
diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka
sendiri dengan mengunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana
mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Partisipasi tersebut dapat
dikategorikan: Pertama, warga komunitas dilibatkan dalam tindakan yang telah
dipikirkan atau dirancang oleh orang lain. Kedua, partisipasi masyarakat
merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah mereka
sendiri.
Cohen Uphoff (2003:105) membagi partisipasi ke dalam beberapa
tahapan, yaitu:
a. Tahap Pengambilan Keputusan (Perencanaan) yang diwujudkan dengan
keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat desa.
b. Tahap Pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi berupa: (1). Partispasi
dalam bentuk sumbangan pikiran (ide). (2). Partisipasi dalam bentuk
sumbangan materi. (3). Partisipasi dalam bentuk keterlibatan sebagai anggota
proyek.
c. Tahap Evaluasi (Pengawasan), dianggap penting sebab partisipasi mayarakat
pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberikan masukan
demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.
Menurut Canter (1993:78) partisipasi masyarakat sebagai proses
komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi
masyarakaat merupakan komunikasi antara pihak Pemerintah sebagai pemegang
9
kebijakan dan masyarakat dipihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung
dampak dari kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter juga tersirat bahwa
masyarakat dapat memberikan respon positif dalam arti mendukung atau
memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh
Pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan.
Cara berpartisipasi menurut Kaho (1997:117) dapat dikategorikan
menjadi:
1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan,
Artinya keputusan-keputusan untuk kepentingan umum yang dibuat
pemerintah melibatkan masyarakat, sehingga keputusan-keputusan tersebut
akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Keputusan-keputusan yang selama
ini dinilai tidak bermanfaat, karena dibuat secara top-down tanpa melibatkan
masyarakat.
2. Partisipasi dalam melakukan perencanaan pembangunan,
Dalam merencanakan pembangunan, agar tidak menyimpang perlu melibatkan
masyarakat yang diberi kesempatan untuk berpartisipasi, seperti perencanaan
pembebasan tanah masyarakat untuk pelebaran jalan, atau untuk
pembangunan gedung sekolah, sarana kesehatan (rumah sakit ataupun
puskesmas), gedung- gedung pemerintah, ataupun sarana dan prasarana publik
lainnya.
3. Parisipasi dalam pelaksanaan pembangunan,
Dalam hal ini masyarakat perlu dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan
sehingga terjadi sinergi antara pemerintah dan masyarakat, misalnya dalam
pembangunan terminal, pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan.
10
4. Partisipasi dalam evaluasi,
Untuk memastikan bahwa perencanaan sesuai dengan pelaksanaan, seluruh
kegiatan harus dievalusi. Evaluasi ini perlu melibatkan partisipasi masyarakat
Sekalipun partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan unsur yang
sangat penting, tetapi tidak berarti setiap orang dapat dengan intensitas dan
kapasitas yang sama dalam pembangunan yang dimaksud. Hal ini disebabkan
oleh adanya perbedaan kemampuan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan
keahlian antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Oleh
karena itu, seseorang dapat berpartisipasi secara parsial, hanya terlibat dalam
satu atau beberapa aktivitas saja dan juga dapat berpartisipasi secara prosesial,
dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir.
Menurut Sumodingrat (1988:68) Partisipasi sebagai salah satu elemen
pembangunan merupakan adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang sedang
berjalan. Dengan demikian partisipasi mempunyai posisi yang penting dalam
pembangunan.
Terkait dengan masyarakat dalam tahap kegiatan Pembangunan, (Sugian ,
1989:108) menyatakan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan
merupakan Pelaksanaan dalam memilih alternatif yang diberikan semua unsur
masyarakat, lembaga formal, lembaga sosial dan lain-lain. Ini berarti partisipasi
masyarakat dalam mengambil keputusan sangat penting, karena masyarakat
dituntut untuk dapat menentukan apa yang ingin dicapai, permasalahan apa yang
dihadapi, alternatif apa yang kiranya dapat mengatasi masalah itu dan alternatif
apa yang terbaik yang harus dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut.
11
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan setiap keputusan perencanaan
dapat menghabiskan banyak waktu akibat banyaknya kepentingan masyarakat
yang terlibat, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dalam benturan
berbagai kepentingan. Solusi yang paling sering ditempuh untuk menyelesaikan
benturan kepentingan tersebut adalah mengambil keputusan yang menguntungkan
lebih banyak pihak dan tidak ada pihak yang menjadi korban.
Menurut Adisasmita, (2006:38) Partisipasi masyarakat dapat didefenisikan
sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan,
meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program
pembangunan. Adisasmita juga mengatakan peningkatan partisipasi masyarakat
merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat ( social empowerment )
secara aktif yang berorentasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan
dalam masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih
aktif dan efisien, yaitu dalam hal sebagai berikut:
1. Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan
teknologi).
2. Aspek proses (pelaksanaan, menitoring, dan pengawasan).
3. Aspek keluar atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi).
Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang
tidak bisa muncul dengan sendirinya.Kesadaran tersebut harus dibimbing dan
diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya. Tingkat kebutuhan
masyarakat sangat ditentukan sejauh mana masyarakat menyerap informasi dan
memahami dirinya sendiri dalam rangka merumuskan kebutuhannya. Hal ini
12
sering terjadi di masyarakat terutama saat Perumusan Program Pembangunan
yang dilakukan dalam tinggkat desa, tinggkat kecamatan sampai kabupaten.
Masyarakat menginginkan pembangunan tanpa menyadari kegunaanya bagi
peningkatan kesejahteraan mereka, atau akan bisa menyelesaikan masalah riil
yang dihadapi selama ini (kemiskinan dan pengagguran).
Untuk mengembangkan dan melembagakan partisipasi rakyat dalam
pembangunan harus diciptakan suatu perubahan persepsi dari pemerintah terhadap
pembagunan. Pembangunan harus merupakan suatu kewajiban moral dari seluruh
bangsa, bukan ideologi baru yang harus diamankan. Untuk membangkitkan
partisipasi masyarakat dalam pembagunan diperlukan sikap toleransi dari
pemerintah terhadap keritikan dan lain-lain karena dengan keritikan tersebut
merupakan salah satu bentu dari partisipasi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam
berpartisipasi yaitu:
1. Usia
Faktor usia merupakan factor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap
kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada.
2. Jenis Kelamin
3. Pendidikan
Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan
dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya,
suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh
masyarakat.
4. Pekerjaan dan Penghasilan
13
Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang
akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan
dan penghasilan yang baik akan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat
mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan
masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu
kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.
Adapun yang menjadi kendala maupun permasalahan dalam pelaksanaan
partisipasi masyarakat menurut Dadang Juliantara (2004:137) adalah:
1. Sering muncul dilema karena ada upaya untuk menghindari maupun
meniadakan partisipasi dengan alasan time consuming, costly, dan masyarakat
juga malas karena time consuming dan banyak tantangan dari opposing interest
groups.
2. Permasalahan yang biasanya dihadapi tubuh pemerintah adalah:
a. Siapa yang berpartisipasi (scope of participation).
b. Bagaimana caranya pihak-pihak yang berpartisipasi tersebut dapat saling
berkomunikasi dan mengambil keputusan (mode of communication and
decisions).
c. Seberapa jauh yang didiskusikan dalam partisipasi itudiadopsi atau
diperhatikan dalam kebijakan atau kegiatan publik (extent of authority)
3. Tidak tersedia ruang partisipasi yang cukup memungkinkan masyarakat
terlibat dalam proses-proses politik yang berhubungan dengan kepentingan
mereka.
14
4. Disisi lain bahwa keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan juga belum secara memadai diakomodasi oleh saluran-saluran
partisipasi yang tersedia.
5. Masih rendahnya akses terhadap informasi publik mengenai kegiatan
perencanaan pembangunan dan pemerintahan, hal ini menyebabkan kualitas
partisipasi masyarakat menjadi rendah.
6. Rendahnya keterlibatan dan keterwakilan kelompok perempuan. Hampir
seluruh forum musyawarah dan lembaga perwakilan warga masih didominasi
oleh kelompok laki-laki dan cenderung mengabaikan keterwakilan kelompok
perempuan.
7. Apatisme masyarakat, muncul akibat berbagai kegiatan yang melibatkan
partisipasi masyarakat tidak membuahkan hasil dan tidak sesuai dengan
keinginan dan cita-cita masyarakat sehingga masyarakat merasa apatis
terhadap partisipasi.
Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka dalam
penelitian ini definisi partisipasi masyarakat yang dimaksudkan oleh peneliti,
yakni keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dengan
memberikan sumbangan ide terhadap proyek pembangunan yang akan
dilaksanakan, dimana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subjek sekaligus
sebagai objek pembangunan yang mengetahui betul kondisi di daerahnya sendiri,
sehingga pembangunan yang nantinya dilaksanakan di daerah mereka betul-betul
seperti yang mereka butuhkan.
Menurut Safi‟i (2007:104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas
tiga bentuk, yaitu:
15
a. Partisipasi atau keterlibatan dalam pelaksanaan penentuan arah, strategi dan
kebijakan, pembangunan yang dilakukan pemerintah.
b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam
pelakasanaan kegiatan dalam pembangunan.
c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan itu sendiri.
Slamet (1993) mengemukakan bahwa syarat-syarat yang perlu agar
masyarakat dapat berpartisipasi adalah:
a. Adanya kesempatan untuk ikut membangun atau ikut dalam pembangunan.
b. Adanya kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.
c. Adanya kemauan untuk berpartisipasi.
2.1.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat
Secara sederhana partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan
seseorang, kelompok atau masyarakat dalam proses pembangunan. Pengertian
tersebuat dapat diartikan bahwa seseorang, kelompok atau masyarakat dapat
memberikan kontribusi atau sumbangan yang sekirannya dapat menunjang
keberhasilan dari sebuah proyek atau program pembangunan.
Secara umum partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bentuk partisipasi
masyarakat yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga dalam
bentuk tidak nyata (absrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta
benda, tenaga dan keterampilan.Sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata
adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan
partisipasi representatif.
Secara sederhana partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan
seseorang, kelompok atau masyarakat dalam proses pembangunan kelompok atau
16
masyarakat dapat memberikan kontribusi atau subangan yang sekirannya dapat
menunjang keberhasilan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat
sebagai berikut (Huraerah, 2008:85) Bentuk partisipasi yang nyata misalny, uang,
harta benda, tenaga dan keterampilan. Sedangkan bentuk partisipasi yang tidak
nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi representatif
dan partisipasi pengambilan keputusan.
Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancarkan usaha-
usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan uang.
Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda,
biasanya berupa alat-alat kerja berupa, cangkul, parang, sabit, atau perkakas yang
dapat dimanaatkan oleh masyarakat. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang
diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat
menunjang keberhasilan suatu program.
Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui
keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang
membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan
yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Partisipasi buah pikiran lebih
merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran
konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar
pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan
pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
Selanjutnya Keith Davis dalam Santoso Sastropoetra (1998:109)
mengemukakan pula tentang bentuk partisipasi, yaitu:
1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.
17
2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang.
3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan honornya berasal dari
sumbangan individu atau instansi yang berada di luar lingkungan tertentu
(dermawan atau pihak ketiga), dan itu merupakan salah satu partisipasi dan
langsung akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dalam pembangunan desa
tersebut.
4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai sepenuhnya oleh
komuniti (biasanya diputuskan oleh komuniti dalam rapat desa yang
menentukan anggarannya).
5. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli
setempat. Bentuk kerja yang disumbangkan oleh masyarakat akan
memperingan pembangunan yang diselenggarakan desa tersebut.
6. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga sendiri.
7. Membangun proyek komuniti yang sifatnya otonom.
Dari uraian di atas jelaslah kiranya bahwa partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa sangat luas bahkan dalam hal perumusan, perencanaan,
pengawasan, pelaksanaan serta pemanfaatan hasil pembangunan pun perlu
dilibatkan. Pembangunan yang dilakukan di pedesaan harus terpadu dengan
mengembangkan swadaya gotong-royong. Terpadu di sini dimaksudkan
keterpaduan antar pemerintah dan masyarakat, antara sektor yang mempunyai
program pedesaan dan antara anggota masyarakat sendiri, hal tersebut sesuai
dengan apa yang dikemukakan oleh Daldjoeni (2003:65) bahwa: “Partisipasi
masyarakat dilakukan dalam bentuk swadaya gotong royong merupakan modal
utama dan potensi yang essensial dalam pelaksanaan pembangunan desa yang
18
selanjutnya tumbuh dan berkembang menjadi dasar kelangsungan pembangunan
nasional.”
Peranan masyarakat dalam pembangunan sangatlah besar. Agar
peranannya efektif perlu diwadahi melalui lembaga-lembaga yang ada di
masyarakat. Cara mengefektifkan partisipasi masyarakat utamanya pada
masyarakat lapisan bahwa menurut Santoso Sastropoetro (1998:69) adalah
sebagai berikut:
1. Inventarisir semua jenis kader yang ada di desa/kelurahan, guna menegtahui
kemampuan tenaga yang dimiliki.
2. Inventarisir kegiatan dan tujuan program masing-masing kader. Setelah
terhimpun data kegiatan dan tujuan program dari masing-masing kader, data
diolah dan disimpulkan untuk memperolah rencana lokasi kegiatan, program
kegiatan serta jangkauan keberhasilan.
3. Rencana kegiatan pelaksanaan program agar dicek pada mekanisme
penyusunan dan pelaksanaan kegiatan program pembangunan telah masuk
dalam rencana keputusan desa.
4. Tindak lanjut hasil program kegiatan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh
masyarakat bersama dengan pemerintah dengan motor penggeraknya adalah
kader, memerlukan pembinaan yang berkesinambungan.
Dengan demikian sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat
penting sekali dalam usaha mengefektifkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan fisik maupun nonfisik. Di samping itu untuk mensukseskan
pembangunan, proses penyusunan dan pelaksanaan harus direncanakan dengan
19
matang, dengan melibatkan komponen masyarakat, sehingga tujuan pembangunan
akan tercapai.
Keadaan dan unsur penting adalah timbulnya partisipasi masyarakat dalam
pelakasnaan kegiatan pembangunan atau kebijakan daerah, maka paling tidak
terdapat beberapa faktor-faktor dasar yang mempengaruhi tingkat partisipasi itu
antara lain :
1. Proses penentuan rencana (pembuat keputusan) yang akomondatif terhadap
aspirasi masyarakat. Unsur akomondatif ini juga diwujudkan pada
kemanfaatan yang akan diterima masyarakat dari pelaksanaan kegiatan itu.
2. Adanya kesadaran, yaitu sejumlah sikap, prilaku dan pola sikap yang
didasarkan pada pengetahuan akan manfaat atau juga oleh sejumlah nilai yang
menuntut seseorang melakukan kegiatan yang ditetapkan. Hal ini berkaitan
dengan kebudayaan ataupun kebudayaan politik, yaitu kebudayaan yang
berhubungan dengan perumusan rencana (keputusan) dan pelaksanaan
keputusan-keputusan yang mengikat bersama (masyarakat).
3. Adanya upaya motivasi pengarahan dan penggerakan dari pimpinan dalam
masyarakat untuk menimbulkan pastisipasi itu. Dalam hal ini kepemimpinan
daerah yang dapat menimbulkan kesadaran anggota masyarakat dalam
partisipasi sangat dibutuhkan gaya kepemimpinan yang mampu
mengakomondasikan aspirasi masyarakat merupakan hal yang penting.
4. Untuk mendukung mewujudkan komponen-komponen diatas juga diperlukan
dukungan oleh pola komunikasi yang efektif dari para organisasi pemerintahan
daerah, guna dapat mewujudkan penerimaan kebijaksanaan yang dibuat.
Adanya kesamaan pengertian dan pandangan pelaksanaan kegiatan melalui
20
pola komunikasi yang efektif, makan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan kebijaksanaan itu akan dapat diwujudkan.
2.1.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Menurut Adisasmita, (2006:38) Partisipasi masyarakat dapat didefenisikan
sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan,
meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program
pembangunan. Adisasmita juga mengatakan peningkatan partisipasi masyarakat
merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment)
secara aktif yang berorentasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan
dalam masyarakat pedesaan.
Partisipasi mengandung arti prakarsa, peran aktif dan keterlibatan semua
pelaku pembangunan termasuk penyedia dan penerima pelayanan, serta
lingkungan sosial dalam pengambilan keputusan hingga pemanfaataan dan
pemantauan pelaksanaan guna meningkatkan kesejahteraan desa. Kegiatan
membawa serta masyarakat dalam pembangunan desa merupakan aksi langsung
untuk pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri.
Pembangunan desa harus dipelopori oleh elemen masyarakat desa untuk
menciptakan keselarasan diantara setiap elemen pembangunan desa. Keterlibatan
masyarakat desa berarti masyarakat desa berperan aktif untuk ikut dalam
pengelolaan desa baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi
sehingga masyarakat mampu memberikan sumbangan pemikiran, tenaga, hingga
materi sekalipun yang difokuskan pada terciptanya pemenuhan kebutuhan
optimal, sehingga hasil pelaksanaan pembangunan mampu dirasakan masyarakat
secara penuh, adapun secara umum partisipasi masyaraka yang ada di desa
21
tersebut sudah tergolong baik. Hal itu tampak dari sikap masyarakat yang
menunjukkan rasa antusiasnya dalam pelaksanaan program-program yang
diadakan oleh pemerintahan desa. Terlebih lagi dengan adanya kebijakan baru
dari pemerintah mengenai dana desa, masyarakat jadi semakin optimis dalam
memajukan desanya melalui program-program pembangunan yang hendak
dilaksanakan di desanya. Karena sebelum adanya dana desa tersebut, desa hanya
dapat mengajukan usulan pembangunan kepada pihak Kabupaten.
Dengan banyaknya jumlah desa yang ada di Kabupaten itulah nantinya
semua usulan akan dipertimbangkan dan direalisasikan berdasarkan prioritas
tertentu. Terlebih lagi 70% dari dana APBD Kabupaten sudah ditetapkan untuk
alokasi gaji pegawai, jadi hanya berapa persen sisanyalah yang dapat digunakan
untuk memenuhi kebutuhan pembangunan seluruh desa yang ada di Kabupaten
tersebut. Karena itulah sangat wajar apabila pembangunan berlangsung lama
sebelum adanya kebijakan dana desa seperti saat ini.
Partisipasi masyarakat yang konon menjadi prasyarat dalam menjalankan
pembangunan khususnya desa, kini menjadi salah satu syarat yang juga menjadi
prinsip dalam menjalankan suatu program pembangunan desa. Sejalan dengan
kepedulian terhadap ketata pemerintahan yang baik dalam setiap kegiatan
pemerintahan desa. Benar adanya bahwa sekarang ini desa tidak bisa berharap
pada bantuan dari pusat sebagai “amunisi” maupun rencana program
pembangunan. Desa tidak bisa hanya menunggu bola yang akan diberikan namun
desa juga harus mampu melakukan gerakan progresif untuk menggapai tujuan
desa tersebut. Hal ini sesuai dengan penuturan Adisasmita bahwa desa harus
22
mampu secara mandiri dengan memanfaatkan segala kemampuan internal dengan
melibatkan segala komponen desa demi menciptakan tujuan desa.
Kemampuan desa secara mandiri yang tanpa harus mengharapkan secara
penuh pengaruh dari luar desa, ternyata sangat memberikan efek positif lebih baik
bagi pembangunan desa. Bermodalkan peran serta masyarakat dalam proses
pembangunan ternyata mampu menjawab segala kesulitan desa dalam
perkembangannya. Mulai dari kekurangan hal paling krusial, yakni dana dapat
ditanggulangi melalui peran serta masyarakat melakukan sumbangan dana
tersebut.
Berdasarkan pendapat yang diberikan Suroto (1983:78), bahwa peran serta
dalam pembangunan desa tidak hanya berpatokan pada dana, melainkan pada
tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang disalurkan dalam
kontribusi nyata, berupa pemikiran, tenaga dan materi menghasilkan
pembangunan yang jelas bagi perkembangan desa. Untuk mewujudkan partisipasi
masyarakat tersebut, maka diperlukan suatu hubungan yang harmonis antara
masyarakat dengan pemerintah desa. Hal ini menjadi hal mutlak dimana 2 elemen
tersebut harus memiliki visi dan misi yang sejalan dalam suatu ikatan kemitraan.
Tanpa adanya hal tersebut, maka masyarakat akan enggan untuk terlibat serta
dalam proses pembangunan desa.
Untuk itu diperlukan sebuah jiwa kepemimpinan, pemimpin desa yang
partisipatif dapat menjelaskan bahwa kepemimpinan partisipatif merupakan
bentuk kepemimpinan yang dimana pengambilan keputusan dan pelaksanaan
keputusan diambil dan dilkukan secara bersama dengan komunikasi dua arah dan
23
mengikutsertakan orang lain dalam aplikasi program. Hal ini menjadi motivasi
masyarakat untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan desa.
Gambaran dari pembangunan desa yang baik adalah pembangunan yang
dibangun oleh masyarakat yang dapat menumbuhkan manfaat, rasa memiliki dan
tanggung jawab masyarakat dalam mengelola, memelihara, dan menjaga baik
setelah program pembangunan tersebut selesai, dan didalam pembangunan desa,
partisipasi masyarakat yang harus ditingkatkan dalam pembangunan desa tersebut
ada tiga tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap evaluasi
(pengawasan).
2.1.3.4 Tahap Perencanaan Pembangunan
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang
pedoman pembangunan desa disebutkan bahwa musyawarah perencanaan
pembangunan desa atau adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa,
pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah
desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan
desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya
masyarakat desa. Pada tahapan ini partisipasi masyarakat sangatlah penting untuk
mampu berfikir dan memberi pendapat dalam mencari masalah yang ada di desa.
Masyarakat dituntut ikut dilibatkan dan turut andil di musrenbang dalam
penetapan kebijakan pembangunan desa. Keterlibatan dalam hal ini merujuk pada
apakah masyarakat ikut dilibatkan dalam proses penyusunan program-program
pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan
pembangunan ini dapat dilihat dari aktifnya warga dalam mengikuti Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-des). Warga Desa diminta untuk
24
menyumbangkan aspirasi, ide dan saran mengenai program pembangunan apa
yang harus dilakukan di Desa tersebut. Aspirasi atau masukan dari warga tersebut
dapat langsung diberikan ketika Musrenbang Desa diadakan namun dapat pula
diberikan malalui Kepala Dusun tempat dimana warga tersebuit berdomisili
karena nantinya pada Musrenbang Desa tersebut akan ada sesi dimana Kepala
Dusun yang ada di Desa akan menyampaikan hasil-hasil dari semua masukan,
saran, ide dan aspirasi warga yang dipimpinnya.
Masukan juga di dapatkan dari para tokoh masyarakat yang ada di Desa.
Ke semua aspirasi dan masukan tadi dapat mencakup aspek apa saja misalnya
mengenai infrastruktur, kesehatan, ekonomi, sosial dan aspek lainnya yang
dianggap masih perlu ditingkatkan. Semua masukan yang ada dan di dapat dari
berlangsungnya Musrenbang tersebut kemudian akan ditentukan mana yang akan
dijadikan prioritas untuk dilakukan atau dibuat terlebih dahulu, karena pastinya
banyak sekali saran dan masukan yang harus dibuat mengingat banyak pula
masyarakat yang ada di Desa tersebut. Setelah mendapat prioritas mana dari
masukan masyarakat itulah yang akan dimasukkan dalam RKP (Rencana Kerja
Pembangunan) Desa yang akan diagendakan di Musrenbang Kecamatan yang
akan sangat menentukan alokasi dana desa untuk merealisasikan pembangunan
desa.
Musrenbang yang dilakukan di Desa dihadiri oleh semua lapisan dari
masyarakat yang ada di Desa mulai dari aparatur pemerintahan desanya, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Desa
(LKMD), ibu-ibu PKK dan masyarakat yang mewakili seluruh dusun yang ada di
Desa. Dengan ikutnya semua elemen masyarakat yang ada di Desa tersebut, maka
25
diharapkan akan di dapatkan masukan dan saran-saran terbaik dalam penentuan
program-program pembangunan apa saja yang akan diwujudkan dalam masa yang
akan datang demi mencapai Desa yang lebih baik sesuai dengan keinginan semua
warga.
2.1.3.5 Tahap Pelaksanaan Pembangunan
Pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang
pedoman pembangunan desa disebutkan bahwasannya pembangunan desa harus
dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa
dengan semangat gotong royong, jadi jelaslah pelaksanaannya harus berorientasi
kebawah dan melibatkan masyarakat desa, dengan cara melalui pemberian
wewenang dan sosialisasi dalam pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat
harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu mengetahui hasil
kebijakan dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang
dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang dibutuhkan, melaksanakan
rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan
melestarikan atau menjaga program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.
Tahap pelaksanaan suatu program pembangunan desa agar dapat
terlaksana dengan efektif dibutuhkan peran aktif dari masyarakat yang terdapat
disuatu wilayah tertentu. Dengan kata lain, berhasil atau tidaknya suatu program
pembangunan desa bergantung pada partisipasi masyarakat untuk mengikuti
kegiatan pembangunan tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di
Desa, pada tahap pelaksanaan pembangunan ini yang merupakan lanjutan dari dari
tahap perencanaan pembangunan ini dilakukan penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) berdasarkan hasil dari Musrenbang Desa.
26
Kemudian RKP yang telah disusun tersebut akan dibawa ke Musrenbang
Kecamatan untuk dimusyawarahkan kembali dan dapat ditentukan alokasi dana
yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Dari situlahbisa memulai pengerjaan
program pembangunan setelah dana turun ke desa. Setelah dana turun barulah
pelaksanaan pembangunan dapat dimulai. Bisa dimulai dengan pembelian
material yang dibutuhkan hingga pengerjaannya selesai. Dalam hal pengerjaan ini,
semua hal yang dapat melibatkan masyarakat selalu diusahakan untuk melibatkan
masyarakat. Misalnya dalam program pembangunan fisik atau infrastruktur desa
seperti jalan, untuk hal seperti tukang dan orang yang mengerjakannya selalu
diusahakan dari masyarakat Desa sendiri.
Karena warga Desa ada yang memiliki skill dalam bidang tersebut selain
itu hal tersebut juga dapat membuat lapangan kerja bagi warga yang tadinya
belum memiliki pekerjaan. Masyarakat juga akan senang terlibat dalam
pengerjaan program pembangunan desanya karena hal tersebut untuk kebaikan
desanya juga agar menjadi desa yang lebih baik dari pada sebelumnya.
2.1.3.6 Tahap Evaluasi Pembangunan
Tahap evaluasi adalah tahap dimana adanya pengawasan dari masyarakat
terhadap program pembangunan di desa yang sedang berjalan. Kepala desa harus
tetap mengajak masyarakat untuk ikut dalam bentuk keikutsertaan menilai serta
mengawasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Demikian
juga mengawasi dan memahami pelaksanaan keputusan dan kebijakan yang telah
diambil.
Evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting agar pembangunan yang
dilaksanakan sesuai dengan harapan dari semua pihak. Semua elemen masyarakat
27
diharapkan turut serta dalam proses pengawasan pembangunan yang telah
berjalan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa, pada tahap
evaluasi atau pengawasan ini Desa mempunyai tim yaitu Tim Pengelola Kegiatan
(TPK), jadi tim ini bertugas untuk mengelola semua tahapan pembangunan begitu
pula pada tahap evaluasi. Selain dibantu dengan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) yang memang bertugas sebagai pengawas pembangunan di desa, tim
pengelola ini ada juga perwakilan dari masyarakat desa.
Untuk masyarakat yang paham dan mempunyai keahlian dalam
pembangunan pasti akan dimasukkan ke tim pengelola kegiatan tersebut. Kalau
masyarakat awam, pemerintah desa hanya mensosialisasikan apa saja program
yang sedang berjalan dan bagaimana proses maupun progresnya, dengan bantuan
dari para Kepala dusun jadi masyarakat tetap mengetahui apa saja yang sedang
terjadi di desa. Tapi untuk evaluasi yang datang dari masyarakat itu masih jarang
sekali dijumpai. Mungkin kebanyakan dari masyarakat menganggap semua sudah
ditangani oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa.
Namun demikian, pihak perangkat desa tetap berharap besar agar
masyarakat mau ikut berpartisipasi dalam tahap evaluasi ini. Masyarakat memang
dianggap kurang memahami dengan tahapan pengawasan ini, karena mereka
memang kurang mengetahui konsep tentang pengawasan.
2.1.4 Pentingnya Partisipasi Dalam Pembangunan
Menurut Bintoro Tjokromidjojo (1985), ada 4 (empat) aspek penting
dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu:
28
1. Terlibatnya dan ikutsertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses
politik dalam suatu negara, turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan
pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Meningkatnya artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan
terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu sebaiknya.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan
arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam
pembangunan yang berencana.
2.1.5 Pembangunan
Menurut Suroto (1983:78), pembangunan adalah usaha untuk
meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Guna penetapan tujuan dan sasaran
pembangunan pada tiap tahap, untuk alokasi sumber-sumber serta untuk
mengatasi rintangan keterbatasan dan pertentangan ini dan untuk melakukan
koordinasi kegiatan, di perlukan kebijaksanaan yang memuat program dan cara-
cara yang relevan dan efektif yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan
pembangunan.
Dengan kata lain, kebijaksanaan berisi tujuan keseluruhan dan tujuan tiap
program yang hendak dicapai pada tiap tahap pembangunan, cara yang perlukan
dilakukan untuk mengatasi semua atau berbagai keterbatasan, rintangan-rintangan
dan pertentangan yang ada atau di perkirakan akan terjadi, cara mengalokasikan
sumber-sumber pembangunan yang optimal, serta cara melakukan koordinasi
semua kegiatan yang efektif.
29
Randy Nugroho (2006:10) memberikan definisi pembangunan secara
sederhana, yaitu pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu
perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Dalam
menyelenggarakan tindakan pembangunan, pemerintah memerlukan dana untuk
membiayai kegiatanya. Dana tersebut dihimpun dari warga Negara dalam bentuk:
pajak, pungutan, serta yang di peroleh secara internal dari pendapatan bukan pajak
dan laba perusahaan publik. Kesejahteraan manusia merupakan fokus dari tujuan
pembangunan, motivasi pelaku pembangunan, dan perioritas pembiayaan
pembangunan.
Michael P Todaro (2001:57) menyatakan bahwa pembangunan bukan
hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus
melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro
mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang
meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-
lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan
kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.
Menurut Todaro (2001) definisi di atas memberikan beberapa implikasi
bahwa:
1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income , tetapi juga
pemerataan.
2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti
peningkatan :
a. Life sustenance: Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
30
b. Self-Esteem: Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki
harga diri, dan bernilai.
c. Freedom From Survitude: Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan
dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.
2.1.6 Pembangunan Desa
Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa
adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.
Posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah
pemerintahan desa, maka dalam pengembangan peran serta masyarakat,
pemerintah desa selaku Pembina, pengayom dan pemberian pelayanan kepada
masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat digerakkan
untuk berpartisipasi ( Widjaja, 2001: 42)
Adapun menurut Syarif Purwoko (2004: 60) secara umum tujuan dari
otonomi dan desentralisasi yang dimaksud adalah meningkatkan kesejahteraan
rakyat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan
kreativitasdaerah, menciptakan pemerataan pembangunan, memberikan
keleluasaan kepada daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan
mewujudkan demokrasi ditingkat lokal terutama pada tingkat pemerintahan desa.
Pengertian desa secara umum menurut Daldjoeni (2003: 53) adalah
pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya berjiwa agraris,
31
sedangkan desa dalam artian administaratif menurut Kartohadikusumo dalam
Daldjoeni (2003:58) yaitu desa dijelaskan sebagai suatu kesatuan hukum yang
mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan
sendiri.
Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul
desa dan kondisi sisial budaya masyarakat setempat, dan pembentukan desa
sebagai mana yang dimaksud harus memenuhi syarat:
1. Jumlah penduduk .
2. Luas wilayah.
3. Bagian wilayah kerja.
4. Perangkat, dan
5. Sarana dan prasarana pemerintahan.
Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa
dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya
yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga
pengaturan dalam penyelengaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan
dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan
Keputusan Kepala Desa. Di desa di bentuk lembaga kemasyarakatan yang
berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan
masyarakat desa.
Menurut Ndraha (1982:71), pembangunan desa adalah setiap
pembangunan yang ada yang di dalam prosesnya masyarakat desa berpartisipasi
aktif. Sedangkan menurut T R Batten dalam Ndraha (1982:72) pembangunan desa
adalah suatu proses dimana organisasi atau masyarakat mulai mendiskusikan dan
32
menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan
bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Desa dinyatakan bahwa bidang pelaksanaan
pembangunan Desa antara lain:
1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan
Desa antara lain:
a. Jalan pemukiman.
b. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
c. Pembangkit tenaga listrik.
d. Lingkungan permukiman masyarakat Desa dan
e. Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
antara lain:
a. Air bersih berskala Desa.
b. Sanitasi lingkungan.
c. Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu dan
d. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan
dan kebudayaan antara lain:
a. Taman bacaan masyarakat.
b. Pendidikan anak usia dini.
c. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat.
d. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan
33
e. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
a. Pasar Desa.
b. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa.
c. Penguatan permodalan BUM Desa.
d. Pembibitan tanaman pangan.
e. Penggilingan padi.
f. Pembukaan lahan pertanian.
g. Pengelolaan usaha hutan Desa.
h. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
a. Penghijauan.
b. Perlindungan mata air.
c. Pembersihan daerah aliran sungai.
d. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa
Dalam melakukan pembangunan desa ini, banyak sekali hambatan yang
dapat ditemui. Hambatan-hambatan itu, menurut Butterfield dalam Ndraha (1982:
91) adalah:
1. Problema of perception. Perencanaan pembangunan sering tidak tepat dalam
menanggapi antara apa yang pemerintah programkan dengan apa yang benar-
benar di butuhkan masyarakat pedesaan. Sehingga terjadi permasalahan dalam
pembangunan desa, karena masyarakat desa memiliki persepsi yang buruk
terhadap pembangunan yang dilakukan di desanya.
34
2. Kesukaran memilih model pembangunan yang tepat. Mungkin sekali kesulitan
ini muncul karena masyarakat pedesaan itu pada umumnya tertutup dan masih
bingung dalam menerima hal-hal baru, sehingga pemerintah pun menjadi
bingung pula dalam menentukan model pembangunan apa yang sebaiknya di
terapkan bagi masyarakat pedesaan.
3. Time of frame, dimana program pembangunan pedesaan lambat sekali
kelihatan hasilnya, sehingga pemerintah sering merasa kurang sabar
dalammenangani usaha pembanguna desa.
4. Persoalan praktis. Hambatan ini muncul bila hal-hal dalam tahap
pelaksanaannya membuat pembangunan desa terhambat, misalnya saja
kurangnya teknologi, kurangnya pengelola yang terlatih, dan sebagainya.
2.2 Tinjauan Empirik
Beberapa hasil kajian yang relevan dengan yang telah dilakukan
sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang diambil yaitu:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Putra (2013) yang berjudul
Implementasi Perencanaan Partisipati Dalam Mewujudkan Pembangunan Di
Desa Pakkat Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan:
Implementasi Perencanaan Partisipasi masyarakat selalu menjadi perhatian
utama dalam pembangunan. Partisipasi merupakan bagian penting dari budaya
bangsa kita yang senantiasa menempuh pendekatan musyawarah untuk
mufakat dalam mencari jalan keluar serta pengambilan keputasan bersama.
Dinilai sudah sepenuhnya efisien dengan kata lain apapun yang menjadi hasil
ataupun keputusan musyawarah dalam konteks ini adalah masyaraakat
sehingga keikutsertaan masyarakat tersebut menumbuhkan rasa memiliki
35
terhadap proses pembangunan khususnya pelaksanaan program pembangunan
di desa.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra (2011) yang berjudul Peranan
Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang:
Peranan Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dinilai sudah
sepenuhnya efisien dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa di dalam
pembangunan Infrastruktur desa dalam mewujudkan pembangunan di Desa
Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang dan tidak bisa lepas
dari fungsi-fungsinya sebagai kepemimpinan yang ada di desa, dalam
melaksanakan fungsinya Pemerintah Desa sudah cukup baik seperti pada
fungsi Intruktif, Pengendalian meningkatkan partisipasi dan fungsi
kepemimpinan yang berjalan sesuai Peranan Pemerintah di dalam
Perencanaan Partisipasi.
3. Penelitan yang dilakukan oleh Meylany Sinaga (2011) yang berjudul Evaluasi
Pelaksanaan Metode Partisipasi Dalam Kegiatan Penyuluhan Program Sistem
Legowo Pada Petani Padi Sawah Di Desa Janggir Leto Kecamatan Panei
Kabupaten Simalungun: Pelaksanaan metode penyuluhan partisipasi dalam
penerapan Sistem Legowo yang dilaksanakan sudah bisa dikatakan berhasil
dan kategori baik. Pada indicator persentase ketercapaian sebesar 83,33%
dengan nila 10. Pada indicator Input persentase ketercapian sebesar 80,88%
dengan nilai 7,28 pada indicator produk persentase ketercapaian sebesar
86,66% dengan nilai 7,8. Tingkat partisipasi petani dalam peranana Sistem
Legowo di daerah penelitian termaksud kategori tingkat partisipasi sedang.
36
2.3 Kerangka Pikir
Berdasarkan teoritis maka kerangka pikir yang mendasari penelitian ini
adalah mengenai Partisipasi Masyarakat dimana masyarakat ikutserta dalam
pelaksanaan pembangunan desa. Adisasmita (2006:80) mengatakan bahwa
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan lebih menekankan
kepada kemauan sendiri secara sadar untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas
pembangunan, disini semua potensi manusia (tenaga kasar dan terampil serta
dana) diarahkan bagi pelaksanaan pembangunan baik melalui swadaya gotong
royong maupun sumbangan sukarela.
Seperti partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan berupa ide-ide
yang terkait dalam pembangunan di desa yang bersangkutan dengan Perencanaan,
Pelaksanan dan Evaluasi. Disamping itu bagaimana pembangunan desa dapat
berjalan sesuai apa yang diharapkan masyarakat dan dari hasil kajian akan
diperoleh kesimpulan yang selanjutnya menjadi bahan rekomendasi dalam
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Mekar Sari Kecamatan
Palangga Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya secara singkat kerangka pikir
dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.
37
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian
Pembangunan Desa
Partisipasi Masyarakat
Pelaksanaan Perencanaan
Evaluasi
Analisis Kualitatif
Kesimpulan dan Saran
38
2.4 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan permasalahan, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, maka
diajukan hipotesi Partisipasi Masyarakat di Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga
Kabupaten Konawe Selatan masih kategori sedang.
39
BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini di laksanakan di Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga
Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari lima dusun yaitu : (1.) Dusun
Bangun Sari, (2.) Dusun Bangun Rejo, (3.) Dusun Blok G Bangun Mulyo, (4.)
Dusun Bangun Trito, (5.) Dusun Apure. Sedangkan waktu penelitian terhitung
sejak proposal ini di setujui oleh pembimbing sampe penelitian terselesaikan.
3.2 Jenis dan Sumber Data
3.2.1 Jenis data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
sekunder. Data primer yaitu: jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan
pekerjaan. Data partisipasi masyarakat: pemahaman masyarakat terhadap
perencanaan pembangunan partisipasi, pentingnya perencanaan pembangunan
partisipasi di Desa Mekar Sari, sosialisasi perencanaan pembangunan partisipasi,
jenis kegiatan, keikutsertaan masyarakat berpartisipasi pada tahap perencanaan,
keikutsertaan masyarakat berpartisipasi pada tahap pelaksanaan, keikutsertaan
masyarakat berpartisipasi pada tahap evaluasi.
Sedangkan data sekunder yaitu: jumlah dusun, batas-batas wilayah, luas
wilayah menurut Desa Mekar Sari, jumlah penduduk, jenis mata pencaharian,
keadaan penduduk berdasarkan kelompok umur, tingkat pendidikan, sarana dan
prasarana pendidikan, prasarana ibadah, prasarana olahraga, dan prasarana
kesehatan.
40
3.2.2 Sumber data
Sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari responden
melalui observasi dan wawancara mendalam. Dan data sekunder adalah data yang
diperoleh dari instansi atau lembaga terkait yang menyediakan data yang
berhubungan dengan penelitian ini.
3.3 Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa yang tinggal di
Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan yang
berjumlah 480 KK. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa
Mekar Sari, kepala desa, sekretaris Desa, Sesepuh (warga yang lebih tua),
Tokoh masyarakat/masyarakat, Sekretaris Kecamatan, Ketua organisasi
masyarakat dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena
penduduk Desa Mekar Sari cenderung homogen dari aspek mata pencaharian,
maka sampel penelitian ini menggunakan metode acak sederhana (Simple
Random Sampling) dari jumlah populasi kepala keluarga Desa Mekar Sari
sebagai sampel dalam penelitian ini, sehingga dapat mewakili populasi yang
ada secara keseluruhan.Untuk menentukan banyaknya sampel dalam penelitan
ini maka akan dilakukan rumus perhitungan besaran sampel dari (Rakhmat
Ridwan, 2004:65) sebagai berikut :
n = N/N(d)² + 1
Keterangan :
n : jumlah sampel yang di cari
N : jumlah populasi
d : nilai presisi
1 : nilai konstan
41
Berdasarkan hasil penelitian lapangan diketahui jumlah populasi sebanyak
480 KK di Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga. Besarnya jumlah populasi dan
mengingat keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian maka dilakukan
penarikan sampel yang dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Dengan
menggunakan rumus tersebut maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
N = 480/480.(1)² + 1
= 480/480.(0,01)² + 1
= 480
5,8
= 82
= secara keseluruhan jumlah sampel yang menjadi responden di Desa
Mekar Sari sebanyak 82 responden.
3.4 Teknik Pengambilan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini di kumpul dengan
menggunakan teknik sebagai berikut:
a. Wawancara, secara mendalam yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan tanyak jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau
mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang berhubungan dengan objek
penelitian sehingga memperoleh data yang terperinci.
b. Kuisioner, menyebarkan daftar pertanyaan kepada para informan untuk
memperoleh informasi yang dibutuhkan.
3.5 Metode Analisis Data
Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, maka analisis yang
digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu mengumpulkan, menyusun dan
menganalisis data yang diperoleh khususnya yang berkaitan dengan Partisipasi
42
Masyarakat.Dalam melakukan metode analisis ini digunakan persentase dan
analisis tabel untuk menjelaskan bagaimana Partispasi Masyarakat Di Desa Mekar
Sari.
3.6 Definisi Oprasional dan Variabel
Partisipasi masyarakat adalah keterkaitannya masyarakat dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan di Desa Mekar
Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan dan untuk memperjelas
arah peneltian ini, maka penelitian memberikan definisi operasional sebagai
berikut:
1. Partisipasi masyarakat kategori rendah adalah banyaknya masyarakat yang
tidak berpartisipasi yang jumlahnya lebih dari 50%.
2. Partisipasi masyarakat kategori sedang adalah banyaknya masyarakat yang
tidak berpartisipasi yang jumlahnya tidak melebihi 50%
3. Partisipasi masyarakat kategori tinggi adalah banyaknya masyarakat yang tidak
berpartisipasi yang jumlahnya tidak melebihi 10%
43
BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1 Keadaan Geografis Desa Mekar Sari
Desa Mekar Sari adalah Desa yang berada di Kecamatan Palangga
Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari 16 desa dengan luas keseluruhan
17.780 Km². secara geografis Desa Mekar Sari terbentuk dari lima dusun dengan
perincian dusun sebagai berikut:
1. Dusun Bangun Sari
2. Dusun Bangun Rejo
3. Dusun Blok G Bangun Mulyo
4. Dusun Bangun Trito
5. Dusun Apure
Desa Mekar Sari adalah merupakan Desa yang berada di Kecamatan
Palangga Kabupaten Konawe Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Baito
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Tinanggea
c. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Palangga Selatan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Andoolo
Wilayah umumnya datar dan berbukit. Kecamatan Palangga yang terdiri
dari 16 desa, dimana memiliki luas yang berbeda-beda. Wilayah yang paling luas
adalah Desa Watudemba dengan luas 2.908 km², Desa Eewa dengan luas 2.708
km², Desa Watumerembe dengan luas 2.207 km² lalu disusul oleh Desa Alakaya
dengan luas 2.088 km², Desa Mekar Sari dengan luas 588 km², dari keseluruhan
44
luas wilayah Kecamatan, sedangkan wilayah yang paling sempit adalah Desa
Wanua Morini dengan luas 219 km² dari keseluruhan luas wilayah Kecamatan
Palangga.
Tabel 4.1. Luas Wilayah Menurut Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga
No Desa Luas wilayah
(km²)
Persentase
(%)
1. Mekar Sari 588 3,3
2. Wawoura 707 3,9
3. Waworaha 378 2,1
4. Alakaya 2.088 11,8
5. Aosole 867 4,8
6. Anggodara 339 1,9
7. Onebute 1.348 7,5
8. Eewa 2.708 15,2
9. Watumerembe 2.207 12,4
10. Wawonggura 399 2,2
11. Kiaea 1.417 7,9
12. Palangga 789 4,4
13. Kapujaya 289 1,6
14. Watudemba 2.908 16,3
15. Sangi-Sangi 529 2,9
16. Wanua Morini 219 1,2
Jumlah 17.780 100
Sumber : Kantor Kecamatan Palangga, Tahun 2016
45
Wilayah umumnya datar dan berbukit. Kecamatan Palangga yang terdiri
dari 16 desa, dimana memiliki luas yang berbeda-beda. Wilayah yang paling luas
adalah Desa Watudemba 16,3 persen, Desa Eewa 15,2 persen, Desa
Watumerembe 12,4 persen lalu disusul oleh Desa Alakaya 11,8 persen, Desa
Mekar Sari 3,3 persen, dari keseluruhan luas wilayah Kecamatan, sedangkan
wilayah yang paling sempit adalah Desa Wanua Morini 1,2 persen dari
keseluruhan luas wilayah di Kecamatan Palangga
4.1.2 Keadaan Demografis
4.1.2.1 Jumlah penduduk
Desa Mekar Sari adalah desa dengan jumlah penduduk mencapai 4.209
jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.892 jiwa, dan
jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.317 jiwa. Selengkapnya mengenai
jumlah penduduk perdusun dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Dusun di Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga
Kabupaten Konawe Selatan
No Dusun Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Bangun Sari 319 551 870
2 Bangun rejo 350 432 782
3 Bangun mulyo 650 556 1.206
4 Bangun trito 304 360 664
5 Apure 269 418 687
Jumlah 1.892 2.317 4.209
Sumber :Kantor Kecamatan Palangga, Tahun 2016
46
Jumlah penduduk Desa Mekar Sari sebannyak 4.209 jiwa. Yang terdiri
atas 1.892 jiwa laki-laki dan 2.317 perempuan. Dihitung berdasarkan jumlah
kepala keluarga, Desa Mekar Sari dihuni oleh 480 kepala keluarga.
4.1.2.2 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Mekar Sari Kecamatan
Palangga Kabupaten Konawe Selatan
Desa Mekar Sari adalah desa pertanian. Maka warga dan mata pencaharian
warga sebagian besar adalah sebagai petani. Dari jumlah 4.209 jiwa yang ada
43,79 persen atau 1.843 jiwa adalah petani, 17,40 persen atau 732 jiwa adalah
PNS, 18,25 persen atau 768 jiwa adalah wiraswasta, 17,13 persen atau 721 jiwa
adalah pedagang dan 3,44 persen atau 145 jiwa adala BUMD dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 4.3. Jenis mata pencaharian penduduk di Desa Mekar Sari Kecamatan
Palangga Kabupaten Konawe Selatan
No Sektor Jumlah Persentasi
1. Pertanian 1.843 43,79
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 732 17,40
3. Wiraswasta 768 18,25
4. Pedagang 721 17,13
5. BUMD 145 3,44
Jumah 4.209 100
Sumber: Kantor Kecamatan Palangga, Tahun 2016
Dilihat dari tingkat penghasilan, rata-rata masyarakat Desa Mekar Sari
tergolong dalam kategori tidak miskin atau menengah tetapi ada diwilayah dusun
di Desa Mekar Sari yang dapat dikategorikan kelompok rumah tangga miskin.
Hasil pertanian adalah padi, sedangkan hasil perladangan antara lain salak, coklat,
jeruk, ubi kayu, dan jagung.
47
4.1.2.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Desa Mekar
Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan
kelompok umur konsumtif yang berada di Desa Mekar Sari berjumlah
1.785 jiwa, kelompok umur produktif 15-59 tahun berjumlah 1.992 jiwa, dan usia
tidak produktif 60 tahun ke atas berjumlah 432 jiwa seperti terlihat pada tabel
berikut.
Tabel 4.4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Desa Mekar Sari
Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan
No Kelompok umur
(tahun)
Laki-laki
(jiwa)
Perempuan
(jiwa)
Jumlah
(jiwa)
1. 0-4 302 330 632
2. 5-9 316 281 597
3. 10-14 162 394 556
4. 15-19 268 244 512
5. 20-29 221 286 507
6. 30-39 220 270 490
7. 40-59 251 232 483
8. 65 ke atas 152 280 432
Jumlah 1.892 2.317 4.209
Sumber :Kantor Kecamatan Palangga, Tahun 2016
4.2 Kondisi Sosial Masyarakat Desa Mekar Sari
4.2.1 Tingkat Pendidikan
Masyarakat di Desa Mekar Sari secara umum telah memiliki tingkat
kesadaran yang cukup tinggi akan pentingnya pendidikan. Hal ini terlihat dari
banyaknya remaja yang telah duduk dibangku pendidikan meskipun mayoritas
masyarakat hanya lulus di tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu 1.011 jiwa atau 24,02
persen. Data tahun 2016 menunjukan penduduk yang bersekolah berjumlah 2.848
48
jiwa, yang terdiri atas 1.011 jiwa atau 24,02 persen tamat SD, 822 jiwa atau 19,53
persen tamat SLTP, 988 jiwa atau 23,47 persen tamat SLTA, dan 27 jiwa atau
0,64 persen tamat akademik atau Sarjana S1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada table berikut.
Tabel 4.5.Tingkat pendidikan Penduduk di Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga
Kabupaten Konawe Selatan
No Tingkat Pendidikan Jumlah
(jiwa)
Persentase
(%)
1. Belum Sekolah 741 17,61
2. Tidak Tamat SD 620 14,73
3. Tamat SD 1.011 24,02
4. Tamat SLTP 822 19,53
5. Tamat SLTA 988 23,47
6. Tamat Akademik/Sarjana S1 27 0,64
Jumlah 4.209 100
Sumber : Kantor Kecamatan Palangga, Tahun 2016
4.2.2 Sarana dan Prasarana Infrastruktur Sosial Masyarakatan Desa
Mekar Sari
Sarana dan prasarana merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi
kehidupan bermasyarakat. Fungsinya selain untuk mendukung kebutuhan hidup
masyarakat juga sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4.2.2.1 Sarana dan Prasarana Pendidikan
Sarana dan Prasarana pendidikan yang ada di Desa Mekar Sari dapat
dilihat pada tabel berikut:
49
Tabel 4.6. Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Mekar Sari
Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan
Sumber :Kantor Kecamatan Palangga, Tahun 2016
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana
pendidikan di Desa Mekar Sari belum lengkap, karena Desa Mekar Sari belum
mempunyai gedung sekolah SMA/Sederajat. Namun berdasarkan Peraturan
Menteri Pendidikan No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan prasarana
pendidikan yang ada di Desa Mekar Sari termasuk telah memenuhi standar karena
dalam sebuah desa yang hanya perlu satu Sekolah Dasar (SD), karena penduduk
Desa Mekar Sari yang jumlahnya di atas 4.000 orang maka Desa Mekar Sari telah
memiliki dua buah Sekolah dasar (SD). Dan peraturan untuk tingkat SLTP dan
SLTA adalah dalam satu kecamatan hanya diwajibkan adanya satu sekolah SLTP
atau SLTA sederajat. Desa Mekar Sari telah memiliki satu buah SLTP Jadi
meskipun Desa Mekar Sari belum memiliki bangunan SLTA sendiri, di
Kecamatan Palangga tempat Desa Mekar Sari jadi anak-anak yang hendak
melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA dari Desa Mekar Sari dapat bersekolah
di SLTA yang ada di Kecamatan Palangga tersebut.
4.2.2.2 Prasarana Ibadah
Prasarana Ibadah yang ada di Desa Mekar Sari dapat dilihat pada table
berikut :
No Nama Jumlah
1. TK 3
2. SD 2
3 SLTP 1
Jumlah 6
50
Tabel 4.7. Prasarana Ibadah Yang Ada di Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga
Kabupaten Konawe Selatan
Sumber :Kantor Kecamatan Palangga, Tahun 2016
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa prasarana peribadatan yang
ada di Desa Mekar Sari untuk masyarakat yang beragama muslim dan kristen,
prasarana pribatdatan muslim Masjid dan Langgar/Musholah 2 dan 5 sedangkan
prasarana peribadatan Gereja 2.
Meskipun demikian seharusnya pemerintah Desa Mekar Sari juga
menfasilitasi prasarana ibadah kaum yang memeluk Agama diluar Agama Islam
sebagai bentuk saling menghormati antar umat beragama. Hal ini juga dapat
memicu kecemburuan social dan akan berdampak pada berkurangnya partisipasi
masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan yang ada di Desa Mekar
Sari.
4.2.2.3 Prasarana Olahraga
Prasarana olahraga yang ada di Desa Mekar Sari dapat pada tabelberikut:
Tabel 4.8. Prasarana Olahraga Yang Ada Di Desa Mekar Sari Kecamatan
Palangga Kabupaten Konawe Selatan
No Jenia lapangan Jumlah
1 Lapangan Sepak Bola 2
2 Lapangan Voli 2
Jumlah 4
Sumber :Kantor Kecamatan Palangga, Tahun 2016
No Rumah Ibadah Jumlah
1. Masjid 2
2. Langgar/Musholah 5
3. Gereja 2
Jumlah 9
51
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Desa Mekar Sari hanya
memiliki prasarana olahraga lapangan sepak bola sebanyak 2 dan lapangang voli
sebanyak 2 buah.
4.2.2.4 Prasarana Kesehatan
Prasarana kesehatan yang ada di Desa Mekar Sari dapat dikatakan sudah
memadai untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Desa, walaupun
prasarana kesehatan yang ada masih perlu ditingkatkan keberadaannya untuk
lebih mekamaksimalkan, Prasarana kesehatan yang dimaksudkan dapat dilihat
pada tabel beriku.
Tabel 4.9. Prasarana Kesehatan Yang Ada Di Desa Mekar Sari Kecamatan
Palangga Kabupaten Konawe Selatan
No Jenis Jumlah
1. Puskesmas pembantu 1
2. Balai pengobatan 1
3. Posyandu 2
4 Toko obat 1
Jumlah 5
Sumber :Kantor Kecamatan Palangga, Tahun 2016
4.3 KarakteristikResponden Masyarakat Desa Mekar Sari
4.3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Karakteristik responden penelitan yang dilakukan di Desa Mekar Sari
Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan mengenai partisipasi masyarakat
di Desa Mekar Sari di dalam pelaksanaan program pembangunan desa dan jika
dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dapat dibagi menjadi dua yaitu laki-laki
dan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabelberikut:
52
Tabel 4.10.Karakteristik Respoden Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin
Responden
Responden
(orang)
Persentase
(%)
1. Laki-laki 63 76,82
2. Perempuan 19 23,17
Jumlah 82 100
Sumber :Data yang diolah
Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, dapat terlihat bahwa berjenis
kelamin pria sebanyak 63 atau 76,82%, dan perempuan sebanyak 19 atau 23,17%.
Dari tabel tersebut dapat menunjukan bahwa jumlah partisipan laki-laki lebih
banyak dari pada jumlah partisipan prempuan. Hal ini disebabkan karena adanya
sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat desa, yang membedakan
kedudukan dan derajat antar laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara
kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan hak dan kewajiban antar laki-laki
ataupun perempuan.
Menurut Suroto. 1983:57, bahwa didalam sistem pelapisan atas dasar
seksualitas ini, dan golongan pria memiliki sejumlah hak istimewa dibandingkan
dengan perempuan. Kerena golongan pria lebih mengandalkan tenaga yang
dimiliki untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dengan demikian,
maka akan cenderungan kelompok laki-laki lebih banyak berpartisipasi di
bandingkan dengan kelompok perempua.
4.3.2 Karakteristik Respoden Berdasarkan Umur
Berdasarkan hasil kuesioner, yang penulis kategorikan dalam lima bagian,
sehingga diperoleh umur Karakteristik responden seperti terlihat pada Tabel 4.11
berikut;
53
Tabel 4.11.Karakteristik Respoden Berdasarkan Umur
Sumber :Data yang diolah
Pada perhitungan Karakteristik Respoden umur diperoleh informasi bahwa
responden yang berusia 31 sampai 40 tahun mendominasidalam pelaksanaan
partisipasi. Hal ini menunjukkan adanya senioritas dalam berpartisipasi.
Perbedaan umur ini mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, karena dalam
masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas senioritas, sehingga
akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda dalam hal-hal
tertentu misalnya menyalurkan pendapat Canter, (1993:67) dan sedangkan
menurut Slamet (1993:142), umur berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk
berpartisipasi. Dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman
atau senior, akan lebih banyak memberikan pendapat dan dalam hal menetapkan
keputusan.
4.3.3 Karakteristik Respoden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Masyarakat di Desa Mekar Sari Dalam penelitian ini penulis
mengklasifikasikan responden menjadi 4 bagian yaitu jenjang Sekolah Dasar
(SD), jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, Sekolah
Menengah Atas (SMA) sederajat, dan Sarjana (S1). Secara lebih rinci terdapat
dalam tabel berikut
No Umur
(Tahun)
Responden
(orang)
Persentase
(%)
1. <20 9 10,97
2. 21-30 22 26,83
3. 31-40 43 52,44
4. 41-50 6 7,31
5. >51 2 2,44
Jumlah 82 100
54
Tabel 4.12. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Responden
(orang)
Persentase
(%)
1. SD 23 28,04
2. SMP 12 14,63
3. SMA 43 52,43
4. Sarjana (S1) 4 4,87
Jumlah 82 100
Sumber :Data yang diolah
4.3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Berdasarkan hasil kuisioner yang disebarkan kepada warga tentang
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, terlihat ada tujuh jenis pekerjaan
responden, yang penulis kategorikan seperti dalam tabel. Untuk lebih jelasnya
mengenai pekerjaan ini dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.13.Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
No Pekerjaan Responden
(orang)
Persentase
Responden (%)
1. Kepala Desa Mekar Sari 1 1,22
2. Sekretaris Desa Mekar Sari 1 1,22
3. Sesepuh (warga yang lebih tua) 8 9,75
4. Tokoh Mayarakat/Masyarakat 65 79,26
5. Sekretaris Kecamatan 1 1,22
6. Ketua organsasi masyarakat 5 6,1
7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) 1 1,22
Jumlah 82 100
Sumber :Data yang diolah
Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa persentase jenis
pekerjaan responden paling banyak adalah Tokoh masyarakat sebanyak 79,26%,
Sepupuh (warga yang lebih tua) 9,75%, Ketua organsasi masyarakat 6,10%
sementara persentase yang paling sedikit adalah Kepala Desa Mekar Sari,
Sekretaris Desa Mekar Sari, Sekretaris Kecamatan, dan Ketua Badan
Permusyawaratan Desa hanya 1,22%.
55
4.4 Rencana Pembangunan
4.4.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Mekar Sari
Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan
a. Visi, Menampung segala aspirasi masyarakat yang bersifat membangun
demi terjwujudnya masyarakat yang adil, sehat, religius dan mandiri.
b. Misi:
1. Menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih.
2. Mendukung program-program pemerintah.
3. Melaksanakan realisasi program-program pemerintah.
4. Mengembangkan SDM secara maksimal.
5. Memperkuat swadaya dan gotong royong warga dalam meningkatkan
pembangunan Desa.
6. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
4.4.2 Arah Pembangunan Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga
Kabupaten Konawe Selatan
Pembangunan Desa harus mengacu pada kepentingan dan pemberdayaan
masyarakat, dalam merencanakan pembangunan perencanaan dari bawah.
Demikian juga halnya dengan Desa, dengan berpedoman pada hasil musyawarah
Musrenbang Desa/ Kelurahan yang dimulai dari tiap Dusun/Lingkungan sampai
tingkat Desa/ Kelurahan yang pada kelanjutannya diprioritaskan di Tingkat
Kecamatan yang disebut dengan Metode RPJM-Desa (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa), merupakan suatu kebijakan yang diambil berdasarkan
hasil musyawarah dan mufakat dengan BPD, LPMD, dan berbagai lapisan
56
masyarakat. Pembangunan dan Kegiatan Pelayanan lainnya diprioritaskan pada
hal-hal yang lebih utama dan mendesak dibutuhkan oleh masyarakat.
4.4.3 Program Pembangunan Desa Mekar Sari
Program pembangunan desa adalah program yang telah diusulkan oleh
masyarakat Desa Mekar Sari secara bersama-sama didalam musrenbang-des untuk
tahun 2013 s/d 2018.
Adapun program pembangunan Desa Mekar Sari adalah sebagai berikut:
1. Di bidang Pemerintah:
1) Melaksanakan pelatihan Administrasi Desa.
2) Melakukan pelatihan perangkat desa, LPMD, PKK, dll.
3) Memerintahkan kepada perangkat desa, LPMD, PKK, dan
menyusun rencana kerja.
2. Di bidang Pembangunan:
1) Menjalankan program yang telah ada seperti PNPM-MP.
2) Mengusulkan pembangunan yang telah diusulkan masyarakat.
3) Menginfetaris bangunan yang perlu untuk dibangun, diperbaiki,
direhab, atau lainnya serta bangunan yang telah diselesaikan.
4.4.4 Strategi Pembangunan Desa Mekar Sari
Dalam mencapai Program Pembangunan Desa Mekar Sari agar dapat
direalisasikan diperlukan peningkatan swadaya dan gotong-royong serta peran
aktif masyarakat, dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Desa dengan
masyarakat setempat sehingga dapat menarik perhatian pemerintah untuk dapat
membantu mewujudkan Pembangunan Desa.
57
Pemerintah Desa Mekar Sari juga akan menyusun strategi pembangunan
ini sebagai berikut:
1. Mengiventarisasi semua bangunan yang dapat dibangun dengan swadaya murni
masyarakat.
2. Mengiventarisasi bangunan yang dapat dibangun oleh Donatur atau
penyumbang.
3. Menyusun Rencana Pembangunan yang dapat dibangun dengan dana APBD
Desa termasuk ADD.
4. Mengusulkan Pembangunan melalui PNPM-MP.
5. Mengusulkan Pembangunan APBD Kabupaten atau Provinsi.
6. Mengusulkan Program Pembangunan lainnya, yang di Programkan oleh
Pemerintah.
4.5 Hasil Penelitian
4.5.1 Pemahaman Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan
Partisipasi
Data ini diambil untuk mengetahui sejauh mana partisipan masyarakat
Desa Mekar Sari dalam mengetahui dan memahami tentang perencanaan
pembangunan Partisipasi masyarakt yang ada di daerah tersebut. Berikut ini
adalah tabel 4.14 tentang jawaban partisipan mengenai pemahaman masyarakat
tentang perencanaan pembangunan partisipasi di Desa Mekar Sari Kecamatan
Palangga Kabupaten Konawe Selatan ;
58
Tabel 4.14. Pemahaman Masyarakat Terhadap Perencanaan
Pembangunan Partisipasi
Sumber :Data yang diolah
Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa masyarakat Desa Mekar Sari
mengatakan “Paham” terhadap perencanaan partisipasi yaitu sebanyak 43
responden atau 52,44 persen, dari 82 jumlah partisipan. Prencanaan partisipasi
menurut pemahaman masyarakat di Desa Mekar Sari adalah perencanaan
pembangunan yang dalam prosesnya melibatkan mereka seperti dalam kegiatan
Musyawarah Antar Desa atau Musrenbang-des, kegiatan gotong-royong dalam
kebersihan desa sebagai bagian dari pemeliharaan lingkungan.
Dengan adanya Perencanaan Partisipasi sebagian besar masyarakat yang
memahami perencanaan pembangunan partisipasi, walaupun dengan pengertian
yang sederhana, hal ini cukup berperan penting dan berpengaruh besar terhadap
jalanya pembangunan di Desa Mekar Sari, karena dengan mereka memahaminya
maka mereka dengan sendirinya akan bisa menepatkan mana yang menjadi hak-
haknya serta kewajiban yang harus ditunaikan demi kemajuan pembangunan desa.
Pembangunan tanpa keterlibatan masyarakat maka hasilnya akan sia-sia, sebab
keadialan dan kesejahteraan tidak akan terwujud, dengan begitu diharapkan
optimalisasi dalam perencanaan partisipasi dapat terwujud di Desa Mekar Sari
jika ada sinergitas antara masyarakat dengan aparat pemerintah.
No Kategori Jawaban Responden
(orang)
Persentase
(%)
1. Paham 43 52,44
2. Ragu-ragu 30 36,59
3. Tidak paham 9 10,97
Jumlah 82 100
59
Pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan patisipasi
sangat penting, karena otonomi masyarakat akan sadar tentang perannya dalam
pembangunan. Berdasrkan hasil penelitian dilapangan, terlihat bahwa masyarakat
pada umumnya telah memahami tentang perencanaan partisipasi yang dapat
dilihat pada tabel 14 diatas. Keadaan seperti ini sangat baik dan dibutuhkan dalam
perencanaan pambangunan partisipasi karena dengan begitu masyarakat desa bisa
menempatkan hak dan kewajiban dalam pembangunan, secara sadar akan ikut
serta dalam pengambilan keputusan di bidang pembangunan.
Sehingga dengan partisipasi tersebut diharapkan hasil pembangunan
benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat desa.Berdasarkan penelitian penulis,
bahwa masyarakat Desa Mekar Sari telah menyadari tentang pentingnya
partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.
Tabel 4.15. Pentingnya Perencanaan Pembangunan Partisipasi
Di Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan
No Kategori Jawaban Responden
(orang)
Persentase
(%)
1. Ya 82 100
2. Ragu-ragu 0 0
3. Tidak 0 0
Jumlah 82 100
Sumber :Data yang diolah
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua responden menyatakan
pentingnya perencanaan partisipasi dalam pembangunan di Desa Mekar Sari yaitu
sebanyak 82 partisipan atau 100 persen. Masyarakat menyadari bahwa dengan
adanya perencanaan pembangunan partisipasi maka kesejahteraan dapat terwujud,
sebab pembangunan yang baik adalah pembangunan yang lebih berorientasi
60
terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat oleh karna
itu penting sekali perencanaan pembangunan partisipasi, atau ada keterlibatan
masyarakat. Hal ini didukung oleh salah seorang tokoh masyarakat yaitu:
“perencanaan partisipasi sangat penting karena seluruh komponen
masyarakat dapat berperan aktif dalam memajukan desa, selain itu pembangunan
akan lebih tepat sasaran karena masyarakat yang lebih tahu apa yang menjadi
kebutuhan dilingkungan sekitarnya” (tokoh masyarakat).
perencanaan pembangunan partisipasi, maka kondisi ini sangat baik untuk
laju pembangunan. Masyarakat punya potensi besar untuk memajukan
pembangunan di daerahnya, karena setidaknya masyarakat tidak bersikap apatis,
tinggal bagimana Pemerintah memperhatikan mereka dan bekerja sama dengan
seluruh stake holder yang ada.
Tabel 4.16. Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Partisipasi di Desa Mekar Sari
Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan
No Kategori Jawaban Responden
(orang)
Persentase
(%)
1. Ada 56 68,3
2. Ragu-ragu 11 13,41
3. Tidak Ada 15 18,29
Jumlah 82 100
Sumber :Data yang diolah
Dari data yang disajikan diatas terlihat bahwa sebagian besar partisipan
menjawab sudah ada sosialisasi mengenai pedoman perencanaan pembangunan
partisipasi di Desa Mekar Sari, yaitu sebanyak 56 partisipan atau 68,30 persen
menjawab “Ada”. Sedangkan 15 partisipan atau 18,29 persen mengatakan “Tidak
Ada” sosialisasi pedoman perencanaan pembangunan partisipasi, kemudian 11
partisipan atau 13,41 persen menjawab “Ragu-ragu” apakah sosialisasi
61
perencanaan pembangunan partisipasi sudah dilakukan di Desa Mekar Sari.
Masyarakat desa mengaku telah adanya sosialisasi perencanaan pembangunan
desa di Desa Mekar Sari.
Masyarakat telah diberitahu oleh aparat desa tentang pelaksanaan
Musrenbang-desdan jika ada program seperti program raskin, program BLM
aparat juga langsung menginfokan kepada masyarakat baik kepada kepala dusun
maupun langsung kepada masyarakat melalui pertemuan sehari-hari di jalan,
maupun diwarung-warung. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Desa Mekar
Sari yaitu:
“Kami selaku aparat pemerintahan desa sudah berupaya melakukan
sosialisasi tentang perencanaan pembangunan, memang mungkin belum maksimal
apalagi saya masih baru menjabat sebagi kepala desa, jadi masih banyak yang
harus dibenahi dan kami juga terus berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk
desa ini, semisal ada bantuan ataupun kegiatan, kami selalu upayakan
menginfokan kepada masyarakat”( Kepala Desa Mekar Sari).”
Dengan adanya sosialisasi perencanaan pembangunan partisipasi
masyarakat Desa Mekar Sari, masyarakat akan lebih paham makna dari
perencanaan pembangunan desa itu sendiri dan masyarakat bisa mengerti akan
perencanaan pembangunan desa.
4.5.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mekar Sari
Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan
Partisipasi masyarakat desa merupakan suatu keterlibatan nyata
masyarakat yang secara sadar ikut dalam melaksanakan suatu program yang
sedang dijalankan. Secara spesifik dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak
62
hanya berjalan pada pelaksanaan program semata namun ikut serta dalam
perencanaan program hingga evaluasi dan pemeliharaan hasil program. Artinya,
masyarakat mampu menumpahkan langsung segala tindakan, pemikiran, dan
perkataan dalam kegiatan tersebut.
Seturut dengan penjelasan Adisasmita (2006:47) bahwa keikutsertaan
masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di
masyarakat, Pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk
menangani masalah, Pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan
masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi adalah suatu hal
yang mutlak dilakukan untuk menjelaskan penilaian perihal keikutsertaan
masyarakat tersebut. Maka sehubungan dengan hal tersebut untuk mengetahui
realita yang terjadi di Desa Mekar Sari, peneliti mengajukan pertanyaan. Secara
umum Bagaimana partisipasi masyarakat Desa terhadap pembangunan di desa ini?
Bapak Kepala Desa Mekar Sari menjelaskan :
“Secara umum partisipasi masyarakat yang ada di Desa Mekar Sari ini
tergolong sedang, karena hampir semua kegiatan dan program yang diadakan oleh
desa ditanggapi secara antusias oleh semua masyarakat desa dan hampir semua
kalangan yang di Desa Mekar Sari ini menyambut baik program-program
pembangunan yang akan dilaksanakan”. (Kepala Desa Mekar Sari).
Sejalan dengan jawaban Kepala Desa Mekar Sari tersebut, salah satu
warga Desa Mekar Sari juga mengemukakan jawabannya :
“Partisipasi masyarakat di Desa ini termasuk cukup baik, apalagi beberapa
tahun belakangan sejak diberlakukannya kebijakan pemerintah yang baru
mengenai dana desa. Masyarakat sangat menyambut baik kebijakan tersebut dan
63
sangat antusias untuk berpartisipasi membangun desanya menjadi lebih baik
lagi”(Masyarakat).
Dari dua jawaban informan di atas, terdapat kesamaan jawaban yang
mengatakan bahwa pada umumnya partisipasi masyarakat Desa Mekar Sari
tergolong baik dalam pelaksanaan program pembangunan desanya. Partisipasi
masyarakat yang konon menjadi prasyarat dalam menjalankan pembangunan,
khusus nya desa, kini menjadi salah satu syarat yang juga menjadi prinsip dalam
menjalankan suatu program pembangunan. Sejalan dengan kepedulian terhadap
ketata pemerintahan yang baik dalam setiap kegiatan pemerintahan desa.
Berdasarkan pendapat yang diberikan, bahwa peran serta dalam
pembangunan desa tidak hanya berpatokan pada dana, melainkan pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang disalurkan dalam kontribusi
nyata, berupa pemikiran, tenaga dan materi menghasilkan pembangunan yang
jelas bagi perkembangan desa.
Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat tersebut, maka diperlukan suatu
hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintah desa. Hal ini
menjadi hal mutlak dimana 2 elemen tersebut harus memiliki visi dan misi yang
sejalan dalam suatu ikatan kemitraan. Tanpa adanya hal tersebut, maka
masyarakat akan enggan untuk terlibat serta dalam proses pembangunan desa.
Untuk itu diperlukan sebuah jiwa kepemimpinan pemimpin desa yang partisipatif.
Menjelaskan bahwa kepemimpinan partisipatif merupakan bentuk kepemimpinan
yang dimana pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan diambil dan
dilkukan secara bersama dengan komunikasi dua arah dan mengikutsertakan
orang lain dalam aplikasi program. Hal ini menjadi motivasi masyarakat untuk
64
ikut mengambil bagian dalam pembangunan desa. Masyarakat dan pemerintah
mampu bersinergi mewujudkan pembangunan desa yang partisipastif.
Hal ini berkaitan dengan cara Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi
dari warganya, dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan “Bagaimana cara
Bapak selaku Kepala Desa Mekar Sari dalam meningkatkan partisipasi dari
seluruh masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan yang ada di desa
ini?” Bapak Desa Mekar Sari pun mengutarakan jawabannya.
“Sebenarnya ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, namun menurut saya cara yang
paling efektif adalah dengan memberikan pengertian berupa sosialisasi kepada
semua elemen masyarakat akan arti pentingnya partisipasi dari semua masyarakat
dalam pelaksanaan program pembangunan guna memajukan Desa Mekar Sari
menjadi lebih baik lagi seperti yang di dambakan oleh semua pihak”.(Kepala Desa
Mekar Sari)
4.6 Program pembangunan Desa Mekar Sari
Sehubungan Desa Mekar Sari adalah desa yang berada di Kecamatan
Palangga Kabupaten Konawe Selatan, bahwa seluruh wilayah jalan menuju dusun
sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4,berkat pembangunan
sarana dan prasarana jalan yang dilaksanakan di Desa Mekar Sari masyarakat
sudah tidak lagi berkeluh kesa atas sarana jalan lagi karena pembangunan sarana
jalan sudah dilakukan oleh pemerintah desa meskipun baru tahap peninggian jalan
lingkungan ataupun perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana lainnya yang telah
diibangun melalui dana pembangunan desa dapat dilihat pada Tabel berikut ;
65
Tabel 4.17 Jenis Kegiatan Prasarana Desa Mekar Sari Yang di Bangun Melalui
Dana Pembangunan Desa
No Jenis
Kegiatan
Prasaranan
Perencanaan Pelaksanaan Lokasi
1. Peninggian
jalan
lingkungan
800 x 1,5 x
0,70 M
800 x 1,5 x
0,70 M
Dusun Bangun Sari,
Dusun Apure, Dusun
Bangun Rejo, Dusun
Bangun Trito
2. Perbaikan
jembatan
4 unit 4 unit Dusun Apure, Dusun
Bangun Rejo, Dusun
Blok G Bangun
Mulyo, Dusun
Bangun Trito
3. Pembuatan
saluran air
350x0,50x0,8
6 M
350x0,50x0,
86 M
Dusun Bangun Sari,
Dusun Blok G
Bangun Mulyo,
Dusun Bangun Trito
4. Perbaikan jalan
lingkungan
700x1,5x0,86
M
700x1,5x0,8
6 M
Dusun Bangun Sari,
Dusun Apure, Dusun
Blok G Bangun
Mulyo Dusun
Bangun Rejo, Dusun
Bangun Trito
Sumber :Profil Desa Mekar Sari, Tahun 2016
4.7 Analisis Partisipasi Masyarakat Pada Program Pembangunan Desa Mekar
Sari
4.7.1 Analisis Partisipasi Masyarakat Tahap Perencanaan
Dari hasil kuisioner yang disebarkan kepada warga berkaitan dengan
berpartisipasi pada tahap perenanaan pembangunan desa melalui Program desa
bentuk partisipasi masyarakat sebanyak 32 jiwa atau 39,02% responden dalam
bentuk Pikiran (saran dan ide), 14 jiwa atau 17,07% dalam bentuk Keahliandan 36
jiwa atau 43,90% tidak Ikut berpartisipasi, dengan demikian dapat di katakan
bahwa partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan tergolong dalam kategori
sedang dimana banyaknya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi yang
66
jumlahnya setengah dari sampel yang telah ditentukan tidak melebihi 50%.Seperti
terlihat pada tabel 4.18 berikut :
Tabel 4.18. Keikutsertaan Masyarakat Berpartisipasi Pada Tahap Perencanaan
Pembangunan Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten
Konawe Selatan
No Bentuk
Partisipasi
Masyarakat
Pada Tahap
Perencanaan
Jenis Kegiatan Prasaranan Responden
Peninggian
jalan
lingkungan
Perbaikan
jembatan
Pembuatan
saluran air
Perbaikan
jalan
lingkungan
Jumlah %
1. Pikiran (saran
dan ide)
6 9 10 7 32 39,02
2. Keahlian 3 4 2 5 14 17,07
3. Tidak ikut
berpartisipasi
- - - - 36 43,90
Jumlah 82 100
Sumber :Profil Desa Mekar Sari, Tahun 2016
4.7.2 Analisis Partisipasi Masyarakat Tahap Pelaksanaan
Partisipasi pada tahap pelaksanaan pembangunan melalui Program desa
yang ada di lingkungan desa, menunjukkan bahwa 52 jiwa atau 63,42% dalam
bentuk tenaga, 2 jiwa atau 2,43% dalam bentuk uang, 8 jiwa atau 9,75% dalam
bentuk material, dan 20 jiwa atau 24,40% tidak ikut berpartisipasi, dengan
demikian dapat di katakan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan
tergolong dalam kategori sedang dimana banyaknya masyarakat yang tidak ikut
berpartisipasi yang jumlahnya setengah dari sampel yang telah ditentukan tidak
melebihi 50%.selengkapnya dapat dilihat pada table 4.19berikut:
67
Tabel 4.19. Keikutsertaan Masyarakat Berpartisipasi Pada Tahap Pelaksanaan
Pembangunan Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten
Konawe Selatan
No Bentuk
Partisipasi
Masyarakat
Pada Tahap
Pelaksanaan
Jenis Kegiatan Prasaranan Responden
Peninggian
jalan
lingkungan
Perbaikan
jembatan
Pembuatan
saluran air
Perbaikan
jalan
lingkungan
Jumlah %
1. Tenaga 5 25 10 12 52 63,42
2. Uang - 1 1 - 2 2,43
3. Material - 2 3 3 8 9,75
4. Tidak ikut
berpartisipasi
- - - - 20 24,40
Jumlah 82 100
Sumber :Profil Desa Mekar Sari, Tahun 2016
4.7.3 Analisis Partisipasi Masyarakat Tahap Evaluasi
Berdasarkan tabel 4.20 diperoleh informasi bahwa kesesuaian bentuk
prasarana dengan rencana sebanyak 9 orang atau 10,97%, 24 orang atau 29,26%
menjawab Daya guna, 19 orang atau 23,18% menjawab Hasil guna dan yang
menjawab Tidak ikut berpartisipasi sebanyak 30 orang atau 36,58%, dengan
demikian dapat di katakan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi
tergolong dalam kategori sedang dimana banyaknya masyarakat yang tidak ikut
berpartisipasi yang jumlahnya setengah dari sampel yang telah ditentukan tidak
melebihi 50%. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 4.20 sebagai berikut:
68
Tabel 4.20. Bentuk Partisipasi Responden Pada Tahap Evaluasi
Pembangunan Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan
No Bentuk
Partisipasi
Masyarakat
Pada Tahap
Evaluasi
Jenis Kegiatan Prasaranan Responden
Peninggia
n jalan
lingkunga
n
Perbaikan
jembatan
Pembuatan
saluran air
Perbaikan
jalan
lingkunga
n
Jumlah %
1. Kesesuaian
prasarana
dengan
rencana
2 3 2 2 9 10,97
2. Daya guna 5 10 5 4 24 29,26
3. Hasil guna 4 7 5 3 19 23,18
4. Tidak ikut
berpartisipasi
- - - - 30 36,58
Jumlah 82 100
Sumber :Profil Desa Mekar Sari, Tahun 2016
4.8 Pembahasan Penelitian
4.8.1 Partisipasi Masyarakat Tahap Perencanaan
Tahapan perencanaan pembangunan desa dilihat pada tabel 4.18 dimana
dimulai dari tahap perencanaan atau biasa disebut dengan Musrenbang
(Musyawarah Rencana Pembangunan). Pada tahapan ini partisipasi masyarakat
sangatlah penting untuk mampu berfikir dan memberi pendapat dalam mencari
masalah yang ada di desa. Masyarakat dituntut ikut dilibatkan dan turut andil
dimusrenbang dalam penetapan kebijakan pembangunan desa.
Keterlibatan dalam hal ini merujuk pada apakah masyarakat ikut dilibatkan
dalam proses penyusuna program-program pembangunan desa. Sehubungan
dengan tahapan pertama ini, penulis mengajukan pertanyaan kepada Bapak selaku
Kepala Desa“ Apa kiat atau usaha yang Bapak lakukan untuk menghimpun
69
partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ini?”. Dan
jawaban dari Bapak Kepala Desa adalah :
“Dalam perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat memang
merupakan hal yang mutlak ada, karena tanpa partisipasi masyarakat,
pembangunan itu tidak akan berjalan. Dan cara yang saya pilih untuk
menghimpun partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ini
adalah dengan menampung keluh kesah mereka mengenai kekurangan-
kekurangan dalam hal pembangunan yang ada di Desa Mekar Sari ini. Dari semua
aspirasi tersebut kemudian saya akan meminta pendapat dari setiap Kepala Dusun
untuk memastikan keadaan di lapangan. Namun ada pula warga yang
menyampaikan aspirasinya kepada Kepala dusun dimana dia tinggal dan
kemudian Kepala dusun terkait menyampaikannya kepada saya. Masyarakat
memiliki hak untuk menyampaikan semua saran yang mereka punya mulai dari
hal kemiskinan, kesehatan, infrastruktur atau apapun yang menurut mereka perlu
untuk diperbaiki.
Seluruh masukan yang diberikan oleh masyarkat akan disampaikan semua
di Musrenbang desa ini, gak hanya itu masukan atau ide dari bagian lain juga
diterima dan dikumpulkan seperti masukan dari para Tokoh Masyarakat atau
Masyarakat. Lalu ditentukan masukan dan aspirasi mana yang akan dijadikan
sebagai prioritas pembangunan. Setelah mendapat prioritas mana dari masukan
masyarakat itulah yang akan dimasukkan dalam RKP (Rencana Kerja
Pembangunan) Desa yang akan diagendakan di Musrenbang Kecamatan yang
akan sangat menentukan alokasi dana desa untuk merealisasikan pembangunan
desa”.
70
Dari penjelasan Kepala Desa Mekar Sari tersebut dapat diketahui bahwa
dalam proses perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat dihimpun dengan
cara menerima aspirasi dan masukan dari masyarakat tersebut melalui kepala
dusun yang memimpin masing-masing dusun yang ada di Desa yang kemudian
dihimpun menjadi satu untuk kemudian ditentukan skala prioritas realisasinya dan
dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk dibawa ke
Musrenbang Kecamatan. Partisipasi masyarakat masih dikatakan kategori sedang
dimana banyaknya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi yang jumlahnya
setengah dari sampel yang telah ditentukan tidak melebihi 50%. Tidak terhenti
pada masukan dan aspirasi masyarakat, selanjutnya saat diadakannya Musrenbang
Desa pun kehadiran dari masyarakat dianggap sangat penting untuk mengetahui
program pembangunan apa saja yang akan dilakukan di desanya.
4.8.2 Partisipasi Masyarakat Tahap Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan dapat dilihat di tabel 4.19, dimana warga
masyarakat Desa Mekar Sari beranggapan bahwa, siapapun boleh terlibat dalam
pelaksanaan pembangunan, apalagi sarana dan prasarana yang dibangun berada
dilingkungan permukiman warga Desa Mekar Sari. Senada dengan hal ini,
Ericson (dalam Slamet, 1993: 89) mengatakan bahwa partisipasi didalam
pelaksanaan dimaksudkan adalah pelibatan seseorang pada tahapan pelaksanaan.
Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material sebagai salah
satu wujud partisipasi masyarakat pada pekerjaan tersebut.
Tahap pelaksanaan merupakan tahap pengaplikasian program-program
pembangunan desa yang telah dipilih sesuai ranking atau prioritas yang paling
dibutuhan pada masa ini. Pada tahap pelaksanaan dimana masyarakat juga
71
diharapkan untuk dapat ikut berpartisipasi pada saat pelaksanaan pembangunan
desa, dimana adanya kerjasama antara kepala desa dengan masyarakat dalam
proses pelaksanaan program pembangunan desa. Sehubungan dengan tahap
pelaksanaan pembangunan, Bapak selaku Sekretaris Desa Mekar Sari menjelaskan
dalam wawancara pada tahap pelaksanaan pembangunan “Bagaimana partisipasi
dari masyarakat dalam tahapan pelaksanaan program pembangunan di Desa
Mekar Sari ini?” Bapak menanggapi pertanyaan tersebut dengan jawaban:
“Tahap pelaksanaan pembangunan ini merupakan lanjutan dari
Musrenbang-des yang telah dilakukan di Desa. Hasil dari Musrenbang Desa akan
dituangkan didalam Rencana Kerja Pembangunan desa. Dan dari RKP akan
dibawa kemusrenbang kecamatan untuk dimusyawarahkan kembali dan dapat
ditentukan alokasi dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Dari situlah kita
bisa memulai pengerjaan program pembangunan setelah dana turun ke desa.
Setelah dana turun kita mulai membicarakan pelaksanaanya, mulai dari membeli
material sampai pengerjaan hingga selesai. (Sekretaris Desa Mekar Sari).
Dari wawancara yang peneliti lakukan pada sekretaris desa, dapat dilihat
bahwa masyarakat mau ikut berpastisipasi dalam pembangunan yang jika dilihat
butuh tenaga dan waktu yang cukup lama dalam pengerjaannya. Pernyataan di
atas disetujui oleh salah seorang Kepala Dusun Bangun Rejo. Seperti pernyataan
Bapak yang hampir sama denganbeliau menyatakan :
“ Dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Mekar Sari ini, saya
ikut berpartisipasi dalam pengerasan jalan. Karena saya merasa punya keahlian
dalam bidang ini yaa saya juga merasa harus turut membantu, bagaimana pun juga
ini untuk kepentingan kita di desa, selagi saya bisa membantu pasti saya lakukan.
72
Tidak sulit menurut saya dalam pengerjaannya, karena material kan sudah
disediakan oleh desa dan banyak juga masyarakat yang ikut bantu. Jadi
Alhamdulillah bisa ringan jika dikerjakan bersama-sama.” (Ketua organisasi)
Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan masih dikatakan kategori
sedang dimana banyaknya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi yang
jumlahnya setengah dari sampel yang telah ditentukan tidak melebihi 50%.
4.8.3 Partisipasi Masyarakat Tahap Evaluasi
Penentuan jenis atau bentuk prasarana dan lokasi didasarkan pada
kebutuhan masyarakat yang dihimpun dan ditetapkan melalui mekanisme yang
ada pada masyarakat. Sementara Jawaban dari responden yang berkaitan dengan
keaktifan masyarakat Desa Mekar Sari dalam melakukan Tahap Evaluasi
(Pengawasan) kegiatan pembangunan desa dapat dilihat dalam table 4.20 bentuk
partisipasi masyarakat dalam tahap Evaluasi Bapak sebagai masyarakat Desa
Mekar Sari yang menjadi responden yang memberikan penilaian dalam
berpartisipasi dalam evaluasi pembangunan menyatakan sebagai berikut:
“terkadang memang kita sebagai warga perlu memberikan penilaian
terhadap kualitas pembangunan apabila memang sudah sangat buruk hasilnya, kan
sayang juga anggaran yang telah dikeluarkan untuk suatu proyek gagal”
(Masyarakat)
Selanjutnya Bapak salah seorang masyarakat Desa Mekar Sari yang
menjadi responden yang turut berpartisipasi dalam evaluasi pembangunan,
menyatakan sebagia berikut:
73
“itu penting, agar ada perbaikan pembangunan ke depan dan itu adalah hak
kita sebagai masyarakat untuk memberikan penilaian karna tanpa menilai tidak
ada kemajuan dalam pembangunan” (tokoh masayarakat).
Tahap Evaluasi adalah tahap dimana adanya pengawasan dari masyarakat
terhadap program pembangunan di desa yang sedang berjalan. Kepala Desa harus
tetap mengajak masyarakat untuk ikut dalam bentuk keikutsertaan menilai serta
mengawasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Demikian
juga mengawasi dan memahami pelaksanaan keputusan dan kebijakan yang telah
diambil. Dalam hal ini peneliti menanyakan “Bagaimana partisipasi masyarakat
dalam tahapan pengawasanatau evaluasi pembangunan di Desa Mekar Sari ini?”
Dalam wawancara yang dilakukan kepada Bapak selaku Kepala Desa,
mengungkapkan:
“Dalam tahapan evaluasi pembangunan ini, kita punya tim yaitu Tim
Pengelola Kegiatan (TPK), jadi tim ini bertugas untuk mengelola semua tahapan
pembangunan begitu pula pada tahap evaluasi. Selain dibantu dengan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), tim pengelola ini ada juga perwakilan dari
masyarakat. Untuk masyarakat yang paham dan mempunyai keahlian dalam
pembangunan pasti akan kita masukan ke tim pengelola kegiatan tersebut. Kalau
masyarakat awam, paling kita hanya mensosialisasikan apa saja program yang
sedang berjalan dan bagaimana proses maupun progresnya, dengan bantuan dari
para masyarakat jadi tetap mengetahu apa saja yang sedang terjadi di desa. Tapi
untuk mengevaluasi langsung datang ke kita itu jarang sekali. Mungkin mereka
menganggap semua sudah ditangani oleh BPD dan perangkat desa.”(Kepala Desa
Mekar Sari)
74
Pernyataan serupa diungkapkan oleh Bapak selaku Ketua Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mekar Sari;
“kalau partisipasi langsung masyarakat dalam tahapan ini sepertinya
kurangyaa. Kita sebagai BPD memang berfungsi sebagai pengawas
pembangunan, jadi sebaik mungkin BPD dan perangkat desa mengawasi apa saja
program yang sedang berjalan. Dan kita tetap mensosialisasikan pada masyarakat.
Tetapi kita tetap mengharapkan semua masyarakat mau ikut serta dalam tahapan
evaluasi ini, kita ingin masyarakat ikut mengawasi pembangunan yang sedang
berjalan. Sehingga hasil dari program pembangunan yang telah kita sepakati
sesuai dengan kebutuhan semua masyarakat. Untuk kebijakan atau keputusan
yang maujana dan perangkat desa ambil, kita mengharapkan masyarakat juga bisa
memahami dan mengetahui hal itu.” (Ketua Badan Permusyawaratan Desa)
Dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat dan simpulkan, bahwa Desa
Mekar Sari juga menggunakan Tim Pengelola Kegiatan yang berfungsi sebagai
pengelola dari semua tahapan pembangunan, begitu juga pada tahap evaluasi. Dan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan yang bertugas untuk
mengawasi jalannya program pembangunan melakukan tugasnya dengan baik.
Namun, untuk partisipasi masyarakat desa dalam tahap Evaluasi ini, sepertinya
kurang baik seperti yang diutarakan oleh Bapak Kepala Desa dan ketua BPD,
Evaluasi sangat minim dilaksanakan oleh masyarakat.
Namun demikian, pihak perangkat desa tetap berharap besar agar
masyarakat mau ikut berpartisipasi dalam tahap evaluasi ini. Partisipasi
masyarakat pada tahap evaluasi masih dikatakan kategori sedang dimana
banyaknya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi yang jumlahnya setengah
75
dari sampel yang telah ditentukan tidak melebihi 50%. Karena masyarakat
memang dianggap kurang memahami pada tahapan evaluasi (pengawasan).
76
BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka
peneliti dapat menarik kesimpulan tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan di Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe
Selatan yakni ;
Partisipasi Masyarakat pada tahap Perencanaan yang hanya 43,90%
masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi, pada tahap Pelaksanaan yang hanya
24,40% masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dan pada tahap Evaluasi
sebanyak 36,58% yang tidak ikut berpartisipasi yang dimana pada tahap
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi jumlahnya setengah dari sampel yang
telah ditentukan tidak melebihi 50%. Berdasarakan metode analisis kualitatif
menunjukan tingkat partisipasi yang masih tergolong kategori sedang, dimana
bentuk partisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat berupa sumbangan
pemikiran, keahlian, tenaga, uang, materi dan lain lain yang sifatnya membangun
tetapi masyarakat akan partisipasi masih dalam kategori sedang sehingga
pembangunan di Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe
Selatan berjalan dengan tidak efektif dan efisien.
5.2 Saran
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka saran yang
dapat diberikan peneliti demi perbaikan ke depannya tentang Partisipasi
Masyarakatdalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Mekar Sari
Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai berikut:
77
1. Lebih memaksimalkan usaha untuk menghimpun semua partisipasi
masyarakat yang ada di Desa Mekar Sari sehingga partisipasi masyarakat
benar-benar dapat mencakup semua elemen masyarakat Desa Mekar Sari dan
menyelesaikan segala yang termasuk hambatan-hambatan kurangnya
partisipasi masyarakat yang ada di Desa Mekar Sari.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melihat pola partisipasi yang dapat
di lakukan masyarakat setelah peran pemerintah untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten
Konawe Selatan berjalan dengan baik.
78
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita.2006. Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha
Ilmu.
Canter, 1993. Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah Desa. Yogyakarta:
Elekx Media Komputer Indonesia.
Daldjoeni, 2003. Geografi Kota dan Desa.Bandung: PT. Alumni.
Hendra, 2011. Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Limau Manis Kecamatan.
Huraerah, 2008. Dinamika Kelompok: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Erlangga.
Juliantara, Dadang. 2004. Pembaruan Kabupaten Arah Realisais Otonomi Daerah.
Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
Kaho, Josef R. 1997. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Nasdian, 2004. Partisipatif Wilayah Desa. www.google.com. Di akses tanggal 09
Agustus 2016.
Ndraha, 1982. Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal
Landas. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Nugroho, Randy. 2006. Managemen Pembangunan Indonesia, Jakarta: PT.
Gramedia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa.
Peraturan Menteri Pendidikan No. 24 Tahun 2007 Tentang Sarana dan Prasarana
PendidikanUmum
Purwoko, Syarif. 2004. Desentralisasi dalam Perspektif Lokal. Salatiga: Pustaka
Peruk
Putra, Erwin. 2013. Implementasi Perencanaan Partisipatif Dalam Mewujudkan
Pembangunan Di Desa Pakkat Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang
Hasundutan. Medan : SkripsiUniversitas Sumatra Utara.
79
Ridwan, Rakhmat. 2004. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: PT. Remaja
Rosda karya.
Safi‟I, 2007. Strategi dan Kebijakan Ekonomi Pembangunan Daerah Perspektif
Teoritik. Malang: Averoes Press.
Sastropoetro, Santoso. 1998. Partisipasi, Komunikasi Dan Persuasi Dan Disiplin
Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni.
Slamet, 1993. Pembanguanan Masyarakat Berwawasan Peran Serta. Surakarta :
University Press.
Sinaga, Meylany. 2011. Evaluasi Pelaksanaan Metode Partisipasi Dalam Kegiatan
Penyuluhan Program Sistem Legowo Pada Petani Padi Sawah Di Desa
Janggir Leto Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun. Medan: Skripsi
Universitas Sumatra Utara.
Suroto. 1983. Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja, Yogyakarta:
Gajamadah University.
Sumodingrat, 1988. Pola Perilaku Manusia Pembangunan. IPB. Press. Bogor
Aksara.
Sugian. 1989. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan
Nasional. Bandung: Alumni.
Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. Perencanaan Pembangunan Dalam Masyarakat
Desa. Jakarta: haji Mas Agung. Tanjung Morawa Deli Serdang. Medan:
Skripsi Universitas Sumatra Utara.
Todaro, Michael P. 2001. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Jakarta:
Erlangga
Uphoff, Cohen. 2003. Tahapan Partisipasi Masyarakat desa. www.google.com/.
Di aksestanggal 09 Agustus 2016.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 TentangDesa
Undang-UndangDasar 1945.
Widjaja, 2001. Otonomi Desa merupakan Otonomi Asli Bulat Dan Utuh. Jakarta:
Raja Grafindo Persada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.\
81
KUESIONER PENELITIAN
PETUNJUK PENGISIAN :
1. Isi data diri Bapak/Ibu pada tempat yang telah disediakan
2. Pada pertanyaan pilihan dalam kuesioner, diisi dengan memberikan tanda
silang (×) pada jawaban yang telah disediakan.
3. Khusus pertanyaan yang memerlukan jawaban penjelasan, mohon dijawab.
DATA IDENTITAS RESPONDEN
Nama : ……………………………………………………
Alamat : ……………………………………………………
Umur : ……………………………………………………
Jenis Kelamin : ……………………………………………………
Pekerja : ……………………………………………………
Pendidikanterakhir:
a) SD.
b) SLTP.
c) SLTA.
d) Perguruan Tinggi
Pendapatan perbulan :
a) Kurang dari Rp 1.000.000
b) Antara Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000
c) Lebih dari Rp 5.000.000
DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER
Bentuk Partisipasi Masyarakat
1. Apakah Bapak/Ibu ikut berpartisipasi pada tahap perencanaan pembangunan di
Desa :
a. Ya
b. Tidak (Jika tidak, mohon dijelaskan, selanjutnya kepertanyaan nomor 3)
Mengapa? ............................................................................................................
..............................................................................................................................
82
2. Bagaimana bentuk partisipasi Bapak/Ibu pada tahap perencanaan
pembangunan desa:
a. Aktif mengikuti pertemuan
b. Aktif menyampaikan usulan/saran
c. Terlibat dalam pengambilan keputusan
3. Apakah Bapak/Ibu ikut berpartisipasi pada tahap pelaksanaan pembangunan
prasarana melalui Program Pembangunan Desa:
a. Ya
b. Tidak (Jika tidak, mohon dijelaskan, selanjutnya kepertanyaan nomor 6)
Mengapa? ............................................................................................................
..............................................................................................................................
4. Apa bentuk partisipasi Bapak/Ibu pada tahap pelaksanaan pembangunan
prasarana melalui Program Pembangunan Desa:
a. Tenaga
b. Uang
c. Material
d. Pikiran
e. Keahlian
5. Terkait pilihan pada pertanyaan nomor 4 (empat) di atas, mohon dijelaskan
alasan Bapak/Ibu, kenapa memilih bentuk tersebut?
Mengapa? ............................................................................................................
..............................................................................................................................
6. Apakah Bapak/Ibu ikut berpartisipasi pada tahap evaluasi (pengawasan)
pembangunan prasarana di lingkungan Bapak/Ibu :
a. Ya
b. Tidak (Jika tidak, mohon dijelaskan, selanjutnya kepertanyaan nomor 8)
Mengapa? ............................................................................................................
..............................................................................................................................
7. Bagaimana bentuk partisipasi Bapak/Ibu pada tahap pembangunan prasarana
di lingkungan Bapak/Ibu :
a. Melihat kesesuaian bentuk prasarana yang telah dibangun dengan rencana
yang telah ditetapkan
83
b. Melihat daya guna (kemampuan yang mendatangkan hasil yang sebanyak-
banyaknya) dari prasarana lingkungan yang telah dibangun
c. Melihat hasil guna (sesuatu yang diadakan atau dibuat yang memberikan
manfaat) dari prasarana lingkungan yang telah dibangun.
Mengapa? ............................................................................................................
..............................................................................................................................
Tingkat Partisipasi Masyarakat
8. Pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan prasarana
Dilingkungan Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu pernah diundang oleh pemerintah
untuk mendapatkan persetujuan tentang program tersebut :
a. Ya
b. Tidak (Jika tidak, langsung kepertanyaan nomor 10)
Mengapa? ............................................................................................................
..............................................................................................................................
9. Siapa yang mengundang Bapak/Ibu?
a. Sekretaris Desa
b. KepalaDesa
c. Ketua organisasi
d. Lainnya, mohon disebutkan………………………….......
10. Apakah Bapak/Ibu selalu mendapat perlakuan yang sama dengan warga lain
jika Diundang untuk menghadiri rapat terkait dengan program ini?
a. Ya
b. Tidak (Jika tidak, mohon dijelaskan)
Mengapa? ............................................................................................................
..............................................................................................................................
11. Pada saat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan prasarana di
Lingkungan Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan informasi dari
pemerintah mengenai program ini tanpa pemberian kesempatan kepada
Bapak/Ibu untuk bertanya atau memberikan saran untuk program ini?
a. Ya
b. Tidak (Jika tidak, mohon dijelaskan)
84
Mengapa? ............................................................................................................
..............................................................................................................................
12. Darimana Bapak/Ibu memperoleh informasi tentang Partisipasi Masyarakat :
a. Mediamassa
b. Poster
c. Lainnya, mohon di sebutkan…………………………………………
13. Pada saat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan prasarana di
lingkungan Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu pernah melakukan tanya jawab
dengan Pemerintah mengenai program ini?
a. Ya
b. Tidak (Jika tidak, mohon dijelaskan)
Mengapa? ............................................................................................................
..............................................................................................................................
14. Dimanakah tempat yang biasanya Bapak/Ibu gunakan dalam melakukan Tanya
jawab dengan pemerintah mengenai Program Pembangunan Desa?
a. Kantor Desa
b. Rumah Kepala Desa
c. Rumah Warga
d. Lainnya, mohon disebutkan.............................................................................
Mengapa? ............................................................................................................
..............................................................................................................................
15. Pada saat pertemuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
pembangunan dengan pemerintah di lingkungan Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu
pernah memberikan saran-saran mengenai program ini?
a. Ya
b. Tidak (Jika tidak, mohon dijelaskan)
Mengapa? ............................................................................................................
..............................................................................................................................
16. Apa saran-saran dari Bapak/Ibu pada saat perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan di lingkungan Bapak/Ibu?
a. Saran pada tahap perencanaan : ........................................................................
..............................................................................................................................
85
b. Saran pada tahap pelaksanaan : ........................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
c. Saran pada tahap evaluasi : ...............................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
17. 17. Apakah saran-saran dari Bapak/Ibu diterapkan dalam pembangunan desa
ini?
a. Ya
b. Tidak (Jika tidak, mohon dijelaskan)
Mengapa? ............................................................................................................
..............................................................................................................................
top related