SINKRONISASI DATA SIMPEG PADA APLIKASI SIPKINDU
Post on 29-Jan-2016
291 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
SINKRONISASI DATA SIMPEG PADA APLIKASI SIPKINDU
BANDUNG, 27 MARET 2014
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penilaian KinerjaPenilaian Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja organisasi dan pegawai atas realisasi kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada periode monitoring.
Output dari penilaian kinerja berupa:
• Nilai Kinerja Organisasi• Nilai Kinerja Pegawai• Nilai Prestasi Kerja Pegawai
Kerangka Umum Pengelolaan Kinerja
Refine Renja Tahun Y(program/kegiatan, anggaran,
indikator kinerja)
Konsep Peta Strategi Tahun Y
Kontrak Kinerja Tahun Y
Maret Y-1 – 31 Jan. Y Jan. Y – Jan. Y+1 31 Jan. Y+1
Penilaian dan pelaporan capaian IKU secara
berkala
Bimbingan dan Konsultasi
Penilaian dan pelaporan nilai perilaku secara
berkala
Penetapan Hasil
Penilaian Kinerja
Organisasi dan
Prestasi Kerja
Pegawai
Evaluasi kinerja
organisasi dan
penghargaan bagi pegawai
Penataan organisasi
dan pegawai
Peta Strategi Tahun Y(plus inisiatif baru)
Maret y-1
April y-1
Nov-Des y-1
31 Januari y
Perencanaan Monitoring Penetapan Hasil Kinerja dan Evaluasi
Menuju keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan sejalan dengan good governance;
meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi;
menjadi dasar penataan pegawai;
menjadi dasar pertimbangan pemberian penghargaan bagi pegawai.
Tujuan Pengukuran Kinerja
Mekanisme Penilaian Kinerja
5
Nilai Perilaku
Penilaian Pegawai
Nilai Prestasi
Kerja Pegawai
Capaian Kinerja
Pegawai
Nilai Kinerja
Pegawai
Nilai Sasaran
Kerja Pegawai
Tidak
Indeks Capaian IKU
Nilai Sasaran Strategis
Nilai Perspektif
Nilai Kinerja Organisasi
Realisasi IKU
Komponen Perhitungan
NKO
Ya
Pemilik peta
strategi
Raw Data
Nilai Tugas
Tambahan
Nilai Kreativit
as
PERFORMANCE MANAGERCONT
OH
SISTIM MANAJEMEN KINERJA
SASARAN KINERJAORGANISASI
SASARAN KINERJADIREKTORAT
SASARAN KINERJADIVISI, BIRO,
SASARAN KINERJAURUSAN, BAGIAN
RENCANAKINERJAINDIVIDU
EVAL.KINERJAORGANISASI
EVALUASIKINERJA
KARYAWAN
RATINGKINERJA
KARYAWAN
SISTIMREWARD
KINERJAORGANISASI
KINERJADIREKTORAT
KINERJADIVISI, BIRO
KINERJAURUSAN, BAGIAN
REVIEW KINERJA&
REVISI RENCANAKINERJA
(JIKA DIPERLUKAN)
COACHING &COUNSELING
UMPAN BALIKKINERJA
IDP, PROMOSI, ETC.
EVAL. KINERJADIREKTORAT
EVAL. KINERJADIVISI, BIRO
EVAL. KINERJAURUSAN, BAGIAN
7A
PW
2014/B
SC
-K
EM
EN
.KELA
UTA
N
SIPKINDU (SKP++)Latar belakang
1. Terdapat tiga dokumen berbeda (SKP, BSC Individu, Kontrak Kinerja Individu), dengan tujuan relatif sama tumpang tindih dan membingungkan
2. Paparan Menteri KP di hadapan Menteri PAN dan RB Kinerja Individu penting dalam mendukung kinerja organisasi (SKP++)
3. SKP akan diterapkannya secara formal mulai 1 Januari 2014.
SEKILAS PERBEDAAN SKP DENGAN SKP++
No. Uraian SKP SKP++
1. Penjangkaran kinerja individu dengan kinerja organisasi
Kurang jelas Jelas
2. Periode Pengukuran kinerja Tahunan Triwulanan
3. Indikator kinerja Lebih banyak bersifat lead indicators
• Lebih banyak lag indicator (ouput dan outcome)
• Lebih fair (jika lead dan lag indicator diberi bobot)
4. Pengisian target IKU Hanya yang maximize
Minimize dan maximize
5. Integrasi dengan SIMPEG Erat (ketika terjadi mutasi pegawai)
6. Kegunaan lainnya Membantu pejabat fungsional dalam mengisi DUPAK yang harus dikirim per semester
KONDISI SAAT INI1. Belum tersedia payung hukum untuk SiPKINDU, yang
mengatur antara lain:a. Mekanisme kerja pengelolaan kinerja individu
b. Waktu pengukuran dan Periode pelaporan
c. Lembaga pengelola kinerja baik pada tingkat KKP maupun Eselon I
3. Perlunya penyempurnaan aplikasi SiPKINDU, antara lain:a. Penambahan isi aplikasi antara lain
1) Form keberatan penilaian, 2) Penambahan kolom untuk data dukung3) Perlunya ver ifikasi/validasi pengisian
b. Perlunya reformulasi rumus untuk target IKU yang menurun (atau perlunya klasifikasi target)contoh: Tingkat materialitas temuan BPK < 1 %
c. Bagaimana penulisan target IKU yang bersifat kualitatif.
KONDISI SAAT INI … (lanjutan)
4. Pengisian SiPKINDU masih beragam, antara lain:a. Rambu-rambu kegiatan apa saja yang dapat masuk ke SKP++
1) Tusi
2) BSC
3) Anjab
4) Tugas tambahan
b. Berapa jumlah IKU yang ideal per orangnya?
6. Pemanfaatan SiPKINDUa. Pemberian reward dan punishment dan kriterianyab. Sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja
7. Belum semua pejabat mengisi SiPKINDU dan Belum semua pejabat dapat diisikan pada aplikasi SiPKINDU
Contoh: Eselon 4 di BBPBAP tidak muncul karena eselonisasi tidak sinkron antara
data pegawai dengan unit kerja. Jika sesuai unit kerja eselon 4 itu Eselonnya 4B, sedangkan pada data pegawai eselon 4A,
BBPBAT Sukabumi (0412000000) di data pegawai tergolong sebagai eselon 2A sedangkan pada di unit kerja 2B sehingga tidak match karena itu diganti jadi dari 2B menjadi 2A pada unit kerja, sudah muncul pada list pak Dirjen
KONDISI SAAT INI … (lanjutan)
8. Hal-hal lain yang berkembanga. Penanggung jawab untuk penyempurnaan dan maintenance aplikasib. Hubungan kinerja individu dengan kinerja organisasi apakah dapat
otomatis ketika SiPKINDU diisi Kinerja organisasi juga terisi?c. Bagaimana dengan sosialisasi ke UPT?
Kondisi saat ini
• Beberapa unit kerja masih tumpang tindih dalam mencantumkan indikator BSC (Perencanaan) dengan uraian tugas SKP (Kepegawaian)
• Belum adanya pedoman teknis pembuatan SKP di lingkungan KKP
• Data pegawai dan unit kerja yang terdapat pada SIPKINDU sudah mengacu pada data SIMPEG
• Ada beberapa kebutuhan data yang belum tersedia pada database SIMPEG dan SIPKINDU (misalnya history mutasi,shg utk melihat status yg baru pada bulan mendatang sesuai/update)
• Kesesuaian struktur organisasi yang ada di SIMPEG dengan kebutuhan penilaian SKP berbeda (contoh kasus di BPSDMKP, perangkapan pejabat fungsional sebagai kepala kantor)
Identifikasi Permasalahan
• Belum sepenuhnya para pegawai memahami tata cara penyusunan SKP (belum ada indikator yang jelas sudah sesuai atau belum).
• Penanggung jawab pengisian aplikasi belum jelas (lebih dibebankan ke Monev, karena sebagai inisiator).
• Belum ada pedoman dalam pengisian SKP (contoh : kebijakan penggunaan angka desimal pada penilaian perilaku dan pengisian angka kredit).
• Operator SIMPEG seringkali keliru menempatkan PNS dengan unit kerja yang bersangkutan.
• Operator SIMPEG seringkali keliru menempatkan eselon PNS dengan eselon pada unit kerja yang bersangkutan. contoh, ka PPN eselon 3A, tapi data dasar simpeg eselon 3B
• Kepala SUPM, posisi sekarang pejabat fungsional (88) akan tetapi dapat berkedudukan sebagai pejabat struktural (4A/4B dst). Cara pemisahannya ?.
Identifikasi Permasalahan
• Backup database pegawai setiap Triwulan, bagimana mekanisme updating datanya? (ada penambahan fitur perubahan data dasar pegawai triwulan yang lalu)
• Tabel unit kerja yang memiliki jabatan yang kosong (automatic update), ketika ada perubahan data simpeg krn mutasi/pension sdh lsg tercatat ditabel jabatan
• Jika pengukuran BSC individu tetap digabungkan bagaimana penanda per level-nya dibandingkan dengan unit kerja yang sudah ada?
• Sinkronisasi dengan aplikasi KINERJAKU ?. Double counting antara level BSC-nya dengan level sturktural. Penanda ?. Bagaimana jika mutasi ?,simpeg mengikuti bsc atau sebaliknya…
• Struktur organisasi pada SIMPEG?, jika pejabat penilai tidak mengikuti aturan struktur organisasi ?, contoh ka UPT di simpeg lsg bertanggung jwb kepada ka balitbang KP….harusnya ke KaPus
• Privileges untuk pengisian target dan realisasi ?
Rencana Tindak Lanjut• Pemisahan privileges login aplikasi
Tim Penilai (hanya dapat menilai IKU bawahan yang sudah ditargetkan. Syaratnya SKP hardcopy sudah disepakati)
Tim yang Dinilai (hanya dapat mengisi IKU dan targetnya)
• Pembuatan field keterangan mutasi/ kepindahan PNS di pertengahan tahun berjalan. Sesuai Perka BKN No.1 Tahun 2013 maka harus dibuat SKP sebelum mutasi dan SKP setelah mutasi (teknis form nilai dibagi 2 ???)
• Pencantuman aspek biaya (satuan kerja mandiri)?. Kesepakatan???
• Uraian tugas struktural lingkup KKP perlu dirubah sesuai perkembangan (contoh : kegiatan SPIP, pengukuran, PMPRB, dst)
• Perubahan peta jabatan bagi fungsi yang naik golongan dipertengahan tahun, apakah peta jabatan bisa dirubah?. Bagaimana kaitannya dengan tunjangan fungsional, apakah bisa dibayarkan berlaku surut.
• Tugas tambahan dan kreativitas juga akumulasi ?
RENCANA AKSI PENYELESAIAN SIPKINDUNO. PERMASALAHAN PENJELASAN RENCANA AKSI BENTUK
TINDAK LANJUT
DEAD LINE PENANGGUNG JAWAB
1. Belum tersedia dasar hukum
Untuk 2013 Surat menindaklanjuti pertemuan 4 Nov
Minggu I Nov
Adopsi KMK 454 Tahun 2011 (untuk 2014)
Membentuk Tim Kecil melibatkan Setjen (BHO, Roren dst), Itjen
Draft Permen
Biro Kepeg,
2. Waktu pengukuran dan Periode pelaporan
Pengukuran berjenjang, (tgl 5, 10, 15 setiap periode)
3. Pengelola kinerja baik pada tingkat KKP maupun Eselon I
Instansi : Roren/ ProgramIndividu :Ropeg/ Kepeg
4. Penyempurnaan aplikasi SiPKINDU
Membentuk Tim terdiri dari @ Es1 (IT), substansi nya tetap Balitbang
27 Nov Pusdatin (IT)SMO dan Kepeg (substansi)
6. Penambahan isi aplikasi Membentuk Tim terdiri dari @ Es1 (IT), substansi nya tetap Balitbang
Pusdatin (IT)SMO dan Kepeg (substansi)
7. reformulasi rumus Membentuk Tim terdiri dari @ Es1 (IT), substansi nya tetap Balitbang
Pusdatin (IT)SMO dan Kepeg (substansi)
RENCANA AKSI PENYELESAIAN SIPKINDU
NO. PERMASALAHAN PENJELASAN RENCANA AKSI
BENTUK DEAD LINE PENANGGUNG JAWAB
7. Rambu-rambu kegiatan apa saja yang dapat masuk ke SKP
SKP/TusiBSCTugas tambahanPK/RKT
8. Jumlah IKU yang ideal Sesuai kebutuhan org.
9. Penanggung jawab untuk penyempurnaan dan maintenance aplikasi
Tim (s.d.a No 8)
Pusdatin
10. Hubungan kinerja individu dengan kinerja organisasi
Sepanjang IKU ind dan nya sesuai
Masukan untuk Ropeg
• Perlu kejelasan perhitungan tunjangan kinerja yang jelas meliputi penentuan grade, mekanisme penambahan dan pemotongan tunjangan kinerja
• Penentuan target dalam yang belum pasti (misalnya kegiatan yang tergantung dengan pihak lain). Hal ini perlu diperjelas dengan adanya pedoman yang lebih teknis.
• Perlu dijelaskan tata cara pengisian tugas tambahan atau kreativitas ?. Contoh kasus : Tergabung dalam 3 (tiga) buah SK dinilai 1 (perlukah dipecah ?)
• Menurunkan PP 46 Thn 2011 untuk panduan bagi penilai dan pegawai yang dinilai yg belum diakomodir pada aturan di PP 46 maupun Perka BKN No. 1 Thn 2013
Aplikasi e-Performance• Aplikasi e-performance
adalah aplikasi yang dibuat secara in-house berbasis web yang dengan user seluruh pegawai Kemenkeu.
• Aplikasi berisi capaian IKU dan penilaian perilaku
• Dapat diakses di http://www.e-performance.depkeu.go.id
e-Performance
Aplikasi e-Performance
NIP
Aplikasi e-Performance
Menu IKU berisi
input atas rumusan kontrak kinerja
pegawai dan
persetujuan atas
kontrak bawahann
ya
Aplikasi e-Performance
Menu IKU berisi
input atas rumusan kontrak kinerja
pegawai dan
persetujuan atas
kontrak bawahann
ya
Aplikasi e-Performance
Menu Perilaku berisi usulan penilai,
penetapan penilai dan penilaian
oleh pegawai
Aplikasi e-Performance
Menu Laporan
berisi Nilai Kinerja
Pegawai dan Nilai Perilaku
TERIMA KASIH
top related