Transcript
Setyanta NugrahaInspektur Utama
INSPEKTORAT UTAMA
Pengadaan barang/jasa secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk
mendapatkan barang atau jasa mulai dari kegiatan perencanaan, penentuan standar,
pengembangan spesifikasi, pemilihan penyedia, negosiasi harga, manajemen kontrak,
pengendalian, penyimpanan dan pelepasan barang serta fungsi-fungsi lainnya yang terkait dalam
proses tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam suatu organisasi. Proses ini
diharapkan dapat dilakukan dengan biaya yang terbaik untuk memperoleh nilai terbaik dari dana
yang terbatas dengan cara mengendalikan komponen pengadaan yaitu; kualitas, kuantitas,
waktu, tempat dan harga.
Sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres 54/2010)
menyatakan bahwa K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan
pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Unit Layanan Pengadaan (ULP)
merupakan unit yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan institusi lainnya (K/L/D/I) yang bersifat
permanen. ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
Peran unit layanan pengadaan semakin besar seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
(UKPBJ) berbentuk struktural yang memiliki fungsi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Sistem
Informasi Secara Elektronik, Pembinaan Kelembagaan dan SDM Pengadaan, Pemberian Bimbingan Teknis dan
Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dan tugas lainnya seperti Agen Pengadaan dan Pelaksanaan Penyusunan
Strategi Pengadaan dan lain sebagainya.
Unit Layanan Pengadaan
INSPEKTORAT UTAMA
Keberadaan UKPBJ adalah transformasi penggabungan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang telah dimandatkan pembentukannya pada Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Selanjutnya
dalam Perpres 16 Tahun 2018 mendorong perubahan paradigma para pelaku didalamnya dalam
menciptakan Value for Money, menciptakan inovasi pengadaan, serta mengembangkan keilmuan
pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan. UKPBJ berbentuk struktural dengan
nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perangkat organisasi UKPBJ sebagai unit kerja struktural terdiri atas:
1. pimpinan UKPBJ;
2. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan
barang/jasa;
3. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik;
4. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sumber daya
manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
5. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan
pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan
barang/jasa
Selain unit kerja struktural, di UKPBJ terdapat Kelompok Jabatan
Fungsional.
INSPEKTORAT UTAMA
Salah satu amanat Perpres untuk mewujudkan hal di atas adalah pembentukan UKPBJ yang menjadi
pusat keunggulan pengadaan (Procurement Center of Excellence). UKPBJ sebagai pusat keunggulan
pengadaan adalah unit kerja yang memiliki karakteristik strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja,
proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam
penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia.
Untuk memastikan adanya perbaikan yang berkelanjutan adalah dengan
menerapkan model tingkat kematangan yang menjadi alat ukur perbaikan yang
telah dilakukan sekaligus sebagai panduan bagi UKPBJ dalam upaya perbaikan
berikutnya. Kematangan organisasi pengadaan merupakan salah satu indikator
keberhasilan dalam pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah
yang efisien dan bebas korupsi. Kematangan organisasi pengadaan merupakan
salah satu agenda dalam rencana aksi nasional pencegahan dan
pemberantasan korupsi sesuai dengan Inpres No. 7 Tahun 2015 dan Inpres No.
10 Tahun 2016.
Dalam Rencana Aksi Nasional, Pemerintah Pusat (LKPP) telah manargetkan bahwa pada akhir
tahun 2019, 25% dari keseluruhan ULP baik pusat maupun daerah telah mencapai tingkat
kematangan kelembagaan pengadaan di level 3
INSPEKTORAT UTAMA
Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ didefinisikan sebagai instrumen pengukuran dalam
melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan
menjadi acuan dalam upaya pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat
keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ berdasarkan
model tersebut terdiri dari 4 domain dan 9 variabel
meliputi:
1. Domain Proses, yang mencakup variabel:
Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia,
manajemen Kinerja, dan Manajemen Risiko,
2. Domain Kelembagaan, yang mencakup variabel:
Pengorganisasian, dan Tugas/Fungsi,
3. Domain Sumber Daya Manusia, yang mencakup
variabel: Perencanaan, dan Pengembangan,
4. Domain Sistem Informasi, dengan variabel: Sistem
Informasi.
Setiap Variabel memiliki 5 Tingkat Kematangan :
INISIASI, ESENSI, PROAKTIF, STRATEGIS, dan UNGGUL
INSPEKTORAT UTAMA
❖ Unggul, yaitu UKPBJ yang senantiasa melakukan penciptaan nilai
tambah dan penerapan praktik terbaik PBJ yang berkelanjutan sehingga
menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya.
❖ Strategis, yaitu UKPBJ yang melakukan pengelolaan pengadaan
inovatif, terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja
organisasi.
❖ Proaktif, yaitu UKPBJ yang menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi
pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan
fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal.
❖ Esensi, yaitu UKPBJ yang memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ
dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum
terbentuk kolaborasi antar pelaku proses PBJ yang efektif.
❖ Inisiasi, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan
dengan bentuk yang masih ad-hoc dan belum merefleksikan keutuhan
perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ).
Ukuran kematangan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang
dilakukan secara berjenjang melalui 5 (lima) tingkat kematangan UKPBJ, yang terdiri dari :
INSPEKTORAT UTAMA
Target setiap UKPBJ adalah mencapai tingkat kematangan
level 3 yaitu PROAKTIF untuk dapat disebut sebagai UKPBJ
yang menjadi pusat keunggulan pengadaan (Procurement
Center of Excellence).
Yang harus dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dalam upaya memperoleh
tingkat kematangan UKPBJ Level 3 adalah :
1. Domain Proses: Membuat SOP Pengadaan Terintegrasi; SOP
Perencanaan, SOP Persiapan Pengadaan, SOP Pemilihan, SOP
Pelaksanaan Kontrak, SOP Pengelolaan Penyedia, SOP Pengelolaan
Kinerja, SOP Mnajemen Risiko, dan Kode Etik Pengelola UKPBJ.
2. Domain Kelembagaan: Menerbitkan Persekjen SOTK UKPBJ,
Pemenuhan standar LPSE
3. Doman SDM: Menyusun Anjab dan ABK di ULP, Pengangkatan
Jabfung PPBJ di ULP, Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM
ULP, Standar 8 LPSE pengelolaan SDM
4. Domain Sistem Informasi : Pemenuhan Standar LPSE, Pengelolaan
Aset Layanan, Pengelolaan Perubahan, Pengelolaan Kapasitas,
Pengelolaan Kelangsungan Layanan, Pengelolaan Dukungan
Layanan, Pengelolaan Kepatuhan.
INSPEKTORAT UTAMA
INSPEKTORAT UTAMA
10
BIASAKAN
top related