Transcript
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR: 12 TAHUN 2002
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PURBALINGGA TAHUN 2001 -2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
bupati purbalingga,
�lenimban
g
a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 1'utgkui II Purbalingga
Nomor'7 Tahun 1996 tentang Kencana Umum lata Ruang Kota
Purbalingga, disahkan dengan Keputusan Gubernui Kepala Daerah
Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 188.3/376/97 tanggal 6 September
1997, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Purbalingga Tahun 1997 Sen 1) Nomor II sudah tidak
sesuai lagi dengan kondisi saat ini ;
b. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud huruf a ,
maka perlu merumuskan Rencana Umum Tata Ruang Kota
Purbalingga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ,
•lenging
at
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang l'emlneniukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Pjavva lengah (Berita
Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043);
3, Undang-undang Nomor it Tahun l974. tentang Pengairan (Lembaran
Negara Republik wuoites'S Tahun 197«+ Mocnoi J h. 1 ainnanm»
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 303/h*
4, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, rambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186),
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan
Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor M 80);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Taluin 1992 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
l
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3699);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 «.tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839),
<
9. Perahu"an Pemerintah Nomor 26 Tahun 1986 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaian Negaia
Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Peraturan Menteri Dahan Negeri Nomor 7 Tahun 1986 lenlanju
Penelupan Batas Wilayah Kota Diseluruh htdoiiesia,
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kota:
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota,
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Rencana Kota;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21
Tahun 2001. tentang Teluh k Penyusunan dan Materi Muatan Produk-
Produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22
Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ,
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat D Purbalingga Nomor 6
Tahun Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat fl Purbalingga
(Lembaian Data ah Kabupaten Daerah Tingkat Puroaliugga Tahun
19X8 Sen DNomoj i),
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2001
tentang Program Pembangunan Daerah ( PROPEDA) Tahun 2001 -
2005 ( Lembaran Daerah Kabupaten PurbaiinggaTahun 2U01 Seri D
No. 1 );
Dengan persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PURBALINGGA TAHUN 2001 -
2010.
BAB I <,
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan : a Daerah adalah Kabupaten
Purbalingga
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
c. Bupati adalah Bupati Furbaluiggft
d. Tata Ruang Kota adalah Wujud suukrursl dan potu pemanlautau
iruaug
wilayah baik direncanakan maupun tidak direnc:aiakun.
e. Rencana Umum Taut Ruang Kota yang selanjurnya disebut RUTRK
adalah rencana pemanfaatan niauu yang disusun untuk menjaga
keseraman
pembangunan ruang koiiL
. l'. Wiluyah adalah satu kemaluan geogrulis beserta segenap unsur yang
terkait padanya menurut batasan ruang lingkup pengamatan tertentu.
g Wilayalt Perencanaan adalah wilayali yang diarahkan pemautaatan
ruangnya sesuai dengan unisiiig-ni.ising jenis leueauj koij
h. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disvpui LisvL uduluti satu
kesatuan wilayali dari kota yan* bersangkutan merupakan witayan
yang berinsnuik aeeura iuu*ssou«?J duli uitnum>arctUf' mUtui»
i&ugka
i. Jaringan Utilitas koiu udamh penempatan hisu-hi larmgau urthUi» yang
meliputi jaruigau penyediaan au bersih, pirmu.tn �anitasi jaringan
sampah, jai'ingan drainase, juangan listrik, puingan telekomunikasi
termasuk di dahannya jaringan prasarana transportasi yang
disesuaikan
kebutuhan masa depan masyarakat secara sistematis sehingga antar
jenis
fasilitas dapat teipadu.
bab n
AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
RUTRK didasarkan atas azas : '
a Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna timi berhasil guna,
serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan, b.
Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.
Pasal 3
r
RUTRK Purbalingga disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman pemanfaatan mang
kota Purbalingga, tidak saja kepada Pemerintah Daerah sebagai pelaksana tetapi in^i kepada
Pihak Swasta dan masyarakat ui&a
Pasal 4
RUTRK disusun dengan bertujuan :
a. Untuk meningkatkan fungsi dan peranan Kota Purbalingga dalam lingkup Wilayah yang lebih
luas,
sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi Kota Purbalingga sebagai Ptiwit atau Sub
Pusat
Pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah regional Kabupaten Purbalingga
maupun Propinsi Jawa Tengali;
b. Untuk menciptakan pola dan struktur tata mang kota yang serasi dan optimal, dengan
penyebaran
fasilitas dan utilitas pelayanan kota yang dilalaikan secara tepai ilau merata, sesuai dengan
kebutuhan masyarakatnya tanpa mengabaikan usaha peningkatan kunlitas lingkungan
kehidupan
kota sesuai dengan nonua-uoram yang berlalm.
Pasal 5
RUTRK Purbalingga disusun dengan sasaran untuk berfungsi sebagai instrumen pengendalian
pertumbuhan dan keserasian lingkungan Ibu Kota Kabupaten, baik melalui pengawasan dan atau
perizinan mauptui tindakan penertiban.
BAB IH
KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 0
Kedudukan RUTRK Purbalingga adalah penjabsunn dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
di Kabupaten Ptuimluiggadiui Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten
Purbalingga yang merupakan pedoman dalam pemanfaatan mang dan penyusunan rencana
pembangunan Ibu Kota Kabupaten Purbalingga.
Pasal 7
(1) Wilayah Perencanaan RUTRK Purbalingga mencakup 4 (empat) Kecamatan dengan 15 (lima
belas) Kelurahan dan 6 (enam) Desa , dengan luas 2.470,863 Ha, Yang terdiri dari
Kecamatan Purbalingga : 1.473.334 11 a
1. Kelurahan Bancar 109.-13O Ha
2. Kelurahan Purbalingga Wetan 83.69^ lla
3. Kelurahan Purbalingga Kidul 103.240 Ha
4. Kelurahan Purbalingga Lor 71.810 Ha
5. Kelurahan Purbalingga Kulon 51.931 Ha
6. Kelurahan Wirasana 131.530 Ha
7. Kelurahan Kembal au Kulon 102.823 lla
8. Kelurahan Kedungmenjangan 125.629 Ha
9. Kelurahan Bojong 146.040 Hn
10. Desa Jatisaba 205.561 Ha
11. Desa Toyar eja 175.360 Ha
12. Kelurahsin Kandanggampung 53.024 Ha
13. Keluralian Penamhongnn 113.801 Ua
Kecamatan Padamara 58.000 H j
14. Kelurahan Kurangseniul 58.00U Ha
Kecamatan Kalimanah 469.739 Ha
15. Desa Babakan 180.645 lla
16. Keluralian Karangmanyar 52.666 lla
17. Kelurahan Mevvek 113.032 Ha
18. Kelurahan Kalikabong 123.395 Ha
Kecamatan Kaligondang 469.790 lla
19. DesaKalikajar 173.465 Ha
20. Desa Penaruban 201.802 Ha
21. Desa Lamongan 94.523 Ha
Jiuulah 2.470.863 Ha
(2) Batas-batas Wilayali Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah : i.
Kecamatan Purbalingga:
a Sebelah Utara adalah Kecamatan Bojongsari;
b. Sebelah Selatan adalah Kecamatan Kemangkon dan Kecamatan Kalimanah;
c. Sebelah Barat adalah Kecamatan Padamara;
d. Sebelah Timur adalah Kecamatan Kaligondang.
II. Kecamatan Kalimanah:
a Sebelali Utara adalah Kecamatan Purbalingga;
b. Sebelah Selatan adalah Kabupaten Banyumas;
c. Sebelali Btuat adalah Kecamatan Padamara ,
d'. Sebelali Timur adalah Kecamatan Kemangkon.
IH. Kecamatan Kaligondang :
a Sebelali Utara adalah Kecamatan Karuugmoneol;
b. Sebelali Selatan adalah Kecamatan Bukateja;
c. Sebelali Barut adalah Kecamatan Purbalingga:
d. Sebelati Timur aoal ah Kecamatan Kejuboug
IV. KecamatanPadamara :
a Sebelah Utara adaluh Kecamatan Kutasari;
b. Sebelali Selatan adalah Kecamatan Kalimanah,
c. Sebelah Barat adulah Kabupaten Banyumas;
BAB IV RUTRK PURBALINGGA
Bagian Pertama Penetapan
Peranan dan Fungsi Kota Pasal
8
Penetapan Peranan Kota Purbalingga dalam wilayah Kabupaten Purbalingga adalah a Sebagai
kota pusat pengembangan pada Sub Wilayah Pembangunan (SWP) I, yang meliputi Wilayah
Kecamatan Purbalingga, Kalimatlah, Padamara, Kutawari, Bojongsari, Kaligondang dan
Kemangkon dengan potensi kegiatan industri, pertanian, perdagangan dan jasa
b. Sebagai Kota Pusat Administrasi untuk wilayah Kabupaten Purbalingga.
Pasal 9
Fungsi Kota Purbalingga dalam Wilayah Kabupaten Purbalingga adalah :
a. Sebagai wilayah pusat pengembangan permukiman untuk mendukung pengembangan
Kabupaten
Purbalingga;
b. Sebagai kota pusat pelayanan perdagangan dan jasa untuk wilayah Kabupaten Purbalingga;
c. Sebagai Kota Pusat pelayanan pendidikan, kesehatan dan jasa-jasa pelayanan sosial lainnya
untuk
wilayali Kabupaten Purbalingga;
d. Sebagai Kota administrasi pemerintahan untuk wilayah Kecamatan Purbai inggu.
Bagian Kedua
Perwilayahan
Kota Pasal 10
Wilayah Perencanaan Kota Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud Pasal > Peraturan
Daerah ini, dibagi dalam BWK sebagai berikut:
a. BWKI (Dengan Pusat Pui bal inggu Lor ) seluas : 450,648 lla yang meliputi .
1. Kelurahan Purbaiingga Kulon ; r
2. Kelurahan Purbalingga Lor;
3. Kelurahan Purbalingga Wetan;
4. Kelurahan Purbalingga Kidul;
5. Kelurahan Karangsennil;
6. Kelurahan Bancar;
b. BWKII (Dengan Pusat di Kandunggumpang) seluas : 636,564 H i yw\i m •liputi •
i. Desa Babakan,
1 Kelurahan Kandanggampatig.
3. Kehtrahan Kalikabong;
4. Kelurahan Pemunboiigtui;
5. Kelurahan Mewek;
6. Kelurahan Karanginanyar.
c. BWK UI (Dengan Pusat di Kedungmenjangan) seluas 747,113 Ha yang meliputi :
6. Kelurahan Kodmigmenjangan;
7. Kelurahan Boj ong;
8. DesaToyareja;
9. Desa Lamongan;
10. DesaJatisaba.
d. BWK IV (Dengan Pusat di Kembaran Kulon) seluas : 609.080 Ha yang meliputi:
1. Kelurahan Kernbarun Kulon;
2. DesaKalikajar;
3. Keluralian Wirasanu;
4. Desa Penaruban.
Pasal 11
Peta pembagian wilayali sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan l^ieiah ini adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Buku Rencana ( Nomor Peta V.2, Nomor Halaman V-59
) , yang merupakan bagian tidak terpisalikan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga Penetapan Jumlah dan
Penyebaran Penduduk Pasal 12
Jumlah Penduduk Kota Purbalingga diperkirakan pada akhir tahun 2005 akan mencapai 82.194
Jiwa dan pada akhir tahun 2010 akan mencapai 85,621 jiwa
Pasal L3
Penyebaran Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah mi fuanug-musing
BWK ditetapkan sebagai berikut:
a Jumlah Penduduk BWK I (Pusat kota ) diperkirakan pada akhir tahun 2O05 mencapai 28.48.1
Jiwa dengan rencana" kepadatan maksimal M pada akhir tahun 2010 adatan 100 jiwa/Ba,
b. Jumlali Penduduk BWK 0: (Dengan Pusat di Kandanggurupaig ) diperkirakan padu akhir tatiuri
2005 mencapai 20.856 jiwa dan pada. akhir mhnn 2010 mencapai 29.674 jiwa, dciigun
rencana ""
kepadatan sedang pada akhir tahun 2010 adalah 60 jiwa/Ha,
c. Jumlah penduduk BWK DI (Dengan Pusat di Kedungmenjangan) diperkirakan pada akhir
tahun
2005 mencapai 14.927 jiwa, dan pada akhir tahun 2010 mencapai 15.547 jiwa, dengan
rencana *
kepadatan rendah " pada akhir tahun 2010 adalah kuiaiig dari 60 Jiwa/Ha
d. Jumlali penduduk BWK IV (Dengan Pusat di Kembaran Kulon) diperkirakan pada akhir tahun
2003 mencapai 17.928 jiwa dau pada akhir tahun 2010 mencapai 18.675 pwa, dengan
rencana -
kepadatan sedang"' pada tahun 2010 adalah 60 jiwa/Ha,
Bagian Keempat Struktur
Pemanfaatan Ruang Kota
Pasal 1-1
Luas wilayah kota flebngnimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini pemanfaatannya
ditetapkan sebagai berikut: 1
RENCANA PENGGUNAAN LAHAN KOTA PURBALINGGA
TAHUN 201(3
— --- — ------------ . -- .------------------- ~- -- — — —~ — * —
...... —— —
NO RENCANA PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha)
r
1 2 3
1 Permukiman (eksisiing) 674,700
2 Perumaliau
a. Tipe Besar 34,248
b. Tipe Sedang 61,647
c. Tipe Kecil 92,471
3 Cadangan Penunahan 56,490
4 Perdagangan dan Jasa 53,429
5 Perkantoran 19,568
6 Pendidikan 113,341
7 Peribadatan 47,606
8 Kesehatan 81,439
9 Industri 441,365
10 Pertanian dan Konservasi 714,212
11 Campuran 21,372
12 Pemakaman 21,405
13 Rekreasi dan Olah Raga 37,570
14 Lain-lain "
Jumlah 2,470,863
Pasal 15
Peta Struktur pemanfaahin ruang sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Buku Rencana (Nomor Peta V . 3, Nomor Halaman V-
60), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima
Pemaidaatan Dan Pengembangan Ruang Kota Sebagai Kawasan
Pasal 16
Pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini ditetapkan
menjadi empat kawasan yang meliputi :
a. Kawasan Perumahan dan Permukiman ;
b. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
c. Kawasan Campuran ;
•l K iitA/iisiii) Industri.
Pasal 17
Pengembangan pemanfaatan tuang kota sebagai Kawasan Perumahan dan Permukiman , untuk
masing-masing BWK ditetapkan sebagai berikut:
a. Pengembangan Perumahan dan Permukiman piala BWK I diarahkan sebagai tempat
pengembangiui Peruntuhan dan Permukiman menengah alas yang modern, terutama pada
kawasan yang berada dalam pusat kota;
b. Pengembangiui Perumahan dan Permukiman pada BWK II merupakan kawasan ulama
diarahkan
sebagai tempat pengembangan Perumahan dan Permukiman kelas menengah dan kelas
bawah
dengan memanfaatkan potensi para pengembang perumahan yaag ada ;
c. Pengembangan Perumahan dan Permukiman pada BWK fIII merupakan kawasan utama
diarahkan sebagai tempat pengembangan kegiatan pendukung industri. Sehingga pada
BWK ini
diprioritaskan"sebagai cadangan perumahan yang.terletak di Kelurahan Kedungmenjangan ;
d. Pengembangan Perumahan dan Permukiman pada BWK IV nernpnkan kawasan yang
diarahkan
sebagai salah satu tempat pengembangan kegiatan industri yang bercampur dengan
permukiman,
perdagangan dan jasa Sehingga, pada BWK ini diprioritaskan sebagai tempat
pengembangan
kegiatan perumahan dan permukiman secara individual yang dilakukan oleh masyarakat
kota
Pasal 18
(1) Pengembangan pemanfaatan mang kota sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa,
dibedakan
menjadi :
a fasilitas perdagangan dan jasa dengan lingkup wilayali kota dai regional (pusar induk,
pusat
perbelanjaan, perbankan, perkantoran dan sejenisnya ); b. fasilitas perdagiaigan dan
jasa dengan lingkup lingkungan ( pasai lingkungan , warung
pertokoan dan sejenisnya).
(2) Pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud ayat ('i) Pasal im dapat dilakukan disekilar
Pasar
Kota dan atau sekitar Pusat Kota .
Pasal 19
Dalam pengembangan kawasan perdagangan utama sebagaimana diuiiksnd Pasal 18 ayat (1)
Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan :
a Peningkatan fasilitas Pasar Induk Kota Purbalingga;
b, Pengembangan pusat-pusat perbelanjaan ;
c. Penataan Pasar Hewan .
Pasal 20
(1) Peningkatan fnsilitauPasar Induk Kota Purbalingga sebagaimana dimaksud P»wU 19 huruf a
Peraturan Daerah ini dapat dilakukan melalui dua poia pendek ;.•v !)..»• a; >: . rkm :
a Pendekatan Inic avil'ihasi Lahan adalah peningkatan fasilitas yanu dilaksanukan padu lokasi
pasar induk lama , yaitu dengan membuat bangunan secara yeitikui iviidekatuii dentum
pola tersebut ada kendala buliwa untuk kegiuitui bongkar nuuu t'.u ang mau lokasi parkir
kendaraan masih mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar lokam pawai, iin'iupngai
Iiiuh lahannya tidak memadai.
b. Pendekatan Ektensifikasi Lahan adalah peningkatan fasilitas dilaksanakan pada lokasi
dongan intensitas penggunaan lahan yang masih rendah, yaitu dengan uiemmdnlikaii
pasai induk ke lokasi yang lebih kau; dsui tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.
(2) Lokasi yang sesuai untuk pola pendekatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini
adalah dekat Pasar hewan , yang terletak di pinggir jalan lingkar PiiHinlmgga-Bobotsari di
Kelurahan Kalikabong.
Pasal 21
Peningkatan fasilitas pusat-pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b
Peraturan Daerah ini direncanakan dengan membangiman fasilitas sarana perbelanjaan dan toko-
toko.
Pasal 22
Peningkatan fasilitas pasar hewan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf v Peraturan Daerah ini
direncanakan dengan melaksanakan penataan kembali dan penuigkamn kuaJiUd Koudni pa«>n
tersebut,
(1) Pengembangan pemanfaatan mang kota sebagai kawasan perdagangan dunjasa ,
merupakan pengembangan fasilitar kota guna menampung kebutuhan pendukung kegiatan
industri, sei)erti knalpot, keramik dan jenis industri lainnya.
(2) Lokasi perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di Kelurahan Karangsentul,
Pasal 24
(1) Pengembangan pemanfaatan ruang kota sebagai Kawasan Campuran , digunakan untuk
kegiatan yang sifatnya tidak mengganggu daerah di sekitarnya
(2) Pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat berupa
perdagangan dan jasa, perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Pasal 25
(1) Pengembangan pemanfaatan ruang kota sebagai Kawasan industri . ditetapkan pada
duaBWK
sebagai berikut :
a BWK UT, yaitu Kelurahan Mewek dan Kelurahan Bojong ; b.
BWK IV , yaitu Kelurahan Kembaran Kulon,
(2) Pengembangan industri pada BWK UT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini ,
merupakan pengembangan industri yang sudah ada dan direncanakan untuk cadangan
kegiatan industri yang bani.
(3) Pengembangan industri pada BWK IV sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini ,
diarahkan sebagai suaru usaha untuk lebih mengendalikan pertumbuhan industri yang
sudah ada.
(4), Jenis-jenis industri yang dapat dikembangkan pada BWK. (sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini adalah industri ymig tidak menaiki dampak polusi y;aig besar dengan ditandai tidak
adanya limbah industri yang berupa limbah cair atau gas yang dapat merusak dan atau
menurunkan kualitas lingkungan.
Bagian Keenam
Pasal 26
Pengembangan fasilitas pelayanan kota padu BWK 1 (Pusat Kota) adalah sebagai berikut :
a Rencana Pengembangan Fasilitas Pendidikan.
.fENTS FASILITAS KEUTUHAN KEBUTUHAN SAMPAI
sampai tahun tahun' 2010
.2005
.1 _ "3
r'
l.TK 5 Unit 5 Unit
2. SD 18 Unit 19 Unit
3. SLTP l Unit 1 Unit
4. SLTA l Unit i Unit
b. Rencana Pengembangan Fasilitas Kesehatan.
JENIS FASILITAS KEBUTUHAN KEBUTUHAN SAMPAI
SAMPAI TAHUN TAHUN 2ul0
2005
1 2
1.Posyandu 11 Unit 12 Unit
2.Balai Pengobatan 9 Unit 10 Umt
3.Apotik 3 Unit 3 Unit
4.BKIA 3 Unit 3 Unit
5.Puskesmas Pembantu 5 Unit 5 Unit
6.Puskesmas 1 Unit 1 Unit
ARencana Pengembangan Fasilitas Olah Raga dan Ruang Terbuka
JENIS FASILITAS KEBUTUHAN KEBUTUHAN SAMPAI
t sampai TAHUN TAHUN 2010
1 2005
1 2 3
1.Tempat Bermain 114 Buah 119 Buah
2.Tempat Olah Raga n Buah 12 Buah
3.Lapangan Olah Raga 1 Buali 1 Buah
4.Gedung Serba Chma ? Buah 2 Buah
5.Arena Hiburan l Buah 1 Buah
JENIS FASILITAS KH1 i UTUHAN KEBUTUHAN SAMPAI
SAMPAI TAHUN l'AHUN 2010
2005 1 1. 1
l.Musholla U isunti 11 Buah
2. Masjid i buah 1 Buah
3. Gereja j Uuali 3 Buah
c. Rencana Pengembangan Fasilitas Peribadatan.
Penyebaran lokasi fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana
tercantum dalam Buku Rencana Tabel V . 6, 'label V . 7, Tabel V 8, Tubei V . 9, yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 27
Pengembangan fasilitasi pelayanan kota pada BWK 1T (Dengan Pusat di Kaiidanggampang)
adalah sebagai berikut:
a Rencana Pengembangan Fasilitas Pendidikan
JENIS FASILITAS KEBUTUHAN KEBUTUHAN SAMPAI
SAMPAI TAHUN /AlltJN 20lu
2()05
1 �i J
1. TK 4 Unit 4 Unit
2. SD 13 Unit 14 Unit
3. SLTP 1 Unit 1 Unit
4. SLTA i unti t Unit
.......... __________
KEBUTUHAN
SAMPAI TAHUN
2005
KEBUTUHAN SAMPAI
TAHUN 2010
JENIS FASILITAS l'"
2 3
1.Posyandu 8 Unit 9 Unit
2.Balai Pengobatan 7 Unit 7 Unit
3.Apotik 2 Unit 2 Unit
4.BKIA 2 Unit 2 Unit
5.Puskesmas Pembantu 3 Unit •1 Unit
O.Puskesmas J Unit I Unit
c. Rencana Pengembangan Fasilitas Peribadatan.
JENIS FASJXtTAS KEBUTUHAN
SAMPAI TAHUN
2005
KEBUTUHAN SAMPAI
TAHUN 20U)
1
l.Musholla
2.Masjid 3.
Gereja
2
8 Bual»
1
Bua
h
2
Bua
h
>
8 Buah
1 Buali
2
Bua
h
c—.......... - ................. - .. :
............... -i
JENIS FASILITAS KEBUTUHAN KEBUTUHAN SAMPAI
SAMPAI TAHUN TAHUN 2010
»005 1
I.Tempat Bennain X \ Buah 87 Buah
2.Tempat Olah Raga 8 Buah 9 Buali
3.Lapangan Olah Raga 1. Buah t Buah
4.Gedung Serba Guna. 1 liuutl 1 Buali
5. Arena Hiburan i i,rili t Bual,
d. Rencana Pengembangan Fasilitas Olah Raga dasi Ruang Terbuka.
b. Rencana Pengembangan Fasilitas Kesehatan.
(2) Penyebaran lokasi fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana
tercantum dalam Buku Rencana Tabel V.6. Tabel V.7, Tabel V,8, Tabel V.9 yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
Pasal 28
(1) Pengembangan fasilitas pelayanan kota pada BWK III (Dengan Pusat di
Kedungmenjangan) adalah sebagai berikut
a Rencana Pengembangan Fasilitas Pendidikan.
JENIS FASE/TAS KEBUTUHAN KEBUTUHAN SAMPAI
SAMPAH AH.ON TAHUN 201U
i,
1 2 3
l.TK 3 Unit 3 Unit
2.SD 9 Unit 10 Unit
3. SLTP 1 Unit 1 Unit
4.SLTA 1 Unit 1 Unit
b. Rencana Pengembangan Fasilitas Kesehatan,
JENIS FASILITAS KiiBUTUHAN KEBI iTUHAN SAMPAI
sampai tahun TAHUN 2010
2005
1 f c 3
1.Posyandu 6 Unit 6 Unit
2,Balai Pengobatan 5 Unit S Unit
3.Apotik i Unit 2 Unit
4.BKJA 1 Unit 2 Unit
5.Puskesmas Pembantu l Unit J Unit
6.Puskesmas - Unit 1 Unit
JENIS FASILITAS KimUTUJIAN KEBUTUHAN SAMPAI
SAMPAI TAHUN TAHUN 2010
2005
! i 3
1. Musholla 6 Buali 6 Buali
2. Masjid - Buali - Buali
3. Gereja 1 Buali 2 Buali
b. Rencana Pengembangan Fasilitas Kesehatan.
d. Rencana Pengembangan Fasilitas Olah Raga dan Ruang Terbuka,
<.
JENIS FASILITAS FJvBUTUHAN KEBUTUHAN SAMPAI
SAMPAI TAHUN TAHUN 2010
2005
1 1 3
1.Tempat Bermain 60 Buah 62 Buali
2.Tempat Olah Raga 6 Buali 6 Buali
3.Lapungan Olah Raga - Buali 1 Buali
4.Gedung Serba Guna - Buah 1 Buali
5.Arena Hiburan - Buali 1 Buali
(2) Penyebaran lokasi fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal mi idul ah sebagaimana
tei^anhimdalam Buku Rencana Tabel v 6, fabel v.7, Tabel V.,o, raoei v 9 yang merupa kun
bagian yang tidak terepisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 29
(1) Pengembangan fasilitau pelayanan kota pada BWK IV (Dengan Pusat di Kembara» Kulon)
adalah sebagai berikut:
b. Rencana Pengembangan Fasilitas Pendidikan.
JENIS FASILITAS l
KEBBTUI-IAN
SAMPAI TAHUN
2005
KEBUTUHAN SAMPAI
TAHUN 20IU
'i 7 3
1.Posyandu 2,Balai
Pengobatan 3.Apotik
4.BKIA
5.Puskesmas
Pembantu 6.
Puskesmas
7 Unit
6 Unit
2 Unit
2 Unit
1 Uni*
l Unit
7 Unit
0 Unit
2 Unit
2 Unit
3 Unit
1 Unit
d. Rencana Pengembang;-» Fasilitas Olah Raga dan Ruang Terbuka.
(2) Penyebaran lokasi fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana
tercantum dalam Buku Rencana Tabel V . 6, Tabel V. 7, Tabel V 8. Tabel V. 9 yang merupakan
bagian yang tidak terepisahkan dan Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketujuh
Sistem Utama Transportasi
Pasal 30
Rencana pelayanan sunu.n transportasi Kota Purbalingga -sebagai berikut
a Pelayanan Sarana Triutfpoiiatfi inteinal
Sarana transportasi internal Kota Purbalingga dilayani deng.m menggiauwaai sarana
transportasi
berapa angkutan perkotaan, becak dan delman;
b. Pelayanan Sarana Transportasi Eksternal.
Pelayanan transporfssi eksternal yang ada di Kota Purbalingga dibagi ajenjadi i (dua), yaitu
pelayanan transportasi (talam wilayah Kabupaien Purbalingga dan pelayanan transportasi
regional.
Pasal 31
Pelayanan transportasi daimu wilayah Kabupaten Purbalingga, sebaj.uiuiaiM dimaksud Pasal 30
Peraturan Daerah ini, menggunakan berbagai maumu sarana tranapoitasi amaj a lain ;
a Angkutun perkotaan vung mempiuiyai 15 (lima belas) jalur dan menghubungkan Kota
Purbalingga dongan Kecamatan-kecamatan lainnya disekitainya
b. Sarana transportasi angkutan regional berupa bus yang mengiiubuugKun Kma Purbalingga
dengan kota-kota lainnya
Jurusan Purbalingga - Bobotsari, dilayani dengan Bus Mikro;
Jurusan Purbalingga - Purwokerto, dilayani dengan Bus Mikro dan Mini Bas;
- Jurusan Purbalingga - Rembang, dilayani dengan Bus Mikro;
Jurusan Purbalingga- Wonosobo, dilayani dengan Mini Bus;
Jurusan Purbalingga- Semarang, dilayani dengan Bu» Besar.
Pasai 32
(1) Lokasi terminal dalam rangka pengembangan kota diieucanakan berada di Desa Kalimauah
Wetan.
(2) Lokasi teiminal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan Rencana
Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan (RUTRK1KK) Kalimanah yang berlaku.
Pasal 33
(1) Rencana jaringan jalan Kota Purbalingga adalali memperjelas Iman lu jalin yang ada dan
meningkatkan kualitas jalan.
(2) Dalam rangka pemerataan pertumbuhan kota direncanakan peugembangau jalur lingkar
timur, yang menghubungkan Kelurahan Wirusana - Desa Kaiikajar Desa Pcnui uban - Desa
Jati o aba - Desa Lamongan - Desa Toymeja
(3) Peta jaringan jalan Kota Purbalingga dan Peta Rencana sirkulasi dan pengembangan sistem
Peta V. 10, Nomor Halaman V. 67) dan (Nomor Peta V.12, Nomor Halaman V . 69), yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah im.
Bagian Kedelapan Sistem
Utama. Jaringan Utilitas
Pasal 34
Jaringan Utilitas'dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a
Jaringan penyediaan air bersih;
b. Jaringan Sanitasi;
c. Jaringan Sampah;
d. Jaringan Drainase; <
e. Jaringan Listrik;
£ Jaringan Telekomunikasi.
Pasal 35
(1) Sistem jaringan penyediaan air bersih di Kota Purbalingga menggunakan saluran porpipaan
manpiui non perpipaan.
(2) Sistem penyediaan iur bersih perpipaan yang dikelola PDAM diambil dan sumber mata air yang
terletak di Dukuh Walik, Desa Kutasari Kecamatan Kutasari dan Reservoir di Desa Karangi e w
as.
(3) Rencana kebutuhan total air bersih perpipaan Kota Piabalingga Tahun 2005 sebanyak 186,99
liter/detik dan tahun 2010 sebanyak 190,27 liter/delik, dengan perincian kebutuhan sebagai bei
ikut .
FENOELOMPOKAN KEBUTUHAN Alk BERSIH KEBUTUHAN AIR BERSIH
BWK TAlUIN 2005 TAHUN 2010
1 2 3
a. BWK i 47/17 liter/detik 65,94 liter/detik
b. BWK II 34,76 liter/detik •18,28 liter/detik
c. BWK m 24,88 liter/detik 34,55 liter/detik
d. BWK IV 29,88 liter/detik '11,50 liter/detik
Pasal 36
(1) Jaringan Sanitasi di Kota Purbalingga menggunnkun berbnoni macam sistem, antara lain
cublul<, tangki seplic, aqua pnvacy dan kolam ikan.
(2) Penanganan Jaringan Sanitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diasumsikan dengan :
a. Target pelayanan 80 % untuk tahun 2005 dan 100 % untuk tahun 2u 1 u;
b. Kebutuhanjambtui keluarga, 1 unit untuk 5 jiwa;
c. Kebutuhan jamban komunal, 1 unit untuk 4 KK;
d. Kebutuhan MCK, 1 unit untuk 5 KK.
(3) Berdasarkan asumsi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini untuk masin»; nasing
• 'AM Y-direncanakan kebutuhan jaringan sanitasi sebagai berikut:
Pasal 37
Penanganan Sampah di Kota Purbalingga menggunakan sistem Ds SiU yaitu marywukni
melakukan pembuangan sampai: dengan penggalian, penimbunan ataupun pembnknj tn d- n
sistem pemmeanan scvrapab Terpusat, yaitu per.ibuuugun pada bak p?uampungan semeni.
aldiir.
Pasal 38
Rencana kebutuhan pelayanan jaringan persampahan untuk tahun 2005 'm tahun ''lo, untuk
masing-masing BWK sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana, iai 4 ?3, It4« •! \ 2-1 ,
label V.25, tabel V.26, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ah ini
Pasal 39
Sistem penanganan jaring'in drainase di Kota Purbalingga digiuri'piT'iu, yrntu saluran yang
digunakan tuij.uk jaringan drainase limbah sekaligus macan di unuse nanah
tangga
Pasal 40
(1) Kebutuhan pelayanan jaringan listrik di Kota Purbalingga dipenuhi Perusahaan Listrik
(2) Kebutuhan pelayanan j aringan listrik sebagaimana dimaksud ayal (i) Pasal ini mencakup
antara lain kebutuhan listrik nanah tangga, sektor perdagangan dan jasa. fasilitas uniuni.
penerangan jalan dan sektor industri.
Pasal 41
(1) Rencana kebutuhan jaringan listrik Kota Purbalingga untuk talam 200; dan tabuh 'n lu. untuk
masing-masing BWK sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana, label V. 2 7. yany
melupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Peta rencana jaringan listrik Kota Purbalingga, sebagaimana tercantum dai ani lampiran
Buku Rencana (Nomor V. 6, Halaman V - 63), yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan.
Pasal 42
(1) Kebutuhan sambungan telepon Kota Purbalingga diperhitungkan dengan pembahan antara
telepon pribadi dan telepon umum.
(2) Telayanan jaringan telepon direncanakan mencakup seluruh Daerah pengembangannya.
(3} Untuk daerah Desa. Lamongan, Desa Kalikajar, Desa Penamban dan Bahakan
direncanakan tahun 2005 sudah dapat terlayani.
Pasal 43
(1) Kebutuhan jaringan telekomunikasi di Kota Purbalingga pada tahun 2t>05 dan 2ul"0 untuk
masing-masing BWK sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana, tal>el V.2S tabel.V.29,
Tabel V.30, dan Tabel V.31 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan
Daerah ini.
(2) Peta Rencana penyediaan fasilitas telekomunikasi dan Peta Rencana kebutuhan satuan
sambungan telepon di Kota Purbalingga, sebagaimana tercantum dalam lampiran Buku
Renciuia (Nomor V.7, Nomor Halaman V ~ 64) dan (Nomor Peta V.8, Nomoi I kilaumu V 5 \
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
BAB V
JANGKA WAKTU RENCANA KOTA
Pasal 44
(1) Jangka waktu RUTFJK Purbalingga adalah sampai dengan tahun 2010.
(2) RUTRK Purbalingga dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahui untuk diubah dan
disesuaikan dengan keadaan.
(3) Pembahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUTRKK
Pasal 45
Pengawasan dan Pengendalian RUTRK Purbalingga guna menjamin tercapainya maksud dan
tujuan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Da.-iali mi. dil ikukan
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlalu
Pasal 46
(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan pelaporan
dan evaluasi.
(2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dahan bentuk penjelasan sesuai dengan
kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah.
(3) Pengawasan dan pencegahan kegiatan pembangunan/pemanfaatan yang tulah esuai
dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat atau Instansi yang berwenang
tempat dtm dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh tinpat) jam wajib
melapor kepada Bupati atau Dinas Teknis yang ditunjuk .
BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 47
Barang siapa melanggar pemanfaatan ruang sebagaimana ditetapkan dahan Pasal i I sampai
dengan Pasal 33 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta ) rupiah dengan atau tidak
merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan p.
random' undangan,
BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 48
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, di lingkungan Pemerintah Da ah diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidau:; pemanfaatan
Riang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
a Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempai kejadian serta melakukan
pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka sdan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau .- ,1. i.
g. Medatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara
h. selanjutnya melalui penyidik umum memberikan pemberitahuan ha! » -r -hut kepada
Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Perintah penyidikan Pejabat Polisi "Negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan \ a e di. u Undang-undang Hukum Acara Pidana
yang berlaku.
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 49
RUTRK Purbalingga bersifat terbuka imhik umiun dan dapat ditempaik;ui di Kantoi Pemerintah
Daerah dan di tempat-tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat.
Pasal 50
Masyarakat berhak untuk mendapat informasi mengenai RUTRK Purbalingga cepat dan
mudah.
Pasal 51
Uraian lebih rinci dai i RUTRK Purbalingga, sebagaimana tercantum dalam
a. Lampiran I : Buku Pendahuluan ;
b. Lampiran II Buku Kompilasi Data;
c. Lampiran m Buku Analisis ;
d. Lampiran TV : Buku Rencana
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :
'i. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan RI "I RK
Purbaiingga, dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fiingsi peruntukan ruang;
b Dalam hal kegiatan yang telali ada, dinilai mengganggu fungsi peruntukmi ruang, hai us
dicegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengari peruntukannya selambat-
lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini;
c. Dalam hal pelaksanaan RUTRK Purbalingga ternyata inenge.anggi- lasi lila- ainmu yang
permanen, makapelaksanar pembangunannya dapat ditinjau kembali
Pasal 53
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupateu Daerah Tingkat H
Purbalingga Nomor 7 Tahun 1996 tentang, Rencana Umum Tata Ruang Kota Purbalingga,
disajikan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
188.3/376/97 tanggal 6 September 1997, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun .1997 Seri D Nomor 11, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Pasal 54
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanannya
akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purbalingga.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Disahkan di Purbalingga pada tanggal 25
Nopember 2002
BUPATI PURBALINGGA,
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR: 12 TAHUN 2002
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PURBALINGGA TAHUN 2001 -2010
PENJELASAN UMUM.
Tujuan pembangunan kota pada dasarnya adalah menciplukan kondisi liimkuugan dan
tatanan kehidupan masyarakat kota yang lebih baik, baik dari kehidupan sesial ekonomi
maupun budaya . Disamping itu penatan fisik kota dalam rangka penindikan dan p 'inautaatan
mang dari suatu wilayah kota diharapkan mampu mendukung leiwujudnya ke-ejaliteraan dan
ketentoraman hidup masyarakat, baik pada saat sekarang maupun suai meud iiang,
Disisi lain bahwa penataan lingkiuigan hidup diwilayali peikotaa; Pm La lingga yang
sekarang ini mendasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten D • «ruh agkni I! Puibnlinggn
Nomor 7 tahun 1996 tentang Rencanr Umum Tata Ruang Kota Purbulmgt' i yaiii? disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1" Jawa Tengah Nomor 188.3/"J /o I 997 ; .nge.al 10 :.
•pteinber 1997 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tmekal i Puibalmgga
Tahun 1997 Seri D Nomor 11. Namun demikian seiring dengan meniimfcainyo tjn peituni'mhnn
di sektor perekonomian dan sektor-sektor lainnya maka Peraturan Daerah I maksud -;udah tidak
sesuai lagi dengan kondisi dan keadaan saat ini.
Sehingga dalam rangka untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan . emhanvuunu
sesuai dengan Rencana Induk Kota Purbalingga dan untuk menyesuaikan rencana : nataan kol
a dengan perubahan dihidang ekonomi, sosial , budaya dan fisik kota P �: lerintah Kabupaten
Pubalingga melaksanakan kegiatan evaluasi atau peninjauan kembali terhadap dokumen
perenoanan Rencana Induk Kota Purbalingga, sebagaimana ditetapk m dalam Penturan Daerah
Nomor 7 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Purbalingga Selanjutnya
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah lersebui bahu a perubahan
terhadap Rencana Umum Tata Ruang Kota Purbalingga ditetapkan di iie.an 1 i aturan i >aoi ali
PENJELASAN PASAL DEM PASAK .
Pasal 1 s/d Pasal 24 : Cukup jelas.
P a' ai 25 ayat (1) : Cukup jelas
Pasal 25 ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 25 ayat (3) : Cukup jelas
Pas^l 25 ayat (4) ': Penilaian tentang limbah industri yang benrp" limbah c'»r atau
gas yang dapat merusak dan atau menurunkan D.ahia'-- iiiwkungan
dilakukan oleh instansi Pemerintah yanw. berwenang atau lembaga
lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.
Pasal 26 s/d 55 : Cukup jelas.
top related