Transcript
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
1/73
DRAFT RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2020
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHJL. PANJI NO 156 KEPANJEN, KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR
KODE POS: 65163, TELP (0341) 392323
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
2/73
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan daerah, terakhir direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014, menandai dimulainya babak baru penyelenggaraan tata
pemerintahan di Indonesia, yaitu implementasi otonomi daerah secara luas, nyata
dan bertanggung jawab. Dengan berlandaskan azas desentralisasi, pemerintah
Kabupaten/Kota diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah pusat, mendelegasikan hampir
seluruh kewenangannya kepada pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali enam bidang
urusan yaitu; Politik Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan, Yustisi, Moneter/Fiskal
Nasional dan Agama. Sesuai Pasal 12 Undang-Undang No 23 Tahun 2014, urusan-
urusan yang didelegasikan (urusan pemerintahan Konkruen) ditetapkan sebanyak 28
(dua puluh delapan) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Urusan-urusan
yang didelegasikan tersebut, didasarkan atas prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan
eksternalitas serta kepentingan strategsi nasional.
Sebagai produk hukum terbaru terkait desentralisasi, keberadaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin memperkokoh
peran strategis daerah dalam kontribusinya untuk peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Kelemahan-kelemahan dalam
peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah yang terdahulu (Undang-
Undang Nomor 22 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 dan Undang-
undang Nomor 32 tahun 2004), telah disempurnakan dalam regulasi yang lahir saat
masa transisi kepemimpinan nasional ini. Salah satu yang menjadi fokus
penyempurnaan adalah perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan perencanaan
pembangunan daerah diatur secara meluas, sistematis dan mengedepankan
sinergisitas melalui penetapan mekanisme evaluasi yang terstruktur dan berkala
(Bab X Pasal 258-278).
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
3/73
I-2
Urusan Perencanaan Pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 memang ‘dihilangkan’ dari daftar urusan pemerintahan yang didelegasikan.
Penghapusan salah satu urusan pemerintahan konkruen tersebut sempat
menimbulkan polemik diantara para akademisi, pengamat maupun praktisi, karena
diindikasikan sebagai sebuah intervensi kebijakan yang bermuara pada re-sentralisasi
oleh negara (baca: pemerintah pusat). Sebelumnya, Undang-Undang 32 Tahun 2014
tentang pemerintahan Daerah, berikut aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota menegaskan bahwa perencanaan pembangunan menjadi salah satu
urusan wajib yang didelegasikan (pasal 7 ayat (2) huruf f). Perencanaan
pembangunan daerah, selanjutnya diatur dalam Bab Pembangunan Daerah dalam
Undang-Undang tentang tata kelola pemerintahan daerah ini. Hal tersebut
dimaksudkan untuk memperluas cakupan pengaturan perencanaan pembangunan
daerah agar tercipta sinkronisasi dan harmonisasi sehingga mempercepat
tercapainya target pembangunan nasional. Jika perencanaan pembangunan tetap
menjadi urusan wajib daerah, apalagi tanpa memiliki mekanisme pengendalian dan
evaluasi yang baik, dikhawatirkan memunculkan persoalan-persoalan yang
kontraproduktif bagi perjalanan pembangunan itu sendiri.
Perencanaan pembangunan secara umum adalah aspek yang fundamental dalam
kontestasi pembangunan, disamping aspek pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.
Rasionalisasinya, perencanan yang berkualitas akan menuntun pada keberhasilan
pembangunan. Sebaliknya, perencanaan pembangunan yang buruk berpotensi
menghadirkan kegagalan (inefisiensi dan inefektifitas) dalam pembangunan. Dengan
demikian, rumusan perencanan pembangunan, selain dituntut mengedepankan
keterpaduan dengan komponen pembangunan lain, baik secara kewilayahan maupun
sektoral, juga dikontruksi secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
Perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem, dimana
komponen-komponen yang membentuk kerangka perencanaan pembangunan saling
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
4/73
I-3
terkait satu sama lain. Perencanan Pembangunan daerah misalnya, merupakan
bagian integral atau satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
Pembangunan yang dilaksanakan di daerah tidak terlepas dari konsep pembangunan
nasional. Oleh karena itu, ketika melakukan penyusunan program-program
pembangunan daerah, wajib mengacu pada rencana pembangunan nasional, baik
rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah. Untuk menjamin
berjalanannya sistem perencanaan pembangunan yang dimaksud, sebelumnya telah
dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN). Prasyarat lain yang menopang sinergisitas
perencanaan pembangunan daerah adalah pengaplikasian beragam pendekatan
dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah seperti pendekatan politik,
teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas (Pasal 261 UU 23 Tahun 2014).
Salah satu komponen yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah
adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam bentuk
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 telah diamanatkan bahwa setiap daerah Kabupaten/Kota
wajib memiliki dokumen RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Undang-Undang 23 Tahun 2004 yang dimaksud
RPJMD merupakan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan
keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah
yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5
(lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa RPJMD
ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah baru, dilantik.
Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
5/73
I-4
Tahun 1965. Tujuan umum dibentuknya Kabupaten Malang selaras dengan
semangat dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan
warisan leluhur pendahulu yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur material
spiritual diatas dasar kesucian yang langgeng (abadi) dan dikenal dengan sesanti
Satata Gama Karta Raharja. Sampai saat ini, capaian pembangunan pembangunan
Kabupaten Malang telah dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat.
Kabupaten Malang telah mampu mentransformasikan diri menjadi pusat
pertumbuhan ekonomi, pusat perkembangan budaya dan Pusat pengendalian
keamanan yang penting di regional Jawa Timur. Walaupun demikian, seiring dengan
dinamika masyarakat dan tantangan yang semakin kompleks, diperlukan
keberlanjutan dan perubahan yang lebih baik (sustain and change ) dari aktivitas
pembangunan yang sedang berlangsung sehingga dapat benar benar mewujudkan
tujuan yang diinginkan.
Terkait dengan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah
yang ideal di Kabupaten Malang sekaligus menjalankan amanat peraturan
perundang-undangan yang berlaku maka telah disusun dan ditetapkan Peraturan
Daerah (Perda) Nomor … Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2020. Penyusunan dan
Penetapan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020 dilakukan pasca dilantiknya
Sdr….. sebagai Bupati Malang dan Sdr .…. sebagai Wakil Bupati Malang oleh
Gubernur Jawa Timur pada tanggal ..…. berdasarkan Surat Keputusan … RI No … .
Penyusunan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2020 berpedoman pada
RPJPD Kabupaten Malang 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Malang 2010-2030
serta memperhatikan RPJP Nasional, RPJM Nasional 2015 - 2019, RPJMD Provinsi
Jawa Timur 2014-2019, dan RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031. RPJMD
selanjutnya menjadi acuan untuk membuat Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD). RKPD merupakan perencanan tahunan yang memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.
Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
6/73
I-5
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RPJMD juga menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, yaitu dokumen perencanaan SKPD 5
(lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
serta bersifat indikatif. Setiap SKPD di lingkup Peemrintahan Kabupaten Malang
selanjutnya menjabarkan renstra tersebut dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016 - 2020 dapat dikatakan
sebagai hulu dari seluruh alur pelaksanaan pembangunan yang wajib dijadikan
pedoman bagi seluruh stakeholders yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten
Malang.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Malang 2016 – 2020 adalah
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
7/73
I-6
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
8/73
I-7
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817)
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
9/73
I-8
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21);
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
23.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan;
24.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
RPJPD Kabupaten Malang 2005 – 2025
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional secara substansi menegaskan bahwa perencanaan
pembangunana di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselaran antara
komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun
nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan
keberhasilan pembangunan.
1.3.1 RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJM Nasional)
RPJM Nasional Tahun 2015-2020 menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2015-
2020 adalah terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian
berlandaskan Gotong Royong. Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
10/73
I-9
sebagai berikut; 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber
daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan,
2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum, 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati
diri sebagai negara maritim, 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang
tinggi, maju dan sejahtera, 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, 6)
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional, 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian
dalam kebudayaan. Adapun agenda prioritas pembangunan yang ditetapkan yaitu; 1)
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman kepada seluruh warga negara, 2) Membuat Pemerintah selalu hadir
dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya, 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, 4) Memperkuat kehadiran negara
dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya, 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan
masyarakat Indonesia, 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-
bangsa Asia lainnya, 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektorsektor strategis ekonomi domestik, 8) Melakukan revolusi karakter bangsa, 9)
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sembilan
agenda prioritas pembangunan pemerintahan tersebut, lebih dikenal dengan ‘Nawa
Cita’. Agar RPJM Nasional mampu dioperasionalkan secara optimal dan tercipta
harmonisasi irama pembangunan, RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016 -2020 wajib
mengacu pokok-pokok ‘Nawa Cita’ tersebut. Pada konteks inilah pendekatan atas-
bawah (top down) diimplementasikan dalam penyusunan RPJM Daerah.
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
11/73
I-10
1.3.2 RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi jawa Timur
Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019
adalah: “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan
Berakhlak”. Visi tersebut diurakan dalam beberapa misi, yaitu: 1) Meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, 2) Meningkatkan pembangunan ekonomi
yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan
industrialisasi, 3) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan
ruang, 4) Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, 5) Meningkatkan
kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial. Sama halnya dengan RPJM Nasional,
Substansi RPJMD Propinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 juga wajib menjadi acuan
dalam penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2020
sehingga tercipta sinkronisasi pembangunan.
1.3.3 Hubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)
Propinsi Jawa Timur
Arah Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang terkait
dengan pembangunan di Kabupaten Malang adalah tentang rencana struktur
pemanfaatan ruang wilayah, menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan
permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem jaringan sarana perwilayahan di
Provinsi Jawa Timur. Diharapkan dengan penetapan struktur pemanfaatan ruang
tersebut mampu mendorong pemerataan pelayanan, khususnya pertumbuhan
wilayah di perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Malang sendiri maupun daerah
lain di lingkup wilayah Jawa Timur. Dalam rencana sistem perkotaan, Kabupaten
Malang bersama Kota Malang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang
selanjutnya disingkat PKN. PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala internasional, kegiatan nasional, atau kegiatan beberapa
provinsi. Perwilayahan Jawa Timur juga direncanakan dalam Satuan Wilayah
Pengembangan (SWP) dengan kedalaman penataan struktur pusat permukiman
perkotaan yang dibagi dalam 8 SWP yaitu 1) SWP Gerbangkertosusila Plus, 2) SWP
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
12/73
I-11
Malang Raya, 3) SWP Madiun dan sekitarnya, 4) SWP Kediri dan sekitarnya, 5) SWP
Probolinggo, Lumajang, 6) SWP Blitar, 7) SWP Jember, dan 8) SWP Banyuwangi.
1.3.4 RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Pembanguann Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang
RPJPD Kabupaten Malang saat ini memasuki Kebijakan Pembangunan tahap ke-3
(2016-2020) yang secara spesifik diarahkan pada sasaran melanjutkan program-
program pembangunan tahap ke-2 (2010-2015) yang belum terselesaikan dengan
penekanan kebijakan sebagai berikut; 1) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi berdasarkan potensi SSWP guna memperkecil kesenjangan antar kawasan,
2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, 3) Meningkatkan mutu pendidikan, olah
raga dan seni budaya, 4) Meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan
masyarakat mandiri, 5) Mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam
rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian
lingkungan hidup, 6) Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan,
kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung
lingkungan, dan 7) Meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah. Tahapan dan
skala prioritas yang ditetapkan tersebut diatas mencerminkan urgensi permasalahan
yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Posisi RPJMD
Kabupaten Malang 2016-2020 selanjutnya menjadi dokumen yang menjabarkan
Perencanan jangka panjang secara lebih terfokus
1.3.5 RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah
(RTRW) Kabupaten Malang
Penyusunan RPJMD perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola
penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah No 3 tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2010-2030 sebagai dasar
untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan
pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui, Kebijakan
dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Malang terdiri atas 1) Kebijakan dan
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
13/73
I-12
strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah,
penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi
kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur
ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan; kebijakan
dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan
perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan sistem
jaringan prasarana wilayah. Lebih lanjuntuk mengembangkan rencana fungsi dan
sistem kewilayahan, ditetapkan sebanyak 6 (enam) Wilayah Pengembangan
Kabupaten Malang, yang terdiri atas yang terdiri 1) WP I lingkar kota Malang 2) WP
II Kepanjen 3) WP III Ngantang, 4) WP IV Tumpang, 5) WP V Turen dan Dampit, 6)
WP VI Sumbermanjing Wetan.
1.3.6 RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Strategis (renstra) SKPD
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Renstra SKPD
merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan
teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan
kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5
(lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang. Dalam konteks
ini, adalah sangat penting bagi SKPD untuk mengkarifikasikan secara eksplisit visi
dan misi Bupati terpilih dan RPJMD. Penyajian Renstra SKPD dilakukan secara
sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
prioritas SKPD serta dilengkapi dengan indikator atau tolok ukur pencapaiannya.
1.3.7 RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)
RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan
merupakan penjabaran dari RPJMD kabupaten Malang Tahun 2016-2020 yang
memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
14/73
I-13
daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan
dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.
1.3.8 RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD)
Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2020 dijabarkan ke dalam RKPD
sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas
program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD menjadi acuan dalam
pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang
dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan,
kabupaten. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD
menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD.
1.3.9 RPJMD Kabupaten Malang dengan Beberapa Dokumen Lainnya
Guna mensinergiskan pembangunan kewilayahan dan sektoral, maka dalam
Penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2020 juga
memperhatikan keberadaan dokuemn-dokumen lain diluar komponen perencanan.
Pada bagian lain, dokumen berupa perencanaan sektoral dan bersifat mikro juga
perlu mengacu pada RPJMD. Adapun contoh dari dokumen-dokumen lain yang
dimaksud meliputi (1) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan
Kemiskinan di Indonesia (MP3KI), (2) Roadmap Pengembangan Sistem Inovasi
Daerah (SIDa) Ponco Wismo Jatu, (3) Rencana Aksi Pengurangan Dampak
Perubahan Iklim.
Untuk memperjelas skema hubungan antar dokumen dalam RPJMD Kabuapten
Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
15/73
I-14
Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2020 intinya adalah
skema atas penjabaran visi dan misi Bupati Malang terpilih yang terjabarkan dalam
beberapa tujuan pembangunan. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang
dimaksud, ditetapkanlah sasaran pembangunan beserta besaran target yang harus
dicapai. Selanjutnya untuk mencapai target sasaran tersebut, dirumuskan strategi,
arah kebijakan dan program prioritas. Sebelumnya ditentukan pula indikator outcome
dari masing-masing program beserta kerangka pendanaannya. Rumusan tersebut
menjadi pedoman bagi Pemerintah Pemerintah Kabuapaten Malang beserta
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
16/73
I-15
masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang akan
datang.
Adapun format penulisan penjabaran visi misi tersebut sebagaimana diatur
dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisikan gambaran umum penyusunan RPJMD yang terdiri atas
latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan RPJMD,
hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana
pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan
tujuan.
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab ini memaparkan gambaran umum kondisi Kabupaten Malang
beberapa tahun terakhir yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi
dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum,
dan aspek daya saing daerah.
Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
Bab ini memaparkan tentang kinerja keuangan tahun 2010-2015 meliputi
kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2010-2015
meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan;
kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib
dan mengikat serta prioritas utama; dan proyeksi keuangan daerah tahun
2016-2020, serta penghitungan kerangka pendanaannya.
Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis
Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan Kabupaten
Malang yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan
isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan
sendiri maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional
maupun regional, yang memberikan pengaruh terhadap perencanaan
pembangunan Kabuapten Malang di masa yang akan datang.
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
17/73
I-16
Bab V Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah
tahun 2016 – 2020 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih.
Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan beserta
indikator yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang terkait
dengan isu strategis daerah.
Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Bab ini menguraikan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta
arah kebijakan dari setiap strategi yang terpilih, sebagai rumusan
perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah
mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.
Karena strategi dan arah kebijakan adalah rumusan dalam upaya
mencapai sasaran, tujuan dan visi misi maka hanya mengcover beberapa
urusan pemerintahan yang sangat terkait dari 26 urusan wajib dan 8
(delapan) urusan pilihan yang dilimpahkan kewenangannya oleh
Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.
Untuk urusan pemerintahan yang tidak terkait langsung dengan visi dan
misi, maka yang menjadi pedoman dalam perumusan kebijakannya adalah
penerapan Standar Pelayanan Minimal yang sudah ditetapkan oleh 15
Kementerian/Lembaga.
Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah
kebijakan pembangunan secara umum dan program prioritas beserta
target capaian indikator kinerja outcome yang disertai indikasi kerangka
pendanaannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun program yang
disajikan dalam bab ini hanya program yang bersifat prioritas karena
terkait dengan penjabaran visi misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan. Sementara itu untuk program-program yang tidak terkait
secara langsung dengan visi misi diarahkan dalam rangka penerapan
Standar Pelayanan Minimal yang akan disajikan dalam Bab VIII.
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
18/73
I-17
Dari program-program prioritas tersebut, selanjutnya akan ditentukan
program program unggulan yang merupakan prioritas utama kepala
daerah yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang.
Bab VIII Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Bab ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Malang selama 5 (lima) tahun, baik yang bersifat
program unggulan, program prioritas, maupun program penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disertai dengan indikator
pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan. Selain itu
juga akan disajikan program teknis bersama dan program bersama
penunjang organisasi sebagai dasar operasional Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD).
Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian
visi dan misi Bupati pada akhir periode masa jabatan, dengan
menggambarkan akumulasi pencapaian indikator dampak (impact ) pada
tujuan dan sasaran sebagaimana disajikan dalam Bab V serta pencapaian
indikator hasil (outcome) pada masing-masing program sebagaimana
disajikan dalam Bab VII.
Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
Bab ini menguraikan tentang RPJMD menjadi pedoman penyusunan
RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah
terpilih hasil pemilihan pada periode berikutnya. Selain itu, RPJMD juga
dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan peraturan lainnya (Peraturan
Daerah maupun Peraturan Bupati) agar selaras dengan visi, misi, dan arah
kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.
Bab XI Penutup
Bab ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen
RPJMD yang telah ditetapkan.
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
19/73
I-18
1.5 Maksud dan Tujuan
Penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2020 memiliki
maksud:
1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan
jangka menengah di Kabupaten Malang, khususnya periode tahun 2016 -
2020;
2. Menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (renstra) SKPD di
lingkup pemerintahan kabupaten Malang;
3. Sebagi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Malang. Selanjutnya,
RKPD tersebut menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD);
4.
Sebagai alat ukur untuk penilaian keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;
5. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja Kepala SKPD dalam
melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi,
kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing dalam rangka
mewujudkan visi, misi dan program Bupati terpilih;
6. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder’s )
pembangunan di wilayah Kabupaten Malang;7. Sebagai instrument untuk menjalankan fungsi pengawasan bagi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, khususnya dalam
pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah agar sesuai dengan
prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dan aspirasi
masyarakat.
Tujuan penyusunan dan Penetapan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016 –
2020 adalah:1. Menjabarkan visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah
selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah
yang telah ditetapkan dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan
sasaran, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan;
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
20/73
I-19
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Lingkup Kabupaten Malang;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas,
koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di
dalam satu pola sikap dan pola tindak;
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam
pembangunan pedesaan maupun perkotaan di lingkup Kabupaten Malang;
5.
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan
Kabupaten/Kota sekitar, Kabupaten Malang dengan propinsi jawa Timur dan
pemerintah pusat;
6.
Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan,
dan berkelanjutan.
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
21/73
II-1
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Aspek Geografi
2.1.1.1 Karakter Lokasi dan Wilayah
Wilayah Kabupaten Malang terletak pada koordinat 112o17’10,90”–
122o57’00,00” Bujur Timur, 7o44’55,11” – 8o26’35,45” Lintang Selatan. Luas
wilayah Kabupaten Malang adalah 3.534,86 km2 atau 353.486 ha, menempatkan
Kabupaten Malang sebagai daerah dengan luas wilayah terbesar kedua di Jawa
Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Total luasan Kabupaten Malang tersebut
terbagi atas kawasan daratan dan lautan, masing-masing seluas 2.977,05 km2
dan 557,81 km2.
Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Malang terbagi atas 33
Kecamatan 12 Kelurahan, 378 Desa, 1.349 Dusun, 3.156 Rukun Warga (RW) dan
14.695 Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan kabupaten Malang berada di
Kecamatan Kepanjen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari
Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Malang meliputi:
Sebelah Utara : Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto,
Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten
Probolinggo
Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
Bagian Tengah (Lingkar Dalam) : Kota Malang dan Kota Batu
Topografis Kabupaten Malang sangat beragam, mulai dari pesisir, dataran
rendah, dataran tinggi, perbukitan, gunung aktif maupun tidak aktif, dan sungai.
Kawasan pesisir pantai terletak di wilayah selatan Kabupaten Malang yang
berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, membentang mulai dari
Kecamatan Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo,sampai Ampelgading. Wilayah dengan kontur datar terletak sebagian besar di
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
22/73
II-2
Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran,
Pakisaji, sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis,
Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur,
Ngajum, Gedangan. Wilayah dengan kontur bergelombang terletak di wilayahSumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Kawasan dengan kontur perbukitan
yang terjal sebagian besar di Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon,
Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo.
Kondisi topografis dataran tinggi yang dikelilingi beberapa gunung dan
dataran rendah atau lembah berada pada ketinggian 250-500 meter dari
permukaan laut (dpl) terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang.
Daerah dataran tinggi terbagi pada beberapa wilayah meliputi, daerah perbukitan
kapur (Gunung Kendeng) di bagian Selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl,
daerah lereng Tengger Semeru di bagian Timur membujur dari utara ke selatan
pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan daerah lereng Kawi Arjuno di bagian
Barat dengan ketinggian 500-3.300 meter dpl.
Wilayah Kabupaten Malang diidentifikasi terdapat 9 (sembilan) gunung dan 1
(satu) pegunungan yang terdiri atas Gunung Kelud (1.731 m), Gunung. Kawi
(2.651 m), Gunung Panderman (2.040 m), Gunung Anjasmoro (2.277 m), Gunung
Welirang (2.156 m), Gunung Arjuno (3.339 m), Gunung Bromo (2.329 m),
Gunung Batok (2.868 m), Gunung Semeru (3.676 m), dan Pegunungan Kendeng
(600 m). Keberadaan gunung dan pegunungan tersebut, menjadikan Kabupaten
Malang memiliki potensi hutan yang luas, berikut sumber mata air yang mengalir
sepanjang tahun melalui sungai-sungainya. Tercatat, di Kabupaten Malang
mengalir 5 (lima) sungai besar dan 68 sungai kecil. Sungai besar anatara lain
Sungai Brantas, Sungai Lesti, Sungai Amprong, Sungai Konto, dan Sungai Metro.
Diantara sungai-sungai besar tersebut, Sungai Brantas adalah sungai terbesar dan
terpanjang di Jawa Timur.
Bentang alam yang sebagian besar terdiri atas pegunungan dan perbukitan,
menjadikan Kabupaten Malang berhawa sejuk sehingga menarik minat
masyarakat untuk menjadikannya tempat peristirahatan maupun tempat tinggal
secara permanen. Hawa yang sejuk tersebut juga menjadikan Kabupaten Malang
sebagai wilayah pengembangan pertanian dan perkebunan yang prospektif. Suhu
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
23/73
II-3
udara rata-rata berkisar antara 19,1º C hingga 26,6º C. Kelembaban udara rata-
rata berkisar antara 71º C hingga 89º C dan curah hujan rata-rata berkisar antara
2 mm hingga 780 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada bulan Juni,
dan tertinggi pada bulan Desember.Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan terbangun
22,89%; industri 0,21%; sawah 13,10%; pertanian lahan kering 23,70%;
perkebunan 6,21%; hutan 28,75%; rawa/waduk 0,2%; tambak kolam 0,03%
padang rumput 0,3%; tanah tandus/tanah rusak 1,55%; tambang galian C
0,26%; lain-lain 2,82% (LKPJ Akhir Masa Jabatan 2010-2015 ).
2.1.1.2 Potensi Pengembangan WilayahKlasifikasi pengembangan wilayah Kabupaten Malang adalah hutan bakau,
perikanan darat, perkebunan, permukiman dan hutan. Seiring dinamika sosial
ekonomi masyarakat, pengembangan kawasan di Kabupaten Malang senantiasa
menimbulkan masalah berupa kerusakan alam dan lingkungan, seperti banjir,
erosi, longsor, kerusakan hutan, kekeringan, alih fungsi lahan, sumber daya
manusia yang rendah, pengangguran, dan terbatasnya ketersediaan lahan. Oleh
karena itu, tata kelola pengembangan wilayah perlu dilakukan secara terfokus
agar aspek keberlanjutan dan aspek keberdayaan masyarakat dapat terwujud
secara bersama. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Malang diarahkan ke
pengembangan kawasan a) Agroekowisata yang berpusat di Kecamatan
Poncokusumo, berupa pengembangan potensi pertanian yang diintegrasikan
dengan potensi pariwisata. Wisata Gunung Bromo sebagai salah satu destinasi
wisata alam andalan Kabupaten Malang, berupaya dikembangkan melalui
optimalisasi potensi pada kawasan sekitar seperti pertanian holtikultura yang
melimpah dan aktifitas religi dan budaya masyarakat Tengger; b) Gunung Kawi di
Kecamatan Wonosari dengan suguhan wisata ritualnya antara lain pesarean,
mitos dan kepercayaan yang berkembang dan ekspresi-ekspresi budaya
masyarakat seperti Gebyar Suroan dan Kirab Budaya Agung; c) Wisata Selorejo di
Kecamatan Ngantang menawarkan keindahan bendungan yang dikelilingi gunung,
penginapan yang artistik dan aneka produk olahan perikanan; d) Potensi alam
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
24/73
II-4
pesisir Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang memiliki potensi
perikanan tangkap dan olahan yang sangat besar.
Guna efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan
Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan (WP) sebagaimanadiatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata ruang dan Wilayah (RTRW):
1) WP lingkar Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi
Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang,
Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan
Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis), memiliki potensi
pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi
udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur; 1) Peningkatan
akses jalan tembus terkait Kota Malang, 2) Pengembangan jalan Malang–
Batu, 3) Peningkatan konservasi lingkungan, 4) Peningkatan kualitas
koridor jalan Kota Malang-Bandara Abdul Rahman Saleh; dan
pengembangan permukiman.
2)
WP Kepanjen dengan pusat di perkotaan Kepanjen (meliputi Kecamatan
Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan
Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan
Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan
Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan
jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata,
kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas pengembangan
infrastruktur 1) Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian Jalan Lingkar Barat
Kepanjen, 2) Peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan Wisata
Ngliyep, 3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan
pusat kecamatan, 4) Percepatan penyelesaian JLS, 5) Peningkatan
sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan; dan pengembangan
permukiman.
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
25/73
II-5
3) WP Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang (meliputi
Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon), memiliki
potensi pengembangan di sub sektor pariwisata antara lain Bendungan
Selorejo, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan),peternakan, industri serta perikanan air tawar, dengan prioritas
pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju sentra produksi pertanian di
perdesaan, 2) Jalan penghubung dengan Blitar dari Ngantang, 3)
Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan rawan longsor sepanjang
Pujon–Ngantang–Kasembon–Kandangan, 4) Peningkatan sediaan air di
perdesaan dan penunjang irigasi.
4)
WP Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang (meliputi
Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak,
Kecamatan Jabung), memiliki potensi pengembangan sub sektor
pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan
perkebunan), Peternakan, Perikanan serta Industri; dengan prioritas
pengembangan infrastruktur 1) Jalan utama Pakis–Tumpang–
Poncokusumo–Ngadas–Bromo, 2) Jalan pada pusat ekonomi di
perdesaan, 3) Jalan tembus utama antar kecamatan, 4) Perbaikan sistem
irigasi dan sediaan air; di WP ini dikembangkan Kawasan Agropolitan
Poncokusumo termasuk pengembangan kawasan wisata menuju Gunung
Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak.
5) WP Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit,
Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan pusat pelayanan
sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi
pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan),
peternakan, perikanan laut, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan
prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju perdesaan pusat
produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan
pariwisata), 3) Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi
bencana (bila terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami,
4) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan
peternakan kambing Peranakan Etawa (PE).
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
26/73
II-6
6) WP Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan
Sendangbiru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan
Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi pengembangan sub
sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut,pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas
pengembangan infrastruktur 1) Jalan kearah perdesaan pusat produksi,
2) Jalan menuju pantai selatan terutama ke Sendangbiru dan Bajulmati
(untuk perikanan dan pariwisata), 3) Pengembangan pelabuhan berskala
nasional, 4) Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan
tsunami), 5) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini
dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendangbiru dan
direncanakan pembangunan pelabuhan umum.
Untuk memperjelas pembagian Wilayah pengembangan dapat dilihat pada
gambar berikut 2.1 berikut
Gambar 2.1
Peta Rancangan Sistem Perwilayahan kabupaten Malang
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
27/73
II-7
Bila dilihat dari luas Wilayah Pengembangan (WP), maka Wilayah
Pengembangan yang paling luas adalah Wilayah Pengembangan (WP) Kepanjen
dan sekitarnya dengan luas 743,07 Km2 atau sebanding dengan 26 persen dari
seluruh luas Kabupaten Malang. Sedangkan Wilayah Pengembangan (WP) yangpaling kecil adalah Wilayah Pengembangan (WP) Ngantang dan sekitarnya yakni
278,45 Km2 (10 persen).
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana
Dengan kondisi topografis Kabupaten Malang yang bergunung-gunung serta
memiliki bentang wilayah yang sangat luas selain memiliki potensi keindahan dan
kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana berupa banjir, erosi, longsor,
tsunami dan erupsi gunung meletus. Peta wilayah rawan bencana di Kabupaten
Malang, yaitu:
1) Daerah rawan longsor berada di wilayah sebelah Timur dan Selatan
meliputi Kecamatan Tumpang, Jabung, Poncokusumo, Bantur, Gedangan
dan Sumbermanjing Wetan.
2) Daerah rawan banjir meliputi wilayah Kabupaten Malang sebelah Barat
yaiku Kecamatan Ngantang, Pujon dan Kasembon.
3) Daerah rawan tsunami meliputi wilayah Kabupaten Malang bagian Selatan
yaitu Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan dan
Ampelgading.
4) Daerah rawan gunung meletus meliputi Kecamatan Ngantang, Kasembon,
Pujon, Poncokusumo, Dampit, Tirtoyudho dan Ampelgading.
2.1.2
Aspek Demografi
Perkembangan penduduk Kabupaten Malang berdasarkan perhitungan Badan
Pusat Statistik (BPS) per tahun 2014 adalah 2.527.087 jiwa. Jumlah tersebut
terdiri dari laki-laki 1.269.613 jiwa (50,24%) dan perempuan 1.257.474 jiwa
(49,76%). Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,73%, dan tingkat
kepadatan sebesar 780 jiwa/Km². Sedangkan jumlah penduduk menurut
perhitungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada
tahun 2014 berjumlah 3.092.714 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
28/73
II-8
1.549.678 jiwa (50,10%) dan penduduk perempuan 1.543.036 jiwa (49.90%).
Perbedaan hasil perhitungan antara BPS dengan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil disebabkan karena perbedaan penggunaan pendekatan atau metode
perhitungan. BPS menganggap penduduk adalah orang-orang yang secara riilpada saat sensus dan atau selama 6 (enam) bulan telah berdomisili pada suatu
tempat. Adapun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan perhitungan
jumlah penduduk berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen kependudukan
yang diterbitkan, seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu
Keluarga (KK). Berikut tabel perkembagan Kependudukan di Kabupaten Malang
dalam 5 (lima) tahun terakhir.
Tabel 2.1
Perkembangan Kependudukan Kabupaten Malang
Tahun 2011 – 2015
URAIAN SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015
Luas Wilayah km2 3.534,86 3.534,86 3.534,86 3.534,86
Jumlah Penduduk jiwa 2.471.990 2.490.878 2.508.698 2.527.087
Jumlah Laki-Laki jiwa 1.241.022 1.250.780 1.260.414 1.269.613
Jumlah Perempuan jiwa
1.230.968 1.240.098 1.248.284 1.257.474
Pertambahan penduduk % 0,82 0,76 0,72 0,73
Kepadatan penduduk jiwa/km2 699 705 710 780
Sumber: BPS Kabupaten Malang
Berdasarkan informasi tabel diatas, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten
Malang dalam 5 (lima) tahun rata-rata sebesar 0,76%. Bertambahnya jumlah
penduduk Kabupaten Malang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal
mengingat Kabupaten Malang telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan
ekonomi baru di Jawa Timur. Disamping itu, Kabupaten Malang merupakan
daerah penyangga Kota Malang dan Kota Batu, dimana kedua daerah tersebut
sedang bergerak sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata sehingga
turut mempercepat pertambahan penduduk di Kabupaten Malang. Diasumsikan,
untuk 5 (lima) tahun mendatang pertambahan jumlah penduduk diuraiakan
sebagai berikut:
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
29/73
II-9
Tabel 2.2
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malang
Tahun 2016-2020
URAIAN SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020
Luas Wilayah km2 3.534,86 3.534,86 3.534,86 3.534,86 3.534,86
Jumlah Penduduk
- BPS Jiwa 2.567.682 2.588.224 2.608.929 2.629.801 2.650.839
- Dispenduk Jiwa 3.142.395 3.167.535 3.192.875 3.218.418 3.244.165
Kepadatan
- BPS jiwa/km2 726 732 738 744 745
- Dispenduk jiwa/km2 889 896 903 910 918
Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Malang, 2015 diolah
Walaupun jumlah penduduk di kabupaten Malang semakin meningkat, tetapi
prosentase atau laju pertumbuhan penduduk semakin menurun dari tahun ke
tahun. Pada medio 2011 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang
mencapai 0,82%, selanjutnya pada periode 2012-2014 prosentase pertumbuhan
penduduk menurun sampai pada angka 7,2%. Salah satu faktor internal yang
berpengaruh terhadap pelambatan laju pertumbuhan penduduk tersebut adalah
keberhasilan implementasi program Keluarga Berencana di Kabupaten Malang.
Jika dilihat dari perkembangan jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Malang
Tahun 2011-2015 mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat tentang KB sudah meningkat, hal
ini dapat dilihat pada tabel di berikut ini:
Tabel 2.3
Perkembangan Jumlah Peserta KB dan PUS
Tahun 2010 -2014
URAIAN SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015
Rasio Peserta KB % 76,68 75,55 76,72 76,20
Total Fertility Rate(TFR)
% 1,97 2,10 2,10 2,10
Pesrta KB Baru Orang 72.589 67.324 59.457 53.409
PUS Pasangan 507.607 520.578 522.800 521.995
Peserta KB aktif Orang 399.367 408.896 401.087 397.748
Prosentase PesertaKB dengan PUS
% 78,68 78,55 76,72 76,20
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
30/73
II-10
URAIAN SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015
Peserta KB Mandiri Orang 208.875 210.700 211.769 205.403
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2015
Penduduk Kabupaten Malang jika ditinjau berdasarkan komposisi matapencaharian, maka diperoleh data sebagai berikut: 36,4% penduduk bekerja di
sektor pertanian, 0,34% Sektor Penggalian dan Pertambangan, 14,6% di sektor
industri, 6,6% di sektor jasa dan sisanya 42 % di sektor yang lain. Berdasarkan
informasi tersebut, bertani baik on-farm maupun of-farm menjadi mata
pencaharian mayoritas penduduk Kabupaten Malang, yaitu sebanyak 524.372
orang. Sedangkan, penduduk yang bermata pencaharian pada sektor penggalian
dan pertambangan hanya berjumlah 4.950 orang, terendah dibandingkan sektoryang lain. Walaupun sektor lain-lain jumlahnya tertinggi, tetapi sektor tersebut
merupakan gabungan dari berbagai jenis mata pencaharian yang tidak tercakup
dalam sektor-sektor yang sudah ada. Secara rinci mata pencaharian penduduk
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.4
Mata Pencaharian Penduduk
Tahun 2011 - 2015
URAIAN SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015
Sektor Pertanian Orang 524.372 524.372 524.372 524.372
Sektor Penggaliandan Pertambangan
Orang 4.950 4.950 4.950 4.950
Sektor IndustriPengolahan
Orang209.633 209.633 209.633 209.633
Sektor Jasa Orang 95.376 95.376 95.376 95.376
Lain – Lain Orang 606.431 606.431 606.431 606.431Jumlah Orang 1.440.762 1.440.762 1.440.762 1.440.762
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2015
Aspek keagamaan menjadi indikator kunci untuk melihat dinamika penduduk
Kabupaten Malang. Secara umum, diperoleh informasi bahwa mayoritas penduduk
Kabupaten Malang beragama Islam. Selanjutnya diikuti Kristen, Katolik, Hindu,
Budha dan lain-lain. Perkembangan jumlah pemeluk agama dalam kurun waktu 5
(lima) tahun akan dirinci sebagai berikut:
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
31/73
II-11
Tabel 2.5
Perkembangan Jumlah Pemeluk Agama
Tahun 2011 – 2015
URAIAN SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015
Islam Orang 2.338.238 2.338.238 2.654.176 2.654.176
Kristen Orang 56.750 63.433 64.013 64.013
Katolik Orang 26.377 26.377 26.382 26.382
Hindu Orang 22.872 22.872 23.132 23.132
Budha Orang 7.831 7.831 8.250 8.250
Lain-lain Orang 98 98 98 98
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2015
2.2 Aspek Kesejahteraan masyarakat
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Untuk melihat kinerja perekonomian Kabupaten Malang, dapat diketahui
melalui penggunaan pendekatan besaran Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB). Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang kegiatan
ekonomi suatu daerah sebenarnya dapat dilihat melalui neraca ekonomi yang
terintegrasi dalam 4 (empat) neraca pokok yaitu Neraca Produksi, Neraca
Konsumsi, Neraca Akumulasi dan Neraca Transaksi Luar Negeri. Gambaran
perekonomian yang sampai saat ini dapat dihitung pada tingkat wilayah
Kabupaten Malang adalah hanya dari neraca produksi, yaitu gambaran mengenai
besaran produksi barang dan jasa, yang biasa disebut dengan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) yang dihitung baik atas dasar harga berlaku (ADHB)
maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Secara khusus, hasil dari perhitungan
PDRB akan diperoleh Pendapatan Regional suatu wilayah. Jika Pendapatan
Regional ini dibagi dengan jumlah penduduk akan mencerminkan tingkat
perkembangan pendapatan per kapita yang dapat digunakan sebagai indikator
untuk membandingkan tingkat kemakmuran materiil suatu daerah terhadap
daerah lain. Adapun PDRB yang disajikan dengan harga konstan dapat
menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah itu dan apabila ini
dibagi dengan jumlah penduduk akan mencerminkan tingkat perkembangan
produk per kapita.
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
32/73
II-12
Secara umum, aktifitas perekonomian di Kabupaten Malang tergolong tinggi
selama 5 (lima) tahun terakhir sehingga kinerja perekonomian kabupaten Malang
dapat dikategorikan bergerak positif. Pertumbuhan PDRB baik Atas Dasar Harga
Berlaku (PDRB ADHB) maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)mampu meningkat setiap tahunnya. Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten
Malang pada tahun 2011 sebesar Rp 31.890.584.510.000,- sedangkan pada tahun
2014 mencapai Rp53.794.768.470.000,-. PDRB ADHK Kabupaten Malang pada
tahun 2011 sebesar Rp 14.578.967.810.000,- sedangkan posisi pada akhir tahun
2014 sebesar Rp 18.992.150.120.000,-. PDRB per kapita ADHB pada tahun 2011
sebesar Rp. 14.537.724,90,- sedangkan pada akhir tahun 2014 mencapai Rp
19.274.046,-. Sejalan dengan pertumbuhan PDRB perkapita ADHB, PDRB
perkapita ADHK juga mengalami kenaikan. PDRB perkapita ADHK Kabupaten
Malang pada tahun 2011 sebesar Rp 6.366.760,25,-sedangkan pada tahun 2014
meningkat menjadi Rp 7.552.943,40,-. Rendahnya progresifitas peningkatan dan
nilai PDRB perkapita Kabupaten Malang dikarenakan jumlah penduduk yang besar
yaitu 2.527.087 jiwa, sehingga bilangan pembaginya cukup besar. Dengan
demikian tingkat PDRB perkapita tergolong rendah. Secara rinci, progresifitas
kenaikan PDRB ADHB, PDRB ADHK, PDRB perkapita ADHB dan PDRB perkpita
ADHK dapat dilihat dari tabel berikut ini.
Tabel 2.6
Perkembangan PDRB dan PDRB Per Kapita
Tahun 2011 – 2015
URAIAN SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015
PDRB ADHBJuta Rp
35.674.997,97 40.763.813,14 46.830.737,76 53.794.468,47
PDRB ADHK Juta Rp 15.624.096,52 16.786.415,78 17.901.923,01 18.992.150,12
PDRB PERKAPITA ADHB
Rp14.537.724,90 16.437.806,62 18.623.826,61 19.274.046,00
PDRB PERKAPITA ADHK
Rp6.366.760,25 6.816.890,23 7.119.305,10 7.552.943,40
Sumber: Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang, 2015
Berdasarkan pertimbangan kondisi objektif kinerja perekonomian Kabupaten
Malang dan tantangan ekonomi regional, nasional dan global, diproyeksikan PDRB
ADHB Kabupaten Malang pada Tahun 2020 sebesar Rp. 89.576.852.730.000,- dan
PDRB ADHK sebesar Rp. 24.533.512.780.000,-. PDRB perkapita ADHB pada tahun
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
33/73
II-13
2020 diperkirakan akan mencapai Rp 23.175.362,34 dan PDRB perkapita ADHK
sebesar Rp 9.654.773,2. Secara rinci progresifitas proyeksi tahunan PDRB dan
PDRB perkapita dapat dilihat pada table berikut ini.
Tabel 2.7
Proyeksi PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Malang
Tahun 2016-2020
URAIAN SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020
PDRB ADHBJuta Rp
62.721.929,89 71.685.660.60 77.649.391,31 83.613.122,02 89.576.852,73
PDRB ADHKJuta Rp
20.172.604,34 21.262.831,45 22.353.058,56 23.443.285,67 24.533.512,78
PDRB PERKAPITA ADHB
Rp20.574.484,78 21.224.704,17 21.874.923,56 22.525.142,95 23.175.362,34
PDRB PERKAPITA
ADHK
Rp
8.220.220 8.553.858,30 8.987.496,6 9.321.134,9 9.654.773,2
Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat
pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan yang
tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya
meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan yang
tinggi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran penduduk.
Pertumbuhan ekonomi diukur dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000.
Dengan demikian, perhitungan pertumbuhan ekonomi sudah tidak dipengaruhi
oleh faktor harga atau dengan kata lain benar-benar murni disebabkan oleh
kenaikan produksi sektor pendukungnya.
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang senantiasa mengalami
perubahan setiap tahunnya. Terdapat Peningkatan dari tahun 2011 – 2012
dengan angka pertumbuhan sebesar 6,27% sampai mencapai 7,44%. Pada tahun
2013 dan 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang menunjukkan tren
negatif atau menurun, sampai pada angka 6,09%. Kondisi negatif pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Malang lebih disebabkan karena hambatan makro ekonomi.
Diawali kenaikan harga BBM dan terdepresiasinya nilai tukar rupiah hingga
menyentuh level Rp 12.000 per dollar AS dari sekitar Rp.9.358 per dollar AS
menjadi penyebab kinerja perekonomian melambat. Selanjutnya, kejadian
bencana alam seperti bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten
Malang pada akhir 2013 dan awal 2014 juga menjadi pemicu melemahnya kinerja
pembangunan ekonomi.
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
34/73
II-14
Menghadapi situasi yang demikian pemerintah Kabupaten Malang sudah
berusaha mengambil serangkaian kebijakan untuk mendorong stabilitas
perekonomian terutama dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang meningkat. Akan tetapi, kompleksitas permasalahan yang cukup tinggimenyebabkan pencapaian hasil yang ditempuh belum maksimal. Perubahan siklus
global berupa menurunnya permintaan global dan turunnya harga komoditas
global turut menjadi penyebab kinerja perekonomian Kabupaten Malang pada
tahun 2013 dan 2014 melambat. Faktor domestik seperti keterbatasan kapasitas
industri domestik dalam memenuhi permintaan juga menjadi salah satu akar
permasalahan ekonomi di Kabupaten Malang. Sejalan dengan karakter ekonomi
Kabupaten Malang yang cukup terbuka, pengaruh gejolak ekonomi nasional
tertransmisikan melalui jalur perdagangan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan
ekspor barang dan jasa yang melambat, yang pada gilirannya berdampak pada
perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di tengah kinerja
perdagangan tumbuh melambat, konsumsi rumah tangga masih tumbuh cukup
kuat sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Disamping pertumbuhan ekonomi, indikator inflasi atau tingkat
perkembangan harga menjadi salah satu komponen penting dalam
menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Perkembangan harga dari PDRB
dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit. Peningkatan indeks implisit
menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan demikian pula sebaliknya.
Perubahan indeks implisit dari PDRB Kabupaten Malang merupakan gambaran
dari peningkatan harga seluruh barang dan jasa dalam periode satu tahun. Yang
dimaksud perubahan harga adalah perubahan harga di tingkat produsen sehingga
faktor margin perdagangan dan transportasi telah dihilangkan.
Di tengah tren perlambatan ekonomi tahun 2013-2014, tekanan inflasi selama
dua tahun tersebut juga turut meningkat. Inflasi pada tahun 2014 mencapai
8,28% persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun sebelumnya (2013) sebesar
7,73%. Sama halnya dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi
juga sebagai akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi dan kenaikan harga
pangan. Pemberian gaji ke-13 oleh pemerintah juga menjadi pendorong
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
35/73
II-15
terjadinya inflasi. Berikut gambaran pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dalam
5 (lima) tahun terakhir.
Tabel 2.8
Pertumbuhan Ekonomi dan InflasiTahun 2011 - 2015
URAIAN SATUAN 2011*) 2012*) 2013*) 2014**) 2015
PertumbuhanEkonomi
persen 7,17 7,44 6,65 6,09
Inflasi persen 6,05 6,35 7,73 8,28
Sumber: Hasil-Hasil Pembangunan Kabuapten Malang
Pada periode 5 (lima) tahun mendatang, Pertumbuhan Ekonomi dan Laju
Inflasi Kabuapten Malang diperkirakan masih akan mengalami pelambatan danteknanan yang hampir sama dengan periode sebelumnya. Hambatan ekonomi
nasional maupun global masih menjadi faktor yang determinan dalam
mempengaruhi kinerja perekonomian Kabupaten Malang. Walaupun demikian,
optimisme tetap perlu ditumbuhkan karena fakta membaiknya perekonomian
domestik menjadi entitas yang tidak dapat dikesampingkan guna mendongkrak
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang diproyeksikan
meningkat sebesar 8% dan laju inflasi diperkirakan 9% pada tahun 2020.
Proyeksi tahunan pertumbuhan ekonomi dan inflasi 5 (lima) tahun mendatang
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.9
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kabupaten Malang
Tahun 2016-2020
URAIAN SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020
PertumbuhanEkonomi
Persen 7,01 7, 28 7,54 7,71 8,02
Inflasi Persen 8,28 8,41 8,64 8,86 9,08
Selain faktor makro ekonomi (eksternal), pelambatan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Malang juga disebabkan oleh dominasi sektor primer (pertanian dan
pertambangan serta penggalian), dimana secara umum masih menghasilkan nilai
tambah sedikit atau dengan kata lain harga jualnya masih relatif rendah
dibandingkan sektor lainnya. Oleh karena itu, kontribusi sektoral diharapakan
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
36/73
II-16
dapat bergeser dari pertanian dan pertambagan serta penggalian menuju sektor
industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi sektoral secara lengkap dapat dilihat
pada tabel dibawah ini dimana sektor yang memiliki pertumbuhan ekonomi
tertinggi dibanding pertumbuhan Kabupaten Malang secara rerata adalah sektorBangunan sebesar 11,89 %, sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar
8,43%, sektor Perdagangan, Hotel dan Restauran sebesar 8,35%, sektor
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 7,94%, sektor Listrik Gas
dan Air sebesar 7,34% dan sektor Industri Pengolahan 7.30%. Sektor Jasa-jasa
sebear 6,04%, berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Malang. Sektor Pertanian dan Pertambangan serta penggalian walaupun trend
pertumbuhannya meningkat besaran agrergatnya relatif rendah, masing-masing
4,34% dan 3,371%.
Tabel 2.10
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK
Tahun 2011-2015 (dalam persen)
URAIAN 2011 2012 2013 2014* 2015
Tradable 5,86 5,87 5,43 5,51
1. Pertanian 4,08 4,16 5,87 5,60
2. Pertambangan dan Penggalian 4,38 3,29 3,71 3,51
3. Industri Pengolahan 9,03 8.94 7.30 8,32
Non-Tradable 8,54 9,05 7,86 8,61
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 6,55 7,42 7,34 7,89
5. Bangunan 13,41 12,91 11,89 12,78
6. Perdag, Hotel & Restoran 9,58 10,32 8,35 8,97
7. Pengangkutan & Komunikasi 8,60 9,34 8,43 9,02
8. Keu, Persewaan & Jasa Persh. 8,09 8,44 7,98 8,88
9. Jasa-jasa 6,10 6,13 6,04 5,99
Kabupaten Malang 7,17 7,44 6,65 6,09
Sumber : PDRB Kabupaten Malang, 2008 -2013
Kontribusi sektoral dalam menopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Malang selama 5 (lima) tahun ke depan diproyeksikan terus mengalami
peningkatan pertumbuhan dengan pertumbuhan terbesar pada sektor sekunder
dan sektor tersier (non tradable), sementara pertumbuhan sektor primer
(tradable) relatif stagnan
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
37/73
II-17
Tabel 2.11
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK
Tahun 2016-2020 (dalam persen)
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Tradable 5,51
1. Pertanian 5,60
2. Pertambangan dan Penggalian 3,51
3. Industri Pengolahan 8,32
Non-Tradable 8,61
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 7,89
5. Bangunan 12,78
6. Perdag, Hotel & Restoran 8,97
7. Pengangkutan & Komunikasi 9,02
8. Keu, Persewaan & Jasa Persh. 8,88
9. Jasa-jasa 5,99
Kabupaten Malang 7,01 7, 28 7,54 7,71 8,02
Komposisi yang membentuk ekonomi suatu wilayah atau yang berperan
dalam ekonomi dapat diartikan sebagai struktur ekonomi. Pada jangka pendek
struktur ekonomi berguna untuk menggambarkan corak perekonomian suatu
daerah, bila sektor primer yang dominan berarti daerah tersebut menganut tipe
agraris, demikian pula apabila sektor sekunder yang dominan maka daerah
tersebut dikatakan menganut tipe industri. Untuk jangka panjang struktur
ekonomi dapat menunjukkan arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi
dengan melihat transformasi ekonomi yang terjadi.
Berdasarkan klasifikasinya, pembagian PDRB sektoral dianalisis dengan
membedakan tiga sektor yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier.
Di mana sektor primer mencakup sektor pertanian, dan sektor pertambangan dan
penggalian. Sektor sekunder meliputi sektor industri pengolahan, sektor listrik dan
air bersih serta sektor bangunan. Sedangkan sektor tersier mencakup sektor
perdagangan, hotel dan restauran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.
Dari sisi penawaran, transformasi struktural dapat dideteksi dengan
karakteristik turunnya pangsa sektor primer yang tradisional. Pada saat yang
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
38/73
II-18
bersamaan sektor sekunder meningkat dan selanjutnya diikuti oleh peningkatan
sektor tersier. Dalam proses ini, pergeseran pangsa tetap harus diikuti oleh
pertumbuhan dari masing-masing sektor meskipun dengan laju yang berbeda.
Lebih lanjut, laju percepatan dari suatu proses transformasi akan berbeda untukmasing-masing daerah, tergantung dari karakteristik daerah yang bersangkutan.
Untuk daerah yang kaya sumber daya alam seperti Kabupaten Malang, proses
transformasinya cenderung lebih lambat dibandingkan dengan-daerah kawasan
industri seperti Surabaya, Gresik dan sebagainya. Perbedaan ini karena untuk
daerah-daerah yang kaya sumber daya alam cenderung masih membutuhkan
pertumbuhan yang relatif tinggi pada sektor primer untuk mendukung percepatan
pertumbuhan pada sektor lainnya.
Di Kabupaten Malang, sektor yang mengalami perubahan pangsa terhadap
PDRB Kabupaten Malang dan memiliki kecenderungan meningkat adalah
Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu mencapai 29,04% pada tahun 2013,
meningkat 1,19 poin sejak tahun 2011. Gejala pergeseran pangsa yang memiliki
kecenderungan yang sama juga berlangsung pada sektor Industri Pengolahan
(rata-rata 21,79%) dan sektor Bangunan (rata-rata 2,38%), yang notabene
mewakili komponen sekunder. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, serta sektor
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, tidak dapat dikesampingkan
peranannya untuk mengidentifikasi pergeseran sturktur ekonomi Kabupaten
Malang, kedua sektor ini mengalami peningkatan tipis masing-masing sebesar
0,05 dan 0,03 poin. Di pihak lain, sektor pertanian walaupun tergolong dominan
dalam struktur ekonomi Kabupaten Malang, dalam beberapa tahun terakhir
prosentasenya cenderung menurun. Pada tahun 2011, sumbangsih sektor
pertanian berada di angka 26,30% sedangkan pada tahun 2013 menurun hingga
mencapai angka 24,74% dengan rata-rata 25,67%. Sektor lain yang mengalami
pergeseran negatif (menurun) pada tahun yang sama adalah sektor
Pertambangan dan Penggalian (0,20 poin), sektor Listrik, Gas Dan Air (0,02 poin),
serta sektor Jasa-Jasa (0,32 poin).
Dari gambaran tentang pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Malang
tersebut, dapat ditarik kesimpulan, yaitu (1) peranan sektor pertanian semakin
tertinggal dibandingkan sektor perdagangan, hotel dan restaurant; (2) sektor
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
39/73
II-19
sekunder yang diharapkan sebagai motor pengerak ekonomi dalam pembentukan
PDRB Kabupaten Malang ternyata masih memiliki sumbangan yang paling kecil
dibanding kedua sektor lainnya; dan (3) pergeseran perekonomian Kabupaten
Malang dari sektor primer ke sektor sekunder dan tertier tengah berlangsung.Pergeseran adalah sesuatu yang wajar terjadi pada suatu pembangunan ekonomi.
Namun, pergeseran yang terjadi di Kabupaten Malang nampaknya telah menyeret
aset penting sektor pertanian ke dalamnya. Keadaan ini dengan mudah dapat
dilihat dari berubahnya hamparan tanaman menjadi lahan bangunan baik
pemukiman, perkantoran, perumahan maupun lainnya. Apabila keadaan ini terus
dibiarkan berlangsung tanpa pengendalian yang jelas, maka bukan tidak mungkin
pada suatu saat nanti, Kabupaten Malang bukan lagi pemasok sayur-sayuran dan
buah-buahan ke daerah lain.
Tabel 2.12
Perkembangan Struktur Ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang
Tahun 2011-2015 (dalam persen)
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 Rerata
Primer 28,44 27,42 26,68 26,68 27.72
1. Pertanian 26,30 25,35 24,74 24,74 25,67
2. Pertambangan dan Penggalian 2,14 2,07 1,94 1,94 2,05
Sekunder 24,53 25,11 25,33 25,33 24.99
1. Industri Pengolahan 21,48 21,90 22,00 22,00 21,79
2. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,83 0,81 0,81 0,81 0,82
3. Bangunan 2,22 2,40 2,52 2,52 2,38
Tersier 47,02 47,47 47,99 47,99 47,50
1. Perdag, Hotel & Restoran 27,85 28,51 29,04 29,04 28,47
2. Pengangkutan & Komunikasi 3,55 3,56 3,60 3,60 3,57
3. Keu, Persewaan & Jasa Persh. 4,20 4,23 4,26 4,26 4,23
4. Jasa-jasa 11,42 11,17 11,10 11,10 11.23
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang, 2015
Ket : Data Tahun 2014 dan 2015 masih dalam proses penghitungan karena ada perubahan TahunDasar 2000 dengan 9 sektor menjadi Tahun Dasar 2010 dengan 17 sektor.
Selain menggunakan perhitungan berdasarkan atas dasar harga berlaku,
pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Malang juga dapat dihitung berdasarkan
indikator atas dasar harga konstan tahun 2000. Gejala pergeseran pangsa
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
40/73
II-20
struktur ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2000 (PDRB ADHK)
menunjukkan gejala yang sama dengan metode perhitungan dengan atas dasar
harga berlaku (PDRB ADHB). Dimana sektor-sektor primer mengalami pergerakan
yang stagnan bahkan menurun, sebaliknya sektor sekunder dan tersier padaumumnya bergerak naik. Berikut ini tabel gambaran Struktur Ekonomi Kabupaten
Malang berdasarkan PDRB ADHK.
Tabel 2.13
Struktur Ekonomi PDRB ADHK Kabupaten Malang
Tahun 2011-2015 (dalam persen)
URAIAN 2011 2012 2013 2014* 2015 RERATA
Primer 32,05 31,05 30,37 30,37 30,371. Pertanian 29,38 28,48 27,28 27,28 27,28
2. Pertambangan dan Penggalian 2,67 2,57 2,50 2,50 2,50
Sekunder 21,18 21,53 21,76 21,76 21,76
1. Industri Pengolahan 18,58 18,84 18,96 18,96 18,96
2. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,72 0,72 0,73 0,73 0,73
3. Bangunan 1,88 1,97 2,07 2,07 2,07
Tersier 46,76 47,41 47,87 47,87 47,87
1.Perdagangan, Hotel & Restoran 26,28 26,98 27,41 27,41 27,412.Pengangkutan & Komunikasi 3,26 3,32 3,38 3,38 3,38
3. Keu, Persewaan & Jasa Persh. 4,27 4,31 4,36 4,36 4,36
4. Jasa-jasa 12,95 12,79 12,72 12,72 12,72
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang, 2015
Untuk proyeksi 5 (lima) tahun mendatang, struktur perekonomian Kabupaten
Malang masih diproyeksikan mengalami gejala pergeseran yang sama dengan
periode 5 (lima) tahun lalu. Sektor primer diperkirakan tidak lagi mendominasi
struktur perekonomian Kabupaten Malang, penurunan diperkirakan mencapai
22,89% pada tahun 2020. Adapun sector sekunder dan tersier akan meningkat,
masing-masing mencapai angka 23.27% dan 51,28% pada hitungan tahun yang
sama. Dari data tersebut pergeseran tersebut, focus kebijakan pembangunan
terlihat bahwa dalam kurun 5 tahun mendatang secara perlahan struktur ekonomi
Kabupaten Malang mengalami pergeseran dengan semakin meningkatnya sektor
sekunder dan tersier.
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
41/73
II-21
Tabel 2.14
Proyeksi Struktur Ekonomi PDRB ADHK Kabupaten Malang
Tahun 2016 - 2020 (dalam persen)
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rerata
Primer 26.97 25.7 24.43 23.16 22.89
1. Pertanian 24.68 23.48 22.28 21.08 20.88
2. Pertambangan dan Penggalian2.29 2.22 2.15 2.08 2.01
Sekunder 22.43 22.65 22.87 23.09 23.27
3. Industri Pengolahan 19.32 19.44 19.56 19.68 19.8
4. Listrik, Gas dan Air Bersih0.72 0.71 0.71 0.7 0.7
5. Bangunan2.37 2.47 2.57 2.67 2.77
Tersier 49.32 49.81 50.3 50.79 51.28
6. Perdag, Hotel & Restoran 28.7 29.13 29.56 29.99 30.42
7. Pengangkutan & Komunikasi3.56 3.62 3.68 3.74 3.8
8. Keu, Persewaan & Jasa Persh.4.51 4.56 4.61 4.66 4.71
9. Jasa-jasa12.55 12.5 12.45 12.4 12.35
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang, 2015
2.2.2 Kesejahteraan Sosial
2.2.2.1 Kemiskinan, Pengangguran, IPM dan Desa Tertinggal
Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi
oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan,
kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender,
dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya
sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak
dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam
menjalani kehidupan secara bermartabat.
Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program
pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah
rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun
tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan
hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan
kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
42/73
II-22
mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan
pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan
pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan.
Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi danmasalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari
penyeragaman program.
Sebagai amanat Milenium Development Goals (MDGs) yaitu komitmen dunia
untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan,
dimana Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani
deklarasi millenium untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan millenium
yaitu 1) pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim; 2) pemerataan
pendidikan dasar; 3) mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan
perempuan; 4) mengurangi tingkat kematian anak; 5) meningkatkan kesehatan
ibu; 6) perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; 7)
menjamin daya dukung lingkungan hidup; dan 8) mengembangkan kemitraan
global untuk pembangunan. Begitu juga dengan arahan RPJM Provinsi Jawa
Timur maupun Nasional masalah kemiskinan, pengangguran menjadi urusan
bersama yang sangat prioritas. Sama halnya dengan Kabupaten Malang yang
sudah dimulai dari RPJMD Kabupaten Malang periode 2006-2010 sudah
memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang
dikaitkan dengan seluruh program prioritas pembangunan yang pada dampaknya
dapat mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi kemiskinan, pengangguran, IPM
serta pemberdayaan gender di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikutini
Tabel 2.15
Perkembangan Angka Kemiskinan, Pengangguran dan IPM
Kabupaten Malang Tahun 2011-2015
URAIAN SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015*
Tingkat Kemiskinan persen
Tingkat Pengangguranterbuka persen 4,63 4,09 3 4,45
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
43/73
II-23
IPM persen 71,17 71,94 72,34 73,03
Angka Harapan Hidup tahun 73,24 74,16 74,59 74,75
Indeks pendidikan persen 75,31 76,22 76,56 76,92
Indeks Daya Beli persen 64,49 65,45 65,97 67,15
Pemberdayaan Gender persen
Pembangunan Gender persen
Sumber: hasil – hasil pembangunan Kabupaten Malang, 2015
Dari data diatas dapat kita lihat tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang
berada pada level .. persen di Tahun 2014. Kemudian, angka pengangguran
terbuka mencapai 4.45% di Tahun 2014. Angka kemiskinan di Kabupaten Malang
menunjukkan trend yang menurun. Dengan kata lain, jumlah masyarakat miskin
di Kabupaten Malang semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa program-
program pengentasan kemiskinan telah berjalan dengan baik meski belum
optima. Khusus untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah masih perlu
melakukan perluasan kesempatan kerja sektor formal maupun informal, baik di
pedesaan maupun perkotaan, atau bahkan di kantong-kantong pengangguran. Di
sampin itu, upaya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, serta
pengembangan usaha mandiri melalui optimalisasi fungsi dan pendayagunaan
fasilitas yang ada harus menjadi fokus perhatian pula.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indicator dalam
mengukur keberhasilan kinerja pembangunan di Kabupaten Malang. Berdasarkan
tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa IPM Kabupaten Malang senantiasa
mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Posisi IPM Kabuapten
Malang pada tahun 2011 berada pada level 71,17%, sedangkan Tahun 2012
sebesar 71,94%, Tahun 2013 sebesar 72,34%, Tahun 2014 sebesar 73,03% danmeningkat menjadi 73,98% di Tahun 2015. Peningkatan IPM ini disebabkan
karena mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan
komponen daya beli.
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
44/73
II-24
Tabel 2.16
Proyeksi Angka Kemiskinan, Pengangguran dan IPM
Kabupaten Malang Tahun 2016-2020
URAIAN SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020
Tingkat Kemiskinan persen 4,55 4,14 3,80 3,58 3,25
Tingkat Pengangguran persen 4,73 4,19 4,01 3,89 3,50
IPM persen 74,98 75,48 75,80 76,35 76,78
Indeks Harapan Hidup tahun 77,72 77,91 78,23 78,46 78,61
Indeks pendidikan persen 68,10 69,01 69,67 69,88 70,01
Indeks Daya Beli persen 4,45 4,51 4,77 4,59 4,15
Pemberdayaan Gender persen 73,03 73,97 74,54 74,96 75,07
Pembangunan Gender persen 74,75 74,99 75,21 75,99 76,29
Sumber : Bappeda Kabupaten Malang, 2015
Dari gambaran proyeksi pada table di atas, trend angka kemiskinan
Kabupaten Malang akan semakin menurun sejalan dengan target RPJMD Provinsi
Jawa Timur dan MDG’s yaitu pada Tahun 2016 sebesar 4,55%, Tahun 2017
sebesar 4,14%, Tahun 2018 sebesar 3,80%, Tahun 2019 sebesar 3,58%, dan
Tahun 2020 ditargetkan turun hingga sebesar 3,25%. Adapun untuk tingkat
pengangguran, diproyeksikan menurun pula pada level 4,73% di Tahun 2016kemudian Tahun 2017 sebesar 4,19%, Tahun 2018 sebesar 4,01%, Tahun 2019
sebesar 3,89% dan Tahun 2020 ditargetkan turun sampai pada angka 3,5%.
Untuk IPM Kabupaten Malang, diproyeksikan dapat meningkat secara progresif
dalam 5 (lima) tahun kedepan, per tahun masing-masing diproyeksikan sebesar
74,98% pada Tahun 2016 sebesar 75,48% pada Tahun 2017, 75,80% pada
Tahun 2018, 76,35% pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 ditargetkan
75,78%.
Terkait posisi desa tertinggal di Kabupaten Malang, Berdasarkan Surat
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor B.025/Sesmen-
PDT/I/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Verifikasi dan Updating Status Desa
tahun 2010 dan berdasarkan surat Bupati Malang Nomor 050/999/421.203/2010,
tanggal 15 April 2010, perihal Updating Desa Tertinggal dan Maju, terdapat 110
desa tertinggal dari 390 desa/kelurahan atau 28%, sedangkan berdasarkan Surat
Kepala BPM Kabupaten Malang Nomor:414.56/1478/421.208/2012, tanggal 22
8/15/2019 RPJMD 2016-2020
45/73
II-25
Nopember 2012, perihal hasil Self Assesment Penentuan Desa Tertinggal terdapat
51
top related