RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ...€¦ · Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 dapat diselesaikan sebagai implementasi
Post on 25-Jan-2021
7 Views
Preview:
Transcript
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2018
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2018
i
KATA PENGANTAR
Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun
2018 dapat diselesaikan sebagai implementasi dari Undang – Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan
setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) membuat RENJA, dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang
Pisau Tahun 2018.
RENJA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi personil di Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau dalam menyusun prioritas –
prioritas program dan kegiatan pada tahun 2018 sehingga sasaran yang telah
ditetapkan dalam RENJA ini dapat seluruhnya tercapai.
Selanjutnya kepada semua pihak khususnya pejabat struktural di lingkungan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau beserta jajarannya yang
telah bekerja keras menyusun dokumen RENJA ini, saya ucapkan terima kasih dan
penghargaan yang tulus.
Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi upaya kita
dalam melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Pulang Pisau yang
lebih sejahtera dan berdaya saing.
Pulang Pisau, Januari 2018 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau,
Drs. Damek Panahan Pembina Tk.I NIP. 19660806 198602 1 005
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang …………………………………………………………
B. Landasan Hukum ……………………………………………………...
C. Sistematika Penulisan ………………………………………………...
D. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………
1
1
2
3
BAB II GAMBARAN UMUM A. Kondisi Umum Daerah Masa Kini ……………………………………
B. Tugas dan Fungsi ……………………………………………………..
4
4
BAB III PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH A. Visi dan Misi Kepala Daerah ………………………………..……….
B. Strategi dan Kebijakan ……………………………………………….
27
27
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN ………………………………………….. 29 BAB V PENUTUP …………………………………………………………………. 33
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 …...………………………
Hal 29
Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 …………………………
Hal 32
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan di
Kabupaten Pulang Pisau, maka diperlukan perangkat daerah dalam
membantu tugas Bupati Pulang Pisau mencapai visi dan misi
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018. Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau bertugas
membantu Bupati merumuskan kebijakan pelayanan Dinas, koordinasi
dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan dan
Pariwisata bersama – sama dengan instansi terkait.
Untuk itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Pulang Pisau menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 dengan
berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya dijadikan sebagai
pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran – Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA – SKPD) dengan melalui penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten kemudian berubah
menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau.
B. Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2018 Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata memiliki landasan hukum yaitu sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
2
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;
6. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar
Budaya:
7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah:
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau;
9. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau.
C. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan
hukum, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan;
BAB II Gambaran Umum
Bab ini menguraikan tentang kondisi umum daerah masa
kini, kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan, serta
tugas dan fungsi;
BAB III Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Bab ini menguraikan tentang visi dan misi Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata serta strategi dan kebijakan;
BAB IV Program dan Kegiatan
3
Bab ini menguraikan tentang program dan kegiatan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau;
BAB V Penutup
D. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 adalah menjabarkan Renstra
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013 – 2018 mengacu kepada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2018 berisi rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber
pendanaannya.
Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 adalah:
1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2018;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif,
efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan
pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau.
4
BAB II GAMBARAN UMUM
A. Kondisi Umum Daerah Masa Kini
Kabupaten Pulang Pisau mempunyai wilayah dengan luas 8.999 km² yang terdiri atas 8 (delapan) kecamatan. Wilayah Kabupaten
Pulang Pisau berada di Daerah Aliran Sungai Kahayan (DAS) dengan
Topografi wilayah Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari :
1. Bagian Utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian
antara 50-100 mdpl
2. Bagian Selatan merupakan daerah pantai/pesisir, rawa-rawa
dengan ketinggian antara 0-5 serta dipengaruhi oleh pasang surut
air laut.
Jumlah Penduduk di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak
164.223 jiwa tersebar merata diseluruh kecamatan dengan penduduk
terbanyak di Kecamatan Kahayan Hilir. Pada umumnya, mata
pencaharian masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau sebagai petani
dengan lahan pertanian unggulan di wilayah Kecamatan Pandih Batu.
Potensi perkebunan, peternakan, perikanan dan industri pengolahan
menjadi prioritas untuk dikembangkan. Potensi pariwisata di
Kabupaten Pulang Pisau sangat banyak dan memungkinkan untuk
dikembangkan terutama wisata alam dan wisata budaya serta wisata
buatan. Namun, semua potensi tersebut perlu kerja keras dan
dukungan semua pihak untuk mengembangkannya.
B. Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi Pemerintahan Daerah di Bidang
Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi merumuskan
kebijakan Pelayanan Dinas, melaksanakan koordinasi dan
penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan dan
Pariwisata bersama-sama dengan instansi terkait dengan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan sesuai
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan fungsi
sebagaimana dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
mempunyai tugas:
a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan di Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata;
b. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang administrasi
dan kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan
kepegawaian, keuangan dan aset, serta penyusunan program dan
pelaporan;
c. Merumuskan kebijakan di bidang Kebudayaan, Pariwisata dan
Pemasaran, Promosi dan Kemitraan;
d. Merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan,
Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan Kemitraan;
e. Merumuskan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan
Kemitraan;
f. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan
Kemitraan;
g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan
Kemitraan;
h. Menjabarkan program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
i. Melaksanakan koordinasi Pelayanan dan tugas-tugas lain yang
diserahkan atau dilimpahkan oleh Bupati sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
6
j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/satuan kerja terkait
lainnya;
k. Menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di di bidang
Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan Kemitraan;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Kepala Dinas (1) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi
perumusan pelaksanaankebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervise, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
di Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan
Kemitraan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas
dan fungsi Dinas;
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai
tugas :
a. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan
perencanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
b. Merumuskan perencanaan kebijakan di bidang Kebudayaan,
Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan Kemitraan;
c. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Kebudayaan,
Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan Kemitraan;
d. Melaksanakan kebijakan di bidang Kebudayaan, Pariwisata
dan Pemasaran, Promosi dan Kemitraan;
e. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran,
Promosi dan Kemitraan;
f. Mengarahkan penyelenggaraan bimbingan teknis dan
supervisi di Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran, Promosi
dan Kemitraan.
7
g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan
Kemitraan.
h. Mengendalikan urusan administrasi di lingkungan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata.
i. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan
serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata.
j. Menyampaikan laporan kinerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata.
k. Melaksanakan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian
internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata.
l. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.
m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang
berkaitan dengan tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata.
n. Melaporkan pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata kepada atasan.
o. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh
Pimpinan.
Sekretaris (1) Sekretaris mempunyai fungsi menyelenggarakan dan
melaksanaan sebagian fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
di bidang kesekretariatan yang meliputi Urusan Umum, Aset dan
Kepegawaian, Keuangan, dan Penyusunan Program;
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretaris mempunyai tugas:
a. Koordinasi kegiatan;
8
b. Koordinasi dan penyusunan rencana program Kegiatan;
c. Koordinasi dan penyusunan rencana Keuangan;
d. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan;
e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi,
hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
f. Penyelengaraan pengelolaan barang milik negara dan
pelayanan pengadaan barang/jasa;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
(1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi
membantu pimpinan dalam rangka penyusunan anggaran,
urusan,tata kelola aset daerah, tata persuratan dan kearsipan
serta pengelolaan urusan keuangan di Lingkungan Dinas;
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai
tugas :
a. Pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
c. Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
d. Pelaksanaan urusan pelaporan keuangan;
e. Pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
f. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
g. Mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi
dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
h. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana
program dan anggaran;
9
i. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana
strategis;
j. Penyiapan bahan penyusunan laporan;
k. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data anggaran
Kegiatan;
l. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai Subbagian
Keuangan dan Aset sesuai tugas dan kewenangannya;
m. Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan
Aset kepada Sekretaris;
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi
membantu pimpinan dalam rangka urusan tata usaha,
kepegawaian, rumah tangga, tata persuratan dan kearsipan
Dinas;
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas :
a. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
b. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
d. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan
kearsipan;
e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
f. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
g. Penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
h. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai Subbagian Umum
dan Kepegawaia sesuai tugas dan kewenangannya;
10
i. Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan
Kepegawaian kepada Sekretaris;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
Kepala Bidang Kebudayaan (1) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi
menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata di Bidang Kebudayaan yang meliputi penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis,
dan supervisi,serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
Bidang Kebudayaan.
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas :
a. penyusunan perumusan kebijakan di bidang Kesenian,
Sejarah dan Kepurbakalaan, Permuseuman, Pembinaan
Tenaga Cagar Budaya;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian
Kesenian dan Tradisi;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pemahaman
nilai-nilai tradisi;
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
Kesenian, Sejarah dan Kepurbakalaan, Permuseuman,
Pembinaan Tenaga Cagar Budaya;
e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Kesenian, Sejarah dan Kepurbakalaan, Permuseuman,
Pembinaan Tenaga Cagar Budaya;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesenian,
Sejarah dan Kepurbakalaan, Permuseuman, Pembinaan
Tenaga Cagar Budaya;
11
g. pelaksanaan administrasi bidang Kesenian, Sejarah dan
Kepurbakalaan, Permuseuman, Pembinaan Tenaga Cagar
Budaya.
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
Bidang Kebudayaan terdiri dari;
a. Seksi Kesenian;
b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
c. Seksi Permuseuman, Pembinaan Tenaga Cagar Budaya.
Kepala Seksi Kesenian (1) Kepala Seksi Kesenian mempunyai fungsi membantu pimpinan
dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan.
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud, Seksi
Kesenian mempunyai tugas :
a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang seni
pertunjukan, seni rupa, seni media, dokumentasi, dan
tenaga kesenian;
b. melaksanakan koordinasi dan kebijakan di bidang seni
pertunjukan, seni rupa, seni media, dokumentasi, dan
pembinaan tenaga kesenian serta pembinaan dan
pelestarian kesenian;
c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga
kesenian;
d. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
seni pertunjukan, seni rupa, seni media dan pembinaan
tenaga kesenian;
e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
seni pertunjukan, seni rupa, seni media, dan pembinaan
dan pengembangan tenaga kesenian;
12
f. melaksanakan kerja sama dan pemberdayaan peran serta
masyarakat di bidang kesenian;
g. melaksanakan dokumentasi di bidang seni pertunjukan,
seni rupa, seni media, dan pembinaan tenaga kesenian;
h. melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang seni
pertunjukan, seni rupa, seni media, dan pembinaan tenaga
kesenian;
i. melakukan administrasi seksi Keseian;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala (1) Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala mempunyai fungsi
membantu pimpinan dalam rangka penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis,
dan supervisi,serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud,
Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas :
a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang sejarah,
geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dokumentasi,
dan pembinaan tenaga kesejarahan;
b. melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
sejarah, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah dan
Kepurbakalaan;
c. melakukan dokumentasi dan pemetaan;
d. menyusun bahan registrasi nasional cagar budaya;
e. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pendaftaran dan penetapan cagar budaya;
f. melaksanakan evaluasi dan laporan pendaftaran dan
penetapan cagar budaya;
13
g. melakukan pembinaan dan pengembanga tenaga
kesejarahan dan pelestarian sejarah;
h. melakukan peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan,
Kepurbakalaan dan wawasan kebangsaan;
i. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
sejarah, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dan
pembinaan tenaga kesejarahan dan Benda Purbakala;
j. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
sejarah, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah dan
pembinaan tenaga kesejarahan;
k. melakukan kerja sama dan pemberdayaan peran serta
masyarakat di bidang sejarah dan Kepurbakalaan;
l. menyusun bahan, data, norma, prosedur registrasi,
pendataan dan pendaftaran benda cagar budaya;
m. melakukakan pendataan Registrasi benda - benda cagar
budaya;
n. melaksanakan dokumentasi di bidang sejarah, geografi
sejarah, internalisasi nilai sejarah, purbakala dan
pembinaan tenaga kesejarahan;
o. melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang sejarah,
geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dan pembinaan
tenaga kesejarahan;
p. melakukan administrasi seksi Sejarah dan Purbakala;
q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
Seksi Permuseuman, Pembinaan Tenaga Cagar Budaya (1) Seksi Permuseuman, Pembinaan Tenaga Cagar Budaya
mempunyai fungsi membantu pimpinan dalam
rangkamelakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
14
dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud, Seksi
Permuseuman, Pembinaan Tenaga Cagar Budaya mempunyai
tugas :
a. menyusun bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan di bidang permuseuman;
b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
permuseuman;
c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
permuseuman;
d. melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang
permuseuman;
e. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria,
evaluasi, dan laporan di bidang standarisasi museum;
f. menyusun bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan
laporan di bidang pengembangan museum;
g. menyusun bahan pembinaan dan pengembangan tenaga
cagar budaya dan permuseuman;
h. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria tenaga
cagar budaya dan permuseuman;
i. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
j. melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang pembinaan
tenaga cagar budaya dan permuseuman;
k. menyusun bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi, dan
laporan di bidang standardisasi tenaga cagar budaya dan
permuseuman;
15
l. menyusun bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan
laporan di bidang peningkatan kompetensi tenaga cagar
budaya dan permuseuman;
m. melakukan administrasi seksi Permuseuman, Pembinaan
Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman;
r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan
Kepala Bidang Pariwisata (1) Kepala Bidang Pariwisata mempunyai fungsi menyelenggarakan
dan melaksanakan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di
Bidang Pariwisata yang meliputi penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud,
Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas :
a. Menyusun program dan kegiatan di Bidang Pariwisata;
b. menyiapkan perumusan kebijakan bidang industri
pariwisata meliputi kemitraan usaha pariwisata, standar
usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, investasi
usaha pariwisata;
c. menyiapkan perumusan kebijakan kelembagaan pariwisata
meliputi standar kompetensi, diseminasi standar kerjasama
pariwisata, fasilitasi lembaga sertifikasi, akreditasi
pariwisata, pengembangan hubungan kelembagaan
kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia
kepariwisataan;
d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang industri
pariwisata meliputi kemitraan usaha pariwisata, standar
usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, investasi
usaha pariwisata;
16
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang
kelembagaan pariwisata meliputi standar kompetensi,
diseminasi standar kerjasama pariwisata, fasilitasi lembaga
sertifikasi, akreditasi pariwisata, pengembangan hubungan
kelembagaan kepariwisataan, pengembangan sumber daya
manusia kepariwisataan;
f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang
industri pariwisata meliputi kemitraan usaha pariwisata,
standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata,
investasi usaha pariwisata;
g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang
kelembagaan pariwisata meliputi standar kompetensi,
diseminasi standar kerjasama pariwisata, fasilitasi lembaga
sertifikasi, akreditasi pariwisata, pengembangan hubungan
kelembagaan kepariwisataan, pengembangan sumber daya
manusia kepariwisataan;
h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
industri pariwisata meliputi kemitraan usaha pariwisata,
standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata,
investasi usaha pariwisata;
i. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kelembagaan pariwisata meliputi standar kompetensi,
diseminasi standar kerjasama pariwisata, fasilitasi lembaga
sertifikasi, akreditasi pariwisata, pengembangan hubungan
kelembagaan kepariwisataan, pengembangan sumber daya
manusia kepariwisataan;
j. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
industri pariwisata, pengembangan hubungan kelembagaan
kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia
kepariwisata;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
Bidang Pariwisata, terdiri dari :
17
a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
b. Seksi Produk dan Usaha Pariwisata;
c. Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
(1) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.
Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata (1) Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai
fungsi membantu pimpinan dalam rangka penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis,
dan supervisi,serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1), Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai
tugas :
a. Menyusun usulan rencana kegiatan pada Seksi
Pengembangan Destinasi Pariwisata;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas,
infrastruktur dan ekosistem pariwisata, destinasi wisata
budaya, destinasi wisata alam dan buatan;
c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas,
infrastruktur dan ekosistem pariwisata, destinasi wisata
budaya, destinasi wisata alam dan buatan;
d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di
bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas,
infrastruktur dan ekosistem pariwisata, destinasi wisata
budaya, destinasi wisata alam dan buatan;
e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata,
18
destinasi wisata budaya, destinasi wisata alam dan
buatan;
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata.
destinasi wisata budaya, destinasi wisata alam dan
buatan;
g. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
pengembangan Destinasi Pariwisata;
h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang
pengembangan Destinasi Pariwisata;
i. melakukan administrasi seksi Pengembangan Destinasi
Pariwisata;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
Seksi Produk dan Usaha Pariwisata (1) Seksi Produk dan Usaha Pariwisata mempunyai fungsi
membantu pimpinan dalam rangka penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis,
dan supervisi,serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud,
Seksi Produk dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas :
a. Menyusun usulan rencana kegiatan pada Seksi Produk dan
Usaha Pariwisata;
b. menyiapkan perumusan kebijakan bidang industri
pariwisata meliputi kemitraan usaha pariwisata, standar
usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, investasi
usaha pariwisata;
c. menyiapkan perumusan kebijakan kelembagaan pariwisata
meliputi standar kompetensi, diseminasi standar kerjasama
pariwisata, fasilitasi lembaga sertifikasi, akreditasi
19
pariwisata, pengembangan hubungan kelembagaan
kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia
kepariwisataan;
d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang industri
pariwisata meliputi kemitraan usaha pariwisata, standar
usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, investasi
usaha pariwisata;
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang
kelembagaan pariwisata meliputi standar kompetensi,
diseminasi standar kerjasama pariwisata, fasilitasi lembaga
sertifikasi, akreditasi pariwisata, pengembangan hubungan
kelembagaan kepariwisataan, pengembangan sumber daya
manusia kepariwisataan;
f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang
industri pariwisata meliputi kemitraan usaha pariwisata,
standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata,
investasi usaha pariwisata;
g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang
kelembagaan pariwisata meliputi standar kompetensi,
diseminasi standar kerjasama pariwisata, fasilitasi lembaga
sertifikasi, akreditasi pariwisata, pengembangan hubungan
kelembagaan kepariwisataan, pengembangan sumber daya
manusia kepariwisataan;
h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
industri pariwisata meliputi kemitraan usaha pariwisata,
standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata,
investasi usaha pariwisata;
i. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kelembagaan pariwisata meliputi standar kompetensi,
diseminasi standar kerjasama pariwisata, fasilitasi lembaga
sertifikasi, akreditasi pariwisata, pengembangan hubungan
20
kelembagaan kepariwisataan, pengembangan sumber daya
manusia kepariwisataan;
j. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
industri pariwisata, pengembangan hubungan kelembagaan
kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia
kepariwisataan;
k. melakukan administrasi seksi Produk dan Usaha Pariwisata;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat (1) Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai fungsi membantu pimpinan dalam rangka
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis, dan supervisi,serta pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan.
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud,
Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai tugas :
a. Menyusun usulan rencana kegiatan pada Seksi Tata Kelola
Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
d. menyusun rencana program dan kegiatan bidang tata
kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
e. melakukan koordinasi d a n s i n k r o n i s a s i kebijakan
bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan
masyarakat;
21
f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di
bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan
masyarakat;
g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang tata
kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
h. melakukan administrasi seksi Tata Kelola Destinasi dan
Pemberdayaan Masyarakat;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
Kepala Bidang Pemasaran, Promosi dan Kemitraan (1) Kepala Bidang Pemasaran, Promosi dan Kemitraan mempunyai
fungsi menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata di Bidang Pemasaran, Promosi dan
Kemitraan yang meliputi melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud,
Kepala Bidang Pemasaran, Promosi dan Kemitraan mempunyai
tugas :
a. Menyusun program dan kegiatan Bidang Pemasaran,
Promosi dan Kemitraan pada Bidang Kebudayaan dan
Pariwisata;
b. menyiapkan perumusan kebijakan bidang industri
pariwisata meliputi kemitraan usaha pariwisata, standar
usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, investasi
usaha pariwisata;
c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang strategi
komunikasi pemasaran pariwisata dan kebudayaan meliputi
publikasi dan sarana promosi pada media online, elektronik
dan cetak, media ruang;
22
d. menyiapkan perumusan kebijakan kelembagaan pariwisata
meliputi standar kompetensi, diseminasi standar kerjasama
pariwisata dan kebudayaan, fasilitasi lembaga sertifikasi,
akreditasi pariwisata, pengembangan hubungan
kelembagaan kemitraan kepariwisataan dan kebudayaan;
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang industri
pariwisata meliputi kemitraan usaha pariwisata, standar
usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, investasi
usaha pariwisata;
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang
kelembagaan pariwisata dan kebudayaan meliputi standar
kompetensi, diseminasi standar kerjasama pariwisata,
fasilitasi lembaga sertifikasi, akreditasi pariwisata,
pengembangan hubungan kelembagaan kemitraan
kepariwisataan dan kebudayaan;
g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
Promosi Pariwisata dan kebudayaan meliputi kemitraan
usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi
usaha pariwisata, investasi usaha pariwisata dan
kebudayaan;
h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang
kelembagaan kemitraan pariwisata meliputi standar
kompetensi, diseminasi standar kerjasama pariwisata,
fasilitasi lembaga sertifikasi, akreditasi pariwisata,
pengembangan hubungan kelembagaan kemitraan
kepariwisataan dan kebudayaan;
i. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Promosi Pariwisata dan kebudayaan meliputi kemitraan
usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi
usaha pariwisata, investasi usaha pariwisata dan
kebudayaan;
23
j. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Kemitraan Pariwisata dan kebudayaan meliputi standar
kompetensi, diseminasi standar kerjasama pariwisata,
fasilitasi lembaga sertifikasi, akreditasi pariwisata,
pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan dan
kebudayaan, pengembangan sumber daya manusia dalam
bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
k. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di Seksi
Promosi, Kemitraan pada Bagian Kebudayaan dan
Pariwisata;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
Bidang Pemasaran, Promosi dan Kemirtaan terdiri dari :
a. Seksi Pemasaran dan analisis Pasar;
b. Seksi Promosi;
c. Seksi Kemitraan.
Seksi Pemasaran dan Analisis Pasar (1) Kepala Seksi Pemasaran dan Analisis Pasar mempunyai fungsi
membantu pimpinan dalam rangka penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis,
dan supervisi,serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud,
Kepala Seksi Pemasaran dan analisis Pasar mempunyai tugas :
a. Menyusun usulan rencana kegiatan pada Seksi Pemasaran
dan Analisis Pasar;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategi pemasaran
pariwisata meliputi profil pasar, target pasar, perancangan
strategi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi strategi
pemasaran dan analisis data pasar pariwisata;
c. menyusun norma, standar prosedur dan kriteria profil pasar,
target pasar, perancangan strategi dan kerjasama,
24
pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata, analisis
data pasar pariwisata;
d. melakukan Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan strategi
pemasaran meliputi profil pasar, target pasar, perancangan
strategi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi
pemasaran pariwisata dan analisis data pasar pariwisata;
e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi analisis data
Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang profil pasar,
perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi dan
pelaporan pemasaran pariwisata dan analisis data pasar
pariwisata;
f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang profil pasar,
perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi dan
pelaporan pemasaran pariwisata dan analisis data pasar
pariwisata;
g. melakukan administrasi seksi Pemasaran dan analisis pasar;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
Seksi Promosi (1) Kepala Seksi Promosi mempunyai fungsi membantu pimpinan
melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Promosi.
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud,
Kepala Seksi Promosi mempunyai tugas :
a. Menyusun usulan rencana kegiatan pada Seksi Promosi;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang strategi
komunikasi pemasaran pariwisata meliputi publikasi dan
sarana promosi pada media online, elektronik dan cetak,
media ruang;
25
c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
strategi promosi kebudayaan dan pariwisata;
d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang
strategi promosi kebudayaan dan pariwisata;
e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
strategi promosi kebudayaan dan pariwisata;
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi
promosi kebudayaan dan pariwisata;
g. Melaksanakan kebijakan, pemantauan dan evaluasi dibidang
promosi kebudayaan dan pariwisata;
h. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Promosi kepada Kepala
Bidang;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
Seksi Kemitraan (1) Kepala Seksi Kemitraan mempunyai fungsi membantu pimpinan
dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di Seksi Kemitraan.
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud,
Kepala Seksi Kemitraan mempunyai tugas :
a. Menyusun usulan kegiatan pada Seksi Kemitraan;
b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang warisan budaya
benda dunia, warisan budaya tak benda, diplomasi budaya
dan pariwisata dalam negeri, diplomasi budaya dan
pariwisata luar negeri, dan dokumentasi;
c. melakukan koordinasi dan kebijakan di bidang diplomasi
budaya dalam negeri, diplomasi budaya dan pariwisata luar
negeri, dan dokumentasi;
26
d. melaksanakan diplomasi untuk promosi dan pertukaran
budaya antar daerah dan antar negara;
e. melaksanakan diplomasi budaya dalam negeri dan diplomasi
budaya dan pariwisata luar negeri;
f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
diplomasi budaya dan pariwisata;
g. melakukan kerja sama dan memberdayakan peran serta
masyarakat diplomasi budaya dan pariwisata;
h. melaksanakan dokumentasi di bidang diplomasi budaya dan
pariwisata dalam negeri, dan diplomasi budaya dan
pariwasata luar negeri;
i. melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang diplomasi
budaya dan pariwisata dalam negeri, diplomasi budaya dan
pariwista luar negeri;
j. Melaporkan hasil kegiatan Seksi kemitraan kepada Kepala
Bidang;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
27
BAB III PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
A. Visi dan Misi
Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangungan
Jangka Menengah 2018 - 2023 Kabupaten Pulang Pisau adalah :
“Mewujudkan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang inovatif, maju, berkeadilan dan sejahtera”
Dalam rangka mewujudkan visi diatas dengan mempertimbangkan
isu – isu strategis yang berkembang telah ditetapkan 7 (tujuh) misi
Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut :
a. Percepatan peningkatan sarana dan prasarana wilayah, tata ruang
dan permukiman;
b. Peningkatan produktivitas hasil sumber daya alam dan lingkungan
berkelanjutan;
c. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan;
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi
kerakyatan;
f. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan
profesional (good and clean governance);
g. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda dan
perempuan dalam pembangunan;
B. Strategi dan Kebijakan
Strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui
pencapaian secara bertahap sasaran yang telah ditetapkan adalah
sebagai berikut :
a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
(wisman);
b. Meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD);
28
c. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan
tenaga kerja nasional;
d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata daerah;
e. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata.
Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata adalah :
a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan
ketertarikan masyarakat terhadap perkembangan budaya dan
pariwisata;
b. Memfasilitasi kegiatan – kegiatan yang bersifat promosi daerah;
c. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan dalam pembentukan
kelompok sadar wisata;
d. Peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan
daerah.
29
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) sendiri mempunyai program dan kegiatan
yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Pulang Pisau berbentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau tersusun dari 8 (delapan) program
dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan dengan jumlah Pagu Anggaran
Rp.3.552.226.612,75,- (Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua
Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Belas Koma Tujuh Puluh
Lima Rupiah) dengan perincian seperti tabel 4.1 berikut :
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun Anggaran 2018
No Kode
Rekening Uraian Program/Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp)
1 2 3 4
I 3.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
387,078,948.87,-
1 3.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 132,200,000,00,-
2 3.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
8.017,948.87,-
3 3.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1,000,000,00,-
4 3.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
10,000,000,00,-
5 3.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 25,000,000,00,-
6 3.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20,400,000,00,-
7 3.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.761,000,00,-
30
No Kode
Rekening Uraian Program/Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp)
1 2 3 4
8 3.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
40,000,000,00,- 9 3.02.01.18 Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
119,700,000,00,- 10 3.02.01.19 Rapat - rapat koordinasi dan
monitoring kegiatan dalam daerah
24,000,000,00,-
II 3.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
33,600,000,00,-
1 3.02.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
21,000,000,00,-
2 3.02.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12,600,000,00,-
III 3.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
17,000,000,00,-
1 3.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
17,000,000,00,-
IV 3.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
64,500,000,00,-
1 3.02.05.03 Bimbingan Teknis Impementasi
Peraturan Perundang-Undangan
64.500.000,00,-
V 3.02.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
140,000,000,00,-
1 3.02.15.05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
30,000,000,00,-
2 3.02.15.15 Seleksi Gita Bahana Nusantara 15,000,000,00,-
3 3.02.15.19 Pemilihan Putra Putri Pariwisata 60,000,000,00,-
4 3.02.15.23 Seleksi Putra dan Putri Pariwisata tingkat provinsi
35,000,000,00,-
VI 2.16.15 Program Pengembangan Nilai Budaya
470,000,000,00,-
1 2.16.15.10 Pagelaran seni dan budaya luar daerah
150,000,000,00,-
31
No Kode
Rekening Uraian Program/Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp)
1 2 3 4
2 2.16.15.15 Festival kampong Buntoi 120,000,000,00,-
3 2.16.15.16 Festival seni budaya isen mulang tingkat provinsi
200,000,000,00,-
VII 3. 02.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
207,583,450,00,-
1 3.02.16.09 Pendataan dan inventarisasi potensi destinasi/obyek wisata di Kabupaten Pulang Pisau
15,000,000,00,-
2 3.02.16.09
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
192,583,450,00,-
VIII 2.16.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
473,000,000,00,-
1 2.16.17.08 Promosi Budaya Dalam Daerah 20,000,000,00,-
2 2.16.17.09 Festival Seni Suara 25,000,000,00,-
3 2.16.17.12 Pengadaan Alat Musik Tradisional
328,000,000,00,-
4 2.16.17.13 Festival Seni Budaya Handep Hapakat
70,000,000,00,-
5 2.16.17.14 Parade, Karnaval Budaya dan Pagelaran Seni di dalam dan Luar Daerah
30,000,000,00,-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1,792,762,398,87,
-
32
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun 2018
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 2 3 1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran Jumlah Terlayani Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Kinerja dan Hasil Kerja Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya bagi Aparatur
4. Program Pengembangan Nilai Budaya
Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan program
5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan program
6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah kegiatan yang dapat diikuti disesuaikan dengan program
7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Persentase kunjungan wisatawan dan jumlah objek wisata baru
33
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau merupakan dokumen perencanaan
tahunan SKPD DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kabupaten Pulang
Pisau dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan SKPD.
Dengan adanya Rencana Kerja SKPD DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, penetapan program
dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan
sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan
pembangunan provinsi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis
dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dalam
pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan
efisien serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder terkait
untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya.
COVER RENJADaftar IsiRENJA 2018
top related