Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian Agama
Post on 23-Dec-2014
3136 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
1
RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI
PADA KEMENTERIAN AGAMA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA RI
Oleh: Moch Jasin
Jum’at, 12 Oktober 2012
Inspektur Jenderal Kementerian Agama
22
?KORUPSIMenurut berbagai hasil survei nasional &
internasional, gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu mutu pelayanan
publik, country risk, dan daya saing negara secara keseluruhan (dalam arti apakah suatu
negara menjadi tujuan investor)IPK, Indeks Persepsi Korupsi – TI 2011 Skor 3.0
Ranking 111 dari 180 negara
Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis – World Bank
Perlu 12 prosedur, 151 hari, dan biaya 130,7% dari income perkapita
Sbg pembanding : Korsel juga dg 12 prosedur, hanya perlu 22 hari & biaya 17,7%
PERC - 2010 Skor 9.2 Predikat negara terkorup se Asia Pasifik
Global Competitiveness Index dr WEF
Skor 4.26 Ranking ke-50
The World Competitiveness Scoreboard 2006 - IMD
Kita di posisi/ranking 59, hanya satu tingkat di atas Venezuela.
Studi LPEM – FEUI 2005Kita perlu 16 hr hny utk mengurus izin keselamatan kerja, 26 hr untuk izin gangguan, 27 hr untuk izin prinsip, ….43 hr untuk izin lingkungan hidupMutu Pelayanan Publik PERILAKU
33
Definisi Korupsi Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere
= busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) - http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi
Robert Klitgaard :
korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.
Transparency International : Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
4
Peraturan perundangan belum memadaiPeraturan perundangan belum memadai
Sistem penyelenggaraan negara, pengelolaan dunia usaha, dan masyarakat yang tidak mengindahkan prinsip2 good governance
Sistem penyelenggaraan negara, pengelolaan dunia usaha, dan masyarakat yang tidak mengindahkan prinsip2 good governance
Sikap permisif Terhadap korupsiSikap permisif Terhadap korupsi
Lemahnya law enforcementLemahnya law enforcement
Kurangnya keteladanan dan kepemimpinanKurangnya keteladanan dan kepemimpinan
Beragam sebab lainBeragam sebab lainBeragam sebab lainBeragam sebab lain
Korupsi sulit dibasmi dan makin merajalelaKorupsi sulit dibasmi dan makin merajalela
Tim Anti KorupsiTim Anti Korupsi
!
Tinjauan Korupsi di Indonesia
5 5
GUNUNG ES KORUPSI
TINDAK PIDANA KORUPSI TPK
CORRUPTION HAZARDS (CH)
POTENSI MASALAH
PENYEBAB KORUPSI
(PMPK)
Korupsi sbg Kejahatan terjadi, apabila terdapat :• Desire to Act• Ability to Act• Opportunity• Suitable Target
Korupsi sbg Kejahatan terjadi, apabila terdapat :• Desire to Act• Ability to Act• Opportunity• Suitable Target
Kelemahan bangsa• Kesisteman•
Kesejahteraan / Pengghasilan
• Mental / moral• Internal, sosial,
self control• Budaya
ketaatan hukum
Kelemahan bangsa• Kesisteman•
Kesejahteraan / Pengghasilan
• Mental / moral• Internal, sosial,
self control• Budaya
ketaatan hukum
lokasi :• pemasok
anggaran • pengguna
anggaran, • disparitas
pendapatan
Manusiaberjiwa koruptor Barang • asset negara, • barang sitaan Kegiatan :• proyek
pembangunan • pengadaan
barang / jasa• perijinan /
pelayanan publik
lokasi :• pemasok
anggaran • pengguna
anggaran, • disparitas
pendapatan
Manusiaberjiwa koruptor Barang • asset negara, • barang sitaan Kegiatan :• proyek
pembangunan • pengadaan
barang / jasa• perijinan /
pelayanan publik
6
1. SDM aparatur (Jumlah, kompetensi, penyebaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Etos kerja dan Kesejahteraan rendah
2. Kelembagaan/organisasi (gemuk, tidak proporsional dan banyak lembaga ekstra struktural)
3. Ketatalaksanaan atau business process ( rumit dan belum ada SOP)
DIHADAPKANPADA TUNTUTAN
MASYARAKAT AGAR PEMERTH MELAKS GOOD GOVERNANCE
1. Tingginya kebocoran keuangan Negara
2. Tingginya tingkat korupsi,
3. Dunia Usaha masih Korup
4. Pelayanan publik yg masih buruk
5. Rendahnya daya saing nasional
LATAR BELAKANG(Kondisi Obyektif Birokrasi di Indonesia)
7
Alasan Rendahnya Kinerja
Alasan rendahnya Integritas
Besarnya PeluangUntuk Menyimpang
- Gaji tidak memadahi- Tidak ada Tunjangan Prestasi
Kerja- Tidak ada kontrak kinerja- Kompetensi yang rendah
- Rendahnya integritas moral- Kurangnya kualitas Pembinaan moral - Minimnya figur contoh (role model)
- Poor Mnagement System - Tidak adanya SOP- Aturan Kode Etik yang tidak
tegas- Sikap permisif terhadap perilaku menyimpang - Pengawasan internal yg tidak berfungsi- Tingginya penyimpangan
(korupsi)
Mendasar
ReformasiBirokrasi
Sistemik
Kondisi Sumberdaya Aparatur
88
POLA UMUM KORUPSI
Penyalahgunaan WewenangAbuse of discretion
Bisnis Orang DalamInsider Trading
NepotismeNepotism
Sumbangan ilegalIllegal Contribution
PemalsuanFraud
PenyuapanBribery Penggelapan
Embezzlement
KomisiCommission
PemerasanExtortion
Pilih KasihFavoritism
Bagaimana & darimanaUANG-BARANG-FASILITASHasil korupsidiperoleh
Sumber: Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP),
9
1010
Model Pemberantasan Korupsi :Singapura –
CPIB 1952
Menurunkan insentif korupsi melalui perbaikan sistem
remunerasi pegawai negara, dan mengurangi kesempatan
korupsi (sistem, aturan, tertib administrasi dll.)
Hongkong –
ICAC 1974
Political will yang kuat; dukungan aturan hukum; strategi
yang koheren dan meliputi penindakan-pencegahan-
pendidikan; keterlibatan masyarakat; & dukungan dana
yang kuat.
Malaysia –
BPR 1967
Political will yang kuat; aturan pegawai negeri tidak
boleh berbisnis; semacam LHKPN; kode etik pegawai;
ketentuan bahwa pegawai yang terjerat hutang tidak
boleh dipromosikan.
Korea –
KICAC 2002
Layanan publik yang prima, online, dan tidak harus di lokal
tertentu (boleh dimana saja); sistem ‘report cards’ –
masyarakat mengirim report cards jika menemui kegiatan
korupsi pejabat/pelayan publik; public-private-partnership
yang membawa warga negaranya melaksanakan pengawasan
antikorupsi.
11
EVALUASI DAN PELAPORAN
LHKPN
GRATIFIKASI
TRANSPARANSI MANJEMEN SDM
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN KODE ETIK
KURIKULUM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
RENCANA AKSI
SUBTANSI POKOK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI
DASAR HUKUMR
EN
CA
NA
AK
SI
PE
NC
EG
AH
AN
KO
RU
PS
I
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
LPSE
PENGUATAN PENGAWASAN
MANAJEMEN PENGADUAN MASYARAKAT
EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGUATAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS
SPIP
KUALITAS DAN TRANSPARANSI LAYANAN PUBLIK (PPID)
PENGEMBANGAN BUDAYA HIDUP SEDERHANA
INOVASI PENCEGAHAN KORUPSI
12
DASAR HUKUM
Nomor 28 Tahun 1999Undang-Undang• tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari
korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Nomor 31 Tahun 1999Undang-Undang• jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
Nomor 55 tahun 2012Perpres• tentang Strategi Nasional Penyelenggaraan dan Pencegahan Korupsi
Jangka Panjang 2012-2015 dan Jangka Menengah 2012-2014
Nomor 5 Tahun 2004Inpres• tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
13
Nomor 9 tahun 2011Inpres• tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
Nomor 17 tahun 2011Inpres• tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun
2012
Nomor 3 Tahun 2006IMA• tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan
Korupsi di Lingkungan Kementerian Agama
Nomor 60 Tahun 2012PERMENPAN• tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah
DASAR HUKUM
14
SUBTANSI POKOK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Untuk pencegahan korupsi Penyelenggara
Negara wajib melaporkan
kekayaannya
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Pemeriksaan laporan kekayaan dilakukan
sebelum, selama dan setelah menjabat
KKN
15
Melawan hukum
Memperkaya diri sendiri atau orang lain
Menyalahgunakan kewenangan
SUBTANSI POKOK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
KO
RU
PS
I
16
Rumusan Tindak Pidana Korupsi
(UU 31/1999 jo UU 20/2001)Delik yg terkait dg kerugiankeuangan negara
Delik Perbuatan Pemerasan
Delik Perbuatan Curang
Delik Penggelapan dalam Jabatan
Delik Gratifikasi
Pasal 2(1); 3
Pasal 12 huruf e,f,g
Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d;Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
Pasal 8; 9; 10 a,b,c
Pasal 12B jo Pasal 12C
Merupakan delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU no. 3/71)
Delik pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)
Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d
Selama ini sebagian kita memandang korupsi hanya dari sisi korupsi sebagai delik tindak pidana (bahkan hanya yg memenuhi kriteria merugikan keuangan negara), hal ini mendorong strategi pemberantasan yang sifatnya represif saja.
Delik Benturan kepentingandalam Pengadaan Pasal 12 huruf i
17
SUBTANSI POKOK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Stranas PPK adalah dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014, serta peranti anti korupsi.
18
◙ Ke-1 & 2 : LHKPN◙ Ke-3: penetapan kinerja dengan target dan indikator kinerja.◙ Ke-4: peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transparansi
& standarisasi persyaratan, penyelesaian, dan biaya.◙ Ke-5: penetapan program dan wilayah bebas korupsi.◙ Ke-6: pelaksanaan Keppres 80/2003 untuk mencegah
pemborosan.◙ Ke-7: kesederhanaan & penghematan dalam kedinasan dan
kehidupan pribadi.◙ Ke-8 : dukungan pada POLRI, Kejaksaan, dan KPK (informasi dan
ijin pemeriksaan)◙ Ke-9: pengkajian sistem yang berpotensi menimbulkan TPK,
bekerjasama dengan KPK.◙ Ke-10: peningkatan pengawasan dan pembinaan aparatur.◙ Ke-11: peningkatan kapasitas Penprov/Pemkab/Pemkot dalam
mencegah korupsi bersama DPRD
Diktum-diktum Inpres 5/2004
19
SUBTANSI POKOK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011
Langkah-langkah dalam rangka percepatan pencegahan dan
pemberantasan korupsi Tahun 2011 dan 2012, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional
Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011
20
SUBTANSI POKOK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006
1. Menyelenggarakan pemerintahan bersih dan bebas dari KKN;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik;
3. Mengupayakan transparansi;
4. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab aparatur;
5. Meningkatkan pembinaan aparatur;
6. Menerapkan kesederhanaan;
7. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat;
8. Memberikan dukungan terhadap upaya-upaya penindakan bagi perilaku korupsi;
9. Membuat RAN-PK dengan Pendekatan Agama.
21
SUBTANSI POKOK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PerMENPAN & RB Nomor 60 Tahun 2012
Penegakan integritas sebagai wujud komitmen pemberantasan korupsi
Program ini merupakan tindak lanjut dari Aksi Penerapan Pakta Integritas yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
22
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI
LHKPN
GRATIFIKASI
TRANSPARANSI MANAJEMEN SDM
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN KODE ETIK
KURIKULUM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
LPSE
PENGUATAN PENGAWASAN
MANAJEMEN PENGADUAN MASYARAKAT
EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGUATAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS
SPIP
KUALITAS DAN TRANSPARANSI LAYANAN PUBLIK (PPID)
PENGEMBANGAN BUDAYA HIDUP SEDERHANA
INOVASI PENCEGAHAN KORUPSI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
23
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI
Sosialisasi dan Pendidikan Anti Korupsi 11. Untuk menjamin keberhasilan pemberantasan
korupsi diperlukan partisipasi seluruh satuan kerja termasuk pihak eksternal melalui media, sosialisasi, banner, spanduk, dll.
2. Penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui institusi pendidikan.
24
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI
Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi 2Pencegahan korupsi dimasukan dalam kurikulum
pembelajaran siswa dari mulai tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi untuk
menanamkan sejak dini nilai-nilai anti korupsi melalui pengetahuan attitude dan praktik-praktik
anti korupsi
25
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI
Pengembangan & Penerapan Kode Etik 3 Kode etik merupakan peraturan tertulis yang
mengikat pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan sehari-hari
Tujuannya untuk meningkatkan disiplin pegawai dan kinerja pegawai
26
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI
Transparansi Manajemen SDM 4Rekrutmen
• Di informasikan secara terbuka• Transparan dan objektif• Obyektif dan Bebas dari KKN
Sistem Promosi
• Melalui Baperjakat• Kompeten• Memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan
27
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI
Gratifikasi 5Penerimaan gratifikasi dapat memberikan pengaruh terhadap
penyelenggara negara tersebut dalam melakukan pengambilan keputusan
Declaration of interest
Melaporkan gratifikasi yang diterimanya
Ditetapkan status kepemilikan gratifikasi
tersebut oleh KPK
28
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 6Indikator transparansi penyelenggara negara adalah
persentase pelaporan LHKPN
Kewajiban melaporkan harta kekayaan ini diarahkan kepada para pejabat publik yang ditetapkan secara spesifik dalam suatu peraturan
29
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 7Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
Proses yang lebih terpadu, efektif, dan efisien
Mendukung proses monitoring dan audit
Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time
Tuju
an
30
CONTOH-CONTOH HASIL PENGADAAN YG “MENGEDEPANKAN PERSAINGAN SEHAT”,
DEPT. PEKERJAAN UMUM 2006 (9)
PROYEK OE/HPS KONTRAK PESERTA
JL PEMALANG-PEKALONGAN 100,0 M 61,99 M(62%) 35
JL TEGAL PEMALANG 50,0 M 32,32 M (64%) 47
JL PECARIKAN-BODRI2 12,0 M 8,3 M (68%) 30
JL NGUTER WONOGIRI 10,0 M 7,19 M (72%) 45JL NEGARA-PT KELAPA JABAR 6,0 M 3,56 M(59%)
36JL. LINGK NAGREG JABAR 81,6 M 55,9 M (69%)
49
SUMBER: DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
31
Ketersediaan mekanisme pengaduan dan mekanisme tertulis penanganannya
Terdapat petugas atau bagian yang bertugas secara khusus untuk mengelola pengaduan tersebut
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI
Manajemen Pengaduan Masyarakat 8
32
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI
Penguatan Pengawasan 9Pengelolaan SDM, keuangan, sarana prasarana secara efisien
Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Meningkatkan akuntabilitas
Memantau pelaksanakan rekomendasi KPK/BPK/APIP
33
Keterbukaan informasi publik merupakan dasar dalam membangun tata pemerintahan yang baik (good governance)
Transparansi atas setiap informasi publik akan memberi ruang pada masyarakat untuk memerankan fungsinya mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil aparatur pemerintah.
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI
Kualitas & Transparansi Layanan Publik (PPID) 10
34
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI
Kualitas & Transparansi Layanan Publik (PPID) 11
35
Pakta Integritas diberlakukan untuk mencegah terjadinya korupsi di jajaran pemerintahan.
Pakta Integritas pada hakekatnya adalah merupakan janji untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI
Penandatanganan Pakta Integritas 12
36
Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L yang pimpinan dan jajarannya
mempunyai niat (komitmen) untuk pencegahan korupsi, peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi,
dan kualitas pelayanan publik
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI
Pembangunan ZI menuju WBK 13
37
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI
Penguatan & Pemanfaatan Teknologi Informasi 14Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dan mekanisme kerja/prosedur
dalam sistem manajemen pemerintahan
Mengeksplorasi, menganalisis, dan saling bertukar informasi secara efisien
dan efektif
TUJUAN
38
Efisiensi pelaksanaan anggaran diarahkan agar setiap penyelenggara negara wajib mengelola
keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI
Efisiensi Pelaksanaan Anggaran 15
39
Sederhana atau bersahaja dalam hidup memiliki arti menggunakan dan menikmati apa yang ada
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI
Pengembangan Budaya Hidup Sederhana 16Berkata dan Berprilaku
sewajarnya
Tidak terlalu muluk-muluk
Berpenampilan sesuai norma, etika agama, sosial
Menggunakan fasilitas hidup sewajarnya
40
Inovasi ini bersifat bebas dan dinilai secara kualitatif. Indikator ini sebagai antisipasi jika ternyata satker memiliki inovasi lain diluar
indikator utama
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI
Inovasi Pencegahan Korupsi 17
41
No Strategi Kegiatan1 Sosialisasi dan
Pendidikan Anti Korupsi
1. Promosi Internal2. Promosi Eksternal
2 Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi
1. Pembuatan Kurikulum Anti Korupsi2. Sosialisasi Kurikulum anti korupsi
3 Pengembangan dan Penerapan Kode Etik
1. Ketersediaan Kode Etik Khusus2. Ketersediaan Mekanisme Pelapornan
dan Pelembagaan Kode Etik3. Penegakan Kode Etik (termasuk
reward & punishment)4. Sosialisasi kode Etik5. Ketersediaan sarana pelaksanaan
kode etik
RENCANA AKSI
42
No Strategi Kegiatan4 Transparansi
Manajemen SDM1. Tersedianya Proses Rekrutmen yang
Terbuka dan Transparan2. Tersedianya Sistem Penilaian Kinerja
yang Objektif dan Terukur3. Tersedianya Proses Promosi dan
Penempatan dalam Jabatan yang Terbuka dan Transparan
5 Gratifikasi 1. Tersedianya aturan internal yang mengatur gratifikasi
2. Sosialisasi tentang peraturan gratifikasi
3. Mekanismen pelaporan gratifikasi4. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi
RENCANA AKSI
43
No Strategi Kegiatan6 LHKPN 1. Tersedianya edaran tentang LHKPN
2. Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN
3. Mekanismen dan sarana pelaporan LHKPN
4. Aturan tentang sanksi bagi wajib lapor yang tidak melaporkan LHKPN
7 LPSE 1. Penerapan Pengadaan Secara Elektronik
2. Tersedianya SDM yang kompeten3. Adanya Mekanisme Kontrol dari
Eksternal4. Membentuk Satuan Tugas pengadaan
barang dan jasa
RENCANA AKSI
44
No Strategi Kegiatan8 Manajemen
Pengaduan Masyarakat
1. Ketersediaan Sumberdaya Pengaduaan Masyarakat
2. Tersedianya media dan sarana dumas3. Tersedianya SOP Dumas4. Penanganan Tindak Lanjut Pengaduaan
Masyarakat5. Data base pengaduan masyarakat dan
penanganannya9 Penguatan
Pengawasan1. Penguatan sistem pengawasan 2. Penggunaan Informasi Teknologi dalam
bidang pengawasan3. Data tentang Respon terhadap
Rekomendasi dari KPK/BPK/APIP 4. Pelaksanaan Rekomendasi dari
KPK/BPK/APIP5. Pengawasan melalui pendekatan agama
RENCANA AKSI
45
No Strategi Kegiatan10 Kualitas dan
Transparansi Layanan Publik (PPID)
1. Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola
4. informasi publik secara baik, efisien sehingga dapat diakses secara mudah;
5. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil (pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara);
6. Dapat memanfaatkan sarana dan media baik elektronik maupun non elektronik.
RENCANA AKSI
46
No Strategi Kegiatan11 SPIP 1. Pembentukan Satgas SPIP
2. Sosialisasi SPIP3. Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan SPIP12 Penandatanganan
Pakta integritas1. Sosialisasi urgensi Pakta Integritas2. Membuat edaran tentang pakta
integritas pada seluruh pegawai3. Penandatanganan Pakta Integritas
dalam pengadaan barang dan jasa4. Pengendalian dan pemantauan
pelaksanaan Pakta Integritas
RENCANA AKSI
47
No Strategi Kegiatan13 Pembangunan Zona
Integritas menuju WBK
1. Penandatanganan Pakta Integritas2. Sosialisasi ZI menuju WBK3. Menyiapkan instruksi/KMA4. Launching5. Identifikasi satuan kerja6. Pendampingan pada satuan kerja7. Penilaian8. Pemantauan dan evaluasi
14 Penguatan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Penyediaan sarana TI2. Pelatihan pada SDM IT
RENCANA AKSI
48
No Strategi Kegiatan15 Efisiensi
Pelaksanaan Anggaran
1. Pengendalian penggunaan anggaran2. Pelaporan keuangan berbasis kinerja
16 Pengembangan Budaya Hidup Sederhana
1. Sosialisasi Budaya kerja2. Pembinaan mental
17 Inovasi Pencegahan Korupsi
Kegiatan masing-masing satker yang belum tercakup pada poin sebelumnya
RENCANA AKSI
49
Untuk menjaga efektifnya pencegahan anti korupsi perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif.
EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBINAAN
• Pembinaan terhadap satuan kerja dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, fasilitasi yang memadai, pelatihan teknis dengan tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi
PENGAWASAN
• Terhadap satuan kerja dilakukan pengawasan dan pemantauan internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
• Laporan hasil pengawasan atau pemantauan internal dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menilai komitmen pemimpin pada satuan kerja yang bersangkutan dan seluruh jajarannya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi
50
Terhadap satuan kerja yang telah melakukan aksi pencegahan korupsi, melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Agama.
EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAPORAN
Pimpinan satuan kerja melaporkan hasil pelaksanaan
program pencegahan korupsi ke Menteri
Agama melalui Inspektur Jenderal
Inspektur Jenderal melaporkan hasil pengawasan dan
pemantauan internal di lingkungan
Kementerian Agama
Laporan meliputi:
Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan
pencegahan dan pemberantasan
Korupsi;
Hambatan-hambatan yang terjadi;
Upaya-upaya yang telah dilakukan
dalam mengatasi hambatan yang
terjadi
51
UUD NEGARA RI 1945 UNDANG-UNDANG, PP & PERPRES
GLOBALISASI POLEKSOSBUDTEK
LINGKUNGAN STRATEGIS
1. Belum bersih dari Praktek KKN
2. Jumlah Kompetensi/ distribusi tidak sesuai
3. Prosedur rumit4. Pelayanan belum
Profesional5. Masalah
sentralisasi/desentralisasi,dekosentrasi/otonomi daerah
Political will pem. Tuntutan masy. Kepercayaan LN
KONDISI BIROKRASI
SAAT INI
BIROKRASI YGBERSIH, EFISIEN,
EFEKTIF, PRODUK-TIF DAN SE-
JAHTERA
POLA PIKIR REFORMASI BIROKRASI BERDAYA SAING NASIONAL
SUBJEK OBJEK METODE
LEGISLATIFEKSEKUTIFYUDIKATIFLSM(Supra dan Infra Struktur
1) Mindset & Cultural Set
2) Sistem Manajemen
RESTRUKTURISASI
SIMPLIFIKASI & OTOMATISASI
RASIONALISASI & REALOKASI
PENERAPAN NILAI2 BUDAYA ORGANISASI
PEMERINTAHANYANG BAIK
(GOOD GOV)
PELAYANAN YG PRIMA
Daya Saing Nasional dorong pertumbuhan ekonomi
52
Hambatan Reformasi Birokrasi :• Keterbatasan kemampuan keuangan
negara.• Masih senang menggunakan sistem kerja
lama “old public administration System”• Resistensi yang tinggi dari oknum
pegawai • Anggapan yang salah bahwa Reformasi
Birokrasi = kenaikan gaji
• Memaksimalkan penerimaan Negara, dengan menutup sumber kebocoran Negara;
• Melaksanakan tahapan Reformasi Birokrasi secara konsisten.
Solusi
53
Kilas Balik: Penggajian Pegawai Negeri
Hasil analisis 1998:• Gaji pegawai negeri dinaikkan
terus-menerus selama lebih dari 30 tahun
• Sampai saat ini ternyata gaji pegawai negeri tetap rendah
Tahun 2007:• Tidak terasa, hampir 10 tahun
setelah analisis dilakukan, gaji pegawai negeri masih tetap rendah dan belum ada prospek akan menjadi lebih baik
• Perlu langkah terintegrasi agar tercapai keseimbangan antara gaji pegawai negeri & biaya hidup
54
2007 2008 2009 2010 2012 onwards
Supreme Court
Dir. Gen. Taxes
Immigration
Dir. Gen. Customs & Excise
Attorney General’s Office
National Police
Armed Forces
Investment Coord. Board
Land Agency
Legal Certainty
ImprovedInvestment
Improved State
Income
More Reform
Supreme Auditor’s Office
Instansi lain
Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi
55
Hasil Reformasi Birokrasi,
Adalah Birokrasi yang:
1. Efisien, hemat anggaran
2. Bersih dari KKN
3. Transparan dan Akuntabel
4. Terdesentralisasi
5. Mengoptimalkan sumberdaya
6. Mengoptimalkan Kinerja
7. Dapat meningkatkan mutu pelayanan
8. Selalu dapat memperbaiki sistem
9. Dapat mencegah korupsi
GoodGovernance
56
الحمد لله رب العلمين
top related